INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH · Tengah 2013-2018..... 13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan...
Transcript of INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH · Tengah 2013-2018..... 13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan...
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 1
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan
penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2018. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan
manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun
1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 disusun
sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-
prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas di Instansi Pemerintah.
Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.
Semarang, 27 Februari 2019
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................ ii DAFTAR TABEL..................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN..................................................................... 1 A. Gambaran Umum Organisasi........................................ 1 B. Fungsi Strategis Inspektorat.......................................... 5 C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Inspektorat......... 8 BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................... 10 A. Perencanaan Strategis.................................................. 10 1. Rencana Strategis (Renstra)................................. 10 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................ 12 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis............ 12 B. Perjanjian Kinerja 2018.................................................. 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................... 16 A. Capaian Kinerja Organisasi........................................... 16 1. Sasaran Strategis 1............................................... 17 2. Sasaran Strategis 2............................................... 21 3. Sasaran Strategis 3............................................... 22 4. Sasaran Strategis 4............................................... 28 5. Sasaran Strategis 5............................................... 29 6. Sasaran Strategis 6............................................... 31 7. Sasaran Strategis 7............................................... 33 B. Realisasi Anggaran........................................................ 35 C. Kinerja Lain-Lain............................................................ 37 1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..................... 37
2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)....................................................
41
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat................... 42 4. Pengendalian Gratifikasi........................................ 43 5. LHKPN................................................................... 44 6. Evaluasi Reformasi Birokrasi................................. 45 BAB IV PENUTUP............................................................................... 46 A. Kesimpulan.................................................................... 46 B. Permasalahan/Kendala................................................. 47 C. Rekomendasi................................................................. 48
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 iii
LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 LAMPIRAN II : Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 iv
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2017......... 2 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017...... 2 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017.. 3 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2018......... 3 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2018...... 3 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018... 3 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2017.... 4 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2018.... 4 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018.................................................
13 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah...............................................
16 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1...................... 17 3.3. Capaian Opini BPK-RI pada Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah Tahun 2018................................. 18
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2...................... 21 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3...................... 22 3.6. Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2018.......... 23 3.7. Realisasi Penyelesaian TLHP Tahun 2018............ 25 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4...................... 28 3.9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5...................... 30 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6...................... 31 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7...................... 33 3.12. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018....... 36 3.13. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Prov. Jateng Tahun
2018....................................................................... 38
3.14. Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah se-Jateng Tahun 2018.................................................
40
3.15. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018............................
41
3.16. Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi...................... 44
3.17. Rekapitulasi Penanganan LHKPN.......................... 44
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas
mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah.
Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah
membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud
di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, revi ew, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
dari gubernur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 2
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku APIP
untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilakukan pada tahapan kegiatan :
a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi
capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya
Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :
1. Kondisi per 31 Desember 2016
Tabel 1.1. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2017
STRUKTURAL FUNGSIONAL
JUMLAH KHUSUS UMUM Eselon
I Eselon
II Eselon
III Eselon
IV Auditor P2UPD
Sekretariat
Staf Teknis
0 1 5 3 34 20 46 13 122
Tabel 1.2. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2017
NO GOLONGAN /
PANGKAT a b c d JUMLAH
1 IV 17 13 1 1 32
2 III 7 16 27 28 78
3 II 0 4 6 2 12
4 I 0 0 0 0 0
JUMLAH 122
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 3
Tabel 1.3. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 Sarjana S2 42
2 Sarjana S1/D-IV 63
3 Diploma/D-III 4
4 SLTA (Sederajat) 13
JUMLAH 122
2. Kondisi per 31 Desember 2017
Tabel 1.4. Data PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2018
STRUKTURAL FUNGSIONAL
JUMLAH KHUSUS UMUM Eselon
I Eselon
II Eselon
III Eselon
IV Auditor P2UPD Sekret
ariat Staf
Teknis
0 0 5 3 31 24 40 14 117
Tabel 1.5. Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2018
NO GOLONGAN /
PANGKAT a b c d JUMLAH
1 IV 19 15 1 0 35
2 III 7 12 24 28 71
3 II 0 3 6 2 11
4 I 0 0 0 0 0
JUMLAH 117
Tabel 1.6. Data PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 Sarjana S2 43
2 Sarjana S1/D-IV 58
3 Diploma/D-III 4
4 SLTA (Sederajat) 12
JUMLAH 117
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 4
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan
perkembangan sebagai berikut :
1. Kondisi per 31 Desember 2017
Tabel 1.7. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2017
No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
1. Tanah - -
2.
Peralatan dan Mesin 2.114 9.289.500.172
- Alat-Alat Besar 6 169.042.000
- Alat-Alat Angkutan 27 2.522.788.456
- Alat-Alat Bengkel 24 71.400.000
- Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.976 5.759.981.551
- Alat-Alat Studio dan Komunikasi 67 644.266.165
-Alat-Alat Laboratorium 14 122.022.000
3.
Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)
4 12.522.639.700
- Bangunan Gedung 3 12.508.329.700 - Bangunan Monumen 1 14.310.000
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
5.
Aset Tetap Lainnya 2.820 34.061.050
- Buku Perpustakaan 2.819 32.061.050
- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan
1 2.000.000
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
JUMLAH 4.938 21.846.200.922
2. Kondisi per 31 Desember 2018
Tabel 1.8. Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2018
No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
1. Tanah - -
2. Peralatan dan Mesin 2.205 9.311.797.707
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Ukur
- Alat Kantor dan
6 27 24
169.042.000 2.548.133.456
71.400.000
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 5
No. NAMA ASET/BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
Rumah Tangga
- Alat Laboratorium
- Alat Persentajaan
- Alat Komputer
1.796 14
1 337
4.381.246.147 122.022.000
8.500.000 2.011.454.104
3. Gedung dan Bangunan 4 12.522.639.700
- Bangunan Gedung 3 12.508.329.700
- Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 14.310.000
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- -
5. Aset Tetap Lainnya 2.892 42.862.250
- Buku Perpustakaan 2.891 40.862.250
- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan
1 2.000.000
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- -
JUMLAH 4.938 21.846.200.922,00
B. Fungsi Strategis Inspektorat
Secara singkat Inspektorat memiliki mandat yang harus
dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya
yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di
Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 yang dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
ketentuan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis
dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta
Kegiatan Pengawasan lainnya.
