JAWABAN PEMERINTAH ATAS TERHADAP RANCANGAN … APBN/Jawaban... · simplikasi peraturan, percepatan,...

JAWABAN PEMERINTAH

ATAS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2018

BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Rapat Paripurna DPR RI, 31 Agustus 2017

REPUBLIK INDONESIA

1

JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PEMANDANGAN

UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR-RI TENTANG NOTA

KEUANGAN DAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2018

TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua,dan

para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Pertama-tama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur ke

hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita

kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri Sidang Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan tanggapan

Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018

beserta Nota Keuangannya.

Terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pandangan dan

masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 beserta Nota Keuangannya.

sehingga kita akan dapat menyusun UU APBN 2018 yang berguna bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, dan

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia secara

berkelanjutan.

2

APBN adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan

dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia.

Memasuki tahun keempat RPJMN 2015–2019, RAPBN tahun 2018

mempunyai peranan yang semakin strategis, baik dalam mengevaluasi

capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam periode 2015-

2017. RAPBN 2018 harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian

sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus

pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas

nasional yang tertuang dalam RKP 2018.

Sesuai pidato Presiden pada Agustus 2017 yang lalu, strategi kebijakan

fiskal tahun 2018 akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan utama.

Pertama, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui

optimalisasi penerimaan perpajakan serta pengelolaan sumber daya

alam dan aset negara yang lebih baik.

Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui

peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non

prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran,

sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing

anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta

penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan

dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui

pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang

semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti

melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah sangat menghargai pandangan dari Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan

Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai

Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat

Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi

Partai Hanura mengenai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018

yang diperkirakan mencapai 5,4 persen.

Pemerintah sepakat bahwa tantangan mencapai pertumbuhan ekonomi

yang lebih tinggi tidaklah mudah, dengan situasi geopolitik keamanan

dan perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan

ekonomi harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga

pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin

banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan

kesenjangan dapat dikurangi. Pemerintah terus waspada dalam

mengelola resiko global maupun domestik yang akan dapat mengancam

momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Periode 2014-2016, di

tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan

harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya

kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per

tahun, dan di semester I tahun 2017 tumbuh sebesar 5.01 persen.

Sementara itu negara-negara G20, kecuali RRT dan India, justru

mengalami perlambatan. Brasil mengalami kontraksi 3,6 persen, Turki

hanya tumbuh 2,9 persen, dan Afrika Selatan tumbuh 0,3 persen.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil

dan cenderung menguat, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

tahun 2018 sebesar 5,4 persen tersebut insyaallah akan secara maksimal

4

diupayakan dicapai. Angka tersebut memang optimis namun tetap

realistis. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan

sebesar 3,6 persen dan rata-rata pertumbuhan di negara-negara

berkembang 4,8 persen sebagaimana proyeksi IMF pada World

Economic Outlook pada bulan Juli tahun 2017, maka lingkungan

perekonomian global diharapkan mulai tumbuh dan terjaga resikonya.

Pemerintah akan mendorong dan memperkuat seluruh sumber

pertumbuhan, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor,

maupun belanja pemerintah yang lebih produktif dan efisien.

Momentum perbaikan ini perlu sama-sama kita pertahankan dan kita

tingkatkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih baik ke depan.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada tahun 2018,

Konsumsi rumah tangga diharapkan dapat tumbuh 5,1 persen, untuk itu

stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan akan

dijaga. Program bantuan sosial yang komprehensif dan lebih tepat

sasaran akan diperkuat. Ini tidak hanya baik dari segi penurunan

kesenjangan, namun juga positif untuk menunjang pertumbuhan

ekonomi yang sehat dan berkeadilan serta inklusif. Sementara itu,

konsumsi Pemerintah diproyeksikan dapat tumbuh 3,8 persen dengan

fokus anggaran belanja yang makin efisien, konsisten dengan prioritas

untuk menunjang pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan

dan memperbaiki produktivitas ekonomi.

Selanjutnya investasi akan didorong melalui keberlanjutan

pembangunan proyek utama nasional serta berbagai kebijakan

simplikasi peraturan, percepatan, dan mempermudah kegiatan usaha

serta proses bisnis yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian,

investasi pada tahun 2018 dapat tumbuh 6,3 persen.

5

Kinerja ekspor pada tahun 2018 diharapkan tumbuh 5,1 persen. Selain

upaya peningkatan daya saing dan produktivitas secara terus menerus

melalui belanja infrastruktur, pendidikan dan pelatihan untuk para

pekerja, pemerintah akan mendorong ekspor melalui pengembangan

pasar baru yang potensial, peningkatan peran UKM berorientasi ekspor,

promosi destinasi wisata Indonesia. Sementara impor difokuskan untuk

stabilisasi dan pemenuhan kebutuhan prioritas seperti proyek

infrastruktur, pangan, dan bahan baku dengan tetap memperkuat

produksi dalam negeri.

Kualitas pertumbuhan ekonomi dan aspek keadilan akan terus

ditingkatkan, dengan demikianpertumbuhan ekonomi sebesar 5,4

persen di tahun 2018 dapat tercapai dengan kemampuan untuk

mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan secara lebih

efektif dan lebih cepat.

Program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa

tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari

semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi dari 8,4 persen di tahun

2014 menjadi 3,0 persen pada tahun 2016. Inflasi yang rendah adalah

baik untuk menjaga daya beli, mendorong sektor riil bergerak lebih

sehat, dan meningkatkan keadilan ekonomi karena masyarakat

menengah dan bawah jauh lebih rentan dan tergerus kesejahteraannya

oleh inflasi dibandingkan kelompok terkaya.

Pemerintah akan menjaga Administered Price, meningkatkan pasokan

serta distribusi pangan, dan meningkatkan Ketahanan pangan dan

energi. Keberhasilan dari kebijakan yang telah dijalankan akan menjadi

dasar perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi pada tahun

2018, sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat 3,5 persen.

6

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai NasDem mengenai

pentingnya penetapan target penerimaan perpajakan yang realistis, serta

pandangan Fraksi Partai Gerindra tentang target penerimaan

perpajakan yang dianggap terlalu optimis, kami memahami bahwa

penerimaan perpajakan terus menghadapi kendala dan laju perlemahan

sejak enam tahun terakhir. Saat ini reformasi perpajakan dilaksanakan

dengan fokus pada pengamanan target penerimaan dengan tanpa

membuat perekonomian dan pelaku ekonomi merasakan tekanan yang

berlebihan. Target penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai

Rp1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari targetnya dalam APBNP

tahun 2017.

Target tersebut cukup moderat sejalan dengan perkiraan pertumbuhan

ekonomi dan inflasi tahun 2018, serta upaya ekstra yang akan ditempuh.

Meskipun demikian, resiko dari proyeksi penerimaan pajak tersebut

adalah tingkat realisasi penerimaan perpajakan yang akan dicapai pada

tahun 2017. Kami akan terus bekerja keras agar target tahun 2017 dapat

dicapai, dan dengan proyeksi perekonomian yang membaik, kapasitas

historis penerimaan perpajakan, dan keberhasilan program amnesti

pajak yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta kerjasama

perpajakan internasional, serta reformasi perpajakan yang terus

berjalan, maka insyaallah proyeksi penerimaan dapat diupayakan

dicapai.

Pemerintah telah dan terus akan memperkuat basis perpajakan, antara

lain dengan meningkatkan kapasitas teknologi informasi, updating data

Wajib Pajak dengan memanfaatkan database hasil amnesti pajak, serta

mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi pajak melalui

implementasi kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI).

7

Target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam RAPBN tahun 2018

sebesar Rp194,1 triliun, Pemerintah akan melakukanpengawasan yang

lebih baik, serta menggali potensi pengenaan objek barang kena cukai

baru, dengan tetap diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan di bidang

kepabeanan dan cukai.

Langkah mengoptimalkan penerimaan perpajakan tersebut, dilakukan

dengan tetap mendukung kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Untuk

itu, Pemerintah akan tetap memberikan insentif perpajakan secara

selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong

hilirisasi industri.

Terkait dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi

Partai Gerindra,Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai

Golongan Karya, danFraksi Partai Persatuan Pembangunan

agar program-program perlindungan sosial benar-benar dapat

menjangkau masyarakat miskin, mengurangi kemiskinan dan

kesenjangan ekonomi, serta alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran,

dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pemerintah memberikan prioritas sangat tinggi pada aspek keadilan

sosial dan penurunan kesenjangan. Belanja negara dalam RAPBN tahun

2018 direncanakan mencapai Rp2.204,4 triliun adalah untuk

pembangunan nasional dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja,

pengurangan kemiskinan, penurunan kesenjangan ekonomi, dan

perlindungan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan dan dukungan terhadap masyarakat

berpendapatan rendah yang terintegrasi, Pemerintah mengalokasikan

anggaran sebesar Rp292,8 triliun yang mengacu pada basis data terpadu

8

sehingga diharapkan dapat lebih tepat sasaran. Alokasi anggaran

tersebut ditujukan untuk perluasan Program Keluarga Harapan (PKH)

sebesar Rp17,3 triliun yang diberikan kepada 10 juta KPM, memperluas

cakupan Bantuan Pangan nontunai (BPNT) sebesar Rp13,5 triliun untuk

10 juta KPM, Subsidi Pangan (Rastra) sebesar Rp7,3 triliun untuk 5,6

juta KPM, jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar

Rp25,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 19,7 juta siswa

dengan alokasi sebesar Rp10,5 triliun, dan beasiswa Bidik Misi bagi

401,5 ribu mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp4,1 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung kemandirian usaha rakyat

dengan mengalokasikan anggaran bagi usaha ultra mikro sebesar 2.5

triliun rupiah dan pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha rakyat

(KUR). Pada tahun 2018, anggaran subsidi bunga KUR dialokasikan

sebesar Rp12,0 triliun dengan target penyaluran KUR mencapai Rp110

triliun untuk sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan,

perdagangan dan jasa, serta TKI.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan perhatian Fraksi Partai


Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai

Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi

Partai NasDem atas anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun

2018 yang mencapai Rp409 triliun. Peningkatan anggaran infrastruktur

sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan perbaikan

produktivitas dan efisiensi perekonomian, serta mengurangi

kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan

tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga

mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan

9

elektrifikasi.Anggaran infrastruktur antara lain akan dimanfaatkan

untuk membangun jalan sepanjang 856 km, irigasi sepanjang 781 km,

pembangunan perumahan sebanyak 7.062 unit, serta untuk mendukung

pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 95,15 persen.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar

ketertinggalan (gap) pembangunan infrastruktur dengan negara-negara

di kawasan. Dengan demikian, strategi pembangunan infrastruktur akan

menjadi pondasi pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya untuk

pemerataan antarwilayah namun juga ditujukan untuk meningkatkan

daya saing global. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya

sektor transportasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi

dan menekan terjadinya disparitas harga.

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai

Demokrat, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai

alokasi transfer ke daerah dan dana desa, kiranya dapat disampaikan

penjelasan sebagai berikut. Alokasi belanja transfer ke daerah dan dana

desa (TKDD) tahun 2018 direncanakan sebesar Rp761,1 triliun.

Pengalokasian anggaran TKDD tersebut telah mempertimbangkan

besarnya kebutuhan pendanaan bagi daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selain itu,

pengalokasian tersebut juga disusun melalui proses sinkronisasi

perencanaan dengan anggaran belanja kementerian dan lembaga, serta

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Di samping itu, Pemerintah juga telah dan akan terus melanjutkan

pembenahan dalam pengelolaan TKDD sehingga semakin efektif

pemanfaatannya terutama untuk mencapai: (1) peningkatan kualitas

layanan publik di daerah; (2) penciptaan kesempatan kerja; (3)

pengentasan kemiskinan; dan (4) pengurangan ketimpangan

10

antardaerah. Dengan pengelolaan TKDD yang semakin baik,

kesejahteraan masyarakat akan meningkat, sebagaimana diindikasikan

oleh menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin, serta rasio

Gini di pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun

2016. Hal ini menunjukkan kesejahteraan yang semakin merata.

Dalam RAPBN tahun 2018 alokasi Dana Desa direncanakan sebesar

Rp60,0 triliun. Pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan Dana

Desa melalui kebijakan pengalokasian, penyaluran, prioritas

penggunaan, pengawalan dan pendampingan, serta pengawasan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan pada kinerja pelaksanaan,

yaitu memerhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output,

serta mendekatkan pelayanan melalui pengalihan penyaluran kepada

KPPN di daerah. Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan ini akan

memotivasi Desa untuk melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran

lebih optimal dan lebih baik, sehingga dampak dari pemanfaatan Dana

Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa.

Dalam rangka memperkuat keseimbangan primer menuju positif,

Pemerintah sependapat terhadap pandangan Fraksi Partai


Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi

Partai Gerindra. Dalam RAPBN 2018, defisit anggaran ditargetkan

mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. Pemerintah

memperhatikan berbagai pandangan masyarakat mengenai pengelolaan

utang negara. Dengan terus berpedoman pada pengelolaan utang yang

hati-hati, bijaksana dan transparan, serta memperbaiki kesehatan

struktur APBN, maka pemerintah akan terus berupaya menurunkan

tingkat defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer.Kebijakan

defisit dijaga untuk terus memungkinkan Pemerintah melaksanakan

program yang penting dan strategis bagi masyarakat luas, seperti

11

investasi dan pembangunan sumber daya manusia baik di bidang

pendidikan maupun kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dan

tingkat produktivitas serta daya kompetisi manusia Indonesia masih

harus terus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju dan

berkeadilan. Investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda.

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur menjadi sumber masalah

dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah

mengambil pilihan kebijakan ekspansif (counter cyclical) agar

momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang makin

berkualitas dan merata dapat dijaga dan diperkuat, Pilihan kebijakan

yang sulit, namun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kegiatan

produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam

batas yang bijaksana (prudent) dan terkendali (manageable) dan

diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

Meskipun Pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif,

Pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap

terarah dan terukur. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap

PDB Indonesia (28,9 persen terhadap PDB pada tahun 2017) yang relatif

lebih rendah dibandingkan negara lain, bahkan masih lebih rendah dari

negara-negara berkembang lain yang setara (peer countries), seperti

Thailand 41,8 persen dan India 67,8 persen. Pengelolaan utang, baik

dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo,

jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah akan terus

dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tidak saja untuk

generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah

12

mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik yang

dapat diperbandingkan secara global.

Selain pembiayaan utang, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran

pembiayaan, antara lain melalui pembiayaan investasi, pemberian

pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Terkait dengan pembiayaan

investasi pada tahun 2018 antara lain akan dimanfaatkan untuk:

mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana

transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur

untuk mendukung ketahanan energi. Tidak hanya infrastruktur fisik,

pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2018 juga dialokasikan untuk

keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang,

melalui sovereign wealth fund bidang pendidikan melalui LPDP.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR RI

berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 beserta nota keuangannya.

Bersama ini pula kami sertakan jawaban lengkap atas Pandangan Umum

Fraksi pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan atas

Jawaban Pemerintah.

Pemerintah, menyambut baik persetujuan Anggota Dewan untuk

membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2018 beserta nota keuangannya dalam tahap

selanjutnya. Atas dasar prinsip kemitraan dan tanggung jawab bersama

dalam mengemban amanat rakyat, maka kami percaya bahwa kewajiban

konstitusional ini dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.

13

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada kita semua, agar kita senantiasa diberi kekuatan dan

kemampuan dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas dan tanggung

jawab kepada negara ini.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Agustus 2017

A.N. PEMERINTAH

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN

-L.1-

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, SERTA ASUMSI

DASAR EKONOMI MAKRO

Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya bahwa

keberhasilan APBN bukan hanya diukur dari kesesuaian antara target dan realisasi,

akan tetapi APBN harus mampu memberikan kontribusi yang positif bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dijelaskan sebagai berikut. Upaya/langkah

kebijakan Pemerintah yang telah dilakukan sejak awal Kabinet Kerja telah

menunjukan hasilnya pada Semester I Tahun 2017, yaitu perekonomian Indonesia

mempunyai kinerja yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar

5,0 persen. Kinerja ekonomi tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur

dan perbaikan iklim investasi sebagai upaya pengungkit pembentukan modal tetap

domestik bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 5,1 persen tahun 2017 lebih tinggi

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 sebesar 4,4 persen.

Dampak dari kinerja ekonomi tersebut adalah terjadinya perbaikan indikator bidang

kesejahteraan sosial, terutama yang diperlihatkan oleh penurunan angka gini ratio

yang semula sebesar 0,397 tahun 2016 menjadi sebesar 0,393 tahun 2017, serta

terjadinya kenaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM) dari 69,55 tahun

2015 menjadi 70,18 tahun 2016. Peningkatkan IPM tersebut menunjukkan

kemudahan akses bagi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, seperti

sumber-sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain itu, dalam tahun 2018, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan

belanja negara sesuai dengan prioritas pembangunan, yaitu membangun

infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

mengurangi/mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan baik antarindividu

maupun antarwilayah seperti pelaksanaan program perlindungan sosial, bantuan

sosial, kesehatan dan pendidikan dan PBI JKN, serta, menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah memberikan kemudahan akses pendidikan terutama untuk masyarakat

miskin dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui

pembentukan sovereign wealth fund (SWF) pendidikan. Langkah kebijakan tersebut

akan membuat pembangunan Indonesia menjadi lebih kuat, berkualitas dan

berkelanjutan dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang

menyeluruh.

Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat bahwa Pemerintah

harus terus memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi, iklim usaha, dengan

harapan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

merata di wilayah Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Pandangan Fraksi

-L.2-

Partai Demokrat tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2018, yaitu Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan. Pembangunan infrastruktur yang menekankan pada investasi dan

percepatan pembangunan diharapkan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan

ekonomi tahun 2018 sekaligus mampu mengurangi ketimbangan yang ada baik

antarindividu maupun antarwilayah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah tahun 2018 terhadap pengembangan

dunia usaha dalam rangka meningkatkan iklim investasi adalah melalui peningkatan

daya dan kesiapan dunia usaha, percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah, percepatan

pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya,

pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, penciptaan lapangan kerja seluas-

luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan

industrial, pengembangan keahlian tenaga kerja, peningkatan populasi dan daya

saing industri, penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif, serta peningkatan

perdagangan luar negeri.

Selain itu, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah pada tahun

2018 akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan

kemaritiman melalui pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan

tertinggal, penyediaan layanan transportasi, pengembangan jalur utama logistik, dan

integrasi antarmoda yang mendorong pengembangan wilayah strategis,

pembangunan tol laut, pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api,

dermaga penyeberangan, bandara dan pelabuhan) dan pengembangan transportasi

perkotaan.

Langkah konkrit Pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan

memberikan dukungan yang maksimal dalam membangun infrastuktur pendukung,

meningkatkan daya saing industri pengolahan dan ekspor, menyediakan sarana

pendukung kemudahan investasi, serta menciptakan tenaga kerja yang berdaya

saing, produktif, dan kompeten. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menggandeng

pihak swasta dalam rangka percepatan investasi. Untuk mewujudkan percepatan

investasi tersebut, Pemerintah selama tahun 2017 telah mengeluarkan berbagai

Paket Kebijakan Ekonomi, yaitu sebanyak 13 Paket mulai dari jilid 1 – 13. Paket

Kebijakan Ekonomi tersebut dimaksudkan untuk menaikkan peringkat Ease of

Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha Indonesia hingga ke posisi 40.

Pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari

revisi aspek peraturan/hukum, ketahanan energi, insentif perpajakan,

pengembangan kawasan ekonomi khusus, maupun prosedur perizinan impor bahan

baku dan biaya/bunga lebih murah, agar peringkat kemudahan berusaha di

-L.3-

Indonesia – terutama bagi sektor UMKM, semakin meningkat. Dengan demikian,

Pemerintah harus terus-menerus memperbaiki iklim investasi dan usaha. Deregulasi

peraturan serta standardisasi perizinan diperlukan untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur dan sektor riil. Hal ini dapat menjadi upaya yang

terintegrasi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sektor riil, khususnya

industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah dalam

membuka peluang usaha yang terbuka secara optimal. Perbaikan kinerja sektor riil

juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang baik di sektor-

sektor produktif.

Selain itu, pembangunan wilayah dimaksudkan agar masyarakat perbatasan dan

pinggiran dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pembangunan kewilayahan

meliputi pengembangan pusat ekonomi kawasan perbatasan sebanyak 10 PKSN,

pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 4.500 desa,

peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 1.800 desa.

Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat bahwa program-

program pro-rakyat tersebut banyak membantu masyarakat miskin, termasuk

adanya program dengan nomenklatur yang berbeda seperti Kartu Indonesia Sehat

(KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada

RAPBN tahun 2018, jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan

iuran (PBI) JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan jumlah

siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program

Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,7 juta siswa.

Untuk menjaga agar tercapainya ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar,

Pemerintah menempuh kebijakan melalui optimalisasi basis data terpadu dan

sinkronisasi dari instansi terkait, serta monitoring dan evaluasi secara komprehensif

dan terkoordinasi dari instansi terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Sekolah, dan Instansi lainnya).

Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan JKN-KIS masih menghadapi beberapa

tantangan, diantaranya masih rendahnya tingkat kepesertaan dari sektor Peserta

Bukan Penerima Upah (PBPU)/informal, klaim rasio yang tinggi khususnya dari

peserta informal, adverse selection dan insurance effect, dan masih adanya

pembayaran out of pocket oleh pasien. Hal tersebut menyebabkan Dana Jaminan

Sosial (DJS) Kesehatan mengalami ketidakcukupan dana (unfunded) yang dapat

mengganggu keberlanjutan Program JKN ke depan.

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan JKN dan mengurangi

risikonya terhadap APBN, Pemerintah bersama-sama dengan BPJS Kesehatan terus

-L.4-

melakukan berbagai upaya perbaikan baik dari aspek peningkatan pendapatan BPJS

Kesehatan maupun dari aspek pengendalian klaim. Selain itu, untuk mengurangi

risiko jangka panjang, hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya dengan

meningkatkan peserta mandiri yang sehat, memperkuat fasilitas kesehatan tingkat

pertama, peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif, penyesuaian iuran

dan manfaat secara bertahap, dan meningkatkan peran Pemda, serta pelaksanaan

coordination of benefit (COB) dengan asuransi umum.

Dengan menggunakan mekanisme tersebut, Pemerintah dapat melaksanakan

program-program Pro-Rakyat dengan baik dan dapat melakukan pengawasan

terhadap peserta program-program tersebut adalah tepat sasaran sehingga

keberlangsungan program-program tersebut serta anggarannya dapat terjaga di

masa-masa mendatang.

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai

Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani

Rakyat mengenai Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, dapat kami sampaikan

penjelasan sebagai sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diupayakan

sebesar 5,4 persen dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan ekonomi saat

ini dan potensi risiko ke depan. Perekonomian global yang mulai menunjukkan

perbaikan diperkirakan memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi nasional

melalui peningkatan perdagangan internasional dan investasi. Dari sisi domestik,

Pemerintah terus mendorong kebijakan peningkatan investasi langsung baik melalui

pembangunan infrastruktur sebagai stimuli bagi makroekonomi dan perbaikan iklim

investasi dan usaha sektor swasta pada sektor-sektor utama dan prioritas. Lebih

lanjut, kewaspadaan terhadap faktor risiko baik berasal dari domestik maupun

global terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Perekonomian nasional pada tahun 2018 diperkirakan lebih baik dari sisi konsumsi,

investasi maupun perdagangan internasional. Dari sisi konsumsi, upaya menjaga

stabilitas harga terutama harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan

diharapkan mampu mengoptimalkan konsumsi terutama masyarakat yang

berpendapatan rendah melalui perbaikan kapasitas produksi dan distribusi nasional

serta pengalokasian subsidi yang tepat sasaran. Program bantuan sosial yang

komprehensif juga terus dilaksanakan untuk mendorong pemerataan pendapatan

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diarahkan terutama kepada

golongan masyarakat rentan yang memiliki marginal propensity to consume (MPC)

yang lebih tinggi, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk

-L.5-

pemenuhan kebutuhan. Kebijakan belanja Pemerintah juga memprioritaskan belanja

infrastruktur dengan tetap menjaga belanja barang dan pegawai yang lebih efisien.

Pada tahun 2018, kinerja konsumsi secara keseluruhan juga akan didukung oleh

adanya kegiatan sosial masyarakat dan persiapan organisasi sosial dan politik

menjelang Pemilihan Umum 2019. Selain itu, kegiatan sebagai tuan rumah ajang

olahraga ASIAN Games dan pertemuan Sidang Tahunan World Bank dan IMF

diperkirakan mendukung kinerja konsumsi domestik.

