Isu Permasalahan Tantangan Dan Sintesa_ KONSEP NUDS III

PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL

PENGEMBANGAN PERKOTAAN (NUDS III)

LAPORAN PENDAHULUAN

tahun anggaran 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAANSATKER PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAANJl. PATTIMURA NO.20 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN TELP 021 7398618 FAX 021 7398620

KONSEPSI AWAL

penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan (NUDS III)

KER

AN

GK

A P

IKIR

STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN

PERKOTAAN- NUDS III

DASAR HUKUM UU No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) PP No. 26/ 2008 tentang RTRWN PP No.15/ 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang UU No. 17/ 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025 Perpres No. 2/ 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Permen PU No. 14/ 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang PUPR

PERMASALAHAN UMUM PERKOTAAN

yang belum tertangani

AGENDA PEMBANGUNAN PERKOTAAN

AGENDA GLOBAL United Nations: Sustainable Development Goals 2015 2030 ADB (Asian Development Bank) : Urban Development in Asia UN Habitat: World Urban Campaign Goals, Better City Better

Life, 2015 European Investment Bank Institute: Smart Cities: Concepts,

Challenges and Projects

AGENDA NASIONAL BAPPENAS: National Urban Development Policies and Nexus

Project in Indonesia, 2015 2050 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun

2015 2019 SUD - FI : Kota Indonesia Berkelanjutan untuk Semua, 2013 BAPPENAS: KSPN Kota

EVALUASI Terhadap Target dan Capaian NUDS I dan

NUDS II

EVALUASI1. NUDS I

Sudah menargetkan peningkatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan dengan menyertakan indikator-indikatornya

Belum menfokuskan pada pengembangan perekonomian dan tata kelola perkotaan

Pembagian tipologi dan kriteria perkotaan didasarkan pada aspek kependudukan

Pelaksanaan NUDS I belum dipayungi aspek legal tertentu dan Belum ada lembaga yang secara intens mengawal pelaksanaan NUDS I

Pada akhir pelaksanaan NUDS I, target pengembangan tata ruang yang seimbangbelum terwujud seutuhnya, pembangunan perkotaan masih cenderung pesat pada bagian barat Indonesia saja

2. NUDS II Sudah menargetkan perihal pembangunan

ekonomi perkotaan dan manajemen perkotaan

Sudah membagi tipologi kota berdasarkan kriteria yang lebih lengkap

Belum mencantumkan indikator capaian pada masing-masing target pembangunan perkotaan

Pelaksanaan NUDS II belum dipayungi aspek legal tertentu dan Belum ada lembaga yang secara intens mengawal pelaksanaan NUDS II

Pada Akhir NUDS II, Pemerataan pembangunan bagi KIT telah berjalan secara perlahan, namun pusat perekonomian masih didominasi kota di bagian barat.

Pelaksanaan NUDS I dan NUDS II

TANTANGAN PEMBANGUNAN

PERKOTAAN

KONSEPPEMBANGUNAN

PERKOTAAN YANG AKAN DATANG

LANDASAN HISTORIS

NUDS I NUDS II

LANDASAN YURIDIS UU No. 26/ 2007 tentang

Penataan Ruang (UUPR) PP No. 26/ 2008 tentang

RTRWN PP No.15/ 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang

UU No. 17/ 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2025

Perpres No. 2/ 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Permen PU No. 14/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR

LANDASAN TEORITIS

SMART CITY: Liveable City, Viable City, dan

Sustainabel City

LANDASAN

OPERASIONAL

Agenda Perkotaan Global dan Nasional

Globalisasi, Urbanisasi dan Industrialisasi

Masukan dalam Penyusunan Rancangan

Undang-Undang

Perkotaan

NUDS III

FOKUS UTAMA : Pemerataan Pembangunan

Perkotaan di Indonesia (Kaw. Timur Indonesia, Kaw.

Tertinggal, Kaw. Perbatasan & Kaw. Terpencil)K

ON

SEP A

WA

L N

UD

S III

KO

NSEP A

WA

L N

UD

S III BAB I PENDAHULAN1.1. Latar Belakang

1.2. Pola Pikir 1.3. Lingkup Studi1.4. Sasaran1.5. Sistematika Pembahasan

BAB II PERKEMBANGAN KOTA DAN PERKOTAAN2.1. Pengertian Kota

2.1.1. Definisi Kota dan Perkotaan2.1.2. Penetapan Daerah Perkotaan

2.2. Sebaran Kota-kota di Indonesia dan Kecenderungan Perkembangannya

2.3. Studi Kasus2.3.1. Kota Makassar2.3.2. Kota Ambon2.3.1. Kota Solok

BAB III KONDISI TERKINI PERKOTAAN DI INDONESIA3.1. Kondisi Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan3.2. Kondisi Kependudukan Perkotaan3.3. Kondisi Ekonomi Regional Perkotaan3.4. Kondisi Tata Kelola Perkotaan3.5. Tipologi dan Karakteristik Perkotaan di Indonesia3.6. Kebijakan Perkotaan

3.5.1. Review UUPR3.5.2. Review RTRWN3.5.3. Review RPJPN 2005 2025 3.5.4. Review RPJMN 2015 20193.5.5. Riview KSNP Kota

3.7. Program-program Perkotaan

BAB IV ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERKOTAAN4.1. Isu Globalisasi, Urbanisasi dan Industrialisasi Perkotaan4.2. Permasalahan Pembangunan Perkotaan 4.3. Tantangan pengembangan perkotaan

BAB V KONSEP PENGEMBANGAN PERKOTAAN5.1. Agenda Pembangunan Perkotaan

5.1.1. Agenda Global5.1.2. Agenda Nasional

5.2. Konsep Smart City5.2.1. Liveable City5.2.2. Viable City5.2.3. Sustainable City

5.3. Perumusan tipologi model pengembangan perkotaan

BAB VI STRATEGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN6.1. Visi dan Misi Pengembangan Perkotaan 6.2. Tujuan Pengembangan Perkotaan6.3. Kebijakan Pengembangan Perkotaan6.4. Strategi pengembangan Perkotaan

