International public sector accounting standards board

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Regulasi Sektor Publik Standar Internasional

Wildha Ardhiyanto

A31112268

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Regulasi Sektor Publik Standar Internasional 0

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Berkah dan Rahmat-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang

sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk

dan pedoman bagi para pembaca dalam Pokok Pembahasan AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(Regulasi Keuangan Sektor Publik Standar Internasional).

Semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para

pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga

kedepannya dapat lebih baik.

Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Penulis

menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari

semua pihak yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam

penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.

Makassar, 9 September 2014

Penulis


DAFTAR ISI

1. Sampul ................................................................................................................i

2. Kata Pengantar ....................................................................................................1

3. Daftar Isi .............................................................................................................2

4. BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................3

A. Latar Belakang ........................................................................................3

B. Rumusan Masalah....................................................................................3

C. Tujuan .....................................................................................................3

5. BAB II : PEMBAHASAN ..................................................................................4

A. Perkembangan Akuntansi Akrual Sektor Publik.....................................4

B. International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS)...................8

C. Tujuan IPSAS......................................................................................... 9

................................................................................................................

D. Karakteristik Laporan Keuangan...........................................................10

6. BAB III : PENUTUP ..........................................................................................12

a. Kesimpulan .............................................................................................12

7. Daftar Pustaka .....................................................................................................13


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

International Publik Sektor Accounting Standards Board (IPSASB) merupakan penyusun

standar akuntansi internasional untuk sektor publik di bawah International Federation of

Accountants (IFAC). Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar

(International Publik Sektor Accounting Standards/IPSAS) yang telah diterbitkan sebelumnya.

Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah

diterbitkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai anggota IFAC dimintakan masukan atas draf

publikasian (exposure draft/ED) yang dikeluarkan oleh IPSASB. Revisi IPSAS sangat penting

bagi sektor publik di Indonesia. Revisi tersebut akan mengikat dalam penyajian laporan

keuangan sektor publik di Indonesia jika nanti disahkan menjadi standar meskipun tetap

diperhatikan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, agar IPSAS mengakomodasi kepentingan

kita maka perlu diberi masukan lewat komentar atas ED yang diterbitkan oleh IPSASB.

Pemberian masukan ini juga dimaksudkan untuk menampilkan pemikiran-pemikiran dari

Indonesia di forum internasional dalam bidang akuntansi khususnya sektor publik.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah agar mengetahui:

1. Akuntansi Akrual Dan Penerapannya Di Sektor Publik

2. Perkembangan akuntansi akrual sektor publik

C. Rumusan Masalah

1. International Publik Sektor Accounting Standards

2. Tujuan IPSAS

3. Karakteristik laporan keuangan

4. Perkembangan akuntansi akrual sektor publik


BAB II

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Akuntansi Akrual Sektor Publik

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik akibat

stagnansi ekonomi yang menghantam beberapa negara seperti New Zealand, Australia dan

Inggris. Fenomena perubahan ini popular disebut New Publik Management. Apa yang

memotivasi perubahan? Alasan utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja

Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya pada tahun

1970-an dan 1980-an. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus

meningkat, pajak lebih tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus

pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diinginkan untuk berbuat lebih banyak dengan diiringi

tuntutan agar manajer sektor publik menjadi lebih akuntabel. Konsep New Publik Management

mulai diterapkan di Inggris pada tahun 1979 di masa pemerintahan Perdana Menteri Margareth

Tacther sebagai bentuk perbaikan dari konsep administrasi publik tradisional yang terlihat tidak

berjalan efisien. Bentuk reformasi yang dilakukan Margareth Tacther adalah melakukan

pengurangan jumlah kota, mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan (Gruening, 2001:2).

Stagnansi ekonomi yang dihadapi New Zealand mendorong mereka untuk melakukan inovasi.

Inovasi yang dilakukan adalah menjalankan privatisasi dan desentralisasi di sektor publik.