Dari sisi investasi, fokus prioritas program Pemerintah yaitu pembangunan proyek

utama nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor

swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan infrastruktur diarahkan

guna meningkatkan konektivitas, pemerataan hasil-hasil pembangunan, daya saing

industri di Indonesia serta untuk memberikan daya dorong terhadap penciptaan

stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peran BUMN dalam percepatan pembangunan

program infrastruktur prioritas nasional dan proyek strategis nasional akan terus

dilaksanakan. Selain itu, pemerintah juga mendorong peran swasta agar bisa

meningkatkan investasi belanja modal melalui proyek-proyek infrastruktur dan

proyek fisik lainnya. Dalam rangka perbaikan iklim investasi dan kondisi dunia

usaha, Pemerintah secara berkesinambungan juga memberikan dukungan yang tidak

hanya untuk mendorong kinerja investasi namun juga peningkatan kapasitas

produksi dan pembukaan lapangan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga

kerja. Upaya deregulasi juga terus dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan

perizinan investasi, harmonisasi kebijakan investasi antara Pemerintah pusat dan

daerah, serta penguatan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi investor.

Dari sisi perdagangan internasional, dalam rangka mencapai kinerja pertumbuhan

ekspor dan impor yang optimal, strategi pengembangan ekspor dan pengendalian

impor akan terus diupayakan. Strategi pengembangan ekspor dilakukan dengan

tetap menjaga pasar tradisional, pengembangan pasar baru yang potensial dan

peningkatan peran UKM berorientasi ekspor melalui promosi produk unggulan serta

peningkatan jumlah pelaku ekspor. Peningkatan kinerja ekspor jasa juga terus

didorong melalui promosi destinasi wisata Indonesia. Dari sisi impor, strategi

kebijakan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas seperti proyek

infrastruktur, pangan dan bahan baku dengan tetap memerhatikan suplai dalam

negeri.

Dari sisi produksi, pemerintah sependapat bahwa sektor tradable seperti sektor

manufaktur dan pertanian (dalam arti luas) perlu terus didorong guna

meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja

bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

peranan sektor pertanian dan industri pengolahan adalah dengan mendorong

-L.6-

pengembangan industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam, khususnya

industri agro. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara sektor hulu

– hilir sehingga dapat memperbaiki rantai pasok domestik, meningkatkan nilai

tambah dan peluang ekspor produk-produk baru. Lebih lanjut, pemerintah secara

serius mendukung peningkatan daya saing sektor industri dengan berbagai paket

kebijakan ekonomi yang didalamnya mencakup upaya peningkatan kemudahan

berusaha dan berinvestasi, dukungan penyediaan infrastruktur, penyediaan insentif

fiskal bagi pelaku industri strategis, serta termasuk mendorong optimasi teknologi.

Terkait sektor jasa, perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi informasi telah

mendorong peningkatan kinerja sektor jasa yang mempunyai nilai tambah cukup

tinggi. Momentum pertumbuhan sektor tersebut diharapkan dapat mendorong

produktivitas di sektor tradable. Oleh karena itu, sektor-sektor jasa yang mendukung

peningkatan efisiensi produksi dan sistem logistik nasional juga termasuk ke dalam

prioritas pembangunan pemerintah, diantaranya adalah sektor konstruksi,

transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Selain itu,

pemerintah juga mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

antara lain dengan menyusun Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis

Elektronik jangka menengah melalui Perpres Nomor 74 tahun 2017.


Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai

Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Pemerintah

sependapat bahwa penyusunan asumsi makro termasuk nilai tukar Rupiah di tahun

2018 harus memperhatikan outlook perekonomian global dan domestik. Pergerakan

nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, terutama

oleh mekanisme pasar di mana banyak terdapat faktor yang berada di luar kendali

Pemerintah. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah dapat berasal dari

variabel neraca pembayaran maupun pasar keuangan, dimana kegiatan ekspor

impor dan aliran modal asing menjadi pertimbangan utama. Tidak hanya faktor

pertumbuhan ekonomi, perbedaan tingkat suku bunga domestik dengan suku bunga

di luar negeri, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat, juga menjadi sangat

penting.

Dari sisi global, pergerakan nilai tukar Rupiah sebagian besar akan dipengaruhi oleh

perkembangan sektor keuangan, khususnya likuiditas di pasar keuangan global yang

berpotensi mengalami pengetatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi outlook

ketatnya likuiditas global adalah potensi dinaikkannya kembali suku bunga acuan AS

atau Fed Fund Rate (FFR) sebanyak tiga kali selama 2018 seiring perbaikan ekonomi

AS yang semakin mendekati sasaran the Fed. Kenaikan FFR berpotensi

-L.7-

menurunkan selisih tingkat suku bunga global dan domestik (interest rate

differential) yang lebih lanjut dapat menyebabkan turunnya arus modal asing masuk

ke Indonesia. Namun demikian, dampak dari turunnya interest rate differential ini

diperkirakan akan relatif moderat seiring turunnya ketidakpastian di pasar keuangan

global secara umum yang tercermin dari turunnya VIX index1. Moderasi dampak

FFR dapat dilihat dari turunnya indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama

dunia serta relatif menguatnya nilai tukar kawasan regional secara umum mulai

tahun 2017. Selebihnya, likuiditas global akan ditopang pelonggaran kebijakan

moneter diantaranya melalui kebijakan suku bunga negatif yang diterapkan oleh

Negara-negara maju seperti Eropa dan Jepang.

Selain itu, perlu juga diantisipasi rencana the Fed untuk menurunkan neracanya

melalui kebijakan reinvestasi atas aset-aset keuangan seperti obligasi dan mortgage-

backed securities (MBS). Meskipun awalnya memberikan efek negatif yang cukup

signifikan pada pasar keuangan, namun pada periode berikutnya pelaku pasar

keuangan meyakini bahwa pelaksanaan penurunan neraca the Fed ini tidak akan

dilakukan secara agresif sehingga dampaknya relatif kecil.

Selain sektor keuangan, sektor riil global juga berpotensi menahan penguatan

Rupiah, di antaranya adalah dari sisi perdagangan yang akan dipengaruhi oleh relatif

lambatnya perekonomian Tiongkok sebagai salah satu negara mitra dagang utama

Indonesia. Selanjutnya, meskipun belum tampak secara signifikan, perkembangan

kebijakan perdagangan di AS juga berpotensi untuk berdampak pada Indonesia

secara tidak langsung melalui Tiongkok.

Berbeda dengan outlook perekonomian global yang cenderung mencerminkan

adanya risiko, perekonomian domestik diperkirakan mendukung stabilitas nilai

tukar Rupiah. Beberapa pendukung tersebut adalah stabilnya indikator ekonomi

makro secara umum seperti inflasi, terjaganya defisit neraca transaksi berjalan,

kuatnya posisi cadangan devisa, serta adanya potensi naiknya peringkat kredit

Indonesia. Sentimen positif ini perlu terus dipertahankan sehingga mengurangi

tekanan terhadap Rupiah, terutama di tahun 2018 yang diperkirakan akan diwarnai

oleh dinamika politik nasional. Selain itu, Dalam menjaga stabilitas nilai tukar

Rupiah, Pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dengan otoritas terkait

seperti Bank Indonesia. Beberapa kerja sama utama yang dijalankan adalah terkait

pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, serta inklusi dan pendalaman pasar

keuangan, termasuk langkah-langkah antisipasif mengenai aliran dana asing.

1 VIC adalah Chicago Board Options Exchange (CBOE) SPX Volatility Index yaitu indikator yang mencerminkan ekspektasi pasar terhadap volatilitas harga saham-saham yang tergabung di S&P 500 pada 30 hari ke depan.

-L.8-

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai

Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani

Rakyat terkait asumsi inflasi sebesar 3,5 persen serta faktor-faktor yang

mempengaruhi, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Perkembangan historis laju inflasi secara umum mengalami tren penurunan. Secara

jangka menengah, inflasi juga ditargetkan mengalami penurunan sesuai dengan

Inflation Targeting Framework (ITF). Pemerintah mengucapkan terima kasih atas

apresiasi kinerja pengendalian inflasi di tingkat yang relatif rendah dan stabil pada

kisaran di bawah 4 persen. Namun, Pemerintah tetap berupaya untuk

mengendalikan laju inflasi dengan tetap menjaga dan menguatkan daya beli

masyarakat. Dalam strategi pengendalian inflasi, Pemerintah memiliki pandangan

yang sama bahwa perlu ada perhatian yang khusus pada inflasi harga bergejolak atau

volatile food yang secara karakteristik memiliki volatilitas yang tinggi. Selain itu,

inflasi harga diatur Pemerintah atau administered price perlu juga dikelola risiko

atas implementasi kebijakannya seiring dengan reformasi kebijakan energi yang

telah dilakukan. Untuk itu, Pemerintah berusaha melakukan upaya-upaya dalam

mengendalikan laju inflasi agar tetap berada sasaran inflasi yang telah ditetapkan

dengan tren penurunan secara gradual pada jangka menengah.

Inflasi volatile food merupakan komponen inflasi yang memiliki tingkat fluktuasi

cukup tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan pengendalian dari

sisi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rangka menjaga stabilitas harga

pangan. Dari sisi produksi, Pemerintah berupaya memperkuat sisi penawaran

dengan dukungan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi.

Pembangunan dan perbaikan irigasi, embung, bendungan serta peningkatan area

pertanian diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian dalam

rangka mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, alokasi subsidi pertanian dan

bantuan sosial juga diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pertanian

dan membantu terciptanya peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini juga

diharapkan dapat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga akan berpengaruh pada sisi

distribusi sehingga dapat memperlancar pasokan barang dan jasa. Perbaikan

infrastruktur tersebut juga akan menekan biaya logistik sehingga mendorong

efisiensi biaya. Dalam hal distribusi pangan, Pemerintah juga berusaha keras dalam

melakukan pemantauan arus distribusi komoditas pangan strategis dengan

melibatkan penegak hukum dalam wadah Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan).

-L.9-

Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya praktik kartel dan permainan

harga. Selain itu, kebijakan penetapan harga acuan serta Harga Eceran Tertinggi

(HET) untuk beberapa komoditas juga ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya

permainan harga.

Pemerintah tetap berkomitmen dalam melanjutkan alokasi subsidi pangan dan dana

cadangan Pemerintah dalam rangka stabilitas harga pangan, terutama pada masa

Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dukungan tersebut bertujuan untuk

menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga di masa-masa terjadinya gejolak

harga. Selain itu, Pemerintah menjamin terjaganya pasokan domestik dengan

menempuh kebijakan impor komoditas tertentu pada periode tertentu. Hal ini

dilakukan untuk menjaga stabilitas harga akibat adanya permintaan yang mengalami

peningkatan. Pemerintah berkomitmen dalam menjaga daya beli masyarakat,

terutama masyarakat berpenghasilan rendah dengan menempuh berbagai kebijakan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial.

Komponen inflasi yang juga cukup menjadi perhatian adalah administered price.

Seiring dengan adanya kebijakan reformasi subsidi energi dalam rangka

menciptakan subsidi yang lebih tepat sasaran, laju inflasi secara jangka pendek

cukup mendapat tekanan. Akan tetapi, Pemerintah berupaya untuk mengelola

implementasinya sehingga laju inflasi tetap terjaga sesuai sasaran. Untuk

mendukung pengelolaan risiko kebijakan tersebut, Pemerintah berkoordinasi

dengan Bank Indonesia untuk berupaya keras dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Selain itu, koordinasi tersebut juga ditujukan untuk menjaga dan mengendalikan

inflasi komponen core agar berada pada level yang relatif rendah dan setabil.

Secara umum, strategi pengendalian inflasi Pemerintah juga didukung dengan

koordinasi yang semakin kuat dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran

kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang tepat yang responsif. Selain itu, Pemerintah

Pusat juga mendorong Pemerintah Daerah untuk juga memantau stabilitas harga

dan laju inflasi di wilayah masing-masing. Dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia berkoordinasi

untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka mengendalikan laju inflasi baik di

tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya-upaya pengendalian inflasi,

pencapaian stabilitas harga, dan penguatan daya beli masyarakat diharapkan dapat

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan masyarakat

yang lebih sejahtera.


Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai

-L.10-

NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Pemerintah sependapat

bahwa asumsi suku bunga SPN di tahun 2018 perlu dijaga pada tingkat optimal baik

bagi pembiayaan APBN maupun bagi perekonomian khususnya investasi.

Secara umum, tingkat suku bunga di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu faktor global dan domestik. Pemerintah menyadari bahwa sebagai

bagian dari negara berkembang, Indonesia masih menjadi price taker dari negara

maju. Akibatnya, tidak terkecuali di tahun 2018, pergerakan suku bunga acuan AS

atau FFR sangat mempengaruhi suku bunga pasar, baik di tingkat global maupun

domestik khususnya yang berjangka pendek seperti London Interbank Overnight

Rate (LIBOR) 3 bulan berdenominasi dolar AS dan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan

polanya yang gradual, kenaikan FFR yang diperkirakan oleh pasar akan kembali

terjadi sebanyak tiga kali di tahun 2018 dan akan berdampak secara lebih moderat

sehingga positif bagi suku bunga SPN 3 bulan.

Dari sisi domestik, suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh kondisi likuiditas

domestik. Suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (7DRR) yang berada

dalam kecenderungan menurun adalah salah satu faktor yang diperkirakan

berkontribusi besar bagi kondisi likuiditas domestik. Penurunan 7DRR yang telah

mendorong penurunan suku bunga simpanan dan kredit di bank umum lebih lanjut

diharapkan meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk mengakselerasi

investasi sehingga likuiditas perekonomian secara umum meningkat. Peningkatan

likuiditas perekonomian ini akan menjadi faktor positif yang sangat penting bagi

SPN 3 bulan, meskipun baru akan terealisasi dalam jangka yang lebih panjang.

Dengan rendahnya inflasi serta relatif stabilnya nilai tukar, diharapkan terdapat

peningkatan ruang pelonggaran kebijakan moneter.

Dari sisi pasar modal, inovasi di pasar keuangan dengan penerbitan berbagai

instrumen non-tradisional seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK

EBA) untuk sektor infrastruktur diharapkan dapat menarik minat lebih banyak

investor di pasar modal. Hal ini mulai terlihat di tahun 2017 dimana terjadi

peningkatan yang signifikan pada penerbitan obligasi di pasar perdana. Penerbitan

instrumen-instrumen ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk mengembangkan

instrumen lainnya serta pasar modal secara umum. Peningkatan likuiditas pasar

modal juga akan ditransmisikan ke aset keuangan lain termasuk SPN 3 bulan.

Selain faktor perkembangan perekonomian global dan domestik, faktor regulasi juga

akan mempengaruhi SPN 3 bulan ke depan. Regulasi yang dimaksud di antaranya

adalah regulasi untuk meningkatkan intensitas dan volume penerbitan dari SPN 3

bulan untuk meningkatkan eksposur dari likuiditas dari instrumen ini. Dengan

-L.11-

bertambahnya likuiditas dan kontinuitas penerbitan, efisiensi di pasar SPN 3 bulan

diharapkan meningkat.

Untuk menjaga tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam level yang wajar, melalui

tujuan penurunan biaya dana, Pemerintah berkoordinasi dengan otoritas terkait di

sektor keuangan seperti BI dan OJK, di antaranya melalui Forum Koordinasi

Pengembangan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) yang saat ini

sedangan menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,


Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai

NasDem, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengenai Harga Minyak

Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih rendah dibandingkan

dengan APBNP tahun 2017, kami sependapat bahwa harga minyak mentah dunia

bergerak fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan

geopolitik antar negara. Hal ini telah terjadi sejak kuartal kedua tahun 2017, setelah

mengalami kenaikan pada kuartal pertama dengan rata-rata ICP Januari s.d. Maret

2017 sebesar USD51,03 per barel, harga minyak mentah mengalami penurunan

hingga tercatat sebesar USD43,66 per barel di bulan Juni. Akan tetapi, kembali

rebound sebesar USD45,48 per barel di bulan Juli 2017. Kondisi tersebut

diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 2018.

Fluktuasi harga minyak mentah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kesepakatan

pemangkasan produksi minyak mentah negara-negara OPEC dan perkembangan

tingkat kepatuhan negara-negara tersebut, peningkatan produksi minyak mentah dil

luar negara-negara OPEC serta isu geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dengan

Suriah dan Qatar dengan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA) lainnya. Pada awal

tahun 2017 tingkat kepatuhan negara-negara OPEC cukup tinggi, berada pada

kisaran 95 persen. Akan tetapi, tingkat kepatuhan tersebut terus menurun hingga

mencapai 70 persen pada bulan Juni. Sehingga untuk tetap membatasi stok minyak

mentah dunia, beban pemangkasan dipikul oleh Arab Saudi, Kuwait, dan Sudan.

Sebagaimana harga komoditas lainnya, harga minyak mentah sangat dipengaruhi

oleh aktivitas ekonomi dunia. Beberapa lembaga memperkirakan aktivitas ekonomi

dunia di tahun 2018 masih moderat meskipun pertumbuhan ekonomi global

diperkirakan masih dapat tumbuh. Perkembangan tersebut akan berdampak pada

permintaan energi, termasuk minyak mentah yang diperkirakan masih relatif stabil.

Peningkatan penggunaan energi alternatif serta penurunan pertumbuhan

penggunaan kendaran bermotor menjadi faktor yang mempengaruhi stagnasi pada

permintaan minyak mentah. Sementara itu dari sisi produksi diperkirakan masih

-L.12-

akan tumbuh terutama di negara-negara Non-OPEC seperti Amerika Serikat dan

Kanada. Berakhirnya kesepakatan pemangkasan produksi di bulan Maret tahun

2018, diperkirakan akan semakin menambah jumlah stok minyak mentah dunia

yang disebabkan oleh peningkatan produksi minyak mentah negara-negara OPEC.

Namun demikian, menurut pandangan Pemerintah masih terdapat potensi kenaikan

harga minyak mentah seperti perkembangan geopolitik dan perkembangan nilai

tukar riil dolar AS sehingga ICP akan tetap berada di atas USD 40 per barel.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa asumsi

ICP tahun 2018 yang berada pada USD48 per barel cukup realistis karena telah

memperhitungkan faktor fundamental dan non fundamental yang mempengaruhi

sisi suplai dan sisi permintaan pembentuk harga minyak.


Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat

Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera, dan Fraksi Partai NasDem, mengenai Asumsi Lifting Minyak

Mentah, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai sebagai berikut.

Pemerintah mengapresiasi pandangan anggota dewan yang terhormat berkenaan

dengan asumsi lifting minyak mentah dan sependapat bahwa upaya perbaikan iklim

investasi merupakan salah satu kunci untuk mendorong peningkatan investasi di

sektor hulu migas. Peningkatan investasi diyakini mampu mendorong aktivitas

eksplorasi berkelanjutan yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan

penemuan sumber-sumber minyak dan gas baru. Oleh sebab itu, pemerintah bekerja

sama dengan seluruh pemangku kepentingan berupaya menciptakan iklim usaha

yang kondusif termasuk menyederhanakan proses perijinan dan menyusun skema

bisnis yang dapat menguntungkan baik bagi pemerintah maupun kontraktor selaku

pelaku usaha, antara lain melalui skema gross split yang diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi dan mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah

kerja migas. Selain itu, perbaikan iklim investasi juga terus dilakukan dengan

meningkatkan daya tarik sektor hulu migas seperti (i) pembangunan infrastruktur

dan pemberian insentif fiskal; (ii) penyempurnaan payung hukum untuk

meningkatkan kepastian berusaha, dan; (iii) peningkatan koordinasi di antara

instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah terkait implementasi peraturan

dan perizinan untuk investor baru.

Selanjutnya, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan KKKS untuk melakukan

optimasi produksi dengan senantiasa menjalankan kegiatan usaha utama baik

pengeboran, perawatan sumur maupun kerja ulang. Di sisi lain, optimalisasi

penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) terus dilakukan untuk

-L.13-

meningkatkan cadangan minyak sehingga diharapkan dapat menahan tingkat

penurunan produksi alamiah lapangan-lapangan migas yang sudah tua.


Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai

NasDem, mengenai Asumsi Lifting Gas Bumi, dapat kami sampaikan penjelasan

sebagai sebagai berikut.

Secara umum, program kerja dan kebijakan yang dijalankan untuk mencapai target

produksi dan lifting gas bumi selaras dengan strategi dan program peningkatan

lifting minyak mentah, termasuk di dalamnya upaya untuk menyederhakana proses

perijinan guna mendorong investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi berkelanjutan.

Dengan program dan kebijakan yang kondusif, potensi gas bumi yang masih cukup

besar terutama di Kawasan Timur Indonesia diperkirakan dapat menarik minat

investasi sehingga mampu menambah cadangan gas nasional.

Lebih jauh, pemerintah juga berupaya maksimal dalam memperbaiki sisi antara

(midstream) dan hilir (downstream) dalam kaitannya mendorong pemanfaatan gas

alam sebagai sumber energi domestik baik untuk industri, transportasi maupun

kebutuhan rumah tangga dalam rangka menciptakan efek multiplier bagi

perekonomian domestik. Hal ini tercermin dari upaya perbaikan infrastruktur dan

distribusi gas antara lain melalui berbagai proyek revitalisasi jaringan dan terminal

regasifikasi, pipanisasi, pengembangan jaringan gas kota, serta pembangunan

stasiun pengisian bahan bakar gas yang terus berjalan dalam beberapa tahun

terakhir. Lebih lanjut, pemerintah juga berupaya untuk menyediakan harga gas yang

kompetitif khususnya untuk industri dalam negeri guna meningkatkan daya saing

industri domestik. Dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari

parlemen sangat diharapkan guna menjalankan proyek-proyek dimaksud guna

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

B. PENDAPATAN NEGARA

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat,

Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan

Fraksi Partai Nasdem dapat disampaikan bahwa Pemerintah memang berusaha

untuk menyusun APBN tahun 2018 secara lebih prudent, realistis dan akuntabel.

Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2018 diperkirakan tumbuh 9,3% dari

target APBNP 2017, sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi

tahun 2018, serta upaya ekstra dalam penagihan dan pemungutan pajak. Target

pertumbuhan tersebut lebih moderat dibandingkan targetnya pada tahun 2017 yang

-L.14-

diperkirakan mencapai 14,7%. Dengan demikian, Pemerintah berkeyakinan bahwa

risiko shortfall perpajakan dapat diminimalisir sehingga pendanaan untuk program-

program pembangunan dapat berjalan dan pembiayaan anggaran dapat

dikendalikan. Pendapatan Negara akan tetap bertumpu pada Penerimaan

Perpajakan. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha melakukan optimalisasi

penerimaan perpajakan dengan memperkuat basis perpajakan. Namun demikian,

optimalisasi penerimaan perpajakan juga akan tetap mempertimbangkan asas

keadilan. Dalam hal ini salah satu kebijakan perpajakan tahun 2018 juga diarahkan

untuk melakukan redistribusi pendapatan antar masyarakat dalam rangka

menciptakan equality. Pada tahun 2018 kebijakan optimalisasi penerimaan

perpajakan antara lain dilakukan dengan memperkuat basis data perpajakan melalui

pendekatan kapasitas IT, updating data Wajib Pajak, monitoring aktif, digitalisasi

data, pertukaran informasi, dan implementasi Automatic Exchange of Information

(AEoI). Sementara itu, untuk mendukung kebijakan perpajakan yang berkeadilan,

pemerintah akan memberikan insentif perpajakan untuk peningkatan pendapatan

riil untuk kelompok menengah ke bawah.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai pentingnya

melanjutkan reformasi di bidang Pendapatan Negara, kami sependapat dan akan

berupaya menyelesaikan reformasi regulasi, SDM, dan administrasi pada sektor

Perpajakan. Pendapatan Negara harus difokuskan untuk memperkuat dan

memperluas basis penerimaan pajak serta optimalisasi perpajakan yang berkeadilan,

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam tahun 2018 untuk mengoptimalkan

pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat

kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang terus

meningkat dari sebesar 74,9 persen di tahun 2013, menjadi 84,8 persen di tahun

2017. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan

dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan.

Kebijakan fiskal Pemerintah di bidang perpajakan tersebut disusun dengan tetap

memperhatikan kondisi objektif dan realistis sesuai dengan upaya untuk tetap

menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri nasional, dan mendorong

hilirisasi industri.

Menanggapi pendapat Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat tentang penerimaan

negara dari cukai dapat dijelaskan bahwa apabila dilihat dari realisasinya sampai

dengan Semester I 2017 memang penerimaan cukai mengalami pertumbuhan positif

sebesar 0,7% bila dibandingkan dengan penerimaan cukai Semester I tahun 2016,

terutama dari cukai hasil tembakau. Peningkatan ini diharapkan dapat berlanjut di

tahun 2018 sehingga Pemerintah optimis dalam menetapkan target sebesar Rp148,2

triliun di tahun 2018.