6.4.1. Strategi Untuk Permasalahan Internal Kota dan Kawasan Perkotaan

6.4.2. Strategi Untuk Sistem Keterkaitan Antar Kota dan Kota Desa

6.4.3. Strategi Untuk Manajemen Perkotaan

BAB VII PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN 7.1. Program Pengembangan Perkotaan Jangka Pendek7.2. Program Pengembangan Perkotaan Jangka Menengah7.3. Program Pengembangan Perkotaan Jangka Panjang

EV

ALU

ASI N

UD

S I

No Kegiatan Kebijakan Target Capaian

1. NUDS I atau NUDS-85:Strategi Pengembangan Perkotaan ditujukan bagi Pengembangan Sistem Perkotaan yang efektif dan Pengembangan Internal Kota.

3 Skenario NUDS-85 :1. Pengembangan Industri

dengan desentralisasi secara bertahap. Perhatian khusus bagi diversifikasi & pemanfaatan buruh (labour intensive). Manufaktur skala kecil dengan keterkaitan dengan manufaktur besar dan produksi wilayah perdesaan serta konsumen penduduk perkotaan.

2. Desentralisasi industri serentak (cepat) dengan pemanfaatan buruh, namun skenario ini tidak ditekankan.

3. Pengembangan sumber daya pertanian dengan percepatan desentralisasi. Pengembangan diversifikasi pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah.

Tujuan :1. Tercapainya pengembangan tata ruang yang seimbang.2. Tercapainya integrasi nasional.3. Tercapainya dorongan pengembangan kesempatan kerja

yang pesat.4. Tercapainya perlindungan lingkungan hidup.5. Tercapainya pelayanan yang layak untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia.

Target perkotaan:1. Air Bersih : 100 % pada Tahun 20002. Manajemen Limbah Manusia, pada tahun 2000 tercapai:

50% di Kota > 1 Juta Orang 30% di Kota dengan 500 ribu 1 juta orang 15% di Kota dengan 100 500 ribu orang

3. Manajemen Sampah: 10% di Kota > 1 Juta Orang 20% di Kota dengan 500 ribu 1 juta orang 70% di Kota dengan 100 500 ribu orang

4. Saluran pembuangan air limbah: 100 % terpenuhi pada tahun 2000

5. Jalan Kota dan Transportasi, target pada tahun 2000 100 % Jalan Raya di semua kota 80%-90% dari jalan kabupaten/ kotamadya 30%-60% dari jalan lingkungan Penyediaan sarana angkutan umum Mempelebar jalan pintas dan membangun jalan tanpa

hambatan6. Listrik: 100% pada tahun 20007. Sarana Pendidikan: 100% untuk SD dan SLTP, 85% untuk STLA,

7,5% untuk Perguruan Tinggi.8. Sarana Kesehatan: 100 % pada tahun 20009. Investasi: mengurangi kesenjangan nilai investasi antara

kawasan timur dan kawasan barat.10. Penentuan sarana perkotaan: pemerataan pembangunan

sarana perkotaan

1. Jumlah Perkotaan Meningkat dari 10,87 % (Kriteria tahun 1980) dari seluruh wilayah di Indonesia menjadi 17,99 % (Kriteria tahun 2000)

2. Kota Metropolitan masih didominasi kota-kota di Pulau Jawa (77,78%); Kota Besar kebanyakan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera (71,43%); Kota Sedang: hanya 37 % dari jumlah Kota Sedang yang tersebar di luar Pulau Jawa dan Sumatera;

3. Pada Tahun 2000, sebesar 77,46% Kota di Indoesia di dominasi dengan Tipologi Kota Sedang

4. DKI memiliki Kontribusi PDRB paling besar yaitu sebesar 15,84% dari total PDRB Nasional

5. Pada Sektor Industri didominasi oleh DKI yaitu sebsar 15,34% jauh diatas kota-kota lainnya, Sektor perdagangan juga didominasi oleh DKI 19,20% dari total PDRB sektor perdagangan.

6. Pergerakan asal tujuan barang juga didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 77,76 % dan Pulau sumatera 12,00 %, sedangkan pulau-pulau lainnya hanya dikisaran 0,40 % - 3,10%

EV

ALU

ASI N

UD

S II

No Kegiatan Kebijakan Target Capaian

2. NUDS-II dirancang untuk pengembangan perkotaan dalam rangka :1. Menyusun Visi

Pembangunan Perkotaan sampai th. 2015;

2. Memantapkan sistem Perkotaan Nasional;

3. Memperbaiki kebijakan Pembangunan Prasarana Perkotaan;

4. Membangun Kebijakan Pembangunan Perkotaan.

3 Skenario NUDS-II :1. Pengembangan

perkotaan tanpa struktur dengan memberikan peluang pengembangan kota pada mekanisme pasar dan kemampuan daerah.

2. Pengembangan perkotaan dengan memberikan prioritas arahan pengembangan pada kota-kota pusat kawasan dan sebagai outlet tapi tidak berstruktur.

3. Pengembangan perkotaan dengan memberikan prioritas pengembangan pada kota-kota prioritas yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan outlet, serta mengembangkan keterkaitan saling memperkuat antara kota dengan kota, dan kota kecil dengan desa disekitarnya.