Sedangkan Australia pada tahun 1980-an juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat rumit

sehingga pada tahun 1983 Perdana Menteri Australia saat itu Robert Hawke telah mendukung

gagasan pengelolaan berdasarkan hasil (output) dengan memulai reformasi manajemen keuangan

di sektor publik untuk mencapai tujuan ini. Atas dasar ini pula Australia melakukan privatisasi,

restrukturisasi pemerintah dan evaluasi program dilakukan untuk mencapai tujuan ini (Janet dan

Robert, 2007:15).

Watkins dan Edward (2007: 34) menjelaskan salah satu konsep yang diturunkan dari New

Publik Management adalah adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik. Kebutuhan


transparansi, akuntablitas dan penilaian kinerja dalam sistem New Publik Management

mendorong penggunaan Akuntansi Akrual. Sektor privat sudah sangat familiar menggunakan

akuntansi akrual, sedangkan sektor publik baru mengenal penggunaan akuntansi akrual pada

tahun 1992 ketika New Zealand menjadi Negara pertama yang mengadopsi akuntansi akrual

sebagai basis pelaporan keuangan. Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih

mendominasi di seluruh dunia. Akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap

dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. International Federation of Accountants (2010:1)

merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada

pengelolaan keuangan sektor publik.

Pemerintah memberikan pelayanan publik tanpa memprioritaskan keuntungan. Tujuan utama

dari akuntansi dan penganggaran pemerintah adalah menjelaskan kualitas barang dan jasa publik

yang diberikan kepada warganya. Sebelumnya pemerintah tidak perlu melaporkan biaya operasi

dan penerimaan kepada masyarakat dengan model yang sama sebagaimana sektor swasta

melaporkannya kepada para pemegang saham. Tujuan akuntansi penganggaran pemerintah lebih

sederhana karena hanya berfokus pada pengendalian input. Pengelolaan keuangan pemerintah

menekankan bahwa dana harus digunakan secara ketat sesuai dengan anggaran yang telah

disetujui oleh lembaga legislatif. Penerapan akuntansi berbasis kas pada akuntansi dan

penganggaran pemerintah konsisten dengan kebutuhan manajemen sektor publik sehingga basis

ini banyak diadopsi. Situasi mulai berubah pada 1990-an ketika munculnya peristiwa yang

memicu kekhawatiran dan gencarnya implementasi New Publik Management. Peristiwa yang

memicu ini antara lain keinginan untuk mengatasi kesulitan fiskal atau krisis utang, keharusan

menjaga kredibilitas dan reputasi sektor publik sebagai sektor ekonomi yang modern atau

canggih, adanya tuntutan perubahan oleh organisasiorganisasiinternasional, tekanan dari otoritas

audit nasional, dan tuntutan masyarakat agaradanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja

pemerintah dalam rangka mendukung efektifitasdan efisiensi.

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen

keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar

basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu


melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta

pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output), hasil (outcome) dan pada saat

yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Para manajer di sektor publik diminta

agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome

yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi

akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002:11).

Salah satu faktor yang mendorong adopsi akuntansi akrual adalah ketidakpuasan dan

banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh basis kas. Meskipun memiliki banyak

keterbatasan, akuntansi berbasis kas memiliki beberapa kelebihan sehingga masih banyak

digunakan oleh sektor publik di beberapa Negara. Kelebihan itu adalah sederhana, lebih

murah dan mudah untuk dipahami oleh non-akuntan (Buhr, 2010:12). Akan tetapi trend dan

tuntutan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi mendorong akuntansi akrual untuk diadopsi oleh

sektor publik.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan

kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan

system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau terjadi (incured)

tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan. Tujuannya pengenalan accrual

basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besarpada organisasi pemerintah dan

meningkatkan efisinsi dan efektifitas. Sementara itu, beberapa Negara Uni Eropa lainnya masih

mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.

