Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93

1

LAPORAN AKHIR RISET

STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)

Oleh

IRMA SULISTIYANI

7211413005

ROMBEL 93

DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN

PENGAMPU : NATAL KRISTIONO, S.Pd.,M.H.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

PKN | LAPORAN AKHIR RISET - STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

KOMPETENSI :

IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN

WAWASAN NUSANTARA

2

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat sesuai

dengan nuraninya memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan cita-cita

nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh Karena itu, Pemilu

harus dijalankan dengan Demokratis dan Berwibawa. Selain itu, sesuai dengan amanat

reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih

menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang

lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan kata lain

pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan

kontrak sosial. Antara peserta pemilihan umum (partai politik) dan pemilih (rakyat) yang

memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang

meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa. Hakikat Pemilu

adalah pembaharuan kontrak sosial dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai

prinsip penyelanggaraan pemerintah. Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk

menyatakan kedaulataanya. Pemilu bertujuan untuk menyelenggarakan perubahan

kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin

oleh konstitusi. Dengan demikian, Pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan demokratis.

Pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan

hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya. apabila Pemilu itu

berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. sedangkan

apabila dilihat dari sisi hasilnya, Pemilu itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat

dan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat, di samping dapat pula

mengangkat harkat dan martabat bangsa, di mata dunia Internasional.

B. SISTEM PEMILU 2014

Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014

yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli

2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu 2014 akan memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam

pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional.


http://www.pemilu.com/

3

1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten

Pada 9 April 2014 akan dilangsungkan Pemilu Legislatif untuk memilih para anggota

dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan anggota dewan perwakilan rakyat

tingkat daerah untuk 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

Di Indonesia ,terdapat dua lembaga legislatif nasional: Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada

yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan DPD, yang dibentuk

pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan jenis baru yang secara konstitusional

dibentuk melalui amandemen UUD sebagai pergerakan menuju bicameralism di

Indonesia. Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan fungsi legislatif secara penuh;

DPD memiliki mandat yang lebih terbatas. Gabungan kedua lembaga ini disebut

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perwakilan baik dari DPR maupun DPD

dipilih untuk jangka waktu lima tahun.

DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil

majemuk (multi-member electoral districts) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi

per daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih

melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen

berlaku hanya untuk DPR dan tidak berlaku untuk DPRD. Tiap pemilih akan

menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai

politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana

pemilih tersebut berada. Pemilih kemudian, menggunakan paku, mencoblos satu

lubang pada nama kandidat atau gambar partai politik yang dipilih, atau keduanya

(jika mencoblos dua lubang, gambar partai yang dicoblos haruslah partai yang

mengusung kandidat yang dicoblos, kalau tidak demikian maka surat suara tersebut

akan dianggap tidak sah).

DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) dipilih di 33 provinsi,

masing masing dengan jumlah 35 sampai 100 anggota, tergantung populasi penduduk

provinsi yang bersangkutan.

Untuk Pemilu 2014, di tingkat provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam

259 daerah pemilihan berwakil majemuk yang memiliki 3 hingga 12 kursi (tergantung

populasi). 497 DPRD Kabupaten/Kota, yang masing-masing terdiri atas 20 sampai 50

anggota tergantung populasi penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan, dipilih di


4

tiap kabupaten/kota. Dalam pemerintahan daerah, di bawah tingkat provinsi terdapat

410 kabupaten (pada umumnya pedesaan) dan 98 kota (pada umumnya perkotaan),

dan 45 dari seluruh kabupaten/kota tersebut akan memilih anggota DPRD masing-

masing dalam Pemilu 2014. Untuk Pemilu Legislatif 2014, pada tingkat

kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan berwakil majemuk

yang memiliki 3 hingga 12 kursi.

Para anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terpilih untuk

menempuh masa jabatan selama lima tahun, dimulai pada hari yang sama, melalui

sistem perwakilan proporsional terbuka yang sama dengan sistem DPR sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya, namun tanpa penerapan ambang batas parlementer.

Dalam prakteknya, ini berarti bahwa tiap pemilih di Indonesia akan menerima empat

jenis surat suara yang berbeda pada tanggal 9 April 2014, yakni surat suara DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1.1 Pencalonan

Calon anggota legislatif adalah anggota partai politik yang namanya telah

ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilu sebagai calon anggota

legislatif untuk mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihan masing-masing.