-L.15-

Terkait tanggapan tentang rokok ilegal oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat,

salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari cukai rokok adalah

dengan menekan penyelundupan rokok ilegal. Konsumsi rokok ilegal salah satunya

disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok ilegal

memang masih rendah, karena tidak memperdulikan rokok yang mereka konsumsi

membayar cukai atau tidak. Pengawasan di daerah terpencil dan daerah perkebunan

memang cukup terkendala dengan luas wilayah pengawasan dan tantangan

geografis. Namun demikian, DJBC terus berupaya meningkatkan pengawasan

melalui pemanfaatan manajemen risiko, meliputi pengawasan terhadap wilayah

produksi, distribusi dan pemasaran (excise connection). DJBC telah melakukan

kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan terhadap rokok ilegal dan bahkan

terhadap sindikat pembuat pita cukai palsu. DJBC akan terus meningkatkan kinerja,

dan diharapkan secara gradual keberadaan rokok illegal akan turun. Indikator

penurunan rokok ilegal adalah kenaikan produksi golongan II dan III, karena pabrik

golongan II dan III berdasarkan harga jual adalah lawan utama rokok ilegal dalam

perebutan pasar rokok. Selain hal-hal tersebut, DJBC juga terus melakukan kegiatan

sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk mengkampanyekan anti rokok illegal.

Kegiatan kampanye anti rokok ilegal juga dilakukan melalui kerjasama dengan

pabrik-pabrik besar, terutama pabrik golongan I. Kegiatan seperti fun walk dengan

memakai kaos bertuliskan “anti rokok illegal” yang dipublikasi media masa

diharapkan menjadi sarana sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Data

penindakan rokok ilegal juga menunjukkan bahwa jumlah penindakan terus

meningkat dari tahun ke tahun (tahun 2014 sebanyak 901, tahun 2015 sebanyak

1.232, tahun 2016 sebanyak 2.374 dan sampai dengan bulan Juli 2017 sebanyak

2.331 penindakan). Hal ini menunjukkan bahwa DJBC terus bekerja keras dalam

menangani rokok ilegal.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi NasDem terkait

dengan perhitungan target perpajakan yang lebih realistis. Pada tahun 2018,

Pemerintah berusaha menyusun target perpajakan secara lebih pruden dan lebih

realistis. Target penerimaan perpajakan tahun 2018 diperkirakan tumbuh 9,3% dari

target APBNP tahun 2017 yang berarti bahwa target pertumbuhan pajak ini sejalan

dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2018. Dengan target

pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan pada tahun 2017 yang diperkirakan

mencapai 14,7% maka Pemerintah berkeyakinan bahwa risiko shortfall perpajakan

dapat diminimalisir sehingga APBN lebih aman dan menjaga respon positif di dunia

usaha.

-L.16-

Selain itu, kami juga sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa dalam menentukan target perpajakan

Pemerintah harus tetap memperhatikan perkembangan iklim usaha. Pada tahun

2018 salah satu kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah tetap

memberikan dukungan pada industri dalam negeri untuk meningkatkan daya

saingnya dengan memberikan insentif fiskal yang selektif dan efisien.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penggalian potensi perpajakan dari

bisnis e-commerce dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah menyusun

panduan dan penegasan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berkaitan

dengan aktivitas bisnis e-commerce. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi

dan edukasi kepada para pelaku bisnis e-commerce serta meningkatkan kapasitas

SDM perpajakan, sehingga memahami bisnis e-commerce secara komprehensif.

Terkait upaya menggali sumber pendapatan baru, Pemerintah terus berupaya

menggali pendapatan dari sumber-sumber yang selama ini under tax. Di samping

itu, Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari

sektor lain dengan memperluas basis pengenaan cukai pada beberapa objek lain

yang potensial, diantaranya adalah cukai kantong plastik dan kemasan plastik.

Kami sangat mengapresiasi dukungan dan masukan dari Fraksi Partai Golongan

Karya untuk memperbaiki sistem perpajakan dan menambah jumlah pembayar

pajak. Program Amnesti Pajak yang dilaksanakan dari Juli 2016 s.d. Maret 2017

telah memberikan peluang bagi Pemerintah untuk memperkuat basis data

perpajakan, antara lain terkait dengan pemutakhiran data identitas, profil dan harta

WP. Total peserta yang mengikuti program Amnesti Pajak tercatat berjumlah

973.246, yang sebagian besar didominasi oleh WP Orang Pribadi. Amnesti Pajak juga

mencatatkan adanya partisipasi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), yaitu sebanyak 30 persen dari total peserta. Selain itu, Program Amnesti

Pajak berhasil mengaktifkan kembali WP yang selama ini berstatus non-efektif (tidak

lapor dan/atau tidak bayar) dan menjaring WP baru yang selama ini belum terdaftar.

Terkait dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan mengenai tax ratio, dapat kami

sampaikan bahwa Pemerintah telah dan selalu berusaha melakukan :

a. Peningkatan tax ratio dan tax buoyancy melalui kegiatan ekstensifikasi,

intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi,

penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas DJP; dan

-L.17-

b. Peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi penerimaan perpajakan

pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa

keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir tax ratio memang mengalami penurunan. Pada

tahun 2016 tax ratio (termasuk SDA Migas dan Minerba) mencapai 10,8%

sedangkan pada tahun 2017 pemerintah memperkirakan dapat mencapai 11,5%

dengan pertimbangan adanya peningkatan basis pajak dan pertumbuhan ekonomi

yang lebih baik. Pada tahun 2018 tax ratio tetap dijaga pada kisaran 11,5% PDB

dalam rangka mengamankan pendanaan APBN. Target tax ratio tersebut memang

cukup besar, namun demikian Pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk

mengamankan penerimaan perpajakan, menjaga daya beli, mendukung industri

nasional, mendorong hilirisasi industri, dan mengentaskan kemiskinan serta

mengurangi pengangguran. Pemerintah akan menjadikan target pajak yang telah

ditetapkan sebagai tantangan dan motivasi untuk mencapainya. Keseriusan

Pemerintah dibuktikan dengan akan melakukan: (i) pengawasan penerimaan rutin,

(ii) pengawasan atas perluasan tax base hasil amnesti pajak, (iii) ekstra effort

penerimaan berupa himbauan, pemeriksaan dan penagihan, pemeriksaan bukti

permulaan dan penyidikan, serta ekstensifikasi perpajakan, (iv) meningkatkan

kualitas penindakan cukai baik wilayah produksi, distribusi maupun pemasaran

(excise connection), serta (v) penertiban importir beresiko tinggi.

Pemerintah sependapat dengan pernyataan Fraksi Partai Demokrat bahwa

diperlukan sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas

tindak lanjut pelaksanaan program tax amnesty (TA). Langkah yang akan dilakukan

pasca program tax amnesty terhadap Wajib Pajak yang ikut Program TA adalah

melalui pengawasan kepatuhan, baik secara formal maupun material. Pengawasan

kepatuhan formal dilakukan dengan mengawasi pelaporan SPT dan pelaporan harta

tambahan. Sementara pengawasan kepatuhan material dilakukan dengan mengawasi

pelaporan penghasilan dari harta tambahan. Disamping itu, tindak lanjut yang akan

dilakukan pasca program TA adalah dengan pelaksanakan pasal 18 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuan Pajak. Pemerintah telah melakukan

sosialisasi secara masif dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka

mensukseskan pelaksanaan tax amnesty, dengan tetap berpegang pada paradigma

pembangunan yang berkeadilan dalam melakukan penerapan pajak dalam rangka

menciptakan sustainable growth with equity.

Upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan perpajakan secara lebih

cepat memerlukan sebuah terobosan kebijakan. Kebijakan tax amnesty bisa menjadi

jalan keluar untuk hal itu. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak,

-L.18-

implementasi tax amnesty dapat digunakan untuk menekan praktek penghindaran

pajak yang sekaligus dapat meningkatkan basis pajak untuk ke depannya. Melalui

tax amnesty, Pemerintah dalam hal ini DJP akan dapat memperluas basis pajak

tahun 2017 berdasarkan basis data hasil tax amnesty. Perluasan basis data

perpajakan akan terjadi dengan lebih cepat saat tax amnesty dapat dilaksanakan

dengan baik, tanpa implementasi kebijakan tax amnesty maka perluasan basis data

perpajakan akan memerlukan waktu yang lebih lama. Berbagai langkah tersebut di

atas memerlukan dukungan dari semua pihak agar tax ratio, tax buoyancy dan tax

coverage dapat ditingkatkan.

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang

perpajakan dan melanjutkan reformasi perpajakan (tax reform) seperti dalam

pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi NasDem

untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan, antara lain melalui

penyempurnaan dan perbaikan regulasi perpajakan, peningkatan kapasitas

organisasi termasuk sumber daya manusia serta peningkatan penggunaan sistem

informasi yang up to date dan terintegrasi. Dalam rangka mendukung reformasi

perpajakan tersebut, dari sisi dasar hukum, Pemerintah juga sedang melakukan

perbaikan dan penyempurnaan beberapa undang-undang di bidang perpajakan

antara lain: (i) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (ii) RUU Pajak

Penghasilan, (iii) RUU Pajak Pertambahan Nilai, dan (iv) RUU Bea Materai. Selain

itu, Pemerintah juga telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain menyusun

regulasi mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan

memperkuat sistem informasi serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur pajak

menjelang pelaksanaan kesepakatan sistem pertukaran informasi keuangan otomatis

atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI).

Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan perpajakan terkait regulasi

sesuai dengan pernyataan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera, Pemerintah akan melanjutkan program reformasi

perpajakan baik dari segi kebijakan maupun dari segi administrasi. Pada tahun 2018

Pemerintah akan tetap melanjutkan rencana revisi undang-undang di bidang

perpajakan baik KUP, PPh, maupun PPN. Dengan landasan hukum yang kuat dan

dukungan dari DPR, program reformasi perpajakan dapat terlaksana dengan baik

sehingga memberikan efek positif bagi penerimaan perpajakan.

Terkait piutang pajak yang ditanyakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, yang salah satunya berasal dari

pelunasan piutang pajak. Pemerintah dalam hal ini DJP melakukan penerbitan surat

teguran kepada penunggak pajak, melakukan penagihan seketika dan sekaligus,

-L.19-

menerbitkan surat paksa, serta melakukan penyitaan, pemblokiran, penjualan

barang sitaan, pencegahan, dan penyanderaan.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai perluasan

basis perpajakan dari program Amnesti Pajak, Pemerintah berpendapat bahwa

memang tidak seluruh aset yang dilaporkan dalam program Amnesti Pajak dapat

dijadikan basis pajak baru. Namun demikian dengan adanya partisipasi yang cukup

baik dari WP, maka dapat diperkirakan bahwa program Amnesti Pajak telah

memberikan dampak positif bagi penguatan database perpajakan di Indonesia.

Dengan adanya updating profil data WP dari program ini maka Pemerintah dapat

melakukan pengawasan aktif dan melakukan upaya peningkatan kepatuhan

perpajakan dengan lebih baik. Selain itu dengan adanya program Amnesti Pajak, ke

depan Pemerintah dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran

dan penghindaran pajak.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada

DPR yang telah mendukung dengan telah disetujuinya Perpu No. 1 Tahun 2017

tentang keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan menjadi

undang-undang. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa dengan implementasi

undang-undang tersebut sebagai respon atas mulai pemberlakuan AEoI, Pemerintah

akan lebih mudah menggali potensi pajak yang ada. Di tengah era keterbukaan

informasi, diharapkan akan semakin kecil kemungkinan untuk menghindar dari

kewajiban pajak. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut akan memperluas

dan mempermudah akses bagi Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan

perpajakan.

Terkait penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, menanggapi Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan, potensi Penerimaan Negara yang berasal

sumber daya alam (SDA) harus dapat digunakan dan dioptimalkan dengan lebih baik

untuk menambah penerimaan negara. Beberapa potensi sumber daya alam masih

dapat dikembangkan dengan lebih maksimal sehingga memberikan kontribusi yang

signifikan demi kemakmuran rakyat antara lain: hasil hutan, laut dan perikanan,

panas bumi, dan lain-lain. Namun demikian, Pemerintah menyadari penggunaan

sumber daya alam tersebut tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan

keberlangsungannya di masa mendatang. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen

memperbaiki tata kelola penggunaan sumber daya alam dengan terus membenahi

aspek perizinan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya

ini ditempuh dengan disertai perbaikan dan penyempurnaan data, serta penerapan

sistem informasi dan teknologi yang tepat guna dan handal.

-L.20-

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait optimalisasi PNBP dari sektor

sumber daya alam (SDA) non migas, dapat disampaikan bahwa pemerintah akan

melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penyampurnaan regulasi terkait SDA Non Migas;

b. Menyelesaikan amandemen kontrak karya (KK) dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B)

c. Mengintensifikasikan verifikasi atas kebenaran pembayaran kewajiban PNBP

dan meminta BPKP selaku auditor pemerintah untuk mengaudit pemenuhan

kewajiban pembayaran PNBP SDA Non Migas.

Perkembangan harga komoditas yang cenderung stagnan bahkan menurun

khususnya komoditas batubara dan logam memengaruhi penurunan target PNBP

SDA Nonmigas dalam RAPBN tahun 2018. Namun demikian, Pemerintah terus

mengoptimalkan PNBP dari Sektor Nonmigas dengan tetap memerhatikan

kelestarian lingkungan alam. Salah satu sektor yang terus menerus dilakukan

perbaikan adalah sektor perikanan. Beberapa kebijakan sektor perikanan dalam

RAPBN tahun 2018 yang diharapkan akan dapat mengoptimalkan PNBP SDA

Nonmigas sektor perikanan, sebagai berikut:

1. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan lebih optimal dan bebas

Ilegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing;

2. Melakukan ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan

pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP;

3. Meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan;

4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP berbasis

Wilayah Kerja Bebas Korupsi (WKBK); dan

Melakukan proses migrasi perizinan daerah menjadi perizinan pusat (terhadap kapal

markdown).

Pemerintah mengapresiasi masukan anggota Dewan yang terhormat dari Fraksi

Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk

mendorong peningkatan PNBP Lainnya yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga

dan bersifat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyadari potensi

penerimaan dari jenis layanan ini masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan.

Oleh karena itu, dalam RAPBN tahun 2018 diterapkan kebijakan, antara lain (i)

intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi jenis PNBP; (ii) menjaga ketertiban

-L.21-

administrasi pengelolaan dan penyetoran PNBP; (ii) meningkatkan profesionalisme

SDM untuk meningkatkan pelayanan; (iV) mengoptimalkan penggunaan dan

pengelolaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan; (v) meningkatkan

efisiensi, efektivitas, trensparanasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP; dan

(vi) meningkatkan pengawasan serta penegakan serta penegakan hukum di bidang

PNBP.

Sementara itu, dalam mengoptimalkan Pendapatan BLU, tetap harus

mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan peningkatan pelayanan. Dalam

rangka meningkatkan pendapatan BLU dan mendukung kegiatan pelayanan,

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

dimana BLU berkewajiban untuk mengoptimalkan aset/kekayaan yang dimiliki.

Hasil pengelolaan aset tersebut sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarkan

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. BELANJA NEGARA

Berkaitan dengan upaya menciptakan belanja negara yang berkualitas, Pemerintah

sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

bahwa perencanaan belanja negara dalam RAPBN tahun 2018 seyogyanya selaras

dengan target penerimaan perpajakan, lebih efektif dan efisien dalam menyusun dan

menetapkan program kerja, politik fiskal yang benar-benar mensejahterakan rakyat,

sehingga mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Belanja yang

berkualitas dinilai dari perencanaan yang matang, penganggaran yang efisien, dan

pelaksanaan yang efektif.

RAPBN tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun 2018, yang memiliki tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk

Pertumbuhan dan Pemerataan”. Oleh karena itu, kebijakan belanja negara dalam

RAPBN tahun 2018 memberi penekanan pada penguatan kualitas belanja produktif

dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan

pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta

memperluas kesempatan kerja. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penajaman

sasaran subsidi dan peningkatan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan

bantuan sosial ke pola nontunai. Kebijakan belanja negara juga diarahkan pada

penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk

meningkatkan sinergi dan sinkronisasi belanja pada K/L dan dana Transfer ke

-L.22-

Daerah dan Dana Desa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk

mendukung daya dorong tersebut, diperlukan sumber daya yang kuat, sehingga

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menggali sumber-sumber

pembiayaan, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan efisiensi

pembiayaan, melalui pengendalian defisit dan rasio utang, keseimbangan primer

yang menuju positif, dan pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif.

Dalam rangka menciptakan ruang fiskal, Pemerintah telah mengalihkan belanja yang

konsumtif ke kegiatan produktif melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama,

perbaikan skema subsidi energi, dimana subsidi BBM diubah dari subsidi harga

menjadi subsidi tetap, sedangkan untuk subsidi listrik, bagi pelanggan 900 VA telah

dihapuskan untuk keluarga yang mampu dan hanya diberikan untuk keluarga

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, kebijakan penghematan belanja

Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah, khususnya dilakukan

pada belanja barang yang bersifat kurang produktif, seperti rapat di luar kantor dan

paket pertemuan. Penghematan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja

di bidang infrastruktur dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera dan Fraksi Partai NasDem terkait penyerapan anggaran harus

diusahakan terlaksana dengan cepat, tepat, berkualitas dan akuntabel, serta tidak

menumpuk di akhir tahun. Dapat kami sampaikan bahwa kinerja penyerapan

anggaran belanja negara tergantung pada tiga aspek utama, yaitu aspek kematangan

perencanaan, ketepatan penganggaran, dan kecepatan pelaksanaan. Perencanaan

yang kurang akurat dan kurang matang dapat menyebabkan keterlambatan dan

memicu revisi dokumen dalam pelaksanaan anggaran.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional. Melalui proses sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional, diharapkan dapat tercipta peningkatan

keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga lebih berkualitas dan

efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi

Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah

Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan

spasial.

Selanjutnya, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan sistem dan perencanaan

anggaran agar dokumen yang diperlukan dalam pencairan DIPA dapat direncanakan

jauh sebelum anggaran tersebut diberlakukan. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

-L.23-

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diantaranya mengatur

bahwa proses pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum tahun

anggaran dimulai, setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan demikian, K/L

sudah dapat melakukan perikatan dan pencairan dana DIPA dari sejak awal tahun

anggaran. Dari sisi implementasinya, diperlukan komitmen bersama dari seluruh

pemangku kepentingan termasuk aparat pemeriksa, serta sosialisasi masif agar

dicapai kesamaan persepsi semua pihak, sehingga pejabat pengadaan barang dan

jasa tidak diliputi kekhawatiran akan adanya temuan dari pemeriksa. Pemerintah

telah menerbitkan peraturan mengenai Rencana Penarikan Dana, Rencana

Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas untuk penyempurnaan aturan, sistem dan

prosedur yang terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan APBN sehingga

penyerapan anggaran lebih terstruktur dan terjadwal serta tidak menumpuk di

kuartal IV.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, terutama untuk

mendukung kualitas dan pemanfaatan penggunaan anggaran, Pemerintah juga telah

mengimplementasikan sistem monitoring berbasis IT, melalui Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Melalui implementasi SPAN,

Pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan tepat waktu

mengenai posisi keuangan pemerintah pusat, sehingga pengelolaan keuangan yang

lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan dapat tercapai, serta pengambilan

keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah lebih mudah dilakukan.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat yang berpandangan bahwa

perencanaan belanja negara dalam RAPBN tahun 2018 seyogyanya selaras dengan

percepatan peningkatan target penerimaan perpajakan dan Pemerintah agar

meningkatkan kinerja dalam menyusun dan menetapkan program kerja ke depan

sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sesuai target dan sasaran.

Dapat kami sampaikan bahwa Kebijakan fiskal pada tahun 2018 disusun dengan

mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik, serta mengacu pada

sasaran-sasaran pembangunan baik jangka menengah maupun sasaran-sasaran

tahunan dalam RKP tahun 2018. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya

adalah perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian dan masih relatif

rendahnya permintaan yang mempengaruhi harga komoditas. Sementara itu,

faktor domestik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang

belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih

lemah dan pendapatan negara yang belum optimal sebagai dampak belum pulihnya

perekonomian global dan penurunan harga komoditas.

-L.24-

Menjawab berbagai tantangan tersebut, perumusan kebijakan fiskal perlu

dikembalikan kepada fungsi hakikinya, sebagai instrumen kebijakan meredam siklus

(counter cyclical fiscal policy), yang dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen

ekspansif/menjadi daya dorong pada saat perekonomian sedang lesu, termasuk

dengan memberikan stimulus fiskal secara terukur, efektif yang lebih berkualitas

dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas, dengan tetap memelihara

kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Oleh karena itu, penyusunan berbagai target penerimaan negara yang akurat dan

realistis, serta pagu anggaran belanja yang tepat dan terukur sangat penting dalam

mengembalikan kredibilitas APBN, terutama karena setiap unsur pendapatan

negara, belanja negara, maupun defisit dan pembiayaan anggaran, masing-masing

memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam memengaruhi

perekonomian.

Dalam RAPBN 2018 Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan untuk

meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga mempunyai efektivitas yang

tinggi dan mencerminkan kehadiran negara dalam mendukung pembangunan.

Kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun 2018 memberi penekanan pada

penguatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan

kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Strategi lain adalah

penajaman sasaran subsidi dan peningkatan kualitas penyalurannya, serta

mengarahkan bantuan sosial ke pola nontunai. Kebijakan belanja negara juga

diarahkan pada penguatan desentralisasi fikal melalui peningkatan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah

berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan sinkronisasi belanja pada K/L dan

dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem terkait penyerapan anggaran

harus diusahakan terlaksana dengan cepat, tepat, berkualitas dan akuntabel, dapat

kami sampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja negara tergantung

pada tiga aspek utama, yaitu aspek kematangan perencanaan, ketepatan

penganggaran, dan kecepatan pelaksanaan. Perencanaan yang kurang akurat dan

kurang matang dapat menyebabkan keterlambatan dan memicu revisi dokumen

dalam pelaksanaan anggaran.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah terus melakukan perbaikan sistem

dan perencanaan anggaran, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional, serta perbaikan sistem penganggaran agar dokumen yang

-L.25-

diperlukan dalam pencairan DIPA dapat direncanakan jauh sebelum anggaran

tersebut diberlakukan. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, yang diantaranya mengatur bahwa proses

pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran

dimulai, setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan demikian, K/L sudah dapat

melakukan perikatan dan pencairan dana DIPA dari sejak awal tahun anggaran. Dari

sisi implementasinya: diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku

kepentingan termasuk aparat pemeriksa, serta sosialisasi masif agar dicapai

kesamaan persepsi semua pihak, sehingga pejabat pengadaan barang dan jasa tidak

diliputi kekhawatiran akan adanya temuan dari pemeriksa.

Selanjutnya, terhadap pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa

realisasi belanja pemerintah cenderung menumpuk di akhir tahun, Pemerintah telah

menerbitkan peraturan mengenai Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan

Dana, dan Perencanaan Kas untuk penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur

yang terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan APBN sehingga penyerapan

anggaran lebih terstruktur dan terjadwal serta tidak menumpuk di kuartal IV.

Pemerintah telah melakukan perubahan regulasi dalam mendorong percepatan

penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut ditujukan

untuk memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah agar dapat

melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu

pada kuartal keempat tahun sebelumnya. Dengan demikian, K/L diharapkan lebih

baik dan terarah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBN, dan

meningkatkan sinkronisasi proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksanaan

kegiatan serta pencairan dananya.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya

penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun, adalah:

a. Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menjadi Perpres No. 4 Tahun 2015 dalam rangka

menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah dan mendorong penyerapan belanja modal.

b. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan dan menyerahkan dokumen

pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada K/L pada akhir tahun (t-1), sehingga K/L

mempunyai cukup waktu untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan anggaran

sejak awal tahun anggaran.

c. Pemerintah telah memberikan fleksibilitas kepada Kementerian

Negara/Lembaga dalam pelaksanaan revisi anggaran, serta mengurangi jalur

-L.26-

birokrasi dalam proses revisi anggaran yang diajukan oleh K/L, sehingga

mempercepat proses eksekusi pelaksanaan anggaran apabila terjadi revisi

anggaran.

d. Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran

secara lebih intensif, melalui Koordinasi Triwulanan antara Kementerian

Keuangan dan K/L. Monitoring dan evaluasi tersebut dapat memberikan solusi

atas hambatan-hambatan dalam penyerapan anggaran dan mengusahakan

kesesuaian penyerapan anggaran dengan rencana.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, realisasi anggaran

pada semester I tahun 2017 mencapai 37,9 persen terhadap pagunya dalam APBN

tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan penyerapan

pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 36,8 persen terhadap pagu APBNP

tahun 2016.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait politik

fiskal benar-benar mensejahterakan rakyat, mampu menurunkan kemiskinan dan

ketimpangan ekonomi, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan

pandangan tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa kebijakan dalam RAPBN tahun

2018 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018,

yang memiliki tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan

Pemerataan”. Sejalan dengan tema tersebut, pembangunan infrastruktur yang

menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan diharapkan dapat

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi

ketimpangan yang ada baik antarindividu maupun antarwilayah. Untuk itu, salah

satu prioritas nasional adalah penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan untuk:

(1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan

(3) Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi. Selain itu, pembangunan juga

diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur untuk ekonomi

produktif, dengan demikian dapat mendorong aktifitas perekonomian.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, kebijakan belanja negara dalam RAPBN

tahun 2018 memberi penekanan pada penguatan kualitas belanja produktif dan

prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan

infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas

kesempatan kerja. Kebijakan belanja dalam pengurangan kemiskinan dan

kesenjangan sosial ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas dan efektivitas

program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga

harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program

bantuan langsung ke masyarakat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan

-L.27-

Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), beras untuk keluarga sejahtera

(Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki

sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (2) penguatan pelaksanaan program

prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; dan (3) penyaluran subsidi

dan program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui

perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi

yang lebih akuntabel.

