Isi Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
-
Upload
wahyuni-widigdo -
Category
Documents
-
view
142 -
download
10
Transcript of Isi Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
i
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
KATA PENGANTAR
Salam Perubahan..Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Buku SakuReformasi Birokrasi (RB) BPN RI dapat diselesaikan. BukuSaku ini berisi tentang informasi awal dan mendasarmengenaipelaksanaanRBdi lingkungan BPNRI.
BPN RI telah menyampaikan Dokumen Usulan, dan RoadMap Pelaksanaan RB kepada Kementrian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15Januari 2013 sebagai prasyarat utama bagi semuaKementrian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota dalam melaksanakan RB.
Buku Saku ini berkaitan dengan sosialisasidan internalisasikegiatan RB sebagai wujud pemahaman dan persamaanpersepsi. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional,diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatandimaksud.
Demikian, semoga Buku Saku ini bermanfaat bagi kitasemua.
Jakarta, 28 Januari2013
Tim RB BPN R.I.
ii
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Daftar isi
Kata PengantarDaftar isiYel-Yel Reformasi BirokrasiSemboyan BPN RISaptaTertib PertanahanSapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RILatar Belakang Mengapa Reformasi Birokrasi diperlukanArah Reformasi BirokrasiVisi dan Misi BPN RI 2010-2014Grand Design RB BPN RI 2010 - 2025 Road Map RB BPN RI (PERMENPAN dan RB NO.8/2011)1. Program Manajenen Perubahan2. Program PenataanPeraturan Perundang- Undangan3. Program Penataandan PenguatanOrganisasi4. Program PenataanTata Laksana5. Program PenataanSistemManajemen Aparatur6. Program PenguatanPengawasan7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja8. Program Peningkatan Kualitas PelayananPublik9. Program Monitoring, Evaluasidan PelaporanProgram Percepatan(Quick Wins)SK KepalaBPN Tentang TIM Pengarah RBSK KepalaBPN Tentang TIM Pelaksana RBSK KepalaBPN Tentang Asessor RBBaganAlir Keterkaitan Antar KegiatanRB
iii123456789
1011121314151617181920233033
1
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
-Yel Yel ReformasiBirokrasi
“Salam Perubahan .....”,“Siap Laksanakan,.. Sekarang”!!!
2
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Semboyan BPN RI
“Lihat Kedepan, LakukanSesuatu Yang dibutuhkan,
dipikirkan dan dirasakanMasyarakat”
3
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
1. Tertib Administrasi2. Tertib Anggaran3. Tertib Perlengkapan4. Tertib Perkantoran5. Tertib Kepegawaian6. Tertib Disiplin Kerja7. Tertib Moral
Sapta Tertib Pertanahan
4
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
1. Model Rekrutmen2. Sistem Pendidikan dan Pelatihan3. Kode Perilaku4. Standar Minimum Profesi5. Pola Jenjang Karier6. Sistem Pengawasan7. Majelis Kehormatan KodePerilaku dan
Profesi
Sapta PembaharuanReformasi Birokrasi BPN RI
5
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
LATAR BELAKANG MENGAPA REFORMASI BIROKRASI DIPERLUKAN ?
INTERNAL:Birokrasi haruskompeten dan
efisien struktur,tanpa menghambat
fungsi ataupencapaian tujuan
EKSTERNAL:Tuntutan masyarakat
EKSTERNAL:Globalisasi
danperubahanlingkungan
strategis
EKSTERNAL:Kemajuan IPTEK
EKSTERNAL:Perubahan
politik, ekonomi dansosial secara
signifikan
6
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
ARAH REFORMASI BIROKRASI
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR”(UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025)
ARAH KEBIJAKAN“INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN”(PERPRES No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.)
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI
• Visi“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”
• Misi• Membentuk dan/atau menyempurnakan
perundang-undangan dalam rangka ReformasiBirokrasi
• Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitaspelayanan publik, mind set dan culture set.
• Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif.• Mengelola sengketa administratif secara efektif dan
efisien
7
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
VISI:Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah danpertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sertakeadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan,kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
MISI :Mengembangkandan menyelenggarakan politik dan Kebijakanpertanahan untuk :1.Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-
sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinandan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahananpangan.
2.Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebihberkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya denganpenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah(P4T).
3.Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonisdengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkarapertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkathukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidakmelahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4.Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dankenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanahsebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5.Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa,semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPAdan aspirasi rakyat secara luas.
