Inpres 7 Thn 2015_aksi Ppk 2015
-
Upload
jirjijaidan -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
description
Transcript of Inpres 7 Thn 2015_aksi Ppk 2015
FlRESIDEN REFlUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR middot7 TAHUN 2015
TENTANG
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015 dengan
ini menginstruksikan
Kep~~a 1 Para Menteri Kabinet Kerja
2 Sekretaris Kabinet
3 Jaksa Agung
4 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5 Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6 Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara
7 Para Gubernur
8 Para BupatiWalikota
Untuk
PERTAMA Melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini
KEDUA Semua Kementerianmiddot Lembaga Pemerintah Non
Kementerian wajib berkoordinasi dengan Menteri
Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
KETIGA Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenKota
wajib berkoordinasi dengan Menterl Dalam Negeri serta
didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional KEEMPAT
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Aksi PPK KementerianLembaga secara berkala
2 Melakukan analisis koordinasi dan fasilitasi untuk
mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK
didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
3 Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara
berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat
Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan
evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar
yang ditetapkan mela1ui Instruksi Presiden ini
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukUng oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Semua KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi
Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguhshy
sungguh dan penuh tanggung jawab
~ Instruksi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKOWIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyamiddot
SEKRETARIAT KABINET RI
i
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 6 MEl 2015
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
I PENCEGAHAN
l
Reformasi Layanan Perizinan di KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
Pengembangan Three Lines ofDefense Kementerian Keuangan 1 Kementerian Fraud Control System Pada Layanan Koordinator Bidang Strategis di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perekonomian
2 Kementerian Perdagangan
3 Kementerian Perindustrian
4 Kementerian Pertanian
5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor
J
Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 3 Kementerian Kelautan dan
Perikanan 4 Kementerian ESDM
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2 shy
UKURAN KEBERBASILAN KRITERIA KEBERBASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT 5431 2
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7 Kementerian ESDM 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Terlaksananya penerbitan1 Badan KoordinasiPerbaikan tata kelola penerbitan perizinan Kementerian Kelautan2 dan Surnt Izin Kapal Penangkapanperizinan usaha perikananPenanaman Modaldan Perikananusaha perikanan tangkap Ikan (SIPI) diterbitkan tangkap2 Kementerian mempertimbangkanPerhubungan
- data potensi stock ikan3 Kementerian - spesies yang boleh ditangkapKeuangan
jenis dan ukuran - waktu penangkapan - ukuran kapalGT - jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan (APIABPI)
- wilayah penangkapan 2 SIUP Surat lrin Kapal
PengangkutPengumpullkan (SIKPI SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisiIinya
3 SIUP SIKPISIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
1 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Aksi PPK KementerianLembaga secara berkala
2 Melakukan analisis koordinasi dan fasilitasi untuk
mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK
didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
3 Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara
berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat
Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan
Pembangunan NasionalKepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan
evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar
yang ditetapkan mela1ui Instruksi Presiden ini
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukUng oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Semua KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi
Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguhshy
sungguh dan penuh tanggung jawab
~ Instruksi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKOWIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyamiddot
SEKRETARIAT KABINET RI
i
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 6 MEl 2015
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
I PENCEGAHAN
l
Reformasi Layanan Perizinan di KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
Pengembangan Three Lines ofDefense Kementerian Keuangan 1 Kementerian Fraud Control System Pada Layanan Koordinator Bidang Strategis di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perekonomian
2 Kementerian Perdagangan
3 Kementerian Perindustrian
4 Kementerian Pertanian
5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor
J
Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 3 Kementerian Kelautan dan
Perikanan 4 Kementerian ESDM
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2 shy
UKURAN KEBERBASILAN KRITERIA KEBERBASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT 5431 2
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7 Kementerian ESDM 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Terlaksananya penerbitan1 Badan KoordinasiPerbaikan tata kelola penerbitan perizinan Kementerian Kelautan2 dan Surnt Izin Kapal Penangkapanperizinan usaha perikananPenanaman Modaldan Perikananusaha perikanan tangkap Ikan (SIPI) diterbitkan tangkap2 Kementerian mempertimbangkanPerhubungan
- data potensi stock ikan3 Kementerian - spesies yang boleh ditangkapKeuangan
jenis dan ukuran - waktu penangkapan - ukuran kapalGT - jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan (APIABPI)
- wilayah penangkapan 2 SIUP Surat lrin Kapal
PengangkutPengumpullkan (SIKPI SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisiIinya
3 SIUP SIKPISIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
JOKOWIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyamiddot
SEKRETARIAT KABINET RI
i
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 6 MEl 2015
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
I PENCEGAHAN
l
Reformasi Layanan Perizinan di KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
Pengembangan Three Lines ofDefense Kementerian Keuangan 1 Kementerian Fraud Control System Pada Layanan Koordinator Bidang Strategis di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perekonomian
2 Kementerian Perdagangan
3 Kementerian Perindustrian
4 Kementerian Pertanian
5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor
J
Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 3 Kementerian Kelautan dan
Perikanan 4 Kementerian ESDM
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2 shy
UKURAN KEBERBASILAN KRITERIA KEBERBASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT 5431 2
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7 Kementerian ESDM 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Terlaksananya penerbitan1 Badan KoordinasiPerbaikan tata kelola penerbitan perizinan Kementerian Kelautan2 dan Surnt Izin Kapal Penangkapanperizinan usaha perikananPenanaman Modaldan Perikananusaha perikanan tangkap Ikan (SIPI) diterbitkan tangkap2 Kementerian mempertimbangkanPerhubungan
- data potensi stock ikan3 Kementerian - spesies yang boleh ditangkapKeuangan
jenis dan ukuran - waktu penangkapan - ukuran kapalGT - jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan (APIABPI)
- wilayah penangkapan 2 SIUP Surat lrin Kapal
PengangkutPengumpullkan (SIKPI SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisiIinya
3 SIUP SIKPISIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
i
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
IAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TANGGAL 6 MEl 2015
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
I PENCEGAHAN
l
Reformasi Layanan Perizinan di KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah
Pengembangan Three Lines ofDefense Kementerian Keuangan 1 Kementerian Fraud Control System Pada Layanan Koordinator Bidang Strategis di Bidang Kepabeanan dan Cukai Perekonomian
2 Kementerian Perdagangan
3 Kementerian Perindustrian
4 Kementerian Pertanian
5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor
J
Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan 1 Kementerian Pertanian 2 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 3 Kementerian Kelautan dan
Perikanan 4 Kementerian ESDM
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2 shy
UKURAN KEBERBASILAN KRITERIA KEBERBASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT 5431 2