Adapun Ruang Lingkup pengawasan yang dilakukan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah :
1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/Kota, meliputi :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 6
a. Pembagian urusan pemerintah
b. Kelembagaan Daerah
c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah
d. Keuangan Daerah
e. Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Pelayanan Publik di Daerah
g. Kebijakan Daerah
h. Pengawasan lain sesuai dengan Undang-Undang
2. Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/Kota, meliputi :
a. Bidang Pendidikan
b. Bidang Kesehatan
c. Bidang Pekerjaan Umum
d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan
Masyarakat
f. Bidang Sosial
g. Bidang Tenaga Kerja
h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
i. Bidang Pangan
j. Bidang Pertanahan
k. Bidang Lingkungan Hidup
l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
n. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
o. Bidang Perhubungan
p. Bidang Komunikasi dan Informatika
q. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
r. Bidang Penanaman Modal
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 7
s. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
t. Bidang Statistik
u. Bidang Persandian
v. Bidang Kebudayaan
w. Bidang Perpustakaan
x. Bidang Kearsipan
y. Bidang Kelautan dan Perikanan
z. Bidang Pertanian
aa. Bidang Kehutanan
bb. Bidang ESDM
cc. Bidang Perdagangan
dd. Bidang Perindustrian
ee. Bidang Trasmigrasi
3. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah,
meliputi:
a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, yang terdiri dari :
1) Aspek Keuangan
2) Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
3) Aspek Pengelolaan SDM
4) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
b. Pemeriksaan dalam rangka Penangaan Pengaduan
Masyarakat
c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Penegakan Integritas, dengan fokus :
1) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi
Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 8
2) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsij Strategi Nasional Anti
Korupsi (Stranas AK);
3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN);
4) Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat
Predikat WBK/WBBM;
5) Penanganan Laporan Gratifikasi;
6) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7) Penanganan Whistle Blowing System
d. Kegiatan Reviu
e. Kegiatan Evaluasi
f. Penanganan terpadu atau kerjasama pengawasan (join audit)
g. Kegiatan Pengawasan lainnya
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat
Adapun permasalahan utama Inspektorat yang harus
diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas
pengawasan di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai
berikut :
1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum
dilakukan secara komprehensif;
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya;
5. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat
Daerah;
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 9
6. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya
ditindaklanjuti;
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program
pengawasan.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
1. Rencana Strategis (Renstra)
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2017
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 yang mencabut Keputusan Inspektur
Provinsi Jawa Tengah Nomor 146.3 Tahun 2014 tanggal 14 Mei
2014.
Visi dan Misi pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
yaitu :
a) Visi :
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
b) Misi :
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi,
dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
Berkeadilan, Menanggu-langi Kemiskinan dan
Pengangguran;
3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”;
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 11
4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak;
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk
Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan.
Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat
adalah misi ketiga, yaitu: “Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan
Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yang kemudian
dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target
Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah sebagai berikut :
Tujuan :
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
lebih baik di Jawa Tengah;
b. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern
pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
Sasaran :
a. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian;
b. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
c. Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
d. Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 12
e. Tercapainya Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang
profesional
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 82 Tahun 2014 sebagai berikut :
a. Opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah;
b. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan
SPIP;
c. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang kinerjanya efektif
dan efisien;
d. Prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparat Pengawas Fungsional;
e. Jumlah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai
sarana pengaduan masyarakat berbasis Teknologi Informasi
Komunikasi;
f. Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang
mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang
pengawasan;
g. Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi
terkait.
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen
Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 13
Tabel 2.1. Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Sumber : Renstra Inspektorat Prov. Jateng 2013-2018
Terhadap indikator kinerja sasaran diatas telah disesuaikan
dengan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang
dilaksanakan Tahun 2017.
