INSPEKTORAT UTAMA - DPRberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Knowledge-Sharing... · 2020. 1....
Transcript of INSPEKTORAT UTAMA - DPRberkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Knowledge-Sharing... · 2020. 1....
INSPEKTORAT UTAMA
ittama.dpr.go.id
• INDEKS REFORMASI
BIROKRASI
TARGET
2022
100%TUNJANGAN
KINERJA
ittama.dpr.go.id
HASIL ANTARA YANG
DIGUNAKAN
PMPRB TAHUN 2019
61,30
BAIK
•HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
•PERKA ANRI 38/2015
3
DC
?
3,5
SAMATURITAS SPIP
LHKPN 74 WL
LHKASN 1.180 WL100 %
KAPABILITAS IACM
• Penanganan Pengaduan
• Jumlah Dumas yg Harus Ditindaklanjuti
• Sedang Diproses
• Selesai ditindaklanjuti
1. Beberapa Kebijakan belum mengacu UU
Arsip
2. Belum ada kebijakan Sistem Klasifikasi K
eamanan n Akses Arsip Dinamis
3. Belum ada anggaran pengelolaan arsip n
pembinaan SDM
ittama.dpr.go.id
• Memahami tugas & fungsi
serta memahami ukuran
keberhasilan pekerjaan
• Memahami tugas & fungsi
tetapi tidak memahami
ukuran keberhasilan
pekerjaan
• Tidak memahami tugas
& fungsi serta tidak
memahami ukuran
keberhasilan pekerjaan
Budaya Organisasi
dan Sistem Anti
Korupsi
Integritas
Pengelolaan SDM
Integritas
Pengelolaan
Anggaran
Integritas Kesesuai
an Perintah Atasan
dengan Aturan dan
Norma
ittama.dpr.go.id
No Survey 2017 2018
Survey Internal
1Survey Integritas
Organisasi3,35 3,22
Survey Eksternal
1Indeks Persepsi Anti
Korupsi3,78 3,57
2Indeks Kualitas
Pelayanan Publik3,45 3,43
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Survey Integritas Organisasi Setjen dan
BK DPR RI mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya sebesar 0,13.
Untuk survey pelayanan publik yang
menggambarkan pelayanan kepada sta
keholders terdapat penurunan sebesar
0, 02 dari tahun sebelumnya.
Indeks Persepsi Anti Korupsi yang meru
pakan gambaran integritas layanan
menunjukkan angka 3,57 dan me
ngalami penurunan sebesar 0,21 dari
tahun sebelumnya.
Kondisi Saat ini
Penataan Manajemen PerubahanHal-hal yang perlu diperbaiki
Penetapan dan pelatihan agen perubahan;
Memberikan target terukur untuk agen perubahanserta pelatihan yang memadai;
Melakukan Persiapan PMPRB;
Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelolapenolakan yang terjadi dalam pelaksanaanmanajemen perubahan;
Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana aksi RB;
Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan perubahan denganbaik;
Sosialisasi Road Map dan Quick Wins Pembangunan aplikasiSIPANLAK serta PengembanganSistem Informasi Data StatistikPerjalanan Dinas Luar Negeri;
Menetapkan quick wins dan melaporkanperkembangan capaiannya sesuai PermenpanNo. 13 Tahun 2011;
Internalisasi program ReformasiBirokrasi.
Melakukan sinkronisasi antara rencana aksi yang disampaikan dalam PMPRB dengan Laporan RB.
ittama.dpr.go.id
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Membuat
laporan atas
prolegsek
tahun 2018-
2019.
Prolegsek sudah ada dan sudah berjalan namunlaporannya masih akandibuat di akhir tahun
karena evaluasi prolegseksedang berlangsung;
Telah melaksanakanreintegrasi dengan
BPHN;
Hal-hal
yang perlu
diperbaiki
Terdapat pedoman untukmemprioritaskan peraturan
yang akan dikaji dan dianalisa dari unit
pengusul.
KondisiSaat Ini
ittama.dpr.go.id
Penataan dan Penguatan Organisasi
Hal-hal yang perlu diperbaiki
• Melakukan monev hasilkelembagaan yang dikaitkan denganproses bisnis instansi, dan dibentukmenjadi laporan;
• Kedua hal tersebut bertujuan untukmengetahui sejauh mana efektifitasdan efisiensi dari Sekretariat JenderalDPR.