1. Keterkaitan dan aglomerasi kota Terbentuknya sistem kota yang

efesien sehingga setiap kota mampu memberikan pelayanan kota secara optimal, baik kepada masyarakat maupun kegiatan yang ada di dalam cakupan pelayanannya

Terciptanya sistem kegiaan perkotaan yang mampu mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada di hinterland-nya secara efesien serta mendorong pembentukan nilai tambah (ekonomi) maksimal di wilayah sekitarnya

2. Keterkaitan antar kota dengan desa Tewujudnya peran Kota dalam

pengembangan Desa sekitarnya Sebagai pusat perbelanjaan dan

pelayanan Sebagai pembangkit lapangan

pekerjaan non-pertanian Sebagai pusat pemasaran produk

dan pendukung kegiatan pertanian3. Manajemen perkotaan:

Penataan ruang kota yang efesien dan efektif untuk tercapainya pengelolaan pembangunan kota yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip planning, actuating, controlling, dan organising

1. Jumlah Wilayah Perkotaan pada Tahun 2010 (kriteria tahun 2010) sebanyak 98 Kota atau sebesar 19,72 % dari seluruh wilayah (kabupaten dan kota) di Indonesia, dari jumlah tersebut dibagi menjadi : Berdasarkan posisi geografis: 41 Kota di Pesisir, 39

Kota di dataran rendah, 12 Kota di dataran tinggi, dan 6 kota di kepulauan.

Berdasarkan ukuran Kota: Kota Kecil sebanyak 11 Kota; Kota Sedang: 56 Kota; Kota Besar: 17 Kota; Kota Metropolitan: 14 Kota.

Berdasarkan ekonomi (kapasitas fiskal): Sangat Tinggi: 24 Kota; Tinggi: 23 Kota; Sedang: 37 Kota; Rendah: 14 Kota.

2. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB nasional Tahun 2010, dari peringkat 10 besar, hanya Kota Medan dan Kota Batam yang berada di luar Pulau Jawa, hal ini membuktikan bahwa pembangunan perkotaan masih berpusat pada bagian barat Indonesia

3. Tahun 2010, sebanyak 32,65% Kota memiliki Indeks Risiko Gempa Bumi yang tinggi; 52,04% Kota memiliki Indeks Resiko Banjir yang tinggi; 50% Kota memiliki Indeks Resiko Kekeringan yang tinggi; serta hanya 20,41% Kota yang memiliki Indeks Resiko Tsunami yang tinggi.

4. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 13,33 %

5. Menurut data MDGs, pada Tahun 2009, jumlah akses masyarakat perkotaan terhadap air minum sebesar 49,82% (target 2015: 78,19%); Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak perkotaan sebesar 69,51% (target 2015: 76,82%); Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan masih sebesar 12,12% (target 2015: 6,00%).

KO

NSEPSI A

WA

L N

UD

S III No Kegiatan Kebijakan Konsep Target NUDS III

3. Rencana NUDS III :Strategi pembangunan perkotaan yang memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan di Indonesia dan pemasalahan serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan wilayah dan investasiinfrastuktur wilayah perkotaan dan perdesaan

1. PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR : Mewujudkan Penataan Ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi

2. PEREKONOMIAN: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi lokal

3. SOSIAL KEPENDUDUKAN: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perkotaan

4. TATA KELOLA: Meningkatkan pelayanan umum dengan membangun manajemen perkotaan yang prima

1. PENATAAN RUANG DAN INFRASTRUKTUR: Mengurangi resiko bencana dan dampak perubahan iklim Meningkatkan perlindungan dan pelestarian kawasan pusaka kota Memenuhi kebutuhan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) : ...... % Menyediakan RTH sebesar 30% dari lahan perkotaan di setiap kota : ...... % Memenuhi kebutuhan sistem transportasi masal (moda dan fasilitas-fasilitas peralihan antar moda) disetiap

kota : ...... % Sinkronisasi dokumen RTRWN dengan RDTR wilayah perkotaan: ...... % Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkotaan: Air Bersih: ...... % Manajemen Limbah Manusia: ...... % Manajemen Sampah: ...... % Saluran pembuangan air limbah: ...... % Jalan Kota, Rel KA dan Transportasi: ...... % Listrik: ...... % Internet dan Komunikasi: ...... %

Pemenuhan kebutuhan sarana perkotaan: Sarana Pendidikan: ...... % Sarana Kesehatan: ...... % Sarana Perdagangan: ...... % Sarana Transportasi (bandara, pelabuhan, terminal, stasiun KA) : ...... %

2. PEREKONOMIAN: Menguatkan Ekonomi Lokal dan Sektor Informal Meningkatkan Ketersediaan ruang publik untuk aktivitas sektor informal Meningkatkan pertumbuhan industri lokal/industri kreatif

3. SOSIAL KEPENDUDUKAN: Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk: ...... % Mengurangi tingkat kepadatan penduduk dalam Kota ....... Jiwa/ Ha Mengurangi Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk : ...... % Menekan tingkat pengangguran terhadap total angkatan kerja : ...... %

4. TATA KELOLA: Mewujudkan kepemimpinan kota yang visioner, transparan, aspiratif, dan peduli Mewujudkan tata kelola yang: Berasaz demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan jender, pro penciptaan lapangan kerja, pro

dengan bentuk negara kesatuan RI dan anti korupsi, kolusi, nepotisme memperhatikan fenomena globalization with local flavor menjamin pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat maupun dunia usaha dalam

pembangunan kota Mewujudkan sistem infromasi manajemen perkotaan berbasis data digital

AG

EN

DA

PER

KO

TAA

N AGENDA NASIONAL BAPPENAS: National Urban Development Policies and Nexus Project in

Indonesia, 2015 2050

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 2019

SUD - FI : Kota Indonesia Berkelanjutan untuk Semua, 2013

BAPPENAS: Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), Tahun 2011

AGENDA GLOBAL United Nations: Sustainable Development Goals 2015 2030

ADB (Asian Development Bank) : Urban Development in Asia

UN Habitat: World Urban Campaign Goals, Better City Better Life, 2015

European Investment Bank Institute: Smart Cities: Concepts, Challenges and Projects

AG

EN

DA

NA

SIO

NA

LAgenda

PerkotaanIsu Perkotaan Permasalahan Tantangan

Kebijakan Pengembangan Perkotaan

BAPPENAS: National Urban Development Policies and Nexus Project in Indonesia

1. Rata-rata Pertumbuhan penduduk perkotaan sebesar 2,75 % per tahun diatas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional (1,17% per tahun)

2. Tahun 2010, 50% populasi penduduk dunia tinggal di perkotaan, sehingga pada tahun 2025 diperkirakan meningkat 67,7 %, dan di Indonesia diperkirakan 85% penduduknya akan tinggal di perkotaan, Wilayah Indonesia sebagian besar akan menjadi wilayah Perkotaan.

