Bojonegoro, 2 Desember 2015

DASAR HUKUM

1

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor

120/5935/SJ perihal Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

2

BARANG MILIK DAERAH

YANG DIBELI ATAU

DIPEROLEH ATAS BEBAN

DAERAH

PEROLEHAN LAINNYA YANG SAH

1. Barang dari hibah / sumbangan atau sejenisnya

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap

BARANG MILIK DAERAH

3

ASAS PENGELOLAAN

BMD

FUNGSIONAL

KEPASTIAN HUKUM

TRANSPARANSI

EFISIENSI

AKUNTABILITAS

KEPASTIAN NILAI

ASAS PENGELOLAAN BMD

KERJA... KERJA... KERJA...

4

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;

2. pengadaan;

3. Penggunaan;

4. Pemanfaatan : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama

Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, Kerjasama

Penyediaan Insfrastruktur

5. pengamanan dan pemeliharaan;

6. Penilaian;

7. Pemindahtanganan : Penjualan, Tukar Menukar, Hibah,

Penyertaan Modal Pemerintah

8. Pemusnahan;

9. Penghapusan;

10. Penatausahaan; dan

11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BMD

cHiewE aRe HeRe BroW ...

5

HIBAH

Hibah Barang Milik Negara/Daerah

dilakukan dengan pertimbangan untuk

kepentingan sosial, budaya, keagamaan,

kemanusiaan, pendidikan yang bersifat

non komersial, dan penyelenggaraan

pemerintahan negara/ daerah. (PP

27/2014)

Hibah adalah pengalihan kepemilikan

barang dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau

dari Pemerintah Pusat kepada Pihak

Lain, tanpa memperoleh penggantian.

(PMK 4/PMK.06/2015)

6

TATA CARA HIBAH TANAH DAN BANGUNAN

PENGGUNA BARANGTanah dan/atau Bangunan

PENGELOLABARANG

KEPALA DAERAH

Disertai pertimbangandan Kelengkapan Data

Meneliti dan mengkajipertimbangan usul Hibahutk kepentingan:• Kepentingan sosial• Budaya• Keagamaan• Pendidikan non

komersial• Penyelenggaraan

Pemerintahnegara/daerah

Memenuhisyarat

MENYETUJUI DANMENETAPKAN

ApabilaMemerlukanpersetujuan

DPRD

KDH mengajukan usulHibah disertai denganpertimbangan usulan

tersebut

Tanah dan/atauBangunan

Di PengelolaBarang

DilaksanakanPengelola

BA serah

Terima

7

HIBAH SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

PENGGUNA BARANG PENGELOLABARANG

Disertai pertimbangandan kelengkapan data, Hasil Pengkajian Tim

Intern PenggunaBarang

USUL

USU

L

Memenuhisyarat

menyetujui danmenetapkan

MemerlukanpersetujuanDPRD nilaiLebih 5 M

KDH mengajukan usulHibah disertai denganpertimbangan usulan

tersebut

PENGELOLABARANG

Memenuhisyarat

menyetujui danmenetapkan

Nilai s/d 5 M

Nilai >5 M

KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH

DilakukanDitungkan dlm

BAST

DilakukanDituangkan dlm

BAST

Meneliti dan mengkajipertimbangan usul Hibah utkkepentingan:sosial,Budaya,KeagamaanPendidikan non komersial,PenyelenggaraanPemerintah negara/daerah

8

SERAH TERIMA P3DP

3D

PERSONIL

PENDANAAN

SARANA DAN PRASARANA

DOKUMEN

cHie...wE aRe HeRe BroW ...

DASAR HUKUM P3D

UU 22 / 1999

UU 32 / 2004

UU 23 / 2014

9

10

BAST ASET P3D SEBELUM UU 23/2014

BAST Tanggal 21 Desember 2000 Nomor 118/14401/012/2000

(Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pariwiata,

Seni dan Budaya, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Koperasi,

Pengusaha Kecil dan Menengah, Departemen Transmigrasi dan PPH) ;

BAST Tanggal 21 Maret 2001 Nomor 118/2641/012/2001 (Departemen

ESDM, Departemen Perindag, Departemen Pertanian, Departemen

Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Kelautan dan Perikanan,

Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Tenaga Kerja,

Kantor Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional) ;

BAST Tanggal 21 September 2005 Nomor 028/2443.A/SJ (Departemen

Dalam Negeri)

Diantaranya :

1

P3D TERKAIT UU 23/2014

SE MENDAGRI 16

Januari 2015 No

120/253/SJ1. Pengelolaan pendidikan menengah ;

2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B ;

3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara ;

4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan ;

6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi ;

7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan ;

8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ;

9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ;

10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional ;

11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,

daerah terpencil dan perdesaan.11

Sementara :

1

P3D OLEH KAB/KOTA

12

1. Pengelolaan pendidikan menengah (SMA dan SMK) ; P3D ke

provinsi

2. Terminal penumpang tipe A dan B ; P3D ke pusat dan provinsi

3. Pengelolaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB ; P3D

ke pusat

4. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan ; P3D ke

provinsi

5. Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan

batu bara (IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam,

mineral bukan logam, batuan dan batubara dan/atau IPR) D ke

provinsi

6. Perizinan dan non perijinan bidang kehutanan ; P3D ke provinsi

7. Urusan kesatuan bangsa dan politik ; P3D ke pusat

13

SE MENDAGRI 120/5935/SJ – 16 Okt 2015

1. Inventarisasi P3D paling lambat 31 maret 2016, Serah terima personel,

sarana dan prasarana serta dokumen paling lambat 2 Oktober 2016,

serah terima pendanaan paling lambat 31 Desember 2016 ;

2. Tidak diperkenankan melakukan mutasi/perpindahan personil yang

beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota dan

pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan / atau

kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik

daerah ;

3. Terkait pendanaan : gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan

biaya perawatan agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan

pemerintahan yang terjadi peralihan paling lambat 31 desember 2016 ;

4. Terkait dokumen untuk urusan yang terjadi peralihan untuk segera

dilaksanakan serah terima ;

5. Bagi urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat

perubahan pembagian urusan berdasarkan UU 23/2014 namun belum

diatur dalam SE Mendagri No. 120/253/SJ tanggal 16 Januari, agar

segera dilaksanakan serah terima P3D.

1. Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggungjawab untuk segera

melaksanakan langkah-langkah kongkrit dalam pelaksanaan

inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana Dan Prasarana Serta

Dokumen (P3D) terhadap urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya yang terjadi perubahan akibat berlakunya UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam angka (1) adalah :

a. urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ

Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah;

b. urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat

pembagian urusan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, namun

belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16

Januari 2015 Nomor 120/253/SJ (sesuai Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ) ; 14

HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

3. Pemerintah Kabupaten / Kota segera membentuk Tim Pelaksana

Serah Terima P3D yang beranggotakan dari SKPD atau unit kerja

yang menangani bidang Pemerintahan (koordinator), Keuangan,

Kepegawaian, Aset/Perlengkapan, Arsip, Inspektorat, Organisasi,

Hukum, Perencanaan Daerah dan instansi terkait lainnya ;

4. Dalam pelaksanaan tugasnya maka Tim Pelaksana Serah Terima

P3D dibantu 4 (empat) kelompok kerja yang terdiri atas (1) Pokja

Personil yang dikoordinasikan oleh Kepegawaian; (2) Pokja

Pendanaan yang dikoordinasikan oleh Keuangan; (3) Pokja Sarana

dan Prasarana yang dikoordinasikan oleh Aset/Perlengkapan dan (4)

Pokja Dokumen yang dikoordinasikan oleh Arsip ;

15

HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

1) Tim Pelaksana Serah Terima P3D dibantu Pokja yang sudah terbentuk

melaksanakan identifikasi terhadap urusan pemerintahan yang terjadi

peralihan urusan dan berakibat pada serah terima P3D sebagaimana urusan

pemerintahan dimaksud pada angka (2) diatas ;

2) Tim Pelaksana Serah Terima P3D menetapkan urusan pemerintahan yang

akan dilakukan serah terima P3D beserta kriteria unsur-unsur P3D yang

harus diinventarisasi dan menggkoordinasikannya dengan SKPD terkait ;

3) Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka SKPD yang urusannya terjadi

peralihan membentuk Tim Inventarisasi internal yang bertugas

melaksanakan inventarisasi terhadap Personel, Pendanaan, Sarana Dan

Prasarana Serta Dokumen (P3D) berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan

oleh Tim Pelaksana P3D dengan menggunakan aplikasi SIMP3D atau form

sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16

Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ perihal Percepatan Pelaksanaan

Pengalihan Urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

16

HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

4) Hasil inventarisasi P3D oleh Tim Inventarisasi SKPD disampaikan kepada masing-

masing Pokja untuk divalidasi ;

5) Hasil validasi oleh masing-masing Pokja disampaikan kepada Tim Pelaksana

Serah Terima P3D untuk direkapitulasi dan dituangkan dalam Dokumen

Inventarisasi P3D sebagai draft Lampiran Berita Acara Serah Terima (BAST) ;

6) Dokumen Inventarisasi P3D tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah

Provinsi / Pemerintah Pusat sebagai pihak penerima urusan pemerintahan yang

terjadi peralihan ;

7) Tingkatan Pemerintahan sebagai pihak penerima P3D melaksanakan validasi

terhadap Dokumen Inventarisasi P3D yang telah disampaikan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota ;

8) Setelah proses validasi selesai maka Dokumen Inventarisasi P3D ditetapkan

menjadi Lampiran BAST sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BAST

sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 16

Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri

sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16

Januari 2015 Nomor 120/253/SJ selambat-lambatnya 31 Maret 2016;

9) Pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). 17

HAL YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA

18

CONTOH FORM IDENTIFIKASI

PERSONIL

PENDANAAN

SARANA DAN PRASARANA

DOKUMEN

LAMPIRAN BAST

BAHAN DASAR INVENTARISASI P3D

19DAT

AB

ASE

P3

D SIMPEG

SIMBADA / SIM BMD

SIKDA

RETENSI ARSIP

cHie...wE aRe HeRe BroW ...

APLIKASI SIMP3D

20http://simp3d.ropem.jatimprov.go.id

JADUAL SERAH TERIMA P3D

21http://infop3d.ropem.jatimprov.go.id

22

PERMASALAHAN ASET P3D

DOKUMEN KEPEMILIKAN

1. Berita Acara Serah Terima (BAST)

2. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

3. Sertifikat / Buku Tanah / STNK

4. Dokumen pendukung lainnya

STATUS

1. Balik nama

2. Tercatat pada Neraca

SENGKETA KEPEMILIKAN

SENGKETA PENGUASAAN

BENCANA ALAM

M. HADI WAWAN GUNTOROS.STP, M.Si

Kasubag Pengembangan Otoda Biro Adm. Pemerintahan

Lahir di CimahiTanggal 23 Maret 1977

Tinggal di Medan Bhakti Sumobito – Jombang

081.2167.4325 hadiwawan@gmail.com www.hadiwawan.com

Facebook.com/hadiwawan