Nama-nama calon anggota legislatif disusun dalam bentuk daftar calon anggota

legislatif, yang terdiri dari daftar calon legislatif sementara dan daftar calon

legislatif tetap. Daftar calon anggota DPR sementara/tetap ditetapkan oleh KPU;

daftar calon anggota DPRD provinsi sementara/tetap ditetapkan oleh KPU

provinsi, dan; daftar calon anggota DPRD kabupaten/kota sementara/tetap

ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Daftar calon anggota legislatif sementara

ditetapkan setelah penyelenggara pemilu memverfikasi pemenuhan persyaratan

setiap nama bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik.

Pengumuman daftar calon anggota legisaltif sementara bertujuan memberikan

kesempatan kepada pemilih untuk memastikan bahwa semua nama calon anggota

legislatif benar-benar telah memenuhi peryaratan.

Atas laporan masyarakat, apabila penyelenggara pemilu menemukan nama calon

yang tidak memenuhi persyaratan, maka nama calon tersebut dicoret dari daftar

anggota legislatif sementara dan tidak dimasukkan ke dalam daftar calon anggota

legisaltif tetap. Apabila semua nama dalam daftar calon anggota legisaltif


5

sementara tidak ada yang tidak memenuhi persyarata, maka daftar tersebut

ditetapkan sebagai daftar calon anggota legislatif tetap.

DAFTAR CALON TETAPANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. PARTAI NasDem

1. SARWOTO ATMOSUTARNO, SE., 2. EVA YULIANA, M.Si. 3. Hj. RR. KRISTINA NATANINGDITA4. OKTINO SETYO IRAWAN, SE, MH5. INDAH PRASETYARI, SH 6. BURHAN PURNOMO, S.Sos. 7. SARSITOWATI NONIK RULIANTI8. TRI BINTANG BUDIHARJO, S.Pd.,M.Pd.

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. H. MOHAMAD TOHA 2. H. HISAM MAWARDI, SH, KN 3. THEODORA MEILANI SETYOWATI4. H. MUHAJIRIN, MM 5. ACH. SAIFUDIN ZUHRI A, S.IP 6. EVIN NOVIA 7. SRI UNTARI PUJI HASTUTI 8. ADITYAWARMAN

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE., M.Si., AKT.2. MAHMUD 3. YENY SUSANA 4. MUSTOFA B. NAHRAWARDAYA 5. ENDANG DWI ASTUTI, S.IP, M.Si 6. H. HARYANTO, S.Pd 7. MARJUKI, S.IP 8. RINA ERNAMAWATI, S.Farm, Apt

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. PUAN MAHARANI 2. ARIA BIMA 3. DARMAWAN PRASODJO. PHD 4. ALFIA REZIANI P 5. INDRA KRAMADIPA 6. HERY HASTUTI


6

7. STEPHANIE OCTAVIA 8. RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM

5. PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Dr. Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, MM2. Dr. H. AGUSTIAN BUDI PRASETYA, MPA3. ARIANTI DEWI, SH, MH4. DINA HIDAYANA, S.P., M.Sc 5. Ir.H. AGUS MULYANTO 6. H. SUTOMO, S.Pd., M.Kes 7. Drs. H. HARDONO, MH., MM 8. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si2. M. SUKRI, SH, MH 3. RR. MURTI SARI DEWI4. Dr.Ir. I HERUWASTO SELATAN5. LINDA UTAMI Z B MAHENDRADATTA6. DR. KPH. WARSITO SANYOTO, SH, MH7. H. SUTARNA 8. DR. SRI DURJATI

7. PARTAI DEMOKRAT

1. Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, MPd2. ENDU MARSONO 3. Y. WIBOWO AGUNG SANYOTO 4. DECKY HARDIJANTHO 5. WISNU WAHYU HARDJANTO, SE 6. MAHANDARI WUNGU 7. BAHARUDIN HAKIM, SH 8. CANDRA DEWI YUANA

8. PARTAI AMANAT NASIONAL

1. YUSUF WIBISONO, SE 2. MOHAMMAD HATTA 3. Dra. HIDAYAH ROCHMAH, M.Si 4. NURDIN, SH 5. RIO SIBY, S.Th 6. PRIHATIN KUSDINI, SH 7. H. AFDA RIZAL ARMASHITA, SE, M.Hum, Ak8. HAYU LUSIANAWATI

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. ANGEL LELGA ANGGREYANI


7

2. MAKMUN HALIM THOHARI, SH 3. H. SURYANTO, SH 4. DEASY ARYANI LARASATI 5. MUHAMMAD AGUS CHOLIQ 6. TITIK WIDAYATI, S.ST, M.Kes. 7. SURYO BROTO, MBA, M. Sc 8. H. SLAMET BADRUDIN, S.Ag

