Istilah Perbankan Syariah

BANK INDONESIAi

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah nasionalyang relatif cepat, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia, maka diperlukan suatu cetak biru pengembanganyang memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangkapanjang. Berkaitan dengan hal itu, maka Biro PerbankanSyariah - Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukankajian dan menyusun Cetak Biru Pengembangan PerbankanSyariah Nasional untuk periode 2002-2011 (“Cetak Biru”) yangdidalamnya termasuk pula inisiatif-inisiatif terencana dengantahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembanganyang ditetapkan.Dalam Cetak Biru ditetapkan visi dan misi pengembanganperbankan syariah nasional yang disusun denganmengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang perludijiwai dalam pengembangan perbankan syariah baik dariperspektif mikro maupun makro. Berdasarkan visi dan misi yangditetapkan serta memperhatikan kondisi aktual perbankansyariah nasional yang meliputi identifikasi faktor-faktorberpengaruh, tren perkembangan dan permasalahan utama(key issues) yang dihadapi, ditetapkan sasaran pengembanganperbankan syariah nasional yang objektif dan realistis untukperiode sepuluh tahun kedepan. Selanjutnya dalam rangkauntuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan,dengan memperhatikan paradigma kebijakan yang diterapkan,disusun sejumlah insiatif strategis yang dikelompokkanberdasarkan empat fokus kegiatan yaitu mendorong kepatuhanpenerapan prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakanregulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengankarakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensidan daya saing bank syariah, dan meningkatkan kestabilansistem, peran serta kemanfaatan perbankan syariah bagiperekonomian secara umum. Dengan demikian Cetak Biru inimemiliki peran yang penting sebagai pedoman bagi Bank

Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah ke depan.Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan konsistensidalam program pengembangan perbankan syariah, Cetak Birudapat dijadikan pedoman bagi lembaga lain yang akan menerimafungsi pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia.Sedangkan bagi para stakeholder, Cetak Biru merupakanreferensi dalam pengembangan perbankan syariah dan lembagakeuangan syariah lainnya.Agar Cetak Biru ini dapat mengakomodir pandangan danharapan para stakeholder perbankan syariah, dalampenyusunannya telah memperoleh masukan dan pandangandari berbagai pihak termasuk Komite Ahli PengembanganPerbankan Syariah Bank Indonesia, pelaku industri keuangansyariah baik bank umum maupun BPR Syariah dan lembagakeuangan syariah non-bank. Pada proses penyusunannya, timdari SKha Consulting juga berkontribusi dalam pelaksanaansurvey dan penyelarasan format penyajian agar sesuai denganpendekatan manajemen strategik. Kepada seluruh pihak yangtelah memberikan masukan dan konstribusi dalam penyusunanCetak Biru ini, kami mengucapkan terima kasih.Banyak hal yang masih perlu dilakukan dalam rangkamewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, konsistenmenjalankan prinsip syariah dan berkontribusi secara nyata bagikemaslahatan seluruh masyarakat dan perekonomian secaraumum. Keberhasilan untuk mewujudkan hal tersebutmemerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholderperbankan syariah. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasamemberikan bimbingan dan hidayah-Nya agar kita dapatmelaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, September 2002

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Maman H. Somantri

BANK INDONESIAii

Daftar Istilah

Bank Syariah Mencakup bank umum syariah, BPRSyariah dan Unit Usaha Syariah daribank umum konvensional

BPRS Bank Perkreditan Rakyat yangberoperasi berdasarkan prinsip Syariah

Mudharabah Akad kerjasama usaha antara dua pihakdi mana pihak pertama (shahibul maal)menyediakan seluruh (100%) modal,sedangkan pihak lainnya menjadipengelola

Mudarib Dalam kontrak mudharabah, salah satuorang atau pihak yang bertindak sebagaipengusaha

Murabahah Jual beli barang pada harga asal dengantambahan keuntungan yang disepakati

Musyarakah Akad kerjasama antara dua pihak ataulebih untuk suatu usaha tertentu di manamasing-masing pihak memberikankontribusi dana (atau amal/expertise)dengan kesepakatan bahwakeuntungan dan risiko akan ditanggungbersama sesuai dengan kesepakatan

Riba Secara harfiah berarti penambahan atasharta pokok pinjaman karena unsurwaktu. Dalam dunia perbankan, haltersebut dikenal dengan bunga.

Shahibul maal Dalam kontrak mudharabah, seseorangatau pihak yang menginvestasikan

modalnyaSyariah Secara harfiah berarti jalan Allah seperti

yang ditunjukkan dalam Al Qur’an danSunnah Nabi Muhammad. Istilah inidipakai untuk yang berhubungandengan hukum Islam.

Takaful Dukungan yang saling menguntungkanyang menjadi dasar untuk konsepasuransi syariah atau solidaritassesama.

Unit Usaha Syariah Unit kerja di kantor pusat bank umumkonvensional yang berfungsi sebagaikantor induk dari kantor cabang syariahdan atau unit syariah

Zakat Kewajiban yang harus dibayarkan olehseorang muslim atas diri dan hartanyayang telah mencapai batas kewajiban

BANK INDONESIAiii

Daftar Singkatan

ATM Anjungan Tunai Mandiri

BAMUI Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

BAPEPAM Badan Pengawas Pasar Modal

BAZIS Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah

BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BUK Bank Umum Konvensional

BUS Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

CAR Capital Adequacy Ratio (Rasio KebutuhanPenyediaan Modal Minimum)

DPK Dana Pihak Ketiga

DPS Dewan Pengawas Syariah

DSN Dewan Syariah Nasional

FDR Financing to Deposit Ratio (analog dengan LDRpada bank konvensional)

FKPPS Forum Komunikasi Pengembangan PerbankanSyariah

GCG Good Corporate Governance

IAI Ikatan Akuntan Indonesia

IFSB Islamic Financial Services Board

IIFM International Islamic Financial Market

IMA Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkanSyariah

IT Information Technology (Teknologi Informasi)

KCS Kantor Cabang Syariah

KCK Kantor Cabang Konvensional

KCPS Kantor Cabang Pembantu Syariah

KK Kantor Kas

LDR Loan to Deposit Ratio (Rasio Pinjaman yangdiberikan terhadap DPK)

