Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

33
Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

description

Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Transcript of Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Page 1: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi

Birokrasi

Page 2: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

2

Apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia Sesuai dengan harapan???

Page 3: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

3

Data/Indeks Lokal dan Global Menunjukkan...

Page 4: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

4

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2013

Masih sedikit instansi

Pemerintah yang memperoleh

hasil memuaskan/

sangat baik pada evaluasi LAKIP di

tahun 2013.

Keterangan:

AA = MemuaskanA = Sangat BaikB = Baik, perlu sedikit perbaikanCC = Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasarC = Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasarD = Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sumber data: Kementerian PANRB

0

6

33

40

3 2

AA A B CC C D

Jumlah K/L dalam Laporan Hasil EvaluasiAkuntabilitas Kinerja

Pemerintah 2013

0 0

9

19

5

0

AA A B CC C D

Jumlah Provinsi dalam Laporan Hasil EvaluasiAkuntabilitas Kinerja

Pemerintah 2013

Page 5: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

5Sources: World Bank, World Governance Indicators 2010

Efektivitas kinerja Pemerintah Indonesia belum memuaskan, Indonesia masih tertinggal di Kawasan

ASEAN.

1st

28th34th

62nd 72nd 80th 85th 122nd 130thN/A N/A

Singapore Malaysia Brunei Thailand Philipines Indonesia Vietnam Kamboja Laos Myanmar Timor Leste

Government Effectiveness Index - Asia Tenggara(2010)

Indonesia Peringkat Ke- 80 dari 141 Negara

Government Effectiveness Index (2010)

Page 6: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

6

Ease of Doing Business (Until June 2013)

Sources: Doing Business, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/rankings

1st

6th

18th59th 99th 108th 120th 137th 159th 172nd 182nd

Singapore Malaysia Thailand Brunei Vietnam Philipines Indonesia Kamboja Laos Timor Leste Myanmar

Ease Doing Of Business(June 2013)

Indonesia Peringkat Ke-120 dari 189 Negara

Indonesia menempati peringkat ease of doing business ke-120 dari 189 negara atau berada pada peringkat ke-9

dari 11 negara ASEAN. Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global.

Page 7: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

7

Survei Integritas Sektor Publik - KPK (2013)

Sources: KPK, 2013 - http://www.kpk.go.id/images/pdf/Pengumuman/Siaran_Pers_Survey_Integritas_2013.pdf

• Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012.

• Namun, indikator Pencegahan korupsi serta sub indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi dinilai masih lemah.

Page 8: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

8

Paradoks e-Government Indonesia

Meski investasi TIK di Pemerintahan naik tiap tahun dan masyarakat adaptif terhadap TIK, peringkat e-Government Indonesia masih belum naik signifikan, bahkan peringkat Indonesia masih belum terdepan di

antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Page 9: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Percepatan Reformasi Birokrasi Indonesia: Perlu Terobosan?

Page 10: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Visi dan Misi RBI

• Visi: Menjadi Pemerintah Kelas Dunia tahun 2025.

• Misi:

– Peraturan dan Perundang-undangan

– Tatakelola

– Mekanisme Kontrol

– Sangketa Administrasi

Page 11: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Area Perubahan

• Organisasi yang tepat fungsi dan tepat waktu

• Tatalaksana dg good governance

• Peraturan dan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih

• Pengawasan yang bebas KKN

• SDM yang berkinerja tinggi

• Akuntabel

• Pelayanan publik

• Mindset dan cultural

Page 12: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

LESSON LEARNED FROM OTHERCOUNTRY

12

Page 13: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

13

Pengalaman Korea Selatan

Korea Selatan Dulu (1960-an) Korea Selatan Sekarang (2000-an)

Page 14: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

14

Statistik Korea Selatan 1970 - 2010

Page 15: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

15

Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan?

