JAKWAS PKPT - Kementerian PUPR

TA. 2020

JAKWASPKPT

Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Pengawasan Lainnya

Keputusan Inspektur JenderalRevisi PKPT Nomor: 39.1/KPTS/IJ/2020

Tanggal 22 Oktober 2020

REVISI

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERALNOMOR: 39.1/KPTS/IJ/2020

TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 06/KPTS/IJ/2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASANDAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa Inspektorat Jenderal telah menetapkanKebijakan Pengawasan dan Program KerjaPengawasan Tahunan melalui Keputusan InspekturJenderal Nomor 06/KPTS/IJ/2020 TentangKebijakan Pengawasan dan Program KerjaPengawasan Tahunan Inspektorat JenderalKementerian Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun 2020;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dandengan ditetapkannya Rencana StrategisKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat 2020-2024, perlu dilakukan perubahan atasKebijakan Pengawasan dan Program KerjaPengawasan Tahunan Inspektorat JenderalKementerian Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan lnspektur Jenderal TentangPerubahan Atas Keputusan Inspektur JenderalNomor 06/KPTS/IJ/2020 Tentang KebijakanPengawasan dan Program Kerja PengawasanTahunan Inspektorat Jenderal KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 TentangSistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang PedomanUmum Pengawasan Intern di Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1875);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 09/PRT/M/2018 TentangPenyelenggaraan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah di Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 20/PRT/M/2018 TentangPenyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia2018 Nomor 1121);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Pengawasan Berbasis Risiko (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor1796);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 473);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang RencanaStrategis Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat 2020-2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

Memperhatikan : 1. Piagam Audit Intern lnspektorat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, tanggal 2 Januari 2016;

2. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor06/KPTS/IJ/2020 Tentang Kebijakan Pengawasandan Program Kerja Pengawasan Tahunan InspektoratJenderal Kementerian Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERALNOMOR 06/KPTS/IJ/2020 TENTANG KEBIJAKANPENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASANTAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN2020.

LAMPIRAN IKEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERALNOMOR: 39.1/KPTS/IJ/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTURJENDERAL NOMOR 06/KPTS/IJ/2020 TENTANGKEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAMKERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS)INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyebutkan unit Kerja BaruInspektorat VI, dan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana StrategisKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 padabulan September 2020, serta dengan kondisi adanya wabah pandemi COVID-19yang mempengaruhi seluruh sektor, maka diperlukan revisi KebijakanPengawasan dan tahun 2020 sesuai dengan kondisi dan kebijakan pemerintah.

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR disebutkan bahwa InspektoratJenderal mendukung sasaran strategis (SS) Kementerian Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat yaitu Meningkatnya Kualitas Tata KelolaKementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja SasaranStrategis (IKSS) yang didukung Inspektorat Jenderal berupa Persentase KualitasPengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur. IKSS tersebut akanmenjadi ukuran dalam mengukur kinerja Inspektorat Jenderal selama 5 (lima)tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal mengemban tugas sebagaiaparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggungjawab langsungterhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakanpengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasanlainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai qualityassurance/penjamin kualitas dan sebagai advisory services/layanan konsultasi.

Gambar 1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KementerianPUPR terhadap pelaksanaan tugas di Kementerian PUPR adalah:

1. Mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern,tata kelola dan reformasi birokrasi;

2. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memberikankeyakinan bahwa setiap Unit Organisasi telah melaksanakan tugas danfungsinya masing-masing untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalamRencana Strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola internal secaraberkesinambungan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsiInspektorat Jenderal.

Jakwas disusun untuk menentukan arah, fokus, dan pilihan prioritas daripimpinan atas program dan kegiatan di Kementerian PUPR yang akan diawasi danmengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR,sedangkan tujuan disusunnya Jakwas adalah untuk mewujudkan:

1. Pengawasan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan terhadap programdan kegiatan di Kementerian PUPR;

2. Optimalisasi peran Inspektorat Jenderal dalam menciptakan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah di Kementerian PUPR, penerapan pengendalian internal diKementerian PUPR memiliki 3 (tiga) lapis pengendalian yang mengacu kepadakonsep/model tiga lini IIA yaitu:

1. Unit Operasional sebagai First Line diharapkan telah dapat mengidentifikasirisiko di unit kerjanya untuk kemudian dilakukan analisa dan tindakpengendalian atas risiko tersebut atau yang disebut sebagai ManajemenRisiko (MR). Unit Pelaksana atau Satuan Kerja harus menerapkan kebijakanMR tersebut sebagai bentuk pengendalian internal di unit kerjanya.

2. Unit Kepatuhan Internal sebagai Second Line bertanggungjawab dalammelakukan pemantauan dan pengawasan atas implementasi pengendalianinternal di tingkat unit kerja.

Inspektorat Jenderal melakukanreviu dan evaluasi terhadap

perencanaan, penganggaran danpelaksanaan

Mendorong Eselon I memperbaikiperencanaan, penganggaran, dan

pelaksanaan anggaran

Inspektorat Jenderal melakukanaudit berbasis risiko atas

pelaksanaan danpertanggungjawaban anggaran

Mendorong Eselon I memantau danmengarahkan tindak lanjut Satker

lainnya agar temuan tidak berulang

Advisory Services/ layanankonsultasi

Mendukung bahwa kegiatan yangsedang dan akan dilakukan benar-

benar efisien dan ekonomis

Quality Assurance/ jaminankualitas

Menjamin kegiatan yang sudahdilakukan bermanfaat (efektif) dan

akuntabel

3. Inspektorat Jenderal sebagai Third Line bertugas untuk melakukan reviu danevaluasi terhadap MR yang telah disusun beserta implementasinya sertamemastikan bahwa satuan kerja dan unit organisasi telah menjalankantanggungjawab sesuai dengan perannya.

Skor Maturitas SPIP Kementerian PUPR pada tahun 2018 berdasarkan hasilpenilaian oleh BPKP sebesar 3,052 dengan level 3 (terdefinisi), namun sesuaidengan hasil penilaian BPKP terdapat rekomendasi bahwa harus disusun daftarrisiko, peta risiko, rencana tindak pengendalian untuk semua kegiatan yangmenjadi tugas pokok dan fungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana atauSatuan Kerja belum seluruhnya menyusun Manajemen Risiko (MR) di unitkerjanya sehingga pengendalian internal belum dilakukan secara optimal. Hal iniberdampak pada Inspektorat Jenderal sebagai third line yang belum sepenuhnyamelaksanakan perencanaan Audit Berbasis Risiko (ABR).

ABR sangat erat kaitannya dengan MR, karena ditujukan untuk mengujiefektivitas MR organisasi dalam mengelola risikonya bukan terhadap risiko ataudampak dari risiko. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam penyusunan Jakwasdan PKPT TA 2020, Inspektorat Jenderal menggunakan PertimbanganMananjemen Unit Organisasi dalam menetapkan kebijakan pengawasan danFaktor Risiko dalam menentukan auditi pada saat penyusunan PKPT.

Pada penyusunan Jakwas dan PKPT tahun 2020, pertimbangan yang digunakanantara lain:

1. Pertimbangan Manajemen

Pertimbangan Manajemen didapat dari Survey kepada Unit Organisasi dalambentuk Formulir yang diberikan ke masing-masing Unit Organisasi sebagaiberikut:

No Kegiatan

SkalaKebutuhan

untukdilakukan

pengawasan (I)

Skala Prioritas

untukdilakukan

pengawasan(P)

(I) (P)

Nilai

(l) *(P)

Prioritas Keterangan

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Program 1

2 Program 2

dst

Selain itu perwakilan Unit Organisasi juga dilibatkan pada saat Rakorwaspenyusunan Jakwas dan PKPT untuk memberikan masukan tentang risikomasing-masing kegiatan pada unit organisasi.

2. Faktor Risiko

Faktor risiko yang digunakan, berupa Besaran Pagu 2020 Jumlah paket pekerjaan Realisasi Anggaran dan Kegiatan 2019 Tahun Terakhir Pelaksanaan Audit Itjen Tahun Terakhir Pelaksanaan Audit BPK RI Tindak Lanjut Terhadap temuan BPK RI dan Itjen

Jumlah pengaduan yang terbukti Prosentase Nilai temuan BPK TA 2018 dibandingkan dengan pagu Satker Jumlah paket PN/PSN Jumlah revisi anggaran di Tahun 2019

3. Pertimbangan Auditor

Pertimbangan auditor masih digunakan untuk dapat memfasilitasi hal-halyang belum tercakup dalam pertimbangan manajemen dan faktor risiko.

B. ISU STRATEGIS

Jakwas yang akan ditetapkan didasarkan atas isu strategis terkini terkaitpengawasan dan pengendalian di Kementerian PUPR, yaitu sebagai berikut:

1. Isu Strategis Internal pada Kementerian PUPR, antara lain:

a. Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Inspektorat JenderalKementerian PUPR, yaitu akan dibentuknya Inspektorat BidangInvestigasi dan Unit Kepatuhan Internal (UKI);

b. Kementerian PUPR mengemban tugas untuk mewujudkan ProyekStrategis Nasional infrastruktur bidang PUPR serta kegiatan DirektifPresiden.

c. lntegritas, kompetensi, dan jumlah SDM Kementerian PUPR yang belumsebanding dengan peningkatan tugas dan peningkatan anggaranKementerian PUPR, sehingga masih memerlukan pengawasan yangmaksimal;

d. Implementasi SPIP dan penyusunan manajemen risiko belumdilaksanakan secara optimal pada Kementerian PUPR;

e. Pendampingan dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belumsecara optimal memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan sertapengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara menyeluruh;

f. Hasil pengawasan belum secara optimal memberikan nilai tambah bagiOrganisasi dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnyadigunakan dalam pengambilan keputusan strategis;

g. Melaksanakan dan mengawasi Refocussing Anggaran untuk PenangananCovid-19 di lingkungan PUPR serta kegiatan pengendalian danpencegahan COVID-19 di Internal Kementerian PUPR.

2. lsu Strategis Eksternal Kementerian PUPR, antara lain:

a. Opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR mengalami penurunan dariWajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian Tahun2018;

b. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian PUPRuntuk mencapai Road Map RB Tahun 2020-2024. Nilai ReformasiBirokrasi Kementerian PUPR turun dari 75,77 menjadi 73,42 pada Tahun2018;

c. Kegiatan pengawasan menuju pemanfaatan Teknologi Informasi sesuairevolusi industri jilid 4.0 (Making Indonesia 4.0);

d. Adanya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastrukturbidang PUPR, mulai dari tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia,Pelaksanaan, hingga Pengawasan, mengindikasikan masih rendahnyapemahaman masyarakat atau kurangnya komunikasi;

e. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Narasi RPJMN IV Tahun 2020-2024,diantaranya menyebutkan:1) Pembangunan budaya dan karakter bangsa yang memiliki

mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukumdan aturan, tekun dan gigih.

2) Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur akandidasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah;

3) Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses olehsemua masyarakat.

f. Sesuai dengan PP 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan ProgramPemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakankeuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19( dan/atau Menghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan SertaPenyelamatan Ekonomi Nasional pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa“Aparat Pengawasan Internal Pemerintah padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasanintern sesuai kewenangannya dan pengawasan intern terhadappelaksanaan Program PEN dalam kerangka pertanggungjawaban Menteriselaku Bendahara Umum Negara.

C. JAKWAS TAHUN 2020

Penyusunan Perubahan Jakwas lnspektorat Jenderal Kementerian PUPRberdasarkan isu strategis terkini, berbasis prioritas dan juga resiko denganmengutamakan kegiatan preventif tanpa meninggalkan kuratif sesuai denganParadigma baru dalam pengawasan yaitu APIP sebagai Quality Assurance danAdvisory Management, yang menghasilkan empat fokus pengawasan, yaitu:

1. Pengawalan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR;2. Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);

dan4. Pengawasan Refocussing Anggaran untuk Penanganan Covid-19.

Masing-masing fokus pengawasan tersebut memiliki arah pengawasan dan temapengawasan sebagai berikut:

1. Fokus 1 : Pengawalan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

ArahPengawasan Tema Pengawasan

Pengawasan atastata kelola

kegiatan ProyekStrategis

Nasional BidangPUPR

a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, meliputi pengawasanpada:1) Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi;2) Pembangunan Bendungan; dan3) Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai/Sungai;

b. Direktorat Jenderal Bina Marga, meliputi pengawasan pada:1) Pembangunan Jembatan; dan2) Pembangunan jalan baru dan preservasi jalan;


c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi pengawasan pada:1) Kegiatan Pengembangan Permukiman;2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Pengembangan Air Minum (SPAM);3) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Sanitasi

Lingkungan; dan4) Kegiatan Pengembangan Penataan Bangunan Lingkungan

(PBL);

d. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, meliputipengawasan pada:1) Kegiatan Pembangunan Rumah Susun;2) Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus;3) Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya; dan4) Kegiatan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil;

serta

e. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PekerjaanUmum dan Perumahan, meliputi pengawasan pada PolaPembiayaan Perumahan dan Penyaluran BantuanPembiayaan Perumahan.

Pengawasan atasKegiatanDirektif

a. Pengawasan dalam rangka pengawalan PembangunanRehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, PrasaranaPerguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, danSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

b. Pengawasan dalam rangka Pengawalan penanggulanganbencana.

Pengawasan atasdukungan

manajemen padapembangunaninfrastruktur

PUPR

a. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputipengawasan pada kegiatan perencanaan pengembanganinfrastruktur wilayah;

b. Sekretariat Jenderal, meliputi pengawasan pada:1) Penyelenggaraan Insfrastruktur Daerah Bidang PUPR; dan2) Pekerjaan Strategis Bidang PUPR;

c. Inspektorat Jenderal, meliputi pengawasan pada kepatuhandalam administrasi dan tata kelola dalam pelaksanaanpengawasan internal;

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputipengawasan pada kegiatan pengembangan dan penilaiankompetensi SDM Kementerian PUPR; serta

e. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, meliputi pengawasanpada:1) Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;

dan2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

2. Fokus 2 : Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)


Perencanaandan

PenatausahaanBarang MilikNegara (BMN)

a. Pengawasan dalam rangka penyusunan Rencana KebutuhanBarang Milik Negara (RKBMN);

b. Pengawasan dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Negara(BMN);

c. Revaluasi BMN; dand. Pemanfaatan BMN.

3. Fokus 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(good governance)


PenyelenggaraanSPIP di

KementerianPUPR

Pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan SPIP di UnitOrganisasi dan Kementerian, melalui:a. Evaluasi penyelenggaraan SPIP;b. Mendorong tersusunnya Manajemen Risiko di Kementerian

PUPR sampai dengan Unit Kerja; danc. Mendorong pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada

Unit Organisasi dan Balai/UPT.