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran
2017 2018
T1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik di Jawa Tengah
S.1 Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
1) Opini WTP 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Tengah;
2) Opini WTP 5 tahun ke depan untuk Kab/Kota
1) provinsi; 2) 16
Kab/Kota
1) provinsi; 2) 22 Kab/
Kota
S.2 Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1) Jumlah OPD 2) Maturitas
SPIP Level 3
1) 48 OPD 2) Level 3
1) 48 OPD 2) Level 3
S.3 Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nilai Pembangunan Integritas
B+ B+
T.2 Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten
S.4 Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3
Level 2 Level 3
S.5 Tercapainya Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang profesional
Prosentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas yang profesional
97% 100%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 14
B. Perjanjian Kinerja 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi
pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja
yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan
kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 15
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Inspektur pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja
dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja
sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 8 (delapan)
program 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang didukung oleh
Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 43.855.508.000,00 yang terdiri
dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.315.288.000,00 dan
Belanja Langsung sebesar Rp 25.540.220.000.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan
progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah
ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan
skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 >85 – 100% Baik
3 >65 – 85 % Cukup
4 >50 – 65% Kurang
5 Kurang dari 50 % Sangat Kurang
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 17
Pada tahun 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah
melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang harus
diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
1. Sasaran Strategis 1 : Tercapainya Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tercapainya Laporan Keuangan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
Capaian
% Capaian Tahun 2017
1 2 3 4 5 6
Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
Opini WTP atas LKPD
Provinsi Jawa
Tengah
1 Provinsi
1 Provinsi
100% 100%
22 Kab/ Kota
31 Kab/ Kota
140,91% 187,5%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1 120,45% 143,75%
Capaian indikator kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 1,
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian yang sekaligus merupakan capaian akhir
periode sebesar 120,45%% atau kategori Sangat Baik. Target Tahun
2018 selain Opini WTP dari BPK untuk Pemerintah Provinsi yang
sudah tercapai, ditargetkan pula 22 Kabupaten /Kota memperoleh
WTP dan telah terealisasi sebanyak 31 Kabupaten /Kota.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 18
Hasil opini BPK-RI Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten
/Kota adalah
Tabel 3.3 Capaian Opini BPK-RI pada Kabupaten/Kota
se-Jawa Tengah Tahun 2018
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
1. Kota Magelang 2. Kota Surakarta 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang 5. Kota Pekalongan 6. Kab. Cilacap 7. Kab. Banyumas 8. Kab. Purbalingga 9. Kab. Banjarnegara 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Wonosobo 12. Kab. Magelang 13. Kab. Boyolali 14. Kab. Sukoharjo 15. Kab. Wonogiri 16. Kab. Karanganyar 17. Kab. Sragen 18. Kab. Grobogan 19. Kab. Blora 20. Kab. Pati 21. Kab. Kudus 22. Kab. Jepara 23. Kab. Demak 24. Kab. Semarang 25. Kab. Temanggung 26. Kab. Kendal 27. Kab. Batang 28. Kab. Pemalang 29. Kab. Tegal 30. Kab. Pekalongan 31. Kota Tegal
1. Kab. Kebumen 2. Kab. Klaten 3. Kab. Rembang 4. Kab. Brebes
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 19
Adapun kenaikan capaian opini WTP atas LKPD Pemerintah Daerah
se-Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan sebagai
berikut :
Capaian Opini Laporan Keuangan Keuangan Daerah
Th. 2014 – 2018
Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 1, apabila
dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 yang sebesar 143,75%,
maka pencapaian kinerja Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
23,30%. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian kedepan yaitu :
1. Status kepemilikan aset sebagai dampak dari pelimpahan
kewenangan;
2. Penyaluran Dana Bergulir, Dana Hibah dan Bantuan Sosial;
Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan untuk mempertahankan
pencapaian opini WTP dan memperoleh opini WTP bagi Kab/Kota
yang belum.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 20
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian
Sasaran 1, antara lain :
1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung
Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota,
sehingga tidak dapat secara langsung melakukan intervensi
terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten /Kota.
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja
yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai
target yang diwujudkan.
3. Beberapa daerah mengalami OTT oleh KPK-RI yaitu Kota Tegal
dan Kabupaten Klaten;
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai
target pada tahun selanjutnya adalah melalui :
1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan
cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan
fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan
dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian
WTP di masa mendatang.
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 1, adalah sebesar Rp. 10.008.990.323,00 atau sebesar
92,68% dari total pagu sebesar Rp 10.799.926.000,00. Hal ini berarti
terdapat efisiensi sebesar Rp. 790.935.677,00 atau 7,32% dari Pagu
yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh
pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 21
1. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala;
2. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD
Provinsi Jawa Tengah
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Terwujudnya SPIP di lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
%
Capaian
% Capaian
Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya
SPIP di
lingkup SKPD
Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah SKPD
Provinsi Jawa
Tengah yang
menerapkan
SPIP
48 RTP SKPD dan 1 RTP Provinsi
48 RTP SKPD dan 1 RTP Provinsi
100% 100%
Level Maturitas
SPIP Level 3 Level 3 100% 100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2 100% 100%
Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 100% dan masuk dalam
kategori Sangat Baik. Hal ini diukur dari SKPD Provinsi Jawa Tengah
yang menerapkan SPIP dengan telah menyusun RTP sebanyak 48
(empat puluh delapan) SKPD dan telah disusunnya 1 (satu) RTP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Sedangkan untuk pencapaian
maturitas SPIP Tahun 2018 sampai dengan LKjIP disusun belum
diperoleh hasil QA dari BPKP sehingga nilai maturitas SPIP
menggunakan hasil penilaian 2017 sebesar “ 3,023” atau berada pada
level terdefinisi.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 22
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 2, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar
88,64% dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti
terdapat efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36%
dari Pagu yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh
pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
3. Sasaran 3 : Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah
yang efektif dan efisien
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
% Capaian
% Capaian Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terciptanya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien
1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan internal;
48 SKPD 48 SKPD 100% 83,33%
2. Prosentase penyelesaian TLHP APF
95% 95,33% 100,35% 122,6%
3. Jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan masyarakat berbasis IT
48 SKPD 48 SKPD 100% 100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3 100,12% 101,98%
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3,
Tercapainya kinerja SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 23
efisien sebesar 100,12% atau kategori Sangat Baik. Pencapaian
sasaran tersebut didapat melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:
1. Jumlah SKPD Provinsi Jateng yang dilakukan pengawasan
internal;
2. Prosentase penyelesaian TLHP APF;
3. Jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai sarana pengaduan
masyarakat berbasis IT.
Realisasi indikator jumlah SKPD Provinsi Jateng yang
dilakukan pengawasan internal selama Tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.6.
Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2018
No. PERANGKAT DAERAH RIK Evaluasi
AKIP
(1) (2) (3) (4)
1. SEKRETARIAT DPRD - √
2. INSPEKTORAT - √
3. BAKESBANGPOL √ √
4. BAPPEDA - √
5. BKD √ √
6. BPBD √ √
7. BPKAD - √
8. BPPD √ √
9. BPSDMD √ √
10. DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
√ √
11. DINAKERTRANS √ √
12. DINAKESWAN √ √
13. DINAS ARPUS - √
14. DINAS ESDM √ √
15. DINAS KESEHATAN √ √
16. DINAS KETAHANAN PANGAN √ √
17. DINAS LH & KEHUTANAN √ √
18. DINAS PU BINA MARGA √ √
19. DINAS PU SDA TARU √ √
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 24
No. PERANGKAT DAERAH RIK Evaluasi
AKIP
(1) (2) (3) (4)
20. DINAS SOSIAL √ √
21. DINAS PERHUBUNGAN √ √
22. DINKANLUT √ √
23. DINKOMINFO √ √
24. DINKOP UKM √ √
25. DINPERAKIM √ √
26. DINPERINDAG √ √
27. DINPERMADES DUKCAPIL √ √
28. DINPERTANBUN √ √
29. DINPORAPAR √ √
30. DP3DALDUK & KB √ √
31. DPMPTSP - √
32. BIRO HUKUM - √
33. BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA - √
34. BIRO KESRA - √
35. BIRO ORGANISASI - √
36. BIRO OTDA PEM - √
37. BIRO PEREKONOMIAN - √
38. BIRO UMUM √ √
39. BIRO BANGDA - √
40. RSJD AMINO - √
41. RSJD SOEDJARWADI - √
42. RSJD SURAKARTA - √
43. RSUD KELET - √
44. RSUD MARGONO - √
45. RSUD MOEWARDI - √
46. RSUD TUGUREJO - √
47. SATPOL PP - √
48. BADAN PENGHUBUNG √ -
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terdapat 48
(empat puluh delapan) SKPD yang dilakukan pengawasan internal
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan pemeriksaan
(sesuai PKPT), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 25
Realisasi indikator prosentase penyelesaian TLHP APF dilihat
dalam periode sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.7.
Realisasi Penyelesaian TLHP Kondisi Tahun 2018
Sumber Pemeriksaan
Jumlah Rekomendasi
Selesai Ditindaklanjuti
% Dalam Proses Tindaklanjut
%
BPK-RI (Per 2005-2018)
1.435 1.157 80,63% 278 19,37%
Itjen Kemendagri
35 35 100,00% - 0,00%
Inspektorat Provinsi
37.485 35.945 95,89% 1.540 4,11%
Jumlah 38.955 37.137 95,33% 1.818 4,67%
Sumber : Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam periode waktu
sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 37.137 rekomendasi telah
ditindaklanjuti atau sebesar 95,33%.
Realisasi indikator jumlah SKPD Prov. Jateng yang mempunyai
sarana pengaduan masyarakat berbasis IT dilihat dari:
1. Seluruh SKPD yang telah mempunyai web site;
2. Aplikasi pengaduan LaporGub (laporgub.jatengprov.go.id) yang
wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang diadukan.
Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 3, apabila
dibandingkan dengan Tahun 2017, mengalami penurunan sebesar
1,86%.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian
Sasaran 3, antara lain :
1. Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 26
2. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum
seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah.
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk
mencapai target pada tahun selanjutnya adalah melalui :
1. Menambah intensitas pelaksanaan monev dam pemutakhiran
data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan Sistem
Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa
Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 3, adalah sebesar Rp 10.520.814.862,00 atau sebesar
93,77% dari total pagu sebesar Rp 11.220.366.000,00. Hal ini berarti
terdapat efisiensi sebesar Rp. 699.551.138,00 atau 6,23% dari Pagu
yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Kegiatannya antara lain :
a. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda,
Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat yang
berwenang dan Monev;
b. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatannya antara lain adalah
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 27
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga
f. Pemeliharaan Buku–buku Perpustakaan
g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
h. Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor/Aparatur Pemerintah
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya antara lain adalah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Jaminan Barang Milik Daerah
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per- UU
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi di Dalam dan Luar
Daerah.
l. Jasa Pelayanan Perkantoran
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 28
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4,
dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
% Capaian
% Capaian Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan
Jumlah aparat pengawasan fungsional khusus yang mempunyai kemampuan profesionalisme di bidang pengawasan
100% 63,64% 63,64% 71,05%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 4 63,64% 71,05%
Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4,
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan sebesar 63,64%
atau kategori Kurang. Realisasi pencapaian indikator tersebut
didapat dari :
= ∑ Auditor & P2UPD (kondisi Th.2018) x 100% ∑ Auditor & P2UPD (menurut analisis kebutuhan pegawai Th.2018)
= 63 x 100% 99
= 63,64%
Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Meningkatnya
kualitas SDM aparat pengawasan, apabila dibandingkan dengan
kondisi Tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 7,41%.
Hal ini terjadi karena selama Tahun 2018 terdapat 3 orang Auditor &
P2UPD yang memasuki purna tugas.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian
Sasaran 4, antara lain :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 29
1. Masih adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak
sesuai dengan kompetensinya;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi
fungsional pengawas
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai
target pada tahun selanjutnya adalah melalui :
1. Melakukan kaderisasi agar penempatan SDM sesuai kompetensi;
2. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi
fungsional pengawas;
3. Melakukan pemeriksaan berbasis resiko.
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 4, adalah sebesar Rp. 787.887.238,00 atau sebesar
90,39% dari total pagu sebesar Rp 871.655.000,00. Hal ini berarti
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.767.762,00 atau 9,61% dari
Pagu yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 4, didukung oleh
pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparat Pengawasan dengan kegiatan pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan dan
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
5. Sasaran 5 : Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan
dengan APIP dan instansi terkait
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 30
Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP
dan instansi terkait
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi %
Capaian
% Capaian Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait
Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan APIP dan instansi lain
2 kegiatan
5 kegiatan 250% 250%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 5 250% 250%
Capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya
koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait
sebesar 250% dan masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini diukur
dari realisasi Indikator Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan
APIP dan instansi lain melebihi target yang telah ditetapkan.