3. Pada tahun 2012, sebesar 58 % dari kota-kota di Indonesia adalah kota-kota berukuran menengah, tetapi mereka hanya bisa berkontribusi 6,55 % terhadap PDB nasional. Sementara kota-kota metropolitan dan besar bisa berkontribusi 33,97 % .

1. Kemiskinan Perkotaan: Persentase miskin perkotaan pada tahun 2012 mencapai 9,23 % , sedangkan persentase total miskin penduduk di Indonesia adalah 12,49 % , khususnya di kota-kota metropolitan dan menengah.

2. Rendahnya Pelayanan Perkotaan: Pada Tahun 2012, sebanyak 57,49 % penduduk perkotaan belum mendapatkan sumber air minum yang memadai; serta 27,22 % dari penduduk kota belum mendapatkan fasilitas sanitasi yang memadai.

3. Konversi Lahan: Ekspansi permukiman perkotaan (urban sprawl) ke pinggiran kota yang tidak dikelola dengan baik.

4. Degradasi Lingkungan: Tanah, air dan polusi udara mengalami degradasi karena peningkatan polutan di kota-kota besar, serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

5. Permasalahan Sosial: Meningkatnya tindak Kriminalitas di perkotaan, Tahun 2007, 1,3 % dari penduduk perkotaan Perkotaan Penduduk telah menjadi korban kejahatan (Obat-obatan terlarang, Epidemi, anak jalanan, konflik sosial, dll)

1. Persaingan global: Permintaan Perkotaan untuk dapat berperan sebagai tempat beraktivitas yang kompetitif dan berstandar internasional

2. Desentralisasi dan Pemerintahan: Tuntutan peningkatan kapasitas teknis dan keuangan perkotaan

3. Dampak Perubahan iklim: Bencana alam, penyebaran penyakit endemik, menuntut peningkatan daya dukung kota untuk kesiapan dan penanggulangan bencana; serta pengarusutamaan dampak perubahan iklim dalam pengembangan perkotaan.

Menciptakan SUSTAINABLE CITY tahun 2050 dengan mewujudkan konsep Liveable City, Green City, dan Smart City secara bertahap.

Adapun Target dari Pengembangan Perkotaan Nasional adalah:1. Realisasi dari Sistem

Perkotaan Nasional2. Pemenuhan dari

Standar Pelayanan Perkotaan dan Realisasi Kota Berkelanjutan pada masa yang akan datang

3. Peningkatan tata kelola dan intitusi wilayah perkotaan

AG

EN

DA

NA

SIO

NA

LAgenda



Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 2019

1. Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (high income). Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.

2. Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti.

3. Pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah.

4. Peningkatan kualitas SDM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

5. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80% dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 %. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang.

6. Percepatan Pembangunan Kelautan Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar

1. Merosotnya kewibawaan negara;

2. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan

3. Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

1. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;

2. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pemba-ngunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;

3. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesen-jangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal.

Strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah :1. Perwujudan Sistem

Perkotaan Nasional (SPN)2. Percepatan pemenuhan

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

AG

EN

DA

NA

SIO

NA

LAgenda

PerkotaanIsu Perkotaan Permasalahan Tantangan Kebijakan Pengembangan Perkotaan

Forum SUD :

Kota Indonesia

Berkelanjutan

untuk Semua

1. Dalam kurun waktu 2005 2030, jumlah penduduk perkotaan di dunia diperkirakan akan meningkat 56%, di Asia naik 71 %, dan di Indonesia naik 74 %. Urbanisasi besar-besaran di Indonesia akan terjadi pada masa yang akan datang

2. Besarnya tekanan di kawasan sekitar perkotaan metropolitan dalam menampung luberan kegiatan yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari kawasan tak terbangun menjadi kawasan terbangun, serta inefesiensi infrastruktur

1. Kualitas lingkungan yang semakin menurun sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan perubahan iklim dan pemanasan gobal dan akan mengakibatkan kawasan perkotaan di Indonesia rentan akan bencana seperti gempa, tsunami, banjir, dan kebakaran

2. Kawasan perkotaan merupakan sumber masalah kemiskinan, kemacetan, kekumuhan, dan bencana

3. Penurunan luasan RTH yang signifikan, terutama di kota-kota metropolitan

4. Perkembangan kota yang pesat akan mengakibatkan kolapsnya kota-kota tua di Indonesia

5. Sebagian kota juga akan mengalami dampak sosial, yaitu seperti Peningkatan jumlah kekerasan, kejahatan, pengangguran, penurunan jumlah penduduk dan pelayanan infrastruktur kota yang buruk.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia sebagai proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, dengan 3 pilar utamanya, yaitu:1. Sosial: adanya konsistensi

penegakan hukum, termasuk dalam penegakan rencana tata ruang, selain itu juga terbanghun kondisi etika dalam pelaksanaan pembangunan, adanya keadilan dan kesetaraan hak masyarakat, keamanan dan kenyaman lingkungan kehidupan, serta ketaatan masyarakat terhadap peraturan semakin kuat.