PeningkatanTransparansi

danAkuntabilitaspengelolaanKinerja danKeuangan

KementerianPUPR

a. Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatantransparansi dan akuntabilitas kinerja, anggaran, dankeuangan Unit Organisasi dan Kementerian;

b. Mendorong proses Reformasi Birokrasi;c. Mendorong proses Zona Integritas;d. Pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa;e. Pengawasan terhadap Penerimaan Pajak atas Belanja

Pemerintah dan PNBP; danf. Pengawasan terhadap BA BUN pada Kementerian PUPR;g. Pengawasan Proses likuidasi Unit Kerja pada ex. Balitbang.

PeningkatanKualitas

Pengendaliandan Pengawasan

KementerianPUPR

a. Dukungan penguatan pengawasan dan pencapaian tata kelolayang baik dengan peningkatan SDM, perbaikan organisasiserta pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkankualitas pengendalian dan pengawasan melalui ContinuousAudit Continuous Monitoring (CACM);

b. Pengembangan konsep sistem informasi pengawasan dalamrangka mendukung, mempercepat, meningkatkan kualitias,dan membantu proses pengambilan keputusan dalampelaksanaan proses bisnis di Inspektorat JenderalKementerian PUPR; dan

c. Pelaksanaan Audit Investigasi.

4. Fokus 4 : Pengawalan Refocussing Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Dalam rangka menekan laju inflasi akibat adanya pandemi Covid-19,Pemerintah RI memberikan instruksi agar kepada seluruhKementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan refocussing agaranggaran direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19.

Kegiatan yang direfokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untukprogram penanggulangan Covid-19, antara lain seperti perjalanan dinas dankegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat.

Dari hasil realokasi tersebut, anggaran akan lebih difokuskan kepadabeberapa K/L terkait teknis penanggulangan Covid-19 dan K/L Lainnya(untuk sarana dan prasarana terkait penganggulangan Covid-19, jaringpengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi). Atas realisasipenggunaan anggaran tersebut, perlu dilakukan pengawasan ataskesesuaian, pemenuhan prinsip 3E dan administrasinya.

D. PENUTUP

Revisi Jakwas dilakukan terkait pandemi Covid-19, penetapan RenstraKementerian PUPR 2020-2024 dan perubahan struktur organisasi KementerianPUPR. Revisi Jakwas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2020 akandigunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat JenderalKementerian PUPR pada Tahun 2020.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. WIDIARTO, Sp.1NIP. 196009281988111001

LAMPIRAN IIKEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERALNOMOR: 39.1/KPTS/IJ/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTURJENDERAL NOMOR 06/KPTS/IJ/2020 TENTANGKEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJAPENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) yang telah ditetapkan perludijabarkan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah Perubahan PKPTTahun 2020 berupa realisasi kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakansampai dengan September 2020 serta rencana kegiatan pengawasan yangakan dilaksanakan sampai akhir tahun 2020 meliputi kegiatan audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain sebagaiacuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi InspektoratJenderal Kementerian PUPR.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2020bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern diLingkungan Kementerian PUPR;

2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruhpenugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindihpemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Jenderal KementerianPUPR 2020 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatanpengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis;

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaankeuangan negara.

Perubahan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ditujukan untukmenyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal Kementerian PUPR(Pandemi Covid-19) dan perubahan lingkungan internal Inspektorat Jenderal(perubahan organisasi), sehingga pengawasan yang dilaksanakan selarasdengan kebutuhan pengawasan intern di Kementerian PUPR.

C. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secaramemadai, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR memiliki kewenangan dantanggung jawab:

1. Kewenangan

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungandengan pelaksanaan fungsi audit intern;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat padaSatuan Kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;

c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Menteridan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;

d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;

e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal KementerianPUPR serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuanaudit intern;

g. Melakukan pengawalan, bimbingan teknis, konsultansi ataspelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian danpengawasan kepada orang perseorangan dan/atau unit kerja diKementerian;

h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yangdiperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternalInspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam rangka pelaksanaanfungsi audit intern.

2. Tanggung Jawab

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkanprofesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitashasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yangberlaku;

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yangberbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dansasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaansumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi danmemutakhirkan data semua unit kerja yang merupakan lingkuppengawasan (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya, sehinggadapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;

d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;

e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan pelaksanaanpengawasan intern kepada Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.

BAB IISTRUKTUR ORGANISASI DAN OBJEK PENGAWASAN

A. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal terdiri dari 7 unit eselonII sebagai berikut.

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakanpelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkunganInspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan;b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;c. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik;d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatpada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Inspektorat I terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; danb. Kelompok Jabatan Fungsional.

InspektoratJenderal

SekretariatItjen

Bagian Program,Perencanaan dan

Keuangan

Bagian Pemantauandan Evaluasi Tindak

Lanjut HasilPengawasan

Bagian Hukum,Kepatuhan Intern,dan Komunikasi

Publik

BagianKepegawaian dan

Umum

JAFUNG

InspektoratI

TU Inspektorat I

JAFUNG

InspektoratII

TU Inspektorat II

JAFUNG

InspektoratIII

TU Inspektorat III

JAFUNG

InspektoratIV

TU Inspektorat IV

JAFUNG

InspektoratV

TU Inspektorat V

JAFUNG

InspektoratVI

TU Inspektorat VI

JAFUNG

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatpada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Inspektorat II terdiri atas:


4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatpada Direktorat Jenderal Bina Marga. Inspektorat III terdiri atas:


5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatpada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan DirektoratJenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.Inspektorat IV terdiri atas:


6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatpada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, danBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Inspektorat V terdiri atas:


7. Inspektorat VI

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadappenyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyatmelalui audit investigasi, penelitian, dan pengembangan pengawasanintern. Inspektorat VI terdiri atas:


Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dikelompokanberdasarkan golongan dan sertifikasinya adalah sebagai berikut.

NO UNIT KERJAGOLONGAN

JUMLAHIV III II I

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL 40 198 41 2 281

Inspektur Jenderal 1 - - - 11. Sekretariat Inspektorat Jenderal 5 43 30 2 80

Sekretaris Inspektorat Jenderal 1 - - - 1a. Bagian Program, Perencanaan dan

Keuangan 1 11 8 - 20b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 6 6 - 13c. Bagian Hukum, Kepatuhan Intern

dan Komunikasi Publik - 10 4 - 14d. Bagian Kepegawaian dan Umum 2 16 12 2 32

2. Inspektorat I 7 28 3 - 38Inspektur I 1 - - - 1a. Auditor Utama 1 - - - 1b. Auditor Madya 5 - - - 5c. Auditor Muda - 13 - - 13d. Auditor Pertama - 6 - - 6Kasubbag TU - 1 - - 1e. Subbagian TU - 8 3 - 11Jumlah Auditor 36

3. Inspektorat II 6 30 1 - 37Inspektur II 1 - - - 1a. Auditor Utama 1 - - - 1b. Auditor Madya 3 - - 3c. Auditor Muda - 11 - - 11d. Auditor Pertama - 4 - - 4Kasubbag TU 1 - - - 1e. Subbagian TU - 15 1 - 16Jumlah Auditor 35

4. Inspektorat III 5 29 2 - 36Inspektur III 1 - - - 1a. Auditor Utama 1 - - - 1b. Auditor Madya 3 - - - 3c. Auditor Muda - 12 - - 12d. Auditor Pertama - 4 - - 4e. Auditor Penyelia - - - - -Kasubbag TU - 1 - - 1f. Subbagian TU - 12 2 - 14Jumlah Auditor 34

5. Inspektorat IV 6 29 1 - 36Inspektur IV 1 - - - 1a. Auditor Utama 1 - - - 1b. Auditor Madya 4 - - - 4

NO UNIT KERJAGOLONGAN

JUMLAHIV III II I

c. Auditor Muda - 14 - - 14d. Auditor Pertama - 2 - - 2Kasubbag TU - 1 - - 1e. Subbagian TU - 12 1 - 13Jumlah Auditor 34

6. Inspektorat V 8 27 1 - 36Inspektur V 1 - - - 1a. Auditor Madya 6 - - - 6b. Auditor Muda - 7 - - 7c. Auditor Penyelia - 1 - - 1d. Auditor Pertama 1 5 - - 6Kasubbag TU - 1 - - 1d. Subbagian TU - 13 1 - 14Jumlah Auditor 35

7. Inspektorat VI 2 12 3 - 17Inspektur VI 1 - - - 1a. Auditor Madya 1 - - - 1b. Auditor Muda - 5 - - 5c. Auditor Pertama - 3 - - 3Kasubbag TU - - - - -d. Subbagian TU - 4 3 - 7Jumlah Auditor 16

B. PEGAWAI PENUNJANG / HONORER - - 46 - 46

JUMLAH 40 198 87 2 327

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA)Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-033.02.1.622187/2019 Tanggal 5Desember 2019, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaransebesar Rp111.744.238.000,- (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus EmpatPuluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terbagimenjadi 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA PAGU(Rp Ribu)

03 Program Pengawasan Dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

111.744.238

2391 Layanan Teknis dan Administratif BidangPengawasan

88.018.488

PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA PAGU(Rp Ribu)

2392 Pelaksanaan Pengawasan PenyelenggaraanPembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat I

4.099.781

2393 Pelaksanaan Pengawasan PenyelenggaraanPembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat II

4.025.241

2394 Pelaksanaan Pengawasan PenyelenggaraanPembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat III

4.333.130

2395 Pelaksanaan Pengawasan PenyelenggaraanPembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat IV

4.333.330

2396 Pelaksanaan Pengawasan PenyelenggaraanPembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat V

6.934.268

TOTAL 111.744.238

Oleh karena organisasi Inspektorat VI baru terbentuk pada bulan Juni 2020,maka anggaran Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan PembangunanInfrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat VI dianggarkan dalam kegiatanLayanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan dan PelaksanaanPengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR diInspektorat V.

B. OBJEK PENGAWASAN

Rekapitulasi audit universe Inspektorat Jenderal berdasarkan unitoerganisasi adalah sebagai berikut.

NO UNORPAGU (Rp Ribu) Jumlah

UnitKerjaRPM SBSN PHLN TOTAL

1 SETJEN 502.055.390 - - 502.055.390 11

2 ITJEN 111.744.238 - - 111.744.238 1

3 DITJEN SDA 23.874.471.363 2.013.192.954 3.300.867.925 29.188.532.242 210

4 DITJEN BM 21.275.856.679 5.598.148.712 3.371.871.902 30.245.877.293 201

5 DITJEN CK 12.281.801.890 - 4.466.323.277 16.748.125.167 89

6 DITJEN PR 6.466.041.678 - 1.451.619.236 7.917.660.914 42

7 DITJEN BK 657.006.738 - - 657.006.738 49

8 DITJEN PI 223.775.018 - 419.834.683 643.609.701 2

9 BPIW 175.177.709 - 39.570.926 214.748.635 5

NO UNORPAGU (Rp Ribu) Jumlah

UnitKerjaRPM SBSN PHLN TOTAL

10 BALITBANG 367.849.524 - - 367.849.524 17

11 BPSDM 462.974.512 - - 462.974.512 18

TOTAL 66.398.754.739 7.611.341.666 13.050.087.949 87.060.184.354 645

Keterangan: Unit Kerja dan Satuan Kerja di Badan Penelitian danPengembangan dalam Proses likuidasi ke Unit Organisasi laindi Kementerian PUPR (target selesai: akhir tahun 2020)

BAB IIIPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

A. PKPT 2020

PKPT Inspektorat Jenderal telah disusun pada awal tahun 2020 berdasarkanJakwas 2020 Inspektorat Jenderal. PKPT dijadikan pedoman pelaksanaantugas Inspektorat Jenderal selama periode I Tahun 2020, namun terdapatbeberapa kondisi yang terjadi pada tahun 2020 sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19

Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19, pada periode Marets.d. Agustus 2020 Pemerintah menghimbau untuk mengoptimalkanbekerja dari rumah dan sedapat mungkin tidak melakukan perjalanankeluar kota. Hal ini berdampak secara langsung terhadap kegiatanpengawasan Inspektorat Jenderal terutama pada Semester I TahunAnggaran 2020. Selanjutnya pengawasan dilaksanakan melalui polaWFH dan WFO serta seminimal mungkin melaksanakan perjalanan dinasluar kota.

2. Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PUPR

Perubahan struktur organisasi Kementerian PUPR sesuai Permen PUPRNomor 13 Tahun 2020 menyebabkan perubahan nomenklatur danjumlah auditi dalam tatanan audit universe sehingga diperlukanpenyesuaian terhadap objek pengawasan yang telah ditentukan padaPKPT 2020 sebelumnya.

3. Perubahan Kebijakan

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintahmengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan penganggaranpenanganan Covid-19 pada masing-masing Kementerian/Lembaganyadan memberikan relaksasi terhadap pelaksanaan kegiatan kontraktualsesuai yang dituangkan pada PMK Nomor 29/PMK.02/2020. Hal inimenyebabkan meningkatnya permintaan Reviu Usulan Revisi Anggaranterkait penanganan Covid-19, dan Reviu Administrasi Kontrak Multiyears(relaksasi paket kontraktual dari single year menjadi multi years).

Disamping itu juga terdapat peningkatan pelaksanaan pendampinganatas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kesehatan untukmenanggulangi Covid-19.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian PKPT 2020 sesuai dengan kondisitersebut di atas yang secara umum adalah sebagai berikut.