Koordinasi yang dilakukan oleh APIP Provinsi Jawa Tengah dengan
instansi antara lain:
a. Gelar Pengawasan Daerah Prov. Jateng;
b. Rapat Koordinasi Pengawasan Prov. Jateng;
c. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP
Kabupaten Lahat, Prov. Sumatera Selatan;
d. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP
Prov. Kepulauan Riau;
e. Koordinasi Pengawasan antara APIP Prov. Jateng dengan APIP
Prov. Sumatera Barat;
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 31
Capaian kinerja Tahun 2018 pada Sasaran Strategis 5,
apabila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 tidak mengalami
perubahan.
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 5, adalah sebesar Rp 1.087.135.747,00 atau sebesar
84,92% dari total pagu sebesar Rp 1.280.251.000,00. Hal ini berarti
terdapat efisiensi sebesar Rp 193.115.253,00 atau 15,08% dari Pagu
yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 didukung oleh
pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Koordinasi
Pengawasan yang lebih komprehensif.
6. Sasaran 6 : Terwujudnya budaya integritas dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Terwujudnya budaya integritas dilingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Reali sasi
% Capaian
% Capaian Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya budaya integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nilai Pembangunan Integritas
B+ B+ 100% 100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 6 100% 100%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 32
Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya budaya
integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar
100% dan masuk dalam kategori Sangat Baik.
Capaian Tahun 2018 sama dengan Tahun 2017 karena tahun
ini tidak lagi ada penilaian integritas antar KLOP. Tabulasi Kategori
Pembangunan Integritas per Juli 2017 sebagai berikut :
KLOP
% PEMENUHAN KOMPONEN
SISTEM INTEGRITAS
% PEMENUHAN KOMPONEN
KOMITE INTEGRITAS
% PEMENUHAN
TUNAS INTEGRITAS
% SKALA LEVEL
INTEGRITAS ORGANISASI
NILAI INTEGRITAS KLOP
G R A D E
PEM PROV
JATENG 66,67 58,33 63,41 20,41 52,20
B Plus
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 6, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar 88,64%
dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti terdapat
efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36% dari Pagu
yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 didukung oleh pelaksanaan
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 33
7. Sasaran 7 : Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Reali sasi %
Capaian
% Capaian Tahun 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP
Level Kapabilitas APIP
Level 3 Level 3 DC 83,33% 83,33%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 7 83,33% 83,33%
Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya
peningkatan kapabilitas APIP sebesar 83,33% dan masuk dalam
kategori Cukup. Capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan
dengan capaian 2017 adalah sama, hal ini karena Sampai dengan
LKjIP disusun belum diperoleh Level Kapabilitas APIP 2018 sebagai
hasil Quality Assurance dari BPKP sehingga nilai Kapabilitas APIP
2018 menggunakan hasil penilaian 2017 dengan berdasarkan Surat
Deputi Kepala BPKP No. S-1759/D3/01/2017 tanggal 2 Oktober 2017
perihal Reviu atas Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Jawa
Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan secara
keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah berada pada “Level 3 Dengan Catatan” sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 34
No Elemen Level Hasil Evaluasi
1. Peran dan layanan 2
2. Manajemen Sumber Daya Manusia 3
3. Praktik Profesional 2
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3
5. Budaya dan Hubungan Organisasi 3
6. Struktur Tata Kelola 2
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian
Sasaran 7 adalah:
1. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai
3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
2. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja
dan layanan pemberian saran (advisory services) terhadap
peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko
organisasi auditan;
3. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang
beresiko tinggi dan penangannannya belum tepat;
4. Implementasi telaah sejawat antar APIP minimal 3 tahun sekali
belum dilaksanakan;
5. Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
belum menyatakan secara tegas pihak jajaran manajemen
Pemerintah Provinsi yang mengawasi kinerja Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah;
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai
target pada tahun selanjutnya adalah melalui :
1. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang
diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas APIP
Level 3;
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 35
2. Menetapkan kapabilitas APIP sebagai Level 3 sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
Strategis 7, adalah sebesar Rp 404.182.202,00 atau sebesar 88,64%
dari total pagu sebesar Rp 456.007.333,33. Hal ini berarti terdapat
efisiensi sebesar Rp 51.825.131,33 atau sebesar 11,36% dari Pagu
yang ditentukan.
Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh pelaksanaan
program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah melalui Kegiatan Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2018, didukung
dengan Anggaran sebesar Rp. 43.855.508.000,00. Angaran tersebut
100% bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan
anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 18.315.288.000,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 25.540.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 486.198.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 24.130.522.000,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 923.500.000,00
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam
mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 36
Tabel 3.12. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
Realisasi
1 2 4 5 6
Tercapainya
LKD dengan
opini WTP
Daerah
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
10.799.926.000,00 10.008.990.323,00 92,68%
Terwujudnya
SPIP lingkup
SKPD Prov.
Jawa Tengah
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%
Terciptanya
kinerja SKPD
Provinsi Jawa
Tengah yang
efektif dan
efisien
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
2.052.102.000,00 1.817.383.200,00 88,56%
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5.427.930.000,00 5.057.238.832,00 93,17%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.740.334.000,00 3.646.192.830,00 97,48%
Meningkatnya
kualitas SDM
aparat
pengawasan
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
300.000.000,00 295.368.967,00 98,46%
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
571.655.000,00 492.518.271,00 86,16%
Meningkatnya
sinergitas
pengawasan
dengan APIP
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
1.280.251.000,00 1.087.135.747,00 84,92%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 37
Sasaran Program Anggaran Realisasi %
Realisasi
1 2 4 5 6
dan Instansi
terkait
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
Terwujudnya
budaya
integritas di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%
Terwwujudnya
peningkatan
kapabilitas APIP
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Kepala
Daerah
456.007.333,33 404.182.202,00 88,64%
Jumlah 25.540.220.000,00 23.617.374.776,00 92,47%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 terdapat
efisiensi anggaran. Dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja
langsung Tahun 2018 terdapat efisiensi Rp. 1.922.845.224,00 atau
7,53%.
