PEMBAHASAN

ISLAM DI AFRIKA UTARA AWAL ABAD 20 - ABAD 21

Afrika Utara terdiri atas negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, Mauritania dan Mesir (menurut Africa Development Bank Group).

A. ALJAZAIR

 

Nama resmi: Democratic and Popular Republic of Algeria [Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah]. Aljazair adalah bekas jajahan Perancis, merdeka 5 Juli 1962.

Bahasa resmi: Arab [resmi], Perancis [lingua-franca], bahasa-bahasa berdialek Berber [Kabylie Berber, Chaoula Berber, Mzab Berber, Tuareg Berber]

Ibukota: Algiers Luas wilayah (km2): 2.381.741 Populasi: 38.087.812 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Arab-Berber [99%], Eropa dan lainnya [1%] Agama: Islam [mazhab Sunni, sebagai agama resmi negara], Kristen dan Yahudi [1%] Jenis kekuasaan: Republik (Demokrasi)

Bentuk negara: Kesatuan. Aljazair terbagi ke dalam 48 wilayas (setara propinsi), 567 dairates (wilayah setingkat di bawah propinsi), dan 1540 munisipal (wilayah setingkat di bawah dairates. Setiap wilayas dipimpin seorang wali yang diangkat oleh Presiden. Wali adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Di setiap wilayah ada Dewan Rakyat yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Setiap wilayah mengalami otonomi finansial. Di level lokal (misalnya munisipal) dikepalai oleh Presiden Aljazair terpilih bersama dengan Dewan Rakyat yang dipilih setiap 5 tahun. Propinsi-propinsi Aljazair adalah: Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, dan Tlemcen.

Sistem pemerintahan: Presidensil. [Presiden adalah kepala negara. Presiden memilih dan memberhentikan Perdana Menteri selaku pihak yang menjalankan pemerintahan keseharian. Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet. Namun, kabinet ini dapat dibubarkan oleh Presiden. Presiden Aljazair dipilih secara langsung setiap 5 tahun. ]

Parlemen: Bikameral (National People's Assembly + Council of the Nation). National People's Assembly dipilih untuk masa bakti 5 tahun lewat Pemilu langsung dan merekalah yang memiliki kuasa legislatif. Council of the Nations setara dengan 'senat' dan jumlah totalnya tidak boleh melebihi setengah dari jumlah total anggota National People's Assembly. Council of the Nations tidak dipilih secara langsung, di mana 2/3 dipilih oleh dan dari para anggota pimpinan propinsi dan munisipal sementara 1/3-nya ditentukan oleh Presiden berdasarkan kualifikasi dalam keilmuwan, budaya, profesi, ekonomi, dan sosial mereka.

Anggaran pertahanan: 4,8% dari total Gross National Product (GDP).

1. Situasi Sosial–Politik Awal Periode Kolonisasi.

Pada tahun 1830, pemerintah Charles X (Perancis), didorong oleh kepentingan militer untuk meresturasi prestige politiknya setelah kekalahanya dalam perang Yunani dan didorong oleh kepentingan perdagangan marseile, menginvasi Al-jazair. Pemerintahan Charles dapat menduduki Aljazair dan kota-kota pantai lainnya. Akibat keengganan Perancis itu, munculnya pemimpin-pemimpin lokal dengan negara barunya. Untuk birokasi negaranya, Abdul Qadir membangun suatu administrasi hirarkis. Dia menunjuk khalifah–khalifah bawahan untuk urusan militer, keuangan, dan judisial. Dari tahun 1832, 1841, Abdul Qadir bersikap keras dan lunak terhadap penguasa Prancis. Sesekali suatu strategi yang komprehensif demi suku-suku di Aljazair. Tidak hanya di Aljazair Utara, di bagian selatan pun pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh para pengembala unta.

2. Gerakan reformasi awal abad ke-20 Abd Al-Hamid ibn Badis.

Para elit dibagi menjadi 3 yaitu para alumni, elit dan para pemimpin gerakan reformasi Islam. ibn Badis adalah alumni lembaga pendidikan Zaetuna di Tunis. Gerakan reformasi juga

mempunyai satu konsep politik sendiri. Arabisme tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan tapi juga bidang pendidikan.