NO URAIAN PELAKSANAAN KETA. AUDIT1. Audit Tematik

a. PKAT I Probity Audit Mg ke-3 Februari s.dMg ke-1 Maret 2020

NO URAIAN PELAKSANAAN KETb. PKAT II: Realisasi

Pelaksanaan Anggaran Covid-19

Mg ke-4 Agustus s.dMg ke-3 September 2020

c. PKAT IV: Audit KinerjaKontrak Kritis

Mg ke-1 s.d ke-3 Desember2020

2. Penelitian Awal

Penelitian Awal terhadap suratPengaduan yang ditujukankepada Inspektur Jenderal

Sesuai pengaduan yangditerima

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu

a. Audit lanjutan PenelitianAwal

Sesuai hasil Penelitian Awal

b. Probity Audit Sesuai Permintaan

c. Audit Khusus Sesuai Permintaan

d. Audit PNBP dan Perpajakan Juni, September danNovember 2020

e. Audit Anggaran BUN November 2020

f. ADTT berdasarkan PerintahMenteri, Permintaan Dirjen,APH, Masyarakat

Sesuai Perintah /Permintaan

4. Audit Investigasi Sesuai hasil Litwal/ADTT/Perintah/ Permintaan

Dilaksanakanoleh

Inspektorat VI

B. REVIU1. Reviu Pengendalian Intern

Pelaporan Keuangan (PIPK)Mg ke-3 s.d

Mg ke-4 Januari 2020

2. Reviu Laporan Keuangan UnitOrganisasi PUPR TA 2019

Mg ke-2 s.dMg ke-4 Januari 2020

3. Reviu Laporan KeuanganKementerian PUPRTA 2019

Mg ke-1 Februari 2020

4. Reviu Laporan KeuanganPinjaman Luar Negeri (Loan)

Mg ke-2 s.dMg ke-3 Februari 2020

4. Reviu Laporan KinerjaKementerian PUPRTA 2019

Mg ke-2 s.dMg ke-3 Februari 2020

5. Reviu Pagu Indikatif RKA K/LUnit OrganisasiTA 2021

Mg ke-3 Juli s.dMg ke-1 Agustus 2020

6. Reviu Laporan Keuangan Sem ITA 2020

Mg ke-2 s.d Mg ke-4 Juli2020

7. Reviu Alokasi Anggaran RKA K/LUnit Organisasi TA 2021

Mg ke-2 s.dMg ke-4 Oktober 2020

8. Reviu RKBMN TA 2022 Mg ke-2 Oktober 2020

9. Reviu Usulan Dana TanggapDarurat/Penanganan Mendesak

Sesuai Permintaan

10. Reviu Usulan Revisi Anggaran Sesuai Permintaan

11. Reviu Perpanjangan MYC Sesuai Permintaan

12. Revaluasi BMN Sesuai Permintaan

13. Telaah Sejawat Internal Juli dan Desember

NO URAIAN PELAKSANAAN KETC. EVALUASI1. Evaluasi SAKIP Unit Organisasi

TA 2019 (Mandatory)Mg ke-1 s.d Mg ke-2

Februari 2020

2. Evaluasi Penyelenggaraan SPIPTA 2019 (Mandatory)

Mg ke-2 s.d Mg ke-3Agustus 2020

3. Evaluasi Penerapan ZI WBK danWBBM, serta WBS

Februari, April, Juni s.dNovember

D. PEMANTAUAN1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK-RISepanjang Tahun (rapat

monev per bulan)

2. Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

Sepanjang Tahun (rapatmonev per bulan)

3. Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Itjen


E. PENGAWASAN LAINNYA1. Pendampingan Revaluasi BMN Sesuai Permintaan

2. Pendampingan PenyelenggaraanSPIP

Sesuai Permintaan

3. Telaah Sejawat antar APIP Januari 2020

4. Pendampingan PengadaanBarang/Jasa InfrastrukturPenanggulangan Covid-19

Maret s.d Desember 2020

5. Pendambingan lelang dini Desember 2020

F. KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASANKEMENTERIAN PUPR

1. Klinik Konsultasi PBJ, BMN danTata Kelola Kegiatan

Sepanjang Tahun

2. Dukungan PelaksanaanReformasi Birokrasi


3. Pelayanan dan PendampinganHukum

Sesuai Permintaan

4. Pengembangan KapabilitasInspektorat Jenderal


5. Pengembangan ContinousAuditing & Continous Monitoring


6. Bimbingan Teknis PengembanganSDM

Mg ke-1 s.d 2 Mei dan Mg ke-3 s.d 4 Desember 2020

7. Keikutsertaan dalam Asosiasi(AAIPI):

Sepanjang Tahun

Dengan penjelasan secara detail sebagai berikut:

1. KEGIATAN MANDATORY DALAM RANGKA MENINGKATKANAKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DANPENGAWALAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

a. Reviu Anggaran, terdiri atas:

1) Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L)Dasar pelaksanaan Reviu RKA K/L adalah Peraturan MenteriKeuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang PetunjukPenyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian dijelaskan lebihdetail dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DanPenelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/LembagaDan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKAoleh Auditor Inspektorat Jenderal yang kompeten untukmemberikan keyakinan terbatas (Limited Assurance) denganmemastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaandan penganggaran, serta membuktikan bahwa RKA telah disusunberdasarkan Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran yang telahditetapkan oleh Menteri Keuangan, hasil kesepakatan pemerintahdengan DPR, standar biaya yang berlaku, dan kebijakanpemerintah lainnya. Hal ini dalam upaya membantu MenteriPUPR untuk menghasilkan RKA yang berkualitas.

a) Pelaksanaan di bulan Juli 2020 untuk Pagu Indikatif danbulan Oktober 2020 untuk Alokasi Anggaran.

b) Reviu RKA dapat dilaksanakan pada saat pagu indikatif danalokasi anggaran secara paralel bersamaan SekretariatJenderal c.q Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama LuarNegeri Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, sehinggapelaksanaan Reviu RKA dapat berjalan dengan efektif danefesien mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunanRKA pada setiap Unit Kerja. Berdasarkan hasil reviu, auditorberkewajiban menyampaikan kesalahan dan kelemahan yangditemui beserta rekomendasi perbaikannya denganmenampilkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) untukselanjutnya diserahkan kepada unit penyusun RKA untuksegera dilakukan perbaikan.

c) Reviu RKA K/L dilaksanakan pada masing-masing UnitOrganisasi dengan melakukan reviu secara sampling sampaidengan level Satuan Kerja melalui aplikasi e-budgeting;

d) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu RKA K/Ldikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-Vsesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

2) Reviu Atas Usulan Revisi AnggaranDasar pelaksanaan Reviu Usulan Revisi Anggaran adalahPeraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 TentangTata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 yang kemudian diubahdengan:

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/ 2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TahunAnggaran 2020;

c) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-8/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2020 yang Menjadi KewenanganDirektorat Jenderal Anggaran, Pembantu PenggunaAnggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Reviu usulan revisi anggaran dilaksanakan berdasarkan SuratPermohonan Reviu Usulan Revisi Anggaran yang disampaikankepada Inspektur Jenderal bersama dengan dokumenpendukungnya setelah ditelaah oleh Unit Kerja Perencanaan danPenganggaran pada Unit Organisasi. Inspektorat Jenderalmelakukan reviu atas usulan revisi anggaran dengan memeriksakelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sertakepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.

a) Waktu Pelaksanaan:

(1) Revisi Anggaran dengan batas akhir penerimaan diDirektorat Jenderal Anggaran, Kementerian KeuanganTanggal 30 Oktober 2020, diajukan oleh Pimpinan UnitOrganisasi terkait, diterima selambatnya akhir bulanSeptember 2020.

(2) Revisi Anggaran dengan batas akhir penerimaan diDirektorat Jenderal Anggaran, Kementerian KeuanganTanggal 18 Desember 2020 diajukan oleh Pimpinan UnitOrganisasi terkait, selambatnya akhir bulan November2019, diantaranya untuk:

• Pergeseran Anggaran untuk Belanja Pegawai,

• Pergeseran dari BA 999.08 (BA BUN PengelolaanBelanja Lainnya) ke BA K/L,

• Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP,Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri Terencana,Hibah Dalam Negeri Terencana, Pinjaman DalamNegeri, serta SBSN,

• Pembukaan blokir pinjaman/hibah baru,penyesuaian kurs penarikan pinjaman/hibah, RupiahMurni Perndamping Pinjaman Luar Negeri, danpemberian hibah kepada Pemerintah Asing/LembagaAsing,

• Kegiatan yang merupakan tindaklanjut hasil sidangkabinet yang ditetapkan setelah UU Perubahan atasUU APBN TA 2020,

• Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yangharus mendapatkan persetujuan dari Unit Eksternal

K/L seperti persetujuan DPR, Hasil Audit Eksternal,dan sejenisnya.

(3) Revisi Anggaran dengan batas akhir penerimaan diDirektorat Jenderal Anggaran, Kementerian KeuanganTanggal 28 Desember 2020, diajukan oleh Pimpinan UnitOrganisasi terkait selambatnya minggu pertama bulanDesember 2019, diantaranya untuk:

• Pelaksanaan Kegiatan yang memerlukan PersetujuanMenteri Keuangan atau mensyaratkan adanyaPeraturan Perundang-undangan di atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 TentangTata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 untukpencairan anggaran,

• Revisi DIPA K/L yang bersumber dari BA 999.08 (BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya),

• Pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan/atau

• Revisi dalam rangka pengesahan.

b) Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran dilakukan setelah suratusulan dari Pimpinan Unit Organisasi dan dokumen diterimasecara lengkap oleh Inspektorat Jenderal dengan masapelaksanaan disesuaikan dengan banyaknya Satuan Kerjayang direviu dengan waktu minimal pelaksanaan selama 3hari kerja.

c) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu atas usulan revisianggaran dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor padaInspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

3) Reviu Penggunaan Dana Tanggap DaruratReviu penggunaan dana tanggap darurat dilakukan sesuaidengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2017Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan DanaTanggap Darurat Akibat Bencana Atau Kegiatan MendesakKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR menyampaikan hasil reviukepada Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan tembusankepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR. Pengaturan ReviuPenggunaan Dana Tanggap Darurat sebagai berikut:

a) Diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, selambatnya9 hari kerja sejak kejadian bencana, atau sejak adanyaperintah dari Menteri PUPR, atau 5 hari sebelum masatanggap darurat berakhir.

b) Waktu Pelaksanaan Reviu selama 3 hari kerja dandilaksanakan setelah diterima surat usulan dari PimpinanUnit Organisasi dengan dokumen lengkap dan benar.

c) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu penggunaan danatanggap darurat dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor padaInspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

b. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Dasar pelaksanaan Reviu PIPK adalah Peraturan Menteri KeuanganNomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan PemerintahPusat. Reviu PIPK dilaksanakan dalam rangka memberikankeyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telahdiselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahyang memadai.

1) Reviu PIPK dilakukan satu kali bersamaan dengan reviu LaporanKeuangan Tahunan tingkat Kementerian.

2) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu PIPK dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

c. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Dasar pelaksanaan Reviu LK adalah Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.09.2015 Tentang Standard Reviu Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga. Reviu LK adalah penelaahan ataspenyelenggaran akuntansi dan penyajian Laporan KeuanganKementerian oleh APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinanterbatas bahwa pelaksanaan akuntasi telah diselenggarakanberdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangantelah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalamupaya membantu Menteri PUPR untuk menghasilkan LaporanKeuangan Kementerian yang berkualitas. Pengaturan dalam reviuLaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Reviu LK

a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi danpenyajian LK;

b) Melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahandan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang dalampenyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalampenyajian LK.

c) Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalandan keabsahan informasi LK, serta pengakuan, pengukurandan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada MenteriPUPR.

2) Ruang Lingkup Reviu LK meliputi penelaahan ataspenyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Kementerian PUPRtermasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumensumber yang diperlukan pada tingkat UAPPA/B-E1 dan UAPA/B.

Ruang Lingkup Reviu tidak mencakup pengujian catatanakuntansi dan dokumen sumber serta pengujian atas responpermintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatuaudit.

3) Waktu Pelaksanaan Reviu LK

a) Reviu dilaksanakan secara pararel yaitu bersamaanpelaksanaan penyusunan LK Kementerian Semesteran danTahunan serta tidak menunggu setelah tersusunnya LKKementerian PUPR.

b) Periode Reviu LK

• Tahunan 2019 (bulan Februari 2020);

• Semester I 2020 (bulan Juli 2020).

4) Kertas Kerja Reviu LK merupakan pertanggungjawaban dandokumentasi pelaksanaan reviu LK Kementerian yang harusdisusun oleh setiap Tim reviu, yang paling tidak berisi sebagaiberikut:

a) Pihak yang melakukan reviu (Inspektorat Jenderal);

b) Tingkatkan unit akuntansi obyek reviu (UAPPA-E1 atauUAPA);

c) Aktifitas penyelenggara akuntansi dan komponen LKKementerian (LRA, Neraca, CaLK) obyek reviu;

d) Kertas Kerja Reviu (KKR) juga memuat simpulan sertakomentar Tim reviu, serta dilakukan reviu atas KKR secaraberjenjang menurut peran untuk menjamin kualitas hasilReviu LK.

5) Pelaporan Reviu LK

a) Pelaporan hasil LK disajikan dalam bentuk Catatan HasilReviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan HasilReviu (LHR).

b) LHR ditandatangani oleh seluruh tim dengan melampirkanCHR dan LHR yang ditujukan kepada Pengendali Mutu palinglambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Reviu LK.

c) Sebagai pengendali mutu Reviu LK bertugas:

(1) Membuat kompilasi LHR seluruh Tim Reviu LK;

(2) Menyampaikan Kompilasi LHR kepada Inspektur Jenderaldisertai dengan Lampiran Surat Hasil Reviu kepadaPimpinan Unit Organisasi terkait;

(3) Menyiapkan Pernyataan telah direviu yangditandatangani oleh Inspektur Jenderal sebagai lampiranLK tingkat Kementerian yang menyatakan bahwa;

• Reviu telah dilakukan atas LK K/L berupa LRA, LO,LPE, Neraca, dan CaLK untuk periode yang berakhirpada tanggal pelaporan keuangan;

• Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar ReviuLaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

• Semua informasi yang dimuat dalam laporankeuangan adalah penyajian manajemen KementerianNegara/Lembaga;

• Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinanterbatas mengenai akurasi, keandalan, dankeabsahan informasi LK K/L serta pengakuan,pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai denganSAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;

• Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkandengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuanuntuk menyatakan pendapat atas laporan keuangansecara keseluruhan;

• Simpulan reviu apakah LK K/L telah/belum disajikansesuai dengan SAP; dan

• Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yangmenguraikan perbaikan material dalampenyelenggaraan akuntansi dan atau koreksipenyajian LK K/L yang belum atau belum selesaidilakukan oleh unit akuntansi.

6) Pemantauan Tindak Lanjut LHR Reviu LK dilaksanakan olehmasing-masing obyek reviu selama 7 (tujuh) hari kerja setelahLHR diterima. Pemantauan LHR dilakukan oleh Pengendali Mutupelaksanaan reviu LK. Apabila LHR belum ditanggapi hinggabatas waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan tegurantertulis kepada obyek reviu dengan tembusan Pimpinan UnitOrganisasi terkait.

7) Prosedur Pelaksanaan Reviu

a) Reviu LK dilakukan dengan mempertimbangkan:

(1) Permasalahan Hasil Temuan BPK-RI yang lalu besertatindak lanjutnya;

(2) Materialitas pada Unit Akuntansi yang mempunyai saldoakun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yangrelatif besar;

(3) Kepatuhan penyampaian dan kualitas LK terhadapketentuan yang berlaku;

(4) Potensi kesalahan LK berdasarkan koordinasi denganUAPPA/B-E1.

b) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu Laporan Keuangandikoordinasi oleh:

(1) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V untukLaporan Keuangan UAPPA-E1 sesuai denganwilayah/bidang kerjanya;

(2) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V untuk LaporanKeuangan UAPA.

d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2022

Dasar pelaksanaan Reviu RKBMN adalah Peraturan MenteriKeuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang PerencanaanKebutuhan BMN. Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunandokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan olehauditor APIP K/L yang kompeten untuk memberi keyakinan terbatas(limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai denganketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

1) Tujuan Reviu RKBMN

a) membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifattahunan;

b) memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMNdengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepadaMenteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkanRKBMN yang berkualitas.

