IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN JAYAPURA

BUILDING PERMITS IN SPATIAL ARRANGEMENT

IN THE DISTRICT JAYAPURA

Irsan1, Abdul Razak1, Marthen Arie2

1 Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

2 Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi: Irsan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 E-mail : irsannegarawan@yahoo.co.id HP : 082191072061

ABSTRAK

IRSAN. Tinjauan Yuridis Atas Izin Mendirikan Bangunan Dalam Penataan Ruang Di Kabupaten Jayapura (dibimbing oleh Abdul Razak dan Marthen Arie)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam penataan ruang di Kabupaten Jayapura dan pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menunjang tata ruang Kabupaten Jayapura.

Penelitian ini mengunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan kurang efektif dan tidak maksimal yang pertama pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) memakan waktu yang lama, sehingga pemohon membangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun membangun sambil mengurus IMB kedua, penerapan sanksi yang kurang tegas serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Penataan Ruang.

ABSTRACT

IRSAN. Judicial Review of Building Contstruction Licency in Space Planning in Jayapura Regency. (Supervised by Abdul Rasak and Marthen Arie)

The aim of the research is to acknowledge and explain how the licency of building construction is implemented in the space planning in Jayapura Agency, and the implementation of control of building construction licency to support the space planning of Jayapura Regency.

The research method were field observation and library research. The technique of data analysis was a qualitative approach which generated a descriptive analysis of what is stated by respondents in writing and oral, as well as in real conduct. These data components were studied and observed as an integrated unity.

The result of the research indicated that the licecnce issue of building construction in Jayapura Regency is not effective and is less maximum, firstly because it takes a long time, therefore the applicant would start constructing of the building while applying for the licence. Secondly, the sanction is less decisive, and minimum socialization of the public.

Keywords : Licence of building construction, spatial planning.

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan

tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi

secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan

bersama atau cita-citanya. Jadi kekuasaan yang dimiliki sekelompok orang yang

berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan

warganya. Dengan demikian fungsi negara adalah “mengatur” untuk menciptakan

law and order dan “mengurus” untuk mencapai kesejahteraan (Muchsan, 2010).

Selanjutnya, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana

dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan

ketertiban dunia. Menurut Jeddawii (2006), dalam sistem negara kesatuan (unitary

state), hubungan antar level pemerintahan berlangsung secara inklusif (inklusif

authority model), yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah tetap di control oleh

pemerintah pusat agar tercipta kesatuan negara.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, umumnya dalam pelayanan izin

mendirikan bangunan (IMB), masyarakat harus meluangkan waktu dan biaya yang

tidak sedikit. Mengingat bahwa untuk mendapatkan pelayanan, tidak jarang mereka

harus melakukannya kebeberapa instansi pemerintah yang seringkali lokasinya

terpencar-pencar (Sutedi, 2011). Izin merupakan instrumen hukum administrasi

yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur

cara-cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian, izin

merupakan pengaturan tingkat individu atau norma hukum subyektif karena sudah

dikaitkan dengan subyek hukum tertentu. Berdasarkan penelitian sebelumnya,

Rahmadi (2007) mengemukakan peranan perizinan yang memiliki fungsi preventif

dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan

usaha.

Pada tataran praktis, dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau

kegiatan wajib diperhatikan: a) Rencana tata ruang; b) Pendapat masyarakat; dan c)

Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan

usaha dan/atau kegiatan tersebut (Sunarso, 2005). Dalam hal penataan ruang,

diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan dengan melibatkan

masyarakat, misalnya masyarakat hukum adat, masyarakat ulama, masyarakat

intelektual, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terkoordinasi, baik

antar instansi pemerintah, maupun antar pemerintah dengan masyarakat sehingga

terhindar kesejangan penanganan ataupun penanganan yang tumpang tindih dalam

upaya mewujudkan tujuan penataan ruang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa lingkungan merupakan faktor

penentu bagi manusia untuk menetapkan pilihannya, walaupun manusia dapat

memanfaatkan lingkungan menurut kemampuannya, tetap diperlukan suatu kreasi

yang didasari oleh hasil pembelajaran yang matang. Berdasarkan penelitian

Soemarwoto (2001), dengan pembelajaran yang matang dan terus menerus secara

turun temurun, manusia dapat membaca pertanda dan gejala alam yang

terdokumentasi secara lisan bahkan tulisan sebagi pengetahuan tradisional atau

modern. Melalui penggunaaan pengetahuannya, manusia dapat memberlanjutkan

kehidupan dan penghidupannya. Kreasi dan kreativitasnya manusia dalam

mengelola lingkungannya itu akan tercermin dari seberapa jauh penguasaan iptek

dan etika lingkungan yang dimilikinya.