Visi dan Misi BPN RI 2010-2014
8
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
GRAND DESIGN RB BPN RI 2010-2025
Menciptakan birokrasi pemerintah yangprofesional dengan karakteristik adatif, berintegritas,berkinerja tinggi , bersih dan bebas korupsi, kolusi dannepotisme, mampu melayani publik , netral, sejahtera,berdedikasi dan memegangteguh nilai -nilai dasardan kodeetik aparatur Negara”. (Perpres No.81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, hal.17)
Tujuan Umum
1. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,dengan indikator penilaian Indeks Persepsi Korupsi danOpini BPKWTP akan terwujud ;
2. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publikkepada masyarakat, dengan indikator penilaian Indekskemudahan Berusaha dan Indeks Integritas PelayananPublik;
3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerjabirokrasi dengan indikator penilaian Indeks EfektifitasPemerintahan dan Instansi Pemerintah yang Akuntabel(Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi 2010 -2025, halaman 5 dan 17-18).
Sasaran Umum
9
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
1. Program Manajemen Perubahan2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan3. Program Penataan dan PenguatanOrganisasi4. Program PenataanTatalaksana5. Program Penataan Sistem ManajemenSDM Aparatur6. Program Penguatan Pengawasan7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik9. Program Monitoring dan Evaluasi
ROAD MAP RB BPN RI (PERMENPAN DAN RB NO.8/2011)
Road Map RB BPN RI 2010-2014, meliputi 9 Program
dan 27 Kegiatan
10
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
1. Program Manajemen Perubahan
1. PembentukanTim
ManajemenPerubahanBPN
RI2. Penyusunan
Strategi Manajemen
Perubahan dan Strategi
Komunikasi BPN RI
3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan
dalam Rangka Reformasi Birokrasi
1. TerbentuknyaTim ManajemenPerubahanBPN
RI2. Dokumen
strategi manajemen
perubahan dan strategi
Komunikasi BPN RI
3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan
dalam rangka reformasi birokrasi
Terbangunnya kesamaan persepsi,
komitmen,
keterlibatan dalam
pelaksanaan program dan
kegiatan reformasi
birokrasi pada seluruh
tingkatan pegawai pada
BPN RI
11
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
2. Program Penataan Peraturan Perundangan undangan
Penataan Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang Dikeluarkan/Diterbitkan oleh BPN R I
1. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh BPN RI2. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan BPN RI masing-masing serta lainnya3. Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan
Tercapainya peraturan
perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan
pelaksanaannya yang efisien dan
efektif
12
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
1.Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada BPN RI2. Penguatan Unit Kerja yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian, dan Diklat
1. Peta tugas dan fungsi unit kerja pada BPN RIyang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)2. Unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
Terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RIdan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorongpercepatan reformasi birokrasi
13
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
4.Program Penataan Tata Laksana
1. Penyusunan
SOP
Penyelenggaraan
Tugas dan
Fungsi
2.Pembangunan
/ Pengembangan
e-Government
1. Dokumen SOP
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
yang disahkan
2. Tersedianya
e-Government
pada BPN RI
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas
proses
pemerintahan
14
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
1.Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai2.Analisis Jabatan3.Evaluasi Jabatan4.Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan5.Asesmen Individu PegawaiBerdasarkan Kompetensi6.Penerapan Sistem Penilaian Kinerja IndividuPegawai7.Pembangunan/Pengembangan DatabasePegawai8.Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi
1.Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi2. Dokumen petadan uraian jabatan3.Peringkat danhargajabatan4.Dokumen kualifikasi / standar kompetensi jabatan5.Peta profil kompetensi individu6.Indikator kinerja individu yang terukur7.Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat8.Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
1. Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang di-persyaratkan oleh jabatan 2,3 . Tercapainya pemahaman atas tugas dan tanggung jawab yang diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi4,5. Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu6. Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif dan terukur7. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat8. Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang di-persyaratkan oleh jabatan
5. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur
15
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BPN RI2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurancedan Consulting
1. Peningkatan
ketaatan,
efisiensi dan
efektivitas
pelaksanaan
tugas dan fungsi
2. Peningkatan
kualitas
pertanggungjawa
ban pengelolaan
keuangan negara
1. Tercapainya
tujuan
organisasi secara
efisien dan
efektif serta taat
padaperaturan
2. Berjalannya
pengelolaan
keuangannegara
yang andal dan
terpercaya
6.Program Penguatan Pengawasan
16
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)2.Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI
1. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja2.Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur3.Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPN RI
Terciptanya
sistem
akuntabilitas
kinerja
organisasi
yang efektif
17
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
1. . Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Kerja padaBPN RI2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)3. PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1 . Peningkatankualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebihaman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Peningkatankualitas pelayanandasar3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudahdijangkau
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
18
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
1. Monitoring(DilakukanDua Kali Setahun)2. Evaluasi (Dilakukan Setiap Tahun Sekali)3. Evaluasi Menyeluruh (Dilakukan pada Semester Kedua 2014)