2) Sasaran Reviu

Dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun olehPengguna Barang telah disusun sesuai dengan Renstra K/L,kelengkapan data pendukung, serta kepatuhan terhadappenerapan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN a.l SBSK,kondisi barang, status barang.

3) Waktu Reviu disepakati bersama Pengguna Barang (setelahpenelitian oleh Pengguna Barang) dan sebelum batas waktuPengguna Barang menyampaikan RKBMN ke Pengelola Barang.Pengguna Barang menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMNtingkat Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambatminggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.Pada PKPT tahun ini sebagai berikut:

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU

1. Penyampaian RKBMN TingkatUAPPB Eselon I ke UAPB

Minggu Ke 4 Agustus2020

2. Penelaahan RKBMN tingkatUAPB

Minggu ke 1 s.d 3September 2020

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU

3. Penyampaian RKBMN TingkatUAPB ke APIP

Minggu ke 4 September2020

4. Pelaksanaan Reviu RKBMNUAPB oleh APIP

Minggu ke-4 Septembers.d Minggu ke-1Oktober 2020

4) Reviu RKBMN dilakukan oleh Tim Reviu setelah RKBMNdilakukan penelitian oleh Biro PBMN Sekretariat JenderalKementerian PUPR.

5) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu Laporan Keuangandikoordinasi oleh:

a) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V untuk RKBMNmasing-masing Unit Organisasi sesuai denganwilayah/bidang kerjanya;

b) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V untuk RKBMNKementerian.

e. Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan reviu dalam halpermohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidakdisertai dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak,dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, selambatnya 2bulan sebelum berakhirnya izin kontrak tahun jamak.

2) Waktu Pelaksanaan Reviu revisi anggaran selama 3 hari kerja dandilaksanakan setelah diterima surat usulan dari Pimpinan UnitOrganisasi dengan dokumen lengkap dan benar.

3) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu perpanjangan kontraktahun jamak dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor padaInspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

f. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Kementerian PUPR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah, Reviu atas Laporan Kinerja (LKIP) adalahpenelaahan atas LKIP untuk memastikan bahwa LKIP KementerianPUPR telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat danberkualitas.

1) Pelaksanaan pada bulan Februari 2020;

2) Waktu Pelaksanaan reviu LKIP dilaksanakan secara paraleldengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian. LaporanKinerja yang ditandatangani pimpinan Instansi Pemerintah harusdisertai pernyataan telah di-reviu untuk disampaikan kepadaKemen PANRB dan dijadwalkan pada bulan Februari 2020.

3) Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a) Reviu dilakukan atas LKIP tingkat Kementerian PUPR;

b) Reviu dilakukan terhadap metode pengumpulandata/informasi untuk menguji keandalan dan akurasi dataterhadap informasi kinerja;

c) Reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antartingkat di dalam instansi pemerintah.

4) Pelaksanaan Reviu berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor20/PRT/M/2018.

5) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Reviu LKIP KementerianPUPR dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada InspektoratV.

g. Evaluasi Implementasi SAKIP

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusunLaporan Kinerja di setiap tahunnya, Selanjutnya untuk mengetahuisejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligusuntuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah,maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi inidiharapkan juga mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinyasesuai Perjanjian Kerja.

1) Pelaksanaan pada bulan Agustus 2020;

2) Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasiadalah:

a) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

b) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasikinerja;

c) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

d) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yangbersangkutan.

3) Setelah melaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atasimplementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi(KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusunberdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta sertaanalisis yang didokumentasikan dalam KKE.

4) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan evaluasi implementasiSAKIP dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada InspektoratI-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

2. PENGAWASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAANBARANG/JASA DI KEMENTERIAN PUPR

a. Audit Kinerja terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalahaudit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yangterdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas,serta ketaatan pada peraturan.

1) Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengansumber daya (input), baik dari sisi pengadaannya maupunpemanfaatannya.

2) Aspek efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasilyang diperoleh (output). Aspek efisiensi berkaitan dengan aspekekonomis karena untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidakcukup jika melihat output-nya saja, tetapi harus dikaitkandengan sumber daya (input) yang digunakan untuk menghasilkanoutput tersebut.

3) Efektivitas adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkatpemanfaatan output dalam mencapai tujuan/sasaran yangditetapkan. Instansi pemerintah dinilai efektif apabila output yangdihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran yang ditetapkan.Dengan kata lain, menilai aspek efektivitas pada audit kinerjaberarti menilai outcome dari output dalam pencapaiantujuan/sasaran yang ditetapkan.

Pengaturan terkait Audit Kinerja adalah sebagai berikut:

1) Apabila dibutuhkan tenaga teknis di bidang tertentu pada saatpelaksanaan audit, maka dapat mengikutsertakan tenaga dariluar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR atau konsultan yangahli dibidangnya.

2) Dalam proses Audit Kinerja dilakukan Pemantauanpenyelenggaraan SPIP dan juga evaluasi kepatuhan perpajakanbendaharawan.

3) Kriteria Penetapan Pelaksanaan Audit

a) Hari Audit (HA)

(1) Penetapan HA ditetapkan berdasarkan Jenis Audit,Jumlah Obrik, Kompleksitas Audit. Sesuai dengan SuratEdaran Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor08/SE/IJ/2017, pengaturan HA Audit Kinerja sebagaiberikut:

Perencanaan dilaksanakan di Jakarta selama 4(empat) hari kerja.

Pelaksanaan Audit selama 14 (empat belas) harikalender untuk 2 auditi, dan 18 (delapan belas) harikalender untuk 3 auditi.

Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

o 3 (tiga) hari kerja setelah kembali daripelaksanaan audit draft laporan diserahkan kePengendali Mutu.

o 3 (tiga) hari kerja di Pengendali Mutu.

o 3 (tiga) hari kerja di Sekretaris InspektoratJenderal.

o 2 (dua) hari kerja di Inspektur Jenderal.

(2) Waktu penugasan Penanggungjawab dilaksanakan dalamrentang waktu Surat Perintah Tugas (SPT) daripelaksanaan audit;

b) Tim Audit

(1) Susunan Tim Audit terdiri dari:

Pengendali Mutu: Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektur/ Auditor Utama

Pengendali Teknis: Auditor Utama/Auditor Madya

Ketua Tim: Auditor Muda/Auditor Madya

Anggota: Auditor Pertama/Auditor Muda

(2) Dasar penyusunan Tim dengan mempertimbangkan:

Kompetensi dan kapabilitas;

Pengalaman sebagai Auditor;

Ruang lingkup Audit;

Keseimbangan Tim;

Risiko Auditi;

Jarak dan lokasi Auditi.

(3) Penugasan Auditor dalam pelaksanaan audit merupakankewenangan Inspektur Jenderal.

4) Kendali Mutu Audit dilaksanakan sesuai dengan Surat EdaranInspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor 08/SE/IJ/2017Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat JenderalKementerian PUPR.

5) Pelaksanaan kegiatan audit sesuai dengan bidang kerja masing-masing, yaitu:

a) Audit Kinerja bidang Sumber Daya Air dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat I;

b) Audit Kinerja bidang Bina Marga dikoordinasi oleh Inspekturdan Auditor pada Inspektorat II;

c) Audit Kinerja bidang Cipta Karya dikoordinasi oleh Inspekturdan Auditor pada Inspektorat III;

d) Audit Kinerja bidang Pembiayaan Insfrastruktur danPenyediaan Perumahan dikoordinasi oleh Inspektur danAuditor pada Inspektorat IV;

e) Audit Kinerja bidang Sekretariat Jenderal, InspektoratJenderal, Bina Konstruksi, BPIW, BPSDM, BPJT, danBPPSPAM dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor padaInspektorat V.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) merupakan audit selainaudit kinerja, meliputi:

1) Audit Perpajakan Bendaharawan

a) Dasar pelaksanaan audit perpajakan bendaharawan adalahUU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara BukanPajak dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 TentangPeningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas BelanjaPemerintahan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b) Pelaksanaan kegiatan audit kepatuhan perpajakanbendaharawan dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor padaInspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.

2) Audit PNBP

a) Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018Tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atasBelanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak,APIP wajib melaksanakan audit PNBP sedangkan PengawasanPenerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dilaksanakanpada saat audit menyeluruh yang dilaksanakan oleh seluruhInspektorat.

b) Pelaksanaan kegiatan Audit PNBP dikoordinasi oleh Inspekturdan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

3) Verifikasi dalam rangka Pembayaran Tunggakan

a) Dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Pimpinan UnitOrganisasi terkait, selambatnya akhir bulan Mei 2020.

b) Alokasi Waktu Verifikasi (dari persiapan sampai denganpelaporan) selama 5 hari kerja minimal atau sesuai denganPKA dan alokasi waktu kebutuhan yang disetujui olehpengendali mutu.

c) Pelaksanaan kegiatan verifikasi dikoordinasi oleh Inspekturdan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

4) Pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi daftar hitam

a) Dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Pimpinan UnitOrganisasi dengan data yang lengkap, dan ditindaklanjutipaling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatanditerima.

b) Alokasi Waktu selama 5 hari kerja (persiapan sampai denganpelaporan) atau sesuai dengan PKA dan alokasi waktukebutuhan yang disetujui oleh pengendali mutu.

c) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

5) Probity Audit

a) Probity Audit merupakan bagian dari audit pengadaan barangjasa yang direncanakan pada bulan Februari 2020 dan/ataupada awal tahun selama proses pemilihan penyedia jasa;

b) Objek pemeriksaan probity audit adalah Balai PelaksanaPemilihan Jasa Konstruksi berserta Satuan Kerja pelaksanakegiatan pada provinsi terpilih.

c) Pelaksanaan kegiatan probity audit dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat V, namunpelaksanaannya melibatkan auditor dari Inspektorat I-IV yangdiperbantukan.

6) ADTT Lainnya sesuai dengan perintah pimpinan maupunberdasarkan pengajuan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait,dengan menyertakan informasi pengendalian intern yang telahdilaksanakan di tingkat Unit Kerja dan Unit Organisasi, dalamrangka:

• Penelitian Awal terhadap dugaan/indikasi terjadinyapenyimpangan,

• Audit atas Pengelolaan Barang Milik Negara;

• Audit Pengadaan Barang dan Jasa;

• Audit kegiatan pengarusutamaan gender;

• Verifikasi Tunggakan Pembayaran;

• Verifikasi TLHP BPK-RI; dan

• Pelaksanaan kegiatan ADTT Lainnya dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

7) Audit Khusus/Investigatif, merupakan audit yang bersifat khususterhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaanwewenang pada auditi (unit kerja atau pegawai) yangpelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan

masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasireguler yang sedang atau telah dilakukan, permintaan tertulisdari unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR serta hasil audityang menjadi perhatian pimpinan Kementerian PUPR. AuditInvestigatif dilaksanakan oleh Inspektorat VI.

3. PENGAWASAN LAINNYA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

a. Telaah Sejawat Antar Inspektorat

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat secarasilang terhadap Inspektorat lain yang telah ditunjuk, gunamendapatkan keyakinan bahwa kegiatan pengawasan yangdilaksanakan sesuai dengan ketentuan, norma standar audit(meliputi penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengawasan).

Tujuan telaah sejawat adalah memberikan rekomendasipenyempurnaan pelaksanaan pengawasan, sehingga kualitaspengawasan sesuai dengan standar audit Aparatur Pengawas InternPemerintah dan pedoman kendali mutu Inspektorat Jenderal.Mekanisme Telaah Sejawat adalah sebagai berikut:

1) Dokumen yang akan ditelaah yaitu:

a) Laporan Hasil Audit;

b) Kertas Kerja Audit;

c) Formulir Kendali Mutu Audit (KMA);

d) Dokumen Pendukung lainnya yang diperlukan

2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen tahunterakhir dari periode telaah sejawat;

3) Telaah sejawat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1(satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan, dan bersifat non-resiprocal;

4) Inspektorat yang melakukan penelaahan dapat menetapkankomposisi anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalammelaksanakan penelaahan;

5) Telaah sejawat dilaksanakan oleh Tim Inspektorat yangberkompeten dan ditugaskan oleh Inspektur Jenderal;

6) Waktu pelaksanaan telaah sejawat adalah paling lama 5 (lima)hari kerja;

7) Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan FormTelaah Sejawat pada Pedoman Telaah Sejawat AAIPI;

8) Simpulan hasil telaah sejawat berupa penyataan meliputi sangatbaik/ baik/ cukup baik/ kurang baik, yang digunakan sebagaidasar pemberian rekomendasi.

b. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP)

1) Dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalahPeraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 Tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan SPIP. Tujuan evaluasi penyelenggaraanSPIP adalah sebagai berikut:

a) menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancanganmaupun operasional penyelenggaraan SPIP;

b) memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalampemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataanmengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikankeyakinan kepada stakeholder lain bahwa penyelenggaraanSPIP telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yangdiharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien,pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturanperundangundangan;

c) memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansimenyangkut perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yangakan datang.

2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lainnya dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya.

c. Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas PengawasanKementerian PUPR, antara lain:

1) Evaluasi Penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK), Whistleblowing System (WBS), Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM)

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Evaluasi WBK, WBS, danWBBM dikoordinasi oleh Bagian Hukum, Kepatuhan Internal danKomunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal KementerianPUPR.

2) Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internalmaupun Eksternal

a) Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal(Inspektorat Jenderal)

Pelaksanaan penuntasan dilakukan oleh KoordinatorWilayah/Bidang terkait dan Tim Audit melalui Ketua Timbersangkutan. Koordinator Wilayah/Bidang menentukanstatus temuan yang telah diselesaikan oleh auditi yangdilengkapi dokumen pendukung selanjutnya disampaikankepada Tim Audit terkait untuk direviu kembali. Pemantauanmenggunakan aplikasi e-PTLHP

b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

Koordinasi Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan TL HasilAudit Eksternal dilakukan oleh Bagian Pemantauan danEvaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, SekretariatInspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Laporandisampaikan kepada Inspektur Jenderal dengan tembusankepada masing-masing Inspektorat.

3) Pendampingan atas pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil auditeksternal

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi olehInspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai denganwilayah/bidang kerjanya berdasarkan Surat PermohonanPimpinan Unit Organisasi.

4) Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)Pengawasan Bidang PUPR

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh BagianHukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, SekretariatInspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

5) Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bidang PUPR;

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh BagianKepegawaian dan Umum, Sekretariat Inspektorat JenderalKementerian PUPR.

6) Pemberian Pendampingan dan Konsultansi Pengadaan Barangdan Jasa pemerintah melalui Klinik Konsultasi

a) Pendampingan dilakukan sesuai permintaan dari PimpinanUnit Organisasi.

