PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2012

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat MemperolehGelar Kesarjanaa Dalam Ilmu Hukum

Oleh: NURIL ERLINDA0910110201

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM MALANG

2013

1

LEMBAR PERSE TUJUAN

Judul Artikel Ilmiah : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN2012

Identitas Penulis :a. Nama : Nuril Erlinda b. NIM : 0910110201

Konsentrasi : Hukum Administrasi NegaraJangka Waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal: 27 Februari 2013

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

D r . I st i slam, S H.,M. H um S ri K u st i n a , S H.,CN NIP. 19620823 198601 1 002 NIP. 19480729 198002 2 001

Mengetahui, Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

L utfi E f f e ndi, S H.,M. H u m NIP. 19600810 198601 1 002

2

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN

PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

Nuril Erlinda

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: nurilerlinda@ ya h oo.co.id

ABSTRAK

Salah satu kewajiban pemilik angkutan perdesaan adalah memperpanjang izin trayek

yang telah habis. Agar kewajiban tersebut dapat terlaksana, Dinas Perhubungan berperan dalam

pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian

empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian di lapangan, bahwa

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berperan sebagai pemberi layanan, melakukan

pengawasan, memberikan pembinaan/sosialiasasi serta evaluasi dan laporan. Hambatan yang

dihadapi adalah sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan yang telah habis masa berlaku izin

trayek, sulit menentukan waktu bekerjasama dengan POLRI, minimnya dana untuk operasi dan

sikap tidak peduli pemilik angkutan perdesaan. upaya yang dilakukan adalah peningkatan

pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi jadwal, monitorinf dan evaluasi, pengayoman dan

ketegasan. Saran yang diberikan evaluasi terhadap kinerja perangkat dan program-program Dinas

Perhubungan dan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kerjasama dengan

pemilik angkutan perdesaan.

Kata kunci : Peranan, Izin Trayek, Angkutan Perdesaan

ABSTRACT

One of theowner's liabilityisto extendrural transportroute permitthathad expired. So

thattheobligationto do so,the Department of Transportationinstrumental inthe implementation of

therural transportroute permitrenewal. This research is an empirical study with juridic also

ciological research methods. The research results in the field, that the Department of

Transportation Pasuruanrole asservice providers, to supervise, provideguidance/socializationas

well as evaluation and reporting. Obstacles facedisdifficult to contact the owner

oftheruraltransporthasexpiredroute permit, it is difficult to determinethe timecooperate with the

police, lack of funds foroperationanduncaring attitudeof ruraltransportowners.

effortsareincreasedguidance and supervision, schedulesynchronization, monitorinfandevaluation,

guidance andfirmness. Advice givenon the performanceevaluation of the deviceandthe

programsthe Department of Transportationandthe review of thelegislation, as well

ascooperationwith the ownersof ruraltransport.

Keywords: Roles, Route Permits, RuralTransport

PENDAHULUAN

sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan

mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan

perdagangan barang dan jasa1. Tidak hanya itu saja, transportasi juga merupakan

sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian,

memperkukuh persatuan bangsa dan negara serta mempengaruhi semua aspek

kehidupan bangsa dan negara. Hal ini tercermin semakin meningkatnya kebutuhan

akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok

tanah air hingga luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai

penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi

tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan2.

Kabupaten Pasuruan merupakan kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki

karakteristik lalu lintas dimana hanya merupakan awal dan akhir dari suatu

perjalanan. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan

orang dari dan ke tujuan kegiatan3. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan

pembangunan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan kepada daerah sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Salah satu yang menjadi tugas dariDinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan

orang dalam trayek berupa izin angkutan perdesaaan.

Berkaitan dengan izin trayek, adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di

Kabupaten Pasuruan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-

1Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,2011, hlm 314.

2Rahayu Kartini, Hukum Pengangkutan, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang,2007, hlm 53.

3Bidang Angkutan, Evaluasi Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Umum Khusus AngkutanPerdesaan Wilayah Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan,2010, hlm 1.

4

pelanggaran. Salah satu yang disorot adalah pelanggaran dalam bidang

transportasi yakniperizinan trayek angkutanperdesaan.