3. Aljazair setelah merdeka rezim Ibn Bella, Boumedinne dan Ibn Jadid.

Setelah Aljazair merdeka pada tahun 1962, struktur Aljazair tidak berpola sama sekali. Rezim baru ini memfokuskan diri pada perkembangan sektor ekonomi kota dan industri dengan memanfaatkan pendapatan-pendapatan dari minyaknya.Kader-kader Ibn Bella mendukung modernisasi negara dan pembentukan satu tatanan ekonomi sosialis. Arabisme dan Islam adalah satu-satunya basis dasar sosial dan identitas nasional.

Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam, hal itu ditandai antara oleh :

1. Semangat kehidupan beragamanya meningkat.2. Perencanaan ekonomi yang lebih sistematis, bahkan menjadikan penduduk menganut

minoritas mitos industrilisasi sebagai satu-satunya kekuatan.3. Berdasarkan kongres partai tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front

(Front Pembebasan Nasional) pada tanggal 27 – 31 Januari 1979, maka diadakan kegiatan-kegiatan :

-          Mendirikan “Pusat Latihan Imam” di Meftah, sebelah Utara Al-Jir.-          Membangun Universitas Teknik Ultra Modern di Oran, mendirikan pusat perdagangan Ultra

modern di Oran, dan membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyad Al-Feth yang bergaya Barat dan kontroversial di Al-Jir.

-          Pembangunan Masjid-masjid.Di Aljazir terdapat Kementerian Agama (Wizarah As-Syu’un Al-Diniyah), yang tugas

utamanya mengembakan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna (1969), kedua di Aures (1978), dan ketiga di Al-Jir (1980).

B. TUNISIA

 

Nama resmi: Republic of Tunisia [Al Jumhuriyah at Tunisiyah] Bahasa resmi: Arab [resmi dan bisnis]; Berber Tamazigh; Perancis [bisnis] Ibukota: Tunis Luas wilayah (km2): 163.610. Populasi: 10,835,873 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Arab [98%]; Eropa [1%]; Yahudi dan lainnya [1%] Agama: Islam [mazhab Sunni, 98%]; Kristen [1%]; Yahudi dan lainnya [1%]  Jenis kekuasaan: Republik (demokrasi) Bentuk negara: Kesatuan. [Struktur negara kesatuan Tunisia terbagi atas 3 level yaitu

pusat, menengah, dan lokal. Di tingkat pusat terdapat 21 kementerian yang terbagi atas sejumlah direktorat negara mengikut model administrasi Perancis. Tingkat menengah terdiri atas 23 gubernuran (disebut wilayat} yang punya perwakilan politik di pemerintah pusat, dengan mana masing-masing dikepalai seorang gubernur yang diangkat oleh Presiden. Di tingkat lokal terdiri atas sejumlah kabupaten (munisipal) yang dikepalai langsung oleh Presiden yang berkuasa selama 5 tahun. Wilayat-wilayat Tunisia adalah: Aryanah, Bajah, Bin 'Arus, Banzart, Qabis, Qafsah, Jundubah, Al-Qayrawan, Al-Qasrayn, Qibili, Al-Kaf, Al-Mahdiyah, Manubah, Madanin, Al-Munastir, Nabul, Safaqis, Sidi Bu Zayd, Silyanah, Susah, Tatawin, Tawzar, Tunis, dan Zaghwan]

Sistem pemerintahan: Parlementer. [Presiden adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Namun, dalam memerintah presiden harus berkonsultasi dengan Perdana Menteri. Presiden dapat mengangkat atau memberhentikan menteri atas persetujuan Perdana Menteri. Jika Perdana Menteri berhalangan tugas, maka Presiden berfungsi selaku ketua Dewan Menteri.] Dalam masa transisi.

Parlemen: Bikameral (Chamber of Deputies/Majlis al-Nuwaab + Chamber of Councilors). [Majlis al-Nuwaab dipilih secara langsung lewat Pemilu, bermasa bakti 5 tahun. Chamber of Councilors terdiri atas sejumlah anggota yang totalnya tidak boleh melebihi 2/3 total anggota Majlis al-Nuwaab] Dalam masa transisi.

Anggaran pertahanan: 1,5% [dari total Gross Domestic Product]

Islam adalah agama negara resmi di Tunisia. Sekitar 98 persen dari populasi negara itu beragama Islam. Kebanyakan dari Muslim di sana adalah Sunni mazhab Maliki, namun sejumlah kecil Ibadi (Khawarij) masih ada di antara penutur Berber di Pulau Jerba. Tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai jumlah Muslim yang taat. Sumber tepercaya melaporkan bahwa banyak Sufi meninggalkan negara itu tak lama setelah kemerdekaan ketika tempat ibadah dan tanah mereka dikembalikan kepada pemerintah.

