INSTRUKSI

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INST - 05/M/BW/1996

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA PADA KEGIATAN

KONSTRUKSI BANGUNAN

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa akhir-akhir ini kecelakaan kerja pada kegiatan konstruksi semakin meningkat yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda yang sangat besar ;

b. bahwa untuk mengurangi kecelakaan kerja dapat dilaksanakan pengawasan pada tahap dimulainya kegiatan konstruksi sampai tahap penggunaan dan melaksanakan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kerja pada perusahaan kontraktor ;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja No. 174/Men/1986 dan Menteri Pekerjaan Umum No. 104/Kpts/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : PARA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA DI SELURUH INDONESIA.

Untuk : 1. Melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan konstruksi, dimulai pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pembangunan konstruksi.

_______________________________________________________________________________________________________________________PT. ERM INDONESIA

MTK5-1996.PDF 1

[Home]

2. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap semua peralatanperalatan yang dipergunakan pada kegiatan konstruksi dan mensertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Membuat program pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kerja pada setiap perusahaan dan atau beberapa perusahaan konstruksi dalam rangka persiapan penunjukan petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pembentukan P2K3.

4. Mengkoordinir pelaksanaannya dengan Kanwil Pekerjaan Umum/Kandep Pekerjaan Umum dan perusahaan Kontraktor yang tergabung dalam Asosisai Kontraktor Indonesia/Gapensi setempat.

5. Melaporkan pelaksanaannya paling lambat akhir Desember 1996 kepada Direktur Jenderal Binawas cq. Direktorat PNKK.

6. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1996

A.N. MENTERI TENAGA KERJA R.I

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

ttd

Drs. S U W A R T O

NIP. 160011300

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja (sebagai laporan)

2. Direktur PNKK.

_______________________________________________________________________________________________________________________PT. ERM INDONESIA

MTK5-1996.PDF 2