Sebagaimana informasi yang didapatkan berdasarkan data pada tahun 2012

dari sejumlah 594 armada tahun 2012 terdapat 136 angkutan umum perdesaan

yang izin trayeknya telah habis masa berlakunya. Sedangkan 458 angkutan umum

perdesaan masih berlaku izin trayeknya. Dari 136 angkutan perdesaan yang izin

trayeknya harus diperpanjang berjumlah 116 pemilik angkutan

perdesaan.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 17 Tahun 2012

menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa“Penyelenggaraan angkutan

penumpang umum harus dilengkapi dengan izin trayek”. Ayat berikutnya

menyebutkan “izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku”.Dari permasalahan

tersebut,Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang cukup

penting untuk menertibkan kembali permasalahan pelanggaran perizinan angkutan

perdesaan. Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan angkutan perdesaan

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

sebagai penggerak roda pemeritahan.

Adanya perizinan angkutan perdesaan adalah untuk memberikan kepastian

hukum dan hak bagi pemilik angkutan perdesaan agar dapat mengoperasikan

kendaraannya. Selain itu,tertibnya perizinan angkutan perdesaan dapat

memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting

bagi Dinas Perhubungan untuk mengatur pemilik angkutan perdesaan agar

melakukan perpanjangan izin trayek yang telah habis masa berlakunya.

MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam

pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan

perdesaanberdasarkanPeraturan Daerah KabupatenPasuruanNomor 17

Tahun 2012?5

2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

dalam pelaksanaan perananperpanjangan izin trayek angkutan perdesaan

dan bagaimana solusinya untuk menghadapi hambatan tersebut?

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris yaitu penelitian yang

memperoleh data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari

masyarakat4. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis

sosioligis yang dimaksudkan untuk menemukan fakta tentang peranan Dinas

Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek

angkutan perdesaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17

Tahun 2012.

Data yang diperoleh di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak

terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dan pemilik angkutan perdesaan

terkait perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan serta permasalahan dalam

perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dan solusi dalam mengatasi masalah

tersebut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik

menganalisa data dengan deskriptif analisis, yaitu menganalisa data di lapangan

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat yang mempunyai peranan untuk

menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Data dianalisis guna menjawab

permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah dan dikaitkan dengan kajian

pustaka sehingga didapat kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Pasuruan5

Letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat

strategis yaitu jalur regional dan juga jalur utama perekonomian Surabaya-

Malang dan Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Pasuruan mempunyai luas

4Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 24.5 ww w . p a s u r u a n k a b . g o .id d iakses pada 2 Januari 2013.

6

wilayah 147.401,50 ha (3,13 luas Propinsi Jawa Timur) terdiri dari 24

Kecamatan, 24 Kelurahan Kabupaten, 341 Desa dan 1.649 Pedukuhan.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten pasuruan

Dinas Pehubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah kerja yang

luas, untuk itu dibagi dalam 5 wilayah yaitu6:

a. Wilayah 1 meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan

Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamtan Kraton;

b. Wilayah 2 meliputi Kecamatan Rejoso, Kecamatan Grati, Kecamatan

Lekok, Kecamatan Nguling, Kecamatan Lumbang, Kecamatan

Winongan;

c. Wilayah 3 meliputi Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Kejayan,

Kecamtaan Wonorejo, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan

Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari;

d. Wilayah 4 meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi,

Kecamatan Tutur;

e. Wilayah 5 meliputi Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan,

Kecamatan Sukorejo.

3. Angkutan Perdesaan Kabupaten Pasuruan

Angkutan perdesaan Kabupaten Pasuruan melayani pergerakan

penumpang maupun barang antar desa atau kecamatan. Data trayek yang

ada di wilayah Kabupaten Pasuruan sebanyak 33 Jaringan trayek7. Jumlah

armada pada tahun 2012 sebanyak 594 angkutan perdesaan.

B. Pelaksanaan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Pada pasal 45

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan seksi angkutan

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang dan

barang. hal tersebut berkaitan dengan penerbitan izin trayek, termasuk

pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan.

6Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Pasuruan, 2008, hlm 6.7 Bidang Angkutan, op.cit,hlm 3.