Menanggapi pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai perlunya

akuntabilitas dan perbaikan penyerapan belanja dalam pelaksanaan APBN untuk

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya

untuk mempercepat daya serap anggaran, antara lain melalui: (1) percepatan proses

lelang yang dapat dilakukan mulai bulan November tahun sebelumnya untuk proses

pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru; (2) penyelesaian

DIPA APBN pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan; serta (3)

pencairan anggaran dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Langkah-

langkah yang telah dilakukan tersebut terbukti telah membawa hasil yang cukup

positif, terbukti dengan meningkatnya realisasi belanja belanja Pemerintah pusat

pada kurun waktu semester I tahun 2017, apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Dengan upaya percepatan penyerapan realisasi belanja Pemerintah

pusat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, percepatan realisasi anggaran tersebut

harus tetap diikuti dengan upaya untuk menjaga akuntabilitasnya, yaitu dapat

dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku,

termasuk menjaga kualitas outputnya.

Di samping itu, untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara, Pemerintah terus

melakukan upaya-upaya, antara lain melalui peningkatan kualitas belanja modal

yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi

yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan

refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta

penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan

perbaikan pelayanan publik.

Sementara itu, terkait dengan peningkatan pembayaran bunga utang dapat kami

sampaikan bahwa peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan outstanding utang

yang merupakan konsekuensi dari penambahan pengadaan utang untuk mendukung

-L.28-

pencapaian target pembangunan infrastruktur. Namun demikian, peningkatan

beban utang tersebut harus tetap dijaga dalam level yang aman dan dikelola secara

produktif serta prudent, sehingga diharapkan akan dapat memberi manfaat yang

lebih besar bagi pembangunan perekonomian nasional dibandingkan dengan beban

risiko yang ditimbulkan.

Menanggapi permintaan Fraksi Partai Amanat Nasional dan pertanyaan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai konsistensi pemerintah untuk

mengurangi belanja Non-K/L yang pada umumnya bersifat non-produktif, kami

dapat sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dan selalu berusaha untuk

mengalokasi anggaran-anggaran agar dapat digunakan untuk belanja yang sifatnya

produktif supaya pembangunan dapat didorong secara optimal. Di samping itu,

belanja Non-K/L merupakan belanja untuk menjalankan fungsi fiskal Bendahara

Umum Negara, di mana Pemerintah senantiasa menjaga penggunaannya agar tepat

sasaran, dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, seperti pembayaran

bunga utang, subsidi, dan pembayaran pensiun.

Kebijakan belanja Non-K/L untuk pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1)

memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang

pemerintah; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang

terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan

instrumen lindung nilai. Berdasarkan langkah kebijakan tersebut, pembayaran

bunga utang di masa mendatang diupayakan untuk semakin ditekan agar berada

dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk

pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan

tekanan yang berlebihan terhadap APBN. Sementara itu, terkait dengan peningkatan

pembayaran bunga utang dapat kami sampaikan bahwa peningkatan tersebut

dikarenakan peningkatan outstanding utang yang merupakan konsekuensi dari

penambahan pengadaan utang untuk mendukung pencapaian target pembangunan

infrastruktur. Namun demikian, peningkatan beban utang tersebut harus tetap

dijaga dalam level yang aman dan dikelola secara produktif serta prudent, sehingga

diharapkan akan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan

perekonomian nasional dibandingkan dengan beban risiko yang ditimbulkan.

Sementara itu, terkait dengan belanja subsidi, kebijakan pemerintah mengarahkan

untuk menjaga stabilitas harga dan jasa dalam negeri, memberikan perlindungan

dan menjaga daya beli pada masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan

produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau, serta

meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM). Pemerintah terus berupaya mendorong efektivitas dan efisiensi

subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi

-L.29-

pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, sehingga dilakukan

pemotongan alokasi subsidi yang kurang tepat sasaran, dan dialokasikan ke program

lainnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan akurasi data

penerima manfaat dengan melakukan verifikasi data penerima manfaat dan

mengintegrasikan data penerima manfaat subsidi dengan data program-program

perlindungan sosial lainnya, seperti KIP, KIS, Bidik Misi, serta diselaraskan dengan

data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

C.1 BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai redistribusi aset

dalam fokus pemerataan ekonomi dalam pembangunan, kiranya dapat disampaikan

tanggapan sebagai berikut. Reforma Agraria merupakan pelaksanaan UUD 1945

Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(UUPA), dan TAP MPR No. IX/2001 yang menyatakan bahwa pemanfaatan bumi,

air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan

melalui penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah

untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber

daya alam termasuk tanah. Dalam arti sempit reforma agraria dilakukan melalui

redistribusi tanah dan sertifikasi tanah serta program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat penerima aset tanah diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraannya. Reforma Agraria dilakukan melalui: (1) redistribusi tanah dan

bantuan pemberdayaan masyarakat, melalui penyediaan sumber Tanah Obyek

Reforma Agraria (TORA) berasal dari HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan

kawasan hutan, pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset, koordinasi lokasi

redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan progam pemberdayaan masyarakat, dan

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; (2) pembangunan sistem

Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, melalui percepatan penyediaan peta dasar

pertanahan, percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat, penerbitan

(publikasi) tata batas kawasan hutan, dan sosialisasi peraturan perundangan terkait

tanah adat/ulayat; (3) pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang

pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui

penerimaan PNS juru ukur pertanahan secara terencana; dan (4) penyediaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui penyusunan Peraturan

Presiden tentang Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum dan pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

-L.30-

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Demokrat mengenai kebutuhan

pembangunan infrastruktur, kiranya dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut

Dalam rangka mendorong keseimbangan pembangunan, pemerintah telah

memberikan fokus prioritas pembangunan melalui pelaksanaan empat pilar

pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan

lapangan pekerjaan yang optimal, dan penurunan tingkat kemiskinan, atau yang

dikenal dengan tripletrack strategy (pro-growth, pro-job, pro-poor) serta ditambah

dengan kelestarian lingkungan hidup (pro-environment) sebagai strategi keempat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2015 (yang merupakan tahun

pertama pemerintahan periode 2014–2019) anggaran belanja K/L diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi Presiden periode 2015–2019. Arah

penggunaan belanja K/L tersebut mencakup antara lain: (1) pembangunan sektor

unggulan, seperti pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan

memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan,

pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2)

kegiatan untuk pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah,

yaitu pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui

Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemenuhan layanan kesehatan dengan

menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang

kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

maupun dari sisi penawarannya, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan

perumahan yang layak; (3) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi

kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program

bantuan dan pemberdayaan masyarakat maupun antarwilayah melalui

pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar dan pusat kegiatan

ekonomi tradisional; dan (4) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk

memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya

antarwilayah.

Pada tahun 2018, arah pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada

infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan daya saiang ekonomi (pro

growth), tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan (pro

poor) yakni melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah-

wilayah yang memerlukan dukungan konektivitas dan aksesibilitas seperti pada

kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, daerah terpencil,

perdalaman dan daerah tertinggal, penyediaan layanan dasar air minum dan

sanitasi, penyediaan perumahan layak huni, serta membangun pembangkit listrik

skala kecil di wilayah remote untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

-L.31-

Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan serta

pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai

Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai NasDem, atas

peningkatan anggaran infrastruktur dalam tahun 2018 yang mencapai Rp409 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan tidak hanya melalui belanja K/L,

namun juga melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta melalui

pembiayaan anggaran. penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang

diharapkan dapat memperkuat struktur modal BUMN untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur. Kemudian, dalam rangka mendanai proyek-proyek

infrastruktur tersebut, Pemerintah secara kontinu meningkatkan kapasitas/ ruang

fiskal antara lain melalui kebijakan efisiensi belanja.

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada: (1) Penyediaan pelayanan dasar

termasuk penyediaan air minum, sanitasi, listrik, perumahan, aksesibilitas daerah

perbatasan dan tertinggal, pengendalian banjir serta peningkatan keselamatan

transportasi; (2) Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan termasuk

pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, penyediaan

energi, serta pembangunan jaringan serat optik, untuk mendukung kawasan

pertanian, industri, dan pariwisata; serta (3) Infrastruktur perkotaan, termasuk

pengembangan angkutan umum masal dan pengembangan TIK untuk mendukung

pengembangan smart city.

Pembangunan infrastruktur dipandang penting karena memiliki multiplier effect

yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu,

pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi trigger percepatan pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga berdampak terhadap

bertambahnya lapangan pekerjaan di berbagai wilayah yang pada akhirnya

mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antarwilayah.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai NasDem terkait pemeliharaan

infrastruktur, Pemerintah selain mengalokasikan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur juga mengalokasikan anggaran untuk memelihara serta merehabilitasi

infrastruktur yang telah dibangun. Contohnya, untuk infrastruktur konektivitas,

selain dibangun jalan baru sepanjang 856 km juga dilakukan pemeliharaan/

preservasi untuk jalan yang telah ada. Selain itu, untuk infrastruktur sosial,

Pemerintah akan membangun 12.621 unit sekolah/ ruang kelas baru serta rehab

untuk 48.688 unit sekolah/ ruang kelas.

-L.32-

Selanjutnya, menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Golongan Karya dan

Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai pentingnya meningkatkan efektivitas

belanja modal demi pencapaian target-target pembangunan infrastruktur, dapat

kami sampaikan bahwa restrukturisasi belanja modal dilakukan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal yang produktif

seperti pariwisata, infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi produktif serta

daerah perbatasan.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai NasDem terkait pemerataan

pembangunan infrastruktur antarwilayah, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan

pembangunan infrastruktur saat ini memang difokuskan kepada penyediaan

infrastruktur publik di kawasan timur dan barat Indonesia, termasuk wilayah

perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan adalah

dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta

mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara,

Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga momentum

pembangunan wilayah Jawa

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Gerindra dan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar pembangunan infrastruktur bisa

memberikan dampak bagi kesejahteraan 40 persen penduduk lapisan bawah melalui

pembangunan bersifat padat karya dan menyentuh pada kebutuhan infrastruktur

ekonomi produktif. Kebijakan tersebut dituangkan antara lain melalui: (a)

Peningkatan kualitas kebijakan fiskal dengan mengutamakan pengeluaran

infrastruktur yang dapat membuka keterisolasian masyarakat, peningkatan sumber

daya manusia, penguatan keahlian dan keterampilan, dan pengeluaran sosial lainnya

untuk masyarakat rentan, dan (b) Peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah

yang diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja, antara lain melalui pembangunan

infrastruktur yang bersifat padat pekerja.

Pemerintah berterimakasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai

Nasdem terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah atas pembangunan jalan

negara yang telah menghubungkan antar propinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah

sepakat bahwa pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dan

berkesinambungan. Untuk itu, selain kegiatan pembangunan infrastruktur baru,

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan juga untuk kegiatan rehabilitasi

infrastruktur yang mengalami kerusakan serta operasi dan pemeliharaan (O&P)

infrastruktur terbangun untuk menjaga keandalan layanannya. Dalam pemenuhan

kebutuhan dasar, pemerintah berusaha meningkatkan aksesibilitas masyarakat

terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, antara lain dengan pembangunan

jalan paralel perbatasan dan akses daerah tertinggal ke simpul-simpul pertumbuhan.

-L.33-

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai

perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat, kiranya dapat

dijelaskan bahwa Pemerintah pada tahun 2018 tetap melanjutkan program-program

pemberdayaan dan perlindungan sosial untuk mendukung perekonomian

masyarakat antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan bantuan tunai

bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) berdasarkan database yang lebih valid, akuntabel, dan terintegrasi.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi pangan (rastra) kepada 14.332.212

RTS PM, memberikan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga

miskin di wilayah pesisir dengan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan

sebanyak 20.000 KK, dan menambah jumlah keluarga miskin yang memperoleh

bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan dan perkotaan.

Pemerintah sepenuhnya sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan untuk memanfaatkan belanja negara guna mensejahterakan rakyat

terutama terkait penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hal tersebut

selaras dengan fokus Pemerintah melalui Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018

yang bertemakan “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi

Pertumbuhan yang Berkeadilan” menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun 2018.

Artinya, kebijakan fiskal tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan

kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada

terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara lebih berkeadilan.

Terkait pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai

peningkatan daya beli terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan

pemerataan, Pemerintah akan terus melanjutkan program-program pemberdayaan

dan perlindungan sosial untuk mendukung perekonomian masyarakat terutama

kalangan miskin, diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan

sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Indonesia Pintar

dan Bidik Misi, perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data

kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Selain melalui upaya pemberdayaan

golongan miskin, program-program untuk mengurangi beban penduduk miskin dan

rentan juga akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah. Salah satu program

pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil misalnya bantuan tunai

bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih diperluas

cakupannya. Selain itu, program-program subsidi pangan atau bantuan pangan,

serta keberlanjutan subsidi energy yang lebih menyasar pada penduduk miskin dan

pupuk, bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS, bantuan pendidikan melalui KIP,

-L.34-

bantuan sosial di luar sistem keluarga, dan jaminan sosial yang lain diharapkan

mampu menurunkan angka kemiskinan.

Sejalan dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai

penerima PKH yang tepat sasaran dengan program yang berjalan dengan baik,

Pemerintah terus mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas program

perlindungan sosial seperti PKH melalui bantuan non tunai. Tahun 2018, peserta

penerima manfaat PKH meningkat dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM sembari

melakukan perbaikan terutama dalam penggunaan single database (BDT) untuk

meningkatkan ketepatan sasaran. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk

meningkatkan akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi data

penerima manfaat dan mengintegrasikan data penerima manfaat subsidi dengan

data program-program perlindungan sosial lainnya, seperti KIP, KIS, Bidik Misi,

serta diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Inisiatif untuk

integrasi melalui satu kartu dimungkinkan karena adanya Basis Data Terpadu bagi

40% penduduk berpendapatan terendah yang menjadi sumber data sasaran

program-program penanggulangan kemiskinan. Data yang digunakan dalam

menetapkan sasaran penerima manfaat menggunakan basis data terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial. Dengan demikian, diharapkan PKH,

subsidi, dan program-program perlindungan sosial lainnya dapat lebih tepat sasaran

dan efektif dalam memberikan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan

pengurangan kesenjangan.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa terkait dengan konsistensi Pemerintah untuk

memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan anggaran

kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Hal tersebut juga perlu tetap mendapatkan

dukungan dari DPR. Terkait agar Pemerintah memperhatikan pemanfaatan alokasi

anggaran pendidikan khusus untuk madrasah dan pesantren dapat disampaikan

bahwa, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp440,9 triliun,

11,9 persen dari alokasi Anggaran Pendidikan (Rp52,7 triliun) disalurkan melalui

Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama diantaranya

disalurkan kepada Madrasah dan Pesantren dalam bentuk Program Indonesia

Pintar, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan asrama.

Pemerintah sependapat atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera terkait peningkatan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang

diharapkan mendorong peningkatan kualitas bangsa yang ditunjukkan oleh

peningkatan nilai IPM Indonesia di sektor pendidikan. Salah satu faktor penting

dalam efektivitas pendidikan adalah kualitas guru. Untuk itu Pemerintah tetap

-L.35-

memperhatikan anggaran untuk guru, antara lain dalam bentuk pemberian TPG,

sebagaimana menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, baik untuk

PNS dan Non PNS.

Pemberian TPG PNSD merupakan perwujudan dari komitmen dan perhatian

Pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru PNSD melalui

peningkatan kesejahteraannya. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru

PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar satu kali gaji pokok

PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Dalam tahun 2018, TPG PNS telah dialokasikan melalui Kementerian Agama kepada

257.209 guru PNS sebesar Rp11,6 triliun, serta dialokasikan melalui Dana transfer

Daerah sebesar Rp58,3 triliun bagi 3,9 juta guru PNSD. Sementara itu, TPG Non

PNS juga telah dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebesar Rp4,9 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah

tersebut diperuntukan bagi 222.204 guru Non PNS Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan serta 213.654 guru Non PNS Kementerian Agama yang telah lulus

sertifikasi. Pemerintah terus berupaya agar pemberian TPG berdampak terhadap

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Pemerintah sependapat atas Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional

Terkait meningkatkan efektivitas belanja modal Pemerintah, khususnya pada bidang

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah terus berupaya agar setiap

rupiah belanja negara yang dikeluarkan dapat memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan nasional. Diharapkan anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan

secara efektif untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi nasional.

Belanja modal bidang kesehatan diarahkan dalam upaya meningkatkan mutu

layanan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan baik alat kesehatan

maupun gedung layanan dalam rangka stadarisasi pelayanan kesehatan melalui

akreditasi rumah sakit dan puskesmas.

Pemerintah sejak tahun 2016 konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar

5 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran kesehatan tersebut digunakan untuk

pemenuhan pelayanan kesehatan baik dari supply side maupun demand side

termasuk didalamnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Perkembangan pelaksanaan JKN tercermin dari cakupan peserta JKN sampai

dengan akhir tahun 2016 telah mencapai 65,98 persen populasi Indonesia, termasuk

penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan jaminan kesehatan kepada fakir

miskin dan orang tidak mampu oleh Pemerintah. Sasaran PBI tersebut terus

-L.36-

meningkat dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 91,1 juta jiwa dengan alokasi

di tahun 2016. Pada tahun 2018, peserta PBI direncanakan mencapai 92,4 juta jiwa

atau setara dengan 35 persen penduduk Indonesia.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa

pelaksanaan JKN harus berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

Pemerintah bersama-sama dengan BPJS Kesehatan terus berupaya melakukan

perbaikan, dari segi pelayanan, BPJS Kesehatan meningkatkan jumlah provider atas

fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan dari sisi

penyediaan SDM kesehatan antara lain dengan menargetkan jumlah puskesmas

yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan di 4.200 puskesmas. Selain itu,

Pemerintah juga terus memberikan dukungan terhadap BPJS Kesehatan baik dari

sisi regulasi maupun pendanaan terhadap unfunded DJS Kesehatan agar supaya

pelaksanaan JKN dapat lebih berkelanjutan.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

mengenai anggaran pertahanan kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran pertahanan menuju 1,5% PDB.

Namun demikian untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan fundamental ekonomi

sesuai target yang diperhitungkan yaitu tax ratio sebesar 16% dan rata-rata

pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-

2019). Adapun kondisi saat ini, tax ratio adalah sebesar 11,5% dan proyeksi

pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,1%. Selanjutnya, Pemerintah sependapat

dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pemenuhan kebutuhan Minimum

Essential Forces (MEF) guna menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Sesuai

dengan kebijakan Pemerintah, pembangunan pertahanan diarahkan untuk

mewujudkan kekuatan pokok pertahanan militer, melalui rancangan pemenuhan

kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang dibangun dalam 3

(tiga) Renstra yaitu dari 2010-2024. Sesuai dengan renstra tersebut, fokus

pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan standar

penangkalan melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dilengkapi

dengan Alutsista TNI yang modern dan berbasis produksi dalam negeri.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa pembangunan pertahanan negara merupakan

bagian dari pembangunan nasional yang dibiayai dari APBN dengan penentuan

alokasi dukungan anggaran didasarkan pada prioritas pemerintahan di tahun yang

direncanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk

itu, pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait

pemenuhan anggaran pertahanan minimal 1,5% dari PDB akan tetap menjadi

catatan Pemerintah dengan tetap memperhatikan pemenuhan berbagai sasaran

-L.37-

bidang pertahanan. Dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran fungsi

pertahanan TA 2014-2018 secara nominal terus mengalami kenaikan dari Rp82,5

triliun tahun 2014 menjadi Rp105,9 triliun (0,71 % PDB) dalam RAPBN TA 2018.

Terkait dengan Penurunan pada anggaran fungsi pertahanan pada RAPBN tahun

2018 sebagaimana disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hal tersebut

terutama disebabkan karena dalam anggaran fungsi Pertahanan pada APBNP 2017

terdapat alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan

pelumas (BMP). Namun demikian, dengan anggaran yang tersedia dalam RAPBN

2018 Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga target pembangunan bidang

pertahanan dan keamanan pada tahun 2018. Sasaran yang ingin dicapai melalui

alokasi anggaran fungsi pertahanan pada tahun 2018 tersebut diantaranya: (1)

terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/penggantian 50 unit

kendaraan tempur; (2) pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut

melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga; dan (3)

modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Terkait dengan kesejahteraan prajurit, salah satu kegiatan prioritas RKP 2018 adalah

Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit yang keluaran utamanya diantaranya

adalah Pembangunan Perumahan Prajurit. Adapun terkait dengan kesejahteraan

prajurit di wilayah perbatasan, pemerintah telah memberlakukan tunjangan khusus

untuk prajurit di wilayah perbatasan. Nilai tunjangan tersebut secara bertahap terus

ditingkatkan disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Pemerintah dalam tahun

2018 juga berencana untuk menaikkan uang lauk pauk prajurit TNI sebesar

Rp5.000, dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari. Hal tersebut sebagai

komitmen Pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan para prajurit.

Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat

bahwa Pemerintah harus berhati-hati dan bijaksana dalam mengalokasikan

anggaran MEF yang bersumber dari hutang atau kredit ekspor. Proses pembiayaan

pengadaan alutsista melalui pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri

mengacu pada PP 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar

Negeri dan Penerimaan Hibah serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara

prudent dengan memperhatikan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai keseriusan

Pemerintah pada program ketahanan dan kedaulatan pangan, kami sampaikan hal

sebagai berikut. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga barang baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dalam menjaga sisi penawaran, Pemerintah berupaya

meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program ketahanan

pangan, diantaranya melalui perluasan areal pertanian, serta revitalisasi dan

-L.38-

pembangunan irigasi, waduk, atau embung. Selain itu, Pemerintah juga melakukan

perbaikan efektivitas alokasi dan pelaksanaan anggaran subsidi pangan, pupuk, dan

benih serta pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi untuk tercapainya

program subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengantisipasi gejolak harga,

Pemerintah juga mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan

kebutuhan domestik melalui impor komoditas tertentu pada periode tertentu.

Operasi pasar juga ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga,

terutama pada masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Upaya

Pemerintah dalam pengendalian dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan

pokok strategis yaitu dengan mewujudkan rantai distribusi pemasaran yang

terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik

kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik,

mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah

hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan

market power oleh pelaku usaha tertentu. Operasionalisasi dari pendekatan tersebut

antara lain:

1) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Strategis Tingkat Produsen dan

Konsumen secara Nasional untuk mengetahui kondisi riil di lapangan secara

kontinyu.

2) Pemantauan Harga dan/atau Pasokan Pangan Strategis melalui asosiasi atau

stakeholder terkait pada 10 lokasi antara lain : (1) beras di Perum BULOG dan

PIBC; (2) Cabai dan Bawang Merah di Asosiasi Bawang Merah Indonesia

(ABMI) Brebes, Koperasi Jasa Agribisnis (KOJA) Ciamis, Pasar Induk Kramat

Jati (PIKJ) Jakarta, Pasar Induk Caringin-Bandung, Pasar Induk Cibitung

Bekasi, dan Pasar Induk Tanah Tinggi-Tangerang; (3) pangan pokok/strategis

dari Kementerian Perdagangan, BPS/Kemenko Perekonomian; dan (4) daging

sapi/kerbau di RPH Dharma Jaya Jakarta.

3) Pelaksanaan Satgas Pangan sampai ke Daerah.