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7 Kementerian ESDM 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Terlaksananya penerbitan1 Badan KoordinasiPerbaikan tata kelola penerbitan perizinan Kementerian Kelautan2 dan Surnt Izin Kapal Penangkapanperizinan usaha perikananPenanaman Modaldan Perikananusaha perikanan tangkap Ikan (SIPI) diterbitkan tangkap2 Kementerian mempertimbangkanPerhubungan
- data potensi stock ikan3 Kementerian - spesies yang boleh ditangkapKeuangan
jenis dan ukuran - waktu penangkapan - ukuran kapalGT - jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan (APIABPI)
- wilayah penangkapan 2 SIUP Surat lrin Kapal
PengangkutPengumpullkan (SIKPI SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisiIinya
3 SIUP SIKPISIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
2 shy
UKURAN KEBERBASILAN KRITERIA KEBERBASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT 5431 2
6 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7 Kementerian ESDM 1 Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP)Terlaksananya penerbitan1 Badan KoordinasiPerbaikan tata kelola penerbitan perizinan Kementerian Kelautan2 dan Surnt Izin Kapal Penangkapanperizinan usaha perikananPenanaman Modaldan Perikananusaha perikanan tangkap Ikan (SIPI) diterbitkan tangkap2 Kementerian mempertimbangkanPerhubungan
- data potensi stock ikan3 Kementerian - spesies yang boleh ditangkapKeuangan
jenis dan ukuran - waktu penangkapan - ukuran kapalGT - jenis dan ukuran alat
penangkapan ikan danatau alat bantu penangkapan ikan (APIABPI)
- wilayah penangkapan 2 SIUP Surat lrin Kapal
PengangkutPengumpullkan (SIKPI SIPI) diberikan hanya bagi perusahaan perikanan yang jelas pemiliknya dan domisiIinya
3 SIUP SIKPISIPI diberikan hanya bagi kapal perikanan yang berstatus sesuai ketentuan
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
--
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
3 shy
No
3
AKSI
1 Penerapan sistem perizinan online berbasis Teknologi Informasi (TIl untuk usaha angkutan penumpang maupun barang dengan fokus pada moda transportasi penyeberangan dan laut
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Perhubungan
INSTANSI TERKAIT
3
1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
KRlTERIA KEBERHASILAN
4
Meningkatnya transparansi dan proses penerbitan perizinan usaha angkutan penyeberangan dan laut
UKURAN KEBERHASILAN
5
Tersedianya sistem perizinan online dengan fasilitas tracking proses perizinan oleh pemohon
4 Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSPI di pemerintah daerah
Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Kabupaten
Tersedia informasi tentang pelaksanaan PTSP di
Laporan tentang manfaat dan dampak pelaksanaan PTSP di pemerintah
Kota daerah yang memuat pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang telah
membentuk PTSP 2 Jumlah daerah yang telah
melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin kepada lembaga PTSP
3 Jumlah daerah yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) layanan perizinan terpadu serta kualitas pelaksanaan SOP layanan perizinan
4 JUmlah daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yan-K telah ditanganiJ
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 shy
UKURAN KEBERHASILAN
KRlTERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB iNo I5431 2
5 Manfaat pelaksanaan PTSP bagi pemerintah daerah tercakup didalamnya manfaat bagi upaya minimalisasi praktek-praktek suap maupun manfaat bagi perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah
6 Kendala pelaksanaan PTSP di daerah
5 Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada Iembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (Gubemur Bupati Walikota)
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP
1 Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
2 Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
6 Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) online di 5 (lima) Kantor Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbentuknya ULP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor Imigrasi Kelas I
Terlaksananya penerbitan paspor secara cepat pada ULP di Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Medan Kantor lmigrasi Kelas I Tangerang Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Kantor lmigrasi Kelas I Makassar dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5 shy
AKSI No
t
7 Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KRITERIA KEBERHASILAN INSTANSITERKAIT
4
Makassar dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin
3
Tersedianya fasilitas Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor
UKURAN KEBERHASILAN
5
Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin yang mendekatkan layanan masyarakat
Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 (lima puluh tiga) Kantor Imigrasi
Imigrasi
Pengendalian dan Pengawasan Proses Pelayanan PubUk Penguatan SPIP Penerapan Maklumat Pelayanan Serta Publikasi Pelaku Penyalahgunaan Jabatan
8 Transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya ataupun aktivitas penyalahgunaan prosedur ekspor-impor
Kementerian l Kementerian Terlaksananya amanat pasal 1 Disahkannya Peraturan Menteri
Perdagangan Hukum dan HAM 46 ayat (2) UU Nomor 7 Perdagangan tentang Tata Cara
2 Kementerian Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif
Keuangan Perdagangan untuk 2 Terpublikasinya para pelaku usaha penerapan sanksi di bidang ekspor-impor yang administratif berupa mendapatkan sanksi karena tidak
pencabutan izin melaksanakan kewajibannya persetujuan pengakuan secara administratif danatau penetapan di bidang perdagangan bagi pelaku usaha impor komoditas strategis
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
6 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No
541 2 3 I 1 Terbangunnya mekanisme IMeningkatnya efektifitas Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing Lembaga Perlindungan9 Kepolisian Negara
koordinasi antarapelaksanaan WBS disystem (WBS) dan jaminan perlindungan Republik Indonesia Saksi dan Korban KementerianLembaga dengan IKeroenterianLembagaterhadap whistle blowerPelapor yang Kejaksaan Republik Komisi Peroberantasan
terintegrasi di KementerianLembaga Indonesia Kementerian Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Agraria dan Tata Lembaga Perlindungan Saksi dan RuangBadan Korban dan instansi terkait Pertanahan Nasional 2 Termanfaatkannya WBS online Kementerian Energi secara online dan Surober Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
t
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUI3LIK INDONESIA
7 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 4 5
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian PekeIjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Kementerian Perhubungan
3
I
1Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemerlksa Keuangan
-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
8 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54
Adanya hasil evaluasi pelaksanaan I 2 3
Meningkatnya koordinasi WBS di KementerianLembaga
Peningkatan efektivitas pelaksanaan10 Lembaga Perlindungan Kepolisian Negara antara Lembaga
Kejaksaan Republik Whistle Blowing System (WBS) Saksi dan Korban RepublikIndonesm
Perlindungan Saksi dan Indonesia Kementerian Korban dengan Agraria dan Tata KementerianLembaga RuangBadan dalam pelaksanaan WBS Pertanahan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Desa Pembangunan Daerah
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
9 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
II Pelaksanaan upaya pengendalian Kementerian Kesehatan Kementerian 1 Berfungsinya Unit Pengelola Meningkatnya efektivitas gratifikasi di Kementerian Kesehatan Gratiftkasi (UPG) pada satuan Aparatur Negara dan Pendayagunaan pengendalian gratifIkasi
kerja Badan Layanan Umum (BLU) Reformasi Birokrasi Rumah Sakit Komisi Pernberantasan 2 Terbentuknya komitrnen antara Korupsi Satuan Kerja dengan Mitra Ketja
tentang pengendalian gratifikasi
12 Optimalisasi upaya pengendalian Sekretariat Jenderal Kementerian 1 Peraturan Sekretariat JenderalMeningkatnya efektivitasgratifikasi Mahkamah Konstitusi Pendayagunaan tentang Pedoman Pelaksanaan Aparatur Negara dan
pengendalian gratifikasi UPG
Reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya komitrnen pada unit dan Komisi kerja dan mitra kerja KL tentang Pemberantasan pengendalian gratifIkasi Korupsi 3 Laporan pelaksanaan UPG
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
lO-
No AKSI PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAlT KRITERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASILAN
1 3 4 5
13 Optimalisasi peIayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dan pengemudi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian DaJam Negeri Kementerian Keuangan
Terwujudnya pelayanan ~dentkendaraan bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi
1 Terintegrasinya dan terkoneksinya database kendaraan bermotor dan pengemudi di seluruh Indonesia dalam satu sistem jaringan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi dengan data Administrasi Kependudukan