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

1. Dr.H.TEGUH SAMUDERA,SH,MH 2. SINGGIH SUDARMAWAN, SH 3. NEVI ARIESTAWATY 4. Drg.BAMBANG HADIBOWO,MPH,MHA5. Dr.SADINO,SH,MH 6. YANTI PANJAITAN 7. TUNGGUL TRANGGONO 8. ANNA GANAENI

11. PARTAI BULAN BINTANG

1. RM DJOKO BUDI SUHARNOWO 2. BAMBANG SETIAWAN, SH 3. SYAMSIAH FITRIANNI, SKM 4. DRS. M. DAUD NA'AM 5. AGUS SUDARMADJI 6. SITI KUSMINDIYATI, S.Pd. Kim 7. MUHAMMAD MUSA 8. NELI SUSANTI, A.Md

12. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1. HERMAN DOGOPIA 2. PRAMONO 3. WINARSIH DEWI, A. Ak 4. Ir. Drs. SOEYANTO DUCKO 5. NUR RAMADHANI INDRASWARI 6. Drs. GAGAH SUNU SUMANTRI, M. Pd7. PRIMA LUTHFIA, Drg 8. DRS. WIDI NUGRAHA

1.2 Caleg Perempuan

Partai politik wajib memenuhi syarat kuota 30 persen calon legislatif (Caleg)

perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Partai yang tidak memenuhi

syarat, bakal calon di dapil yang tidak memenuhi akan dicoret sebagai peserta

pemilu. Ketentuan itu diatur melalui PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara


8

Pencalonan Anggota DPRD. Dan partai harus mematuhi aturan ini. Jika tidak bisa,

dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan

dalam Pemilu 2009. Saat Pemilu 2009, jika tidak memenuhi syarat kuota 30

persen, Parpol cukup mengumumkan kepada media.

1.3 Daerah Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum menambah jumlah daerah pemilihan untuk pemilihan

umum legislatif 2014. Dibanding jumlah pada Pemilu 2009 lalu, total keseluruhan

meningkat sebanyak 295 daerah pemilihan. Penambahan ini untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan suara. Penambahan jumlah daerah pemilihan terjadi untuk

tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota, dapil bertambah

dari 1.864 pada 2009 menjadi 2.117 pada 2014. Sedangkan untuk tingkat provinsi

bertambah dari 217 pada 2009 menjadi 259 pada 2014. Untuk dapil DPR-RI tak

ada perubahan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang

dijelaskan pada bab lampiran. Penambahan jumlah daerah pemilihan disebabkan

beberapa faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk, pemekaran wilayah,

penyempurnaan terhadap dapil pada Pemilu 2009 lalu, kohesivitas demografi di

suatu wilayah, dan letak geografis.

Untuk daerah pemilihan di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 Dapil yaitu :

Dapil 1 : Dapil 2 : Dapil 3 :

Kota Semarang Kab. Kudus KPU Kab. Grogogan

KPU Kab. Semarang Kab. Demak KPU Kab. Pati

KPU Kab. Kendal Kab. Jepara KPU Kab. Rembang

KPU Kota Salatiga KPU Kab. Blora


KPU Kab. Wonogiri KPU Kab. Boyolali KPU Kab. Purworejo

KPU Kab. Karanganyar KPU Kab. Klaten KPU Kab. Wonosobo


http://www.tempo.co/topik/lembaga/65/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU

9

KPU Kab. Sragen KPU kab. Sukoharjo KPU Kab. Magelang

KPU Kab. Surakarta KPU Kota Magelang

KPU Kab. Temanggung


KPU Kab. Purbalingga KPU Kab. Cilacap Kabupaten Tegal

KPU Kab. Banjarnegara KPU Kab. Banyumas KPU Kota Tegal

KPU Kab. Kebumen KPU Kab. Brebes

Dapil 10 :

KPU Kab. Batang KPU Kab. Pemalang

KPU Kota Pekalongan KPU Kab. Pekalongan

1.3 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan untuk membuat surat suara tidak

dalam satu pola, melainkan 3 pola untuk pemilihan anggota DPR, 4 pola untuk

pemilihan anggota DPRD, dan 3 pola untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Pembedaan pola atau format surat suara ini dilakukan karena jumlah

kursi legislatif untuk setiap daerah pemilihan berbeda, baik untuk pemilihan anggota

DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketiga pola surat suara untuk calon anggota DPR adalah pola kecil (untuk daerah

pemilihan dengan alokasi 3 nama calon DPR, yang berarti tiap partai mempunyai

1 - 5 calon di dalam daftarnya); pola menengah (untuk daerah pemillihan yang

memperoleh alokasi 5 - 8 kursi, yang berarti setiap partai mempunyai 1 – 10 nama

di dalam daftar calonnya); dan pola besar (untuk daerah pemilihan dengan alokasi

9 – 10 kursi, yang berarti setiap partai bisa mengajukan 1-14 nama calon DPR).