Negara - negara yang mengadopsi akuntansi akrual membutuhkan waktu yang sangat

lama. Mengapa dibutuhkan waktu begitu lama untuk berubah? Jones dalam Buhr

(2012:12) menjelaskan tentang kurangnya kebutuhan komparatif laporan keuangan antar

sektor publik untuk menilai kinerja. Hal ini dikarenakan masing–masing pemerintah memiliki

kemampuan untuk menetapkan kebijakan keuangan dan akuntansi sesuai keinginannya. Selain

itu, dulu akuntansi pada sektor publik hanya dilihat sebagai alat pertanggungjawaban bukan

sebagai alat pengambilan keputusan sehingga keunggulan akuntansi kas yang sangat sederhana

menyebabkan pemerintah enggan untuk pindah ke akuntansi akrual.

Memperkenalkan akuntansi akrual mendapatkan tantangan dalam proses adopsinya

sehingga membutuhkan pendekatan bertahap (Treasury, 2005:40). Perlu diketahui bahwa tidak


ada perubahan mendadak dari kas ke akrual. Perubahan basis akuntansi dilakukan bertahap

melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi, basis akrual dimodifikasi, dan terakhir basis

akrual. Kas yang dimodifikasi berbeda dari basis kas dalam akhir tahun penyesuaian dilakukan

untuk beberapa non-cash item seperti piutang dan utang. Beberapa kasus menunjukkan

bahwa reformasi ke arah accrual basis ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus

yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap accrual basis memberikan kotribusi yang kurang

signifikan terhadap transparasi, efisiensi, dan efektifitas organisasi publik di Negara

tersbut. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang

mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologi Negara tersebut.

Perubahan dari cash basis ke accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu –

buru. Akrual Modifikasi berbeda dari

akuntansi berbasis akrual dalam aset modal tidak diakui sebagai aset melainkan sebagai

pengeluaran secara penuh dalam periode di mana mereka dibeli. New Zealand menjadi negara

pertama yang sepenuhnya melaksanakan akuntansi akrual

baik di tingkat nasional dan lembaga. Reformasi akuntansi akrual di New Zealand

merupakan paling komprehensif di antara semua negara. Perubahan adalah bagian dari

gelombang reformasi tahun 1980-an sebagai akibat dari kesulitan fiskal negara. Reformasi ini

bertujuan untuk mencapai efisiensi. Untuk mencapai tujuan ini New Zealand menjalankan tiga

kebijakan yaitu memisahkan fungsi komersial dari operasi pemerintah lainnya, menguatkan

garis pertanggungjawaban menteri dan eksekutif dan merancang anggaran dan sistem

manajemen keuangan untuk meningkatkan pengukuran kinerja sektor publik.

Tiga kebijakan ini mempengaruhi adopsi akuntansi akrual di New Zealand.

Departemen Keuangan New Zealand sudah mulai mempersiapkan akuntansi akrual pada

tahun 1987.

Pada tahun 1992 New Zealand berhasil membuat laporan keuangan dengan akuntansi

akrual di seluruh entitas pemerintah. New Zealand butuh tiga tahun untuk menerapkan akuntansi

akrual dan empat tahun untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi untuk seluruh

pemerintah (Beerson B,2011:17). Secara keseluruhan, reformasi keuangan di New Zealand

menghasilkan perubahan positif yaitu peningkatan akuntabilitas, kinerja keuangan yang lebih

baik, mencapai efisiensi dan pengurangan staf.