C. Kinerja Lain-Lain
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas
untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam
rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa yang meliputi :
1. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 38
Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun
2018 telah dilakukan evaluasi pada 47 (empat puluh tujuh) SKPD
Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 5 (lima) SKPD kategori A, 28
(dua puluh delapan) SKPD kategori BB (Sangat Baik), 14 (empat
belas) SKPD kategori B (Baik), sebagai berikut:
Tabel 3.13. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Prov. Jateng Tahun 2018
NO SKPD NILAI KATEGORI
1 DINAS KETAHANAN PANGAN 88,73 A
2 RSUD MOEWARDI 86,40 A
3 RSUD MARGONO 85,53 A
4 RSUD KELET 83,79 A
5 INSPEKTORAT 83,52 A
6 DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 79,24 BB
7 RSUD TUGUREJO 78,54 BB
8 DP3DALDUK 78,48 BB
9 DINPERMADES DUKCAPIL 78,39 BB
10 DINKANLUT 77,93 BB
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 77,75 BB
12 RSJD SURAKARTA 77,67 BB
13 DINAS PU BINA MARGA 77,17 BB
14 BAPPEDA 77,14 BB
15 BPPD 76,03 BB
16 DINAS KESEHATAN 75,88 BB
17 BIRO ORGANISASI 75,75 BB
18 DINKOP UKM 75,61 BB
19 DINAS PUSDATARU 75,61 BB
20 DINPERTANBUN 74,62 BB
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 39
NO SKPD NILAI KATEGORI
21 DINAKESWAN 74,60 BB
22 DINAKERTRANS 74,37 BB
23 DINPORAPAR 74,01 BB
24 DINAS ESDM 73,31 BB
25 DPMPTSP 72,95 BB
26 DINAS SOSIAL 72,88 BB
27 RSJD SOEDJARWADI 72,83 BB
28 RSJD AMINO 72,59 BB
29 DINPERAKIM 71,31 BB
30 DINHUB 71,14 BB
31 SATPOL PP 70,33 BB
32 BPSDMD 70,14 BB
33 DINAS ARPUS 70,05 BB
34 BIRO OTDA PEMERINTAHAN 69,11 B
35 BKD 68,76 B
36 DINKOMINFO 68,06 B
37 BIRO BANGDA 67,52 B
38 BIRO UMUM 66,45 B
39 BPBD 66,03 B
40 BIRO ISDA 65,09 B
41 SETWAN 64,44 B
42 BIRO HUKUM 63,95 B
43 BPKAD 61,89 B
44 BIRO KESRA 61,87 B
45 DINPERINDAG 61,45 B
46 BAKESBANGPOL 61,44 B
47 BIRO PEREKONOMIAN 60,48 B
Tidak hanya pada SKPD Provinsi Jawa Tengah namun pada
tingkat Kabupaten/Kota juga dilaksanakan kegiatan Evaluasi
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 40
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 pada 5 (lima) Kabupaten/Kota
dengan hasil yaitu 3 Kabupaten memperoleh B yaitu Kabupaten
Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pekalongan dan
2 Kabupaten memperoleh CC yaitu Kabupaten Temanggung
dan Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil Penyerahan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun
2018 Regional Wilayah III pada tanggal 21 Februari 2019 di
Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 3.14. Hasil Evaluasi SAKIP
Pemerintah Daeah se-Jateng Tahun 2018
No Provinsi/Kabupaten/Kota Nilai Predikat
1 Provinsi Jawa Tengah 80,18 A
2 Kabupaten Banyumas 70,95 BB
3 Kota Pekalongan 70,88 BB
4 Kabupaten Cilacap 70,61 BB
5 Kabupaten Wonogiri 70,43 BB
6 Kabupaten Kudus 68,19 B
7 Kota Semarang 67,92 B
8 Kota Surakarta 66,70 B
9 Kabupaten Boyolali 66,45 B
10 Kota Magelang 65,10 B
11 Kabupaten Banjarnegara 64,34 B
12 Kabupaten Pemalang 63,63 B
13 Kota Tegal 63,28 B
14 Kota Salatiga 63,03 B
15 Kabupaten Wonosobo 62,70 B
16 Kabupaten Batang 62,64 B
17 Kabupaten Karanganyar 62,38 B
18 Kabupaten Pati 61,94 B
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 41
No Provinsi/Kabupaten/Kota Nilai Predikat
19 Kabupaten Kendal 61,39 B
20 Kabupaten Jepara 61,30 B
21 Kabupaten Blora 61,22 B
22 Kabupaten Purworejo 61,08 B
23 Kabupaten Sragen 60,76 B
24 Kabupaten Brebes 60,73 B
25 Kabupaten Demak 60,60 B
26 Kabupaten Pekalongan 60,52 B
27 Kabupaten Klaten 60,33 B
28 Kabupaten Tegal 60,10 B
29 Kabupaten Magelang 59,05 CC
30 Kabupaten Temanggung 59,05 CC
31 Kabupaten Purbalingga 58,79 CC
32 Kabupaten Kebumen 58,73 CC
33 Kabupaten Rembang 58,64 CC
34 Kabupaten Semarang 57,84 CC
35 Kabupaten Grobogan 57,43 CC
36 Kabupaten Sukoharjo 57,01 CC
2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan
hasil 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota mendapat prestasi
Sangat Tinggi (ST), 9 (sembilan) Kabupaten/Kota mendapat prestasi
Tinggi (T), sebagai berikut :
Tabel 3.15. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2018
No Nama Kabupaten/Kota Skor Prestasi
1 Kabupaten Karanganyar 3,3256 ST
2 Kota Semarang 3,3213 ST
3 Kabupaten Pati 3,2695 ST
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 42
No Nama Kabupaten/Kota Skor Prestasi
4 Kabupaten Sragen 3,2530 ST
5 Kota Magelang 3,2036 ST
6 Kabupaten Semarang 3,2025 ST
7 Kabupaten Kudus 3,1883 ST
8 Kabupaten Demak 3,1687 ST
9 Kabupaten Purbalingga 3,1216 ST
10 Kabupaten Sukoharjo 3,1171 ST
11 Kabupaten Boyolali 3,1126 ST
12 Kota Surakarta 3,1096 ST
13 Kabupaten Magelang 3,1095 ST
14 Kabupaten Kendal 3,1075 ST
