Isu kesehatan ibu-anak dan Musrenbangdes: Pengalaman Plan Indonesia (Mei 2011)
-
Upload
gerakan-kesehatan-ibu-dan-anak -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
description
Transcript of Isu kesehatan ibu-anak dan Musrenbangdes: Pengalaman Plan Indonesia (Mei 2011)
Isu kesehatan ibu-anak dan
Musrenbangdes:
Pengalaman Plan Indonesia
Pertemuan koalisi I/NGO untuk KIA, 10 Mei 2011
Wahdini Hakim-Health Specialist
Agus Wibowo-Governance Specialist
© Plan
Alur presentasi
• Sekilas program terkait KIA di Plan Indonesia
• Rencana Pengembangan Posyandu (RPP),
kaitannya dengan Musrenbangdes-pengalaman
di lapangan
• Tantangan dan pembelajaran
• Bigger picture: Konteks penguatan ‘Governance’
di Plan Indonesia
© Plan
Pokja(nal) posyandu
POSYANDU
Plan
Mitra Pos PAUD
Orangtua/Pengasuh Anak usia dini (0-6 th)
Posyandu Improvement Plan
• Support sarpras
• Pelatihan kader
• Pelatihan nakes
ADVISORY BOARD /
CONSULTANT TEAM
Kelas Pengasuhan
(termasuk pos gizi)
Support Program tambahan Posyandu:
Mu
sre
nb
an
gd
es
Ob
jec
tive
3O
bje
cti
ve
2O
bje
cti
ve
1
CSD – Objective 1 (Orangtua/pengasuh), 2 (Posyandu), 3 (Pokjanal Posyandu)
Indonesia
© Plan
Kegiatan di lapangan…
© Plan
Posyandu assessment-partisipasi masyarakat-mendukung kegiatan posyandu
© Plan
Memfasilitasi Rencana Pengembangan Posyandu atau
Posyandu Improvement Plan-PIP
Proses Posyandu Improvement Plan-PIP
Road Journey: visualisasi sejarah suatu posyandu
Rich Picture : Visualisasi posyandu yang dinginkan
Output: Rencana Pengembangan Posyandu (RPP)
© Plan
Program tambahan melalui Posyandu untuk ibu dan anak usia dini:
Kelas pengasuhan (termasuk Pos gizi), ECD Centers
© Plan
Advokasi kebijakan salah satunya melalui penguatan komite
desa/pokja posyandu di tingkat desa
© Plan
Rencana Pengembangan Posyandu (RPP),
kaitannya dengan Musrenbangdes-pengalaman di
lapangan
APR - MEI - JUN JUL - AGT - SEP OKT - NOV - DES
Musrembangca
m
Musrembangkab
JAN - FEB - MAR
= Bulan melaksanakan pertemuan pokja posyandu desa
= Bulan menyiapkan QR-Internal Plan
Periode melakukan PIP
KALENDER PIP
Musrembangd
es
• Lebih detilPanduan RPP
• Peran penting Pokja Posyandu desa Permendagri no 54
© Plan
Pengalaman dari lapangan
• Plan bersama Pemda melakukan Musrenbang dengan menggunakan metode P3MD Plus untuk periode tahun 2012–2015hasilnya bisa dimasukkan dalam program desa.
• Hasil PIP dibawa ke musrenbangdes oleh Pokja Posyandu desa, yang anggotanya sebagian adalah perwakilan pemdes, toma-toga, yang diikutsertakan dalam musrenbangdes
• Beberapa hasil dari proses di atas:• Desa mengalokasikan ADD untuk mendukung beberapa hasil PIP,
misalnya berupa insentif kader
• Desa memfasilitasi kebutuhan rehab lokasi posyandu-kemitraan
dengan PNPM
• Desa mendukung melalui kebijakan mis. dalam bentuk Perdes
terkait Posyandu
© Plan
Tantangan dan pembelajaran
• Peran institusi semacam pokja posyandu di tingkat
desa menjadi penting untuk mengawal agar isu
terkait KIA-Posyandu siangkat di Musrenbangdes
• RPP semakin mendekatkan situasi dan konteks lokal
isu KIA-posyandu ke pembuatan kebijakan terdekat
yaitu pemerintahan desa
• Kegiatan musrenbangdes difasilitasi oleh fasilitator
dari pemda. Perlu ada upaya untuk memberikan
kapasitasi ke para fasilitator ini
© Plan
Konteks Penguatan Governance di Plan
Indonesia
• Sejak tahun 2002 Plan mengubah pendekatan
program menjadi right based approach.