Lebih lanjut Beerson menjelaskan bahwa New Zealand adalah pelopor dalam adopsi

akuntansi akrual. Sebagai pelopor tentu New Zealand harus mampu merumuskan konsep

akuntansi akrual ini tanpa berpanduan dari negara – negara lain. Oleh karena itu

terdapatbeberapa tantangan yang dialami oleh New Zealand dalam mengadopsi akuntansi akrual

yaitu biaya implementasi yang cukup besar dan kualitas informasi yang belum langsung

dirasakan manfaatnya. Akuntansi akrual memerlukan biaya implementasi yang besar. Perubahan

basis akuntansi memaksa seluruh departemen di New Zealand mengganti sistem informasi

keuangan mereka hanya dalam waktu dua tahun. Selain itu terdapat risiko pengambilan

keputusan yang buruk di awal implementasi. Hal ini diakibatkan pemerintah belum terbiasa

menggunakan informasi akuntansi akrual. Sejak konversi ke akuntansi akrual volume dan

kompleksitas laporan pemerintah kepada parlemen telah meningkat. Kompleksitas laporan

keuangan menyebabkan parlemen membutuhkan saran analitis independen dari para ahli yang

tentu akan memakan waktu dan biaya.

Contoh kegagalan penerapan akuntansi akrual dapat dilihat di Nepal. Nepal merupakan

salah satu negara yang kurang mampu secara ekonomi. Keadaan ini menyebabkan Nepal sering

menerima bantuan dana dari lembaga internasional. Lembaga internasional berharap dana ini

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga “memaksa” Nepal untuk mengadopsi

akuntansi akrual. Adhikari P dan Mellemfik F (2011:136) menjelaskan kegagalan

penerapan akuntansi akrual di Nepal diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga

internasional dalam melihat rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan kurangnya

motivasi dari pemerintah. Kurangnya motivasi pemerintah karena adopsi akuntansi

akrual bukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan pemaksaan dari organisasi

internasional.

B. International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS)

International Publik Sektor Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk

entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Publik Sektor Accounting Standards

Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation

of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun

1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang

konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional


akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat

tersebut.

Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong

keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian

tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.

IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik

untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual

(accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu

kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang

diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-

ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap

memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.

Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan

kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di

seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi

sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan

penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan

keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.

Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah

mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam

masing-masing standar.

C. Tujuan IPSAS

Untuk improvisasi kualitas pelaporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas sektor

publik, yang mengarah ke penilaian informasi yang lebih baik dari alokasi sumber daya

keputusan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Cakupan IPSAS adalah standar akuntansi untuk aplikasi oleh Pemerintah nasional, regional

(misalnya, negara bagian, propinsi, teritorial) Pemerintah, lokal (misalnya, kota, kota)

Pemerintah dan badan pemerintah terkait (misalnya, lembaga,dan komisi. Standar IPSAS secara

luas digunakan oleh organisasi antar pemerintah. IPSAS tidak berlaku untuk badan usaha

pemerintah.


Dalam IPSAS( internasional publik sektor accounting standart ) NO. 1 paragraf 37

disebutkan bahwa manajemen harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi entitas dan

meyakinkan bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi sebagai berikut :

1. Relevan dengan pengambilan keputusan bagi para pemakai. Informasi yang relevan

harus mempunyai seperangkat standar yang jelas dengan tujuan akuntansi dan

berlandaskan pada konsep-konsep yang jelas serta dapat diterima umum.

2. Reliabel (dapat dipercaya) yang berarti informasi harus :

Disajikan secara cepat dalam hal kinerja dan posisi keuangan entitas,

Mencerminkan substansi ekonomi atas kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi dan tidak

hanya bentuk formalitasnya,

Netral yang berarti bebas dari bias dan kesalahan,

Kehati-hatian (prudent), dan

Lengkap dalam semua hal yang material.

D. Karakteristik laporan keuangan

Selanjutnya, lampiran IPSAS No. 1 menyajikan karakteristik kualitatif agar laporan

keuangan menjadi informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Karakteristik

kualitatif tersebut adalah understandability, relevance, reliability, and comparability.

1. Dapat dimengerti (Understandability)

Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, para

pemakai laporan keuangan diharapkan dapat dimengerti atau memahami artinya. Untuk tujuan

ini, para pemakailaporan keuangan diasumsikan mempunyai pengetahuan atas aktivitas dan

lingkungan entitas yang beroperasi dan mau mempelajari informasi tersebut.