MES Masyarakat Ekonomi Syariah

NPL Non Performing Loan (Kredit bermasalah)

OJK Otoritas Jasa Keuangan

PLS Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)

PUAS Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsipSyariah

UKM Usaha Kecil Menengah

US Unit Syariah

UU Undang-Undang

UUS Unit Usaha Syariah

BANK INDONESIAiv

Kata Pengantar i

Daftar Istilah ii

Daftar Singkatan iii

Daftar Isi iv

Ringkasan Eksekutif 2

Bagian I. Latar Belakang 41.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia1.2. Perbankan Syariah dalam Statistik1.3. Target Pencapaian1.4. Arsitektur Perbankan Indonesia1.5. Tujuan Penulisan Cetak Biru

Bagian II. Manfaat dan Tantangan Pengembangan 82.1. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi dan Keuangan serta Manfaatnya2.2. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Saat Ini

Bagian III. Visi, Misi dan Sasaran 163.1. Visi dan misi3.2. Sasaran

Bagian IV. Inisiatif-inisiatif 204.1. Tahap I (2002-2004)4.2. Tahap II (2004-2008)4.3. Tahap III ( 2008-2011)

Daftar Isi

1

BANK INDONESIA

RingkasanEksekutif

2

BANK INDONESIA

RingkasanEksekutif

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakansuatu perwujudan dari permintaan masyarakat yangmembutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selainmenyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, jugamemenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistemkeuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintahsecara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya.Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melaluiUU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dalam UU No. 10 Tahun 1 998 serta UU No. 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban ataspermintaan yang nyata dari masyarakat.

Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangantersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telahmenunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar74 persen pertumbuhan aset per tahun. Dalam rangkamelaksanakan amanah Undang-undang guna mengembangkansistem perbankan syariah yang sehat dan amanah sertamenjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistemperbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “CetakBiru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.Kerangka pengembangan perbankan syariah tersebut tentunyatidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yangsedang dalam penyusunan.

Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandangBank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah diIndonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder

perbankan syariah. Pandangan filosofis dan strategipencapaiannya dituangkan dalam kerangka Visi, Misi sertainisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam periode 10 tahunmendatang. Adapun Visi dari kegiatan pengembanganperbankan syariah adalah:

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien,dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukungsektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasisbagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolongmenolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatanmasyarakat”.

Inisiatif-inisiatif yang dirumuskan merupakan suatupenerjemahan sasaran yang akan dicapai ke dalam kumpulaninisiatif yang dinilai penting untuk dilakukan olehBank Indonesia bersama stakeholder dalam periode mendatang.Inisiatif-inisiatif yang diambil pada umumnya menekankan padaaspek peningkatan kepatuhan pada prinsip syariah, peningkatankualitas ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasidan daya saing, serta peningkatan kestabilan sistem perbankan.Implementasi inisiatif dapat dibagi ke dalam tiga tahapanpencapaian. Di dalam tahapan pertama, inisiatif diprioritaskanuntuk meletakkan landasan pengembangan yang kuat bagipertumbuhan. Setelah memiliki landasan pengembangan yangkuat, dalam tahapan kedua, inisiatif difokuskan pada usaha untukmemperkuat struktur industri. Dalam tahapan ketiga, inisiatifdifokuskan pada pemenuhan standar keuangan dan kualitaspelayanan internasional.

3

BANK INDONESIA

Bagian I

LatarBelakang

4

BANK INDONESIA

1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah diIndonesia

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telahdimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagailandasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelumtahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaannon-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalamkegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhanmasyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapatmemberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnyasistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telahmemasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undangyang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secaraimplisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yangmemiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rincidijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992

tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuanperundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasarhukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandaidimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system)di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satubank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah(BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkanUU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasanhukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankansyariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepadaBank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnyaberdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariahberkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Secara umum, perkembanganperbankan syariah di Indonesia diilustrasikan dalam Gambar

(Gambar 1) Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

LatarBelakang

1.2. Perbankan Syariah Dalam Statistik

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurunwaktu 1997 – 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat

bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut,banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan,mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bungatelah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha

5

BANK INDONESIA

yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuanusaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankanturun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untukterus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengantingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saingusaha pada sektor produksi telah pula menyebabkanberkurangnya peran sistem perbankan secara umum untukmenjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masihdapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkandengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihatdari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yangbermasalah (non performing loans) pada bank syariah dantidak terjadinya negative spread dalam kegiatanoperasionalnya (lihat Gambar 2 (a)). Hal tersebut dapatdipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariahtidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnyadapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yangrelatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkanbahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan danakepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara113 – 117 persen (lihat Gambar 2 (b)).

Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapankepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariahsebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhiharapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapatmemberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

Dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalamipertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahunselama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp. 479milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.718 milyar pada tahun2001). Dana Pihak Ketiga telah meningkat dari Rp. 392 milyarmenjadi Rp. 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telahpula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Jumlahbank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bankumum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bankumum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRSpada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umumsyariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.

Meskipun pertumbuhan jaringan kantor relatif cepat, namunkontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan

nasional masih kecil (total aset sekitar 0.26% dari total asetperbankan nasional). Berbagai langkah telah dilakukan untukterus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariahyang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan parapengguna jasa perbankan syariah.

1.3. Target Pencapaian

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia perludilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapanyang beragam para stakeholder perbankan syariah, yaitu:n Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS;n Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank;n DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan

Pengawas Syariah);n Badan Arbitrase Muamalat Indonesian Lembaga Keuangan Syariah lainnya: Takaful (Asuransi

Syariah), Baitul Mal wat Tamwil, BAZIS dan PerusahaanSekuritas Syariah;

n Lembaga pembuat kebijakan lainnya: DepartemenKeuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM);

n Perguruan Tinggi/lembaga akademis yang berkaitandengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah;

n Organisasi dan perusahaan yang berkaitan denganekonomi dan keuangan syariah: Masyarakat EkonomiSyariah (MES), Perhimpunan Bank Syariah Nasional,Bursa Efek Jakarta, perusahaan vendor, dll;

n Masyarakat pada umumnya.