2. Lingkungan: terwujudnya keseimbangan ekologis, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penggunaan sumber daya terbarukan dalam pembangunan, termasuk pengembangan konversi energi dan energi alternatif

3. Ekonomi: penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan daya saing perkotaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pekotaan.

4 kluster pengembangan perkotaan di Indonesia:1. Cluster Planet: Lingkungan bagi kota

berkelanjutan, adalah penjagan kualitas lingkungan perkotaan yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim dengan konsep kota hijau, kota lestari, dan revitalisasi kota tepi air.

2. Cluster People: potensi masyarakat kota berkelanjutan, adalah keberadaaan masyarakat sebagai elemen penting dalam pencapaian kota yang berkelanjutan. Kearifan lokal perlu dilestarikan, dijaga kesinambungannya, dan menjadi pijakan perencanaan dan peranangan lingkungan binaan berkelanjutan.

3. Cluster Prosperity: potensi ekonomi kota berkelanjutan, adalah dapat memandang urbanisasi sebagai berkah dalam pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, termasuk kontribusi sektor informal, menjadi salah satu upaya untuk menggerakan roda perekonomian kota. Membangun citizenship dalam pengelolaan perkotaan, sebagai upaya membangun kesadaran warga kota atas peran, hak, dan kewajibannya dalam suatu komunitas kota. Selain itu, aspke penting lainya dalam cluster ini adalah pembanghunan transportasi yang berkelanjutan sebagai pendorong aktivitas ekonomi perkotaan.

4. Cluster Governance: tata kelola yang baik demi pembangunan kota berkelanjutan, adalah komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat dalam mengelola perkotaan yang lebih pro-poor, pro-public serta pro-rural.

AG

EN

DA

NA

SIO

NA

LAgenda

PerkotaanIsu Perkotaan Permasalahan Tantangan Kebijakan Pengembangan Perkotaan

BAPPENAS: Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), Tahun 2011

1. Belum optimalnya peran kota sebagai basis pembangunan,

2. Ketimpangan wilayah,

3. Rendahnya modal sosial masyarakat perkotaan,

4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kota dan rendahnya kapasitas fiskal,

5. Belum optimalnya penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) serta perumahan dan permukiman,

6. Belum efisiennya penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan tanah,

7. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim, dan

8. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah kota.

1. Urbanisasi, berdasarkan perkiraan pada tahun 2025 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia saat itu.

2. Kemiskinan di Perkotaan, masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Terdapat jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar.

3. Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan, meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air, tanah; kondisi lingkungan perumahannya seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan bangunannya; ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya;

4. Keamanan dan Ketertiban Kota, Beberapa teror bom yang terjadi di beberapa kota Indonesia serta kerusuhan yang disebabkan oleh konflik antar kelompok masyarakat, semua itu sangat berpengaruh pada kinerja kota secara keseluruhan.

5. Kapasitas Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan, desentralisasi dan otonomi membuat kesiapan daerah untuk mengelola pembangunan kota menjadi perhatian utama. Kapasitas daerah yang perlu dipersiapkan meliputi: kapasitas SDM; kapasitas dan struktur kelembagaannya; peraturan perundangan pendukung serta kemampuan pengelolaan pembiayaannya.

6. Pertumbuhan antar Kota yang Belum Seimbang, Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan masih terpusat di Pulau Jawa-Bali. Pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan pembangunannya relatif tertinggal.

1. Penyediaan lapangan pekerjaan;

2. Penyediaan lingkungan perumahan, transportasi, prasarana dan sarana perkotaan, serta pelayanan dasar;

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan;

4. Penserasian antar golongan dan penyelesaian masalah sosial lainnya;

5. Peningkatan kesadaran budaya;

6. Peningkatan keamanan dan ketertiban kota;

7. Pengendalian dan pencegahan pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan konurbasi;

8. Penanganan masalah perdesaan, pinggiran kota, hubungan antar kota dan desa-kota;

9. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaan kota dalam meningkatkan pelayanan masyarakat

10.Peningkatan kemampuan berperan serta secara efektif dan optimal dalam globalisasi.

1. Meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim (berketahanan iklim), serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (urban led development policy)

2. Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling menguntungkan

3. Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam pembangunan perkotaan

4. Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal

5. Memacu pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas kota serta penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik masyarakat, lingkungan sekitar dan tipologi kota.

6. Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan (compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan

7. Mendorong kota-kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap kemungkinan bencana.

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta mendorong munculnya kepemimpinan yang visioner

AG

EN

DA

GLO

BA

LAgenda

PerkotaanIsu Perkotaan Tantangan Kebijakan Pengembangan Perkotaan

United Nations: Sustainable Development Goals 2015 2030

1. Manusia adalah pusat pembangunan berkelanjutan, terutama pada bidang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan bagi semua unsur masyarakat, terutama bagi generasi masa depan tanpa membedakan usia, jenis kelamin, cacat, budaya, ras, etnis, asal, status migrasi, agama, status ekonomi atau lainnya.

2. Dampak perubahan iklim yang banyak dirasakan di perkotaan negara-negara seluruh dunia harus segera ditangani guna mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca global.

1. Dalam rangka mencapai hanya keseimbangan di antara kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan dari generasi sekarang dan masa depan, perlu untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang harmoni dengan alam, serta semua budaya dan peradaban dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Kebutuhan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, promosi keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan, pendidikan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak.

3. Komitmen untuk menghidupkan kembali kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan dan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut.