Dalam Pasal 43 Nomor 21 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten

Jayapura, disebutkan bahwa cagar alam Cyckloop yang merupakan kawasan suaka

alam dipergunakan untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam, namun ternyata

dalam realitanya banyak sekali bangunan-bangunan tempat tinggal yang dibangun

didaerah cagar alam Cycloop. Serta bangunan yang awalnya diberikan izin sebagai

ruko oleh dinas terkait tetapi dalam kenyataannya ruko tersebut dijadikan hotel.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Jayapura yang begitu pesat,

sehingga menimbulkan persoalan-persoalan dalam izin mendirikan bangunan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, seperti juga dikemukakan oleh Wakil Ketua

II DPRD Kabupaten Jayapura Gideon Dodop Cendrawasih Pos, 2012), bahwa

sejumlah bangunan ruko dan hotel yang ada di Kabupaten Jayapura ini memang

sudah banyak menyalahi aturan tata kota. Sehingga diduga ada salah standar

mekanisme pemberian izin mendirikan bangunan, diduga ada kecendurangan

menyalahi tata ruang serta pelaksanaan dan pengawasan pemberian izin mendirikan

bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Dengan demikian penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga hasil penelitian ini

bertjuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dalam penataan ruang Kabupaten Jayapura. Selain itu,

untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

untuk menunjang tata ruang Kabupaten Jayapura.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Pertimbangan

untuk menetapkan lokasi tersebut adalah berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa

di lokasi tersebut ada kecendurangan tidak sesuainya izin mendirikan Bangunan

dalam kaitannya dengan penataan ruang ditengah-tengah perkembangan masyarakat

yang begitu pesat.

Tipe penelitian

Desain penelitian ini merupakan tipe penelitian sosio-yuridis. Dalam tipe

penelitian yuridis fokus kajiannya pada penelitian normatif yang objeknya pada

pembidangan kajian perundang-undangan yaitu bidang kajian dogmatik hukum

sedangkan pada penelitian sosiologis objek kajiannya ilmu kenyataan hukum.

Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama

(Sugono, 2003). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang

berkaitan dengan peraturan izin mendirikan bangunan baik dari pemerintah daerah

dan masyarakat. Sampel yang ditarik dalam penelitian ini menggunaka teknik

purposive sampling yaitu sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan

pertimbangan, antara lain: a) Responden dianggap mempunyai pengetahuan,

pemahaman dan pengalaman tentang hukum; b) Responden memiliki kewenangan

dan memiliki kebijakan dalam hukum yang terdiri dari: Bappeda; Dinas Tata Kota;

Badan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum; Pakar; dan Masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik yang digunakan oleh peneliti

adalah wawancara (interview) dan melalui studi dokumen, yaitu teknik

pengumpulan data melalui informasi kepustakaan atau bahan-bahan kepustakaan

terkait buku-buku tentang Izin mendirikan Bangunan, Laporan penelitian hukum

Tata Ruang, Majalah, Koran, Kamus, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang

berhubungan dengan izin mendirikan Bangunan maupun peraturan perundang-

undangan yang mengakomodir izin pendirian Bangunan dan Tata Ruang.

Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini analisis data

kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis,

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah

data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

berfikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang

bersifat umum, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat

khusus (Hadi, 2001). Penggunaaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang

objek yang diteliti.

HASIL

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

maka fungsi dan peran penataan ruang adalah sebagai upaya pemanfaatan dan

pengendalian ruang secara terpadu dan berkesinambungan, yang diwujudkan

dengan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan seluruh sektor

yang ada, dengan melihat potensi dan permasalahan wilayah Kabupaten Jayapura

serta upaya-upaya mengatasi dan memecahkan seluruh kendala pengembangan

ruang wilayah Kabupaten Jayapura.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura

2008-2028 adalah upaya mensinkronisasikan terhadap pemanfaatan dan

pengendalian ruang wilayah Kabupaten Jayapura. Maka atas dasar tersebut,

dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura. Pada

tahun 2001 sudah disusun peraturan RTRW Kabupaten Jayapura, namun sudah

tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Hasil dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura, selain

menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jayapura, tetapi juga

menjadi landasan pembangunan dan pengembangan wilayah bagi seluruh

pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya pemanfaatan ruang wilayah.