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi olehBagian Program, Perencanaan dan Keuangan, SekretariatInspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

b) Klinik Konsultasi merupakan layanan consulting yangdiberikan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kepadaSatuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR dan forumtukar pendapat dengan Inspektorat Provinsi dalam bidangPUPR. Pemberian layanan klinik konsultasi dilakukan dengantatap muka antara satuan kerja dan/atau auditor InspektoratProvinsi dengan auditor yang telah ditunjuk sebagai SatuanTugas Klinik Konsultasi.

7) Kegiatan Lainnya, antara lain:

a) Capacity Building dan Peningkatan Kapabilitas APIP;

b) Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan;

c) Pelayanan dan Pendampingan Hukum;

d) Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan SOP PengawasanIntern;

e) Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Pengawasan;

f) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

g) Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan.

B. MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN KEGIATANPENGAWASAN DAN PENGAWASAN TIDAK TERPROGRAM

1. Usulan disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal setelahPenetapan PKPT 2020 dan dilengkapi alasan yang jelas dan dapatdipertanggungjawabkan.

2. Apabila terjadi perubahan/koreksi/perbaikan (perubahan anggaran,penggantian personil tim audit/penambahan auditi atau lokasi auditfisik) Inspektorat Jenderal segera menyampaikan kembali usulanperubahan yang dilengkapi justifikasi yang jelas secara tertulis kepadaSekretaris Inspektorat Jenderal, dan tembusan diterima oleh BagianPerencanaan, Bagian Analisa Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit sertaBagian Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan.

3. Pelaksanaan Audit Khusus dan/atau Audit Investigatif dapatdilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dengan bukti-buktipermulaan yang cukup dan harus mendapatkan persetujuan dariInspektur Jenderal.

4. Perpanjangan waktu audit dapat dilakukan dengan mengajukan usulansecara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya Surat Perintah Tugas (SPT).Usulan dilengkapi dengan justifikasi yang jelas, berupa laporansementara hasil audit dan data dukung lainnya. Waktu pelaksanaanperpanjangan audit harus berkelanjutan (tidak terputus) dengan auditsebelumnya.

5. Audit Lanjutan untuk pendalaman terhadap Audit Kinerja/ADTT yangtelah dilakukan sebelumnya, pelaksanaannya harus mendapatpersetujuan Inspektur Jenderal. Usulan dilengkapi dengan justifikasiyang jelas, berupa laporan sementara hasil audit dan data dukunglainnya.

C. JADWAL PELAKSANAAN PKPT

Jadwal Pelaksanaan PKPT Tahun 2020 untuk masing-masing kegiatanpengawasan dapat dilihat pada rincian lampiran.

D. RINCIAN KEGIATAN PKPT TAHUN 2020

Rincian kegiatan PKPT Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh masing-masingInspektorat berupa:

1. Nama Kegiatan Pengawasan;

2. Nama Objek Pemeriksaan;

3. Tingkat Risiko;

4. Alokasi Hari;

5. Jadwal Pelaksanaan;

6. Nama Tim,

7. besaran anggaran yang dibutuhkan; dan

8. Jumlah laporan yang dihasilkan

dapat dilihat secara lengkap pada tabel lampiran.

`

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AUDIT 2.156.555 47A PKAT II (Anggaran Covid-19) Agustus 4 September 3 1.200.000 24 Tim Gabungan It I-IV

1 Tim 1: Pusat 4 Tim Gabungan It I-IV1 Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tinggi 3 Drs. Praptomo Widodo, MM Pengendali Mutu2 Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Tinggi 16 Drs. Hasron Pengendali Teknis3 Sekretariat BPIW Tinggi 16 Indah Dewi Ariani, ST, MT Ketua4 Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Tinggi 16 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota

16 Astrid Herawati, S.ST Anggota16 Muzamil Rahman, S,Tr Anggota

2 Tim 2: Maluku 4 Tim Gabungan It I-IV1 BWS Maluku Tinggi 3 Ir. Fauzi Idris, ME / Inspektur I Pengendali Mutu2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Tinggi 18 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Pengendali Teknis3 Balai Prasarama Permukiman Wilayah Maluku Tinggi 18 Meri Gustian, ST, MT Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Maluku Tinggi 18 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Anggota

18 Kutsiah, ST Anggota18 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota

3 Tim 3: Aceh 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN Aceh Tinggi 3 Ir. Fauzi Idris, ME / Inspektur I Pengendali Mutu2 BWS Sumatera I Tinggi 18 Krisudiyati, SE, M.Si Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Tinggi 18 Fajar Indrawan, SH Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Tinggi 18 Novira Haryanti, SE, MT Anggota

18 Gustri Anggaraini R. ST, MPSDA Anggota18 Reza Viola Purba, SE Anggota

4 Tim 4 : Sulawesi Utara 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN Sulut Tinggi 3 Ir. Fauzi Idris, ME / Inspektur I Pengendali Mutu2 BWS Sulawesi I Tinggi 18 Joko Murtyantono, SE, M.Ak Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut Tinggi 18 Rigano Marulitua, S.Kom Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Sulut Tinggi 18 Dedy Tahan Saputro, ST Anggota

18 Deanty Putri Maritsa, ST Anggota18 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota

5 Tim 5 : NTB 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN NTB Tinggi 3 Nikmatullah, ST, MT Pengendali Mutu2 BWS Nusa Tenggara I Tinggi 18 Rikson, ST, MT, QIA Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB Tinggi 18 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan NTB Tinggi 18 Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE Anggota

18 Utami Budi Wardani, SE Anggota18 Sitti Mukhtia Ulfah, SE Anggota

6 Tim 6 : Lampung 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN Lampung Tinggi 3 Ir. Fauzi Idris, ME / Inspektur I Pengendali Mutu2 BBWS Mesuji Sekampung Tinggi 18 Sumardi, SE,M.Si Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Tinggi 18 Januar Taufik, ST, MT Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Lampung Tinggi 18 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota

18 Ariestina Nurlita Putri, SE, M.Si Anggota18 Erin Y Sinaga, SE Anggota

Unit yang Melaksanakan

1

USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG SDA

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Jabatan Biaya (Rp.000) LHA

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


C AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU 956.555 23AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 Tim Auditor Daltu 100.000 2

10 Oktober 4 Oktober 4 Dalnis10 Katim30 Anggota

AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 Tim Auditor Daltu 10.000 1SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 10 Dalnis

10 Katim30 Anggota

Januari Desember 846.555 20258 Tim Auditor Daltu479 Dalnis487 Katim

1320 Anggota

REVIU 547.234 461 REVIU LAPORAN KEUANGAN Februari 2 Februari 4 300.000 2

Semester II 2019 250.000 1MEDAN, SUMATERA UTARA 15-Jan-20 18-Jan-20Reviu LK Smt II 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 64.845 23/SPT/Ij/2020

4 Sumardi, SE, M.Si Dalnis4 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Katim4 Erin Y Sinaga, SE Anggota4 Algadita Fatmala Rasmitha Sari, SH Anggota4 Yolania Sari, SE, ME Anggota4 Rullyta Sari, SE Anggota4 Afrida Syahputri Rahman Nasution, A.Md.Ak Anggota4 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota

DENPASAR, BALI 22-Jan-20 25-Jan-20Reviu LK Smt II 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 82.476 23/SPT/Ij/2020


BEKASI, JAWA BARAT 29-Jan-20 01-Feb-20Reviu LK Smt II 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 62.868 23/SPT/Ij/2020


ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dariPimpinan, Audit BMN)

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


Semester I 2020 Juli Juli 50.000 12 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu5 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis5 Rinto Tristiadi, Ak Katim5 Novira Haryanti, SE, MT Anggota5 Fajar Indrawan, SH Anggota5 Ariestina Nurlita Putri, SE, M.Si Anggota5 Erin Y Sinaga, SE Anggota5 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota5 Reza Viola Purba, SE Anggota5 Astrid Herawati, S.S.T Anggota

2 REVIU RKAKL 75.000 2Pagu Anggaran Juli Juli 1

6 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu6 Joko Murtyantono, SE, M.Ak. Dalnis6 Dedy Tahan Saputro, ST Katim6 Ati Yuliati, SAP Anggota6 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota6 Rigano Marulitua, S.Kom Anggota6 Januar Taufik, ST, MT Anggota6 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Anggota6 Kutsiah, ST Anggota6 Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak Anggota6 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA Anggota

Alokasi Anggaran Oktober Oktober - 13 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu5 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis5 Fajar Indrawan, SH Katim5 Ati Yuliati, SAP Anggota5 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Anggota5 Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak Anggota5 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA Anggota5 Reza Viola Purba, SE Anggota5 Astrid Herawati, S.S.T Anggota

3 REVIU RKBMN 50.000 2Reviu Revisi RKBMN 3 Mei Mei Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 1

5 Dwi Saponingrum Junaedi ,ST, M.Sc, M.Eng., QIA Dalnis5 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Katim5 Danang Indrapraja, SE Anggota5 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota

Reviu RKBMN 2022 5 Oktober Oktober Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 15 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis5 Rinto Tristiadi, Ak Katim5 Ariestina Nurlita Putri, SE, M.Si Anggota5 Erin Y Sinaga, SE Anggota5 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA Anggota5 Muzamil Rahman, S.Tr. Anggota5 Astrid Herawati, S.S.T Anggota

Korwil Kalimantan &Pusat

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


4 REVIU LAINNYA 97.234 15Reviu Lainnya 112 Januari Desember

87 Tim Auditor Daltu127 Dalnis131 Katim347 Anggota

5 REVIU REVISI ANGGARAN 25.000 25Reviu Revisi Anggaran 65 Januari Desember 25.000

35 Tim Auditor Daltu55 Dalnis65 Katim220 Anggota

EVALUASI 235.585 3EVALUASI SAKIP ESELON I (1 TIM) Juni 25 Juli 2 72.500 1

3 Ir. Fauzi Idris, ME Daltu7 Sumardi, SE, M.Si Dalnis7 Meri Gustian, ST, MT Katim7 Rigano Marulitua, S.Kom Anggota7 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota7 Fajar Indrawan, SH Anggota7 Erin Y Sinaga, SE Anggota7 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota7

EVALUASI MATURITAS SPIP September 2 September 3 80.085 13 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu5 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis5 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Katim5 Rika Fortuni Gusli, ST Anggota5 Dhiny Diyah Pradipta, SE Anggota5 Kintoko Aribowo, ST Anggota5 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Anggota5 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Anggota5 Desi Andriani, ST, MT Anggota5 Aditya, SE, M.Ak Anggota5 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota5 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Anggota

EVALUASI LAINNYA Januari Desember Tim Auditor Daltu 83.000 15 Dalnis5 Katim

10 Anggota

PEMANTAUAN 441.069 4PEMANTAUAN LAINNYA Januari Desember 441.069 4

2 Tim Auditor Daltu5 Dalnis5 Katim

10 Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


PENGAWASAN LAINNYA 719.338 4

PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADA PAKET SELEKSI DINI TA 2021 Desember Desember 300.000 2

a Tim 1 3 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuBP2JK Wilayah Lampung 6 Krisudiyati, SE, M.Si DalnisBP2JK Wilayah Jawa Barat 6 Januar Taufik, ST, MT KatimBP2JK Wilayah Sumatera Selatan 6 Rigano Marulitua, S.Kom AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Utara 6 Pupu Pujiarianti, ST, MA AnggotaBP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota

6 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota6 Tita Melan Maheksa, A.Md.Ak Anggota

b Tim 2 3 Ir. Fauzi Idris, ME DaltuBP2JK Wilayah Kalimantan Tengah 6 Sumardi, SE, M.Si DalnisBP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Fajar Indrawan, SH KatimBP2JK Wilayah Papua Barat 6 Novira Haryanti, SE, MT AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Selatan 6 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT AnggotaBP2JK Wilayah Sumatera Utara 6 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA AnggotaBP2JK Wilayah Jawa Barat 6 Kutsiah, ST Anggota

6 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota

PENGAWASAN LAINNYA Januari Desember 419.338 211 Tim Auditor Daltu20 Dalnis20 Katim145 Anggota

`

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AUDIT 2.354.740 38A PKAT II (Anggaran Covid-19) Agustus 4 September 3 1.566.379 201 Tim 1 : Pusat 4

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Tinggi 3 Dra. Endah Herawaty, MM Pengendali Mutu Tim Gabungan It I-IV2 Direktorat Jembatan Tinggi 9 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Pengendali Teknis3 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tinggi 16 Dina Septyana, ST, MPSDA Ketua4 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tinggi 16 Yesi Agustina, SE Anggota

16 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota16 Rullyta Sari, SE Anggota

2 Tim 2: Banten 41 BPJN Banten Tinggi 3 Dra. Endah Herawaty, MM Pengendali Mutu Tim Gabungan It I-IV2 BBWS Cidanau, Ciujung, Cidurian Tinggi 4 Rikson, ST, MT, QIA Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Tinggi 18 Frans Pratama, ST, M.Sc Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Banten Tinggi 18 Paini, S.Sos, M.A Anggota

18 Yudhistira Adi Nugroho, ST Anggota18 Danang Indrapraja, SE Anggota

3 Tim 3 : Kalimantan Timur 41 BBPJN Kaltim Tinggi 3 Nikmatullah, ST, MT Pengendali Mutu Tim Gabungan It I-IV2 BWS Kalimantan III Tinggi 5 Rikson, ST, MT, QIA Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim Tinggi 18 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST, MT Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Kaltim Tinggi 18 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Anggota

18 Talitha Puspa Melati, ST Anggota18 Harian Sabta, S.ST Anggota

4 Tim 4 : Jawa Tengah 41 BBPJN Jateng Tinggi 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Pengendali Mutu Tim Gabungan It I-IV2 BBWS Pemali Juana Tinggi 4 Rikson, ST, MT, QIA Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jateng Tinggi 18 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Jateng Tinggi 18 Edi Yasmoro, SE Anggota

18 Uun Khoiriyah, SE Anggota

5 Tim 5 : Sulawesi Tengah 41 BPJN Sulteng Tinggi 3 Nikmatullah, ST, MT Pengendali Mutu Tim Gabungan It I-IV

2 BWS Sulawesi III Tinggi 9 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng Tinggi 18 I Made Parindra Wibawa, ST, M.Eng Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Sulteng Tinggi 18 Yusuf Arya Pratama, ST Anggota

18 Yolania Sari, SE, ME Anggota18 Khikmatun Nafi'ah, SE Anggota

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) 788.361 18AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 Tim Auditor Daltu 150.000 2


AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 Tim Auditor Daltu 10.000 110 Dalnis10 Katim30 Anggota

LHA Unit yang Melaksanakan

1

DRAFT USULAN PKPT TA 2020- INSPEKTORAT BIDANG BINA MARGA

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp.000)

