Jati Diri Pegawai Negeri Sipil Merupakan Moral Dasar Dalam Menegakkan Disiplin Pns
-
Upload
aswar-rahman -
Category
Documents
-
view
54 -
download
4
description
Transcript of Jati Diri Pegawai Negeri Sipil Merupakan Moral Dasar Dalam Menegakkan Disiplin Pns
J A T I D I R I P N S
APARATUR APARATUR NEGARANEGARA
JUJURJUJUR
Asisten Sekretaris BAPEK
D I S I P L I ND I S I P L I N
SIKAP & PERILAKU YANG DILANDASI SIKAP & PERILAKU YANG DILANDASI KESADARAN, SANGGUP MENJALANKAN KESADARAN, SANGGUP MENJALANKAN KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN, SEHINGGA TERBENTUK LARANGAN, SEHINGGA TERBENTUK KEPRIBADIAN YG LUHUR.KEPRIBADIAN YG LUHUR.
Asisten Sekretaris BAPEK
ROH PERILAKU DISIPLINROH PERILAKU DISIPLIN Sebuah RenunganSebuah Renungan
Berangkat dari Berangkat dari KESADARAN MORALKESADARAN MORAL yang tinggi dan disuarakan denganyang tinggi dan disuarakan dengan HATI NURANI HATI NURANI yang tulus, serta yang tulus, serta diwujudkan dengan diwujudkan dengan MENJALANKAN MENJALANKAN KEWAJIBANKEWAJIBAN dan dan MENJAUHI MENJAUHI LARANGAN,LARANGAN, oleh karenanya oleh karenanya TERHINDAR SANKSI,TERHINDAR SANKSI, sehingga sehingga terbentuk terbentuk PERILAKU YANG LUHUR.PERILAKU YANG LUHUR.
Asisten Sekretaris BAPEK
SIFAT – SIFAT PERILAKU DISIPLINSIFAT – SIFAT PERILAKU DISIPLIN
1.1. MEMATUHI KEHARUSANMEMATUHI KEHARUSAN2.2. MENTAATI ATURANMENTAATI ATURAN3.3. MENJALANI KEWAJIBANMENJALANI KEWAJIBAN4.4. MENGHINDARI LARANGANMENGHINDARI LARANGAN5.5. MENERIMA RESIKOMENERIMA RESIKO
Asisten Sekretaris BAPEK
MOTIVASI UNTUK MOTIVASI UNTUK DISIPLINDISIPLIN
1. Bekerja Itu Ibadah;1. Bekerja Itu Ibadah;2. Bekerja Itu Mengabdi;2. Bekerja Itu Mengabdi;3. Bekerja Itu Menjemput Rejeki;3. Bekerja Itu Menjemput Rejeki;4. Bekerja Itu Berjuang;4. Bekerja Itu Berjuang;5. Bekerja Itu Kesejahteraan;5. Bekerja Itu Kesejahteraan;6. Bekerja Itu Kebahagiaan;6. Bekerja Itu Kebahagiaan;7. Bekerja Itu Keharmonisan.7. Bekerja Itu Keharmonisan.
Asisten Sekretaris BAPEK
KIAT – KIAT KIAT – KIAT MEMBANGUN DISIPLINMEMBANGUN DISIPLIN
1.1. Ada KOMITMEN yang sungguh - Ada KOMITMEN yang sungguh - sungguh dari pemerintah / sungguh dari pemerintah / pimpinan instansi / masyarakat.pimpinan instansi / masyarakat.
2.2. Menyadari PENTINGNYA berdisiplin.Menyadari PENTINGNYA berdisiplin.3.3. MEMAHAMI peraturan disiplin.MEMAHAMI peraturan disiplin.4.4. MEMATUHI peraturan disiplin.MEMATUHI peraturan disiplin.5.5. MEMASYARAKATKAN penegakan MEMASYARAKATKAN penegakan
/tujuan disiplin./tujuan disiplin.6.6. MEMBUDAYAKAN disiplin dlm setiap MEMBUDAYAKAN disiplin dlm setiap
SIKAP dan PERILAKU.SIKAP dan PERILAKU.