Efektivitas Pelaksanaan IMB dalam Penataan Ruang Kabupaten Jayapura

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Jayapura mengalami

peningktan dari tahun ke tahun maka perlu didukung dengan perencanaan

pemanfatan, serta pengendalian dan pemanfaatan ruang yang mantap sesuai dengan

Peraturan Daerah No 21 Tahun 2009, tentang rencana tata ruang Kabupaten

Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten

Jayapura Drs Gideon Dodop, MM (Wawancara, 12 Mei). bahwa sejumlah

bangunan ruko dan hotel yang ada di Kabupaten Jayapura ini memang sudah

banyak menyalahi aturan tata kota, menurutnya bahwa terjadinya pelanggaran

terhadap izin mendirikan bangunan itu disebabkan oleh faktor ketidaktahuan

masyarakat dan faktor kesengajaan. Menurutnya, fungsi pelaksanaan pengawasan

yang dilakukan legislatif terhadap pelaksanaan pemberian izin mendirikan

bangunan belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

oleh Pemerintah dan DPRD tidak berjalan optimal karena pengawas yang sudah

ditunjuk, tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga terjadi

ketimpangan antara laporan dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memulai dari kualitas bangunan baik itu

rumah dan bangunan ruko dapat diukur dengan melihat kondisi kepadatan dan jenis

bangunan, yang digolongkan dalam 2 (dua) jenis bangunan yakni bangunan layak

dan tidak layak seperti pada Tabel 1 (lampiran). Berdasarkan tabel 1, maka dapat

dijelaskan bahwa sebagian besar jumlah bangunan tidak layak huni yang ada di

Kabupaten Jayapura, Selain itu, kawasan pemukiman di Kabupaten Jayapura di

bagi menjadi 2 yakni kawasan pemukiman di wilayah perkotaan dan kawasan

pemukiman di wilayah perkampungan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung

pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan

tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to

ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala

aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu efektivitas pelaksanaan IMB

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan

bagian dari fungsi aparat pemerintah, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk

pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di

bawahnya.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat

keefektifan dan ketidakefektifan IMB sebagai instrumen yuridis pemerintahan yang

bercirikan good governance, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga

fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini,

pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu

sendiri. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap IMB dan rencana tata ruang

masih sangat kurang. Walaupun dapat dikatakan pengetahuan tentang tata ruang

dan IMB sudah baik, namun hanya sekedar tahu atau mendengar saja sedangkan

pemahaman secara lebih rinci atau dalam masih sangat kurang bahkan tidak tahu.

Demikian juga pengetahuan terhadap rencana tata ruang, apalagi pemahaman secara

detail juga sangat kurang.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap IMB dan rencana tata ruang pun

juga masih kurang, hal ini selaras dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan

pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi IMB dan rencana tata ruang masih

sebatas pada aparat pemerintah saja, sedangkan ke masyarakat secara langsung

masih kurang. Walaupun sosialisasi ini pun juga diragukan efektivitasnya, termasuk

dalam proses pengawasan dari awal membangun sampai dengan selesainya suatu

bangunan. Oleh Kurniawan (2012) menyatakan kewenangan yang sah jika ditinjau

dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu

atributif, mandat,dan delegasi.

Dengan demikian, efektivitas penerapan hukum juga menjadi faktor utama,

sebagaimana oleh Rosdiana (2011) disebutkan bahwa jika masyarakat berperilaku

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah

dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Untuk lebih

meningkatkan penyelesaian perkara dan menjamin kepastian hukum pencari

keadilan, maka kualitas dari aparat penegak hukum harus di tingkatkan terutama

dalam aspek moralitas. Indikasi ini sebagaimana menurut Soekanto (1993), bahwa

tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektivitas hukum apabila

yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang IMB sebagai suatu bentuk

peraturan hukum tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku dalam mendirikan

bangunan hanya dapat berfungsi secara efektif apabila apabila memenuhi tiga syarat

yang menurut Rahardjo (2000) yakni: a) Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat

memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh

suatu hukum menimbulkan diskriminasi tehadap beberapa individu atau kelompok

masyarakat tertentu; b) Syarat yuridis, lebih menekankan pada segi kepastiaan

hukumnya. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya

peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di

atasnya; dan c) Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi apabila

norma-norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-

pasalnya diimplementasikan oleh para pelaksananya baik masyarakat maupun

aparat penegak hukumnya.