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


Januari Desember 628.361 15149 Tim Auditor Daltu318 Dalnis400 Katim634 Anggota

REVIU 622.500 281 REVIU LK II 2019 321.900 2

REVIU LK ESELON I DITJEN BINA MARGA SEMESTER II TA 2019 Januari JanuariReviu LK Smt II 4 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu

12 Joko Murtyantono, SE, M.Ak. Dalnis12 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim12 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota12 Rosdiyanti, SE Anggota12 Pritta Ika Taurisah, SE.,Ak Anggota12 Dhiny Diyah Pradipta, SE Anggota12 Yusuf Hadli, SE Anggota12 Putri Meiarta Lubis, A.Md.Ak Anggota

REVIU LKESELON I DITJEN BINA MARGA SEMESTER I TA 2020Juli Juli 75.000 2

Reviu LK Smt I BA 033 3 Nikmatulloh, ST, MT Daltu7 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Dalnis7 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim7 Paini, S.Sos, M.A Anggota7 Danang Indrapraja, SE Anggota7 Yolania Sari, SE, ME Anggota7 Utami Budi Wardani, SE Anggota7 Rullyta Sari, SE Anggota7 Uun Khoiriyah, SE Anggota

Reviu LK Smt I BA 999.03 2 Nikmatulloh, ST, MT Daltu3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Dalnis3 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim3 Danang Indrapraja, SE Anggota3 Utami Budi Wardani, SE Anggota3 Yolania Sari, SE, ME Anggota3 Uun Khoiriyah, SE Anggota

2 REVIU RKAKL 105.000 2> PAGU INDIKATIF 60.000 1

6 Juli 3 Juli 4 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu6 Rikson, ST, MT, QIA Dalnis6 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST, MT Katim6 Tomy, ST Anggota6 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota6 Yesi Agustina, SE Anggota6 Dina Septyana, ST, MPSDA Anggota6 Rullyta Sari, SE Anggota6 Khikmatun Nafi'ah, SE Anggota6 Talitha Puspa Melati, ST Anggota6 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Anggota

ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaandari Pimpinan, Audit BMN)

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


> PAGU ALOKASI 12-Okt 16-Okt 85.500 13 Nikmatulloh, ST, MT Daltu5 Rikson, ST, MT, QIA Dalnis5 Frans Pratama, ST, M.Sc Katim5 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST, MT Anggota5 Tomy, ST Anggota5 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Anggota5 Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE Anggota5 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota5 Dina Septyana, ST, MPSDA Anggota5 Danang Indrapraja, SE Anggota5 Yudhistira Adi Nugroho, ST Anggota5 Rullyta Sari, SE Anggota5 Khikmatun Nafi'ah, SE Anggota5 Talitha Puspa Melati, ST Anggota5 Christina Eka Widiastuti, SE Anggota

3 REVIU RKBMN Oktober 1 Oktober 2 50.000 1Reviu RKBMN 2022 5 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu

5 Rikson, ST, MT, QIA Dalnis5 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Katim5 Paini, S.Sos, M.A Anggota5 Yesi Agustina, SE Anggota5 Utami Budi Wardani, SE Anggota5 Khanifah Wida Aristanti, SE Anggota5 Uun Khoiriyah, SE Anggota5 Sitti Mukhtia Ulfah, SE Anggota5 Yusuf Arya Pratama, ST Anggota5 Edi Yasmoro, SE Anggota

4 REVIU LAINNYA Januari Desember 57.600 8Reviu Lainnya 46 Tim Auditor Daltu

54 Dalnis55 Ketua Tim

141 Anggota Tim

5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember 13.000 13Reviu Revisi Anggaran 30 Tim Auditor Daltu

33 Dalnis54 Ketua Tim

136 Anggota Tim

EVALUASI 183.296 31 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2 60.000 1 Tim Inspektorat II

3 Nikmatullah Daltu5 Bambang Setiadi Dalnis5 Rigano Marulitua Katim5 Faizal Fahmi Anggota5 Dyah Kusumaning Putri Anggota5 Dian Ekowati Prabuningtyas, SH Anggota5 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota5 Widhie Arzy Restuanti, SE.Ak, MT Anggota5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.AK Anggota5 Henny Realita Purba, ST Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


2 Evaluasi Maturitas SPIP 3 September 2 September 3 65.000 15 Dra. Endah Herawaty Daltu5 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis5 Sudaryanto, SE, Ak Katim5 Herniasari, SE, MBA Anggota5 Indah Triana, SE, Ak Anggota5 Nur Aini Utami, SE, M.Ak Anggota5 Paini, S.Sos, M.A Anggota5 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST Anggota5 Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak Anggota5 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota5 Pritta Ika Taurisah, SE.,Ak Anggota5 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota

3 EVALUASI LAINNYA 3 Januari Desember Tim Auditor Daltu 58.296 15 Dalnis5 Katim5 Anggota5 Anggota

PEMANTAUAN 232.960 4PEMANTAUAN LAINNYA Januari Desember Tim Auditor 232.960 4

3 Daltu5 Dalnis5 Katim

10 Anggota

PENGAWASAN LAINNYA 631.745 5REVIU/PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADA PAKET SELEKSI DINI TA2021 Des 3 Des 4 300.000 4

a Tim 1 3 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu - 1BP2JK Wilayah NTB 6 Herman, SE DalnisBP2JK Wilayah Sulawesi Selatan 6 Tomy, ST KatimBP2JK Wilayah Jambi 6 Danang Indrapraja, SE AnggotaBP2JK Wilayah NTT 6 Harian Sabta, S.ST AnggotaBP2JK Wilayah Lampung 6 Sitti Mukhtia Ulfah, SE AnggotaBP2JK Wilayah Sumatera Utara 6 Yolania Sari, SE, ME Anggota

b Tim 2 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu - 1BP2JK Wilayah Kep. Bangka Belitung 6 Herniasari, SE, MBA DalnisBP2JK Wilayah NTT 6 Sarah Nia Batsyeba, SE KatimBP2JK Wilayah NTB 6 Paini, S.Sos, M.A AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Barat 6 Christina Eka Widiastuti, SE AnggotaBP2JK Wilayah Papua 6 Talitha Puspa Melati, ST Anggota

6 Rullyta Sari, SE Anggota

c Tim 3 3 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu - 1BP2JK Wilayah Bali 6 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. DalnisBP2JK Wilayah Sulawesi Selatan 6 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA KatimBP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Edi Yasmoro, SE AnggotaBP2JK Wilayah Banten 6 Uun Khoiriyah, SE AnggotaBP2JK Wilayah Maluku 6 Yudhistira Adi Nugroho, ST AnggotaBP2JK Wilayah Papua Barat 6 Khanifah Wida Aristanti, SE AnggotaBP2JK Wilayah Riau 6 Firda Wasyiah, A.Md.Ak Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


PENGAWASAN LAINNYA Januari Desember 331.745 112 Tim Auditor Daltu22 Dalnis22 Ketua Tim90 Anggota Tim

`

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AUDIT 2.315.800 53 2315800A PKAT II (Anggaran Covid-19) Agustus 4 September 3 800.000 13 0

1 Tim 1 : Pusat 4 Tim Gabungan It I-IV1 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Tinggi 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Pengendali Mutu2 Direktorat Bina Penataan Bangunan Tinggi 6 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Pengendali Teknis3 Biro Umum Tinggi 16 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Ketua4 Biro Komunikasi Publik Tinggi 16 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota

16 Teuku Riefky Akbar , ST, M.P.W.K, M.Eng Anggota16 Ika Purwani, SE Anggota16 Indriyati Ayu Wulandari, SE Anggota

2 Tim 2 : Kalimantan Barat 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN Kalbar Tinggi 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Pengendali Mutu2 BWS Kalimantan I Tinggi 6 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalbar Tinggi 18 Dyah Kusumaning Putri, SE Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Kalbar Tinggi 18 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Anggota

18 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota18 Intan Dyah Pitaloka, S.Akun Anggota18 Wahyuddin, SE Anggota

3 Tim 3 : Sumatera Utara 4 Tim Gabungan It I-IV1 BBPJN Sumatera Utara Tinggi 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Pengendali Mutu2 BWS Sumatera II Tinggi 6 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut Tinggi 18 Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumut Tinggi 18 Risda Anggraeni, SE Anggota

18 Mario Yosafat Tiardo Marpaung, SE Anggota18 Devi Clara, SE Anggota

4 Tim 4 : Riau 1 Tim Gabungan It I-IV1 SPAM Strategis Tinggi 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Pengendali Mutu

10 Ir Roberto T Sipahutar, MM Pengendali Teknis10 Achirul Aprisal Annas, ST, MT Ketua10 Tika Apriyana, SE, ME Anggota10 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota10 Yusuf Hadli, SE Anggota

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) 1.515.800 401 AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 Tim Auditor Daltu 150.000 2

10 Oktober 4 Oktober 4 Dalnis10 Katim10 Anggota10 Anggota10 Anggota

1

USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG CIPTA KARYA

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp.000) LHA Unit yang Melaksanakan

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


2 AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 Tim Auditor Daltu 30.000 3BALAI TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 10

DalnisBALAI TEKNIK AIR MINUM 10 KatimSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 10 Anggota

10 Anggota10 Anggota

3 ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Januari Desember 1.335.800 35198 Tim Auditor Daltu476 Dalnis512 Katim

1515 Anggota

REVIU 724.236 551 1 REVIU LK 237.236 2

a Reviu LK tk Eselon 1 (CK) Semester II TA 2019 Minggu ke-2 Februari Minggu ke-3 Februari 118.816 1JOGJAKARTA 1 14-Jan-20 20-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 118.816

7 Drs. Hasron Dalnis7 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Katim7 Novira Haryanti, SE, MT Anggota7 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Anggota7 Utami Budi Wardani, SE Anggota7 Khikmatun Nafi'ah, SE Anggota7 Dadi Heryana, A.Md.Ak Anggota

b Reviu LK tk Eselon 1 (CK) Semester I TA 2020 Juli Juli 118.420 1 Inspektorat Bidang CK3 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu 118.4205 Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA Dalnis5 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Katim5 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota5 Yusuf Hadli, SE Anggota5 Intan Dyah Pitaloka, S.Akun Anggota

Afrida Syahputri Rahman Nasution, A.Md.Ak Anggota

2 REVIU RKAKL 160.000 2> PAGU INDIKATIF Juli Juli 80.000

6 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Daltu6 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis6 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Katim6 Sularmi, SAP Anggota6 Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI Anggota6 Ika Purwani, SE Anggota6 Heru Feri Setyawan, SE Anggota6 Risda Anggraeni, SE Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


> ALOKASI ANGGARAN 3 Oktober Oktober Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. Daltu 80.0005 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis5 Dyah Kusumaning Putri, SE Katim5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota5 Teuku Riefky Akbar, ST, M.P.W.K, M.Eng Anggota5 Ika Purwani, SE Anggota5 Risda Anggraeni, SE Anggota5 Catharina Yosepha Fernandez, ST Anggota5 Radiyansyah, ST Anggota5 Mario Yosafat Tiardo Marpaung, SE Anggota5 Wahyuddin, SE Anggota

3 REVIU RKBMN Oktober 1 Oktober 2 155.000 2Reviu RKBMN 2021 3 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 80.000

5 Dwi Saponingrum J., ST, M.Sc, M.Eng., QIA Dalnis5 Indah Dewi Ariani, ST, MT Katim5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota5 Yolania Sari, SE, ME Anggota5 Wahyuddin, SE Anggota

Reviu RKBMN 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. Daltu 75.0005 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Katim5 Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota5 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota5 Tika Apriyana, SE, MA Anggota5 Devi Clara, SE Anggota5 Indriyati Ayu Wulandari, SE Anggota

4 REVIU LAINNYA Januari Desember 144.000 24Reviu Lainnya 39 Tim Auditor Daltu

47 Dalnis51 Katim

135 Anggota

5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember 28.000 25Reviu Revisi Anggaran 2 Tim Auditor Daltu

2 Dalnis4 Katim4 Anggota4 Anggota

EVALUASI Januari Desember 224.433 3Evaluasi atas Impementasi SAKIP tk Eselon I Februari 1 Februari 2 Daltu 90.200 1

3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc Daltu7 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis7 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Katim7 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota7 Faizal Fahmi, ST, M.Eng.Sc Anggota7 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota7 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Maturitas SPIP 3 September 2 September 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 80.200 15 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis5 Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum Katim5 Tomy, ST Anggota5 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota5 Tika Apriyana, SE, MA Anggota5 Ir. Dianto, MT Anggota5 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Anggota5 Edo Wahyu Revhenska, ST Anggota5 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Anggota5 Kutsiah, ST Anggota5 Rinto Tristiadi, Ak Anggota

Evaluasi Lainnya (Evaluasi atas Permintaan Menteri) 3 Januari Desember Daltu 54.033 1

5 Tim Auditor Dalnis5 Katim

10 Anggota

PEMANTAUAN (Validasi Temuan BPK dan PemantauanHasil Pengawasan)

379.507 4

PEMANTAUAN TL KELAPANGAN Januari Desember 225.000 19 Tim Auditor Daltu

15 Dalnis15 Katim30 Anggota

Validasi BPK (4 Provinsi , 7 Hari, 6 Orang) Januari Desember 100.000 112 Tim Auditor Daltu28 Dalnis28 Katim84 Anggota

PEMANTAUAN LAINNYA 7 Januari Desember 54.507 23 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu7 Arif Budiyono, ST, M.Eng,QIA Dalnis7 Rio Kurniadi, ST, M.Eng Katim7 Desi Adriani, ST, MT Anggota7 Hizkia Aldo Amanta Saragih. SE Anggota

PENGAWASAN LAINNYA Januari Desember 698.154 4REVIU/PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADAPAKET SELEKSI DINI TA 2021 Des 3 Des 4 300.000 2

a Tim 1 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. Daltu 1BP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA DalnisBP2JK Wilayah Aceh 6 Edo Wahyu Revhenska, ST Katim

6 Carlina Nurul Fithria, ST, MT Anggota6 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota6 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota6 Wahyuddin, SE Anggota6 Fanri Andreas, A.Md.Ak Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


b Tim 2 3 Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. Daltu 1BP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Ir. Roberto T. Sipahutar, MM DalnisBP2JK Wilayah Sulawesi Selatan 6 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Katim

6 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota6 Teuku Riefky Akbar, ST, M.P.W.K, M.Eng Anggota6 Heru Feri Setyawan, SE Anggota6 Devi Clara S.E. Anggota6 Indriyati Ayu Wulandari, SE Anggota

PENGAWASAN LAINNYA Januari Desember 398.154 28 Tim Auditor Daltu

27 Dalnis29 Katim

133 Anggota

`

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AUDIT 2.298.032 43A PKAT II (Anggaran Covid-19) 21 Agustus 4 September 3 800.000 16 Tim Gabungan It I-IV1 Tim 1 : Pusat 4 Tim Gabungan It I-IV