7

1. Prosedur Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Pengurusan perpanjangan izin trayek berpedoman pada KM 35 Tahun

2003. Pasal 48 KM 35 Tahun 2003 mengatur tentang persyaratan

administrasi untuk perpanjangan izin trayek. Dengan tetap berpedoman

Dinas Perhubungan memberikan syarat-syarat administrasi yang lebih

memudahkan pemilik angkutan perdesaan dalam mengurus izin trayek.

Persyaratan untuk mengurus perpanjangan izin trayek adalah8:

a. Izin usaha angkutan (Fotocopy)

b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan

(SIUP) bagi pemohon yang berbentuk adan usaha, akte pendirian

koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon

perorangan;

c. Fotocopy NPWP.

Setelah mengurus persyaratan diatas, Dinas Perhubungan akan

mengeluarkan izin trayek berupa surat keputusan yang berlaku 5 tahun

dan kartu pengawasan yang berlaku satu tahun. kartu pengawasan setiap

tahun wajib diperpanjang. Syarat memperpanjang kartu pengawasan

adalah:

a. Fotocopy STNK;

b. Fotocopy KTP;

c. Fotocoy buku uji kir;

d. Kartu pengawasan yang lama.

Retribusi izin trayek yang harus dibayarkan besarnya diatur dalam

pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012.

Retribusi izin trayek dibayarkan setiap tahun bersamaan dengan

perpanjangan kartu pengawasan. Sebagaimana diatur dalam pasal 12

“masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun,

dan pembayarannya dapat diangsur setiap tahun bersamaan dengan

pembaharuan kartu pengawasan dan pengendalian (KPS)”.Sehingga

8 Hasil wawancara dengan Staff Angkutan pada 21 November 2012.

8

dalam jangka waktu lima tahun ada lima kali perpanjangan kartu

pengawasan9. Besarnya retribusi tersebut adalah:

Tabel 1.

Besar Retribusi Izin Trayek

Jenis Kendaraan Kapasitas Tempat Duduk Tarif/TahunMobil Penumpang 1-8 tempat duduk Rp 60.000,00

Mobil Bus9-15 tempat duduk Rp 90.000,0016-28 tempat duduk Rp 120.000,0029 tempat duduk ke atas Rp 150.000,00

Sumber: Data sekunder, Dinas Perhubungan, 2012, Diolah

Besarnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi izin trayek

yang diperoleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah:

Tabel 2:

Daftar PAD Izin Trayek Tahun 2012

BULAN REALISASI (Rp)Januari 1.230.000,-Februari 1.829.800,-Maret 1.831.600,-April 1.824.600,-Mei 1.511.800,-Juni 2.634.000,-Juli 1.340.000,-Agustus 962.400,-September 3.369.600,-Oktober 1.476.000,-November 2.074.800,-Desember 2.032.800,-Jumlah Rp 22.117.400,-

Sumber: Data Sekunder, Dinas Perhubungan, 2012, Diolah

2. Pelanggaran Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 11 pemilik

angkutan perdesaan, faktor yang menyebabkan tidak memperpanjang izin

trayek antara lain sudah dijual, tidak ada waktu, terhalang biaya, penumpang

sepi, penghasilan sedikit, semakin banyak kendaraan bermotor,

menjamurnya ojek.

3. Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran Terhadap Izin Trayek

Angkutan Perdesaan.

Pasal 24 Peraturan Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012

mengatur mengenai sanksi administrasi yang berbunyi “wajib retribusi

yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,

dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”.

Sedangkan untuk sanksi pidana diatur dalam pasal 26 yaitu”wajib retribusi

yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda

paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang

dibayar”.

C. Peranan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Perpanjangan Izin Trayek

Angkutan Perdesaan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah unsur pelaksana otonomi

daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati10. Dinas Perhubungan

melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan. Salah

satunya adalah penerbitan izin trayek. Izin trayek yang dikeluarkan oleh

Dinas Perhubungan di wilayah Kabupaten adalah izin trayek angkutan

perdesaan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 176 huruf d menyebutkan“ izin

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Bupati untuk

penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perdesaan yang

berada dalam satu wilayah kabupaten”.