15 Kabupaten Banyumas 3,0929 ST
16 Kabupaten Klaten 3,0920 ST
17 Kota Salatiga 3,0868 ST
18 Kabupaten Pekalongan 3,0839 ST
19 Kabupaten Grobogan 3,0816 ST
20 Kota Tegal 3,0682 ST
21 Kabupaten Purworejo 3,0646 ST
22 Kabupaten Wonosobo 3,0613 ST
23 Kabupaten Jepara 3,0569 ST
24 Kabupaten Temanggung 3,0546 ST
25 Kota Pekalongan 3,0265 ST
26 Kabupaten Blora 3,0044 ST
27 Kabupaten Tegal 2,9824 T
28 Kabupaten Cilacap 2,9643 T
29 Kabupaten Kebumen 2,9624 T
30 Kabupaten Wonogiri 2,9596 T
31 Kabupaten Batang 2,9318 T
32 Kabupaten Pemalang 2,9201 T
33 Kabupaten Banjarnegara 2,9126 T
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 43
No Nama Kabupaten/Kota Skor Prestasi
34 Kabupaten Rembang 2,9110 T
35 Kabupaten Brebes 2,8755 T
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Selama Tahun 2018, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah
menerima sebanyak 158 aduan yang bersumber dari Lapor Gub
(Website & SMS), Limpahan Pusat (Setneg dan Itjen Kemendagri),
twitter maupun aduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa
Tengah.
Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat,
sebagai berikut:
a. Penyalahgunaan Wewenang : 26 aduan (16,46%)
b. Pelayanan Masyarakat : 10 aduan (6,33%)
c. Korupsi/Pungli : 43 aduan (27,22%)
d. Kepegawaian/Ketenagakerjaan : 10 aduan (6,33%)
e. Pertanahan/Perumahan : 6 aduan (3,80%)
f. Hukum/peradilan dan HAM : 2 aduan (1,27%)
g. Kewaspadaan Nasional : 0 aduan (0,00%)
h. Tatalaksana/regulasi : 1 aduan (0,63%)
i. Lingkungan hidup : 3 aduan (1,90%)
j. Umum : 57 aduan (36,08%)
3. Pengendalian Gratifikasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan
pengendalian gratifikasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan dalam perjalanannya telah memperoleh penghargaan
dari KPK-RI sebagai Pemerintah Daerah dengan Sistem
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 44
Pengendalian Gratifikasi Terbaik selama 2 Tahun berturut-turut
yaitu pada Tahun 2015 di Riau dan Tahun 2016 di Pekanbaru.
Selama 4 (empat) tahun terakhir, Tim Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan
gratifikasi sebagai berikut :
Tabel 3.16 Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi
Tahun Jumlah Laporan Nilai Laporan (Rp)
2015 40 13.960.000,-
2016 65 163.184.700,-
2017 19 8.365.000,-
2018 14 61.092.927,-
Total 138 246.602.627,-
4. LHKPN
Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2017 & 2018 meraih
penghargaan LHKPN sebagai Pemerintah Daerah dengan
pengelolaan terbaik, bahkan di Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah
sebagai satu-satunya Pemda yang eksekutif & legislatif secara
bersamaan meraih penghargaan dari KPK-RI sebagai lembaga
terbaik pengelola LHKPN.
Adapun pengelolaan LHKPN selama 4 (empat) tahun terakhir di
Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
Tabel 3.17 Rekapitulasi Penanganan LHKPN
Tahun Jumlah Wajib LHKPN Sudah Lapor Belum Lapor
2014 1.764 1.655 (93,82%) 109 (6,18%)
2015 1.777 1.763 (99,21%) 14 (0,79%)
2016 1.819 1.818 (99,95%) 1 (0,05%)
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 45
Tahun Jumlah Wajib LHKPN Sudah Lapor Belum Lapor
2017 1.637 1.629 (99,51%) 8 (0,49%)
2018 2.441 1.267 (51,90%) 1.174 (48,10%)
5. Evaluasi Reformasi Birokrasi
Merupakan salah satu alat untuk mengukur perkembangan
Reformasi Birokrasi disuatu daerah berdasarkan Peraturan Menteri
PAN dan RB-RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi. Adapun penilaiannya menggunakan
perbandingan Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan,
Penataan Perundang-Undangan, Penataan & Penguatan
Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen
SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik) dibandingan dengan Nilai Komponen
Hasil (Kapasitas & Auntabilitas Kinerja Organisasi, Pemerintah yang
bersih dan bebas KKN, dan Kualitas Pelayanan Publik).
Berdasarkan hasil review Tim Penilai Nasional atas pelaksanan
Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Provinsi
Jawa Tengah memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar
73,76 (Sangat Baik) kategori “BB” dan pada tahun 2017 mengalami
peningkatan menjadi 76,53 (Sangat Baik) kategori “BB”
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 46
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Inspektorat Prov. Jawa Tengah adalah SKPD yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal
maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana
prasarana secara efektif dan efisien.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data
tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Prov. Jawa Tengah
selama Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Tercapainya Laporan
Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian”
sebesar 120,45%% atau kategori Sangat Baik.