1. Planet: Melindungi ekosistem bagi kepentingan semua masyarakat dan anak-anak

2. People: Memastikan kehidupan yang sehat, berpengetahuan, serta melibatkan perempuan dan anak-anak

3. Dignity: Mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan sosial4. Prosperity: Menumbuhkan kesejahteraan yang kuat, inklusif, dan

ekonomi transformatif5. Justice: Mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, dan

lembaga yang baik6. Partnership: Mewujudkan solidaritas global dalam pembangunan

berkelanjutan

17 Sustainable Development Goals:1. End poverty in all its forms everywhere2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and

promote sustainable agriculture3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages4. Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong

learning5. Achieve gender equality and empower all women and girls6. Ensure access to water and sanitation for all7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern

energy for all8. Promote inclusive and sustainable economic growth, employment

and decent work for all9. Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization

and foster innovation10. Reduce inequality within and among countries11. Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable12. Ensure sustainable consumption and production patterns13. Take urgent action to combat climate change and its impacts14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine

resources15. Sustainably manage forests, combat desertification, halt and

reverse land degradation, halt biodiversity loss16. Promote just, peaceful and inclusive societies17. Revitalize the global partnership for sustainable development

AG

EN

DA

GLO

BA

LAgenda


ADB (Asian Development Bank) : Urban Development in Asia

1. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat, pertumbuhan megacities yang memiliki populasi > 1 juta akan berdampak pada daerah peri-urban di berbagai kota besar tersebut berkembang secara pesat.

2. Tingkat kemiskinan perkotaan yang tinggi, hampir 25% dari penduduk perkotaan di Asia tergolong miskin, dan angka tersebut akan meningkat, karena adanya arus masuk orang miskin yang terus-menerus ke dalam kota.

3. Layanan dasar yang tidak memadai, sejumlah besar kota-kota Asia tidak dapat secara memadai menyediakan layanan dasar perkotaan dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan. Kurang dari setengah dari populasi kota ditutupi oleh pasokan air. Sejumlah kota tidak memiliki sistem yang efisien pengumpulan limbah padat. Sebagian besar kota-kota di negara berkembang tidak memiliki koneksi sistem pembuangan kotoran, dan fasilitas sanitary landfill.

4. Degradasi lingkungan, dengan kepadatan penduduk meningkat, terutama di daerah kumuh, masalah lingkungan dan kesehatan meningkat. Selain mengurangi polusi udara dan kebisingan dan mengendalikan limbah, pengelolaan konsumsi sumber daya non-terbarukan telah menjadi keprihatinan yang lebih serius.

1. Mempertahankan daerah perkotaan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kota adalah pusat keunggulan untuk pendidikan, kesehatan, budaya, inovasi teknologi, kewirausahaan, pelayanan sosial, administrasi pemerintahan, dan komunikasi dengan dunia. Kota menciptakan peluang pekerjaan, pekerjaan dan mata pencaharian. Kota juga titik fokus untuk daerah pedalaman pedesaan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan.

2. Mengelola pertumbuhan perkotaan, pesatnya laju urbanisasi perlu dikelola secara efektif untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul dari urbanisasi yang dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan melindungi lingkungan.

3. Menjembatani kesenjangan pasokan dan permintaan pada layanan infrastruktur, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara permintaan untuk layanan infrastruktur dan kapasitas untuk membiayai pembangunan perkotaan. Pada tahun 2004, perkiraan konservatif disarankan sekitar $ 250 juta per tahun dalam investasi infrastruktur akan dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perkotaan selama 25 tahun ke depan.

4. Penguatan kapasitas manajemen perkotaan, kapasitas kota untuk mengelola pertumbuhan perkotaan dan pembangunan, termasuk kesiapan untuk merespon bencana, perlu diperkuat. Pendekatan berbasis proyek dengan horizon waktu singkat diadopsi di beberapa kota yang tidak berkelanjutan dan tidak efektif mengatasi tujuan jangka panjang.

5. Desentralisasi administrasi perkotaan, banyak pemerintah telah didesentralisasikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan pemerintah daerah peran yang lebih strategis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan perkotaan. Namun, dana mungkin tidak selalu cocok dengan fungsi devolusi. Desentralisasi juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

6. Menanggapi globalisasi, globalisasi telah mendorong kota ke wilayah baru membuatnya lebih penting bagi kota untuk menjadi kompetitif secara global.

1. Kemitraan Stakeholder, Mitra kota dengan sektor swasta, kota-kota lain, dan organisasi untuk bertukar informasi, membangun kapasitas, memperluas sumber daya dan meningkatkan pendapatan, dan melaksanakan perbaikan dalam manajemen perkotaan

2. Perumusan strategi pengembangan kota, beberapa kota di seluruh wilayah telah dirumuskan strategi pengembangan berdasarkan visi jangka panjang dan analisis kekuatan mereka, kelemahan, peluang dan ancaman. Dengan begitu kota akan diakui penting dan saling melengkapi antara kebijakan pembangunan nasional dan strategi pembangunan kota.

3. Kerjasama antar daerah, adanya apresiasi yang berkembang untuk hubungan antara daerah pedesaan dan perkotaan, Kota-desa yang menjadi fokus pembangunan perkotaan terpadu, yang mengaburkan perbedaan tradisional antara "pedesaan" dan "perkotaan".

4. Kota sebagai ekosistem, dengan meningkatnya minat dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, kota sekarang sedang dilihat sebagai ekosistem yang hidup di mana keseimbangan dicari antara masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Terkait dengan pendekatan spesifik untuk efisiensi energi, mitigasi bencana, serta sumber daya dan pelestarian warisan budaya, sedang dikembangkan.

5. Pemimpin kota sebagai manajer ekonomi, pemimpin kota telah bergeser dari orientasi politik murni untuk pendekatan manajemen kewirausahaan dan ekonomi. Beberapa kota telah memulai percobaan sukses dalam teknik inovatif yang diadaptasi dari sektor bisnis swasta.

AG

EN

DA

GLO

BA

LAgenda


UN Habitat: World Urban Campaign Goals, Better City Better Life, 2015

1. Pada Dekade kedua dan ketiga abad ke-21 akan melihat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setengah dari populasi dunia saat ini tinggal di kota, dan akan ini

2. tumbuh 60% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050. Jumlah kota dengan lebih dari 1 juta penduduk telah membengkak menjadi lebih dari 450, lebih dari 20 di antaranya adalah 'kota-kota besar,' dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa.