7.7. Adanya KETELADANAN dlm Adanya KETELADANAN dlm menegakkan disiplin.menegakkan disiplin.
8.8. Adanya KONTROL dlm menegakkan Adanya KONTROL dlm menegakkan disiplin.disiplin.
9.9. Adanya EVALUASI dlm menegakkan Adanya EVALUASI dlm menegakkan disiplin.disiplin.
10.10.Adanya PENINDAKAN TEGAS Adanya PENINDAKAN TEGAS terhadap Pelanggaran Disiplin.terhadap Pelanggaran Disiplin.
11.11.Adanya PENGHARGAAN bagi yg Adanya PENGHARGAAN bagi yg BERDISIPLIN, BAIK.BERDISIPLIN, BAIK.
INTI ESENSI PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERANGKAT DARI KESADARAN MORAL TERSIRAT DALAM KEWAJIBAN DAN LARANGAN
NO
Berangkat Dari Kesadaran
Mewujudkan Diatur Dalam
Moral Sebagai Disiplin Dibidang
Kewajiban Larangan
1 2 3 4 51. Warga Negara Ketata
Negaraan. a, b, c a, c,
2. Manusia Beragama Menepati Sumpah Janji PNS dan Sumpah Jabatan.
d h
3. Penyelenggara Negara / Pemerintahan
Menyimpan & tidak membocorkan rahasia negara dan rahasia jabatan.
e m
4. Aparatur Negara Kesadaran mematuhi hukum
f, k, t, x, y b, l
5. Pegawai Negeri Sipil Tanggung jawab dg tugas yg diembannya
g, h, j, m, n, z d, e, f, k, n, o, p, q, r
6. Pimpinan Kepemimpinan dan Keteladanan
o, p, q, r, s g, j, i
7. Makhluk Sosial Moral, etika dan estetika.
u, v, w i
TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN
NO PENYEBAB FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKIBAT YANG DITIMBULKAN
1 2 3 41. MORAL / MENTAL
PNSa. Kurangnya ketaatan ter-
hadap agama yang dianut;
b. Watak Bawaan;c. Lingkungan Keluarga;d. Lingkungan masyarakat
asal;e. Lingkungan kerja.
a. PNS tidak merasa berdosa meskipun berbuat salah;
b. PNS tidak mau mematuhi peraturan;
c. PNS tidak takut dijatuhi hukuman disiplin.
2. PERLAKUAN TIDAK ADIL
a. PNS merasa diperlakukan berbeda;
b. PNS merasa tidak diperhatikan;
c. PNS tidak diajak / di ikut sertakan dalam kegiatan tertentu.
a. PNS malas masuk kantor;
b. PNS malas bekerja;c. PNS jarang ditempat
kerja.
3. KURANGNYA KESEJAHTERAAN
a. Biaya kebutuhan hidup;
b. Kecemburuan Sosial;c. Hubungan
kemasyarakat-an yang meningkat.
a. PNS Ngobyek;b. PNS Korupsi;c. PNS bekerja
sampingan pada saat jam kerja;
d. PNS berjudi.
4. POLA KARIER YANG TIDAK SEHAT
a. Jarang dimutasikan;b. Lama tidak
dipromosikan;c. Pekerjaan yang
monoton;d. Tidak jelas pola
tugas.
a. PNS menelantarkan pe-kerjaan (jenuh);
b. PNS mempengaruhi teman - teman mereka dengan tujuan negative.
c. PNS Frustasi.
1 2 3 4
5. MANAJEMEN BURUK
a. Tidak ada peraturan tata urusan dalam;
b. Tidak ada pembagian tugas yang jelas;
c. Kurangnya fasilitas kantor;
d. SDM yang lemah;e. Kurangnya jumlah per-
sonil;f. dll.
a. PNS bekerja menurut kemauan & kemampuan-nya sendiri;
b. PNS bebas keluar masuk kantor;
c. PNS istirahat tidak teratur waktunya.
6. LEMAHNYA WASKAT
a. PNS merasa tidak diawasi
b. PNS bebas beraktifitasc. PNS menganggap
pekerjaan kantor tidak penting
a. PNS bekerja tidak sungguh – sungguh;
b. PNS tidak membuat laporan hasil pekerjaan;
c. Laporan dibuat tidak sesuai dengan kenyata-an.