10

Ketiga pola tersebut mempunyai ukuran fisik yang berbeda. Untuk pola kecil

ukurannya adalah 40 X 60 cm (akordion); pola menengah berukuran 55 X 80,5 cm

(web); pola besar berukuran 66 X 80,5 cm (plano). Berdasarkan data yang sudah

ada pola atau format kecil hanya akan digunakan untuk 7 provinsi, yaitu Riau,

Bengkulu, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Bangka-Belitung dan Irian Jaya

Barat.

Selanjutnya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk

pemilihan anggota DPRD di kedua tingkatan ini, KPU menetapkan 4 pola atau

format. Tiga pola di antaranya adalah sama dengan pola surat suara untuk

pemilihan anggota DPR yang disebutkan di atas, yaitu kecil, menengah, dan besar.

Yang satu lagi adalah ukuran sangat besar, yaitu untuk digunakan di daerah-

daerah pemilihan dengan alokasi kursi 13-16, yang berarti jumlah calon di dalam

daftar Caleg yang diajukan partai 1 – 20 nama.

Untuk pemilih penyandang cacat dibuatkan TPS dengan alat bantu. Terhadap

pemilih yang memiliki hambatan fisik petugas TPS dapat membantu, namun

sebelumnya petugas tersebut membuat pernyataan untuk menyimpan rahasia dari

pilihan pemilih tersebut. Penyandang cacat tersebut dapat pula meminta bantuan

orang lain, dan KPU menyediakan alat bantu khusus untuk penyandang cacat

yaitu untuk pemilihan DPD.

Pemilih yang Memilih di TPS Lain.

Pada dasarnya pemilih memberikan suara pada TPS di mana ia terdaftar. Namun

kalau karena berbagai keperluan ada yang terpaksa melakukannya di tempat lain,

yang bersangkutan sudah harus pindah sebelum 29 Januari. Sebab pada tanggal

tersebut sudah disusun daftar pemilih tetap. Jika seorang pemilih ingin pindah

domisili selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan

suara harus lapor ke PPS.

Pemilih yang memilih di TPS lain namun masih di dalam satu daerah pemilihan

dan satu provinsi/kabupaten/kota pemilih tersebut akan mendapat 4 surat suara,

yaitu surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD.


11

Pemilih yang memilih di TPS lain yang berbeda daerah pemilihan tetapi masih di

dalam satu propinsi/kabupaten/kota pemilih tersebut akan mendapat 3 surat suara,

yaitu surat suara untuk DPRD Provinsi, DPR, dan DPD.

Pemilih yang memilih di TPS lain, berbeda kabupaten/kota namun dalam satu

propinsi maka akan mendapat 2 surat suara, yaitu surat suara untuk DPR dan

DPD. Pemilih yang memilih di TPS lain beda kab/kota dan propinsi hanya akan

mendapat 1 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan anggota DPR saja.

Berikut pencoblosan surat

suara yang dianggap sah pada

Pemilu 2014 mendatang:

a) Nomor urut, tanda

gambar dan nama parpol,

maka suaranya dihitung

satu untuk parpol.

b) Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg.

c) Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan

nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg.

d) Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut

dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.

e) Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya

dihitung satu untuk parpol.

f) Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama

caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol.

g) Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu

parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut.

h) Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu

parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol.

i) Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu

untuk parpol.

j) Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap

satu untuk caleg.

k) Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka


12

suara dianggap sah satu untuk parpol.

l) Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu

parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol.

m) Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara

dianggap sah untuk parpol.

n) Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara

dihitung satu untuk parpol.

o) Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki

daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol.

2. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

Pemilihan umum anggota DPD tahun 2014 sama dengan pemilihan umum anggota

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Hanya saja yang membedakan calon-

calonnya.

1.1 Pencalonan

DAFTAR CALON TETAPANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

No. Nama Calon1 AGUS MUJAYANTO2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si.3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK4 Drs. H. AKHMAD5 MUQOWAM6 BAGYONO, S7 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H8 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H9 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH10 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum.11 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M.12 HERIYANTO13 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si.14 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T15 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si16 Drs. JABIR17 KHIZANATURROHMAH, S.Ag.18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M.19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd21 POPPY DHARSONO22 R. SUKARNO WINARTO23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos.