Kebijakan stabilisasi harga tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat,

terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dengan menjamin pasokan,

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan pangan, antara

lain dengan menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial

masyarakat, seperti pasar murah, dan program kesejahteraan untuk masyarakat

dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Mengenai pandangan Fraksi Partai Gerindra tentang penurunan anggaran di

Kementerian Pertanian, dapat disampaikan bahwa penurunan tersebut tidak

berarti sektor pertanian belum menjadi prioritas. Sektor pertanian tetap

-L.39-

menjadi sektor prioritas, dimana sektor pertanian termasuk dalam prioritas nasional

ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, alokasi anggaran

yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan bukan hanya anggaran yang

dialokasikan pada kementerian pertanian, tetapi melibatkan beberapa

kementeria/lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial. Alokasi

Kementerian Pertanian pada tahun 2018 secara penuh diarahkan antara lain melalui

pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta upaya untuk

meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Anggaran

kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

diarahkan terutama untuk membangun/ meningkatkan jaringan irigasi untuk

pertanian. Alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan antara lain

untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta

produk perikanan lainnya. Sedangkan alokasi pada Kementerian Sosial diarahkan

untuk program beras sejahtera, sebuah kebijakan rastra dalam bentuk bantuan

pangan non tunai. Selain itu, mulai tahun 2018 juga digulirkan kebijakan

penghapusan subsidi benih, untuk dialihkan ke program bantuan langsung benih

unggul (BLBU) kepada para petani melalui bantuan sosial K/L. Dengan demikian,

secara umum perhatian terhadap agenda kedaulatan pangan tetap menjadi prioritas

utama, namun terdapat perubahan komposisi anggaran sesuai dengan strategi dalam

mencapai prioritas tersebut.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional dan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar mempercepat proses pengalihan subsidi

harga ke subsidi langsung atau bantuan langsung kepada masyarakat. Sejak tahun

2017, Pemerintah secara bertahap mengalihkan subsidi pangan (Raskin/Rastra)

menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Sebagai tahap awal, pada tahun 2017,

BPNT diberikan kepada 1,4 juta KPM di 44 kota dan meningkat menjadi 10 juta KPM

di tahun 2018. Pengalihan Rastra ke BPNT diharapkan bisa mendorong program

perlindungan sosial di sektor pangan lebih terarah, tepat sasaran, dan penerima

bantuan mempunyai fleksibilitas, baik kualitas maupun bentuk pangan yang

diinginkan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan

Bangsa tentang perlunya dukungan database yang transparan, serta penyaluran

yang kredibel dan akuntabel untuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU),

Bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar

benar-benar tepat sasaran. Untuk Penyaluran subsidi dan bantuan di bidang

pertanian, Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan, yaitu

pertama, melalui penyempurnaan data petani penerima berbasis by name by

-L.40-

address. Keberadaan data ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa upaya

peningkatan produksi pertanian benar-benar diarahkan kepada lokasi

sentra/kawasan komoditas pertanian (lokus).

Kedua, basis data ini selanjutnya akan menjadi dasar di dalam verifikasi usulan

petani yang tertuang di dalam data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

Pendampingan kepada petani di dalam penyusunan CPCL menjadi salah satu kunci

untuk memperbaiki ketapatan sasaran subsidi dan bantuan,mengingat apa yang

dituangkan di dalam CPCL benar-benar mencerminkan usulan dan kondisi riil di

tingkat lapangan. Langkah ketiga adalah dengan perbaikan analisa dampak dan

perhitungan kebutuhan pendanaan yang didasarkan kepada kebutuhan tiap lokasi,

mengingat adanya variasi karakteristik antar daerah. Dengan demikian,volume dan

besaran subsidi dan bantuan diperkirakan akan lebih efisien dan efektif sesuai

dengan azas ketepatan yang dipersyaratkan. Selain ketiga langkah tersebut, adanya

kontrol dari petani, masyarakat, dan berbagai pihak terkait tentunya akan bersinergi

untuk menjamin ketepatan sasaran subsidi dan bantuan, termasuk di dalamnya

BLBU.

Keberadaan BLBU diharapkan dapat menjadi salah satu upaya Pemerintah di dalam

meningkatkan akses petani terhadap benih berkualitas. Untuk itu, program ini dapat

menjadi lesson learn bagi petani ketika usaha pertaniannya semakin berkembang

kedepannya. Sementara pada sisi lain, penangkar benih juga semakin terpacu untuk

menghasilkan benih berkualitas.

Selanjutnya, dalam rangka penyaluran bantuan untuk perlindungan sosial seperti

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH),

Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk memperbaiki kualitas data

sasaran program-program perlindungan sosial. Pemerintah telah menggunakan

Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan sistem data elektronik yang berisi nama,

alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi

rumah tangga dan individu dari kurang lebih 25 juta rumah tangga di Indonesia.

BDT yang diperoleh dari hasil PPLS 2011 tersebut telah menjadi acuan utama

penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2015, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah melakukan

kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk menyempurnakan dan

memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam BDT

yang bertujuan agar penyaluran bantuan terkait perlindungan sosial dapat

dilaksanakan secara tepat sasaran. Pelaksanaan PBDT tersebut mencakup kelompok

40 persen RTS atau kurang lebih 28 juta RTS. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor

13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial melakukan

-L.41-

verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan BPS tersebut,

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2017

Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi

data penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terkait kinerja

penyerapan anggaran belanja negara yang belum memuaskan beberapa tahun ini,

dapat Pemerintah sampaikan bahwa kinerja penyerapan anggaran belanja negara

tergantung pada tiga aspek utama, yaitu aspek kematangan perencanaan, ketepatan

penganggaran, dan kecepatan pelaksanaan.

Perencanaan yang kurang akurat dan kurang matang dapat menyebabkan

keterlambatan dan memicu revisi dokumen dalam pelaksanaan anggaran.

Perencanaan yang kurang akurat tersebut antara lain (1) ketidaksiapan proyek akibat

terlambatnya persiapan proyek, kurangnya koordinasi jangka waktu pelaksanaan

proyek, dan tidak tersedianya biaya persiapan proyek dalam tahun berjalan; dan (2)

perencanaan kegiatan K/L seperti detail engineering design (DED) proyek dan

rencana lelang yang belum dipersiapkan di awal. Sementara itu, aspek ketepatan

penganggaran dapat menghambat pelaksanaan anggaran, terutama dalam hal

ketidaklengkapan dokumen dan data dukung penganggaran, serta terdapatnya

ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran. Hambatan

dalam pelaksanaan anggaran dapat disebabkan antara lain adanya beberapa

peraturan terkait pelaksanaan penganggaran yang menghambat penyerapan

anggaran, misalnya penetapan/penerbitan dasar hukum, termasuk Susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK) sebagai dasar perumusan kinerja K/L dalam kaitannya

dengan perubahan nomenklatur K/L yang membutuhkan waktu, keterlambatan

penunjukan pejabat perbendaharaan, permasalahan dalam proses pengadaan barang

dan jasa, serta adanya kendala terkait aturan dalam proses pembebasan lahan.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah terus melakukan perbaikan sistem

dan perencanaan anggaran agar dokumen yang diperlukan dalam pencairan DIPA

dapat direncanakan jauh sebelum anggaran tersebut diberlakukan. Dari sisi regulasi,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diantaranya

mengatur bahwa proses pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan

sebelum tahun anggaran dimulai, setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan

demikian, K/L sudah dapat melakukan perikatan dan pencairan dana DIPA dari

sejak awal tahun anggaran. Dari sisi implementasinya: diperlukan komitmen

bersama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat pemeriksa, serta

sosialisasi masif agar dicapai kesamaan persepsi semua pihak, sehingga pejabat

-L.42-

pengadaan barang dan jasa tidak diliputi kekhawatiran akan adanya temuan dari

pemeriksa.

Selanjutnya, dari sisi waktu penarikan anggaran, Pemerintah telah menerbitkan

peraturan mengenai Rencana penarikan Dana, Rencana penerimaan Dana, dan

perencanaan Kas untuk penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur yang terkait

dengan penganggaran dan pelaksanaan APBN sehingga penyerapan anggaran lebih

terstruktur dan terjadwal serta tidak menumpuk di kuartal IV. K/L diharapkan lebih

baik dan terarah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBN, dan

meningkatkan sinkronisasi proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksanaan

kegiatan serta pencairan dananya.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golongan Karya

terkait perbaikan skema anggaran belanja pemerintah pusat, untuk meningkatkan

kualitas dan efektivitas belanja Negara. Pemerintah menyadari bahwa belanja

memerlukan dukungan fiskal yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa

mengupayakan perluasan ruang fiskal, baik melalui upaya peningkatan pendapatan

maupun dengan mengefisiensikan belanja-belanja kurang produktif dan

menggunakannya untuk belanja yang lebih produktif. Dalam mempertajam dan

memperbaiki kualitas belanja pemerintah pusat, Pemerintah akan melakukan

efisiensi di belanja yang kurang produktif dan bersifat konsumtif namun tetap

berupaya memfokuskan anggaran belanja tersebut pada upaya-upaya mendanai

program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta

pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya untuk mencapai fokus

pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat juga diarahkan

pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain

difokuskan pada upaya: (1) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat

sasaran; (2) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial,

seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program

Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga sejahtera (Rastra), dan Beasiswa

Bidik Misi; (3) meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (4) memantapkan reformasi birokrasi

antara lain dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara; dan

(5) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan

keamanan, serta politik dan demokrasi.

Sementara itu, efisiensi anggaran belanja pada K/L antara lain dilakukan untuk

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) belanja perjalanan dinas dan paket

meeting;(2) honor kegiatan; (3) belanja jasa, seperti iklan dan sejenisnya; serta (4)

belanja modal non-infrastruktur seperti gedung kantor dan kendaraan. Selain itu,

-L.43-

upaya mengoptimalkan belanja Pemerintah juga dilakukan dengan menerapkan

creative funding melalui kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pada dasarnya Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai

NasDem, mengenai penyerapan belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan kebijakan, misal

percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini, penagihan. Namun,

pelaksanaan program yang telah direncanakan tetap fokus pada pencapaian output

dan tetap mempertimbangkan efisiensi serta capaian penerimaan negara agar defisit

dapat terkendali.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, mengenai

kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, kiranya dapat dijelaskan bahwa sehubungan

dengan fokus pembangunan infrastruktur, Pemerintah memprioritaskan belanja

modal yang memberi stimulus pada perekonomian nasional. Pada tahun 2018

Pemerintah semakin meningkatkan alokasi untuk masyarakat menengah ke bawah

seperti tercantum dalam program beras sejahtera, program bantuan langsung bibit

unggul, program penyediaan rumah layak, program air bersih, dan berbagai program

lainnya yang merupakan fungsi perlindungan social utamanya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Di bidang pertanian, Pemerintah mendukung ketahanan

pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan

prasarana pertanian.

Secara umum Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai

Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrat bahwa Pemerintah harus

meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang

terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Strategi yang

telah ditempuh Pemerintah dan berlanjut tahun 2018 terkait dengan penguatan

kualitas belanja negara terutama dalam mengalihkan belanja yang konsumtif

menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta

percepatan realisasi belanja negara, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, perbaikan skema subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan

subsidi listrik. Subsidi BBM diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap,

sedangkan untuk subsidi listrik, bagi pelanggan 900 VA telah dihapuskan untuk

keluarga yang mampu dan hanya diberikan untuk keluarga masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, kebijakan efisiensi dan/atau pembatasan

khususnya pada belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar

kantor dan paket pertemuan. Ketiga, perubahan regulasi dalam mendorong

percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan

tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah

agar dapat melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih

-L.44-

awal, yaitu pada kuartal keempat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja

negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja

negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan

menciptakan lapangan kerja.

Sementara terkait dengan belanja K/L, Pemerintah melakukan penguatan kualitas

belanja antara lain melalui (1) peningkatan kualitas belanja modal; (2) efisiensi

belanja non prioritas terutama belanja barang; (3) sinergi antara program yang

relevan di bidang perlindungan sosial; dan (4) menjaga serta refocusing anggaran

prioritas bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sejalan dengan hal

tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan

dan mengimplementasikan money follow program, Pemerintah telah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang memuat antara lain: (1)

penguatan kendali program; (2) penguatan koordinasi antar instansi dan antar

pusat dan daerah dengan menfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan;

dan (3) pengintegrasian dokumen perencanaan, dokumen penganggaran serta

penilaian kinerja dalam sebuah sistem terpadu.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem terkait peningkatan anggaran

pelayanan umum yang diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan negara

dan birokrasi, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan pelayanan

publik yang efektif efisien dan transparan, dapat disampaikan bahwa Pemerintah

sependapat dengan pandangan tersebut.

Meningkatnya alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum berkaitan erat dengan

rencana pemerintah dalam mewujudkan produktivitas serta pelayanan kepada

masyarakat yang semakin baik dan efisien yang didukung oleh kebijakan reformasi

birokrasi yang baik dan menyeluruh. Pemerintah meyadari bahwa keberhasilan

pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya pada prosedur atau laporan saja,

namun bagaimana masyarakat dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

Perubahan itu juga harus tetap terukur dan harus dapat diikuti agar selaras dengan

prioritas pembangunan nasional.

Komitmen pemerintahan saat ini dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan

pelayanan publik, disebutkan secara spesifik pada Visi – Misi pemerintahan yang

menekankan pada 5 (lima) prioritas utama, yaitu: pertama, Pemerintah akan

mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan

berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi guna memberikan kepastian dan

kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi

birokrasi di Indonesia. Kedua, pemerintah akan menjalankan aksi-aksi konkrit

-L.45-

untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan

pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah

Daerah. Ketiga, pemerintah akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil

Negara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya.

Keempat, pemerintah berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur

sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden

untuk secara tegas menegakan aturan yang terkait dengan korupsi. Kelima,

pemerintah akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan

kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan

publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU

Kontrak Layanan Publik.

Selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi juga menjadi salah satu agenda dalam

RPJMN 2015-2019 yaitu “Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”, yang antara lain menekankan pada

peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi: (1) memastikan

implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2)

mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelayanan publik; dan (4) ) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan

pelayanan publik.

Disamping itu, pemerintah juga telah menyelesaikan beberapa peraturan

pelaksanaan UU ASN, antara lain PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

PNS. Manajemen PNS ditujukan untuk mengelola PNS yang professional, memiliki

nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN.

PP Manajemen PNS mengatur beberapa hal, yaitu (1) penyusunan dan penetapan

kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pangkat dan jabatan, (4) pengembangan karier, (5)

pola karier, (6) promosi, (7) mutasi, (8) penilaian kinerja, (9) penggajian dan

tunjangan, (10) penghargaan, (11) disiplin, (12) pemberhentian, (13) jaminan

pensiun dan jaminan hari tua, dan (14) perlindungan.

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak

kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai yaitu terciptanya

Pemerintahan Kelas Dunia. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang

didalamnya mengamanatkan agar disusun suatu road map reformasi birokrasi

setiap lima tahunan. Proses penyusunan grand design tersebut telah

memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN, nawa cita, masukan dari

-L.46-

para pakar, pemerhati masalah birokrasi, para praktisi yang berasal dari berbagai

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Disamping itu, untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, Reformasi juga

akan dilakukan pada program pensiun bagi aparatur negara PNS/TNI/POLRI.

Reformasi program pensiun ASN terutama ditekankan pada perbaikan besaran

manfaat pensiun yang akan diterima pada saat pegawai memasuki masa purna tugas.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kesejahteraan pegawai dimasa

purna tugas sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai dimasa aktif

serta menghentikan perilaku koruptif.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat bahwa

pengelolaan utang perlu dilakukan lebih cermat dan hati-hati serta terukur.

Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan utang, baik yang diperoleh dari

penerbitan SBN maupun pinjaman memiliki beban di masa yang akan datang,

berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga. Namun demikian Pemerintah akan

senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur. Sebagai

gambaran, rasio utang terhadap PDB Indonesia apabila dibandingkan negara lain

masih lebih rendah, bahkan masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain

yang setara (peer countries). Selain itu Pemerintah juga akan berupaya maksimal

agar pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat

memberikan dampak positif bagi upaya penurunan kemiskinan, penciptaan

lapangan kerja, dan peningkatan perekonomian nasional, terutama untuk

membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Kewajiban utang yang meliputi cicilan pokok dan bunga utang merupakan dampak

dari penarikan/penerbitan utang baru maupun utang yang dilakukan pada tahun-

tahun sebelumnya. Jumlah cicilan pokok dan bunga utang tersebut setiap tahunnya

mengalami fluktuasi, karena menyesuaikan dengan jadwal waktu pembayaran

masing-masing instrumen utang dan realisasi variabel makro ekonomi yang

memengaruhinya, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dan tingkan

suku bunga referensi.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya menjaga kredibiltas agar kepercayaan

masyarakat domestik maupun international semakin baik, hal ini tercermin dengan

peningkatan peringkat Indonesia dalam hal invesment grade yang dinilai oleh

lembaga internasional. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang positif terhadap keberlanjutan fiskal dalam bentuk pembayaran

yield utang yang lebih rendah yang pada akhirnya akan dapat memberi manfaat yang

lebih besar bagi pembangunan perekonomian nasional.

-L.47-

Menanggapi masukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan

peningkatan pembayaran bunga utang dapat dijelaskan bahwa pembayaran bunga

utang yang cenderung meningkat secara nominal adalah akibat peningkatan

outstanding utang yang merupakan konsekuesi dari penambahan pengadaan utang

untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur. Namun demikian,

penambahan utang tersebut senantiasa dijaga dalam level yang aman dan dikelola

secara produktif dan prudent, sehingga diharapkan akan dapat memberikan manfaat

yang lebih besar bagi pembangunan perekonomian nasional dibandingkan dengan

beban resiko yang ditimbulkan. Selain itu perolehan predikat layak investasi

(investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional (Japan Credit Rating

Agency, Fitch, Moody’s, Rating and Investment dan Standard and Poor),

diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan yield. Pada gilirannya hal

tersebut akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan permintaan Fraksi Partai Amanat Nasional untuk

melakukan penguatan basis data dan pemutakhiran data penerima manfaat subsidi,

dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data untuk

memperbaiki kualitas data sasaran program-program perlindungan sosial.

Pemerintah telah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan sistem

data elektronik yang berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari kurang lebih 25

juta rumah tangga di Indonesia. BDT yang diperoleh dari hasil PPLS 2011 tersebut

telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan kegiatan Pemutakhiran Basis Data

Terpadu (PBDT) dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi

rumah tangga dan individu yang terdapat dalam BDT. Pelaksanaan PBDT tersebut

mencakup kelompok 40 persen RTS atau kurang lebih 28 juta RTS. Pemutakhiran,

verifikasi, dan validasi data dilaksanakan agar program jaring pengaman sosial dan

jaminan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Rastra, dan bantuan tunai

bersyarat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Tujuan PBDT yaitu: (1) mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran

informasi rumah tangga dan individu agar dapat meminimalkan kekurangakuratan

penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum

tercakup dalam BDT; (2) meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dan

pemerintah daerah; (3) meningkatkan layanan kepada pengguna BDT dalam

menentukan penerima program nasional dan daerah. Dengan memanfaatkan PBDT,

Pemerintah dapat memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang

-L.48-

dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan

daerah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya,


Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan yang menginginkan agar alokasi anggaran subsidi

harus dikelola secara efektif dan diarahkan untuk lebih tepat sasaran dengan

didukung basis data yang transparan dan sistem penyaluran yang kredibel dan

akuntabel. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan subsidi pada tahun 2018, yang

mencakup antara lain: (i) menjaga stabilisasi harga, (ii) membantu masyarakat

miskin dan menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan produktivitas dan

menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (iv) meningkatkan

daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.

Dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi, Pemerintah secara

bertahap melakukan penataan ulang penyaluran subsidi kepada masyarakat yang

memang berhak menerimanya (targeted subsidy) melalui sistem seleksi yang ketat

dan basis data yang transparan. Proses pengalihan mekanisme tersebut tentu saja

harus dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, tanpa menimbulkan gejolak di

masyarakat, mengingat dampak dari proses tersebut akan menyebabkan potensi

kenaikan harga barang atas komoditas yang selama ini mendapatkan subsidi. Oleh

karena itu, Pemerintah melakukan penyempurnaan mekanisme subsidi untuk lebih

tepat sasaran secara bertahap. Sebagai awalan, mulai tahun 2017, Pemerintah

melaksanakan pengalihan subsidi Rastra (subsidi berbasiskan barang/harga)

menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) berbasis rumah tangga penerima

manfaat. Pengalihan bantuan pangan non tunai ini dilakukan secara bertahap,

dimulai dari daerah yang telah siap prasarana pendukungnya. Adapun daerah yang

masih terkendala dalam pelaksanaan BPNT, bantuan pangan masih disalurkan

melalui program Rastra, dan secara simultan Pemerintah menyelesaikan kendala

prasarana pendukungnya. Pengalihan tersebut bertujuan untuk memastikan

bantuan pangan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat

kualitas, dan tepat administrasi, serta dapat memberikan nutrisi yang lebih yang

lebih seimbang sesuai kebutuhan keluarga.

Terkait dengan sasaran penerima manfaat, Pemerintah sependapat dengan

pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera mengenai perlunya basis data yang valid dalam penetapan sasaran

penerima manfaat. Upaya peningkatan akurasi data penerima manfaat dilakukan

melalui verifikasi data penerima manfaat dan memperbaiki proses penetapan data

-L.49-

penerima subsidi, yang kemudian diselaraskan dengan data Nomor Induk

Kependudukan (NIK). Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat bahwa perlu sinergi

program-program kemiskinan, bantuan sosial, subsidi, dan program sektoral lainnya

melalui penyatuan basis data penerima manfaat. Pemerintah telah menyiapkan satu

sumber data (unified data) yang bersumber dari 40 persen golongan masyarakat

dengan pendapatan terendah, yaitu Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K. Dengan menggunakan basis data

tersebut diharapkan program pengelolaan subsidi dan program-program

perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan, Program Indonesia

Pintar, dan Penerima Bantuan Iuran JKN agar lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan

terintegrasi, sehingga masyarakat penerima akan mendapatkan manfaat yang lebih

optimal. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat efektif

dalam memberikan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan

kesenjangan.

Di sisi lain, penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan akan terus dilakukan

perbaikan, antara lain melalui penggunaan teknologi melalui layanan keuangan

digital dan perbankan, seperti penggunaan kartu tani pada penyaluran subsidi pupuk

dan voucher pada penyaluran bantuan pangan non tunai. Penggunaan

kartu/voucher bantuan diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan

masyarakat miskin melalui E-Warong serta memberikan akses jasa keuangan pada

masyarakat miskin. Pemerintah beserta Pemerintah Daerah, BUMN, dan Bank

Penyalur akan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat penerima

manfaat mengenai tata cara penggunaan bantuan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

bahwa pengelolaan anggaran subsidi energi perlu mempertimbangkan

kesinambungan fiskal, kesehatan keuangan BUMN terkait, dan ketepatan sasaran

penerima manfaat. Dalam tahun 2017, Pemerintah telah melakukan penyesuaian

tarif listrik menuju harga keekonomian bagi pelanggan rumah tangga mampu

dengan daya 900 VA secara bertahap dan pelanggan di atas 900 VA. Tujuan

kebijakan tarif tenaga listrik tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi

listrik untuk menuju pencapaian belanja yang berkualitas dan subsidi yang lebih

tepat sasaran. Selain itu, upaya perbaikan data penerima manfaat akan terus

dilakukan guna menjamin ketepatan sasaran rumah tangga penerima tarif listrik

bersubsidi. Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian subsidi terbatas untuk

BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG

tabung 3 kg.

-L.50-

Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat untuk

menerapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam penerapan

kebijakan BBM satu harga di Indonesia, sehingga penerapannya dapat terus

berkesinambungan. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan BBM satu harga di

seluruh Indonesia merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertolak dari 9 Kabupaten di daerah pegunungan dan

pedalaman Papua pada tahun 2016, dan sampai saat ini terus diperluas ke beberapa

titik lainnya. Pemerintah telah merencanakan untuk membangun lembaga penyalur

BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun

2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019. Dari 150 titik tersebut, 22%

atau 33 lokasi diantaranya berada di Papua dan Papua Barat. Diharapkan, penerapan

BBM satu harga ini dapat menurunkan inflasi, khususnya Indonesia Timur. Demi

keberhasilan kebijakan ini, sangat diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah serta bekerja sama dengan BPH Migas dan Pertamina terutama dalam hal

pengawasan, agar BBM satu harga dapat sampai ke tangan konsumen terakhir.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait pengelolaan

energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi dalam rangka mendukung

peningkatan target bauran energi terbarukan pada tahun 2025, dapat diberikan

penjelasan sebagai berikut. Bahwasanya Pemerintah berupaya untuk memberikan

dukungan bagi peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Selain melalui

alokasi anggaran Kementerian Lembaga, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran

tersebut dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). Di sisi lain, Pemerintah juga

memberikan dukungan dalam bentuk insentif perpajakan, terutama untuk sektor

panas bumi. Insentif perpajakan tersebut antara lain meliputi: insentif untuk PPh,

PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Masuk. Namun demikian, Pemerintah juga

menyadari bahwa kapasitas fiskal dalam APBN masih sangat terbatas untuk

mendanai kebutuhan anggaran untuk pengembangan EBT. Untuk itu, Pemerintah

akan berupaya untuk meningkatkan peran swasta melalui skema-skema yang ada

dalam APBN, seperti skema KPBU.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan mengenai perlunya perlindungan terhadap petani

melalui berbagai pemberian dukungan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan

petani dan mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian, dapat kami

sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada tahun 2018, Pemerintah akan

melaksanakan berbagai program dukungan terhadap petani/kelompok tani guna

meningkatkan produktivitas sektor pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk

sebanyak 9,5 juta ton, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang

bermutu dengan harga yang terjangkau dan program bantuan langsung benih unggul

-L.51-

yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas

unggul yang bersertifikat. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas subsidi

bunga KUR dan imbal jasa penjaminan KUR untuk meningkatkan akses

permodalan. Adapun sektor yang akan dibiayai program KUR antara lain: sektor

pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta tenaga kerja

Indonesia (TKI).