Adapun target pencapaian pengembangan sistem perbankansyariah nasional adalah:n Memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang

pada nilai-nilai syariah;n Memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian

nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat;n Memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan

pemenuhan standar operasional keuangan internasional.Maju atau tidaknya industri perbankan syariah berada ditangan para pihak yang secara langsung ataupun tidaklangsung merasakan manfaat kehadirannya. Oleh karena itu,kerjasama antar berbagai pihak yang merupakan komponendari stakeholder merupakan kata kunci dari kemajuan dankesinambungan operasional industri perbankan syariahdimasa yang akan datang.

6

BANK INDONESIA

Gambar 2. Kinerja perbankan syariah di Indonesia

(a) NPL Bank Syariah lebih rendah dan mengalami prosesrecovery yang lebih cepat dibandingkan bank

konvensional dalam periode pasca krisis ekonomi

( b) LDR bank konvensional menurun berada pada level dibawah 50% sedangkan bank syariah telah kembali

di atas 100%

1.4. Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat,kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangandan mendorong pembangunan ekonomi nasional, BankIndonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API).Adapun tujuan dari penyusunan API adalah untuk:n Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang

mampu mendorong pembangunan nasional secaraberkesinambungan;

n Terbentuknya industri perbankan yang memilikiketahanan dalam menghadapi risiko;

n Terciptanya good corporate governance;n Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan

perbankan yang efektif dan efisien;n Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat

mendukung efisiensi operasional sistem perbankan;n Terwujudnya pemberdayaan dan per l indungan

konsumen pengguna jasa perbankan.

Pada dasarnya konsep pengembangan perbankan syariahmemiliki tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan APIdengan di lengkapi ni la i-ni la i syar iah. Cetak birupengembangan perbankan syariah lebih menjelaskan

kepada inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam rangkapencapaian tujuan pengembangan perbankan syariah.

1.5. Tujuan Penulisan Cetak Biru

Cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasitantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankansyariah pada tahun-tahun mendatang. Cetak biru ini juga akanmenjelaskan visi, misi dan sasaran pengembangan sehinggapara stakeholder dalam industri perbankan syariah dapatmemiliki pedoman untuk menyelaraskan visi dan aspirasinya.Selain itu, cetak biru ini juga menetapkan sekumpulan inisiatifstrategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semuatantangan utama dan mencapai sasaran pada 10 tahunmendatang.

Cetak biru ini juga memiliki peran yang penting sebagai:n Pedoman bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan

perbankan syariah;n Referensi bagi para stakeholder dalam pengembangan

perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya;n Pedoman bagi lembaga lain yang akan menerima fungsi

pengawasan dan pengaturan dari Bank Indonesia agartercipta kesinambungan dan konsistensi dalam program

7

BANK INDONESIA

Bagian II

Manfaat danTantanganPengembangan

8

BANK INDONESIA

Manfaat danTantangan Pengembangan

2.1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Kegiatan Ekonomi danKeuangan serta Manfaatnya

Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembangmenekankan pada prinsip memaksimalkan keuntunganperusahaan (shareholder value), namun dewasa ini teori-teoriekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yanglebih luas (stakeholder value) dimana manfaat yang didapatkan

Gambar 3. Perspektif atas prinsip ekonomi syariah

tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapipada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnyasuatu unit kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariahmenekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebihluas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan,akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatantermasuk proses transaksi harus mengacu pada konsepmaslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalumenjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatanekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnyasistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yangmendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yangdilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Gambar 3 diatas adalah interpretasi yang dibuat secara bebas mengenai

prinsip ekonomi menurut syariah. Sistem perbankan syariah,dengan demikian, tidak hanya memfokuskan diri untukmenghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untukmenerapkan semua prinsip syariah dalam ekonomi secaraseimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memak-simalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadihal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

9

BANK INDONESIA

Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akantercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalamdua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalamperspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah. Dalam perspektif makronilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan ribadan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secaranyata kepada sistem perekonomian. Secara umum, keduaperspektif tersebut dicakup dalam Boks 1. Dengan demikian,dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistemperekonomian/ perbankan syariah yang ditujukan bukanhanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umatmanusia (rahmatan lil ‘alamin – rahmat bagi alam semesta).

2.2. Tantangan Pengembangan Sistem Perbankan Syariahdi Indonesia Pada Saat Ini

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi,perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat.

Berkaitan dengan itu perbankan syariah diharapkan dapatberperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomianIndonesia yang masih terus berlangsung.Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankansyariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan,beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antaralain:n Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah

belum lengkap;n Cakupan pasar masih terbatas;n Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai

produk dan jasa perbankan syariah;n Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;n Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum

optimal;n Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank

syariah masih perlu ditingkatkan;n Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah

internasional.

Boks 1. Perspektif Mikro dan Makro

Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikeloladengan integritas tinggi dan sangat hati-hati:n Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan

nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan ( halal) serta menjauhicara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);

n Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasaperbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata,tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;

n Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibulmaal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib);

n Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntunganmaksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatandan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).

Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro berarti bahwa perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan:n Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.

Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanandikenakan atas pokoknya;

n Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (equity based financing) dan melarang riba. Diharapkanproduk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeserke arah sikap untuk berani menghadapi risiko;

n Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektorriil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya;

n Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindariketidakjelasan.

10

BANK INDONESIA

Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariahbelum lengkap

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankansyariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yangsesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awalperkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasanlembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangkapengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional,walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulaidikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank danpembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank;perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikatwadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistempembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasantersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapatberoperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengankarakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selakuotoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun danmenyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakupbeberapa area utama, antara lain:n Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan

yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensioperasional;

n Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnyaCAMELs rating system) yang dapat menggambarkan risikooperasional untuk menjamin kesinambungan perbankansyariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yangtransparan;

n Penyusunan rules of conduct bagi pelaku perbankan syariahyang bertujuan untuk meningkatkan kualitas corporategovernance.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasipada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhanperbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karenaitu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukanpada tahap awal pengembangan.