• Program Plan diupayakan untuk terjadinya
transformasi dari “hubungan antara Plan dengan
masyarakat dampingan” menjadi “hubungan
antara negara (sebagai duty bearer) dengan
warga negara (sebagai right holder)”
© Plan
Plan dalam Konteks Right Based Approach
PLAN
Masyarakat
Dampingan
Masyarakat
Negara
Right Based &
Governance
Masyarakat
Transformasi
© Plan
Peran Lobi dan Advokasi
• Mengembangkan komitmen
duty bearer dalam
membuat kebijakan
regulasi, program dan
anggaran publik untuk
pemenuhan hak anak.
• Peningkatan kapasitas duty
bearer, terutama
pemegang otoritas, dalam
pemenuhan hak anak
melalui program dan
mekanisme pelayanan
publik.
Peran Cap. Build
• Mengembangkan
kesadaran masyarakat
tentang pemenuhan
hak anak dan hak
untuk berpartisipasi
dalam pembangunan.
• Peningkatan kapasitas
masyarakat, untuk
involve dalam
perencanaan an
pembuatan kebijakan
lainnya.
Peran Intermediary
• Penguatan institusi
dan mekanisme
partisipasi
masyarakat yang
transaparan dan
akuntabel.
• Fasilitasi interaksi
masyarakat dan
pemerintah dalam
perencanaan dan
pembuatan
kebijakan publik lain.
Pola Intervensi
Program
© Plan
Indikator Keberhasilan Transformasi
(sasaran advokasi)
• Ada rencana pembangunan yang memprioritaskan pemenuhan hak anak
• Contoh: peningkatan kapasitas posyandu dalam RPJM Desa
• Ada anggaran untuk program pemenuhan hak anak
• Contoh: adanya alokasi anggaran untuk kegiatan rutin Posyandu
• Ada institusi yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak
Anak
• Contoh: adanya Posyandu sebagai institusi tumbuh kembang anak, ada
kader yang terlatih dan kompeten, dan aktif
• Ada sistem yang menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak
Anak
• Contoh: sistem desa siaga yang mengatur peran dan pola relasi antar
institusi desa yang connect dengan skema layanan kesehatan daerah dalam
konteks KIA
• Ada regulasi yg menjamin pemenuhan Hak Anak
© Plan
Konteks Musrenbang
• Musrenbang merupakan kesempatan
masyarakat untuk berpartisipasi dan
mempengaruhi rencana pembangunan di desa
dan daerah agar “memprioritaskan pemenuhan
hak anak dalam rencana pembangunan”• RPJM Desa, RKP Desa dan RAPB Desa
• RPJMD, RKPD, dan RAPBD (termasuk Renstra dan Renja SKPD)
© Plan
Proses Perencanaan dan Penganggaran di Desa
Musyawarah
Dusun
Musyawarah
Desa
Musyawarah
BPD
Lokakarya
Desa
Musyawarah
Dusun
RPJM
Desa
Lokakarya
Desa
Musyawarah
Desa
RKP
Desa
Musrenbang.
Cam
Musrenbang
Kab.
Sidang
DPRD
RPTK
Forum
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KU APBD
PPA S
RAPBD
PERDA
APBD
Musyawarah
Anggaran
Musyawarah
BPD
Evaluasi
Pemda/Bupati
RAPB Desa
APB Desa
© Plan
Hal Strategis untuk Dilakukan
• Mempengaruhi indikator penentuan prioritas
perencanaan menjadi “pengentasan kemiskinan,
kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak” –
dilakukan melalui lobi ke Bapermasdes dan
PNPM.
• Memberikan peningkatan kapasitas kepada Tim
Fasilitator Musrenbang, agar menjadikan
indikator hak anak dalam proses perencanaan.
• Advokasi regulasi tentang Alokasi Dana Desa
(ADD) agar Desa alokasi anggaran untuk KIA.
© Plan
TERIMA KASIH