3. Pertumbuhan jumlah penduduk miskin perkotaan yang tinggal di daerah kumuh semakin meningkat, sekitar sepertiga dari penduduk perkotaan global diperkirakan hidup di permukiman kumuh.

4. Uranisasi telah menghasilkan ketidakseimbangan jumlah penduduk, segregasi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

1. Urbanisasi dan kepadatan perkotaan membawa keuntungan ekonomi bagi daerah, diharapkan kota-kota dapat melakukan perencanaan yang baik dan tertata rapih sehingga dapat menciptakan Compact City

2. Pada compact city, investasi dalam infrastruktur perkotaan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dibanding dalam konteks pedesaan. Sebuah Compact City akan menawarkan keunggulan bisnis yang komparatif dalam hal daya saing dan pekerjaan.

3. Compact City harus dapat menangani permasalahan dampak perubahan iklim yang terjadi, serta mengendalikan pemakaian bahan bakar emisi rendah dan menghemat pemakaian bahan bakar tersebut

World Urban Campaign Goals:1. To Measure: Establish benchmarks, monitor

progress, and share knowledge worldwide2. To Unite: Convince public, private, and social

sectors that investing in creative, resilient, and sustainable cities and communities is essential to our shared future.

3. To Connect: Create lasting linkages among all city changers and facilitate the coherent and strategic coordination of partners.

4. To Enable : Provide the means to achieving creative, resilient, and sustainable cities and communities.

An Equitable, Prosperous &Sustainable City1. A RESILIENT CITY: Building cities able to

withstand and recover from crises.2. A PRODUCTIVE CITY: Making cities more

effcient and better places to ensure decent work.

3. A PLANNED CITY: Planning the cities of tomorrow for sustainability and quality of life.

4. A SAFE AND HEALTHY CITY: Making cities livable places.

5. AN INCLUSIVE CITY: Building socially inclusive, accessible, pro-poor, equitable and gender sensitive cities.

6. A GREEN CITY: Building environmentally sound and carbon effcient cities.

AG

EN

DA

GLO

BA

LAgenda


European Investment Bank Institute: Smart Cities: Concepts, Challenges and Projects

1. Pemerintahan: Pemerintahan yang kurang fleksibel, Menyusutnya kewenangan wilayah perkotaan, kombinasi pemerintahan formal dan informal yang belum berjalan dengan baik, ketidakjelasan kewenangan wilayah perkotaan

2. Ekonomi: Pengangguran, penurunan dan ketidak-merataan tingkat ekonomi masyarakat, monosektoral ekonomi yang belum berjalan dengan baik, Keragaman sosial dan potensi lokal belum digali sebagai keuntungan ekonomi wilayah perkotaan

3. Mobilitas: Sistem transportasi publik yang belum siap melayani penduduk perkotaan, tingkat polusi yang tinggi, ketergantungan kendaraan pribadi bermotor, manajemen lalu-lintas yang belum optimal

4. Lingkungan Hidup: Pemakaian bahan bakar dan energi yang tidak terkendali, permukiman yang tidak terkendali

5. Masyarakat: Pengangguran, Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata, populasi yang tidak terkendali, keragaman tingkat sosial masyarakat

6. Kehidupan Sosial: Kebutuhan rumah layak huni yang tinggi, Permasalahan kesehatan, Tingkat tindak kriminal yang tinggi.

1. Permukiman kumuh2. Kekerasan dan

ketidakamanan perkotaan

3. Kemiskinan perkotaan4. Dampak perubahan

iklim5. Polusi dan kemacetan6. Kurangnya transportasi

umum7. kelangkaan air8. Defisit infrastruktur

Tinggi9. Kekurangan akses ke

ICT10. Kelangkaan sumber

daya

Smart City Project :1. SMART GOVERNANCE: Partispasi,

Transparansi, Pelayanan Publik dan Sosial

2. SMART ECONOMY: Inovasi dan Kewirausahaan

3. SMART MOBILITY: Manajemen Lalu lintas, Transportasi Publik, Infrastruktur ICT, Logistik

4. SMART ENVIRONMENT: Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Efesiensi energi dan bahan bakar

5. SMART PEOPLE: Pendidikan berbasis digital dan Kreativitas

6. SMART LIVING: Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan dan keamanan, aksesibilitas teknologi

KO

NSEPSI A

WA

L N

UD

S III Agenda



NUDS III 2015 2030

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Fisik Kawasan Perkotaan

2. Perkembangan kota yang pesat berjalan sangat cepat cenderung meningkatkan peran kota sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.

3. Penurunan Kualitas Hidup (Sosial) masyarakat di Perkotaan

4. Peningkatan urbanisasi dengan cepat dan cenderung tidak terkendali sehingga menimbulkan masalah pembangunan perkotaan, baik bersifat eksternal maupun internal

1. Fisik dan Lingkungan Perkotaan: Kota-kota metropolitan dan besar menghadapi tekanan

penduduk yang tinggi dan memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan papan, sarana dan prasarana

Kota-kota kecil dan sedang umumnya memiliki sarana dan prasarana yang sederhana. Sanitasi umumnya buruk

Pencemaran lingkungan terkait dengan kemiskinan, industri dan konsumsi

Jumlah Kota di Dunia mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal serupa terjadi di Indonesia.

Pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia

2. Ekonomi: Kota-kota menghasilkan 74% dari GDP Indonesia, pada tahun 2030 diperkirakan akan menyumbang 84% dari GDP Indonesia

3. Penduduk Perkotaan Pada th. 2013, sekitar 55% penduduk Indonesia tinggal

perkotaan. Th. 2025, 65% dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia

akan tinggal di perkotaan, atau sekitar 195 Juta Jiwa. Sekitar 3.5 juta orang berpindah tinggal diperkotaan

tiap tahun Tingkat urbanisasi Indonesia lebih tinggi dari Cina, India

dan Brasil4. Tata kelola dan SDM

Kurangnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat (walau telah ada segelintir contoh yang baik seperti Solo, Tarakan dll.)

Keterbatasan dalam penerapan tata-pemerintahan yang baik serta manajemen perkotaan yang efektif dan efisien.

Keterbatasan kapasitas SDM aparat pengelola kota Belum berkembangnya kerjasama antar-wilayah dan

antar-pihak yang efektif dan efisien serta melindungi kepentingan publik

Masih belum jelasnya pola partisipasi publik dalam proses-proses pengambilan keputusan publik

1. Fisik dan Tata Ruang: Penyediaan Sarana dan

Prasarana Dasar Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup di Perkotaan

Penanganan Masalah Urban-Sub Urban-Rural dan Hubungannya

2. Ekonomi: Penyediaan Lapangan

Kerja Pengendalian &

Pencegahan Pertumbuhan Kota yang Masif

Konurbasi3. Sosial Budaya:

Peningkatan Kesadaran Budaya

Peningkatan Keamanan dan Penertiban Kota

4. SDM: Peningkatan SDM,

Kelembagaan, Pembiayaan & Pengelolaan Perkotaan

Peningkatan Peran Serta dalam Globalisasi

Konsep NUDS III1. PENATAAN RUANG DAN

INFRASTRUKTUR : Mewujudkan Penataan Ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi

2. PEREKONOMIAN: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi lokal

3. SOSIAL KEPENDUDUKAN: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perkotaan

4. TATA KELOLA: Meningkatkan pelayanan umum dengan membangun manajemen perkotaan yang prima

KO

NSEP A

WA

L N

UD

S III

BAPPENAS: NUDP and Nexus Project

in Indonesia

SUSTAINABLE CITY : Liveable City, Green City,

dan Smart City

Sistem Perkotaan Nasional

Standar Pelayanan Perkotaan

Tata kelola dan intitusi wilayah

perkotaan

RPJMN Tahun 2015 2019

Kota berkelanjutan dan berdaya saing

Kota HijauSistem Perkotaan

Nasional (SPN)

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal

Kota Cerdas

Tata Kelola Pembangunan

Perkotaan

Sustainable Urban Development

Forum Indonesia

Sustainable Urban Development dengan menyeleraskan aspek ekonomi, sosial (budaya) dan

lingkungan

Cluster Planet

Cluster People Cluster

Prosperity

Cluster Governance

BAPPENAS: KSPN

Kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri,

dan berdaya saing secara berkelanjutan

Ekonomi lokal, regional dan nasional

Hubungan kota-desa

Pembangunan manusia dan sosial-budaya

Ekonomi lokal dan kapasitas fiskal

Prasarana, sarana, dan utilitas kota

kota-kota padat-lahan (compact city)

kesehatan lingkungan, perubahan iklim, dan

bencana adaptif

kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan

tata pemerintahan

Sustainable Development Goals

2015 2030

Planet

People

Dignity

Prosperity

Justice

Partnership

Urban Developmentin Asia (ADB)

Kemitraan

Kerjasama Antar Daerah

ProsperityKota Sebagai

Ekosistem

Pemimpin Kota sebagai Manajer Ekonomi

Reinventing Government

UN Habitat: World Urban Campaign Goals, Better

City Better Life

To MeasureTo Unite

To ConnectTo Enable

A Resilient CityA Productive City

A Planned CityA Safe And Healthy City

An Inclusive CityA Green City

European Investment Bank Institute: Smart

Cities: Concepts, Challenges and Projects

Smart Environment

Smart People

Smart Living

Smart Governance

Smart Economy

Smart Mobility

STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN

PERKOTAAN (NUDS III)

FOKUS: Pemerataan Pembangunan Perkotaan di Indonesia (Kota-kota di Kaw.

Timur Indonesia, Kaw. Tertinggal, Kaw. Perbatasan & Kaw.

Terpencil)

TATA KELOLA: Meningkatkan pelayanan umum dengan membangun manajemen perkotaan yang

prima

TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR: Mewujudkan Penataan Ruang dan

pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi

PUSAT PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN: Meningkatkan

pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi

lokal

SOSIAL KEPENDUDUKAN: Mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perkotaan

SMART CITY: LIVEABLE CITY, VIABLE CITY, DAN

SUSTAINABEL CITY

KO

NSEP A

WA

L N

UD

S III Konsep Strategi Penanggung Jawab

Hasil yang diharapkan

Pengaruh Sasaran Asumsi Indikator

Mewujudkan Penataan Ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi

Kemenpupera Kemen. ATR Bappenas Kemenhub

Penataan ruang perkotaan berkelanjutan

Kebutuhan infrastruktur dasar perkotaan

Sitem transportasi yang terintegrasi

Dampak Positif dan Dampak Negatif

Jangka Pendek,menengah, dan panjang

Target NUDS III

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat perkotaan yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi lokal

Kemenperin Kemendag Kemen Koperasi dan

UKM Kemen. Pertanian Kemen. Perikanan

dan kelautan Kemenpar

Peningkatan perekonomian kota

City Branding



Target NUDS III

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perkotaan

Kemensos Pemerataan penduduk perkotaan

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota



Target NUDS III

Meningkatkan pelayanan umum dengan membangunmanajemen perkotaan yang prima

Kemendagri Good Governance Reinventing

Government



Target NUDS III

t e r i m a k a s i h

Isu Permasalahan Tantangan Dan Sintesa_ KONSEP NUDS III

Documents

Transcript of Isu Permasalahan Tantangan Dan Sintesa_ KONSEP NUDS III