2. Relevance

Informasi harus relevan bagi para pemakai laporan keuangan sehingga informasi dapat

digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan dating. Informasi

yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat waktu.

3. Materiality

Informasi yang relevan dipengaruhi oleh sifat dan materialnya. Informasi dikatakan material jika

salah saji laporan keuangan dapat mepengaruhi pengambilan keputusan bagi para pemakai

laporan keuangan.


4. Reliabilit

Informasi yang reliabel (dapat dipercaya) adalah informasi yang bebas dari bias dan kesalahan

material.

5. Faithul Representation

Informasi yang mengenai transaksi atau kejadian lainnya secara tepat harus disajikan sesuai

6. Substance Over Form

Informasi akuntansi disajikan secara jujur atas transaksi dan kejadian yang harusnya disajikan.

Transaksi atau kejadian tersebut disajikan sesuai dengan substansinya dan realitas ekonomi,

bukan hany mengikuti aspek formalitasnya saja. Substansi transaksi dan kejadian lainnya tidak

selalu konsisten dengan aspek formalitasnya.

7. Neutrality

Informasi yang netral adalah informasi yang bebas dari bias. Laporan keuangan dikatakan tidak

netral jika informasinya telah dipilih dan dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan

agar dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

8. Prudence

Kehati-hatian meruoakan pelaksanaan pertimbangan yang memerlukan pembuatan estimasi

menurut kondisi ketidakpastian, seperti aktiva dan pendapatan yang tidak dinilai terlalu tinggi

(overstated) dan kewajiban atau beban yang tidak dinilai terlalu rendah (understated).

9. Completeness

Informasi laporan keungan harus disajikan secara lengkap dengan batas materialitas dan biaya.

10. Comparability

Informasi dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan ketika para pemakai laporan keuangan

mampu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara informasi tersebut dan informasi

laporan lainnya. Perbandingan tersebut meliputi :

Perbandingan laporan keuangan dengan entitas yang berbeda dan

Perbandingan laporan keuangan atas periode waktu yang sama.


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntansi akrual merupakan salah satu bagian dari paket reformasi keuangan negara dan

daerah yang berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan kinerja pemerintah.

IPSASB sebagai penyusun standar akuntansi IFAC untuk sektor publik telah menerbitkan empat

exposure draft (ED) dalam kerangka konvergensi standar akuntansi sektor publik (IPSAS) ke

standar akuntansi sektor komersial/bisnis (IAS/IFRS). Diakui, kedua sektor ini memang tetap

berbeda dari berbagai sudut pandang. Akan tetapi penyusun standar sendiri mengakui adanya

perbedaan-perbedaan tersebut dengan melampirkan hal-hal yang berbeda di kedua sektor ini.

Perbedaan in dibuat dalam bentuk pembandingan antara IPSAS dengan IAS/IFRS dengan judul

Comparison to IAS.

Setiap ED meminta adanya komentar dan tanggapan untuk itu dalam memberikan

komentar dapat diarahkan pada kondisi yang ada di Indonesia. Hal ini penting karena ruang

lingkup sektor publik yang dimaksudkan oleh IPSASB adalah sektor pemerintah.

*


DAFTAR PUSTAKA

http://accounting-media.blogspot.com/2014/05/international-public-sector-accounting.html

Bastian, I. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

http://books.google.co.id/books?

id=HKarXQgrf_oC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=pengertian+tentang+ipsas&source=bl&ots=F

IdMNIOxA6&sig=TdxwUK3rGqOaONbaHKsU8Bw0mTo&hl=en&sa=X&ei=DVQMVOmEGJ

Kl8AWM1oDABA&ved=0CHIQ6AEwBg#v=onepage&q=pengertian%20tentang

%20ipsas&f=false


International public sector accounting standards board

Economy & Finance

Transcript of International public sector accounting standards board