13

24 Ir. H. SOEHARSOJO25 Drs. St. SUKIRNO, M.S.26 H. SUDIR SANTOSO, S.H.27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd.28 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT29 SURO JOGO PBSH, S.E.30 TJAHJADI TAKARIAWAN31 TOTO DIRGANTORO32 WAKIL MAGHFUR

1.2 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan

DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari empat orang dari masing-masing

provinsi (dengan jumlah provinsi 33), yang dipilih melalui sistem mayoritarian

dengan varian distrik berwakil banyak (single non-transferable vote, SNTV). Tiap

pemilih menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPD yang berisi

semua calon independen yang mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih

tersebut berada. Pemilih kemudian menggunakan paku, mencoblos satu lubang

pada nama kandidat yang dipilih. Empat kandidat yang memperoleh suara

terbanyak di tiap provinsi akan kemudian terpilih menjadi anggota DPD. Ada 3

(tiga) cara pemilihan, dengan memberikan tanda coblos pada foto calon anggota

DPD, tanda coblos pada nomor urut calon anggota DPD, dan tanda coblos pada

nama calon anggota DPD.

C. PENYELENGGARA PEMILU 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah

Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara

berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak

manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di

ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU

sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU

Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU


14

Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa

keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung

sejak pengucapan sumpah/janji.

1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan

Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU

Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. KPU Kabupaten/Kota terdiri

atas 5 orang.

KPU Provinsi Jawa Tengah :

1. Ketua : M. Fajar Subhi A K Arif, SH, MH

2. Anggota : Dr. Siti Malikhatun B, SH, M.Hum

3. Anggota : Drs. Andreas Pandiangan, M.Si

4. Anggota : Nuswantoro Dwiwarno, SH, MH

5. Anggota : Achmad Junaidi, S.Ag

KPU Kota Semarang :

1. Ketua : Muhammad Hakim Junaidi

2. Anggota : Abdoel Khaliq

3. Anggota : Henry Wahyono

4. Anggota : Siti Prihatiningtyas

5. Anggota : Kharis Hidayat

2. Profil Panitia Pemilihan di Kelurahan Sumurejo

1. Ketua : Gunawan,S.Pd

2. Anggota : Muslimah, S.Pd

: Amir Hamzah


15

3. Profil KPPS Wilayah Pantauan

1. Ketua : Joko Winarno, S.Pd

2. Anggota : Suhari Asyhari

3. Anggota : Suwarti

4. Anggota : Solikatun

5. Anggota : Slamet Priyono

6. Anggota : M. Anwar

7. Anggota : Abad

8. Linmas : Solekan

9. Linmas : Ngadiono

D. PENGAWAS PEMILU 2014

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama

pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam

pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu

dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Menurut

undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu

tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di

kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas

Pemilu Kecamatan.

1. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan

oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabuaten/Kota yang bisifat ad hoc dan

berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota.

Panwaslu Kota Semarang :

1. Ketua : Sri Wahyu Ananingsih

2. Anggota : Muhammad Ichwan

2. Profil Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Sumurejo

Pengawas Pemilu di kelurahan Sumurejo :

Pengawas 1 : Nurhadi Warga RT 01/01

Pengawas 2 : Muthoib Warga RT 01/03


http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adhoc&action=edit&redlink=1

16

Pengawas 3 : Nasihudin Warga RT 02/03

E. PELAKSANAAN PEMILU

1. Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 8 Desa Sumur Rejo, Kecamatan Gunung Pati pada

tanggal 9 April 2014 berjalan dengan lancar. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS) dalam acara pemungutan suara di pimpin oleh ketua KPPS. Pemungutan suara

dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Kegiatan di TPS berjalan

lancar, tidak tampak ada antrian pemilih yang sangat panjang. Karena di TPS tersebut

semuanya dapat dikoordonir dengan baik. Adapun kegiatan yang dilakukan KPPS :

1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi dan

pengawas pemilu lapangan yang hadir.

2. Pengucapan Sumpah atau Janji anggota KPPS, dipandu Ketua KPPS.

3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.

4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan

pemungutan dan penghitungan suara.

5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tatacara pemberian

suara di TPS.

2. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara. Pemungutan suara

berakhir pada pukul 13.00 WIB. Sedangkan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00

WIB-22.30 WIB. Penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS yaitu Bapak Joko

Winarno seta dibantu oleh anggota KPPS lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan saat

penghitungan suara :

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus

Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.