2 Adanya laporan hasil evaluasi sistem layanan pada regident kendaraan bermotor dan pengemudi
14 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang penanganan benturan kepentingan
15 Penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolcrasi
Meningkatnya transparansi daJam pengambilan keputusan
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penanganan benturan kepentingan
I
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
11shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
PenguatanPeIaksanaan Kode Etik dan Kode PeriIaku Aparatur Penyelenggara Pemerintah danI atau Pelayanan Publik dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
16 Pelaksanaan Kewajiban pelaporan harta Kepolisian Negara Komisi Pemberantasan Pimpinan Kepolisian Negara 1 100 pejabat Kepolisian Negarakekayaan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Korupsi Republik Indonesia yang wajibRepublik IndonesiaRepublik Indonesia sesuai UU Nomor 28 melaporkan kekayaannya menurutmemastikan kewajibanTabun 1999 (Keputusan Kepala Kepolisian ketentuan menyampaikan LHKPNpelaporan Laporan HartaNegara RI Nomor Kep408VII2011 dan Kekayaan Penyelenggara kepada Komisi PemberantasanSurat Telegram Kapolri Nomor ST KorupsiNegara (LHKPN) oleh1540VII2011) 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat
Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara
yang tidak melaporkan LHKPN terlaksana optimal sesuai ketentuan
17 Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta Kejaksaan Republik Komisi Pemberantasan 1 100 pejabat Kejaksaan RepublikKejaksaan Republikkekayaan Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia Korupsi Indonesia yang wajib melaporkanIndonesia memastikanIndonesia sesuai UU Nomor Tabun 1999 kekayaannya menurut ketentuan
Laporan Harta Kekayaan kewajiban pelaporan
menyampaikan LHKPN kepada Penye1enggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN) oleh Jaksapejabat 2 Pengenaan sanksi bagi pejabat terkait yang tidak melaporkan LHKPN
sesuai ketentuan
Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara danPerbaikan Administrasi Kependudukan
18 Pelaksanaan koneksitas data Kementerian Dalam Kepolisian Republik -Kepolisian Negara Republik Tedaksananya koneksitas data kependudukan dengan data Registrasi dan Negeri Indonesia kependudukan dengan data RegidentIndonesia dapat mengaksesIdetifIkasi (Regident) kendaraan bermotor kendaraan bermotor dan pengemudidan memanfaatkandanpoundenEemudi database kependudukan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
12 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
1 2 543 sebagai dasar penerbitan dokumen informasi pelayanan publik
19 Pembentukan dan perungkatan kapasitas 200 (dua ratus) orang pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
Kementerian Agraria Jumlah pegawai yangKementerian Kementerian Agraria dan Tata
handal dalam rangka mendukung agenda memperoleh sertiflkat PPNS dan Tata Ruang Pendayagunaan
Badan Pertanahan RuangBadan Pertanahan Nasional menjalankan Reformasi Birokrasi
Penataan RuangAparatur Negara dan tersertiflkasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah
Nasional Reformasi Birokrasi
Penguatan Mekanisme Kelembagaan Dalarn Perekrutan Penempatan Mutasi dan Promosi Khususnya Bagi Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Hasil Assesment Terhadap Rekam-Jejak Kompetensi dan Integritas Sesuai Kebutuhan Lembaga Penegak Hukum
20 Pengisian jabatan pimpinan tinggi Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia secara
Kejaksaan Republik Adanya ketetapan kebijakanKementerian Republik Indonesia tentang Pengisian
transparan dan akuntabel Indonesia tentang pengisian jabatanPendayagunaan
Jabatan Pimpinan Tinggi secara Reformasi Birokrasi
pimpinan tinggi secaraAparatur Negara dan transparan dan akuntabeltransparan dan akuntabel
- - - shy-
L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 shy
No
21
22
AKSI
1 Penerapan kewajiban mutasi bagi staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menempatj satu posisi lebih dari 3 (tiga) tahun
Pelaksanaanmiddot transparansi daIam proses rekruitmen Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENANGGUNG JAWAB
2
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekretariat JenderaI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
INSTANSITERKAIT
3
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang mutasi periodik PNS di KementerianfLembaga
Meningkatnya integritas dan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 13 Tabun 2014 tentang Mutasi Periodik
Terlaksananya rekruitmen Penyidik Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan dan akuntabel
23 Transparansi proses pengangkatall pejabat yang menempati jabatan strategis di Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pem~rantasan Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan
Pengangkatan pejabat setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat transparan dan akuntabel
1 Pemantauan Pelaksanaan Peraturan tentang Standard Operating Procedure (SOP) mutasi pejabat yang akan menduduki jabatan strategis dilakukan secara ketat dan akuntabel melalui pentabapan antara lain - Verifikasi terhadap Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi PemberantasanKorupsidan Pusat Pelaporan dan AnaIislS TransaksiKeuanJ[an
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
14 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54
- Verifikasi terhadap lcinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- Evaluasi lcinerja keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan sebelumnya
1 2 3
2 Digunakannya hasil veriflkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat di pos strategis
1 Pemantauan pelaksanaanPengangkatan pejabat peraturankebijakan internal
Komisi Pemberantasan24 Transparansi proses pengangkatan Kejaksaan Republik setingkat eselon I dan eselon
mengenai sistern dan prosedur Indonesia Korupsi Pusatpejabat yang menernpati jabatan strategis
II dilakukan secara ketat pengangkatan pejabat struktural
Pelaporan dan Analisisdi Kejaksaan Republik Indonesia transparan dan akuntabel
eselon I dan II secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasil kelulusan dalam assesment kompetensi yang antara lain rnengatur proses sebagai berikut - permohonan informasi
kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan dari Kornisi Pernberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TransaksiKeuangan
~ -
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN
REPU8L1K INDONESIA
15 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 I~middot
2 3 4 5
- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)
- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebdumnya (bagi jaksa)
2 Digunakannya hasil verifIkasi di atas dalam pengusulan pengangkatan pejabat struktural eselon I dan eselon II di dalam proses pengangkatannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan hasH kelulusan dalam assessment kompetensi dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut - Telah menyerahkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
- Verifikasi terhadap kineIja dan integritas calon berdasarkan hasil pengawasan internal
- Evaluasi kineIja dalam L
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
16 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 3 4 5
penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya (bagi jaksa)
Keterbukaan Prosedur Pengoperasian Standar Penanganan Perkara (Tetmasuk Pengaduan Masyarakat) dan Pemrosesan Pihak ygMenyalahgunakan Wewenang
Ishy25 Penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Agraria ~Tertanganinya pengaduanKementerian 1 Tersedianya portallayanan publik
terkait pertanahan dan Tata Ruang Lingkungan Hidup dan masyarakat terkait masalah untuk menyampaikan pengaduan Badan Pertanahan Kehutanan Kementeria masyarakat terkait masalah tanah Nasional
tanah oleh pihak Dalam Negeri di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi Kementerian Pertanian
Kementerian Agraria dan secara online
Kementerian ESDM Tata RuangBadan
2 Penyampaian penjelasan dari Kementerian Pekerjaan
Pertanahan Nasional pihak Kementerian Agraria dan
Umum dan Perumahan Tata RuangBadan Pertanahan Rakyat Ombudsman Nasional kepada masyarakat yang Republik Indonesia menyampaikan pengaduan melalui Komisi Pemberantasan portallayanan publik Korupsi
Pemantapan Administrasi Keuangan Negara Termasuk Penghapusan Dana Off-Budget dan Mempublikasikan Penerimaan HibahBantuanDonor di Badan Publik dan Partai Politik
Lshy
~
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
17 shyro-
AKS PENANGGUNGJAWAB INSTANSITERKAlT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
26 Peningkatan implementasi sistem Pusat Pelaporan dan Kepolisian Negara Memperkuat koordinasi Semua pertukazan informasi LHA pertukaran informasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Republik Indonesia antara penegak hukum antara PPATK dengan instansi terkaitAnalisis Keuangan Kejaksaan Republik dilakukan melalui Secure Online
Indonesia Komisi dengan dukungan Teknologi