1. Dokumen monitoring2.Dokumen evaluasi tahunan3.
tahunan
Tersedianya
panduan
laporan
monitoring
dan evaluasi
9.Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Kegiatan Keluaran Hasil
Program Percepatan
(Quick Wins) :1. PelayananPengecekanSertipikat Tanah2.Pelayanan Peralihan HakJual-Beli AtasTanah
Dokumen Program
percepatan (quick wins)
1. DokumenPelayananPengecekanSertipikat Tanah2.Dokumen PelayananPeralihan HakJual-Beli AtasTanah
Meningkatnya kepercayaan masyarakat
kepada birokrasi(BPN)
Program Percepatan (Quick Wins)
20
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/KEP-3.43/XI/2012 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KEP-3.43/X/2012 TANGGAL 09 OKTOBER 2012
TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 421/KEP-3.43/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi jabatan eselon I dan II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan
dan Pengawasan; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan...
SK Kepala BPN Tentang TIM Pengarah RB
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
21
- 2 - 10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Mad Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
25.Peraturan ...
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
22
- 3 - 25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
MEMUTUSKAN
: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KEP-3.43/X/2012 TANGGAL 09 OKTOBER 2012 TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KESATU : Mengubah susunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pengarah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 421/KEP-3.43/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012, keseluruhan susunan keanggotaan menjadi berbunyi sebagai berikut:
Ketua : Hendarman Supandji.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Sekretaris : Managam Manurung, S.H., M.Kn.
Sekretaris Utama.
Anggota : 1. Dr. Ir. Irawan Sumarto, M.Sc.
Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
2. Gede Ariyuda, S.H.
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
3. Dr. Yuswanda A. Temenggung.
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
4. Suwandi
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Effendi, S.H., M.H.
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
6. Ir. Benny, M.Si.
Inspektur Utama.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 201211 April 2011
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HENDARMAN SUPANDJI
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
23
SK Kepala BPN Tentang TIM Pelaksana RB
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 497/KEP-3.43/XI/2012
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KEP-3.43/IX/2012 TANGGAL18 SEPTEMBER 2012 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas telah disahkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor391/KEP-3.43/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan
dan Pengawasan; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
9. Peraturan…
24
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
- 2 -
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Mad Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
24. Peraturan ...
25
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI- 3 -
24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA NOMOR 391/KEP-3.43/IX/2012 TANGGAL18 SEPTEMBER 2012 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 391/KEP-3.43/IX/2012 Tanggal18 September 2012 menjadi berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HENDARMAN SUPANDJI
26
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI- 4 -
Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 497/KEP-3.43/XI/2012 Tanggal : 19 SEPTEMBER 2012
SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Ketua : Managam Manurung, S.H., M.Kn.
Sekretaris Utama
Sekretaris : Drs. Jusfin Ketaren, M.M.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kelompok Kerja
1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN 1.1. Ketua : Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc. Direktur Survei Potensi Tanah 1.2. Sekretaris : Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si. Kepala Bagian Perlengkapan
1.3. Anggota :
1.3.1. Ir. Usman, M.Sc. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
1.3.2. Ir. Muslim Faizi, M.Eng.Sc.
Kepala Subdirektorat Wilayah Administrasi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 1.3.3. Ade Juhari, S.SiT., S.IP., M.M.
Kepala Subbagian Mutasi I 2. POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1. Ketua : Dr. KurniaToha, S.H., LL.M. Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat
2.2. Sekretaris : Reiner Manurung, S.H. Kepala Bidang Perundang-undangan
2.3. Anggota : 2.3.1. Luki Ambarwinarti, S.E.
Kepala Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum 2.3.2. Saikun, S.H.
Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III 2.3.3. Utami DewiIndriyati, S.Psi.
Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai
27
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
- 5 -
3. POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
3.1. Ketua : Ir. Putu Suweken, MURP. Direktur Landreform
3.2. Sekretaris : Barkah Yulianto, S.P., M.T Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data Landreform 3.3. Anggota :
3.3.1. Dr. Ir. Muhammad Irdan, M.Eng.Sc. Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah
3.3.2. Ir. Trias Wiriahadi Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
3.3.3. Bambang Irjanto, A.Ptnh., M.M.
Kepala Subbagian Kelembagaan
4. POKJA PENATAAN TATALAKSANA 4.1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc.
Direktur Penatagunaan Tanah 4.2. Sekretaris : Dwi Purnama, S.H., M.Kn.
Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak 4.3. Anggota :
4.3.1. Ir. Chopep Tolandho Mochtar Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan
4.3.2. Ir. SuyusWindayana, M.App.Sc. Kepala Bidang Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan
4.3.3. Dody Hendriono, S.T., M.Eng. Kepala Subbagian Tatalaksana
5. POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5.1. Ketua : Drs. Jusfin Ketaren, M.M.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
5.2. Sekretaris : Elijas Bambang Tjahajadi, S.E., M.M. Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian
5.3. Anggota :
5.3.1. Ir. Asmadi Adnan, M.Si. Kepala Subdirektorat Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil danPerairan
5.3.2. Sri Untari, S.H. Kepala Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama
5.3.3. Deni Prasetyo, S.E., M.M.
Kepala Subbagian Analisis Jabatan
28
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI- 6 -
6. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN
6.1. Ketua : Erna Muchniarty Mochtar, S.H., M.Si. Inspektur Wilayah II
6.2. Sekretaris : Sarjono Agus Santoro, S.H. Kepala Bagian Umum Kepegawaian
6.3. Anggota :
6.3.1. Danik Paramayanti, S.H. Auditor Ahli Madya
6.3.2. Setyowantini, S.H., M.Kn.
Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama 6.3.3. Agus Soefiana, S.H.
Kepala Subbagian Disiplin Pegawai 7. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
7.1. Ketua : Ir. H. Doddy Imron Cholid, M.S. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
7.2. Sekretaris : Ahmad Makmuri, S.H. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat
7.3. Anggota :
7.3.1. Ir. Julianto, M.T. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah 7.3.2. Heni Hendrati, S.H.
Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak Tanah 7.3.3. Asnaedi, A.Ptnh.
Kepala Subbagian Mutasi III 8. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
8.1. Ketua : Ir. HeruSusantoWartiono Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang
8.2. Sekretaris : Deni Santo, S.T., M.Sc. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara
8.3. Anggota : 8.3.1. Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M.
Kepala Bidang Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi Simtanas 8.3.2. Ir. Endri Diyanto, Dipl.Ph. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Bidang Tanah 8.3.3. Ir. UtariHargiyanti
Kepala Subbagian Ujian Dinas dan Ujian Jabatan
29
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI- 7 -
9. POKJA MONITORING DAN EVALUASI
9.1. Ketua : Dr. Drs. RonsenPasaribu, S.H., M.M.
Direktur Konflik Pertanahan
9.2. Sekretaris : Siswantoro, S.H., M.H.
Kepala Subdirektorat Konflik Kelompok Masyarakat
9.3. Anggota :
9.3.1. M. Unu Ibnudin, S.E., M.Si.
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
9.3.2. Rosalina Tamba, S.H.
Kepala Subdirektorat Sengketa Landreform
9.3.3. Martina Widiastuti, S.H., M.Kn.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Penerapan Program Pertanahan
10. SEKRETARIAT
10.1. Yuli Pristiowati, S.ST. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10.2. Much. Handian Sulistya, S.IP Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10.3. M. Insan Kamil, S.H. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10.4. Ardi Fachruzi, S.Kom. Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10.5. Dyah Ayu Puspitaningtyas Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10.6. Iswatun Hasanah Staf Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2012
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HENDARMAN SUPANDJI
30
SK Kepala BPN Tentang Assesor RB
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 510/KEP-3.43/XI/2012
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (ASSESOR)
TAHUN 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu disusun Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan...
31
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quicks Wins;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (ASSESOR) TAHUN 2012.
KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Assesor) Tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua : Managam Manurung S.H., M.Kn
Sekretaris Utama
Koordinator : Ir. Benny, M.Si. Inspektur Utama
Anggota...
32
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Anggota : 1. Drs. Heri Santoso Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran
2. Drs. Suhaily Syam, M.M Inspektur wilayah III
3. Ir. Tri Suprijanto., S.H., M.Si. Direktur Pemetaan Tematik
4. Ir. Ibnu Wardono S.H., M.M., M.Kn Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah
5. Ir. Sri Yatno, M.M. Direktur Konsolidasi Tanah
6. Drs. H. Teddy Rukfiadi Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
7. Andjar Setiana, S.H. Direktur Perkara Pertanahan
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: 1. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Menyampaikan hasil penilaian dan data informasi lainnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2012 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HENDARMAN SUPANDJI Tembusan: 1. Sekretaris Utama selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta; 2. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, di Jakarta; 3. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, di Jakarta; 4. Yang bersangkutan.
33
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
34
Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI
Terima Kasih