Jumlah DPT yang terdaftar di TPS 8 Desa Sumurejo adalah 266. Laki-laki 122 orang,

Perempuan 129 orang, DPTB 14 orang, laki-lak 3 orang, perempuan 11 orang. DPK 1

orang laki-laki.


17

Jumlah DPT yang hadir ke TPS 218 orang, Surat suara yang sah ada 165, yang tidak

sah ada 53 suara. Sedangkan 48 orang yang tidak hadir Golput.

2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.

3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena

rusak atau salah dalam cara memberikan suara. Di TPS 8 Desa Sumur Rejo tidak ada

surat suara yang rusak maupun surat suara yang dikembalikan karena rusak maupun

salah dalam memilih.

4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.

5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara

sah dan surat suara tidak sah. Untuk surat suara DPR RI ada 165 yang sah, dan 23

surat suara yang tidak sah.

3. Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi hasil penghitungan suara :

No. Nama Partai DPR RI DPRD

Provinsi

DPRD Kota

1. Partai Nasdem 2 2 3

2. Partai PKB 47 57 73

3. Partai PKS 20 17 12

4. PDIP 43 43 62

5. Golkar 6 8 4

6. Gerindra 22 21 8

7. Partai Demokrat 32 29 35

8. PAN 5 1 2

9. PPP 10 7 3

10. HANURA 6 3 0

11. PBB 0 0 0

12. PKPI 2 3 1

Surat suara yang sah 165

Surat suara tidak sah 23

DPD RI

No. Nama Calon Perolehan Suara1 AGUS MUJAYANTO 2


18

2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 83 AHSAN FAUZI, S.Sos.I L DEMAK 44 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 135 BAGYONO, S 46 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H 117 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H 228 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 129 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 510 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 611 HERIYANTO 212 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 113 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T 114 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 115 Drs. JABIR 116 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 117 KUNDARI, S.E 818 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 1119 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 020 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 921 POPPY DHARSONO 422 R. SUKARNO WINARTO 723 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 024 Ir. H. SOEHARSOJO 525 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 126 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 727 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 028 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT 129 SURO JOGO PBSH, S.E. 030 TJAHJADI TAKARIAWAN 131 TOTO DIRGANTORO 532 WAKIL MAGHFUR 4

Untuk hasil akhirnya :

DPR RI yang tertinggi Partai PKB

DPR Prov yang tertinggi dari Partai PKB

DPR Kota yang tertinggi ari Partai PKB

DPD yang tertinggi No. 7 yaitu Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE, MHS.

4. Pelanggaran Pemilu

4.1. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan

Sebenarnya banyak pelanggaran yang dilakukan Partai Politik maupun Calon

Legislatif sebelum pemungutan suara dilakukan. Pelanggaran pertama, kampanye

melalui pesan berantai, entah itu SMS maupun Blackberry Messanger. Banyak

warga yang menerima pesan berantai itu, yang berisi akan memberikan pulsa


19

senilai Rp. 100.000,00 apabila msyarakat mau menyerbaluaskan pesan itu. Namun

sebenarnya pesan itu tidak benar. Padahal sudah melewati batas akhir kampanye.

Pelanggaran yang kedua, terjadinya politik uang (money politik) di dalam

masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menerima uang dari beberapa Calon

Legislatif. Banyak pula masyarakat yang tidak mau menerimanya. Padahal

masyarakat yang diberi uang itu juga belum tentu memilih Calon Legislatif yang

memberikan uang kepadanya.

Pelanggaran yang ketiga, masih ditemukan alat peraga kampanye pada saat hari

tenang. Ada berberapa spanduk atau stiker-stiker dan atribut kampanye lainnya

yang belum dilepas saat memasuki hari tenang. Harusnya alat peraga itu harus

disingkirkan setelah hari tenang. Hal itu menunjukkan ketidakpatuhan peserta

pemilu dan ketidak maksimalan penegakkan peraturan pemilu tentang pembersihan

alat peraga.