Konstitusi menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan menetapkan bahwa Presiden harus seorang Muslim.

1. Sebelum munculnya Protecbrate Perancis di Tunisia.

Pada pertengahan abad ke-19 dalam kondisi kekuatan ekonomi eropa yang semakin meningkat dan lemahnya kekuatan ekonomi dalam negeri, para penguasa Tunisia telah mencoba melakukan modernisasi di berbagi bidang. Keberhasilan reformasi yang dilakukan oleh Khairudin tidak lepas dari adanya dukungan kelompok agamawan. Disamping itu, kedua kelompok terakhir ini ditunisia tidak saling bersitegang, ini berbeda dengan kondisi di Aljazair.

2. Tunisia di bawah Protectorate Perancis hingga merdeka.

Pada tahun 1881 Perancis yang menduduki Aljazair sementara tahun 1830an, memulai menguasai Tunisia. Para alumni juga mensponsori pendirian sekolah Khalduniyyah pada tahun 1896. Pendirian ini untuk menyuplai pendidikan Zaetuna dengan subyek-subyek modern. Kelompok pemuda itu melakukan berbagai reformasi. Mereka mesponsori reformasi hukum Islam, pendidikan dan administrasi wakaf. Akhirnya pada tahun 1955, pemerintah Perancis mengakui otonomi Tunisia. Dengan demikian, maka Tunisia menjadi merdeka.

3. Tunisia setelah merdeka, masa rezim Borguiba.

Terbetuknya Tunisia sebagai negara merdeka (tahun 1956), dia mencoba merespon tuntutan-tuntutan politik maupun ekonomi. Rezim ini juga medukung kesamaan hak untuk wanita. Emansipasi wanita diperbolehkan dan digalakkan. Mereka yang merasa mempunyai identitas Muslim-Arab, bukan identitas Tunisia-Perancis yang begitu kritis, terkadang menentang program-program pemerintah. Mereka tidak mendukung adanya emansipasi wanita

C. MAROKO

The World Factbook

Nama resmi: Kingdom of Morocco [Al Mamlakah al Maghribiyah] Bahasa resmi: Arab [resmi], Berber [Tamazight official, Tachelhit, dan Tarifit], Perancis

[bahasa kalangan bisnis] Ibukota: Rabat Luas wilayah (km2): 712.550 Populasi: 32.649.130 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Arab-Berber [99%]; lainnya [1%] Agama: Islam [99%, mazhab Sunni]; lainnya [1%] Jenis kekuasaan: Monarki Konstitusional. Bentuk negara: Kesatuan (desentralis). Wilayah Maroko terbagi-bagi atas wilayah-

wilayah yang masing-masing memiliki otonomi lokal seperti region, prefektur, propinsi, serta komunitas-komunitas urban dan rural. Terdapat 16 region di Maroko [Grand Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Fes-Boulemane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es Smara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknes-Tafilalet, Oriental, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tanger-Tetouan, dan Taza-Al Hoceima-Taounate] di mana masing-masing region bersifat lintas propinsi dan prefektur. Komunitas-komunitas rural punya otonomi finansial. Terdapat pemilu di tingkat lokal.

Sistem pemerintahan: Semi-presidensil. Parlemen: Bikameral (House of Representatives + House of Counselors). House of

Representatives terdiri atas 325 anggota terpilih (30 kursi diperuntukkan bagi perempuan). House of Counselors terdiri atas 270 anggota yang dipilih untuk masa bakti 9 tahun

Anggaran pertahanan: 4,8% [dari total Gross Domestic Product]

1. Situasi Sosial-Politik di bawah Protectorate Perancis

Penetrasi ekonomi Eropa ke negara Maroko pada tahun ke-19 telah menumbangkan negara Maroko dan menyebabkan munculnya protectorate Perancis dan Spanyol. Kelompok Barbar sendiri bersikap menentang terhadap kebijakan penguasa Perancis. Penguasa Perancis banyak mengelola pertanian, sementara itu pribumi hanya diperbolehkan mengelola pertanian yang kurang prospektif dan menguntungkan.