Sources: Sung Gul Hong, Kookmin University – diambil dari paparan ICT Development Experience in Korea, Drs. Tino Lew

Pemerintah Korea Selatan secara konsisten dan berkesinambungan menyusun perencanaan TIK yang terukur dan sistematis

Page 16: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

16

Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan? (2)

Korea Selatan ICT Masterplan:

• 1996-1999: 1st Basic Plan for Information

• 1999-2000: 2nd Basic Plan, Cyber Korea21

• 2002-2006: 3rd Basic Plan E-Korea Vision 2006

• 2004-2007: Broadband IT Korea 2007

• 2008: National ICT Masterplan 2008

• 2009: IT Korea Five Future Strategies 2009, National Strategy and Five-Year Action Plan (Green IT)

Page 17: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Pemanfaatan TIK di Negara-2 Asean

• Singapore menjadikan TIK sebagai faktor penentunomor #1 dalam pertumbuhan ekonominya (lihatICT Master Plan of Singapore 2015).

• Malaysia menjadikan TIK untuk menjadikannegaranya menjadi negara yang berpendapatantinggi secara berkelanjutan untuk semua rakyatnya(lihat ICT Master Plan of Malaysia 2010).

• Thailand mengunakan TIK sebagai faktor untukmeningkatkan daya saing bangsanya (lihat Thailand ICT Policy Framework: 2011-2020)

• Indonesian E-Gov Master Plan, 2014 and Perpres E-Gov (proposed, 2014).

Page 18: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Sudah terbukti di berbagai negara, intervensi sistem TIK

dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya.

September 21, 2011

ICT investment holds key to growth, says studyBy Daniel Thomas, Telecoms Correspondent

Page 19: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

The Role of Bureaucratic Reform and E-government in Eradicating Corruption

and Improving Public Service Delivery in Indonesia (A Strategic Action to Create

Harmonious Society in Indonesia) by: Ayuning Budiati

Lecturer of University of Sultan Ageng Tirtayasa

Page 20: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

BAGAIMANA DENGAN KONSEP E-GOVERNMENT DI INDONESIA?

20

Page 21: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

20

11

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Page 22: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

22

Perjalanan Panjang Rencana TIK di Indonesia

• Di Indonesia, inisiatif pengembangan e-Government sudah dilakukan sejak lama:

– Sistem Informasi Manajemen Nasional/Simnas (1980-an)

– Nusantara 21 (1997)

– National Information Technology Framework/NITF (1998)

– Program Pengembangan Infrastruktur Informasi/IIDP (1998)

– Sistem Informasi Nasional/Sisfonas (2002)

– Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Namun berbagai perencanaan/konsep di atas, hanya sebatas pekerjaan di atas kertas → minim Implementasi di

lapangan.

Page 23: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

RANCANGAN PERPRES E-GOVERNMENT TAHUN 2014

23

Page 24: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

24

Tantangan Utama e-Government Indonesia

Aspek Kepemimpinan

Visi belum terpadu Kebijakan & regulasi belum lengkap Belum ada komitmen anggaran Ego sektoral

Aspek Teknologi

Sistem terpisah-pisah Kesenjangan digital Kurangnya keamanan informasi

Aspek Manajemen dan

Budaya

Tantangan Utamae-Government

Nasional

Page 25: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

25

Sistem Kepegawaian

Sistem Administrasi

Sistem ....

Portal Satu Pintu

Virtualisasi

Integrated Network

Kependudukan

Kewilayahan

...

Ubiquitous Services

Proyeksi e-Government Masa Depan

Sumber: Rancangan Perpres e-Gov, 2014

Kepegawaian

Administrasi

....

Kepegawaian

Administrasi

....

Kepegawaian

Administrasi

....

Organisasi A

Portal A Portal B Portal C

Organisasi B Organisasi N

Kependudukan

HW/SW HW/SW HW/SW

Network Network Network

Kewilayahan

...

Kependudukan

Kewilayahan

...

Kependudukan

Kewilayahan

...