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai penurunan

anggaran pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,

kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sependapat dengan fraksi gerindra

untuk serius dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan

anak. Dalam RAPBN 2018 arah kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk

perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembanganak

yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,

dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak serta

melakukan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui:

1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah

anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pengembangan sekolah ramah

anak, penyediaan informasi layak anak, serta mengembangkan partisipasi anak

sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak

anak

2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan

pengasuhan anak serta pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan

terhadap anak

3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran

4. Peningkatan kapasitas: (a) perencana lintas K/L/OPD dalam pelaksanaan Sistem

Perlindungan Anak dan (b) kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan

Undangundang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui media publik tentang

perlindungan anak termasuk untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus

6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dalam rangka peningkatan kepedulian dan

partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak; dan

7. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD

dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, sistem data anak melalui

survei kekerasan terhadap anak, dan peningkatan kapasitas SDM unit layanan

-L.52-

terkait perlindungan anak termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Selanjutnya terkait dengan anggaran dapat kami sampaikan bahwa anggaran

Kementerian PP dan PA dalam RAPBN 2018 mengalami penurunan sebesar Rp19,3

miliar dibandingkan anggarannya dalam APBN 2017 yaitu dari Rp573,1 miliar

menjadi Rp553,8 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi

pelaksanaan kegiatan pendukung serta mempertimbangkan pagu anggaran dan

tingkat penyerapannya selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, jumlah

tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pagunya dalam APBNP 2017 sebesar

Rp503,1 miliar.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Gerindra bahwa persiapan fasilitas,

sarana dan prasarana untuk Asian Games dan Asian Para Games dapat dijelaskan

sebagai berikut. Persiapan fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan

Asian Para Games 2018 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

persiapan pelaksanaan Asian Games 2018. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen

sebagai penyelenggara Asian Games XVIII dan Asian Para Games III. Asian Games

akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di DKI Jakarta,

Sumatera Selatan dan Jawa Barat, sementara Asian Para Games 2018 akan

dilaksanakan pada tanggal 4-18 Oktober 2018 di Jakarta. Sasaran program khusus

Asian Games dan Asian Para Games 2018 adalah sukses dari sisi penyelenggaraan

maupun prestasi olahraga sehingga diperlukan sinergi dan keterpaduan berbagai

pihak terkait (baik pemerintah maupun swasta) untuk mendukung kesiapan

infrastruktur, sarana dan prasarana, akomodasi, transportasi, pengamanan, dan

lainnya.

Untuk mewujudkan sukses Asian Games dan Asian Para Games 2018 terdapat dua

kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu. Pertama, Sukses

penyelenggaraan yang mencakup 5 (lima) proyek prioritas, yaitu (i) koordinasi,

regulasi, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan, (ii) pengembangan dan

penerapan iptek keolahragaan, (iii) pengamanan penyelenggaraan, (iv) penyiapan

venue, wisma atlit dan infrastruktur pendukung, dan (v) promosi, penghargaan dan

dukungan industri olahraga; dan Kedua, Sukses prestasi yang mencakup (i)

koordinasi dan persiapan prestasi, (ii) pengembangan dan penerapan iptek

keolahragaan, dan (iii) penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan

andalan.

Terkait dengan pembangunan fasilitas olahraga, Pemerintah saat ini sedang

melakukan pembangunan fasilitas Asian Games yang nanti akan juga digunakan

untuk Asian Para Games mengingat kedua even tersebut akan dilaksanakan dalam

-L.53-

waktu yang berdekatan serta cabang lomba yang dipertandingkan hampir sama.

Untuk kebutuhan Asian Para Games, beberapa fasilitas Asian Games akan diberikan

fasilitas tambahan bagi penyandang difabel. Salah satu pembangunan infrastruktur

yang dilakukan pemerintah adalah sarana dan prasarana cabang olahraga beserta

infrastruktur pendukung kegiatan Asian Games dan Asian Para Games 2018 di tiga

provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, berupa

pembangunan/renovasi 14 venue di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan,

penataan kawasan GBK, pembangunan dua venue di Jakabaring Sport City

Palembang, pembangunan dua blok rumah susun (rusun) sebanyak 10 tower yang

akan digunakan sebagai wisma atlet di Kemayoran untuk 22.278 atlet dan

pembangunan 7 tower wisma atlet Jakabaring di Palembang. Selain pembangunan

fisik, untuk penyelenggaraan dan kebutuhan non fisik, Pemerintah telah

mengalokasikan anggaran melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C.2 DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Gerindra mengenai alokasi transfer ke

daerah dan dana desa serta pengalokasian transfer ke daerah yang lebih progresif

untuk daerah-daerah tertinggal dan pandangan Fraksi Partai Demokrat, dan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa agar pemerintah menggunakan anggaran

transfer ke daerah dan dana desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah,

mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antardaerah, kiranya dapat disampaikan

penjelasan sebagai berikut. Pengalokasian belanja transfer ke daerah dan dana desa

(TKDD) tahun 2018 telah dilakukan secara terukur dengan memperhatikan

kemampuan keuangan negara, serta diikuti dengan penguatan proses sinkronisasi

perencanaan dengan anggaran belanja kementerian dan lembaga. Di samping itu,

Pemerintah juga telah dan akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan

TKDD sehingga alokasi TKDD yang sedemikian besar akan semakin efektif

pemanfaatannya terutama dalam mencapai fokus target pengalokasian TKDD 2018,

yaitu: (1) peningkatan kualitas layanan publik di daerah; (2) penciptaan kesempatan

kerja; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) pengurangan ketimpangan antardaerah.

Terkait dengan hal-hal tersebut dan sejalan pula dengan masukan dari Fraksi

Partai Gerindra, Pemerintah dalam alokasi TKDD tahun 2018 juga telah

memberikan perhatian lebih atau kebijakan afirmasi kepada daerah kepulauan,

tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi. Beberapa bentuk afirmasi tersebut

dilakukan antara lain dengan: (1) meningkatkan bobot luas wilayah laut menjadi

100% untuk perhitungan kebutuhan fiskal dalam pengalokasian DAU; (2)

-L.54-

pengalokasian DAK afirmasi; dan (3) pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan

sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi dalam reformulasi

pengalokasian Dana Desa tahun 2018. Pemerintah berharap dengan kerja sama yang

baik bersama pemerintah daerah, pemerintahan desa, serta seluruh elemen bangsa,

alokasi TKDD 2018 dapat memberikan dorongan yang lebih kencang terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah serta penurunan rasio gini.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera mengenai anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA

2018 yang direncanakan sebesar Rp761,0 triliun, yang dianggap relatif stagnan

ataupun tidak ada kenaikan yang signifikan, kiranya dapat disampaikan sebagai

berikut:

1. Pada dasarnya Transfer ke Daerah dianggarkan dengan tetap memerhatikan

kemampuan keuangan negara dalam kerangka untuk menjaga stabilitas dan

kesinambungan fiskal nasional. Pada tahun 2018, beban APBN akan mengalami

peningkatan yang signifikan sebagai akibat dari adanya beberapa beban

pengeluaran tambahan untuk mendukung kegiatan yang bersifat nasional, seperti

Pemiliukada, penyelenggaraan Asian Games, dan sertifikasi penyediaan tanah.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan negara yang terbatas, maka

sebagian anggaran belanja negara dialokasikan untuk mendanai kegiatan-

kegiatan tersebut dengan tetap menjaga alokasi untuk belanja negara lainnya,

termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan mengefektifkan

penggunaan/pemanfaatannya agar dapat memberikan hasil yang optimal.

2. Di samping itu, kenaikan anggaran TKDD yang relatif kecil juga disebabkan

karena tidak adanya kenaikan alokasi Dana Desa, Hal ini terutama karena

Pemerintah merasa perlu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap

pelaksanaan Dana Desa, mengingat peningkatan Dana Desa yang sangat progresif

dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2015-2017, ternyata belum sepenuhnya

dapat diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk

mengelola Dana Desa secara efektif. Meskipun banyak contoh keberhasilan

penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Desa, namun masih terdapat kasus-kasus

yang menunjukkan kelemahan kualitas pengelolaan Dana Desa di Desa.

3. Meskipun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa hanya relatif kecil

kenaikannya, sehingga totalnya mencapai Rp761,0 triliun, namun untuk

meningkatkan efektivitas penggunaannya, anggaran tersebut akan lebih

difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan

publik, mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antardaerah.

-L.55-

Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya mengenai perlunya

Pemerintah meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah

agar dapat memanfaatkan dana transfer ke daerah secara maksimal dan tidak

mengendap di perbankan serta perlunya memperbaiki mekanisme pengawasan dan

evaluasi dana desa yang belum optimal, kiranya dapat disampaikan penjelasan

sebagai berikut. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah penguatan dalam

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, diantaranya melalui penyaluran

transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dan kebutuhan

daerah, memperluas fleksibilitas penggunaan DBH yang bersifat prioritas daerah

termasuk penggunaan DBH CHT dan DBH reboisasi, serta menjadikan besaran

realisasi SILPA daerah sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja pengelolaan

keuangan daerah dalam mendapatkan dana insentif daerah. Di samping itu,

Pemerintah juga telah memberikan punishment bagi daerah yang memiliki

simpanan kas dalam jumlah tidak wajar. Sesuai PMK No. 18 /PMK.07 /2017 tentang

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk

Nontunai. Punishment tersebut berupa penyaluran DAU dan/atau DBH dalam

bentuk non-tunai (Surat Berharga Negara).

Seiring dengan meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

setiap tahunnya, Pemerintah juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana di daerah, baik yang bersumber dari Dana

Transfer ke Daerah maupun APBD murni. Di dalam PMK No.112 /PMK.07/2017,

Pemerintah telah mengaitkan antara transfer ke daerah dan dana desa dengan

kinerja penyerapan anggaran dan capaian output. Tujuannya adalah untuk

mengoptimalkan penyerapan dan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah, yang

selanjutnya meningkatkan kinerja pencapaian output dan outcome pembangunan

daerah. Selain itu, Pemerintah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan fasilitasi

atau pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti mendorong

perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting),

bimbingan teknis, pengelolaan keuangan daerah, dan internship dan secondment

kepada pemerintah daerah.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai NasDem mengenai perlunya

kesinambungan pembangunan infrastruktur, keberpihakan kepada kawasan Timur

Indonesia dan perhatian yang lebih seksama terhadap pemerataan pembangunan

antarwilayah, kiranya dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya penyelarasan antara target

prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN, target dan prioritas tahunan

dalam RKP, dan target dan prioritas tiap-tiap daerah yang dituangkan dalam

RPJMD maupun RKPD. Proses penyelarasan ini dilakukan sejak dalam proses

-L.56-

perencanaan melalui Musrenbang, baik untuk belanja dari Kementerian/Lembaga

maupun belanja yang dilakukan melalui sistem transfer khusus, utamanya Dana

Alokasi Khusus.

2. Khusus kebijakan DAK, telah dan akan dilakukan proses sinkronisasi dan

harmonisasi secara berlapis yang melibatkan berbagai pihak, baik

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah

Kabupaten/Kota. Proses ini ditujukan agar terjadi keselarasan antarprogram,

antardaerah dan antarsumber pendanaan.

3. Pada tahun 2018, arah kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan dan Transportasi adalah

untuk mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat

terhadap kawasan strategis nasional dan mendukung pengembangan wilayah di

daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (Lokasi prioritas) yang

terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul

transportasi dan jalur logistik nasional).

4. Adapun target dan sasaran DAK bidang Jalan dan Transportasi di tahun 2018

adalah:

a. Meningkatkan konektivitas pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan (Kawasan

Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional), simpul-simpul transportasi, jalur utama logistik dan integrasi antar

moda; dan

b. Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, kawasan

perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan pulau-pulau terluar

berpenduduk terhadap fasilitas perekonomian, pelayanan dasar dan

pemerintahan.

5. Lokasi prioritas dalam kebijakan DAK Bidang Jalan dan Transportasi pada tahun

2018 adalah:

a. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas

daerah-daerah yang mendukung:

1) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung

Kelayang; KSPN Wakatobi; KSPN Borobudur; KSPN Bromo Tengger

Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika; KSPN Pulau Morotai;

KSPN Tanjung Lesung).

2) Kawasan Industri (KI), yaitu KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala

Tanjung; KI Teluk Bintuni; KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin;

-L.57-

KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI Bantaeng; KI Ketapang; KI

Tanggamus).

3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung

Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika; KEK Morotai; KEK

Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung

Kelayang.

b. Debotlenecking di Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah

Kuning (Bulungan);

c. Mendukung aksesibilitas 187 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara;

d. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal;

e. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota;

f. 122 Kabupaten Tertinggal sesuai Perpres No. 131 Tahun 2015;

g. 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Lokpri di 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara

sesuai Perka BNPP No 1 Tahun 2015;

h. 4 dari 144 kawasan transmigrasi target RPJMN 2015-2019, dan 38 kawasan

Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang memerlukan intervensi DAK Afirmasi

Transportasi 2018;

i. 92 Pulau-pulau kecil terluar sesuai PP 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang memiliki penduduk.

Dengan arah kebijakan dan lokasi prioritas dimaksud, kegiatan DAK Fisik Bidang

Jalan dan Transportasi berfokus selain untuk mendukung pembangunan ekonomi

juga keberpihakan kepada daerah timur Indonesia yang secara spasial masih banyak

masuk dalam kategori tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai masih

besarnya simpanan Pemda di Perbankan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai

berikut. Dana simpanan Pemda di perbankan merupakan pendapatan APBD yang

belum dapat digunakan untuk mendanai rencana belanja daerah. Hal tersebut antara

lain disebabkan karena sebagian kegiatan fisik/proyek belum dilaksanakan, atau

kegiatannya sudah dilaksanakan namun belum selesai, sehingga belum dapat

dilunasi pembayarannya. Dengan demikian tidak berarti semua simpanan dana

Pemda tersebut merupakan dana yang menganggur (dana idle). Sepanjang jumlah

dana simpanan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan belanja operasional dan

belanja modal untuk 3 bulan ke depan, maka hal tersebut masih tergolong wajar.

Namun apabila jumlahnya sudah melampaui dari kebutuhan belanja operasional

dan belanja modal 3 bulan ke depan, maka hal tersebut harus diwaspadai karena

-L.58-

mengindikasikan adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan/proyek fisik dari

Belanja APBD yang bisa mengganggu penyediaan infrastruktur dan

sarana/prasarana pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Posisi dana simpanan Pemda di perbankan secara nasional per Juli 2017 sebesar

Rp218,07 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah Rp6,46 triliun (2,88%) dari periode

yang sama tahun sebelumnya (Juli 2016) sebesar Rp224,53 triliun, dan relatif turun

dibandingkan bulan sebelumnya (Juni 2017) yang mencapai Rp222,59 triliun, atau

turun Rp4,52 triliun (2,03%). Penurunan posisi simpanan pemda ini antara lain

disebabkan oleh:

a. Realisasi pendapatan daerah yang lebih rendah dari realisasi belanja daerah

pada bulan Juli 2017, dimana pendapatan daerah sebesar Rp88,62 triliun

sementara belanja daerah sebesar Rp 93,14 triliun.

b. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan realisasi belanja

daerah, baik belanja modal maupun belanja barang/jasa mulai meningkat.

Apabila dilihat berdasarkan perkembangan jumlah dana simpanan Pemda di

perbankan selama beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2013 s.d 2016, posisi

simpanan pemda di perbankan pada semester I (Januari hingga Juni) cenderung

meningkat. Hal ini disebabkan karena pada semester I Pemda baru dapat

merealisasikan belanja operasional, sementara penyerapan belanja modal belum

optimal, misalnya karena proses pelelangan masih berjalan, atau pembebasan lahan

yang belum tuntas. Penurunan posisi simpanan pemda mulai terjadi pada akhir

semester I atau awal semester II (bulan Juni-Juli), hal ini karena pekerjaan proyek

fisik sudah dilaksanakan dan mulai dibayarkannya tagihan Pemda kepada rekanan

pengadaan barang/jasa. Simpanan pemda berada pada posisi terendah menjelang

akhir semester II (Oktober hingga Desember). Hal ini menunjukkan bahwa pada

akhir semester II, pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk

dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja.

Untuk tahun 2016 posisi simpanan pemda bulan Januari s.d Mei mengalami

peningkatan, yaitu dari Rp180,7 triliun bulan Januari menjadi Rp246,18 triliun

bulan Mei, sedangkan pada bulan Juni dan Juli posisinya mulai turun menjadi

Rp.214,67 triliun dan Rp224,53 triliun. Tren yang sama juga terjadi tahun 2017,

dimana posisi simpanan pemda naik dari Rp144,31 triliun bulan Januari menjadi

Rp244,50 triliun bulan Mei. Namun pada bulan Juni dan Juli posisinya mulai turun

menjadi Rp222,59 triliun dan Rp218,07 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa

dalam 2 tahun terakhir pemda lebih cepat melakukan realisasi belanja.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa

penyerapan anggaran yang baik di daerah akan menciptakan multiplier effect

-L.59-

terhadap pemenuhan kebutuhan dasar serta menggerakan perekonomian daerah.

Oleh sebab itu, berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan

pengendalian terhadap penyerapan anggaran di daerah, baik dalam bentuk regulasi

maupun kebijakan insentif dan disinsentif daerah. Pemerintah telah menetapkan

PMK Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMK No.50 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di mana kinerja realisasi

anggaran dan capaian output pada triwulan/tahap sebelumnya akan menjadi

prasyarat dalam transfer dana berikutnya. Selain itu, pemerintah juga menggunakan

kinerja penyerapan anggaran dan capaian output/outcome di tahun sebelumnya

sebagai pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik 2018, dengan tujuan

mendorong pemanfaatan dana yang lebih baik. Pemerintah juga selalu mengarahkan

agar terjadinya peningkatan alokasi belanja modal di daerah, terutama untuk

pelayanan dasar dan infrastruktur.

Selanjutnya, sejalan dengan perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk

dapat memastikan anggaran transfer ke daerah benar-benar berdampak pada

kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah, Pemerintah juga

telah melakukan penguatan dalam pengelolaan dana transfer umum, dana transfer

khusus, dan dana desa. Penguatan dana transfer umum diantaranya dilakukan

melalui perluasan penggunaan dana bagi hasil yang bersifat earmark agar dapat

mengurangi penumpukan SiLPA yang berasal dari DBH CHT dan DBH reboisasi dan

lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah. Selain itu Pemerintah juga

mengarahkan agar pemanfaatan DAU dan DBH (dana transfer umum) sekurang-

kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Sementara itu, penguatan dana

transfer khusus diantaranya dilakukan dengan penajaman bidang, kegiatan, dan

lokasi prioritas DAK fisik, pengalokasian dilakukan melalui proposal based sesuai

kebutuhan daerah, dan penguatan penyaluran DAK berdasarkan kinerja penyerapan

dan capaian output kegiatan serta dilakukan melalui KPPN di daerah. Di sisi lain

penguatan dana desa dilakukan dengan perbaikan formula yang bukan hanya lebih

memperhatikan aspek keadilan tetapi juga memberikan afirmasi kepada desa

tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, serta

perbaikan mekanisme penyaluran yang tadinya terpusat menjadi melalui KPPN

setempat. Dengan berbagai langkah-langkah penguatan tersebut, TKDD diyakini

akan lebih memberikan daya dorong terhadap peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai

perlunya penguatan sistem reward dan punishment dalam pelaksanaan belanja

daerah, dapat disampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut. Terkait dengan

pelaksanaan reward, Pemerintah telah melakukan penguatan sistem insentif

-L.60-

melalui pemberian alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Dalam RAPBN 2018, DID dialokasikan Rp8,5 triliiun, atau naik Rp1

triliun dari tahun 2017 Rp7,5 triliun, dan naik Rp3,5 triliun dari alokasinya dalam

tahun 2016. Peningkatan alokasi tersebut diharapkan akan semakin menstimulasi

peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah,

pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan yang semakin menurun dan semakin

meningkatnya indeks pembangunan manusia. Agar DID dimaksud dapat

dialokasikan tepat sasaran, yaitu diberikan kepada daerah-daerah yang benar-benar

menunjukkan kinerja riil, maka dalam alokasi DID juga dilakukan penajaman

kriteria pengalokasian DID agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah

sesuai dengan inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan pencapaian

output/outcome. Selain itu, juga dilakukan perbaikan penilaian dari sebelumnya

satu kategori menjadi beberapa kategori yang mencerminkan kinerja pencapaian

pembangunan di berbagai bidang, yaitu: (1) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan

APBD; (2) Kemudahan Investasi; (3) Perencanaan Daerah; (4) Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; (5) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Inovasi Pelayanan Publik; (7) Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan,

Kesehatan, dan Infrastruktur; (8) Pengentasan Kemiskinan dan peningkatan IPM.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan punishment dapat disampaikan bahwa

Pemerintah selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan belanja daerah,

juga telah melakukan kebijakan punishment untuk mendorong percepatan realisasi

APBD. Kebijakan punishment tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

dan PMK No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah, Pemda yang terlambat menyampaikan Perda APBD dapat

dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU.

b. Sesuai ketentuan UU No. 18/2016 ttg APBN 2017 dan PMK No.

18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam

Bentuk Nontunai, Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU

dan/atau DBH ke dalam SBN bagi daerah yang mempunyai posisi kas tidak

wajar. Dengan demikian yang dilakukan pemerintah bukan memotong, namun

mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai. Sesuaikan

ketentuan PMK tersebut, kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU

dilakukan untuk penyaluran triwulan I dan II, dengan tujuan agar Pemda dapat

segera memulai melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, yaitu

pada periode triwulan I dan II. Sementara pada triwulan III dan IV, seperti pola

pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran relatif

-L.61-

meningkat sehingga posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga cenderung

turun.

c. Berdasarkan PMK No.93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH

dan/atau DAU sebagaimana telah di revisi dengan PMK No.18/PMK.07/2017,

antara lain telah diatur bahwa daerah wajib menyampaikan: (i) laporan posisi

kas bulanan, (ii) perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil

pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, serta (iii) ringkasan

realisasi APBD bulanan. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data

dimaksud, Pemerintah dapat melakukan penundaan penyaluran yang dikenakan

paling tinggi 50% dari nilai DBH dan/atau DAU sesuai tahap penyalurannya.

Penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU tersebut antara lain ditetapkan

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan

PMK No. 112/PMK.07/1017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa, penyaluran Transfer ke Daerah, terutama DAK Fisik dan Dana Desa

dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan

dari daerah. Apabila DAK Fisik dan Dana Desa yang telah disalurkan dalam

periode sebelumnya belum dapat diserap secara optimal sesuai dengan besaran

yang ditentukan dan rencana output yang ditargetkan belum dicapai, maka

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode berikutnya tidak akan dilakukan.

Kebijakan mengenai pengendalian posisi kas daerah tersebut, diharapkan

mampu menjadi bagian dari instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong

belanja daerah yang lebih produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah, menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta

menurunkan kemiskinan.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai

perlunya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat dan Daerah, pada

dasarnya Pemerintah sangat sependapat dan telah melakukan berbagai upaya

perbaikan sinkronisasi dan koordinasi, baik di level Pemerintah Pusat, maupun

antara Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang telah dan akan dilakukan dalam upaya

peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, baik pada level perencanaan, pelaksanaan

maupun pemantauan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi di Pusat dalam hal peningkatan kualitas rencana

penerimaan, sistem penganggaran, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Dana Bagi Hasil terutama melalui ketepatan PNBP, dan rekonsiliasi data antara

K/L dan daerah.

-L.62-

2. Memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang

tersinkronisasi antara pusat dan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMN,

RKP, RPJMD, dan RKPD. Proses perencanaan DAK Fisik yang berbasis proposal

dimulai dengan mekanisme penyampaian proposal yang terintegrasi dalam satu

aplikasi e-planning yang selaras dengan aplikasi perencanaan nasional.