Communication (SOC) Pemberantasan Korupsi Kementerian KeuanganBadan Narkotika Nasional
Informasi
27 Optimalisasi dan akuntabilitas tindak Pusat PeIaporan dan Kemenko Bidang Terpublikasinyajumlah LHA PusatProses penanganan LHA lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Analisis Transaksi Polhukam Kepolisian Pelaporan dan Analisis TransaksiPusat Pelaporan dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Keuangan yang diterima danRepublik Indonesia Analisis TransaksiKeuangan diselesaikan oleh Kepolisian
Indonesia Komisi Kejaksaan Republik Keuangan dilaksanakan
Kejaksaan dan KPK di website PPATK Pemberantasan
secara akuntabel dan dan Kemenko Bidang Polhukam
Korupsi optimal
secara periodik
28 Implementasi Pembayaran Penerimaan Kementerian Hukum Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas Terlaksananya Pembayaran PNBP Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Electronic Data Capture Keimigrasian melalui Electronic Data melalui Electronic Data Capture (EDC) Capture (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi (EDC) di seluruh Kantor
Imigrasi29 Interkoneksi antara PPATK dengan Pusat Pelaporan dan Kementerian Adanya interkoneksi antara PusatSumberdata
KementerianjLembaga Terkait Analisis Transaksi Keuangan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KementerianjLembaga Kementerian Dalam dapat diakses oleh PPATK Keuangan dengan Kementerian Negeri Kepolisian berbasis teknologi informasi Keuangan Kementerian Dalam N egeri Negara Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruattg[
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
18 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
Agraria dan Tata Badan PeItanahan Nasional Komisi RuangBadan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pertanahan Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Otoritas Jasa Keuangan Korupsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Otoritas Jasa Keuangan
30 Publikasi secara reguler jumlah Kejaksaan Republik Kementerian Meningkatnya akuntabilitasmiddot Terpublikasikannya data perolehanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia Keuangan Badan pengelolaan PNBP PNBP Kejaksaan yang terdiri dari dari penanganan perkara oleh Kejaksaan Pemeriksa Keuangan a Jumlah potensi tagihan PNBP Republik Indonesia (pengembalian yang diperoleh berdasarkan kekayaan negara denda dan barang putusan pengadilanrampasan) b Jumlah PNBP yang sudah
dieksekusi dan disetorkan ke Kas Negara di dalam website K~aksaan Republik Indonesia
31 Transparansi proses pengusulan kriteria Kementerian PekeIjaan Kementerian Terlaksananya transparansi Terpublikasinya data usulan dan penerima program sampai dengan Umum dan Perumahan Keuangan proses pengusulan kriteria penerima bantuan DAK bidangpenyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rakyat Kementerian penerima program sampai pekeIjaan umum dan perumahanbidang pekeIjaan umum dan perumahan Perencanaan rakyat pada website Kementeriandengan penyaluran DAK rakyat Pembangunan PekeIjaan Umum dan Perumahan
NasionalBadan bidang pekeIjaan umum
Rakyat Perencanaan Pembangunan NasionaI Kementerian Dalam N~eri
dan perumahan rakyat
L
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
19 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 1 2 3
Kementerian Pertanian kementerian Perhubungan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan E-Govemment dan Keterbukaan Informasi Publik
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
Pemerintah ProvinsiKabupaten Kota (GubernurBupati Walikota)
Satuan KeIja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan Kementerian Dalam Negeri
Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel
Terpublikasinya melalui website masing-masing Pemerintah Daerah yaitu 1 Ringkasan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD)
2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran -Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD)
5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6 Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
20 shy
OKURAN KEBERHASILANKRlTERIA KEBERHASILAN INSTANSI TERKAIT No
AKSI PENANGGUNGJAWAB 543
dan Belanja Daerah (APBD) 21
7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
8 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)
9 LaPoran Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD
10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Penge10la Keuangan Daerah LRA-PPKD
11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)
Terpublikasikannya melalui websiteTersedianya aksesSatuan Kerja Perangkat33 PemerintahPublikasidokurnenRencana masing-masing Pemerintahmasyarakat terhadapDaerah (SKPD) terkaitPernbangunan Daerah dan Rencana Kerja ProvinsiKabupaten ProvinsiKabupatenKota yaitu dokumen rencanadan KementerianSatuan Perangkat Daerah Kota(GubernurBupati l Rencana pembangunan daerahpembangunan daerahDalam NegeriWalikota) (RPJPD RPJMD dan RKPD) serta(Rencana PembangunanKementerian Keuangan 2 Dokumen Rencana Satuan KerjaJangka Panjang Daerah
Perangkat Daerah (Renstra SKPD(RPJPD) Rencana dan Renja SKPD)Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
21 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 541 2 3
Daerah (RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD)
Terbentuknya Pejabat Pengelola Terlaksananya kewajiban34 Pembentukan dan penguatan tugas pokok Kementerian DalamPemerintah Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Provinsidan fungsi Pejabat Pengelola Infonnasi Negeri Komisi ProvinsiKabupaten dan diterbitkan Standard OperatingKabupatenKota terkaitdan Dokumentasi (PPID) utarna dan lrifonnasi PusatKota Procedur (SOP) Iayanan informasipembentukan infrastrukturpembantu (GubemurBupati publikasi serta dipublikasi daftarpelaksanaan dan publikasiWalikota) informasi di website Pemerintahinformasi dasar sebagai-Provinsi Kabupaten Kotamana diamanatkan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuk~an Informasi PubHk dan peraturan pelaksananya
Tersedianya Laporan Hasil EvaluasiTeridentiflkasinya capaian35 Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 14 Kementerian Semua Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahundan kendala implementasiKementerianLembagaTahun 2008 tentang Keterbukaan Komunikasi dan 2008 tentang Keterbukaan InformasiUU Nomor 14 Tahun 2008 Publik
Partai Politik danInformasi Publik Informatika tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Daerah
Pencegahan Terhadap Praktek Korupsi dari Implementasi UU Desa Tersedianya aparatur pemerintah desaAparatur pemerintahan desa36 Kementerian DesaPeningkatan kapasitas aparatur Kementerian Dalam yang kompeten dalam penyusunanmemiliki keterampilanPembangunan Daerahpemerintah desa terutama dalam hal Negeri APBDes di 150 Desa (masing-masingdalam menvusun dokumenTertinggal danpenvusunan Anggaran Pendaoatan dan r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
22 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
54 50 (lima puluh desa di wilayah barat
1 2 3 APBDes maupun dokumen
tengah dan timur IndonesiaBeIanja Desa (APBDes dan penyusunan Transmigrasi
Iaporan Perencanaan
laporan pertangggungjawaban APBDes Kementerian pertanggungjawaban
Pembangunan APBDes Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya model perencanaanPara pihak terkait (aparatur penganggaran APBDes secara
37 Kementerian Desa KementerianPenerapan model perencanaanshypemerintah desa Badan
partisipatif di 150 (seratus lima puluh)Pembangunan Daerah Perencanaanpenganggaran desa secara partisipatif dan
Perwakilan Desa (BPD) Desa (masing-masing 50 (lima puluh)
Tertinggal dan Pembangunanterpadu yang mengintegrasikan seluruh organisasi masyarakat
desa di wilayah barat tengah danTransmigrasi Nasional Badantahapan mulai dati perencanaan
I tingkat desa) terlibat dalam
timur Indonesia) Perencanaanprogramkegiatan pembahasan dan
proses penyusunan (pengadaan barang dan jasa) serta
Pembangunanpenetapan anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan danNasional Kementerian belanja desa (APBDes)
anggaran Dalam Negeripertanggungjawaban pelaksanaan Kementerian Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ~
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
23 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 3 54
38 Optimalisasi peran Badan Kementerian Dalam Kementerian Desa Laporan pengawasan atasAnggota BPD memiliki Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Negeri Pembangunan Daerah kemampuan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatanpelaksanaan pengawasan Tertinggal dan dan Belanja Desa (APBDesj secaramelakukan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa Transmigrasi partisipatif di 150 Desa(masing-
Kementerian terhadap penyelenggaraan
masing 50 desa di wilayah barat Pendayagunaan
pemerintahan desa tengah dan timur Indonesia)
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 39 Updating kepesertaan penerima bantuan Kementerian Sosial Kementerian Terpublikasinya data penerimaDiperbaharuinya data
iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Badan jaminan kesehatan seluruh provmsi Penyelenggara Jaminan