Keterangan/Eviden
Keputusan Sekretaris JenderalDPR RI No:1724/SEKJEN/2019 tentang Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderaldan BK DPR RI Tahun 2019.
ittama.dpr.go.id
•Sudah dilakukan evaluasi
kelembagaan sesuai
dengan PerMenpan Nomor
20 Tahun 2018 di
lingkungan Setjen dan BK
DPR RI;
Penataan organisasidi Sekretariat Jenderal DPR
didukung denganpembangunan aplikasi sistem
penataan organisasi, dan sudah berjalan dari tahun
2017, namun belumdiketahui sejauh mana
efektifitas dariperkembangan aplikasi
tersebut.
Melakukan monev hasilkelembagaan yang dikaitkandengan proses bisnis instansi, dan dibentuk menjadi laporan;
KondisiSaat Ini Hal-hal
yang perludiperbaiki
Penataan Tatalaksana
ittama.dpr.go.id
KondisiSaat Ini
Hal-halyang perludiperbaiki
Memiliki aplikasi yang digunakan untuk
memonitoring aplikasi yang dibangun oleh internal
Setjen DPR sendiri;
• Aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga belumbisa dipantau kebermanfaatannya oleh SekretariatJenderal DPR;
Nilai SPBE masih 1.67;
• Terus melakukan monitoring terhadap semua aplikasiyang telah dibangun sehingga aplikasi yang sudahdibuat tetap digunakan sesuai dengan tujuan awaldibuatnya dan tidak terbengkalai;
Telah mengalihmediakanarsip-arsip menjadi
berbasis IT.
• Menyelesaikan peta proses bisnis sesuai denganPermenpan No. 19 Tahun 2018;
• Meningkatkan nilai SPBE;• Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi atas
SOP yang telah dibuat.
Penataan Sistem Sumber Daya SDM
ittama.dpr.go.id
KondisiSaat Ini
Hal-halyang perludiperbaiki
Sudah menetapkan Analisa Jabatan dalamKeputusan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 827/SEKJEN/2018 dan Analisa Beban Kerja dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR
RI Nomor 967/SEKJEN/2018;
• Untuk mempercepat terlaksananya merit sistem,agar Sekretariat Jenderal DPR menerapkan seluruhketentuan sebagaimana ditetapkan dalamPermen. PANRB No. 40 Tahun 2018 tentangPedoman Sistem Merit dalam manajemen AparaturSipil Negara;
Kamus Kompetensi Jabatan dan StandarKompetensi Jabatan telah disusun dalam
Persekjen DPR RI No. 12 Tahun 2018 tentangKamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan
Setjen dan BK DPR RI dan Persekjen DPR RI No. 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
• Mengimplementasikan aturan tentang PedomanManajemen Talenta dan Pedoman Pola Karier PNSdi Lingkungan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI.
Assessment pegawai sudah berbasis aplikasi(e-assessment dalam aplikasi e-siap dan sudah
dilakukan pada jabatan struktural dan fungsional);
• Agar melakukan monitoring dan evaluasipengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
Penataan Sistem Sumber Daya SDM
ittama.dpr.go.id
KondisiSaat Ini
Hal-halyang perludiperbaiki
Hal-halyang perlu di
perbaiki
Telah dilakukan Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensipegawai bersama dengan pihak ketiga namun hasilnya belum
seluruhnya dilaksanakan.
• Meningkatkan penilaian kinerja pegawaisecara berkala (setiap bulan / triwulan),kemudian manfaatkan hasil penilaiankinerja tersebut untuk menjadi bagian daridasar perhitungan pemberian tunjangankinerja;
Sistem Informasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR telahdibangun berbasis teknologi yang memudahkan dalam
mengakses database pegawai (SIMPEG: https://portal.dpr.go.id: e-absensi, e-disiplin, e-ppkp, e-siap);
Sudah terdapat peraturan kode etik berdasarkan PeraturanSekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2012, namunbelum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
Sudah menetapkan Analisa Jabatan dalam Keputusan SekretarisJenderal DPR RI Nomor 827/SEKJEN/2018 dan Analisa Beban
Kerja dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor967/SEKJEN/2018.
• Menindaklanjuti kebijakantentang penyederhanaanEselon III dan IV ke dalamjabatan fungsional.