2. Oposisi Maroko terhadap kekuasaan Perancis

Kondisi sosial-politik penduduk Maroko di bawah protectorate Perancis telah memberi dampak negatif yang cukup besar, terutama terhadap struktur sosial-politik masyarakat Maroko. Setelah bernegosiasi dengan penguasa Perancis akhirnya penguasa Perancis dan Sultan menerima untuk menandatangani kemerdekaan Maroko di bawah kepemimpinan Pierre Mendes pada tahun 1956.

3. Maroko setelah merdeka dibawah Sultan Muhammad dan Hasan II.

Fitur Sultan begitu kuat dan populer di mata rakyat Maroko. Ini tentu berbeda dengan figur Sufi yag bayak didiskreditkan karena penerimaan mereka terhadap kekuasaan Perancis (1940-an). Tampak sikap alergi terhadap gerakan Sufi tidak hanyak menimpa kebanyakan masyarakat, Sultan Hasan II pun kurang mendukung gerakan ini. Gerakan ini menerbitkan surat kabar Al-Jamaah pada tahun 1979 dan Al-Subh pada tahun 1983.

D. LIBIYA

 

Nama resmi: Libya Bahasa resmi: Arab Ibukota: Tripoli [Tarabulus] Luas wilayah (km2): 1.759.540 Populasi: 6.002.347 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Berber dan Arab [97%]; Lainnya 3% [termasuk Yunani, Malta, Italia, Mesir,

Pakistan, Turki, India, dan Tunisia] Jenis kekuasaan: Republik Bentuk negara: Kesatuan. Libya terdiri atas wilayah-wilayah gubernuran yang disebut

Shabiyat. Masing-masing gubernuran memiliki People's Congress dan People's Committee-nya sendiri-sendiri. Shabiyat-shabiyat Libya adalah: Al-Butnan, Al-Jabal al-Akhdar, Al-Jabal al-Gharbi, Al-Jafarah, Al-Jufrah, Al-Kufrah, Al-Marj, Al-Marqab, Al-Wahat, An-Nuqat al-Khams, Az-Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah, Murzuq, Nalut, Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al-Hayat, dan Wadi ash-Shati.

Sistem pemerintahan: Parlementer. Kabinet harus disetujui oleh National Congress. Masih dalam masa transisi.

Parlemen: Unikameral (National Congress). Masih dalam masa transisi.

1. Kondisi sosial politik akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20

Berbeda dengan negara-negara Afrika Utara lainnya, Libiya tidak di bawah kolonialisasi Perancis (abad ke-20). Sementara pada tahun 1902 pemerintah Perancis dan Iggris memberikan keleluasaan pada pemerintah Italia di Tripolitania. Pada awal september 1911,persiapan militer Italia selesai. Pada bulan Oktober Italia telah dapat menduduki pelabuhan Libiya

2. Gerakan Sunusiyyah: Kerajaan Libiya

Pendiri gerakan tarekat ini telah mempelajari berbagai ilmu agama dan bahkan pernah bergabung dengan gerakan lain. Yang ada di Afrika Utara gerakan Sunusiyyah dibentuk untuk meyatukan Ikhwanul Muslimin yang ada dan untuk menyebar luas dan meretualisasi Islam. Bahkan ditegaskan bahwa gerakan Sunusiyyah dibentuk untuk menghindari dan mempertahakan Islam dari agresi bangsa asing.

Pondok Sunusiyyah menjadi pusat misi dan pendidikan agama Islam dan juga menjadi perkampungan pertanian dan pertahanan yang dihubungkan dengan route-route, perjuangan-perjuagan Sunusiyyah tidak berhenti, gerakan ini menjalin persekutuan dengan Inggris dalam perang dunia II dengan tujuan agar Libiya lepas dari pengawasan Italia. Akhirnya pada tahun 1969 Qadz Dzafi melakukan kudeta terhadapnya.