Cakupan pasar masih terbatas

Pada saat ini, sistem perbankan syariah masih memiliki jaringanpelayanan yang masih terbatas. Sampai akhir tahun 2001,pelayanan perbankan syariah hanya tersedia di 51 cabang bankumum syariah dan unit usaha syariah serta 81 kantor BPRS,yang mewakili kurang dari 2% jumlah seluruh kantor bank yangada di Indonesia. Keterbatasan cakupan operasional padagilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi parapengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilaikenyamanan penggunaan jasa perbankan.

Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi gunameningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariahadalah sebagai berikut:n Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya

para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yangsudah memiliki jaringan operasional yang luas ataumendorong aliansi strategis antara bank syariah denganlembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skalaekonomis operasional;

n Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya parapemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangiprinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;

n Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankansyariah;

n Tersedianya sumber daya insani yang kompeten danprofesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industriperbankan syariah.

11

BANK INDONESIA

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenaiproduk dan jasa perbankan syariah

Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesiabekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsiIndonesia (pada tahun 2000 - 2001), menunjukkan adanyakesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuaidengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yangbenar (lihat Boks 2). Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnyalaju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadipermintaan riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurangberhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber danamasyarakat yang potensial sebagai dana investasi.Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usahapemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan danpemahaman para nasabah potensial adalah:n Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara

geografis dengan latar belakang yang beragam;n Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan

sumber daya lainnya yang cukup besar;n Dana promosi yang terbatas dari para stakeholder dalam

industri perbankan syariah karena masih kecilnya skalaoperasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebutadalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencanadan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat,Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentukeberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti ‘GerakanTabungan Nasional’ dan ‘Keluarga Berencana’.

Institusi Pendukung yang belum lengkap dan efektif

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperanpenting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankansyariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlahlembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankansyariah di Indonesia (lihat Boks 3). Diperlukan upaya agarinstitusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakanfungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadappengembangan perbankan syariah.

Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkanuntuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:n Auditor Syariah, yang memastikan pemenuhan

Boks 2. Hasil Survey Persepsi

Dari sampel yang disurvei pada 6 propinsi yang rata-rata populasi muslimnya 97%, terdapat 42% yang menganggap sistem bunga bertentangan denganajaran agama. Sedangkan yang memahami produk, jasa dan manfaat perbankan syariah sebesar 11%. Ditambah dengan jaringan kantor yang terbatas, halini menjadikan penetrasi aset yang rendah, kurang daripada 1%.

12

BANK INDONESIA

pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;n Pasar Keuangan Syariah Internasional, yang merupakan

sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangansyariah dalam valuta asing yang bermanfaat untukmengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;

n Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah(FKPPS) yang mengkoordinasikan upaya peningkatanpengetahuan dan pemahaman masyarakat tentangperbankan syariah;

n Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah, yang memberikanjaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugianakibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang

direkomendasikan oleh lembaga tersebut;n Pusat Informasi Keuangan Syariah, yang berfungsi

menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariahdengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaanyang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkindibiayai;

n Special Purpose Company, yang melakukan sekuritisasiaset bagi bank syariah yang ingin meningkatkanlikuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatanberinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dankepada investor domestik maupun internasional.

Boks 3. Peta Institusi Pendukung Perbankan Syariah saat ini

Institusi pendukung secara garis besar dapat dibagi ke dalam 4 area:

Pengawasan, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berada di

bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pasar Keuangan, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah

Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan Syariah Internasional atau International Islamic Financial Market (IIFM)

Lembaga Hukum dan Arbitrase, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah.

Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga lainnya yang akan dibentuk

13

BANK INDONESIA

Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belumoptimal

Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkankinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariahsementara ini masih memberikan tingkat return yang lebihrendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapatdiberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensioperasional yang berdampak pada perbaikan tingkat returnkepada nasabah tentunya akan memacu para investor untukbermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkanjasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunyamengharapkan tingkat return yang lebih baik. Hal ini tentunyaperlu dicermati terutama dalam menghadapi era persainganglobal dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industrisejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memilikikemampuan untuk memberikan jasa sejenis. Keterbatasanbankir syariah yang handal, yang menguasai operasionalperbankan syariah serta teguh menjalankan prinsip syariah jugamerupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerjabank syariah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insaniakan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial danoperasional bank syariah.

Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistemperbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi‘economies of scale’ dan atau ‘economies of scope’. Penerapanstrategi ‘economies of scale’ dilakukan secara horisontal denganmeningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis denganmitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategieconomies of scope dapat dilakukan dengan menambahkelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk denganmemanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi)sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasakeuangan syariah bagi masyarakat.

Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi banksyariah perlu ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistemperekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnyakonsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian,sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangatrendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagihasil adalah:n Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor

kegiatan investasi;

n Masalah principal-agent, di mana agen (mudharib) tidakselalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal(pemilik modal);

n Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariahyang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagihasil;

n Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalamuntuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkanporsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:n Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim

seperti dana zakat, infaq dan sadaqah agar dapat disalurkanmelalui lembaga keuangan yang berkompeten;

n Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya‘agency problem’ dalam transaksi seperti tersedianyastandardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;

n Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasidengan pola bagi hasil.

Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariahinternasional

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telahmencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebihdari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negaradengan total aset sebesar US$ 140 miliar pada tahun 1997.Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakansuatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui prosesaliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertarafinternasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariahnasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standarkeuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan padastandar keuangan syariah internasional, sistem perbankansyariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasidalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang akanberoperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syariahIndonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standarinternasional operasi perbankan syariah yang akan disusun olehIslamic Financial Services Board (IFSB) yang berdiri pada tahun2002.

Secara umum tantangan perkembangan sistem perbankansyariah mengacu pada analisis struktur industri secara grafisdapat diilustrasikan dalam Gambar 4.