Izin trayek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen berupa

surat keputusan dan akrtu pengawasan. Kedua dokumen tersebut wajib

diregistrasi ulang atau diperpanjang apabila angkutan perdesaan yang

digunakan masih beroperasi. Hal ini juga berkaitan dengan pendapatan asli

daerah.Berkaitan dengan penertiban izin trayek angkutan perdesaan, Dinas

Perhubungan Kabupaten Pasuruan melaksanakan peranannya dalam hal

perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan dengan jalan:

10Pasal 2 ayat 1 PeraturanbupatiPasuruanNomor 42 Tahun 2008 tentangOganisasidan TataKerjaDinasPerhubungan.

10

1. Pelayanan yang Cepat dan Mudah

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, ada beberapa hal yang

harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah, yaitu dengan otonomi

daerah pembinaan dan pengawasan tidak semata-mata hanya pada

bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, namun harus

memprioritaskan pelayanan publik, karena itu juga merupakan hak

masyarakat yang sebaliknya menjadi kewajiban pemerintah daerah11.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berupaya memberikan

pelayanan yang mudah dan cepat kepada pemilik angkutan umum

perdesaan. Hal ini terlihat dari beberapa persyaratan yang tidak

menyulitkan pemilik angkutan umum perdesaan untuk memenuhinya.

Pelayanan yang diberikan bersifat efektif namun tetap berpedoman pada

ketentuan yang ada12.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Dearah Kabupaten pasuruan Nomor

17 Tahun 2012 menjelaskan mengenai masa retribusi. Dijelaskan “masa

retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya lima tahun, dan

pembayarannya dapat diangsur setiap tahun bersamaan dengan

pembaharuan kartu pengawasan dan pengendalian”.Izin trayek tidak

dibayarkan dalam waktu lima tahun sekali guna memberikan kemudahan

bagi pemilik angkutan umum perdesaan untuk memenuhi persyaratan

administrasi. Apabila kartu pegawasan tersebut tidak diperbaharui maka

pemilik angkutan umum perdesaan dikenakan sanksi. Sebab

pembaharuan kartu pengawasan berhubungan erat dengan retribusi izin

trayek13.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan juga memberikan

pelayanan yang cepat dalam pengurusan izin. Pelayanan cepat yang

dimaksud adalah pemilik angkutan umum perdesaan yang mengurus izin

tidak perlu menunggu lama untuk terbitnya suatu izin. Dinas

perhubungan memberikan estimasi waktu selama 30 menit surat izin

11Andrian Sutedi,Ibid, hlm 5.12 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.13 Wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 19 November 2012.

11

trayek baik itu berupa surat keputusan atau kartu pengawasan14. Dengan

adanya pelayanan yang mudah dan cepat ini maka memungkinkan

pemilik angkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemilik

angkutan umum perdesaan agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah

ada.

2. Pengawasan terhadap Izin Trayek Angkutan Perdesaan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dinas Perhubungan

melakukan pengawasan kegiatan angkutan umum perdesaan melalui

kartu pengawasan. Sebagaimana telah disebutkan kartu pengawasan

digunakan untuk memudahkan kontrol yang berlaku selama satu tahun

terhadap akstivitas angkutan umum perdesaan. dengan adanya kartu

pengawasan Dinas Perhubungan akan mengetahui apakah izin trayek

yang diberikan sudah diregistrasi ulang atau belum.

Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan

menerapkan sanksi-sanksi yang ada. Dalam pelaksanaan sanksi terhadap

pelanggaran izin trayek, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak

kepolisian. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk melakukan operasi

di jalan raya atau di terminal terhadap angkutan umum. Kegiatan operasi

ini menjadi salah satu tugas pokok seksi pengendalian dan operasional.

Dari adannya operasi ini dapat diketahui pemilik angkutan umum mana

yang melanggar aturan-aturan15.

Kegiatan operasi dilakukan rutin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan 2 kali dalam sebulan. Kegiatan operasi dilakukan bersama-

sama dengan pihak kepolisian karena kedua belah pihak sama-sama

memiliki tujuan, yakni penertiban dalam lalu lintas. Sehingga dalam

pelaksanaannya pihak Dinas Perhubungan menyesuaikan jadwal dengan

pihak kepolisian16. Beberapa pelanggaran-pelanggraan yang biasanya

dilakukan oleh pemilik angkutan umum perdesaan adalah17:

14 Hasil wawancara dengan Staff Angkutan pada 21 November 2012.15 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.16 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasionalpada 4 Februari 2013.17Op.cit, pada tanggal 19 November 2012.