kepesedaan penerima dan kabupatenkota di Kementerian
Sosial Kesehatan (BPJS bantuan iuran Jaminan
Sosial dan Pemerintah Daerah Kesehatan)
Kesehatan Nasional di seluruh provmsi dan
Kementerian Dalam kabupatenkota Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah40 Transparansi pelaksanaan layanan Kementerian Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tersedianya aturan yang memuatMasyarakat dapat
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kementerian rumah sakit mitra BPJSmengakses informasiRumah Sakit yang beketjasama dengan Koordinator Bidang Kesehatan wajib tentang layanan JKN diBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Pembangunan Manusia a mempublikasikan komponenseluruh rumah sakit yangKesehatan (BPJS Kesehatan) dan Kebudayaan layanan yang ditanggung oleh
Kementerian Dalam beketjasama dengan BPJS
BPJS Negeri
Kesehatan b mempublikasikan ketersediaan
ruang rawat map bagi pesertaL
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
24 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN AKSI INSTANSI TERKAIT PENANGGUNG JAWAB No 541 32
BPJS c Mekanisme pengaduan
masyarakat 2 Sanksi bagi Rumah Sakit Mitra
BPJS yang melakukan pelaneearan
Adanya laporan monitoring evaluasiMeningkatnya kepatuhan41 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawas Kementerian dan rekomendasi terhadapdan kualitas pelayanan JKNterhadap Penyelenggaraan Jaminan KesehatanKeuangan dan penyelenggaraan JKN Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Dalaro Negeri Kementerian Sosial Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah Dewan Jaminan So sial Nasional (DJSN) BPJS Kesehatan
Pembangunan
Mendukung Upaya Perwujudan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Pangan Nasional Terpublikasinya informasi hasilTerlaksananya berbagai42 KementerianPengawasan secara ketat terhadap Kementerian Pertanian pemantauan berkala terhadapprogram subsidi secaraLingkungan Hidup danberbagai program subsidi di bidang pelaksanaan berbagai program subsiditepat tanpa penyimpanganKehutananpertanian yang mendukung swasembada pangan
Kementerian Kelautan di website Kementerian Pertaniandan Perikanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian shy
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
25 shy
UKURAN KEBERHASILAN No
KRlTERIA KEBERHASlLAN AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
541 2 3
Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
Mendorong Tata Kelola Hutan Mineral dan Batu Bara dengan Meminimalkan Potensi Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Pertambangan dan Minerba
Tersedianya data peta minerba yang Map Indonesia (MOMI)
Minerba One Map Indonesia43 Percepatan pembentukan Minerba One Kementerian Energi Badan Informasi akurat
Mineral digunakan sebagai acuandan Sumber Daya Geospasial dalam tata kelola minerba
Terpublikasinya laporan hasil evaluasiAdanya laporan tentang kinerja pelaksanaan Perpres Nomor 26
Badan Pengawasan44 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Peraturan Kementerian manfaat dan dampak
tentang Transparansi Pendapatan Koordinator Bidang Keuangan danPresiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010
Tahun 2010 melalui website Kemenko NegaraDaerah yang diperoleh dari
pelaksanaan Perpres NomorPerekonomian Pembangunan Bidang Perekonomian
Industri Ekstraktif 26 Tahun 2010 yang dapat diakses oleh masyarakat
Mengembangkan Reneana Tata Ruang yang Berkualitas Tepat Waktu dan Serasi antar dokumen Reneana Tata Ruang melalui Penegakan Aturan Zonasi Insentif dan Pemberian Sanksi Seeara Konsisten Serta Mendorong Upaya Reformasi Tata Kelola Pertanahan
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
26 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No
1 2 3 4 5 45 Transparansi penerapan sanksi secara Kepolisian Negara Adanya laporan Terpublikasinya laporan tentang jenis
konsisten atas berbagai pelanggaran Republik Indonesia Kementerian Agraria dan peIanggaran dan sanksi yang pemanfaatan lUang berdasarkan UU Kementerian Dalam Tata Ruang Badan diberikan atas tiap-tiap bentuk Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Negeri Kementerian Pertanahan Nasional pelanggaran rencana tata ruang di Ruang PekeIjaan Umum dan pelanggaran terhadap website Kementerian Agraria dan Tata
Perumahan Rakyat rencana tata ruang yang Ruang Badan Pertanahan NasionaI Kementerian telah ditetapkan melalui Lingkungan Hidup dan berbagai peraturan pusat Kehutanan dan daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
46 Percepatan Penyediaan Peta Dasar Kementerian Agraria Badan Informasi Meningkatnya pelayanan Tersedianya peta dasar pertanahan Pertanahan dan Tata Ruang Geospasial Lembaga publik terkait pertanahan berbasis teknologi informasi di 33 (tiga
Badan Pertanahan Penerbangan dan dengan berbasis pada peta puluh tiga) Provinsi yang dapat Nasional Antariksa Nasional dasar pertanahan diakses secara online
47 Peningkatan transparansi layanan Kementerian Agraria Kementerian Dalam Meningkatnya penyebaran Tersedianya informasi tentang informasi publik bidang Pertanahan di dan Tata Ruang Negeri Pemerintah informasi dan diseminasi prosedur dan persyaratan pengurusan lingkungan Kantor Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Daerah terkait prosedur dan hak atas tanah di setiap kantor Wilayah dan Kantor Pusat Kementerian Nasional persyaratan pengurusan pertanahan kabupatenkota provinsi Agraria dan Tata RuangBadan hak atas tanah sebagaimana dan pusat (online dan offline) di 33 Pertanahan Nasional sesuai prosedur tercantum dalam Peraturan (tiga puluh tiga) provinsi selama 24 operasional Kepala Badan Pertanahan (dua puluh empat) jam sehari dan 7
Nasional Nomor 1 Tahun (tujuh) hari seminggu 2010
L N
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
27 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No 1 2 53 4
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik --shy
48 Pelaksanaan transparansi dan Seluruh I) Pelaksanaan pengembanganLembaga Kebijakan Meningkatnya pelaksanaanakuntabilitas dalam mekanisme KementerianLembaga kelembagaan sumber dayaPengadaan transparansi danpengadaan barang dan jasa dan Pemerintah Daerah manusia dan tata kelola Unit
Pemerintah BaranglJ asa akuntabilitas pengadaan
Layanan Pengadaan (ULPJbarang dan jasa melalui e-
I 2) Diumumkannya rencana umum
pengadaan di Sistem Informasi procurement
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsoIidasi
3) Terlaksananya seluruh pengadaan barangfjasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4) Terlaksananya Pengadaan BarangJasa Pemerintah melalui e-Purchasing berdasarkan
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
28 shy
AKSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 5
katalog elektronik bagi
4
KementerianLembaga
5) Tersedianya WBS yang dapat dimanfaatkan oleh KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah pada portal pengadaan nasional
49 Peningkatan kualitas pengadaan barang Kementerian Lembaga Kebijakan 1) Tersusunnya petunjukTersedia kebijakan yangdanjasa melalui perfonnance based Perhubungan Pengadaan pelaksanaan perfonnance basedmendorong penerapancontract Kementerian Pekeljaan BarangJasa contract di lingkunganperfonnance based contract Umum dan Perumahan Pemerintah Kementerian Perhubungan sertadi lingkungan Kementerian Rakyat Kementerian Pekeljaan Umum dan
Perumahan Rakyat 2) Tersedia reneana kegiatan tahun
2016 yang akan dilaksanakan me1alui mekanisme perfonnance based contract di Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perhubungan
50 Pengawasan pelaksanaan e-procurement Badan Pengawasan Lembaga Kebijakan Adanya analisa dan 1 Tersedianya laporan hasil analisa Keuangan dan Pengadaan dan rekomendasi terkaitrekomendasi atas praktekPembangunan BarangJasa kejanggalan dalam pelaksanaan
Pemerintah pelaksanaan pengadaan
pengadaan barang dan jasa data-data e-procurement barang danjasa melalui
berdasarkan data-data e-procurement
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REFlUBLlK INDONESIA
29 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILANINSTANSITERKAITAKSI PENANGGUNG JAWAB No 5431 2
2 Tersampaikannya laporan hasil analisa dan rekomendasi kepada KementerianLembaga terkait melalui unit pengawasan (Inspektorat Jenderal) masingshymasing danatau aparat penegak hukum
3 Pelibatan masyarakat dalam pengawasan e-procurement
1 LPSE melakukan koordinasiAdanya perbaikan kinerjaLembaga Kebijakan51 Peningkatan transparansi dan Kementerian secara berkala dengan SatuanLayanan Pengadaan SecaraPengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan Perdagangan Kerja dalam hal perbaikan dataElektronik (LPSE) dibarang jasa di Kementerian Perdagangan BarangJasa Rencana Umum PengadaanKementerian PerdaganganPemerintah Badan
2 LPSE melakukan penyeragamanPengawasan Keuangan format laporandan Pembangunan