Online Services

Infrastruktur

Data Dasar

AplikasiGenerik

AplikasiSpesik

Saluran AksesLayanan

Kondisi Saat Ini Kondisi di masa mendatang

Organisasi A Organisasi B Organisasi C

Sektoral RegionalSektoral

Regional

Page 26: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

26

Visi

Kerangka Strategis Sistem Elektronik Pemerintah Nasional

Sumber: Rancangan Perpres e-Gov, 2014

Visi Pembangunan Nasional

Misi

Terselenggaranya Sistem Elektronik Pemerintah yang Terpadu, Responsif dan Berkelanjutan

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, Dan Makmur

G2C

Citizen-CentricMeningkatkan Kenyamanan Publik

G2B

Business-EnablementMendukung Iklim Usaha

G2G

Effective & TransparentEfektivitas dan Transparansi

G2E

Sustainable DevelopmentPengembangan Berkesinambungan

Terwujudnya Pemerintahan Kelas DuniaVisi Reformasi

Birokrasi

Tujuan

StrategiStrategi

Program dan Peta JalanProgram

Tersedianya Layanan Publik yang Berkualitas

Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola TIK yang Baik

Terselenggaranya Layanan Intra Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Prinsip Pendekatan, Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan

Page 27: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

27

Arsitektur TIK Pemerintah

• Arsitektur TIK Pemerintah merupakan cetak biru sistem yang menggambarkan interaksi antara komponen-komponen pendukung terselenggaranya sistem elektronik pemerintah nasional.

• Arsitektur ini menggambarkan hubungan dan kedekatan antara komponen suprastruktur, infrastruktur, data dan aplikasi yang berperan dalam membangun keseluruhan sistem TIK.

Page 28: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

28

Model e-Government

Infrastruktur

1 Jaringan intra pemerintah (GSN)

Pusat data elektronik terpadu (GIDC)

Sistem penghubung layanan pemerintah (GSB)

Infrastruktur kunci publik (PKI)

Konsolidasi Aplikasi Generik

2

3

4

1 Data Kependudukan

2 Data Spasial

3 Data Kepemerintahan

Integrasi Data Dasar

1 Sistem Persuratan (e-Office)

2 Sistem Kepegawaian (Simpeg)

3 E-Mail System

Konsolidasi Aplikasi Strategis

1 INSW

2 SPAN (e-Budgeting)

3 SPSE (E-Procurement)

Portal Satu Pintu

1 G2C 2 G2B 3 G2G 4 G2E

4 E-Health

5 E-Education

6 E-Cultural Heritage

7 E-Agriculture

Page 29: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

29

Prasyarat Keberhasilan

Kepemimpinan TIK yang Kuat

Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja

Partisipasi Aktif PublikPenyediaan

Infrastruktur TIK Dasar

SDM TIK yang Kompeten

•Kebijakan & Regulasi

•Komitmen•Keteladanan

•Berbagi Sumber daya (data, aplikasi, infrastruktur)

•Business Process Alignment

• Public Private Partnership

• R & D• Partisipasi

dan Pengawasan Masyarakat

• Pusat Data Terpadu

• Jaringan Intra Pemerintah

• IKP• GSB

• Jenjang Fungsional

• Pelatihan• Sertifikasi

Page 30: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

Evolusi Pemerintahan Terhadap TIK

I. Government

II. E-Government

III. M-Government

IV. U-Government

Mat

uri

ty

TimePemerintah Republik Indonesia sedang menuju ke stage II.

Page 31: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

PEMDA

RSUD

Perusahaan 1 Perusahaan n

APOTIK

PENDIDIKAN

PUSATLAYANANMASY.

BANK

Masyarakat

Kondisi Saat ini …...

DATABASELAYER

PRESENTATIONLAYER

Kondisi Yang Diharapkan...

Kementerian AKementerian B

LPNK 1

LPNK n

Page 32: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

32

Kesimpulan

• Pemerintah Indonesia mengalami sejumlah permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, baik hubungan yang bersifat G2C, G2B, G2G serta G2E.

• Diperlukan terobosan dan inovasi dari pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan publik serta akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah.

• Intervensi TIK di Pemerintahan merupakan solusi yang efektif dan efisien guna menciptakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

• Diperlukan suatu konsep atau perencanaan pengembangan e-Government yang sistematis, terukur serta implementatif.

Page 33: Intervensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

AKHIR DARI PRESENTASI…

33