3. Qadzdzafi : Sang Revolusioer

Pandangan orag baru terhadap Muammar Qadzdzafi yag lahir pada bulan Juni 1942, begitu negatif. Dikatakan bahwa Qadzdzafi belum pernah mengenyam pendidikan dalam bidang hukum Islam dan hanya memiliki pengetahua sekilas. Mengenai teologi Islam Qadzdzafi memerintah Libiya melalui kudeta militer tak berdarah tahun 1969 terhadap pemerintahan Manaik. Raja Idruslah yag telah menikmati tahta kerajaan sejak Libiya merdeka tanpa memerhatikan kesejahteraan rakyat. Tak lama setelah revolusi 1969, Qadzdzafi melakukan reformasi hukum. Dia menyesuaikan pelaksanaa hukum syariat yag diperluas denga Islamisasi bukan nasional Libiya pada bulan Oktober 1971. Pada tahun 1973 Qadzdzafi mendeklasikan tiga prinsip yang menjadi dasar sistem politik negara. Prinsip-prinsip itu adalah persatuan Arab, demokrasi kerakyatan langsung, dan sosialisasi Islam. Pernyataan yang terakhir ini tentu sesuai dengan prinsip dia bahwa Al-Quran bukan ajaran Nabi dan Al-Hadits adalah satu-satuya sumber otoritas untuk merekonstruksi masyarakat.

E. MAURITANIA

Nama resmi: Islamic Republic of Mauritania [Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muritaniyah]

Bahasa resmi: Arab [resmi dan nasional]; bahasa-bahasa nasional lainnya [Pulaar, Soninke, dan Wolof]

Ibukota: Nouakchott. Luas wilayah (km2): 1.030.700 Populasi:  Jenis kekuasaan: Timokrasi [Junta Militer] Bentuk negara: Kesatuan. [Mauritania terbagi atas 13 region (disebut Wilaya) termasuk

distrik ibukota (Nouakchott). Kendati dalam konstitusi ada disebutkan otonomi region, tetapi peran pemerintah pusat masih sungguh besar. Wilaya-wilaya Mauritania adalah: Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh ech-Chargui, Hodh el-Gharbi, Inchiri, Nouakchott, Tagant, Tiris Zemmour, dan Trarza ]

Sistem pemerintahan: Presidensil. [Presiden Mauritania memegang kewenangan yang cukup besar. Presiden adalah sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri dan para menteri bertanggung jawab baik kepada presiden maupun kepada parlemen]

Parlemen: Bikameral (National Assembly + Senat). [National Assembly (Al Jamiya Al Wataniya) beranggotakan 95 orang, dipilih langsung, dengan masa bakti 5 tahun. Senat (Majlis al-Shuyukh) terdiri atas 56 anggota yang dipilih lewat pemilu tidak langsung serta terlebih dahulu dinominasikan oleh dewan-dewan munisipal. Sejumlah 2/3 anggota bermasa tugas 6 tahun sementara 1/3 diganti setiap 2 tahun]

Anggaran pertahanan: 5,5% [dari total Gross Domestic Product (GDP)]

F. MESIR

 

Nama resmi: Arab Republik of Egypt [Jumhuriyat Misr al-Arabiyah] Bahasa resmi: Arab [resmi], Inggris dan Perancis digunakan oleh kalangan intelektual. Ibukota: Kairo Luas wilayah (km2): 1.025.100 Populasi: 85.294.388 [taksiran per Juli 2013] Etnis: Mesir [99,6%]; lainnya [0,4%] Agama: Islam [mazhab Sunni 90%]; Kristen Koptik [9%]; Kristen lainnya [1%] Jenis kekuasaan: Republik (konsolidasi demokrasi) Bentuk negara: Kesatuan (sentralis). Wilayah Mesir terdiri atas 26 gubernuran (disebut

Muhafazat setara propinsi) yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Presiden. Kendati pemerintahan di tiap lokal ada, tetapi derajat otonominya terbatas akibar peran pemerintah pusat yang sangat besar. Propinsi-propinsi Mesir adalah: Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Laut Merah), Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandria), Al Isma'iliyah (Ismailiyah), Al Jizah (Giza), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah (Kairo), Al Qalyubiyah, Al Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (New Valley), As Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id (Port Said), Dumyat (Damietta), Janub Sina' (South Sinai), Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Sinai Utara), dan Suhaj.

Sistem pemerintahan: Hybrid. Presiden pada esensinya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan Menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada People's Assembly baik secara langsung maupun tidak langsung.

Parlemen: Bikameral [Parlemen terdiri atas (1) Majlis al-Shura yang fungsinya secara tradisi adalah selaku badan konsultatif dengan sekurangnya 150 kursi dengan mana 1/10-nya ditunjuk oleh Presiden untuk masa bakti 6 tahun; (2) People's Assembly dipilih lewat Pemilu langsung dan terdiri atas 454 orang. Consultative Assembly berdiri tahun 1980, di mana ia terdiri atas 264 anggota dengan ketentuan 2/3 dipilih lewat Pemilu langsung sementara 1/3 diangkat oleh Presiden]. Perubahan-perubahan di Mesir masih terus berjalan.