1 Sistem Pengadaan SecaraAdanya perbaikan SistemLembaga Kebijakan52 Peningkatantransparansidan Kementerian Elektronik (SPSEI dapatPengadaan Barang dan JasaPerindustrian Pengadaanakuntabilitas mekanisme pengadaan mengidentifIkasi Sisa Kemampuansecara Elektronik diBarangJasabarang jasa di Kementerian Perindustrian Nyata (SKN) dan setiap ca10nKementerian PerindustrianPemerintah Badan penyedia barangfjasa yangPengawasan Keuangan mengikuti pelelangan sertadan Pembangunan mampu memproses secara e1ektronik beberapa tahap evaluasi administrasi teknis dan harga
2 Tersedianya hasil evaluasi atas syarat dalam dokumen lelang baik administrasi dan teknis rang
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
30 shy
I
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5
bersifat menggugurkan yang dipandang menghambat persaingan usaha
3 Meningkatnya efektifitas WBS dalam memantau keIja Kelompok KeIja (PoBja)
4 Tersedianya Bidding Room untuk para calon penyedia barangfjasa di beberapalokasidi Indonesia
Reformasi Tata Kelola Pajak dan Bukan Pajak 53 Transparansi Penerimaan Negara Bukan
Pajak di bidang sumber daya alam Kementerian Keuangan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Masyarakat dapat mengakses informasi
Terpublikasikannya jumlah penerimaan negara bukan pajak di
Mineral Kementerian tentang jumlah penerimaan bidang sumber daya alam yang telah Lingkungan Hidup dan pajak dan bukan pajak di diaudit di website Kementerian Kehutanan bidang sumber daya alam Keuangan dan instansi terkait Kementerian Pertanian Kementerian Ke1autan dan Perikanan Badan Pengawasan Keuangan dan
54 Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dad kementerian lembaga dan instansi pemerintah
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan
Pembanln1nan Kementerian Keuangan Tingginya kepatuhan dalam
penyampaian data dan infozmasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan
~
Tersampaikannya datainformasi yang berkaitan dengan perpajakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 dad KementerianLembagaSatuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi yang
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REFU8LIK INDONESIA
31 ~
UKURAN KEBERHASILANKlUTERIA KEBERHASILANINSTANSI TERKAIT
No PENANGGUNG JAWABAKSI
54321 tercantum sebagai instansi Pertanahan Nasional pemerintahlembaga asosiasi dan
Kementerian pihak lain (ILAP) pada PMK~ Perdagangan 16PMK032013 dan perubahannya Kementerian ke Kementerian Keuangan (Direktorat Perhubungan Jenderal Pajak) secara rutin tidak Kementerian Energi hanya terbatas pada jenis data yang dan Sumber Daya telah diatur dalam PMK~ Mineral Lembaga 16PMK032013 dan perubahannya Penerbangan dan dalam bentuk data elektronik Antariksa Nasional Kementerian Kesehatan Badan Pusat Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian KetenagakeIjaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agarna Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Hukum
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8L1K INDONESIA
32 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILANAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT No 541 32
dan Hak Asasi Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Perindustrian Kementerian Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertahanan Lembaga KebijakanPengadaan BarangJ asa Pemerintah
i
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
No
55
56
57
AKSI
1
Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari ILAP (instansi lembaga asosiasi dan pihak lain)
Penyempumaan sistem telrnologi informasi pengelolaan data dan informasi pajak
Pengaturan mengenai Kewajiban me1akukan Konfmnasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
33 shy
INSTANSI TERKAlT
3
Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan
KRITERIA KEBERHASILAN
4
Penetapan target penerimaan pajak tahunan ditetapkan berdasarkan data ILAP
Tersusunnya konsep dan Road Map sistem telrnologi informasi pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pajak
Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan tertentu oleh KementerianLembaga Satuan KeIja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya
L
UKURAN KEBERHASILAN
5 Tersampaikannya laporan perkiraan potensi pajak dari pemanfaatan data dan informasi terkait perpajakan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak
Laporan implementasi sistem telrnologi informasi pengelolaan data pajak yang terkoneksi dengan KementerianLembaga yang menyelenggarakan layanan publik
Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan Konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
34 shy
No
58
AKSI
1
Supervisi Pengaturan mengenai Kewajiban melakukan Konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
PENANGGUNG JAWAB
2 Kementerian Keuangan
INSTANSI TERKAIT
3 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Dalam Negeri
KRJTERIA KEBERHASILAN
4
Terselenggaranya supervisi pembuatan Peraturall KementerianLembaga Satuan Kerja Perangkat Daerahlnstitusi lainnya untuk mensyaratkan Konfumasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu
UKURAN KEBERHASILAN
5
Laporan hasil supervisi pembuatan Peraturan untuk mensyaratkan KonflIll1asi status Wajib Pajak dalatn pemberian layanan publik kriteria tertentu
59 Pelaksanaan Kajian Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terjadinya penguatan organisasi tugas dan kewenangan penerimaan negara
Laporan hasil kajian dan rekomendasi tentang pembentukan Badan PenerimaanNegara
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
35 shy
No
60
61
62
63
AKSI
1
Reformasi Regulasi Penguatan pengintegrasian data peraturan perundang-undangan pada Pusat Data dan Situs Web (PDSW) melalui keIjasama antar KementerianLembaga
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
2 3
Kementerian Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia Perencanaan
Pembangunan NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
4 5
Tersedianya media informasi Tersedianya data perundangshyyang menyajikan data undangan yang dapat diintegrasikan peraturan perundangshy dan disebarluaskan melalui PDSW undangan yang lengkap asli Peraturan Perundang-undangan di atau otentik dan mudah Kementerian Hukum dan HAM diakses oleh masyarakat
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Masalah Bidang Kehutanan Mineral dan Batu Bara Sumber Daya Air Pertanahan Tata Ruang Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kajian untuk penyesuaian berbagai Kementerian Energi Kementerian Adanya hasil kajian dan a Tersedianya kajian danPeraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Koordinator Bidang rekomendasi penyesuaian rekomendasi terhadap berbagaiDaya Mineral terkait pelaksanaan UU Mineral Kematitiman berbagai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi danMineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral untuk
Lingkungan Hidup dan Mineral menyesuaikannya dengan UU Kehutanan dan Mineral dan Batubara Pemerintah Daerah b Publikasi hasil kaiian
Penyederhanaan Perizinan dalam Kapasitas Pusat dan Daerah Penyederhanaan perizinan dati sisi jumlah Badan Koordinasi Semua Simplikasi (penghapusan a pemetaan kewenangan izin dandan jenis perizinan di tingkat pusat Penanaman Modal KementerianLembaga Penggabungan non izin di Kementerian Lembaga
Penyederhanaan dan b tersusunnya road map simplifIkasi Pelimpahan) izin usaha izin dan non izin
Penyederhanaan perizinan dati sisi Pemerintah Kementerian Dalam Optimalisasi pelaksanaan Tersedianya dan disosialisasikannyajumlah persyaratan waktu maupun ProvinsiKabupaten Negeri Badan terkait penyederhanaan SOP Perizinan pada lembaga PTSP prosedur perizinan di daerah Kota Koordinasi Penanaman perizinan melalui Provinsi dan KabupatenKota
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
36 shy
UKURAN KEBERHASlLAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT 54I 32
penyediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Modal dan(GubernurBupati Walikota) KementerianLembaga
perizinan pada lembagaterkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi KabupatenKota
Penyusunan Mekanisme Kerja Para Pihak Untuk Mendukung Pelaporan dan Publikasi PPK Nasional Laporan implementasi UNCAC diTersusunnya laporan terkaitKemenbnan Hukum Kementerian Luar64 Penyusunan laporan pelaksanaan Indonesia yang disampaikan padaimplementasi UNCAC didan Hak Asasiimplementasi Konvensi PBB Anti Korupsi Negeri pertemuan-pertemuan dalamIndonesia yang disampaikan2003 United Nations Qmuention Against Manusia Kepolisian kerangka UNCAC dan pertemuan antishypada pertemuan-pertemuanNegara Republik Corruption (UNCAC) korupsi internasionallainnyadalam kerangka UNCAC danIndonesia Kejaksaan
Republik Indonesia berbagai pertemuan anti Mahkamah Agung korupsi internasional Komisi Pemberantasan lainnya Korupsi Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KementerianLembaga terkait
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
37 shy
No
n
AKSI
1
PENEGAKAN HUKUM
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERBASILAN
4
UKURAN KEBERBASILAN
5
65
66
Pencegahan Praktek Kriminalisasi Pembentukan database online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terpusat
Pengembangan sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia Kemenko Bidang PoIhukam KOnllsi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemenko Bidang Polhukam Komisi Pemberantasan Korupsi