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Tinggi 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Pengendali Mutu2 Direktorat Rumah Susun Tinggi 16 Sumarsih, S. Sos, M.Si Pengendali Teknis3 BLU PPDPP Tinggi 16 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Ketua4 Pembiayaan Infrastruktur PUPR Tinggi 16 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota

16 Cahya Mulyanto, ST Anggota16 Fitriyah Insani, S.ST Anggota16 Cinthya Nandi Pinta, SE Anggota

2 Tim 2 : Sumatera Selatan 4 Tim Gabungan It I-IV1 BBPJN Sumsel Tinggi 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Pengendali Mutu

2 BBWS Sumatera VII Tinggi 6 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel Tinggi 18 Eka Prastyan, SE, M.Si Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Sumsel Tinggi 18 Aries Surya Laksana, ST, MT Anggota

18 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Anggota18 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota18 Fitria Estiqomah, ST Anggota

3 Tim 3 : Riau 4 Tim Gabungan It I-IV1 BPJN Riau Tinggi 3 Ir. S.F Hariyanto, MT Pengendali Mutu2 BWS Sumatera III Riau Tinggi 6 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Tinggi 18 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Ketua4 SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Tinggi 18 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota

18 Belinda Priharum, ST Anggota18 Albi Lasano Anggota

4 Tim 4 : Sulawesi Selatan 4 Tim Gabungan It I-IV1 BBPJN Sulsel Tinggi 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Pengendali Mutu

2 BBWS Pompengan Jeneberang Tinggi 6 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Pengendali Teknis3 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Tinggi 18 Rika Fortuni Gusli, ST Ketua

4 SNVT Perumahan Sulsel Tinggi 18 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota18 Pritta Ika Taurisah, SE.,Ak Anggota18 Humam Aulia, ST Anggota

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) 1.498.032 27AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 Tim Auditor Daltu 150.000 2


11 Januari Desember Tim Auditor Daltu 1.348.032 2514 Dalnis14 Katim52 Anggota

REVIU Januari Desember 441.994 21REVIU LK 249.994 4REVIU LK ESELON I DITJEN PnP SEMESTER II TA 2019 Januari JanuariJOGJAKARTA 1 Januari Januari Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 56.568Reviu LK Smt II 5 Drs. Hasron Dalnis

5 Aditya, SE, M.Ak Katim5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota5 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota5 Dian Ekowati Prabuningtyas, SH Anggota5 Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak Anggota

ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dariPimpinan, Audit BMN)


1

USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp.000) LHA

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 1 Januari Januari Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 71.901Reviu LK Smt II 5 Drs. Hasron Dalnis

5 Aditya, SE, M.Ak Katim5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota5 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota5 Dian Ekowati Prabuningtyas, SH Anggota5 Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak Anggota

REVIU LK ESELON I DITJEN PIPUP SEMESTER II TA 2019 Januari JanuariBOGOR, JAWA BARAT 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 32.954Reviu LK Smt II 5 Sumardi, SE, M.Si Dalnis

5 Chindy Dewi Verdika, SE, Ak, MT Katim5 Lady Mariska, SE, MA Anggota5 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota5 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota5 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota

REVIU LK ESELON I DITJEN PIPUP dan PnP SEMESTER I TA 2020 di Banten Juli Juli 88.571Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2 Dr. Ir Ignatius Wing Kusbimanti, M.Eng.Sc Daltu

5 Sumarsih, S.Sos, M.Si Dalnis5 Widhie Arzy Restuanti, SE, Ak, MT Katim5 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Anggota5 Pritta Ika Taurisah, SE, Ak Anggota5 Fitriyah Insani, S.ST Anggota5 Mochammad Faizal Reza, SE Anggota

Made Dwi Cahaya Permana, A.Md.Ak Anggota

Direktorat Jenderal Perumahan. 2 Dr. Ir Ignatius Wing Kusbimanti, M.Eng.Sc Daltu6 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis6 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Katim6 Mohamad Ikhsan, SH Anggota6 Rosdiyanti, SE Anggota6 Cahya Mulyanto, ST Anggota6 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota

REVIU RKAKL 110.000 4> PAGU INDIKATIF Juli Juli 55.000Direktorat Jenderal Perumahan. 2 Dr. Ir Ignatius Wing Kusbimanti, M.Eng.Sc Daltu

4 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis4 Rika Fortuni Gusli, ST Katim4 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota4 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota4 Humam Aulia, ST Anggota

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan.

2 Dr. Ir Ignatius Wing Kusbimanti, M.Eng.Sc Daltu

4 Sumarsih, S.Sos, M.Si Dalnis4 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Katim4 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota4 Desi Andriani, ST, MA Anggota4 Fitria Estiqomah, ST Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


> PAGU ALOKASI Oktober Oktober 55.000Direktorat Jenderal Perumahan. 5 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu

5 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis5 Eka Prastyan, SE, M.Si Katim5 Rika Fortuni Gusli, ST Anggota5 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Anggota5 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota5 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota5 Aries Surya Laksana, ST, MT Anggota5 Cahya Mulyanto, ST Anggota5 Fitriyah Insani, S.ST Anggota5 Mochammad Faizal Reza, SE Anggota5 Humam Aulia, ST Anggota5 Belinda Priharum, ST Anggota5 Cinthya Nandi Pinta, SE Anggota5 Albi Lasano, SE Anggota5 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Anggota

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan.

3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu

5 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis5 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Katim5 Fitria Estiqomah, ST Anggota5 Meanius Saputro, S.Ak Anggota

REVIU RKBMN 50.000 2 13 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu5 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis5 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Katim5 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Anggota5 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Anggota5 Mohamad Ikhsan, SH Anggota5 Hana Yustiana, SE.Ak Anggota5 Meanius Saputro, S.Ak Anggota

4 REVIU LAINNYA Januari Desember 25.000 4Reviu Lainnya 20 To be named Daltu


5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember 7.000 7Reviu Revisi Anggaran 20 To be named Daltu -


EVALUASI 204.961 51 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2 75.000 2

Penyediaan Perumahan 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng, Sc Daltu7 Elbert M Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis7 Rika Fortuni Gusli, ST Ketua7 Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota7 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Anggota7 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota7 Widhie Arzy Restuanti, SE, Ak, MT Anggota7 Pritta Ika Taurisah, SE, Ak Anggota7 Humam Aulia, ST Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


Pembiayaan Perumahan 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng, Sc Daltu7 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis7 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Ketua7 Mohamad Ikhsan, SH Anggota7 Desi Andriani, ST, MT Anggota7 Cahya Mulyanto, ST Anggota7 Fitriyah Insani, S.ST Anggota7 Mochammad Faizal Reza, SE Anggota

2 Evaluasi SPIP Februari1 Februari2 75.000 2 1Penyediaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 1

5 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis5 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Ketua5 Frans Pratama, ST, M.Sc Anggota5 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA Anggota5 Dumaris BR Sinurat, SE, M.Ak Anggota5 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Anggota5 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota5 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Anggota5 Chindy Dewi Verdika, SE, Ak, MT Anggota5 Meri Gustian, ST, MT

Pembiayaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 15 Drs. Jonni Sirait Dalnis5 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Ketua5 Meri Gustian, ST, MT Anggota5 Rahmi Yuliasih, ST, MT Anggota5 Eka Prastyan, SE, M.Si Anggota5 Putri Scere Sinaga, SE Anggota5 Dedy Tahan Saputro, ST Anggota5 Aries Surya Laksana, ST, MT Anggota5 Bela Febrina, ST Anggota5 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota

3 EVALUASI LAINNYA 3 Januari Desember Tim Auditor Daltu 54.961 15 Dalnis5 Katim5 Anggota5 Anggota

PEMANTAUAN 171.523 4PEMANTAUAN LAINNYA Januari Desember Tim Auditor 171.523 4


10 Anggota

PENGAWASAN LAINNYA 1.207.160 4REVIU/PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADA PAKET SELEKSI DINI TA2021 Des 3 Des 4 300.000 2

a Tim 1 3 Ir. S.F. Hariyanto. MT Daltu 1BP2JK Wilayah Riau 6 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE DalnisBP2JK Wilayah Lampung 6 Eka Prastyan, SE, M.Si KatimBP2JK Wilayah Jawa Tengah 6 Fitria Puspitasari, ST, MA AnggotaBP2JK Wilayah Aceh 6 Ratika Hanna Alfia, SE AnggotaBP2JK Wilayah Maluku Utara 6 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT AnggotaBP2JK Wilayah Jawa Barat 6 Belinda Priharum, ST Anggota

6 Fitriyah Insani, S.ST Anggota6 Meanius Saputro, S.Ak Anggota6 Fitria Estiqomah, ST Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1


b Tim 2 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu - 1BP2JK Wilayah Papua Barat 6 Sumarsih, S.Sos, M.Si DalnisBP2JK Wilayah Jawa Barat 6 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si KatimBP2JK Wilayah Sumatera Barat 6 Desi Andriani, ST, MT AnggotaBP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Utara 6 Aries Surya Laksana, ST, MT AnggotaBP2JK Wilayah Sumatera Selatan 6 Rosdiyanti, SE Anggota

6 Moch. Faizal Reza, SE Anggota6 Hana Yustiana, SE.Ak Anggota6 Albi Lasano, SE Anggota

PENGAWASAN LAINNYA 30 Januari Desember Tim Auditor Daltu 907.160 275 Dalnis75 Katim

150 Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Auditi 859.033 19PROBITY AUDIT 17 Februari Februari 774.033 13

2 Sumatera UtaraBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara 4 20 Februari 2020 18 Maret 2020 Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA Daltu 53.800

12 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis12 Meri Gustian, ST, MT Ketua Tim12 Eka Prastyan, SE, M.Si Anggota12 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota12 Belinda Priharum, ST Anggota

3 Sumatera BaratBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu 65.801

12 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Dalnis12 Frans Pratama, ST, M Sc Ketua Tim12 Liona Pramestiani, S.I. Kom Anggota12 Jani Richi Ricardo Siregar. S Kom MTI Anggota12 Rahmi Yuliasih, ST, MT Anggota12 Talitha Puspa Melati, ST Anggota

4 Sumatera SelatanBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA Daltu 77.965

12 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis12 Dedy Tahan Saputro, ST Ketua Tim12 Lenny Febriana Ideawali, ST, MT Anggota12 Aries Surya Laksana, ST, MT Anggota12 Deanty Putri Maritsa, ST Anggota

5 Jawa BaratBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu 48.706

12 Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA Dalnis12 Faizal Fahmi, ST, M.Eng Sc Ketua Tim12 Januar Taufik, ST MT Anggota12 Kutsiah, ST Anggota12 Catharina Yosepha Fernandez ST Anggota12 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota

6 Jawa TengahBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu 57.335

12 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis12 I Made Parindra Wibawa, ST, M.Eng Ketua Tim12 Dimas Bangun Kusuma Muda SE, MT Anggota12 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota12 Reza Viola Purba, SE Anggota

7 Jawa TimurBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Nikmatulloh, ST, MT Daltu 47.643

7 Bambang Setiadi, S. ST Dalnis12 Henny Realita Purba, ST Ketua Tim12 Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak Anggota12 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota12 Intan Dyah Pilaloka, S.Akun Anggota

1

USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG SIBB

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp.000) LHA Unit yangMelaksanakan

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


8 BaliBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 62.643

12 Ir. Dianto, MT Dalnis12 Tomy, ST Ketua Tim12 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota12 Pritta Ika Taurisah, SE.,Ak Anggota12 Radiyansyah, ST Anggota

9 Kalimantan TimurBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 65.993

12 Muhammad Rizal. ST, Sp., QIA Dalnis12 Kintoko Aribowo, ST Ketua Tim12 Desi Andriani. ST, MT Anggota12 Harun Al Rasyid Anggota12 Fitria Estiqomah, ST Anggota

10 Kalimantan TengahBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 55.228

12 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE. M.Ak Dalnis12 Rio Kurniadi. ST, M Eng Ketua Tim12 Astriereza Prery Adithya ST MT Anggota12 Dicky Edvanf Debrianto. ST, MSCE Anggota12 Humam Aulia, ST Anggota

11 Sulawesi UtaraBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 63.561

12 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis12 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MI Ketua Tim12 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota12 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Anggota12 Sitti Mukhlia Ulfah, SE Anggota

12 MalukuBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku 4 21 Februari 2020 12 Maret 2020 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 73.762

12 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis12 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Ketua Tim12 Tika Apriyana, SE, MA Anggota12 Carlina Nurul Fithria, ST, MT Anggota12 Heru Peri Selyawan, SE Anggota

13 PapuaBalai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 101.596

12 Ir, KasriantoTarigan, MCRP QIA Dalnis12 Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum Ketua Tim12 Falx Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota12 Rika Fortuni Gusli, ST Anggota12 Rigano Marulitua, S.Kom Anggota12 Hizkia Aldo Amanta Saragih, SE Anggota

AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) 85.000 6AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 Tim Auditor Daltu 20.000 1


Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


Audit BUNAudit BUN 999.03 pengelolaan investasi pemerintah (CK dan PI) 6 Minggu I Oktober Minggu II Oktober Tim Auditor Daltu 25.000 4Audit BUN 999.07 pengelolaan belanja subsidi (CK dan PI) 14 Dalnis

14 Katim42 Anggota

12 Januari Desember Tim Auditor Daltu 40.000 120 Dalnis20 Katim80 Anggota

REVIU 3.723.010 52REVIU LK 2.052.250 14Reviu LK Smt II BPIW 1 15-Jan-20 18-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuTANGERANG, BANTEN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis

4 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim4 Danang Indrapraja, SE Anggota4 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota4 Muhammad Agra Ramadhani, A.Md.Ak Anggota

Reviu LK Smt II BPSDM 1 22-Jan-20 25-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuMAKASSAR, SULAWESI SELATAN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis

4 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim4 Danang Indrapraja, SE Anggota4 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota4 Muhammad Agra Ramadhani, A.Md.Ak Anggota

Reviu LK Smt II Bina Konstruksi 1 14-Jan-20 18-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuBANDUNG, JAWA BARAT 5 Herman, SE Dalnis

5 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Katim5 Dwi Setiawan, SE, MA Anggota5 Tika Apriyana, SE, MA Anggota5 Risda Anggraeni, SE Anggota5 Astrid Herawati, S.S.T Anggota

Reviu LK Smt II Balitbang 1 21-Jan-20 24-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuBEKASI, JAWA BARAT 4 Herman, SE Dalnis

4 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Katim4 Dwi Setiawan, SE, MA Anggota4 Tika Apriyana, SE, MA Anggota4 Risda Anggraeni, SE Anggota4 Astrid Herawati, S.S.T Anggota

