INTISARI -...
2
xv INTISARI Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan berdasarkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengangkat permasalahan pada 2 (dua) hal utama yaitu faktor utama yang menjadi pendorong dari dilakukannya kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan, dan sebagai permasalahan yang kedua adalah faktor yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam rangka menjalankan kewenangannya terkait dengan kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan ini. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara menggabungkan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris, dimana selanjutnya penulis dalam rangka menjawab rumusan masalah menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik itu penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, di analisis oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif dan ditampilan dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong dari kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yaitu, 1) Timbulnya rasa trauma, depresi serta ketakutan yang berlebihan pada korban tindak pidana perkosaan, 2) Tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman, 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menjadi peraturan yang mampu memberikan perlindungan serta penguatan bagi hak reproduksi perempuan. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat tiga permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi kepolisian dalam rangka menjalankan kewenangannya terkait dengan kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yaitu, 1) Tidak kooperatifnya korban tindak pidana perkosaan dalam proses penyidikan, 2) Belum terbentuknya suatu tim terpadu yang berisikan polisi, dokter dan psikolog, 3) Belum adanya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian mengenai cara menghadapi kasus perkosaan. Kata kunci: Aborsi, Kesehatan, Perkosaan, Tindak Pidana. Kajian Terhadap Legalisasi Aborsi Pada Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan EMMIRYZAN Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
Transcript of INTISARI -...
xv
INTISARI
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan legalisasi
aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan berdasarkan pada Undang-Undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penulisan hukum ini, penulis
mengangkat permasalahan pada 2 (dua) hal utama yaitu faktor utama yang
menjadi pendorong dari dilakukannya kebijakan legalisasi aborsi bagi korban
tindak pidana perkosaan, dan sebagai permasalahan yang kedua adalah faktor
yang menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam rangka menjalankan
kewenangannya terkait dengan kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak
pidana perkosaan ini.
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian
dengan cara menggabungkan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris,
dimana selanjutnya penulis dalam rangka menjawab rumusan masalah
menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik itu penelitian lapangan
maupun penelitian kepustakaan, di analisis oleh penulis dengan menggunakan
metode kualitatif dan ditampilan dalam penulisan hukum ini dengan
menggunakan metode deskriptif.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwasanya terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong dari
kebijakan legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yaitu, 1)
Timbulnya rasa trauma, depresi serta ketakutan yang berlebihan pada korban
tindak pidana perkosaan, 2) Tingginya angka kematian ibu akibat aborsi tidak
aman, 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan
dapat menjadi peraturan yang mampu memberikan perlindungan serta penguatan
bagi hak reproduksi perempuan. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan
bahwasanya terdapat tiga permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi
kepolisian dalam rangka menjalankan kewenangannya terkait dengan kebijakan
legalisasi aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan yaitu, 1) Tidak
kooperatifnya korban tindak pidana perkosaan dalam proses penyidikan, 2) Belum
terbentuknya suatu tim terpadu yang berisikan polisi, dokter dan psikolog, 3)
Belum adanya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian mengenai cara menghadapi
kasus perkosaan.
Kata kunci: Aborsi, Kesehatan, Perkosaan, Tindak Pidana.
Kajian Terhadap Legalisasi Aborsi Pada Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Undang-UndangNomor 36Tahun 2009 tentang KesehatanEMMIRYZANUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
xvi
ABSTRACT
This study aims to determine the law legalizing abortion policy for crime
victims of rape based on Law No. 36 of 2009 on Health. In this legal research, the
author raises the issue of the two (2) main thing is the main factor that drives the
policy of legalization of abortion does to victims of criminal acts of rape, and as
the second problem is a factor which becomes an obstacle to the police in order to
run the relevant authority the legalization of abortion policy for crime victims of
rape.
In legal research, the writer uses research method by combining
normative research with empirical research, which later writers in order to
answer the problem formulation using two (2) types of research is the study of
literature and field research. Furthermore, the data obtained from the results of
the study consisted of field research and literature research, analyzed by the
author using qualitative methods and is displayed in the writing of this law by
using descriptive method.
From the results of research conducted by the authors, it can be concluded
that there are three main factors that pushed for the legalization of abortion
policy for victims of criminal acts of rape that is, 1) The incidence of trauma,
depression and excessive fear of rape on victims of crime, 2) The high rate of
maternal deaths due to unsafe abortions, 3) Law No. 36 of 2009 on Health is
expected to be able to provide protection regulations as well as the strengthening
of women's reproductive rights. Furthermore, the problems associated with the
formulation of a second, it can be concluded that there are three issues that the
limiting factor for the police in order to exercise their authority in relation to the
policy legalization of abortion for rape victims of crime, namely, 1) No crime
victims of rape their cooperation in the investigation process, 2) There are the
establishment of an integrated team consists of police, doctors and psychologists,
3) Lack of socialization efforts from the police on how to deal with rape cases.
Keywords: Abortion, Crime, Health, Rape.
Kajian Terhadap Legalisasi Aborsi Pada Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Undang-UndangNomor 36Tahun 2009 tentang KesehatanEMMIRYZANUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