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD Prov. Jawa
Tengah” sebesar 100% atau kategori Sangat Baik.
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kinerja
SKPD Provinsi Jawa Tengah yang efisien dan efektif” sebesar
100,12% atau kategori Sangat Baik;
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
SDM aparat pengawasan” sebesar 63,64% atau kategori
Kurang;
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 47
5. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya
koordinasi dan sinergitas pengawasan dengan APIP dan
instansi terkait” sebesar 250% atau kategori Sangat Baik;
6. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya budaya
integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”
sebesar 100% atau kategori Sangat Baik;
7. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya
peningkatan kualitas kapabilitas APIP” sebesar 83,33% atau
kategori Cukup;
8. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar
Rp. 1.922.845.224,00 atau 7,53%.
B. Permasalahan/Kendala
Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam
pencapaian target kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun
2017 antara lain :
1. Adanya target kinerja yang berada di luar kewenangan langsung
Pemerintah Provinsi yaitu pada Pemerintah Daerah Kab/Kota,
sehingga tidak dapat secara langsung melakukan intervensi
terhadap peningkatan status WTP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten /Kota.
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja
yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai
target yang diwujudkan
3. Belum optimalnya hasil pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 48
4. Obrik baik Kab/Kota maupun SKPD Provinsi Jawa Tengah belum
seluruhnya memanfaatan fasilitas Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi Jawa Tengah;
5. Masih adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang tidak
sesuai dengan kompetensinya;
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi
fungsional pengawas
7. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang belum sepenuhnya menilai
3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
8. Belum diperoleh gambaran manfaat kegiatan pemeriksaan kinerja
dan layanan pemberian saran (advisory services) terhadap
peningkatan tata kelola, peningkatan 3E dan pengurangan resiko
organisasi auditan;
9. PKPT dan Peta Auditan belum memprioritaskan auditan yang
beresiko tinggi dan penangannannya belum tepat;
10. Implementasi telaah sejawat antar APIP minimal 3 tahun sekali
belum dilaksanakan;
11. Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
belum menyatakan secara tegas pihak jajaran manajemen
Pemerintah Provinsi yang mengawasi kinerja Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah;
C. Rekomendasi
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :
1. Perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar
program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai
target yang telah ditetapkan.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 49
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan
dan pengawasan agar terjadi progres peningkatan pencapian
WTP di masa mendatang
3. Menambah intensitas pelaksanaan pemutakhiran data Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
4. Melaksanakan sosialisasi dan atau fasilitasi penggunaan
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-WAS) Provinsi
Jawa Tengah guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
5. Melakukan kaderisasi agar penempatan SDM sesuai
kompetensi;
6. Menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi
fungsional pengawas;
7. Melakukan pemeriksaan berbasis resiko.
8. Melaksanakan langkah perbaikan sesuai rencana tindak yang
diperlukan dalam rangka percepatan pemenuhan kapabilitas
APIP Level 3;
9. Menetapkan kapabilitas APIP sebagai Level 3 sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Inspektorat Tahun 2018 disusun, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
Semarang, 27 Februari 2019
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 50
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 51
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 52
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 53
Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018
No Jenis Belanja
Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6 7 8
A BOP Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala
10.001.090.000,00 9.255.211.400,00 745.878.600,00 7,46%
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV
800.594.000,00 726.965.100,00 73.628.900,00 9,20%
Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1.368.022.000,00 1.212.546.606,00 155.475.394,00 11,36%
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.251.508.000,00 1.090.418.100,00 161.089.900,00 12,87%
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
1.280.251.000,00 1.087.135.747,00 193.115.253,00 15,08%
Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
798.836.000,00 753.778.923,00 45.057.077,00 5,64%
Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
571.655.000,00 492.518.271,00 79.136.729,00 13,84%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 54
No Jenis Belanja
Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeriksa Dan Aparat Pengawasan
Jumlah A dan rata-rata % A 16.071.956.000,00 14.618.574.147,00 1.453.381.853,00 9,04%
B BAU Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
31.800.000,00 27.166.000,00 4.634.000,00 14,57%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
882.400.000,00 721.855.337,00 160.544.663,00 18,19%
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000,00 118.730.448,00 21.269.552,00 15,19%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
200.000.000,00 199.220.000,00 780.000,00 0,39%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
363.133.000,00 362.455.150,00 677.850,00 0,19%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
320.319.000,00 319.378.500,00 940500 0,29%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00 19.787.000,00 213.000,00 1,07%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 55
No Jenis Belanja
Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22.140.000,00 19.849.200,00 2.290.800,00 10,35%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
538.000.000,00 444.921.850,00 93.078.150,00 17,30%
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
2.285.460.000,00 2.240.352.413,00 45.107.587,00 1,97%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
617.178.000,00 576.022.934,00 41.155.066,00 6,67%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.242.544.000,00 1.236.510.345,00 6.033.655,00 0,49%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
637.095.000,00 596.355.885,00 40.739.115,00 6,39%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
86.973.000,00 84.354.500,00 2.618.500,00 3,01%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
60.680.000,00 60.680.000,00 0,00 0,00%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 56
No Jenis Belanja
Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
377.328.000,00 372.317.600,00 5.010.400,00 1,33%
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
16.750.000,00 16.725.000,00 25.000,00 0,15%
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
200.000.000,00 197.395.000,00 2.605.000,00 1,30%
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
969.500.000,00 937.369.500,00 32.130.500,00 3,31%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
149.464.000,00 144.485.000,00 4.979.000,00 3,33%
Peningkatan kapasitas sumber daya apatur pemerintah daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000,00 295.368.967,00 4.631.033,00 1,54%
Jumlah B dan rata-rata % B 9.468.264.000,00 8.998.800.629,00 469.463.371,00 4,96%
Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B) 25.540.220.000,00 23.617.374.776,00 1.922.845.224,00 7,53%
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 57