Intisari Hukum Acara Pidana (Albert Aries) · PDF fileTitle: Intisari Hukum Acara Pidana...

Click here to load reader

  • date post

    10-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    225
  • download

    2

Embed Size (px)

Transcript of Intisari Hukum Acara Pidana (Albert Aries) · PDF fileTitle: Intisari Hukum Acara Pidana...

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 1

INTISARI HUKUM ACARA PIDANA

Jakarta, 27 Juli 2018Oleh: Albert Aries, SH, MH (IP.C)

Copyright @albertaries 2018Hak Cipta Dilindungi UU No. 28/2014.Copyright @albertaries

Definisi Hukum Acara Pidana (HAPID) Menurut Pakar

Moeljatno: Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan yang menentukandengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada suatu perbuatanpidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo: Sebagai bagian dari hukum pidana, HAPID (hukumpidana formal) adalah mengenai bagaimana cara/prosedur untuk menuntutke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatanpidana (hukum pidana materiil)

Copyright @albertaries 2018Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 2

JANGKAUAN HAPIDVan Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, mengartikan HAPID:

Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan

kalau perlu menahannya; Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijs material) yang telah diperoleh

pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawaterdakwa ke depan hakim;

Hakim memberikan keputusan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yangdituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakantata tertib;

Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut; Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Copyright @albertaries

PEMBAGIAN HAPID HAPID dibagi menjadi:

HAPID Formil : Tata cara /teknis beracara dalam perkara pidana

HAPID Materiil : Semua aturan hukum tentang sistem, beban & alat/kekuatanpembuktian, serta semua ilmu pendukung HAPID.

Kesimpulan:Ilmu yang mempelajari bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatunegara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukanberbagai aspek proses penyelesaian perkara pidana, apabila ada orang yangdisangka telah melakukan perbuatan pidana, aturan-aturan hukum mana meliputiwewenang badan atau alat negara penegak hukum melakukan tindakan atauproses penyelesaian perkara pidana (Bambang Poernomo)

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 3

Tujuan HAPID

Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaranmateriil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkarapidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujurdan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapatdidakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnyameminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukanapakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakahorang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Vide: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03, 4Februari 1982

Copyright @albertaries

ASAS-ASAS HAPID

1. Asas Equality before the law: Perlakuan yang sama atas diri setiaporang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaanperlakuan

2. Asas Legalitas dalam upaya paksa: penangkapan, penahanan,penggeledahan, penyitaan, penyadapan hanya dilakukanberdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenangoleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yangdiatur dengan Undang-Undang.

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 4

Lanjutan Asas-Asas HAPID3. Asas Presumption of innocence: setiap orang yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituntut dan atau diperhadapkan di muka sidang pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yangmenyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Asas remedy and rehabilitation: kepada seorang yang ditangkap,ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yangditerapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkatpenyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja ataukarena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,dituntut dan dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Copyright @albertaries

Lanjutan Asas-Asas HAPID

5. Asas fair, impartial, impersonal and objective: peradilan harus dilakukandengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidakmemihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatperadilan.

6. Asas legal assistance: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikanuntuk melaksanakan kepentingan pembelaaan atas dirinya.

7. Asas Presentasi: Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnyaterdakwa (kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang).

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 5

Lanjutan Asas-Asas HAPID

8. Miranda Rule: kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukannyapenangkapan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dandasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajibdiberitahu haknya itu, termasuk hak menghubungi dan memintabantuan PH

9. Asas Keterbukaan: Sidang Pengadilan adalah terbuka untuk umumkecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang

10. Asas Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilandalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yangbersangkutan.

Copyright @albertaries

Ilmu-Ilmu Pendukung HAPID

1. Logika: ilmu yang mempelajari metode dan hukum hukum yangdigunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaranyang salah (Irving M. Copi).

2. Psikologi: Soerjono Soekanto membagi cabang disiplin ilmupsikologi dan ilmu hukum menjadi:a. Psikologi hukum sebagai cabang disiplin hukumb. Psikologi forensic sebagai cabang psikologi

3. Kriminalistik: ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yangmempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, yaitu penggunaanteknik/teknologi dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 6

Lanjutan Ilmu-Ilmu Pendukung HAPID

4. Psikiatri: adalah ilmu psikiatri forensic yang mempelajari tentangpertumbuhan jiwa seorang pelaku tindak pidana agar dapatditentukan dapat bertanggungjawab secara pidana atau tidak.

5. Kriminologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari tentangkejahatan sebagai gejala sosial atau suatu gejala dalam pergaulanhidup manusia yang menyangkut pribadi individu danmasyarakatnya sebagai suatu masalah sosial.

Copyright @albertaries

SEJARAH HAPID INDONESIA(Komisi Penyusunan HAPID di Hindia Belanda)Dalam mempelajari hukum Indonesia digunakan garis waktu tertentu, yaitu I

Mei 18481. Tanggal 1 Mei 1848 berlaku perundang-undangan yang baru sebagai

akibat perubahan perundang-undangan di Belanda (dihapusnya hukumPerancis) Tahun 1838 Belanda memperoleh kemerdekaannya.

2. Berdasarkan asas konkordansi, maka perundang-undangan baru tersebutjuga diberlakukan di Indonesia.

3. Firman Raja tanggal 15 Agustus 1839 No. 102 membentuk komisi yangmengadakan rencana peraturan untuk memperlakukan perundang-undangan negeri belanda yang baru untuk hindia belanda.

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 7

LANJUTAN SEJARAH HAPID INDONESIA(Inlandsch Reglemen s/d HIR)

)1. Inlandsch Reglemen berlaku tanggal 1 Mei 1848 berdasarkanpengumuman Gubernur Jendral JJ. Rochusen tanggal 5 April 1848stb No. 16.

2. Setelah dilakukan perubahan secara mendalam, maka Stb 1941 No.44 yang baru diumumkan dengan nama Herziene InlandschReglement (HIR)

3. Dengan lahirnya HIR, maka dibentuklah Lembaga Penuntut Umum(Openbaar Ministerie) atau disebut sebagai Kejaksaan

Copyright @albertaries

LANJUTAN SEJARAH HAPID INDONESIA(Masa Pendudukan Jepang)

1. Tidak terjadi perubahan, kecuali dihapusnya Raad Van Justitie

sebagai pengadilan untuk Golongan Eropa.

2. UU (Osamu Serei) No. 1/ 1942 yang berlaku tanggal 7 Maret 1942

merupakan aturan peralihan di Jawa dan Madurra

3. semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya,, hukum

dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah

buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan

pemerintahan militer.

Copyright @albertaries

Copyright @albertaries 2018 7/27/18

Hak Cipta Dilindungi Oleh UU No. 28/2014 8

Masa pemerintahan Republik Indonesia

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsungberlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Aturan ini diperkuat dengan peraturan no 2 tanggal 10 Oktober 1945UU Darurat No. 1 tahun 1951

Keterangan: HIR dipergunakan sebagai pedoman acara pidana sipildengan perubahan dan tambahan yang disebut dalam Pasal 6 UUDarurat No. 1 tahun 1951

Copyright @albertaries

Lahirnya KUHAP Sebagai Induk HAPID RI

Tanggal 13 Desember 1981 Pres. Soeharto mengesahkan RUU HAP menjadiUU No 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHAP sebagai sumber Hukum Acara Pidana Penting untuk dipahami untukmenjawab persoalan-persoalan tentang:

1. Dimana HAPID dapat ditemukan2. Dimana aparat penegak hukum dapat mencari dan m