7. PELANGGARAN TIDAK DITINDAK
TEGAS
a. Tidak dipahaminya pera-turan disiplin PNS;
b. Merasa kasihan;c. Adarasa ewuh
pekewuh.
a. PNS tidak takut hukuman disiplin;
b. PNS tidak takut melakukan perbuatan indisiplioner;
8. KRISIS KETELADANAN
a. Atasan tidak disiplin;b. Atasan tidak
memahami peraturan disiplin;
c. atasan memberikan ke-adaan tak teratur.
a. Atasan dan bawahan sama – sama tidak disiplin.
1 2 3 49. TIDAK ADANYA
MOTIVASIa. Kurangnya perhatian ter-
hadap bawahan;b. Tidak ada rangsangan
untuk terciptanya gairah kerja;
a. PNS tidak memiliki semangat untuk mening-katkan prestasi kerja;
b. PNS tidak menunjukkan keinginan yang inofatif dan responsive.
10. TIDAK
DIPAHAMINYA PERATURAN
DISIPLIN PNS
a. Kurangnya Sosialisasi;b. Sering terjadinya mutasi
pengelola kepegawaian;c. Terbatasnya buku
peraturan disiplin / literature tentang disiplin
a. Pejabat / PNS tidak mengerti isi peraturan disiplin;
b. PNS melanggar per-aturan disiplin.
@. Tris Production 2005 /terjadinya pelanggaran By. Sumat, Sh
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
No Mengatur Tujuan Tindakan
1 2 3 41 Latar belakang
Perlu adanya peraturan disiplin PNS yang sesuai dengan keadaan (Mencabut PP.11 th 1952 ttg hukuman jabatan )
Terpeliharanya tata tertib agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
Meninjau dan menyempurnakan PP. 11 th 1952
Menetapkan PP. 30 th 1980
Mencabut PP. 11 th 1952
2 Pengertian peraturan disiplin Supaya ada kesamaan pemahaman
Membuat definisi (Ps. 1. huruf a )
3 Pengertian pelanggaran disiplin Supaya diketahui jenis perbuatan apa yang me -langgar peraturan disiplin.
Membuat definisi (Ps. 1. huruf b )
4 Pengertian hukuman disiplin Supaya PNS tahu : Kenapa mereka di -hukum
Membuat definisi (Ps. 1. huruf c )
5 Pengertian Pejabat yang berwenang menghukum dan atasan Pejabat ybs.
Agar jelas kewenangannya
Membuat definisi (Ps. 1. huruf d dan e )
6 Pengertian perintah kedinasan Supaya jelas kewena –ngannya
Membuat definisi (Ps. 1. huruf f )
7 Pengertian peraturan kedinasan
Supaya jelas aturan yang digunakan sebagai pedoman tugas
Membuat difinisi (Ps. 1. huruf g )
8 Kewajiban, larangan dan sanksi
Kewajiban dijalankan, dan larangan dihindari.
Sanksi dijatuhkan bila kewajiban tidak dijalankan & larangan dilanggar
9 Pelanggaran disiplin bentuk : Ucapan Tulisan PerbuatanYang melanggar Peraturan
disiplin .
Supaya PNS : Bicara, menulis,
berbuat yang baik dan benar sesuai kewajiban dan larangan
Melanggar :a. Ditindak PP.30
th 1980.b. Hukuman
pidana.
10 Tingkat hukuman disiplin :a. Ringanb. Sedangc. Berat
a. PNS mengerti bahwa hukuman disiplin setim -pal dengan perbuatan
b. Bersifat mendidik
Memberi sanksi PNS sesuai dengan pelang -garan yang dilakukan.