14

BANK INDONESIA

Gambar 4. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan industri perbankan syariah

15

BANK INDONESIA

Bagian III

Visi, Misidan Sasaran

16

BANK INDONESIA

3.1. Visi dan Misi

Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankansyariah di Indonesia adalah:“ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif,efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampumendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatanpembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing)dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapaikemashlahatan masyarakat”

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapaivisi di atas adalah:

“ Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembanganperbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsipsyariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:n melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi,

potensi serta kebutuhan perbankan syariah secaraberkesinambungan;

n mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturandan pengawasan berbasis risiko guna menjaminkesinambungan operasi perbankan syariah yangsesuai dengan karakteristiknya;

n mempersiapkan infrastruktur guna peningkatanefisiensi operasional perbankan syariah;

n mendesain kerangka ‘entry and exit’ perbankan syariahyang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. “

Visi dan misi pengembangan perbankan syariah disusun denganmengacu pada nilai dasar Islami yang pada pelaksanaannyaharus dapat dihayati dan diterapkan dalam setiap kegiatanoperasi-onalnya. Sasaran pengembangan ditetapkan setelahmengakomodasi kondisi aktual dalam industri. Dalam upaya

pencapaian sasaran, Bank Indonesia telah pula menetapkaninisiatif-inisiatif serta paradigma kebijakan yang akandilaksanakan. Secara visual, kerangka pengembangan visi, misi,sasaran dan inisiatif dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Kerangka pengembangan visi, misi, sasaran, dan inisiatif

Visi, Misidan Sasaran

17

BANK INDONESIA

3.2. Sasaran

Bank Indonesia telah menentukan sasaran yang realistis untukmewujudkan visi yang sudah dicanangkan. Sasaran ini dibuatdengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk: faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akanmembentuk industri di masa yang akan datang (lihat Gambar5); manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan danketerbatasan dari pelaku industri dan stakeholders lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011adalah:n Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional

perbankan, yang ditandai dengan:- Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang

seragam (standarisasi);- Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi

pengawasan prinsip syariah dalam operasionalperbankan (baik instrumen maupun badan terkait);

- Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam halpenerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.

n Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasionalperbankan syariah:- Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan

berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dandidukung oleh SDI yang handal;

- Diterapkannya konsep corporate governance dalam

operasi perbankan syariah;- Diterapkannya kebijakan exit dan entry yang efisien;- Terwujudnya realtime supervision;- Terwujudnya self regulatory system.

n Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitifdan efisien; yang ditandai dengan:- Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing

secara global;- Terwujudnya aliansi strategis yang efektif;- Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-

lembaga pendukung .

n Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinyakemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandaidengan:- Terwujudnya safety net yang merupakan kesatuan

dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;

- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yangmenginginkan layanan bank syariah di seluruh Indone-sia dengan target pangsa sebesar 5% dari total asetperbankan nasional;

- Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dandapat melayani seluruh segmen masyarakat;

- Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagihasil.

18

BANK INDONESIA

19

BANK INDONESIA

Bagian IV

Inisiatif-Inisiatif

20

BANK INDONESIA

Inisiatif-Inisiatif

Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telahditetapkan, Bank Indonesia telah mencanangkaninisiatif-inisiatif strategis (sebagaimana ditunjukkan dalamGambar 5). Walaupun demikian, keberhasilan pelaksanaaninisiatif-inisiatif tersebut akan juga ditentukan oleh peranserta seluruh stakeholder perbankan syariah. Sebagaiotoritas sistem perbankan syariah, Bank Indonesiasenantiasa mendorong kegiatan perbankan syariah yangsehat dan patuh kepada ketentuan syariah.

Agar pelaksanaan inisatif-inisatif strategis untuk mencapaisasaran pengembangan perbankan syariah dapat dilakukansecara objektif dan Bank Indonesia menetapkan paradigmakebijakan yang diterapkan secara konsisten, yaitu:n Market driven, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan

kondisi pasar;n Fair treatment, membangun persaingan industri yang

sehat berdasarkan karakterisitik perbankan syariah danbukan memberikan perlakuan khusus berdasarkanargumen infant industry;

n Gradual and sustainable approach, prioritas dan fokuspengembangan berdasarkan situasi dan kondisi sertadilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

n Comply to sharia principles, Pengaturan industri danpengem-bangan infrastruktur yang sesuai denganprinsip syariah.

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini pada dasarnya dapat dibagike dalam empat fokus area pengembangan yangberdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapanperiode pencapaian. Empat fokus utama tersebut mencakupkepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalamberoperasi, efisiensi operasional dan daya saing sertakestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan dari prosespentahapan adalah agar perkembangan sistem perbankansyariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungandan sesuai dengan permintaan riil. Inisiatif-inisiatif strategisyang ditetapkan secara sistematis diilustrasikan dalamGambar 6.

4.1. Tahap I (2002 – 2004)

Inisiatif strategis pada Tahap I difokuskan pada pembentukankerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengankarakteristik operasional perbankan syariah yang sehat.

I. Kepatuhan pada Prinsip-prinsip Syariah

Meningkatkan pemahaman atas konsep keuangan syariah

Untuk dapat memahami konsep keuangan syariah, dibutuhkanpemahaman yang baik mengenai konsep syariah serta keuangansecara seimbang. Setiap komponen dalam sistem perbankanperlu memiliki pemahaman yang benar mengenai konsepkeuangan syariah. Sistem perbankan syariah perlu memiliki badanotoritas syariah yang kompeten baik secara konsep kesyariahanmaupun operasional perbankan guna meningkatkan kualitasoperasionalnya. Oleh karena itu, dukungan Bank Indonesiaterhadap setiap usaha peningkatan kompetensi otoritaskesyariahan merupakan hal yang penting.

Mendorong dan memfasilitasi penyusunan norma keuangansyariah

Standarisasi norma keuangan syariah secara internasional telahmulai dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah internasionalseperti AAOIFI maupun fiqh academy. Namun demikian, untukdapat menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks sistemkeuangan syariah Indonesia, dibutuhkan kumpulan norma yangtelah disesuaikan dan dipahami oleh seluruh komponen sistemperbankan syariah guna menghindari perbedaan interpretasiterhadap fatwa internasional tersebut.

Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturanserta pengawasan yang terintegrasi

Kondisi keuangan yang sehat serta kepatuhan dalam melaksanakanprinsip syariah merupakan dua aspek yang harus diusahakan dalamwaktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan suatumekanisme yang jelas untuk mengatur wewenang dan tugas

21

BANK INDONESIA

Kepatuhankepada prinsipsyariah

Ketentuankehati-hatian

Efisiensioperasi dandaya saing

Kestabilansistem dankemanfaatanbagiperekonomian

Gambar 6. Tahap implementasi dan prioritas inisiatif-inisiatif

Meletakkan landasanpengembangan yang kuat bagi

pertumbuhan

Tahap I (2002 – 2004)

• Meningkatkan pemahamankonsep keuangan syariah

• Menyusun norma-norma keuang-an syariah

• Melakukan kajian tentang mekanis-me dan sistem pengaturan danpengawasan yang terintegrasi

• Menyempurnakan ketentuankehati-hatian dan good corporategovernance berdasarkan karak-teristik operasional bank syariah

• Menyempurnakan ketentuan ja-ringan kantor

• Mengkaji mekanisme umpan balikdalam disain pengaturan dan penga-wasan

• Mengkaji penerapan real-timesupervision

• Mendorong tercapainya economiesof scale dan economies of scope

• Meningkatkan kualitas SDI• Melakukan kerjasama dengan

lembaga terkait• Mendorong peningkatan efektivitas

fungsi dan peran arbitrase syariah

• Mendukung terbentuknya forumkomunikasi pengembangan per-bankan syariah

• Melakukan kajian awal mengenaipotensi systemic cost

• Melakukan kajian tentang pe-nerapan dan manfaat konsep bagihasil

Memperkuat strukturindustri perbankan syariah

Tahap II (2004 – 2008)

• Mendorong peningkatan efektifitaspengawasan

• Mengembangkan konsep insentifkepatuhan pada prinsip syariah

• Mengembangkan kerangka penga-turan dan pengawasan berbasisrisiko

• Mengembangkan konsep penga-turan bagi kebijakan exit dan entry

• Menerapkan real-time supervision

• Mendorong aliansi strategis• Mewujudkan kerjasama bagi

pembinaan dengan lembaga terkait

• Mendorong aktifnya forum infor-masi dan kajian perbankan syariah

• Mendorong terlibatnya lembagarating dalam kegiatan perbankan

• Menyusun konsep deposit takafulyang dapat meminimalkan potensisystemic cost

• Melakukan kajian voluntary sector• Mendorong peningkatan peranan

pembiayaan bagi hasil

Memenuhi standarkeuangan dan kualitas

pelayanan internasional

Tahap III (2008 – 2011)

• Mewujudkan konsep ratingyang terintegrasi antara sisisyariah dan keuangan

• Mendorong terciptanya self-regulatory system

• Mendorong terciptanya pemainberskala global dan berdayasaing internasional

• Mendorong terwujudnyakonsep operasi perbankan/keuangan syariah yangterintegrasi (kaffah)

22

BANK INDONESIA

II. Ketentuan kehati-hatian

Menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dangood corporate governance

Kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsikeunikan karakteristik transaksi serta kaidah-kaidahkesyariahan merupakan faktor kunci kesinambungan operasiperbankan syariah dalam jangka panjang. Untuk mencapaihal tersebut Bank Indonesia telah dan akan terus mendorongterwujudnya beberapa standar keuangan syariah.

Penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah dan PedomanAkuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yangdipersiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)bekerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangansyariah lainnya merupakan salah satu prasyarat untuk dapatmenyusun berbagai ketentuan perbankan syariah. Kedua haltersebut diharapkan selesai dalam tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan yang akan menjadi prioritas utamapada tahap ini adalah:n Melengkapi ketentuan spesifik untuk perbankan syariah

di bidang:- Kualitas Aktiva Produktif (KAP)- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)- Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP)- Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)- Ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)- Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)- Posisi Devisa Netto (PDN)- Tingkat Likuiditas- Tingkat Kesehatan Bank- Transparansi Kondisi Keuangan Bank;

n Melengkapi kerangka pengawasan seperti CAMELrating untuk bank-bank syariah ;

n Penyempurnaan:- Ketentuan Reserve Requirement bagi perbankan

syariah, termasuk: penyesuaian Giro Wajib Minimum,Secondary Reserve dan Rasio Aset Lancar

- Ketentuan Portofol io Aktiva Produktif untukmengantisipasi perkembangan instrumen keuangansyariah;

n Mengembangkan mekanisme kerjasama antara BPRSdengan bank umum syar iah atau UUS untukmeningkatkan layanan kepada UKM dan masyarakatpedesaan;

n Melakukan riset akademis dan kegiatan lainnya dalamupaya penjajagan kemungkinan pengusulan UUPerbankan Syariah yang khusus.

Menyempurnakan ketentuan jaringan kantor

Untuk melengkapi inisiatif guna mendorong masuknya pemainbaru dalam sistem perbankan syariah, Bank Indonesia padabulan Maret 2002 telah mengeluarkan PBI No. 4/1/PBI/2002tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensionalmenjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah danpembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bankumum konvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.Ketentuan ini mencakup:n Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum

Syariahn Pembentukan Unit Usaha Syariah dalam kaitannya dengan

pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan kolokasi(menumpangkan) kantor cabang pembantu syariah di kantorcabang atau kantor cabang pembantu yang sudah ada.Secara teknis hal ini dapat dilakukan sepanjang banktersebut telah memiliki paling tidak satu kantor cabangsyariah di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

Mengkaji mekanisme umpan-balik dalam disain pengaturanperbankan

Sesuai dengan konsep pengaturan perbankan yang sehat,peran serta pihak-pihak terkait dalam sistem merupakan halyang sangat penting. Bank Indonesia secara konsisten akanselalu mendukung kemungkinan terwujudnya mekanismeumpan balik dalam penyusunan setiap instrumen pengaturanbagi perbankan syariah. Dukungan itu sebenarnya telah mulaidirealisasikan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihakdalam perumusan ketentuan-ketentuan perbankan syariah.

Mengkaji penerapan realtime supervision

Untuk meningkatkan efektivitas tugas pengawasan,Bank Indonesia akan mengkaji suatu kemungkinan sistempengawasan berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan dari

23

BANK INDONESIA

pengawasan berbasis teknologi informasi tersebut adalah RealTime Supervision bagi bank syariah dan UUS sementara BPRSakan menggunakan sistem yang memungkinkanBank Indonesia untuk memantau perkembangan harian.

III. Peningkatan efisiensi operasional dan daya saing yangtinggi

Mendorong tercapainya economies of scope dan econo-mies of scale

Masuknya pemain baru ke dalam sistem perbankan syariahnasional secara operasional akan meningkatkan efisiensi(economies of scale). Upaya ini termasuk dengan mengajakmasuknya pemain global ke dalam sistem perbankan.