Selanjutnya, dalam proses penilaian proposal daerah oleh Pemerintah Pusat juga

dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi untuk mengkonfirmasi antara

kebutuhan riil daerah dengan keterkaitan antarwilayah serta keterkaitan dengan

prioritas nasional. Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik ini

melibatkan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sinkronisasi

perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat

pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Guna menjaga ketercapaian output DAK fisik, maka dilakukan langkah-langkah

perbaikan mekanisme penyaluran yang berbasis kinerja pelaksanaan, yaitu

berdasar kinerja penyerapan dan kinerja pencapaian output DAK Fisik.

Penyaluran yang berbasis kinerja pelaksanaan tersebut menghasilkan laporan

yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi, yang hasil laporannya akan

didistribusikan kepada semua Kementerian/Lembaga terkait, sehingga

mekanisme pemantauan dan pengawasan menjadi lebih terkoordinasi dan

terintegrasi.

4. Memperbaiki kualitas data target dan sasaran DAK nonfisik, dengan terus

mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari daerah kepada pusat yang

diselenggarakan oleh masingmasing K/L pengampu DAK nonfisik. Selain itu,

pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan lebih mengedepankan pelaporan

kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai

penerapan pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final mengikuti perubahan

PDN neto dan penggunaan minimal 25 persen dari DBH dan DAU untuk belanja

infrastruktur dasar publik daerah dalam rangka meningkatkan kualitas belanja,

kiranya dapat disampaikan sebagai berikut. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan

desentralisasi fikal dan mendukung pencapaian Nawacita yang ketiga, yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka NKRI, maka penganggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah

dan akan terus diarahkan untuk: (1) meningkatkan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah; (2) memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

(3) mengurangi ketimpangan antardaerah; (4) mengurangi kemiskinan dan

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan umum

Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2018 yaitu memperbaiki kualitas

-L.63-

pengelolaan dana transfer umum (DTU) melalui penerapan pagu Dana Alokasi

Umum (DAU) nasional yang bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN Neto

tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan agar Pemerintah Pusat dan Daerah sama-

sama menyadari adanya risiko penganggaran, utamanya yang terjadi karena dampak

perekonomian secara makro. Sehingga dengan demikian Pemerintah Pusat maupun

Daerah dituntut untuk menjadi jauh lebih cermat dalam menyusun strategi

penganggaran dan lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Mengingat ketentuan ini dapat mengakibatkan penurunan Pagu DAU nasional dan

alokasi DAU per daerah maka hal ini memerlukan penyesuaian alokasi DAU pada

APBD Perubahan. Dalam hal terjadi penurunan alokasi DAU per daerah, maka

daerah perlu melakukan langkah-langkah antara lain : a) Membuka ruang

fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian ke bawah atas belanja daerah pada

perubahan APBD; b) Melakukan langkah-langkah identifikasi dan meningkatkan

efisiensi terhadap pos-pos belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas,

rapat dinas, seminar, honor tim, dan sebagainya; c) Membuka ruang fleksibilitas

pada klausul kontrak atas pelaksanaan proyek-proyek dan/atau kegiatan-kegiatan

yang dibiayai dengan DAU dan/atau belanja APBD; serta d) Memperkuat

perencanaan kas (cash flow management) pejabat perbendaharaan daerah.

Pemerintah menyadari bahwa dalam konteks otonomi daerah maka semua daerah

mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan dana yang bersifat umum

(DBH dan DAU) sesuai prioritas masing-masing daerah, baik yang digunakan untuk

belanja pegawai, belanja modal ataupun belanja barang. Namun demikian, agar

gerak langkah antara Pusat dan Daerah semakin terkoordinasi dalam upaya

menyejahterakan masyarakat, maka keberpihakan anggaran untuk pelayanan publik

harus menjadi yang utama. Untuk itu, kebijakan penggunaan minimal 25 persen dari

Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum untuk mendanai belanja infrastruktur

utamanya ditujukan untuk mempercepat pembangunan fasilitas layanan dasar

publik yang berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengentasan

kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan penyediaan pelayanan publik

antardaerah.

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai perlunya

peningkatan alokasi DAK Fisik pada tahun 2018, pada dasarnya Pemerintah sangat

sependapat dengan Fraksi PAN. Pemerintah akan secara konsisten menggunakan

DAK Fisik sebagai alat untuk mengarahkan belanja daerah agar lebih fokus pada

upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik melalui belanja modal yang

produktif serta menggunakan DAK Fisik sebagai alat untuk mengarahkan belanja

daerah agar selaras dengan pencapaian prioritas nasional. Untuk itulah alokasi DAK

Fisik dalam RAPBN TA 2018 direncanakan sebesar Rp 62,436 triliun, atau

-L.64-

mengalami peningkatan sebesar Rp4,1 triliun (7%) jika dibandingkan dengan pagu

alokasi DAK Fisik dalam APBN 2017 sebesar Rp58,3 triliun.

Di samping penguatan dari sisi pengalokasian, DAK 2018 juga akan diperkuat

pengelolaannya dari sisi penyaluran. Penguatan dimaksud diantaranya adalah:

(1) penyaluran dilakukan per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian

laporan per triwulan; (2) penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan;

dan (3) penyaluran dilakukan melalui KPPN setempat. Berbagai langkah penguatan

penyaluran tersebut diyakini mampu secara efektif meningkatkan kualitas output

DAK Fisik di daerah dan mampu pula mengurangi penyaluran DAK Fisik yang tidak

dapat dimanfaatkan di daerah. Dengan demikian penumpukan SiLPA di daerah yang

berasal dari DAK Fisik yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah dapat ditekan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen kas di daerah, maka penyaluran

DAK Fisik pada tahun 2018 diubah menjadi 3 tahap, dengan memberikan batas

waktu penyaluran pada masing-masing tahapan. Perubahan dari penyaluran secara

triwulanan menjadi 3 tahap ini dimaksudkan agar daerah mempunyai cukup waktu

untuk menyelesaikan proses lelang di awal dan menyelesaikan progress fisik

pelaksanaan DAK Fisik secara lebih baik. Pembatasan waktu penyaluran

dimaksudkan agar daerah menjadi lebih tertib dan disiplin dalam penyelesaian

setiap tahap pelaksanaan DAK Fisik, mengingat bahwa progress pekerjaan setiap

tahap akan mejadi syarat penyaluran pada tahap berikutnya. Pemerintah juga akan

meneruskan kebijakan penyaluran yang berbasis pada kinerja pelaksanaan, yaitu

kinerja penyerapan anggaran dan kinerja pencapaian output. Dengan demikian,

Pemerintah Pusat maupun daerah akan semakin solid dalam menjaga ketercapaian

target dan sasaran DAK Fisik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan DAK Fisik, pembangunan infrastruktur

jalan melalui skema DAK Penugasan dilaksanakan melalui pendekatan tematik,

holistik, integratratif dan spasial (THIS) dimana alokasi sumberdaya diarahkan pada

program yang menjadi prioritas (money follow program) sehingga infrastruktur

yang dibangun adalah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi

terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam hal ini pemerintah juga telah

membantu Pemerintah Daerah baik secara teknis maupun secara administratif,

dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melakukan penilaian untuk

usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kab./Kota, sehingga didapatkan kegiatan

kegiatan yang memang mendukung perkembangan daerah dan dapat dilaksanakan

sesuai yang direncanakan.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,

Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat mengenai:

-L.65-

(1) perbaikan terkait pengelolaan, penyaluran dan pengawasan Dana Desa agar

benar-benar berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat desa;

(2) optimalisasi alokasi Dana Desa agar sesuai dengan amanat undang-undang,

memberikan pendampingan pengelolaan Dana Desa dan penataan sistem

kelembagaan yang baik di pedesaan; (3) implementasi pengalokasian Dana Desa

dapat difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mengurangi kesenjangan

antara desa dan kota, mendorong kemandirian desa dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa yang dibarengi dengan peningkatan pengawasan

Dana Desa, (4) alokasi Dana Desa dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp60 triliun,

sama seperti tahun sebelumnya menunjukan kurangnya komitmen pemerintah

untuk memenuhi mandat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, Dana

Desa agar diprioritaskan lebih besar untuk kegiatan ekonomi produktif

dibandingkan infrastruktur fisik; (5) pemerintah agar meningkatkan tata kelola dan

tata hukum serta mengambil langkah preventif terkait penggunaan Dana Desa

karena tingkat penyelewengannya cukup tinggi; (6) peningkatan anggaran transfer

ke daerah dan Dana Desa perlu disertai dengan fungsi monitoring dan evaluasi

melalui penguatan badan permasyarakatan desa (BPD), satgas Dana Desa dan peran

masyarakat desa sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut. Dana Desa mulai

dialokasikan pada tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang dimaksudkan agar desa mempunyai sumber pendapatan yang

memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa. Alokasi

anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari

dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap sesuai dengan road map

Dana Desa 2015-2019. Sehingga pemenuhan anggaran Dana Desa sebesar 10 persen

akan dilakukan sampai tahun 2019 dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal

dan kesiapan Pemerintahan Desa. Pagu anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun

2018 direncanakan sebesar Rp60,0 triliun (8,6 persen dari dan di luar dana transfer

ke daerah) yang ditujukan bagi 74.958 desa. Alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2018

sama dengan APBN 2017, dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai sebagai

berikut:

Pertama, memerhatikan kemampuan keuangan negara dalam kerangka menjaga

stabilitas dan kesinambungan fiskal;

Kedua, perlunya dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas

pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan hingga

aspek pertanggungjawaban. Evaluasi tersebut perlu dilakukan dengan

pertimbangan:

-L.66-

a. pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di daerah, baik di kabupaten/kota maupun di

desa yang telah berjalan selama 3 tahun ini memerlukan adanya evaluasi yang

lebih komprehensif dan lebih akurat, untuk melihat keberhasilan dan

mengidentifikasi berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki;

b. pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang lebih baik memerlukan penguatan

kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur

pemerintah desa, aparat pengelola keuangan desa maupun penyediaan tenaga

pendamping yangg memadai dan lebih profesional; dan

c. pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel

memerlukan penguatan pengawasan yang lebih memadai.

Walaupun alokasinya tidak mengalami kenaikan, namun Pemerintah akan

mengoptimalkan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Berkaitan dengan itu, kebijakan penganggaran dan distribusi Dana Desa 2018 akan

lebih diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. pengalokasian Dana Desa lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan,

mengurangi ketimpangan pelayanan dasar publik antardesa, serta memberikan

afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai

jumlah penduduk miskin tinggi;

b. pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa terutama untuk peningkatan fungsi ekonomi produktif;

c. penyaluran dana desa dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja

penyerapan anggaran dan capaian output; dan

d. pengawasan dana desa diperkuat antara lain melalui optimalisasi pengawasan

oleh aparat pengawas internal pemerintah, serta penguatan peran pengawasan

oleh masyarakat.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa dengan mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus berpedoman

pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Untuk pemantauan

dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan secara bersama-sama antara Kementerian

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi dalam hal pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya, termasuk

mengenai penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas

-L.67-

Desa (RKD), penyampaian laporan realisasi penyaluran, dan sisa Dana Desa di

RKUD.

Sejalan dengan transformasi kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

dituangkan melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dan PMK Nomor

112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Dana Desa didasarkan

pada kinerja penyerapan dan kinerja capaian output, sehingga pemerintah dapat

memonitor penggunaan dan output yang di capai dari pemanfaatan Dana Desa.

Dengan demikian, setiap Rupiah Dana Desa yang disalurkan ke daerah diharapkan

dapat benar-benar menghasilkan output untuk kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat desa.

Selanjutnya, terkait dengan penguatan pengawalan dan pengawasan atas

pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa yang perlu ditingkatkan, Pemerintah

sependapat untuk terus mendukung peningkatan optimalisasi pengelolaan Dana

Desa melalui penyempurnaan kebijakan, mulai dari kebijakan pengalokasian,

penyaluran, prioritas penggunaan, pengawalan dan pendampingan, serta

pengawasan.

Dari sisi pengalokasian, dilakukan penyempurnaan kebijakan yang makin fokus

kepada: a) pengentasan kemiskinan; b) perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa;

c) mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa; serta d)

memberikan afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang

mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi.

Penyempurnaan kebijakan tersebut dilakukan melalui:

a. mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD) yang dibagi rata kepada seluruh desa

dari sebelumnya 90% menjadi 77% dan memberikan porsi Alokasi Afirmasi

sebesar 3% untuk Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang mempunyai jumlah

penduduk miskin (JPM) tinggi; dan

b. meningkatkan porsi Alokasi Formula (AF) dari sebelumnya sebesar 10% menjadi

20%, dengan melakukan penyesuaian bobot masing-masing variabel dalam AF,

yaitu: 1) menurunkan bobot jumlah penduduk, dari sebelumnya 25% menjadi

10%; 2) menaikkan bobot jumlah penduduk miskin, dari sebelumnya 35%

menjadi 50%; 3) menaikkan bobot luas wilayah, dari sebelumnya 10% menjadi

15%; dan 4) menurunkan bobot indeks kesulitan geografis, dari sebelumnya 30%

menjadi 25%.

Selanjutnya, penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan pada kinerja

pelaksanaan, yaitu memerhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian output,

-L.68-

serta mendekatkan pelayanan melalui pengalihan penyaluran kepada KPPN di

daerah. Penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan ini akan memotivasi Desa untuk

melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal dan lebih baik,

sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh

masyarakat desa.

Sementara itu, dari sisi penggunaan, dilakukan penajaman prioritas untuk

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk peningkatan

kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta

perluasan skala ekonomi baik individu maupun kelompok. Agar pemanfaatan Dana

Desa tersebut dapat lebih optimal, maka pemanfatannya diarahkan untuk dilakukan

secara swakelola, dengan memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal, dan

dilakukan secara padat karya. Dengan demikian, selain menghasilkan sarana

prasarana yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, penggunaan Dana Desa

untuk proyek-proyek tersebut diharapkan juga dapat memperluas kesempatan kerja

dan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Output yang telah dihasilkan Dana Desa pada tahun 2016 diantaranya adalah jalan

desa sepanjang 66 ribu km, jembatan desa sepanjang 512 km, air bersih 16 ribu unit,

MCK 37 ribu unit, drainase dan irigasi 66 ribu unit, pasar desa 1.810 unit, posyandu

7.428 unit, PAUD 11 ribu unit, dan embung 686 unit.

Selain itu, rasio gini di perdesaan yang merupakan indikator ketimpangan telah

turun dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2016. Sementara itu,

persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa telah terjadi pemerataan di daerah perdesaan yang

menyebabkan turunnya persentase penduduk miskin di desa.

Meskipun demikian, Pemerintah sepakat bahwa kapasitas perangkat desa masih

perlu ditingkatkan. Hal itu memerlukan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak.

Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian

Dalam Negeri, Bappenas, dan Perguruan Tinggi bersinergi untuk meningkatkan

kompetensi perangkat desa, baik secara langsung maupun melalui peningkatan

peran pendamping desa. Dalam melakukan pengawasan dan monitoring,

Kementerian Keuangan melakukan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Desa PDTT, dan BPKP dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan

Dana Desa. Sedangkan di daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga

melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka pengawalan atas pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah melakukan

beberapa upaya untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan

akuntabel, yaitu antara lain dengan:

-L.69-

a) melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis mengenai kebijakan

penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, maupun tata kelola keuangan Desa;

b) mendorong Bupati/Walikota untuk melakukan fasilitasi kepada Desa dalam

penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rencana Kerja Pembangunan

Desa, agar dapat ditetapkan tepat waktu dan mengalokasikan dan menyalurkan

Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

c) melaksanakan pendampingan desa, yaitu mendorong bupati/walikota untuk

mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan

kecamatan dalam melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; dan

d) melakukan penyusunan kerangka pendampingan untuk pendamping profesional

dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat desa dan pemantauan dan

evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Melalui beberapa upaya tersebut diharapkan kapasitas perangkat desa dalam

menyusun laporan pelaksanaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel bisa

meningkat.

Selanjutnya, agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, dalam

rangka pengawasan Dana Desa, Pemerintah Pusat juga melakukan sinergi

antarkementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan

Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan aparat pengawas yang ada.

Selain itu juga, pengawasan Dana Desa juga dilakukan secara berjenjang dimulai

dari masyarakat desa sampai dengan KPK, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Masyarakat Desa : melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan

penyelenggaraan pemerintahan Desa.

b. Camat : melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi.

c. BPD/DPMD : melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

d. APIP : melakukan Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa,

pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan

pemerintahan Desa

e. BPK RI : melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara

f. KPK : melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan-

tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

-L.70-

Pengawasan berjenjang yang dilakukan bukan berarti mengekang kebebasan Kepala

Desa dalam menggunakan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan diharapkan

dapat meminimalisir penyelewangan, sehingga tujuan dari Dana Desa dapat

tercapai.

Selain itu, perlu kiranya dilakukan peningkatan pengawasan oleh kabupaten/kota

dengan mengoptimalkan dan memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam

pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, serta melakukan pembinaan kepada

desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

Dalam RKP tahun 2018, salah satu kegiatan prioritas yaitu Peningkatan Integritas

dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan salah satu proyek prioritasnya adalah

penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) dengan target

penerapan pada 15.000 desa. Penerapan Siskeudes merupakan antisipasi yang

diharapkan agar tindakan penyalahgunaan/ penyelewengan penggunaan dana desa

dapat diminimalisir. Sampai tahun 2017 ini, diharapkan sudah sebanyak 35.000

desa yang telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. Hal

ini menjadi perhatian pemerintah untuk penguatan kapasitas pengelola keuangan

desa dan dukungan instrumen/sistem aplikasi yang memudahkan dalam

pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

D. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, PENGELOLAAN UTANG, DAN

RISIKO FISKAL

Terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan terkait keseimbangan primer dan pengelolaan utang,

dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pemerintah sependapat perlunya memperkuat keseimbangan primer menuju positif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan primer

adalah melalui pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability), meningkatkan

bantalan fiskal (fiscal buffer) dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal

krisis, bond stabilization framework, dan Forum Komunikasi Stabilisasi Sektor

Keuangan/FKSSK). Dalam RAPBN jangka menengah (2017—2019), defisit anggaran

ditargetkan semakin menurun dan keseimbangan primer (primary balance) menuju

positif. Namun, seiring dengan kondisi perlambatan ekonomi sekaligus mengatasi

tantangan-tantangan pembangunan seperti masih rendahnya Indeks Pembangunan

Manusia dan ketertinggalan infrastruktur, Pemerintah mengambil pilihan kebijakan

ekspansif (counter cyclical) agar tidak kehilangan momentum, namun defisit tetap

dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pilihan kebijakan tersebut diharapkan mampu

-L.71-

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta

mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya

saing. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Partai

Golongan Karya terkait dengan upaya Pemerintah untuk terus menurunkan

defisit keseimbangan primer, sehingga direncanakan menuju keseimbangan primer

positif.

Mengingat kebutuhan belanja dalam upaya untuk mendukung pencapaian target

pembangunan tersebut belum dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan negara,

maka Pemerintah dimungkinkan mencari sumber-sumber pembiayaan untuk

menutup financing gap, diantaranya melalui pembiayaan utang. Namun demikian,

kebijakan ekspansif tersebut tetap dilakukan secara terukur, yang diikuti dengan

pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan dengan

mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB,

dan mengendalikan keseimbangan primer menuju positif. Dalam RAPBN tahun

2018, defisit direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB, lebih rendah dari

outlook defisit APBN-P Tahun 2017 sebesar 2,67 terhadap PDB.

Terkait dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

mengenai mitigasi risiko, kapasitas, dan ketahanan fiskal di masa depan, maka dapat

disampaikan bahwa dalam aspek pengelolaan risiko, terdapat beberapa indikator

risiko utama yang menunjukkan risiko utang Pemerintah pusat pada tingkat yang

prudent dan terkendali. Risiko tingkat bunga yang diwakili rasio tingkat bunga

mengambang (variable rate) terhadap total utang menunjukkan tren yang menurun.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan

strategi penerbitan utang baru dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) dan tenor

yang panjang, khususnya melalui penerbitan SBN domestik. Strategi ini

dimaksudkan untuk mengendalikan beban pembayaran bunga di masa mendatang

karena fluktuasi tingkat bunga. Selanjutnya adalah rasio utang valas terhadap total

utang yang juga menunjukkan tren menurun, meskipun pada tahun 2015 sempat

mengalami kenaikan sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terutama

terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah menerapkan kebijakan yang

mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah sehingga risiko nilai tukar

dalam level aman. Hal yang tak kalah penting adalah pengelolaan utang jatuh tempo

dan pembiayaan kembali (refinancing), yaitu bagaimana mendistribusikan beban

pembayaran pokok utang yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dengan

tetap memperhatikan biaya utang dalam jangka panjang, dimana pada saat ini

indikator ATM (average time to maturity) atau rata-rata waktu jatuh tempo utang

relatif stabil pada kisaran 9–10 tahun.

-L.72-

Selanjutnya, mengenai pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan terkait penggunaan utang untuk belanja produktif, hal ini dapat

dicermati dari meningkatnya belanja-belanja strategis terutama belanja

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga dalam

jangka panjang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan

inklusif.

Sebagai gambaran, capaian dan target output belanja produktif di bidang

infrastruktur selama periode 2015 - 2017, antara lain meliputi: (1) pembangunan

jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 10.329,0 km;

(2) pembangunan 9 bandara baru (selesai) dan 6 bandara lainnya masih dalam

proses pembangunan; (3) pembangunan jalur kereta baru sepanjang 374,6

kilometer-spoor; dan (4) pembangunan dan peningkatan kualitas Rusun dan Rumah

Khusus sebanyak 339,2 ribu unit.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Pemerintah mendorong peningkatan

kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas, distribusi, dan

peningkatan akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar yang

menjangkau 19,7 juta siswa, pemberian beasiswa bidik misi kepada 362,7 ribu siswa,

dan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 77 ribu ruang kelas. Selanjutnya, terkait

pemberian beasiswa, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan untuk mengarahkan pembiayaan investasi guna

memperkuat investasi sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa pada

bidang studi yang dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah pada tahun 2018 berupaya meningkatkan

kapasitas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dengan memperbesar

dana abadi (endowment fund) dan sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang

akan datang. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan

manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan

kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan

pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara dalam bidang kesehatan, Pemerintah juga secara konsisten

mengalokasikan anggaran kesehatan 5 persen terhadap APBN untuk meningkatkan

penyediaan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN yang menjangkau 92,4 juta

jiwa masyarakat miskin yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (Penerima Bantuan

Iuran BPJS).

Selanjutnya dalam bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2015, Pemerintah telah

melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan

-L.73-

penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan

bantuan tunai bersyarat program keluarga harapan (PKH) yang semula 3,5 juta

keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017. Pemerintah juga

secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan

pengalihan bertahap subsidi pangan beras sejahtera (Rastra) menjadi bantuan

pangan nontunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 Kota.

Meskipun Pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif, Pemerintah

senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur. Sebagai

gambaran, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih jauh lebih rendah

dibandingkan negara lain, bahkan masih lebih rendah dari negara-negara

berkembang lain yang setara (peer countries). Selain itu, pendapatan per kapita

Indonesia juga masih lebih tinggi dari utang per kapita nya.

Berdasarkan APBN-P 2017, rasio utang akhir tahun 2017 diproyeksikan sebesar 29

persen terhadap PDB. Posisi utang per Juni 2017 adalah sebesar Rp3.706,5 triliun,

dengan lebih dari 80% berupa Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu mencerminkan

arah pengembangan pasar keuangan domestik sekaligus mendorong kemandirian

pembiayaan dari investor dalam negeri. Penerbitan SBN sebagai bagian dari

pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel dengan

mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan alternatif sumber

pembiayaan, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi infrastruktur dan daya

serap pasar, serta perkembangan makro ekonomi baik domestik maupun global. Hal

ini dilakukan agar tujuan pengelolaan SBN untuk membiayai defisit dapat tercapai

dengan biaya dan risiko yang optimal.

Terkait dengan restrukturisasi utang, dapat disampaikan bahwa usulan

restrukturisasi utang dengan penjadwalan ulang jangka waktu dan tingkat bunganya

menurut hemat kami dimungkinkan namun perlu dilakukan kajian secara mendalam

mengenai pros dan cons atas kebijakan tersebut karena terdapat risiko penurunan

kredibilitas serta dampak turunan yang ditimbulkan. Perlu kami informasikan

Indonesia pernah melakukan rescheduling melalui skema Paris Club yang

dilatarbelakangi krisis ekonomi tahun 1998 dan Bencana Tsunami Aceh tahun 2004,

yang berdampak pada penurunan peringkat kredit (credit rating) Indonesia. Secara

umum restrukturisasi utang merupakan opsi kebijakan yang dipandang kurang

menguntungkan dengan pertimbangan: (i) dapat dianggap sebagai event of default

(gagal bayar) sehingga memicu cross default untuk semua pinjaman;

(ii) menurunkan kepercayaan investor pada instrumen utang Indonesia (Pemerintah

dan Swasta); (iii) menaikkan yield dan insurance premium dari utang Indonesia

secara drastis, dan bahkan (iv) berpotensi menutup akses pembiayaan.