4.2. Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan, adanya masyarakat

yang memeberitahukan pilihannya kepada orang lain. Sebenarnya itu telah

melanggar, karena tidak “luberjurdil”. Selain itu, di TPS ada masyarakat yang

tidak mau di kenai tinta jari kelingkingnya. Dan Panitia maupun Pengawas hanya

diam saja. Adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Partai Politik tertentu,

seperti transportasi dan konsumsi. Transportasi bagi calon pemilih yang jauh dari

TPS, serta diberi konsumsi. Sebenarnya hal itu telah melanggar Pemilu. Ada pula

masyarakat yang keliru memasukkan surat suara, misalnya Surat Suara DPR RI

dimasukkan ke kotak suara DPRD Provinsi. Meskipun sudah ada yang mengawasi

tapi tetap saja masih ada yang keliru. Ada pula kesalahan Pemilih yang memilih di

TPS 8 padahal orang tersebut tidak terdaftar di TPS tersebut, melainkan terdaftar di

TPS sebelah. Selain itu adanya saksi yang meninggalkan Tempat Pemungutan

Suara sebelum proses perhitungan suara selesai.

4.3. Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara

Sejauh ini belum ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setelah pemungutan

suara di TPS 8 Desa Sumurejo. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS

maupun masyarakat.

F. ANALISA HASIL PEMILU 2014


20

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dapat diketahui bahwa untuk DPR RI yang

mendapatkan suara paling banyak adalah Partai PKB. Kemudian untuk DPRD Provinsi yang

mendapat suara paling banyak adalah Partai PKB. Untuk DPRD Kota Semarang yang

mendapat suara paling banyak adalah Partai PKB. Dan untuk DPD yang mendapat suara yang

paling tinggi adalah Calon No. 7 yaitu Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE. MHS. Masyarakat

Sumurejo mayoritas memilih PKB, terbukti yang mendapat suara paling banyak adalah PKB.

Berbeda dengan hasil Qick Count Pemilu Legislatif 2014. Hasil perhitungan cepat (Quick

Count) dari 99.45% data masuk menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak 18.97%. Di posisi kedua adalah

Partai Golongan Karya (Golkar) 14.66 %. Di posisi ketiga adalah Partai Gerakan Indonesia

Raya (Gerindra) 12.20%.

10 partai memperoleh suara di atas ambang batas parlemen 3,5% dengan urutan dari yang

terbanyak sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

2. Partai Golongan Karya (Golkar)

3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

4. Partai Demokrat

5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

7. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Sementara 2 partai memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen 3,5% yaitu:

1. Partai Bulan Bintang (PBB)

2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)


21

Quick Count juga menghitung tingkat partisipasi pemilih yang dalam Pemilu Legislatif 2014

adalah sekitar 72%.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Pemilihan Umum merupakan manifestasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rakyat sesuai

dengan nuraninya memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan mewujudkan cita-cita

nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu factor penting

bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas

penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan

penyelenggaraan pemilu. Ketika institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk

menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Adapun pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 berjalan dengan lancar, meskipun ada hambatan-

hambatan kecil. Namun hal itu tidak mengganggu jalannya Pemilu. Semua pihak yang terkait

seperti Masyarakat, KPPS, KPU dan Panwaslu telah berpartisipasi dalam pelaksanaan

Pemilu. Mereka telah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik,

sehingga Pemilu di TPS 8 Desa Sumurejo berjalan dengan lancar. Dengan hasil suara

tertinggi diperoleh PKB untuk DPR RI. DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Sedangkan untuk

DPD RI suara tertinggi diperoleh Hj. Dhenty Eka Widi Prastiwi, SE, MHS. Dengan hasil ini

dapat dikatakan bahwa Pemilu di TPS 8 Desa Sumurejo telah dilaksanakan dengan baik.

2. Rekomendasi

1.1. Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu atau KPU seharusnya selalu meningkatkan kemandirian dalam

menyelenggarakan Pemilu. Selain itu KPU juga harus bisa lebih baik lagi untuk

Pemilu di masa yang akan datang. Entah itu dari segi pelayanan maupun sistem

pemilihan. Lebih tertib lagi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk KPPS seharusnya

bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak boleh cuek

ataupun marah kepada masyarakat. Selalu instropeksi dari kesalahan-kasalahan yang

dilakukan. Ada pula KPPS yang menolak DPT Tambahan, padahal namanya sudah

terdaftar di TPS tersebut. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan Peserta, KPU


22

sebaiknya menegur atau menasihati, atau melaporkan kepada saksi atau Panwaslu.

KPU diharapkan bisa mengurangi jumlah masyarakat yang Golput dalam Pemilu. Hal

itu bisa dilakukan dengan cara Kampanye dan Sosialisi kepada masyarakat secara

lebih terbuka lagi. Maksudnya lebih luas lagi, sampai semua masyarakat tahu. Dan

juga untuk Pemilih Pemula, perlu mendapatkan sosialisasi khusus. Untuk Pemilu

Presiden nanti diharapkan lebih baik lagi, sehingga mendapatkan Calon terpilih yang

terbaik untuk Negara Indonesia.