1 Data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
2 SPDP 100 bisa diadministrasikan secara on line dan periodik oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan metode nomor surat terpusat
Tersedianya sistem administrasi penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus
1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Laksana SPDP secara online dan periodik
2 Tersedianya struktur dan SOP pengelolaan SPDP
3 Software terkait tata laksana persuratan SPDP yang terpusat
4 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1 Terimplementasikannya sistem penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi
2 Database online dan periodik dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum
1shy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
38 shy
ARSI PENANGGUNG JAWABNo INSTANSI TERKAIT UKURAN KEBERBASILANKRITERIA KEBERHASILAN 1 2 3 5467 Peningkatan keterbukaan Proses Kepolisian Negara Kemenko Bidang a Publikasi status penangananMeningkatnya akuntabilitaspenegakan hukum di Kepolisian Republik Republik Iridonesia Polliukam perkara per tiga bulan pada tingkatpenanganan perkara tindakIndonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Polda pada website Indonesia
pidana sehingga publik dan (http ncic polrigo idlpusiknas)
Komisi Pemberantasan Pimpinan dapat mengetahui
b Publikasi statistik kriminal per tiga Korupsi
setidaknya bulan pada tingkat Polda pada
Komisi Kepolisian a Prosentase laporan yang
websitemasuk dan laporan yang Nasional (httpncicpolrigoidpusiknasj
selanjutnya ditindaklanjuti ke tahap
h Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat luas
t
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
39 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
68 Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia kepada masyarakat
Kejaksaan Republik Indonesia
Kemenko Bidang PoIhukam Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara tindak pidanasehingga publik dan Pimpinan dapat mengetahui setidaknya a Prosentase laporan yang
masuk dan laporan yang
Publikasi status penanganan perkara pada website Kejaksaan
ditindaklanjutiketahap selanjutnya
b Tersampaikannya dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang berperkara dan
69 Kajian pengembangan sistem database penanganan perkara secara terpadu di semua lembaga penegak hukum
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Hulqlm dan Hak Asasi Manusia Kementerian
masyarakat luas Adanya kesepakatan bersama semua lembaga penegak hukum untuk menggunakan Sistem database penanganan perkara berbasis teknologi Informasi
1)
2)
Tersedianya hasil kajian yang memuat sistem database penanganan perkara secara terpadu Ditandatanganinya Memorandum ofUnderstanding (MoU) tentang penggunaan sistem database penanganan perkara secara terpadu oleh seluruh lembaga penegak hukuin
Perencanaan Pembamrunan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
40 shy
No AKSI
1
70 Pengawasan penanganan perkara Kepolisian Negara RepubJik Indonesia melalui mOnitoring database online SPDP
PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAlT
2 3
NasionalBadan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Indonesia RepubJik Indonesia
KRlTERIA KEBERHASlLAN UKURAN KEBERHASlLAN
4 5
I Terbangunnya sistem 1 Terlaksananya koordinasi antara pengawasan penanganan Kejaksaan Republik Indonesia dan perkara berbasis teknologi Kepolisian Negara RepubJik informasi Indonesia dalam rangka
mendapatkan akses pengelolaan database Surat Pemberitahllan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara online
2 Laporan periodik hasil pengawasan penangan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lshy
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
41 shy
AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT KRITERlA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
No 1 2 3 4 5
7l Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perkara berbasis Tekoologi Informasi (TI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengawasan masyarakat dalam penyelesaian perkara
Tersedianya sistem penyelesaian perkara berbasis TI (website) yang mudah diolah menjadi database kajian dan pengawasan penanganan perkara serta dapat diakses publik yang memiliki fitur antara lain al identitas tersangka terdakwa
termasuk profesi dan usia (khusus untuk informasi dalam website identitas tersangka terdakwa dijadikan inisial)
bl jenis perkara dan nilai perkara c) waktu pelaksanaan setiap tahap
penanganan perkara dan hasilnya (mulai dari menerima pengaduan sId pengajuan tuntutanl
d) upaya paksa yang dilakukan (termasukjenisnilai aset yang disital
e) pasal yang didakwakan f unsur memperberatkan
Imemperingankan g) pidana yang dijatuhkan pengadilan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
42 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERlA KEBERHASILAN No
INSTANSI TERKAIT AKSI PENANGGUNG JAWAB
5431 2 Terkirimnya tembusan semua SuratMeningkatnya koordinasi Pemberitahuan Dimulainya
Komisi Pemberantasan72 Kejaksaan RepublikPelaksanaan koordinasi penanganan antara Kejaksaan Republik
Penyidikan (SPDP) JXrkara tindakKorupsiperkara antara Kejaksaan Republik Indonesia
Indonesia dan Komisi pidana korupsi ke Komisi
Indonesia dan Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara
Korupsi Pemberantasan Korupsi
korupsi Tersedianya hasil evaluasi danMeningkatnya kualitas rekomendasi untuk mencegah
Kementerian Hukum73 Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum Kementerian penegakan hukum yang
penyalahgunaan wewenang oleh dan Hak AsasiKoordinator Bidang
berdasarkan keadilan dan aparat penegak hukum
Manusia KepolisianPolitik Hukum dan sesuai dengan due process
Indonesia Kejaksaan Negara RepublikKeamanan
oflaw Agung Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Kepolisian Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
1 Seluruh pengaduan atas anggotaMeningkatnya koordinasi Polri yang disampaikan lembaga
Komisi PemberantasanKepolisian Negara 74 Optimalisasi pelaksanaan pengawasan Kepolisian Negara Republik
terkait seperti KomisiKorupsi BadanRepublik Indonesiaeksternal dalam kerangka EMI
Indonesia dan instansi Pemberantasan Korupsi Badan
Pemeriksa Keuangan(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawas ekstemal
Pemeriksa Keuangan Ombudsman Ombudsman RepublikPengawasan Internal) dan IME Indonesia Komisi(Pengawasan Internal Mendukung
Republik Indonesia Komisi Kepolisian Nasional Pengawasan Eksternal) Kepolisian Nasional dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yangJ
I
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
43 shy
ARSI PENANGGUNG JAWAB JNSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 3 4 5
berlaku 2 Publikasi statistik penanganan
pengaduan atas anggota Polri di website Polri75 Membangun sistem monitoring dan Kejaksaan Republik Komisi Kejaksaan 1) Tersedianya laporan pelaksanaanPeningkatan akuntabilitas
evaluasi yang dapat menjamin Indonesia Badan Pemeriksa monitoring dan evaluasidan integritas Kejaksaanpelaksanaan pengawasan internal dan Keuangan pengawasan internal dan eksternalRepublik Indonesia melaluieksternal yang akuntabeI Ombudsman Repuhlik pengawasan internal dan secara berkala (Jaksa Agung Muda
Indonesia Komisi Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Pemberantasan
eksternal K~aksaan(Komjak)saling
Korupsi memberi laporan) 2) Seluruh pengaduan yang
disampaikan lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Komjak dan lain-lain diproses sesuai ketentuan yang berlaku
f---shy
76 Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Kepolisian Negara Pusat Pelaporan dan Laporan mengenai penerapan UUDigunakannya Pasal-PasalUang dalam penanganan perkara Korupsi Republik Indonesia Analisis Transaksi TPPU dalam penanganan kasus
Keuangan UU Tindak Pidana
korupsi pada tahun 2015 dalam Penanganan Kasus
-
Pencucian Uang (TPPU)
Korupsi L
Optimalisasi Penggunaan UU Pencucian Uang Upaya Pembuktian Terbalik dan Penegakan Kode Etik Aparat Penegak Hukum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
44 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRlTERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB
54 Pendataan atas aset dari
1 2 3 Diterapkannya Peraturan
individul perusahaan yang diduga 77 Operasionalisasi Peraturan Mahkamah Kepolisian Republik Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik melakukan tindak pidana atau
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun
tersangka yang melarikan diri atau 2013 tentang Penye1esaian Penanganan
2013Harta Kekayaan daIam Tindak Pidana tidak ditemukan dan pengajuanPencucian uang atau tindak pidana lain permohonan perampasan se1uruh aset tersebut ke PengadiIan Negeri sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Laporan evaIuasi dan rekomendasiMeningkatnya akuntabiIitas pelaksanaan Peraturan Kepala
78 EvaIuasi pelaksanaan Peraturan KepaIa Kepolisian Republik Kemenko Bidang dan transparansi proses
Kepolisian Negara Republik IndonesiaPolitik Hukum danKepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