11 Jenis- jenis hukuman disiplin PNS memahami :a. Hukuman disiplin
setim -pal dengan perbuatan
b. Adanya peningkatan hu -kuman disiplin
c. Hukuman disiplin me -rugikan
d. PNS jangan melanggar peraturan disiplin
a. Sosialisasi peraturan disiplin
b. Waskatc. Keteladanand. Kesejahteraane. Tindakan
tegas (adil & bijaksana)
12 Pejabat yang berwenang menghukum
a. Kepastian kewenangan
b. Sesuai dengan tingkatan: a. PNS nyab. Jenis hukuman
disip linnya
a. Memerinci dan me -nentukan secara pasti Pejabatnya
b. Mengatur delegasi wewenang
13 Pemeriksaan ;a. Lisan , tertulisb. Tertutupc. Boleh ada saksi
a. Azas praduga tak bersalah
b. Mengetahui tingkat pe -langgarannya
c. Menjamin objektivitas penjatuhan hukuman
d. Mengetahui pasal yang dilanggar
a. Membentuk tim pelanggaran disiplin
b. Tim bekerja obyektif
c. Ada kesungguhan un-tuk menangani kasus tersebut
d. Pejabat yang ber -wenang menghukum dapat memerintahkan bawahannya untuk me laksanakan Pemerik -saan
Penyampaian hukuman disiplin a.Lisan, langsung b.Teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis
14 Penjatuhan hukuman disiplina. Setimpal b. Jelas pasal yang dilanggarc. Beberapa pelanggaran
hanya (satu) hukuman disiplin
d. Melanggar lagi ( Sama ) hukuman disiplin di tingkatkan
Menjamin kepastiaan hukum dan rasa keadilan
a. Pejabat yang ber –wenang menghukum dan pengelola kepe-gawaian memahami prosedurnya (BIN-TEK)
b. Semua PNS mema-hami peraturan disip- lin Pegawai Negeri Sipil (SOSIALISASI )
15
Sedang Dengan
keputusan Berat Penyampaian hukuman
disiplin secara tertutup
a. Sambil memberi nasehat
b. Ada dokumen tertulis
c. Terlihat Pejabat yang berwenang menghukum.
a. Disaksikan atasannya
b. Ada bukti penerimaan yang bersangkutan
c. Disampaikan diruang-an tertutup
Karena hukuman disiplin bersifat rahasia supaya tidak diketahui orang lain
PDH TAPS
PTDH BAPEK
Keberatan hukuman disiplin a. Hukuman disiplin ringan
tidak dapat mengajukan keberatan
b. Hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan;
Kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum 14 hari terhitung mulai tanggal menerima surat keputusan hukuman disiplin tertulismuat alasan
c. Hukuman disiplin dengan keputusan :
PresidenPimpinan instansi tidak dapat diajukan keberatan kecuali :
Pejabat penerima keberatan meneruskan dalam waktu 3 hari
Pejabat ybw meng-hukum wajib me-nanggapi
Pejabat ybw meng-hukum menyampai-kan kepada atasan
- Secara tertulis - 3 hari kerja Atasan Pejabat ybw menghukum memutuskan 1bulan Dapat didengarkan keterangan pihak yang terkait Hukuman disiplin dapat diperkuat / dirubah dengan surat keputusan dan tidak dapat diajukan ke-beratan lagi. Keputusan BAPEK dapat banding ke PT.TUN.JKT dan Kasasi ke MA.
a. PNS ybs dapat melakukan pembelaan
b. Atasan Pejabat ybs menghukum dapat mengoreksi keputusan Hukuman Disiplin bawahannya
c. Terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan.
16
IV/a Kebawah
17 Berlakunya Hukuman Disiplin
a. Ringan, saat disampaikan;
b. Sedang dan Berat : Tidak ada
keberatan hari ke 15 TMT ybs menerima, kecuali bebas jabatan.
Ada keberatan berlaku sejak tanggal keputusan keberatan kecuali bebas jabatan.
c. Bebas jabatan berlaku TMT tanggal ditetapkan.
d. PNS ybs tidak hadir, berlaku hari ke 30 TMT yang ditentukan untuk penyampaian
a. ada kepastian waktu PNS menjalani Hukuman Disiplin
b. agar PNS ada kesempatan mengajukan ke beratan;
c. Pimpinan instansi dapat mengambil langkah se-lanjutnya.
a. Pemanggilan ybs harus diperhitung-kan dengan cermat;
a. Memperhitungkan jarak dan waktu bila PNS ybs jauh.
18 BAPEK a. Memutus keberatan PNS
golongan ruang IV/b kebawah berupa Hukuman Disiplin :
- PDH TAPS- PTDH
b. Pertimbangan kepada Presiden golongan ruang IV/b keatas
- PDH TAPS - PTDH - Bebas Jabatan
Eselon I
a. Meneliti keputusan Pe-jabat ybw menghukum.
b. Supaya mendapatkan ke -pastian hukum dan rasa keadilan.
a. Menentukan organisasi BAPEK
b. Menunjuk Ketua, Sekretaris dan Ang-gota;
c. Membentuk Sek-retariat;
d. Menerima usul;
e. Meneliti dan meru-muskan RISALAH;
f. Melaksanakan Pra -sidang dan Sidang BAPEK;
g. Mengambil kepu-tusan dan menyiap-kan pertimbangan;
h. Menghadapi Gu-gatan di PT.TUN.