Reviu LK Smt II Setjen dan Itjen 2 21-Jan-20 24-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuTANGERANG SELATAN, BANTEN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis

4 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Katim4 Nur Aini Utami, SE, M.Ak Anggota4 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota4 Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak Anggota4 Muhammad Surya Harris, A.Md.Ak Anggota

ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dari Pimpinan,Audit BMN)

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


Reviu LK Smt II Kementerian 3 03-Feb-20 07-Feb-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuJOGJAKARTA 5 Sumardi, SE, M.Si Dalnis

5 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim5 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Anggota5 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota5 Aditya, SE, M.Ak Anggota5 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota5 Dwi Setiawan, SE, MA Anggota5 Danang Indrapraja, SE Anggota5 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota5 Utami Budi Wardani, SE Anggota5 Yolania Sari, SE, ME Anggota5 Muhammad Surya Harris, A.Md.Ak Anggota

REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I SIBB SEMESTER I TA 2020 di Banten Juli 1 Juli 3Tingkat UAKPASatuan Kerja di Sekretariat Jenderal 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu

3 Ir. Dianto, MT Dalnis3 Indah Triana Ristani, SE, Ak. Katim3 David Ferdinandus M, ST, SE Anggota3 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota3 Galuh Mutiara Rizkiah, SE Anggota3 Putri Meiarta Lubis, A.Md.Ak Anggota

1. Satuan Kerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu2. Satuan Kerja di Ex Badan Penelitian dan Pengembangan 6 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis

6 Aditya, SE, M.Ak Katim6 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota6 Marta Muhammad Thohir, SE Anggota6 Dadi Heryana, A.Md.Ak Anggota6 Fanisya Alya Puteri, SE Anggota

Satuan Kerja di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu3 Krisudiyati, SE, M.Si Dalnis3 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim3 Putri Scere Sinaga, SE Anggota3 Eka Nurpa Hijria, S.ST. Anggota3 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota

AnggotaTingkat Eselon I 16-Jul 22-JulSekretariat JenderalInspektorat Jenderal 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu

DKI Jakarta 5 Ir. Dianto, MT Dalnis5 Indah Triana Ristani, SE, Ak. Katim5 David Ferdinandus M, ST, SE Anggota5 Galuh Mutiara Rizkiah, SE Anggota5 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota5 Putri Meiarta Lubis, A.Md.Ak Anggota

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA DaltuDKI Jakarta 5 Krisudiyati, SE, M.Si Dalnis

5 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim5 Putri Scere Sinaga, SE Anggota5 Eka Nurpa Hijria, S.ST. Anggota5 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia2. Ex Badan Penelitian dan Pengembangan

2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu

DKI Jakarta 5 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis5 Aditya, SE, M.Ak Katim5 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota5 Marta Muhammad Thohir, SE Anggota5 Dadi Heryana, A.Md.Ak Anggota5 Fanisya Alya Puteri, SE Anggota

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA DaltuDKI Jakarta 5 Herman, SE Dalnis

5 Lady Mariska, SE, MA Katim5 Desy Handayani, SE, MT Anggota5 Harun Al Rasyid Anggota5 Ari Sumadi Nugroho, SAP Anggota5 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota

Tingkat Kementerian 23-Jul 29-JulDKI Jakarta 4 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu

6 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis6 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim6 Rinto Tristiadi, Ak Anggota6 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Anggota6 Indah Triana Ristani, SE, Ak. Anggota6 Novira Haryanti, SE, MT Anggota6 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Anggota6 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota6 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Anggota6 Rosdiyanti, SE Anggota6 Lady Mariska, SE, MA Anggota6 Aditya, SE, M.Ak Anggota6 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota6 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota6 Pritta Ika Taurisah, Se, Ak Anggota6 Harun Al Rasyid Anggota6 Yolania Sari, SE, ME Anggota6 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota6 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota

Reviu Laporan Keuangan PLN 15 Feb Feb to be name Daltu 250.000 125 Dalnis25 Katim75 Anggota

2 REVIU RKAKL 500.000 10> PAGU INDIKATIF1. Sekretariat Jenderal; 2 Juli 3 Juli 4 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 4 Ir. Dianto, MT Dalnis

4 Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc Katim4 Putri Scere Sinaga, SE Anggota4 David Ferdinandus M, ST, SE Anggota4 Anggi Mirawati, ST Anggota4 Lofi Febriana, ST Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


1. Inspektorat Jenderal; 2 Juli 3 Juli 4 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4 Herniasari, SE, MBA Dalnis

4 Liona Pramestiani, S.I. Kom Katim4 Rahmi Yuliasih, ST, MT Anggota4 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota4 Endang Sutisna, SAP Anggota4 Hizkia Aldo Amanta Saragih, SE Anggota

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. 2 Juli 3 Juli 4 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu4 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis4 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Katim4 Desy Handayani, SE, MT Anggota4 Dhiny Diyah Pradipta, SE Anggota4 Ari Sumadi Nugroho, SAP Anggota4 Putri Meiarta Lubis, A.Md.Ak Anggota

> ALOKASI ANGGARAN 12-Okt 16-Okt1. BPSDM 3 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu

5 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis5 Aditya, SE, M.Ak Katim5 Desy Handayani, SE, MT Anggota5 Putri Scere Sinaga, SE Anggota5 Ari Sumadi Nugroho, SAP Anggota5 Marta Muhammad Thohir, SE Anggota

2. DJBK 3 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu5 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Dalnis5 Harun Al Rasyid Katim5 Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc Anggota5 Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI Anggota5 Lofi Febriana, ST Anggota3 Fanisya Alya Puteri, SE

3. ITJEN dan BPIW 3 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu5 Herniasari, SE, MBA Dalnis5 Liona Pramestiani, S.I. Kom Katim5 Rahmi Yuliasih, ST, MT Anggota5 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota5 Anggi Mirawati, ST Anggota5 Eka Nurpa Hijria, S.ST. Anggota

4. SETJEN 3 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, CFrA Daltu5 Ir. Dianto, MT Dalnis5 Indah Triana Ristani, SE, Ak. Katim5 David Ferdinandus M, ST, SE Anggota5 Endang Sutisna, SAP Anggota5 Galuh Mutiara Rizkiah, SE Anggota5 Sofiana Dewi, A.Md.Ak Anggota

3 REVIU RKBMN 5 Oktober 1 Oktober 2 400.000 61. Sekretariat Jenderal2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 3 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuDKI Jakarta 3 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng, QIA Dalnis

4 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Katim4 Danang Indrapraja, SE Anggota4 Sovwatu Nada, A.Md, Ak Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


1. Inspektorat Jenderal 3 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu2. Direktorat Jenderal Cipta Karya 3 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng, QIA Dalnis3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Indah Dewi Ariani, ST, MT KatimDKI Jakarta 4 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota

4 Yolania Sari, SE, ME Anggota4 Wahyuddin, SE Anggota

4. Kementerian 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis5 Indah Dewi A, ST, MT Katim5 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota5 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota5 Erin Y Sinaga, SE Anggota5 Danang Indrapraja, SE Anggota

4 REVIU LAINNYA Januari Desember 28.800 4Reviu Lainnya 30 To be named Daltu


5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember 15.000 15Reviu Revisi Anggaran 100 To be named Daltu


6 REVIU PIPK Januari Februari 105.000 1Reviu PIPK Kementerian 3 03-Feb-20 07-Feb-20 Drs. Praptomo Widodo, MM DaltuJOGJAKARTA 5 Dwi Saponingrum Junaedi ,ST, M.Sc, M.Eng., QIA Dalnis

5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Katim5 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Anggota5 Fajar Indrawan, SH Anggota5 Zuni Asih Nurhidayati, ST, M.Sc Anggota5 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota5 Rullyta Sari, SE Anggota

7 REVIU LAPORAN KINERJA 2 03 Februari 2020 07 Februari 2020 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu 371.960 1Jawa Barat 5 Dwi Saponingrum, J,ST, M.Sc, M.Eng, QIA Dalnis

5 Ir. Sasmito Wihantoro, ST, MA Katim5 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Anggota5 Fajar Indrawan, SH Anggota5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota5 Zuni Asih Nurhidayati, ST, M.Sc Anggota5 Dina Septyana, ST, MPSDA Anggota5 Danang Indrapraja, SE Anggota5 Teuku Riefky Akbar, ST, M.P.W.K, M.Eng Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


EVALUASI 619.310 101 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2 375.000 5

1. Sekretariat Jenderal 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M,Ak, CFrA Daltu2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 7 Ir. Dianto, MT DalnisDKI Jakarta 7 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Katim

7 NadyaRizkiputri, SE, M.Ak Anggota7 David Ferdinandus M. ST, SE Anggota7 Endang Sutisna, SAP Anggota7 Anggi Mirawati, ST Anggota7 Hizkia Aldo Amanta Saragih, SE Anggota7 Galuh Mutiara Rizkiah, SE Anggota

1. Bina Konstruksi 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M,Ak, CFrA Daltu2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA DalnisDKI Jakarta 7 Ir. Sasmito Wihantoro, ST, MA Katim

7 Nur Aini Utami, SE, M.Ak Anggota7 Lady Mariska, SE, MA Anggota7 Dhiny Diyah Pradipta, SE, Ak Anggota7 Ari Sumadi Nugroho, SAP Anggota7 Sovwatu Nada, A.Md, Ak Anggota7 Fanisya Alya Puteri, SE Anggota

1. Inspektorat Jenderal 2 Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M,Ak, CFrA DaltuDKI Jakarta 7 Herman, SE Dalnis

7 Aditya, SE, M.Ak Katim7 Rahmi Yuniasih, ST, MT Anggota7 Desy Handayani, SE, MT Anggota7 Harun Al Rasyid Anggota7 Lofi Febriana, ST Anggota7 Eka Nurpa Hijria, S.ST

2 Evaluasi Maturitas SPIP September 2 September 3 244.310 5a Sekjen dan Itjen

3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Drs. Hasron Dalnis5 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH., MH Ketua5 Fajar Indrawan SH Anggota5 Ir. Sasmito Wihantoro, MA Anggota5 Nadya Rizkiputri, SE, M.AK Anggota

b Bina Konstruksi3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Sumardi, SE. M.Si Dalnis5 Sumarsih, S. Sos, M.Si Ketua5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota5 Zuni A N, ST, M.SC Anggota5 Danang Indrapraja, SE Anggota

c BIPW3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis5 Indah Dewi A, ST, MT Ketua5 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota5 Teuku Riefky Akbar , ST Anggota5 Erin Y Sinaga, SE Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 111


4 BPSDM3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Herman, SE Dalnis5 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Ketua5 Dina Septyana, ST, MPSDA Anggota5 Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak Anggota5 Yolania Sari, SE Anggota

5 Balitbang3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu5 Rahadian, ST Dalnis5 Tri Warso Mulyono, ST, M. Si Ketua5 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota5 Lady Mariska, SE, MA Anggota5 Risda Anggraeni, SE Anggota

PEMANTAUAN 194.937 4PEMANTAUAN LAINNYA Januari Desember To be named 194.937 4


10 Anggota

PENGAWASAN LAINNYA 637.978 2

REVIU/PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADA PAKET SELEKSI DINI TA 2021 Des 3 Des 4 300.000 1

a Tim 1 3 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu -BP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Herman, SE DalnisBP2JK Wilayah Sumatera Utara 6 Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE, M.Sc KatimBP2JK Wilayah Maluku 6 Liona Pramestiani, S.I.Kom AnggotaBP2JK Wilayah Kep. Bangka Belitung 6 Anggi Mirawati, ST Anggota

6 Lofi Febriana, ST Anggota

PENGAWASAN LAINNYA 30 Januari Desember To be named Daltu 337.978 150 Dalnis50 Katim

100 Anggota

Mulai Selesai2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AUDITADTT Juli Desember 450.000Audit Investigasi 15 to be name Daltu Inspetorat VI

35 Dalnis35 Katim35 Anggota35 Anggota35 Anggota

PENGAWASAN LAINNYA Juli Desember 1.543.807 3Pengembangan CACM dan MR 400.000

REVIU/PENDAMPINGAN PEMILIHAN PENYEDIA PADA PAKET SELEKSI DINI TA 2021 Desember Desember 50.000 2

a Tim 1 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu - 1BP2JK Wilayah Sulawesi Utara 6 Rahadian, ST, CFE DalnisBP2JK Wilayah Sumatera Barat 6 Rio Kurniadi, ST, M.Eng KatimBP2JK Wilayah Jawa Timur 6 Jani Richi Ricardo Siregar, S.Kom., M.T.I. AnggotaBP2JK Wilayah Kalimantan Tengah 6 Astriereza Prery Adithya, S.T., M.T. AnggotaBP2JK Wilayah Kalimantan Utara 6 Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA Anggota

6 Harindityo Bimo Susanto, S.E. Anggota6 Rinaldi, S.E. Anggota6 Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak Anggota

b Tim 2 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu - 1BP2JK Wilayah Jambi 6 Rahadian, ST, CFE DalnisBP2JK Wilayah Aceh 6 Hardiyan Nugraha Adinata, SE.,MBA KatimBP2JK Wilayah Banten 6 Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.SC AnggotaBP2JK Wilayah Bengkulu 6 Zuni Asih Nurhidayati, ST.,M.Sc AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Tengah 6 Nadya Rizkiputri, S.E., M.Ak. AnggotaBP2JK Wilayah Jawa Barat 6 Dian Ekowati Prabuningtyas, S.H AnggotaBP2JK Wilayah Sulawesi Utara 6 Ari Syahputra Ladisura, S.E. Anggota

6 Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak Anggota

Lainnya Juli Desember 1.093.807>> Zona Integritas/WBK 15 to be name Daltu 586.734 Inspetorat VI

35 Dalnis35 Katim35 Anggota35 Anggota35 Anggota

>> Saber Pungli 15 to be name Daltu 507.073 Inspetorat VI35 Dalnis35 Katim35 Anggota35 Anggota35 Anggota

Unit yangMelaksanakan

1

USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI

No Auditi Risiko Jumlah Hari Minggu Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp) LHA

BAB IVPENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukankesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akantetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahanyang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasanharus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, sertamampu merespon setiap permasalahan atau dinamika yang mungkin terjadipada organisasi.

Revisi Jakwas dan PKPT dilakukan akibat perubahan lingkungan eksternal(Pendemi Covid-19) dan perubahan lingkungan internal (perubahan organisasi).Revisi Jakwas dan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2020diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan InspektoratJenderal Kementerian PUPR Tahun 2020.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. WIDIARTO, Sp.1NIP. 196009281988111001

JAKWAS PKPT - Kementerian PUPR

Documents

Transcript of JAKWAS PKPT - Kementerian PUPR