12

a. Melakukan kegiatan penarikan penumpang diluar trayek;

b. Izin trayek (surat keputusan atau kartu pengawasan) mati atau

telah habis masa berlakunya;

c. Pembelian mobil angkutan yang tidak dibalik nama;

d. Tidak melaporkan penjualan mobil angkutan milik pribadi.

Dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran

terhadap izin trayek, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan

proses operasi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Operasi dilakukan

dalam rangka pemberian efek jerakepada pemilik angkutan umum

perdesaan. berikut adalah ketentuan-ketentuan saat operasi di lapangan:

sebagai18:

a. Pada saat operasi, pemilik angkutan umum perdesaan supir wajib

menunjukkan STNK, SIM, Kartu pengawasan, dan buku uji kir.

b. Apabila ada pelanggaran terhadap surat keputusan, kartu

pengawasan dan buku uji kir, yang berwenang menindak adalah

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

c. Setelah penilangan, semua berkas-berkas yang telah diperoleh

diserahkan ke Kordinator Pengawas kemudian dibawa ke

kepolisian untuk direkap ulang dan setelah itu oleh pihak

kepolisian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses/sidang.

d. Pemilik angkutan setelah diproses di Pengadilan Negeri tetap

wajib memperpanjang izin trayeknya di Dinas Perhubungan

Kabupaten Pasuruan sesuai dengan retribusi yang wajib

dibayarkan.

3. Pembinaan/Sosialisasi kepada Pemilik Angkutan Perdesaan

Salah satu pendekatan pembinaan yang digunakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah dengan memberikan

sosialisasi. Sosialisasi diadakan setiap 3 bulan sekali di tempat yang

berbeda. Sosialisasi dilakukan terminal-terminal atau ditempat pusat

berhentinya angkutan perdesaan.

18Op.cit.

13

Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada pemilik angkutan perdesaan

dan supir, melainkan kepada pelajar. Sosialisasi diadakan setiap 3 bulan

sekali di tempat yang berbeda. Sosialisasi dilakukan terminal-terminal, di

Dinas Perhubungan atau di pendopo. Sosialisasi ini diberikan dalam

rangka untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang baru,

penyuluhan tentang izin trayek, cara berlalu lintas dengan baik,

penerbitan surat peringatan/teguran lisan kepada pemilik angkutan

perdesaan, dan sebagainya yang berhubungan dengan lalu lintas dan

angkutan jalan.19

Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan setiap saat dengan melihat

situasi dan kondisi yang meungkinkan untuk segera dilakukan

pembinaan. Kegiatan pembinaan melibatkan pihak kepolisian sebagai

pemberi materi. Dinas Perhubungan sebagai fasilitator dan

memanajemen pelaksanaan pembinaan20.

4. Evaluasi dan Laporan

Evaluasi dan laporan ini dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan guna sebagai tolak ukur keberhasilan selama beberapa kurun

waktu tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaporan

dilakukan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan. Laporan yang

dibuat berisi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Perhubungan dari semua bidang beserta penyelesaiannya serta

keberhasilan suatu program kegiatan21.

Berkaitan dengan salah satu faktor utama penyebab pemilik

angkutan tidak memperpanjang izin trayek, yaitu penghasilan yang

sedikit, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan tinjauan

tarif retribusi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 tahun 2012.

Disebutkan pada ayat (1) “tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada

pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Ayat (2)

berbunyi “paninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

19 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Keselamatan pada 17 Februari 2012.20Ibid.21Ibid.

14

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian”.

D. Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam Pelaksanaan

Perpanjangan Izin Trayek Angkutan perdesaan22

1. Hambatan Internal

a. Sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai masa izin

trayek yang sudah habis

Dinas Perhubungan kesulitan untuk menghubungi pemilik

angkutan umum perdesaan ketika diketahui izin trayek kartu

pengawasannya telah habis. Sebab, terkadang kalau harus

mendatangi/menghubungi satu-persatu pemilik angkutan umum

perdesaan dirasa cukup sulit untuk ditindak dan membuang banyak

waktu.

b. Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian

Dalam melaksanakan operasi, Dinas Perhubungan Kabupaten

Pasuruan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Yang menjadi

permasalahan adalah sulitnya menetukan waktu yang tepat untuk

mensikronkan kegiatan masing-masing.

c. Minimnya Dana Untuk Operasi Gabungan

Salah satu kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

adalah ketika bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan

operasi gabungan. Kondisi ini diketahui saat operasi gabungan Dinas

Perhubungan membutuhkan 5 pihak kepolisian, namun yang ikut

melakukan operasi bisa sampai 11 polisi. Tentu ini menambah

anggaran biaya pengeluaran.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan perpanjangan izin trayek salah

satunya adalah sikap tidak peduli oleh pemilik angkutan perdesaan. salah

satu yang menjadi faktor penyebab adalah minimnya penumpang. Hal ini

disebabkan semakin banyak munculnya jasa angkutan ojek. Karena itu

pemilik angkutan umum perdesaan merasa rugi mengeluarkan biaya untuk

2222 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan pada 20 November 2012.

15

retribusi izin trayek sedangkan penghasilan yang didapatkan tidak

sebanding.

E. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam Menangani Hambatan

yang Dihadapi

1. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Internal

a. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Peningkatan pengawasan saat uji kir, dapat mengurangi kesulitan

dari pihak Dinas Perhubungan untuk menghubungi pemilik angkutan

yang habis masa berlakunya. Pengawasan saat uji kir diberikan

melalui peringatan lisan.

Pembinaandilakukandalam rangka memberikan penyuluhan-

penyuluhanterhadapkeselamatanpenumpang, izin-izin yang

harusdipatuhi, dansebagainya yang

berhubungandengankewenanganDinasperhubungan. Pembinaan ini

Dinas Perhubungan juga memberikan teguran atau peringatan atas

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan

umum perdesaan. Solusi lain adalah dengan mengirimkan surat

teguran kewajiban untuk memperpanjang izin trayek bagi pemilik

angkutan perdesaan yang tidak memperpanjang izin trayeknya.

b. Sinkronisasi jadwal saat awal pembentukan program

Operasi gabungan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian

untuk menertibkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Tidak hanya

pelanggaran-pelangaran yang berkaitan dengan izin trayek namun

juga pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas. Adanya

penyesuaian jadwal yang terencana dengan pihak kepolisian di awal

pembentukan kegiatan menjadi salah satu upaya Dinas Perhubungan

Kabupaten Pasuruan untuk menjalin kerjasama yang baik. Apabila di

lapangan ditemukan suatu kendala maka Dinas Perhubungan tetap

berupaya untuk melakukan operasi sebagaimana kondisi semestinya

dalam rangka penegakan hukum.

16

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap

program kegiatan namun juga terhadap angaran dana. Evaluasi dapat

dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap tidak

perlu. Sisa dari anggaran yang terpotong dapat dialihkan untuk

kegiatan lain yang dianggap perlu. Sehingga perlu adanya evaluasi

kembali terhadap anggaran dana untuk masing-masing kegiatan agar

semua kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik.

2. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

Keberadaan ojek yang dianggap sebagai salah satu faktor pelanggaran

terhadap pengurusan izin trayek perlu mendapat perhatian baru. Pemilik

angkutan umum merasa rugi ketika harus mengurus izin sedangkan

pendapatan yang diterima sedikit atau berkurang, sebab keberadaan ojek

mulai bertambah di terminal-terminal. Ojek-ojek yang sudah resmi

adalah binaan Polres, yang menjadi perhatian adalah adanya ojek-ojek

liar yang juga menarik penumpang di terminal-terminal. Dalam rangka

mengayomi pemilik angkutan perdesaan maka sosialisasi terhadap ojek

perlu dilakukan23. Salah satu usulan dari pemilik angkutan adalah adanya

penertiban kembali keberadaan ojek. Penertiban ini dilakukan dengan

cara memberikan tempat tersendiri beroperasinya.

Guna menunjang terlaksananya suatu aturan maka Dinas Perhubungan

memberikan ketegasan kepada pemilik angkutan umum agar dengan

kondisi apapun untuk tetap memenuhi persyaratan yang ada. ketegasan

ini dilakukan dengan tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan

perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahaun 2012 telah berperan sebagai

pemberi pelayanan. Pelayanan yang diberikan adalah dalam hal pelayanan

23 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada 4 Februari 2013.