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIANPEGAWAI NEGERI SIPIL
(PP. 10/1983 jo PP. 45/1990)
NO MENGATUR MAKSUD DAN TUJUAN TINDAKAN
1 2 3 41. Latar belakang
ditetapkannya PP. 10 Tahun1983 jo PP. 45 Tahun 1990.
PNS menjadi contoh bawahan-nya, menjadi teladan masya-rakat dalam membina rumah tangga.
Mengatur ijin perka-winan dan perceraian PNS.
2. Perkawinan pertama dan perkawinan bagi PNS duda / janda.
a. Tertib administrasi;b. Mengetahui susunan
keluarganya;c. Menentukan tunjangan
ke-luarga.
PNS yang bersangkutan wajib memberitahukan perkawinannya tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinannya.
3. Perceraian PNS. a. Mengetahui alasan perce-raian;
b. Memberikan nasehat - nasehat;
c. Mendamaikan;d. Menunda perceraian;e. Menunjukkan
ketentuan – ketentuannya.
Wajib memperoleh ijin / surat kete-rangan;
Permintaan tertulis;
Memuat alasan - alasan;
Menolak/memberi ijin.
4. PNS Pria yang ingin menikah lagi.
a. Mengetahui alasannya untuk menikah lagi;
b. Memberi nasehat;c. Memberi jalan keluar;d. Menunjukkan
ketentuan ketentuannya.
Wajib memperoleh ijin;
Permintaan tertulis;
Memuat alasan – alasan;
Menolak/memberikan ijin.
5. PNS Wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.
a. Menjaga kehormatan dan martabat yang bersang-kutan;
b. Mencegah PNS wanita tsb terlilit persoalan keluarga sehingga mengganggu ke-damaian.
Tidak memberikan ijin;
Melanggar diberhen-tikan tidak dengan hormat.
6. Pemberian penghasilan man-tan isteri dan anak.
Agar terjamin kelangsung-an kehidupan isteri dan anak - anak PNS yang bersangkutan.
a. Perceraian karena suami :- Isteri 1/3, anak 1/3;- Tidak ada anak isteri ½;
b. Menolak pembayaran gaji, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.
Menentukan wajib ada ijin dari Presiden.
a. Menjadi contoh dan teladan bagi Pegawai di lingkungan masing-masing;
b. Menjadi contoh dan teladan bagi rakyat di Daerahnya.
1. Pimpinan LPND;2. Pimpinan LTTN/LTN;3. Gubernur BI;4. Ka. Perwakilan RI di
LN;5. Gubernur Daerah.
8.
Melarang; Menguhukum
PNS yang bersangkut-an dengan pem-berhentian deng-an hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
a. PNS menjadi teladan yang baik;
b. Menghindari perjinahan se-panjang masa;
c. Melindungi hak dan mar-tabat anak yang dilahirkan.
PNS yang melakukan hidup bersama.
7.
Ijin perceraian / beristeri lebih dari satu bagi PNS :
Menentukan wajib ada ijin dari Presiden.
Menjadi contoh dan teladan bagi PNS di lingkungannya.
a. Pimpinan Bank Milik Dae-rah;
b. Pimpinan BUMD.
11.
Menentukan wajib ada ijin dari Presiden.
Menjadi contoh dan teladan bagi PNS di lingkungannya.
a. Pimpinan Bank Milik Negara (bukan Gubernur BI);
b. Pimpinan BUMN.
10.
Menentukan wajib ada ijin dari Menteri Dalam Negeri.
a. Menjadi contoh dan teladan PNS di lingkungannya;
b. Menjadi contoh dan teladan bagi rakyat daerahnya.
a. Bupati;b. Walikota.
9. Ijin beristeri lebih dari satu bagi PNS :
Ijin Perceraian / beristeri lebih dari satu PNS :
Ijin Perceraian / beristeri lebih dari satu PNS :