Anggaran pertahanan: 2,2% dari total Gross Domestic Product (GDP).

Pekembangan Ilmu Pengetahuan

Pada masa pembaharuan, terutama setelah ekspansi Napoleon ke Mesir (1798M) umat Islam Mesir, Khususnya para penguassa dan kaum cendekiawannya menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai usaha agar menguasa berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dmiliki oleh bangsa-bangsa Eropa.

Muhammad Ali, penguasa Mesir tahun 1805-1849 M, mengirim para mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ke Prancis. Setelah kembali ke Mesir, mereka mengajar dberbagai perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar. Karena yang belajar di Universitas Al-Azhar ini bukan para mahasiswa Islam dari Mesir, tetapi maha siswa dari berbaga Negara dan wilayahIslam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dajarakan Universitas Al-Azhar, in pun dengan cepat menyebar keseluruh dunia Islam. Selan Unverstas Al-Azhar telah didirikan Unverstar-Universitas lain yang didalamnya terdapat berbaga Fakultas seperti: Kedokteran, Farmasi, Teknik, pertania, Perdagangan, Hukum, dan Sastra. Universitas yang dmaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah, Universitas Ainusyams (1950 M), dan Universitas Amerka yang bernama “The American University in Cairo (AUC), yng didrikan bagi orang Mesir dengan tenaga pengajar dar Amerika..Pembaruan pada periode modern (1800 M – dan seterusnya)

Kaum muslim memiliki banyak sekali tokoh – tokoh pembaruan yang pokok – pokok pemikirannya maupun jasa-jasanya di berbagai bidang telah memberikan sumbangsih bagi uamt Islam di dunia. Beberapa tokoh yang terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan atau pemikiran Islam tersebut antara lain sebagai berikut.

1)Muhammad Abduh (mesir 1849-1905) dan Muhammad Rasyd Rida (Suriah 1865-1935)

Guru dan murid tersebut sempat mengunjungi beberapa negara Eropa dan amat terkesan dengan pengalaman mereka disana. Rasyd Rida mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing (Perancis dan Turki) yang menjadi jalan masuknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Oelh karena itu, tidak sulit bagi Rida untuk bergabung dengan gerakan pembaruan Al Afgani dan Muhammad Abduh di antaranya melalui penerbitan jurnal Al Urwah Al Wustha yang diterbitkan di paris dan disebarkan di Mesir. Muhammad Abduh sebagaimana Muhammad Abdul Wahab dan Jamaludin Al Afgani, berpendapat bahwa masuknya

bermacam bid’ah ke dalam ajaran Islam membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Bid’ah itulah yang menjauhkan masyarakat Islam dari jalan yang sebenarnya.

2)Toha Husein (Mesir Selatan 1889-1973)

Toha husein adalah seorang sejarawan dan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasya. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis (kegunan)nya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekularis karena mengunggulkan ilmu pengetahuan.

3)Sayid Qutub (Mesir 1906-1966) dan Yusuf Al Qardawi.

Al qardawi menekankan perbedaan modernisasi dan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan tekhnologinya, Islam tidak menolaknya bahkan mendukungnya. Pandangan al qardawi ini cukup mewakili pandangan mayoritas kaum muslimin. Secara umum, dunia Islam relatif terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan tekhnologi sejauh memperhitungkan manfaat praktisnya. Pandangan ini kelak terbukti dan tetap bertahan hingga kini di kalangan muslim. Akan tetapi, dikalangan pemikir yang mempelajari sejarah dan filsafat ilmu pengetahuan, gagasan seperti ini tidak cukup memuaskan mereka.

ISLAM DI AFRIKA UTARA AWAL

ABAD 20 – ABAD 21

“MAKALAH INI DITUJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH SEJARAH

PERADABAN ISLAM”

Dibuat Oleh: Yofi Riswara

Fakultas : Tarbiyah

SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ISLAM

SABILI

2013/2014

DAFTAR PUSTAKA

http://hbis.wordpress.com/2008/12/16/perkembangan-islam-pada-masa-modern/

http://cacawitarsa.blogspot.com/2010/11/perkembangan-islam-pada-masa-modern.html

http://septianesia2.blogspot.com/2012/02/perkembangan-islam-di-benua-afrika.html

http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/negara-afrika-utara-bentuk-negara-dan.html