17

yang cepat dan mudah. Disamping pelayanan, Dinas Perhubungan juga

melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan adalah saat uji kir dan pengawasan di lapangan yang

bekerjasama dengan POLRI. Pengawasan tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Perhubungan juga

memberikan pembinaan/sosialisasi kepada pemilik angkutan perdesaan

setiap tiga bulan sekali. Selain itu Dinas Perhubungan melakukan evaluasi

dan laporan yang dilaksanakan setiap bulan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan.

2. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peranannya tehadap pelaksanaan

perpanjangan izin trayek angkutan perdesaan menghadapi beberapa

hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan internal dan

eksternal. Hambatan internal Dinas Perhubungan adalah dalam hal

pengawasan yakni sulit menghubungi pemilik angkutan perdesaan mengenai

izin trayeknya yang sudah habis, sulit menentukan waktu untuk bekerjasama

dengan pihak kepolisian, serta minimnya dana untuk operasi gabungan.

Sedangkan hambatan eksternal adalah berkaitan dengan

pembinaan/sosialisasi, yaitu sikap tidak peduli pemilik angkutan perdesaan..

3. Solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Solusi Untuk Hambatan Internal:

1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan sebagai bentuk solusi

untuk mengatasi sulitnya menghubungi pemilik angkutan

perdesaan mengenai izin trayek yang sudah habis. Pengawasan

dilakukan saat uji kir. Solusi lain adalah pengiriman surat teguran

kepada pemilik angkutan yang tidak memperpanjang izin trayek.

2. Sinkronisasi Jadwal Saat Pembentukan Program sebagai bentuk

solusi untuk bekerjasama dengan POLRI agar dapat terlaksana

kegiatan pengawasan dijalan.

3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap program

kegiatan namun juga terhadap anggaran dana. Evaluasi dapat

dilakukan dengan memotong beberapa anggaran yang dianggap

18

tidak pelru dan dialihkan untuk kegiatan yang perlu mendapat

tambhan anggaran dana.

b. Solusi Untuk Hambatan Ekseternal

Adanya sikap tidak peduli dari pemilik angkutan umum

perdesaan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bersikap

tegas terhadap pemilik angkutan umum perdesaan yang melakukan

pelanggaran diantaranya dengan memberikan surat teguran tertulis/lisan

agar pemilik angkutan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Selain itu perlu adanya pengayoman melalui kerjasama dengan

kepolisian untuk meminimalisir adanya ojek-ojek liar yang tidak resmi

yang berada di wilayah terminal-terminal.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkatnya

dan program-program kegiatan mulai dari pembinaan hingga pengawasan

agar tugas-tugas yang diemban dapat terlaksana dengan maksimal.Perlu ada

tinjauan ulang terhadap pelaksanaan peraturan perundnag-undangan

dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar peraturan

perundang-undangan yang dibuat dapat terlaksana.

2. Bagi Pemilik Angkutan Perdesaan

Pemilik angkutan perdesaan dianjurkan agar dapat bekerjasama dengan

baik dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan terkait

pelaksanaan perpanjangan izin trayek. Sudah semestinya pemilik angkutan

perdesaan harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Alangkah baiknya

pemilik angkutan memberikan saran atau keluhan kepada Dinas

Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengenai kondisi fakta di lapangan.

19

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi,Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, SinarGrafika, Jakarta, 2011.

Rahayu Kartini,Hukum Pengangkutan, UPT PenerbitanUniversitasMuhammadiyah, Malang, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, GhaliaIndonesia,Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 tentang PenyelenggaraanAngkutanOrang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentangRetribusiIzin Trayek

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi danTataKerja Dinas Perhubungan

Data Instansi

Bidang Angkutan,Evaluasi Data Base Pelayanan Jasa Angkutan UmumKhusus Angkutan Perdesaan Wilayah Kabupaten Pasuruan, DinasPerhubungan Kabupaten Pasuruan, Pasuruan, 2010.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan,Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah, Pasuruan, 2008.

Internet

w w w.p a sur u a nk a b . g o.id diaks es pada 2 Januari 2013