-L.74-

Khusus terkait inisiatif untuk melakukan debt swap, dapat disampaikan bahwa debt

swap umumnya dilakukan secara bilateral berdasarkan tawaran dari pihak kreditur

dengan prioritas pada development loan. Dalam hal ini, kreditur memperoleh

goodwill dan/atau publikasi politis, sementara debitur dapat mengurangi beban

kewajiban utang dengan mendukung program pembangunan atau proyek tertentu.

Pemerintah telah melakukan debt swap dengan Pemerintah Jerman, Italia, Amerika

dan Australia antara lain dalam bentuk Debt to Education, Debt to Health, Debt to

Nature, dan Debt to Development. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk

berinisiatif melakukan debt swap karena hal ini juga akan memberikan kesan bahwa

Indonesia tidak mampu menyelesaikan komitmen utang nya dengan baik, yang akan

berdampak pada penurunan peringkat kredit dan mengurangi kepercayaan investor.

Tantangan pembangunan Indonesia menuntut Pemerintah untuk menjalankan

APBN yang memenuhi belanja produktif, termasuk belanja infrastruktur, belanja

pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta belanja untuk meningkatkan

sistem pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah akan terus mengelola utang

secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai standar pengelolaan yang dianut oleh

negara-negara di dunia. Utang akan terus digunakan untuk investasi produktif.

Tingkat utang akan terus dijaga agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan

tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi. Pengelolaan utang, baik dari sisi

waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, maupun pengendalian

kas pemerintah akan terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,

tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan dijaga

sustainabilitasnya.

Secara khusus, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2018 akan diarahkan untuk

(1) mengendalikan risiko utang terhadap PDB dalam batas manageable berkisar 27-

29 persen terhadap PDB; (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan

menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) menggunakan SAL sebagai bantalan

fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) mengembangkan

pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan

infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, kewajiban

penjaminan (antara lain untuk pinjaman langsung/direct lending dan akses

pembiayaan KUMKM); (5) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai

anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) menyempurnakan kualitas

perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN dengan

mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN

khususnya untuk pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman;

-L.75-

(7) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat

secara lebih luas; (8) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan

pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM; (9) mendukung program

penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (10)

meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan kepastian

pengembangan pendidikan jangka panjang melalui pembentukan Sovereign Wealth

Fund (SWF) di bidang pendidikan; serta (11) meningkatkan kepemimpinan

Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan

kepada negara sahabat

Menanggapi permintaan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, mengenai

penyusunan dan penetapan program kerja yang efektif dan efisien, kiranya dapat

dijelaskan bahwa Pemerintah telah mengupayakan secara konsisten peningkatan

kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga

yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai belanja/kegiatan yang lebih produktif

dan prioritas sehingga memberi dampak optimal terhadap perekonomian nasional.

Menanggapi pandangan dari Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat

terkait menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dapat kami

sampaikan bahwa pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk

melaksanakan amanat tersebut. Tantangan dalam mendorong pertumbuhan yang

mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, baik kesenjangan

antarpendapatan maupun antarwilayah harus diatasi bersama. Untuk itu,

Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan

stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusivitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan

dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut. Pencapaian pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas juga diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas

dan merata. Dengan demikian, jalannya pembangunan Indonesia akan lebih mampu

mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Sehubungan dengan kebijakan fiskal yang akan dijalankan di tahun 2018,

pemerintah telah menetapkan tema “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk

Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan” selaras dengan RKP Tahun

2018 yang mengambil tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan dan Pemerataan”. Kebijakan fiskal ini diarahkan untuk dapat

menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup: (i) upaya

pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; (ii) mendorong pengurangan

pengangguran dan meningkatkan produktivitas; (iii) meningkatkan kapasitas fiskal;

serta (iv) menjaga stabilitas makro ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan agar lebih produktif, efisien,

-L.76-

berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang.

Upaya-upaya pemerintah tersebut dapat diwujudkan melalui diantaranya menjaga

iklim usaha yang kondusif guna mendorong kegiatan ekonomi yang mampu

menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan

efektivitas APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran (subsidi dan

bantuan sosial yang lebih tepat sasaran), dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin. Hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah melalui upaya-upaya

tersebut, misalnya pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir telah mampu

menurunkan angka kemiskinan dari 11,66 persen (28,59 juta orang) pada September

2012 menjadi 10,7 persen (27,76 juta orang) pada September 2016, dan turun

menjadi 10,64 persen (27,77 juta orang), Indikator kesejahteraan juga mengalami

perbaikan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,32 persen (7,61 juta

orang) pada Februari 2012 menjadi 5,33 persen (7,01 juta orang) pada Februari

2017; Rasio Gini turun dari 0,413 pada September 2012 menjadi 0,394 pada

September 2016 dan turun kembali menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan Anggota Dewan dalam hal

pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang untuk terus diupayakan lebih

berkualitas terutama untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada

tahun 2018, Pemerintah optimis mampu mencapai target angka kemiskinan dan TPT

masing-masing sebesar 9,5-10 persen dan 5,0-5,3 persen. Penetapan sasaran angka

kemiskinan dan TPT tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai

hal antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan di sektor

ketenagakerjaan, serta outlook angka kemiskinan yang secara tidak langsung melihat

juga keberhasilan program-program kemiskinan yang telah dilakukan pada periode

sebelumnya. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut juga telah mengalami

perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian,

peningkatan efektivitas atas program-program kemiskinan tersebut masih harus

terus dilakukan dan membutuhkan dukungan politik dan penganggaran yang lebih

kuat dari pihak DPR di tingkat pusat maupun DPRD di tingkat daerah.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan

Rakyat terkait dengan pengentasan kemiskinan, dapat kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut. Meskipun tingkat kemiskinan mengalami tren menurun,

Pemerintah menyadari bahwa tingkat penurunan kemiskinan dari beberapa tahun

terakhir telah melambat. Untuk itu, program pembangunan dan program sosial yang

akan dilakukan akan lebih didorong untuk lebih efektif lagi dalam mewujudkan

kesejahteraan (akan lebih tepat sasaran). Di sini, diperlukan peran serta rakyat yang

-L.77-

lebih besar lagi dalam pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih

inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan golongan masyarakat.

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan

secara komprehensif dan terintegrasi serta melembagakan sistem pembangunan

partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan

rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan.

Kami menganggap bahwa efektivitas program-program yang telah dilaksanakan saat

ini juga sudah jauh lebih baik daripada program-program pada periode sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan efektivitas tersebut masih harus terus dilakukan

dengan disertai dukungan politik dan penganggaran yang kuat dari anggota Dewan.

Pendekatan yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan

pemerataan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah dalam RKP 2018

merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan,

kesenjangan, dan pengangguran. Intervensi lain yang tidak kalah penting dalam

mengatasi persoalan ekonomi rakyat antara lain melalui kebijakan untuk

memperbaiki iklim investasi dan perluasan usaha. Untuk itu, Pemerintah telah

mempersiapkan program-program dan kegiatan untuk memfasilitasi kelompok

usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas usahanya. Pemerintah juga

terus mendorong terciptanya industri padat karya, pengembangan ekonomi kreatif,

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta industri yang

berorientasi ekspor, agar kesempatan kerja dapat tercipta lebih banyak, termasuk

mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, hambatan dalam

berinvestasi dan berusaha terus diupayakan untuk dikurangi. Pada intinya kebijakan

pemerintah ini telah bermuara pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi agar tercipta lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat

mengurangi sebanyak mungkin pengangguran terbuka dan angka kemiskinan

sehingga memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Secara lebih nyata, dalam rangka mencapai sasaran pengurangan kemiskinan tahun

2018, Pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran PKH untuk 10 juta

keluarga miskin dan rentan. Data sasaran PKH tersebut menggunakan Basis Data

Tunggal sebagaimana hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), sehingga

sasaran beserta komponen keluarga miskin seperti jumlah anak balita dan usia

sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lansia di atas 70 tahun dapat

diketahui dengan tepat. Data tersebut akan dimutakhirkan melalui verifikasi dan

validasi yang dilakukan secara berkala (6 bulan) dan partisipatif melibatkan

pemerintah daerah. Data tersebut juga digunakan oleh berbagai program-program

perlindungan sosial lainnya seperti KIS, KIP, dan Rastra, sehingga keluarga

penerima PKH juga akan mendapatkan manfaat dari program-program

-L.78-

perlindungan sosial tersebut. Dengan berkurangnya beban keluarga miskin tersebut,

diharapkan akan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di tanah air.

Menanggapi pandangan dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat

terkait dengan masalah ketimpangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai

berikut. Kami sangat mengapresiasi pandangan anggota Dewan bahwa kesenjangan

ekonomi yang lebar dapat mendorong kecemburuan, meningkatkan

ketidakpercayaan yang meluas dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial.

Demikian juga masih tingginya kemiskinan dan pengangguran dapat membawa

dampak kerentanan dan berbagai permasalahan sosial turunan, yang dapat

mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan

sebuah negara-bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini terus berupaya keras

untuk melakukan konsolidasi ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan

kedaulatan dan kesejahteraan rakyat khususnya untuk mengurangi kesenjangan

dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penurunan kesenjangan ini menjadi salah satu prioritas dan sasaran pembangunan

nasional pada tahun 2018. Untuk memperbaiki Rasio Gini, maka pendapatan

kelompok 40 persen penduduk terbawah, yaitu penduduk miskin dan rentan, harus

tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok lain. Strategi yang telah ditempuh sejak

tahun 2015 seperti pemerataan antarkelompok pendapatan, pembangunan kawasan

perbatasan negara, daerah tertinggal, perdesaan dan perkotaan, serta

pengembangan konektivitas nasional telah berhasil memperbaiki tingkat

kesenjangan yang ditunjukkan oleh penurunan Rasio Gini dari 0,41 pada tahun 2014

menjadi 0,40 pada tahun 2015 dan menjadi 0,39 pada tahun 2016. Pada tahun 2017

dan 2018, pemerintah tetap melanjutkan strategi untuk mengurangi beban hidup

dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pencapaian pemerataan pendapatan dan antarwilayah dilakukan secara terintegrasi

antara lain dengan: 1) mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan

kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas; 2) mengembangkan ekonomi produktif;

3) memperluas pelayanan dasar; dan 4) melaksanakan perlindungan sosial yang

komprehensif melalui perluasan jaminan sosial dan bantuan sosial terintegrasi.

Layanan dasar dan cakupan bantuan sosial tersebut akan terus diperluas dengan

diberikan kepada penduduk miskin dan rentan. Selain itu, peningkatan pendapatan

masyarakat akan diupayakan dengan perbaikan iklim usaha, penciptaan lapangan

pekerjaan yang lebih luas dan merata, penguatan peran BUMN sebagai motor

pembangunan, dukungan yang lebih luas untuk UMKM dan pengembangan

kewirausahaan, serta penguatan basis ekonomi di perdesaan melalui pembangunan

infrastruktur dan Dana Desa.

-L.79-

Dari sisi fiskal, salah satu kebijakan yang perlu didorong antara lain adalah

diterapkannya pajak progesif terutama untuk pajak kekayaan, pajak warisan,

maupun pajak lahan yang tidak aktif. Kebijakan pemberian hak guna tanah yang

tidak aktif kepada masyarakat untuk dikelola menjadi lahan produktif dapat menjadi

salah satu alternatif penguatan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dengan demikian diharapkan penurunan ketimpangan akan dapat terjadi. Selain itu,

kebijakan reforma agraria yang dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran juga

diharapkan mempu mengurangi ketimpangan yang terjadi.

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural dan

akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong pelaksanaan program

ekonomi berkeadilan guna meningkatkan pemerataan pembangunan dan

pengurangan kesenjangan. Arah kebijakan pembangunan nasional ke depan

ditujukan untuk mendorong percepatan upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi

yang terjadi, terutama fokus kepada program pengentasan kemiskinan, pengurangan

kesenjangan, penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi Indonesia (inclusive growth).


terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai

berikut. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam lima

tahun terakhir mengalami tren yang menurun. Pada Februari 2017, TPT nasional

turun menjadi 5,33 persen. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa

penyerapan tenaga kerja dari setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan dan angka penyerapan tenaga kerja tersebut belum mampu mengurangi

pekerja rentan secara signifikan. Di sisi lain, lebih dari separuh pekerja Indonesia

berada di sektor informal dengan produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan

pekerja formal. Sementara itu, upah yang menjadi ukuran kualitas pekerjaan

kadang-kadang tidak memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang panjang,

setengah menganggur, dan kurangnya perlindungan sosial. Hal ini disebabkan oleh

banyak faktor, diantaranya turunnya performa industri pengolahan yang terimbas

masih lesunya perekonomian global, automatisasi dunia usaha, dan daya saing

pekerja yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga iklim

ketenagakerjaan dan hubungan industrial, peningkatan keahlian tenaga kerja

melalui pelatihan, serta mengintegrasikan informasi pasar kerja. Sementara itu,

pembangunan infrastruktur yang berasal dari belanja K/L, Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Desa, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Selain itu, pemerintah juga mendukung UMKM dan kewirausahaan dengan

pelatihan keterampilan, permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR),

kemudahan dan perlindungan usaha, serta pendampingan dan kemitraan usaha. Di

-L.80-

level perdesaan, skema ini juga diaplikasikan dengan cara yang lebih sederhana.

Permodalan didukung dengan lembaga keuangan berbasis komunitas, peningkatan

keterampilan praktis, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

ekonomi, serta pendampingan masyarakat desa.

Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan struktur ketenagakerjaan

melalui peningkatan pendidikan tenaga kerja, mendorong penguatan sektor

pertanian, meningkatkan porsi pekerja formal, dan meningkatkan produktivitas

tenaga kerja. Terkait dengan pandangan perlunya mengembangkan sektor pertanian,

Pemerintah memiliki rencana strategis kebijakan ekonomi berkeadilan yang

diantaranya melalui reforma agraria untuk meningkatkan nilai tambah pengelolaan

lahan, mendorong terciptanya skala ekonomi kegiatan pertanian yang mampu

mendongkrak pendapatan petani, mendorong proporsi kepemilikan perkebunan

yang lebih adil, dan menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan

pendapatan nelayan. Namun, pemerintah juga menyadari bahwa implementasi

strategi tersebut perlu perencanaan dan implementasi yang sangat matang serta

pengawasan dan dukungan data yang akurat agar tepat sasaran.

Secara umum, struktur ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan yang

membaik. Proporsi pekerja formal meningkat dan mencapai 42,4 persen tahun 2016,

dan peningkatan pekerja formal tersebut sebagian besar terjadi di sektor jasa.

Pembangunan sektor tradable, terutama industri manufaktur padat pekerja yang

bernilai tambah tinggi, menjadi unggulan. Pertumbuhan sektor jasa juga menjadi

andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang

memanfaatkan teknologi informasi. Dari sisi supply, peningkatan keahlian tenaga

kerja menjadi perhatian Pemerintah dengan melaksanakan upaya peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang berupa kerjasama yang erat antara

Pemerintah dan Pemda, industri, dan lembaga Diklat. Untuk mendukung sertifikasi

tenaga kerja, kerangka kualifikasi akan terus disempurnakan dengan merincinya

berdasarkan kualifikasi dan okupasi, terutama kompetensi di sektor-sektor yang

banyak menciptakan kesempatan kerja.

Pemerintah juga akan fokus pada pembangunan sektor-sektor yang dapat

menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, seperti: pertama, melalui prioritas

pembangunan – sektor unggulan, sektor pertanian dalam pembangunan kedaulatan

pangan, menyelaraskan kebijakan produksi pangan. Kebijakan diarahkan pada

peningkatan produktivitas dan penanganan gangguan terhadap produksi pangan,

mengingat 35% penduduk bekerja di sektor ini. Kedua, sektor maritim dan kelautan

menekankan peran laut sebagai sumber kesejahteraan bagi penduduk. Fokus

kebijakan antara lain melalui pembangunan konektivitas nasional dan ekonomi

maritim dan kelautan. Ketiga, perhatian pemerintah terhadap sektor manufaktur

-L.81-

dengan melakukan langkah nyata melalui pembangunan 14 kawasan industri dan

kawasan ekonomi khusus di beberapa lokasi. Pembangunan dimaksud diharapkan

dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Di samping itu, Pemerintah akan terus mendorong (i) program “link and match”

yang difokuskan kepada pendidikan kejuruan dan pengembangan keahlian, (ii)

peningkatan keahlian tenaga kerja yang akan diarahkan untuk mempersiapkan

tenaga kerja sehingga dapat memiliki keahlian sesuai dengan permintaan pihak

industri, (iii) pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan berdasarkan

standar kompetensi yang akan dikembangkan oleh industri bekerja sama dengan

lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memperkecil ketidaksesuaian

jenis keahlian yang dipersiapkan, dan (iv) penguatan layanan informasi pasar kerja

dengan cara memperluas bursa kerja di daerah industri maupun kota besar. Melalui

layanan informasi kerja diharapkan dapat mempertemukan antara pencari kerja

dengan pengguna tenaga kerja.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini lulusan SMK telah menyumbang sebagian

besar pengangguran nasional. Masih banyaknya pengangguran yang merupakan

lulusan SMK tersebut disebabkan tingkat keahlian dan keterampilan yang diperoleh

dari sekolah masih kurang memadai dan belum dapat memenuhi kualifikasi serta

kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha. Untuk itu, penguatan pendidikan

kejuruan dan vokasi yang bersifat link and match harus dilaksanakan antara lain

melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diharapkan dapat membekali

keterampilan para lulusannya menjadi lebih baik dibandingkan lulusan Sekolah

Menengah Atas (SMA).

Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan kerja para

lulusan SMK antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

keterampilan kerja, penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia

usaha, serta penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan nonformal.

Selain itu, untuk mendapatkan hasil pendidikan vokasi yang optimal maka

diperlukan adanya sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha antara lain

melalui peningkatan kerja sama antara Kemendikbud dengan APINDO dan KADIN.


terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat kami sampaikan bahwa

indikator ini dijadikan sebagai tolok ukur aspek capaian pendidikan dan kesehatan

yang merupakan bentuk penyediaan layanan dasar kepada masyarakat, dimana

dalam tiga tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren meningkat yakni dari

68,90 di tahun 2014 menjadi 70,19 di tahun 2016. IPM menjelaskan bagaimana

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

-L.82-

kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan sebagai ukuran

kinerja Pemerintah. IPM terkait dengan pendidikan dapat dilihat melalui angka

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2018, dengan

mempertimbangkan berbagai faktor, Pemerintah yakin akan mampu mencapai

target IPM dengan lebih realistis yakni sebesar 71,50. Kami juga ingin

mengklarifikasi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai sasaran

IPM sebesar 75,3 di tahun 2016 masih menggunakan penghitungan metode lama

dari BPS. Namun, seiring dengan metode baru yang dikeluarkan BPS, maka angka

realisasi IPM mengalami koreksi. Dan berdasarkan metode baru tersebut, Indonesia

telah mencapai IPM kategori tinggi yakni 70,18 pada akhir tahun 2016.

Selain itu, untuk meningkatkan pemerataan dalam capaian IPM antarwilayah, mulai

tahun 2017 program wajib belajar 12 tahun terus digalakan, dan akan diteruskan

pada tahun 2018. Melalui program wajib belajar 12 tahun ini diharapkan harapan

lama sekolah dapat ditingkatkan. Hal ini diperkuat dengan upaya peningkatan akses

layanan dasar terhadap masyarakat 40 persen terbawah, terutama akses terhadap

layanan pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Ketiga akses layanan dasar utama ini

diharapkan dapat meningkatkan lama sekolah dan harapan hidup masyarakat

kelompok miskin dan rentan tersebut sehingga akhirnya dapat meningkatkan dan

memeratakan capaian IPM secara regional dan nasional.


terkait peningkatan efektivitas program-program penanggulangan

kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, dapat kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut. Pemerintah sepakat dengan anggota Dewan untuk memperkuat

pengelolaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal yang memberikan daya dorong

yang lebih kuat terhadap perkembangan sektor riil dan kehidupan ekonomi

masyarakat bawah. Pemerintah juga terus berupaya menjaga dan meningkatkan

daya beli masyarakat khususnya masyarakat bawah agar terlepas dari jerat

kemiskinan. Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi agar cukup

rendah dan stabil serta terus memperluas sistem jaminan nasional yang lebih efektif

dan efisien.

Pemerintah juga sepakat dengan Anggota Dewan untuk terus melanjutkan program-

program pro rakyat miskin dari periode sebelumnya. Program-program

perlindungan sosial yang menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat tetap

dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan berbagai bantuan sosial seperti

Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga sejahtera (Rastra), KIS,

KIP, BPJS, serta bantuan sosial lain di tahun 2018, Pemerintah terus berupaya

untuk mengurangi beban dan memperbaiki standar hidup penduduk miskin. Mulai

-L.83-

tahun 2018, subsidi pangan dan subsidi energi yaitu listrik dan gas 3 kg disalurkan

secara tepat sasaran menggunakan kartu terpadu dengan bantuan sosial non tunai

lainnya. Data penerima subsidi tepat sasaran ini bersumber dari Basis Data Terpadu

sehingga belanja negara khususnya bantuan sosial dapat lebih efektif mensasar

hanya kepada masyarakat miskin dan rentan secara utuh.

Sebagaimana diketahui dari beberapa studi, PKH merupakan program yang paling

efektif dalam menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, serta

peningkatan capaian pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah terus

memperluas cakupan kepesertaan PKH hingga 10 juta keluarga miskin dan rentan

pada tahun 2018, yang mencakup tidak hanya keluarga dengan anak balita, usia

sekolah dan ibu hamil, namun juga keluarga miskin dengan penyandang disabilitas

dan lansia di atas 70 tahun. Agar semakin efektif program pengentasan kemiskinan

tersebut akan didukung oleh perbaikan basis data menggunakan data termutakhir

yaitu Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2015 yang telah

divalidasi kembali oleh Kementerian Sosial pada tahun ini. Pendataan program-

program tersebut, termasuk KIP dan KIS serta Rastra juga telah menggunakan Basis

Data Tunggal yang merupakan hasil pemutakhiran basis data tersebut. Data tersebut

akan terus dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi yang dilaksanakan secara

berkala (6 bulan). Pemerintah juga masih melanjutkan penyediaan KUR melalui

skema suku bunga rendah yang didukung penjaminan kredit kepada usaha mikro

dan kecil, koperasi dan kelompok usaha yang usahanya layak, dan tenaga kerja

Indonesia (TKI).

Selanjutnya, kami sangat mengapresiasi pandangan Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera mengenai Pemerintah harus tetap fokus pada tujuan jangka menengah

dan panjang, yakni mampu mengatasi middle income trap dan mampu

memanfaatkan bonus demografi. Untuk naik menjadi negara yang lebih maju,

Pemerintah menyadari tidak dapat diperoleh secara otomatis, namun dibutuhkan:

(1) kolektif dan kepemilikan yang kuat atas bangsa Indonesia dimana setiap orang

memiliki dan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan impiannya; (2) institusi

yang kuat dan efektif yakni administrasi yang rapi, birokrasi yang efektif, legislatif

yang akuntabel, sistem peradilan yang independen, sektor swasta kreatif, dan media

yang independen dan akuntabel, yang kesemuanya berjalan beriringan; (3)

kepemimpinan yang baik yakni pemimpin yang visioner, mampu, dan adil, dengan

komitmen yang kuat untuk negara dan masyarakat; (4) kohesivitas sosial yakni

masyarakat mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan; dan (5) peningkatan

sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan formal yang mendukung

penelitian dan pengembangan, serta pendidikan kejuruan dan pelatihan untuk

pengembangan keterampilan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat

-L.84-

tidak hanya pemerintah dan legislatif, melainkan masyarakat dan swasta yang

terlibat secara langsung guna menyiapkan manusia Indonesia dalam menyongsong

mencapai negara yang lebih maju, sehingga bonus demografi tidak akan sia-sia.

Pemerintah yakin dengan bergotong royong, Indonesia akan mampu mendorong

perekonomian nasional naik kelas menjadi berpendapatan menengah atas.

JAWABAN PEMERINTAH ATAS TERHADAP RANCANGAN … APBN/Jawaban... · simplikasi peraturan, percepatan,...

Documents

Transcript of JAWABAN PEMERINTAH ATAS TERHADAP RANCANGAN … APBN/Jawaban... · simplikasi peraturan, percepatan,...