Penguatan Akuntabilitas
ittama.dpr.go.id
KondisiSaat Ini
Hal-halyang perludiperbaiki
Hal-halyang perludiperbaiki
Telah dilakukan berbagai pengembangan dalam ManajemenKinerja namun masih perlu perbaikan;
Merevisi renstra dan PK yang masih berorientasi
output seperti tersedianya dokumen persidangan
komisi dan paripurna. Seharusnya Biro Persidangan
kinerjanya adalah seberapa efektif memberikan
support dalam persidangan sehingga memberikan
kepuasan kepada para anggota;
Pembangunan/pengembangan
teknologi informasi dalam
manajemen kinerja;
Pembangunan SAKIP untuk mencapai
sasaran penilaian LAPKIN “A” pada
2019.
Pada unit Deputi Persidangan
indikator/ukuran keberhasilan tidak
hanya sebatas pemenuhan materi
sidang tetapi perlu menambahkan
ukuran keberhasilan berupa Indeks
Kepuasan anggota Dewan atas
kesiapan pelaksanaan sidang-sidang
sesuai dengan kinerja Deputi
Persidangan.
Penguatan Pengawasan
Hal-hal yang perlu diperbaiki
• Selain telah melakukan monitoring evaluasi
kebijakan benturan kepentingan, diharapkan juga
untuk membuat peta identifikasi benturan
kepentingan pegawai;
• Melakukan bimbingan lebih lanjut dalam
pembangunan Zona Integritas pada unit-unit yang
telah dipilih Tim Penilai Internal terutama pada
inovasi dan implementasi penanganan Gratifikasi,
WBS, Benturan Kepentingan dan pengaduan
masyarakat.
Keterangan/Evidenz
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No:
1620/SEKJEN/2019 tentang Pembentukan
Unit Pengendalian GratifikasiKoordinator
Pada Inspektorat Utama dan Unit
Pengendalian Gratifikasi di LingkunganSekretariat Jenderal dan BK DPR RI.
ittama.dpr.go.id
•Penerapan Kebijakan gratifikasi
disarankan membentuk UPG di
setiap Deputi/Unit sehingga
pelaporan gratifikasi dapat
terimplementasi ke unit kerja;
KondisiSaat Ini Hal-hal
yang perludiperbaiki
• Pelaporan LHKPN sudah
100% dan LHKASN juga
hampir 100%;
• Telah mengajukan dua unit
zona integritas menuju WBK/
WBBM namun belum bisa
ditetapkan dengan predikat
WBK/WBBM di tahun 2019.
Selain terus melakukan sosialiasi, Setjen dan BK DPR RI juga telah melakukan evaluasiatas penanganan gratifikasi, WBS dan benturan kepentingan namun belum ditindakl
anjuti seluruhnya;
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Hal-hal yang perlu diperbaiki
Tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah disusun di awal2019 dibuat pelaporannya minimal setiap satu semestersebagai bentuk pengendalian atas rencana yang sudahdisusun dan sejauh mana proses berjalan;
Keterangan/Eviden
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No:1803/SEKJEN/2019 tentang Penetapan Maklumatdan Standar Pelayanan di Lingkungan SekretariatJenderal dan BK DPR RI.
ittama.dpr.go.id
• Memformalkan standar pelayananyang sudah ada menjadi sebuahperaturan yang lebih mengikat;
Kondisi Saat Ini Hal-hal
yang perludiperbaiki
Rencana Aksi PeningkatanKualitas Pelayanan Publik
untuk 2019 sudah disusun;
• Hal-hal yang perlu diperbaiki
• Mensosialisasikan kembali aplikasi-aplikasi yang digunakanoleh Setjen DPR dan BK terutama kepada masyarakat selainsebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi, jugaberfungsi sebagai media untuk pengaduan apabilamenemui tindakan kurang sesuai dari anggota DPR;
• Hasil survey kepuasan pelayanan baik dari anggota DPRatau dari masyarakat sebaiknya dipublikasi di website DPRsebagai media informasi satu-satunya dari DPR kepadamasyarakat.
Aplikasi untuk lebihmendekatkan kepada publik
seperti DPR RI, DPRNow, DPR PPID, dan yang terbaruDPR e-Library sudah dibuatdan beberapa diantaranya
telah termonitor dengan baik.
Keterangan/Eviden
Keputusan SekretarisJenderal DPR RI
No: 1878/SEKJEN/2019 tentang Penetapan Hasil Survey Tingkat Kepuasan
Anggota DPR RI AtasLayanan Sekretariat
Jenderal dan BK DPR RI.
Standar Pelayanan sudahditetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen Nomor
1713/SEKJEN/2018 tentangPenetapan Maklumat dan
Standar Pelayanan di Lingkungan Setjen dan Badan
Keahlian;
Terima Kasihittama.dpr.go.id