Instrumen kendali disiplin pegawai adalah sarana lain di samping peraturan

perundang-undangan, sebagai sarana yang nyata dalam bentuk catatan, laporan

prestasi kerja, daftar absensi, dan sebagainya termasuk daftar pekerjaan yang sudah

dan belum selesai dikerjakan (sebagai contoh: pekerjaan Pelayanan permohonan

Izin IMB) yang. Apabila instrumen tersebut diterapkan dan dipergunakan oleh para

pejabat atasan untuk mengetahui sikap atau tingkah laku, akan berguna bagi atasan

untuk mengetahui hasil kerja atau prestasi anak buahnya. Apabila instrumen ini

digunakan, maka perjabat atasan memang seharusnya diwajibkan melaksanakan

pengawasan melekat mempunyai alat bantu yang akan mempermudah baginya

dalam hendak melaksanakan tindakan terhadap anak buahnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian izin mendirikan bangunan di Kabupaten. Jayapura tidak efektif

serta kurang maksimal yang pertama adalah bahwa pemberian izin mendirikan

memakan waktu yang lama, sehingga pemohon membangunan bangunan belum ada

izin ataupun membangunan bangunan sambil mengurus izin mendirikan bangunan.

Diperlukan adanya mekanisme izin mendirikan bangunan dalam pelaksanaan IMB

yang lebih efektif dan efisien, antar lain pemohon tidak meluangkan waktunya yang

lebih lama, dengan biaya yang transparan, kemudian dari sisi penerapan sanksinya

harus dipertegas, sanksi administrasi sampai pada penjatuhan pidana penjara

sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap sipemohon izin mendirikan

bangunan, serta dilakukan sosialisi kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan di Kabupaten. Jayapura

belum berjalan dengan baik. Pertama, disebabkan oleh masih adanya izin

mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa izin

mendirikan bangunan serta terjadinya pembiaran terhadap ketidaksesuaian tersebut,

yang terjadi. Kedua, mekanisme pengawasan yang terjadi sangat tidak transparan,

hal ini dapat dilihat dari adanya pengawasan yang di biayai oleh pemohon izin

mendirikan bangunan. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme izin mendirikan

bangunan dalam pelaksanaan IMB yang lebih efektif dan efisien, kemudian dari sisi

penerapan sanksinya harus dipertegas ataupun diperberat mulai dari teguran, sanksi

administrasi sampai pada penjatuhan pidana penjara sehingga akan menimbulkan

efek jera terhadap pemohon izin mendirikan bangunan sebagai langkah preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Soetrisno. (2001), Metodelogi Research, Yogyakarta. Andi. Harian Cenderawasih Pos, Jumat, 24 Agustus 2012. Jeddawii, Murtir. (2006). Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman

Investasi Daerah, Jurnal Mimbar Hukum, Yogyakarta. 17(2): 41-67. Kurniawan, Amri. (2012). Optimalisasi Kewenangan Penyidik Kejaksaan dalam

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Analisis, Seri Ilmu Hukum, 1(1): 53-60.

Muchsan. (2010). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Jurnal Yudisial, 4(2): 337-352.

Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahmadi, Takdir. (2007). Aspek-Aspek Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal

Hukum Masyarakat dan Pembangunan. 2(1): 82-105. Rosdiana. (2011). Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembalakan Liar di

Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1(1): 47-81.

Soekanto, Soerjono. (1993). Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni.

Soemarwoto, Otto. (2001). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Bandung: Djambatan.

Sugono, Bambang. (2003). Metodelogi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. (2005). Hukum Pidana Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta. Sutedi, Adrian. (2011). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta:

Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Rumah Layak dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Jayapura Tahun 2011

Kondisi Rumah No. Distrik Layak huni Tidak layak Atap rumbia Atap seng

BAIK RSK BAIK RSK BAIK RSK BAIK RSK 1 Sentani timur 1,279 - 122 47 4 - 1,407 37 2 Sentani 5,879 - 98 28 5 - 5,977 23 3 Ebung fauw 394 - 62 24 6 - 412 62 4 Waibu 1,232 - 59 23 3 - 1,255 56 5 Sentani barat 815 - 32 11 12 - 824 22 6 Ravenirara 240 - 58 22 6 - 252 62 7 Yokari 329 - 110 22 7 - 366 88 8 Depapre 606 - 109 25 3 - 654 83 9 Demta 457 - 108 32 12 - 512 73

10 Kemtuk 388 - 145 43 16 - 507 53 11 Kemtuk gresi 435 - 165 24 14 - 525 85 12 Nimboran 527 - 186 33 8 - 671 67 13 Nimbokrang 1,485 - 94 35 4 - 1,568 42 14 Namblong 638 - 88 47 6 - 705 62 15 Gresi selatan 188 - 69 21 8 - 231 39 16 Unurum guay 237 - 119 35 18 - 278 95 17 Kaureh 7,838 - 150 24 16 - 7,920 76 18 Yapsi 1,292 - 156 33 12 - 1,375 94 19 Airu 112 - 127 97 45 - 184 107

Jumlah 24,371 0 2,057 626 205 0 25,623 1,226 Sumber Data: Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Jayapura, 2011.