Untuk mempercepat penetrasi pasar, Bank Indonesia berupayauntuk mengurangi hambatan-hambatan pendirian bank syariah,konversi dan pembukaan unit usaha syariah oleh bank umumkonvensional tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dandengan tetap memperhatikan kebijakan dibidang perbankansecara umum.Selain itu, Bank Indonesia akan terus melakukan kajian potensipasar yang bertujuan untuk identifikasi potensi dan memberikaninformasi bagi bank dan calon investor untuk memudahkandalam pengambilan keputusan masuk ke dalam industri yangbaru ini.

Mendorong peningkatan kualitas SDI

Perbankan syariah merupakan industri yang baru yangmembutuhkan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus.Kurangnya dukungan keahlian yang memadai pada akhirnyaakan membahayakan kesinambungan operasi perbankan dalamjangka panjang. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankansyariah, bersama stakeholder lainnya, akan senantiasamendukung peningkatan kualitas SDI melalui program-programtraining yang ditujukan untuk:n Staf dari bank yang tertarik untuk beroperasi sesuai

prinsip syariah dan juga staf dari satuan kerja terkait diBank Indonesia;

n Mahasiswa dari perguruan tinggi dan lembaga akademislainnya, yang diharapkan dapat menjadi calon sumber dayainsani di perbankan syariah atau paling tidak dapat menjadicalon pengguna produk dan jasa perbankan syariah;

n Pengajar dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya,untuk mensosialisasikan konsep perbankan syariah sebagaibagian dari kurikulum dan pengembangan program studikhusus.

Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait

Sesuai dengan sifat transaksinya, sistem keuangan syariahmerupakan fenomena kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, didalam kegiatan operasinya, sistem perbankan/keuangan syariahperlu mendapatkan dukungan lembaga pemerintah lainnya danlembaga-lembaga pendukung terkait baik di dalam dan di luarnegeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensioperasi. Beberapa lembaga domestik terkait yang dapatdisebutkan sebagai contoh misalnya perguruan tinggi, Biro PusatStatistik, Otoritas Pasar Modal, lembaga rating dan lembaga ZakatInfaq dan Sadaqah.

Mendorong peningkatan efektivitas fungsi dan perananbadan arbitrase syariah

Salah satu aspek penting dalam pengembangan perbankansyariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampumenangani setiap permasalahan hukum yang timbul daritransaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif sertasejalan dengan nilai-nilai syariah. Penanganan kasuskeuangan yang berlarut- larut pada akhirnya akanmempengaruhi kondisi likuiditas perbankan dan bahkandapat menimbulkan insolvensi.

Pada saat ini BAMUI adalah lembaga arbitrase yang didirikandengan tujuan menangani perselisihan yang timbul dalamtransaksi keuangan syariah. Secara berkesinambungan, BankIndonesia akan terus mendorong BAMUI untuk meningkatkanperan dan fungsi lembaga tersebut.

IV. Stabilitas sistem perbankan syariah dan kemanfaatanbagi perekonomian

Mendukung terbentuknya Forum KomunikasiPengembangan Perbankan Syariah (FKPPS/ Communica-tion Board)

Pemahaman yang benar mengenai kondisi, sifat dankarakteristik perbankan syariah oleh masyarakat akan sangat

24

BANK INDONESIA

membantu dalam upaya meningkatkan kestabilan sistemperbankan/keuangan syariah. Hal tersebut dapat dipahamikarena dengan semakin meningkatnya pengetahuan pasarakan kondisi riil perbankan syariah, kondisi panik yang dapatmenyebabkannya bank run dapat dicegah. Hal tersebut dapatmulai dirintis dengan pembentukan suatu forum yang dapatsecara efektif mengkomunikasikan (secara dua arah) arah danperkembangan bank syariah secara aktual. Pembentukan fo-rum semacam ini juga sangat sesuai dengan semangat tablighyang bertujuan untuk melakukan syiar secaraberkesinambungan. Adapun kelompok sasaran dari programedukasi publik yang akan dilakukan FKPPS meliputi:n Ulaman Pelajar, mahasiswa, guru dan dosen di sekolah dan

perguruan tinggi.n Para profesional (di sektor perbankan dan sektor lainnya)n Perusahaan (korporasi dan UKM)n Organisasi-organisasi massan Lembaga-lembaga terkaitn Masyarakat luas terutama di daerah yang memiliki potensi

tinggi.

Melakukan kajian awal mengenai potensi systemic cost

Kajian mengenai potensi biaya yang yang harus ditanggungoleh masyarakat akibat kegagalan sistem perbankan syariah(potential systemic cost) merupakan satu aspek yang wajib untukdilakukan. Kajian ini akan diawali dengan analisis karakteristikdasar kontrak dalam perbankan syariah (tingkat risiko) dandilanjutkan dengan kajian deposit takaful serta aturan dasarlikuidasi (optimal stopping rules).

Melakukan kajian tentang penerapan dan manfaat konsepbagi hasil

Skim bagi hasi l pada dasarnya merupakan modelpembiayaan primer bank syariah. Pada kenyataannya,penerapan skim bagi hasil oleh bank dapat bervariasi.Variasi dari skim bagi hasil tergantung dari beberapa faktor,antara lain: level trasparansi sistem, adanya benchmarkdalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dankebutuhan dasar. Manfaat skim bagi hasil pada level mikromaupun makro sebenarnya telah dapat dilihat hasilnya dibeberapa komunitas. Namun demikian dibutuhkan suatukaj ian berkesinambungan bagi penerapan skim

pembiayaan bagi hasil sehingga memberikan manfaat yangluas kepada masyarakat.

4.2. Tahap II (2004-2008)

Tahap kedua II implementasi inisiatif pada dasarnya merupakankelanjutan dari program-program pengembangan yang telahdilakukan dalam tahap I. Adapun kegiatan pengembangan lebihdifokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakandalam tahap pertama program pengembangan.

I. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah

Mendorong peningkatan efektivitas pengawasan

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan, baik secara bersamaanataupun terpisah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasanaspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:n Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan DSN

untuk memperjelas fungsi, peran serta kewenangan dantanggung jawab masing-masing dalam pembinaan danpengawasan perbankan syariah, termasuk kejelasan fungsidan kewenangan DPS serta upaya peningkatan kinerja danindependensi DPS;

n Mendorong dan menyusun panduan tentang fungsi danperan auditor syariah yang memiliki keahlian perbankansyariah dan memiliki independensi seperti akuntan publik.

Mengembangkan konsep insentif bagi kepatuhan padaprinsip syariah

Salah satu faktor pendorong kepatuhan kepada prinsip syariahadalah dengan menerapkan insentif (baik reward maupunpunishment) yang tepat. Dalam upaya untuk lebih mendorongkepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Indonesia sertastakeholder yang lain akan mengkaji konsep insentif terpaduantara konsep keuangan dan syariah.


Mengembangkan kerangka pengaturan dan pengawasanberbasis risiko

Sesuai dengan arah pengembangan konsep pengaturan yangsemakin komprehensif, Bank Indonesia akan menerapkan

25

BANK INDONESIA

konsep regulasi yang berbasis risiko. Dengan diterapkannyakonsep pengaturan seperti ini diharapkan perbankan syariahakan selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasionalperbankan yang sehat dalam segi keuangan.

Mengembangkan konsep pengaturan bagi kebijakan exitand entry

Salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan sistemperbankan syariah adalah adanya kebijakan entry dan exit yangjelas. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan industriperbankan syariah akan didukung oleh pelaku-pelaku yangmemiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankanoperasi perbankan syariah. Selain itu, kebijakan entry dan exityang jelas akan sangat membantu penyusunan ketentuan lainyang bersifat lebih sistematik.

Pengembangan real-time supervision

Melakukan persiapan bagi penerapan sistem pelaporan yangbersifat real-time. Konsep supervisi ini juga dilengkapi dengansistem analisis yang dapat memproses data perbankan secaraotomatis dengan tujuan untuk mempermudah pengawas dalammelakukan aktivitas pengawasan yang lebih efektif.


Mendorong dilakukannya aliansi strategis

Setelah memiliki kemampuan operasi dengan standarinternasional yang lebih tinggi, lembaga perbankan syariah akanterus didorong untuk melakukan aliansi strategis denganperbankan syariah yang memiliki reputasi internasional.

Mewujudkan kerjasama bagi pembinaan dengan institusiterkait

Bersumber pada kajian bagi kemungkinan kerjasama denganinstitusi terkait, Bank Indonesia akan berupaya untuk menyusunkerangka kerjasama dengan badan-badan terkait yang secara efektifakan dapat meningkatkan efisiensi operasi perbankan syariah.


Mendorong aktifnya forum komunikasi pengembanganperbankan syariah dan mekanisme umpan-balik

Bank Indonesia akan selalu mendorong aktifnya forumkomunikasi perbankan syariah sebagai sarana komunikasiantara pihak pengatur, yang diatur serta masyarakat luas padaumumnya.

Mendorong terlibatnya lembaga rating dalam kegiatanperbankan

Bank Indonesia akan selalu mendorong keterlibatan pihakketiga, terutama lembaga rating, untuk melakukan penilaiansecara terbuka mengenai kondisi perbankan baik secara makromaupun mikro. Dalam perspektif mikro, keterlibatan lembagarating akan mendorong perkembangan pasar keuangan syariahseperti dalam hal penerbitan surat-surat berharga yang sesuaidengan prinsip-prinsip syariah.

Menyusun konsep deposit takaful yang dapatmeminimumkan potensi biaya akibat gagalnya kegiatanperbankan

Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariahdalam menghadapi kondisi ketidakpastian, Bank Indonesia akanmemformulasikan konsep safety net (dalam hal ini deposittakaful) yang pada akhirnya akan dapat mencegah terjadinyabank run. Penyusunan deposit takaful merupakan suatukebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaanmasyarakat yang tinggi.

Melakukan kajian bagi alternatif sumber dana dari sub-sektor keuangan sosial

Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dilakukanjuga kajian untuk mengaktifkan sumber-sumber dana alternatif(voluntary sector) untuk dapat semakin meningkatkan perananperbankan syariah dalam sistem perekonomian secara lebihnyata.

26

BANK INDONESIA

Mendorong peningkatan peranan pembiayaan bagi hasil

Untuk meningkatkan manfaat skim bagi hasil bagi masyarakatluas, Bank Indonesia akan terus mendorong penerapan skimbagi hasil dalam masyarakat. Penerapan skim bagi hasil tersebuttentunya akan didukung oleh infrastruktur sistem informasi yanglebih baik seperti adanya indeksasi industri, transparansi dalamberkontrak dan kemungkinan pemanfaatan voluntary sectorsebagai sumber pembiayaan skim bagi hasil. Dorongan yangdiberikan termasuk pemberian insentif bagi bank-bank yangsecara serius menerapkan skim pembiayaan bagi hasil dengantanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

4.3. Tahap III (2008-2011)

Tahap ketiga implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistemperbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standarkeuangan dan kualitas pelayanan internasional.

I. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah

Mewujudkan konsep rating perbankan yang terintegrasiantara sisi syariah dan keuangan

Menindaklanjuti prinsip kesatuan antara prinsip syariah dankeuangan, Bank Indonesia akan mendorong diterapkannyakonsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangandan kesyariahan.


Mewujudkan terciptanya sistem pengaturan berbasisinsentif

Sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan moderen,Bank Indonesia pada akhirnya akan mendorongdiberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif.Adapun tujuan akhir dari paradigma pengaturan yang baruadalah self-regulatory banking system.


Mendorong terciptanya pemain-pemain yang berskalaglobal dan berdaya saing internasional

Secara konsisten tetap mendorong efisiensi operasi sehinggamampu bersaing secara global.


Mendorong terwujudnya sistem keuangan syariah yangkaffah

Bank Indonesia akan selalu mendorong terbentuknya sistemkeuangan syariah yang secara kaffah dapat menggunakansumber-sumber dana yang diatur dalam syariah danmenggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (konsepsafety net) dalam menjalankan operasinya.

Istilah Perbankan Syariah

Documents

Transcript of Istilah Perbankan Syariah