1.2. Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu

Untuk Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus bisa menangani pelanggaran-pelanggaran

baik saat sebelum Pemilu, Saat Pemilu, maupun setelah Pemilu. Selain itu, Panwaslu

juga harus bisa mengantisipasi terjadinya pelanggaran-palanggaran dalam Pemilu.

Apabila ada laporan pelanggaran Pemilu, Panwaslu harus menindaklanjutinya. Peran

Panwaslu sangat penting demi lancarnya jalannya Pemilu. Apabila Panwaslu dapat

menjalankan tugasnya dengan baik, maka Pemilu akan berjalan dengan lancar.

1.3. Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu

Jumlah Peserta Pemilu semakin bertambah dari Pemilu sebelumnya. Ini membuktikan

bahwa masyarakat peduli politik dan juga partisipasi dalam demokrasi. Diharapkan di

Pemilu yang akan datang Peserta Pemilu pun semakin banyak. Meskipun banyak pula

masyarakat yang Golput. Tapi hal itu tidak mengganggu jalannya Pemilu. Masyarakat

diharapkan bisa menaati dan melaksanakan Tata Cara Pemilu dengan baik dan benar

sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Dan dapat mengurangi terjadinya

pelanggaran-pelanggaran kecil dalam Pemilu. Masyarakat diharapkan memilih Calon

yang benar-benar terbaik untuk dipilih. Jangan sampai salah memilih Calon. Sebelum

memilih harus kenali dulu setiap Calon. Agar tidak salah pilih. Dan diharapkan

masyarakat selalu berpartisipasi dalam Pemilu, baik itu Pemilihan Kepala Daerah,

Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Grafika sinar redaksi. Uu pemilu 2012. Jakarta: sinar grafika. 2012.

http://www.indikator.co.id/news/details/1/47/Press-Rilis-Quick-Count-Pemilu-Legislatif-

2014#sthash.Mn04Q73d.dpuf


http://www.indikator.co.id/news/details/1/47/Press-Rilis-Quick-Count-Pemilu-Legislatif-2014#sthash.Mn04Q73d.dpuf

http://www.indikator.co.id/news/details/1/47/Press-Rilis-Quick-Count-Pemilu-Legislatif-2014#sthash.Mn04Q73d.dpuf

23

http://kpud-ntbprov.go.id/berita/594-sistem-pemilu-2014-upaya-menciptakan-pemilu-yang-akuntabel

http://www.rumahpemilu.org/in/read/11/Calon-Anggota-Legislatif

http://kimwaradesa.blogspot.com/2013/04/kuota-30-caleg-perempuan-untuk-pemilu.html

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5217

Peraturan Pemilihan Komisi Umum Nomor 13 Tahun 2013

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003

www.rumahpemilu.org/in/read/3351/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia

Yustisia pustaka. Uu pemilu 2011. Yogyakarta 2012

DAFTAR RESPONDEN

1.Siapa saja yang menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Sumurejo?

2.Siapa saja yang menjadi Pengawas Pemilu 2014 di Kelurahan Sumurejo?

3.Berapa DPT yang terdaftar di TPS 8 Desa Sumurejo?


http://www.rumahpemilu.org/in/read/3351/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia

http://www.rumahpemilu.org/in/read/3351/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia

http://kimwaradesa.blogspot.com/2013/04/kuota-30-caleg-perempuan-untuk-pemilu.html

http://www.rumahpemilu.org/in/read/11/Calon-Anggota-Legislatif



24

4.Adakah pemilih tambahan yang berasal dari luar daerah?

5.Berapa jumlah Panitia Pemilu di TPS 8 beserta saksinya?

6.Ada berapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sumurejo?

7.Seberapa besar persiapan panitia dalam pemilihan umum ini?

8.Apa saja pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara?

9.Apakah Saudara telah menggunakan hak pilih dengan bijak?

10. Apakah Pemilu di TPS ini sudah berjalan dengan baik ?

11. Apakah anda pemilih pemula?

12. Adakah teman anda yang Golput?

13. Bagaimana pendapat Saudara terhadap pemungutan suara kali ini?

Narasumber : Joko Winarno (Ketua KPPS TPS 8 Desa Sumurejo)

Suhari Asyhari (Ketua RW)

Solikatun (KPPS)

Ngadiono (Linmas)

Nur Hana Mutmainah (Saksi)

Wahyu Lestari (Pemilih)


25


Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93

Education

Transcript of Irma sulistiyani 7211413005 rombel 93