penegakan kode etik dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode
Keamanan KomisiNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik disiplin anggota Kepolisian
Etik Profesi Kepolisian Negara Kepolisian Nasional Profesi Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan Keputusan
Indonesia dan Keputusan Kepolisian serta penjatuhan hukuman
Kepolisian Republik Indonesia NomorRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian
43 Tahun 2004 tentang Tata caraPelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Penyelesaian Pelanggaran DisiplinNegara Republik Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Polri terkait
Kemenko Bidang 79 Kepolisian RepublikTransparansi dan akuntabilitas publik terhadap Kepolisian
dugaan peIanggaran disiplinkode etik Indonesia Polhukam Komisipenanganan dugaan pe1anggaran oleh
Negara Republik Indonesia dan pelanggaran penanganan perkara
Kepolisian NasionaI oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia
serta Eroses Eenanganannya I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
45 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT
541 32 tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa serta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesiropulan dan tindaklaniutnva Tersedianya database lengkap yangMeningkatnya kepercayaan dipublikasikan di website Kejaksaan
80 Transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Kemenko Politik publik terhadap Kejaksaan
RI terkait dugaan pelanggaranpenanganan dugaan pelanggaran oleh Indonesia Hukumdan
Republik Indonesiaoknum Kejaksaan Republik Indonesia Keamanan Komisi disiplinkode etik dan pelanggaranKejaksaan penanganan perkara serta proses penanganannya tennasuk antara lain jenis dan bentuk dugaan pelanggarannya proses yang telah dilakukan untuk memeriksa secta mengklarifikasi dugaan tersebut secta kesimpulan dan tindaklanjutnya
Evaluasi KineIja Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan tingkat kepuasan masyarakatMeningkatkan kepercayaan atas kineIja Aparat Penegak Hukum di
8l Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat Badan Pusat Statistik Kepolisian Negara publik terhadap Aparat
33 (tiga puluh tiga) Provinsi Republik Indonesiaatas kineIja Aparat Penegak Hukum
Penegak Hukum korupsi
Kejaksaan Republikdalam penangan perkara tindak pidana Indonesia Mahkamah Agung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
f
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
46 shy
AKS PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILANNo 1 2 43 5
Memastikan dan Menguatkan Lemhaga PeIaksana Otoritas Pusat untuk Tipikor 82 Evaluasi pelaksanaan fungsi Otoritas Kementerian Hukum Kejaksaan Republik TeridentifIkasi kendala yang Laporan hasil evaluasi dan
Pusat (Central AuthorityCAl dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepolisian rekomendasi tentang Otoritas Pusat Negara Republik
dihadapi dalam pelaksanaan dalam menjalankan fungsinya yang
Indonesia Kementerian fungsi Otoritas Pusat
mencakup Luar Negeri Komisi
(Central AuthorityCAl 1 analisa regulasi
Pemberantasan 2 analisa Sumber Daya Manusia Korupsi Pusat (SDM) Pelaporan dan Analisis 3 analisa hubungan kelembagaan TransaksiKeuangan
83 Pembentukan Perjanjian bilateral Bantuan Kementerian Hukum 1 Daftar prioritas negara-negaraTimbal BalikMutual Legal Assistance
Kejaksaan Republik Teridentiftkasinya negarashydan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan keIjasama
(MLA) dengan negara-negara prioritas Indonesia Kepolisian negara prioritas yang akan
bilateral Bantuan TimbalNegara Republik dilakukan peIjanjianterkait kasus tipikor BalikMutual Legal Assistance
Luar Negeri Komisi Indonesia Kementerian bilateral Bantuan Timbal
(MLA) Pemberantasan
BalikMutual Legal Assistance (MLA) 2 Laporan status upaya keIjasama
Korupsi Pusat bilateral Bantuan Timbal Pelaporan dan Analisis BalikMutual Legal Assistance TransaksiKeuangan (MLA) dengan negara-negara
prioritas
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
47 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT KRlTERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN No 1 2 43 5
Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi
84 Peningkatan akuntabilitas dan Kementerian Hukum Meningkatnya akuntabilitas Terpublikasi secara reguler dalam transparansi pengelolaan barang sitaan
Kejaksaan Republik dan Hak Asasi Manusia website Rupbasan atas pelaksanaan
dan rampasan Indonesia Kepolisian dan transparansi
fungsi pengelolaan aset yang antara Indonesia Komisi Negara Republik pengelolaan aset oleh
Rumah Penyimpanan Benda lain memuat informasi data barang Pemberantasan Sitaan Negara (Rupbasan) sitaan yang dikelola (termasuk Korupsi jumlah jenis estimasi nilai waktu
mulai dikelola kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
85 Peningkatan koordinasi terkait Kepolisian Negara Terkirimnya pemberitahuan rutin penyimpanan barang sitaan dan
Adanya akurasi danKementerian Hukum Republik Indonesia setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari
rampasan dan Hak Asasi Manusia kekinian data terkait barang
Kejaksaan Republik Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia
sitaan dan rampasan yang disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke Penyimpanan Benda Sitaan Rupbasan tentang status penanganan Negara (Rupbasan) perkara yang barang sitaannya
disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain
- I
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
48 shy
No AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSITERKAIT
3
KRlTERlA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
51 2 86 Akuntabilitas pengelolaan barang
sitaanbukti di Kepolisian Negara Repu blik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia
Adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik
Berkurangnya kejadian penurunan nilai aset yang disita
1 Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur pengelolaan barang buktisitaan termasuk a pembentukan unit dan
penunjukan petugas pelaksana b mekanisme pendataan
penyimpanan dan pemeliharaan
c tempat penyimpanan barang bukti sitaan yang memadai
2 Pendataan barang sitaanbukti Kepolisian Negara Republik Indonesia
87 Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kemenko Politik Hukumdan Keamanan Kejaksaan Republik Indonesia
Laporan bulanan pelaksanaan surat edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan Polisi untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulitmahal untuk dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan dengan berkoordinasi lebih dulu dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-AKSI
No
88
89
90
t
Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan aset sitaan dan rnmpasan
Optirnalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Optimalisasi pengembalianjpenggantian uang negara yang dikorupsi
PENANGGUNGJAWAB
2 Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kejaksaan Republik Indonesia
49 shy
INSTANSI TERKAIT
3
Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerlan Keuangan
KRITERIA KEBERHASlLAN
4
Minimalisasi penurunan nilai aset sitaan
Tersedianya Rupbasan yang ideal
Meningkatnya jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi
UKURAN KEBERHASILAN
5
1 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung terkait penentuan barang rnmpasan yang akan digunakan sendiri atau dimusnahkan (terutama agar sebagian barang yang selama ini dimusnahkan dapat dimanfaatkan oleh negara)
2 Diterbitkannya surat edaran Jaksa Agung yang mewajibkan jaksa untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit (termasuk mahal) dikelola untuk mengurangi resiko penurunan nilai barang sitaan
3 Laporan pelaksanaan surat edaran
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal sedikitnya mencakup a Infrastuktur b Manajemen pengelolaan c SDM
Tersetorkannya minimal 80 uang pengganti dati perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan (inkcraht) ke kas negara (khusus untuk kasus yang penyidikannya
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
50 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASILAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5 dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia)
91 Audit aset sitaan hasil korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia
Menguatnya upaya dalam pengelolaan aset
Tedaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendapatkan data mutakhir setidaknya tentang 1 jenis jumlah kepemilikan usia
dan kondisi barang yang dikelola 2 status penegakan hukum terkait
barang tersebut 3 estiroasinilainya 4 rekomendasi tindakan yang akan
diambil terhadap barang yang ada (misalnya barang yang sudah rusak statusnya tidak jelas)
5 rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum pidana dan administratif (jika ditemukan pelanggaran serius)
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
51 shy
AKSI PENANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAlT No 1 2 3
92 Peniogkatan transparansi pengeloIaan Kepolisian Negara Kementerian Keuanganaset sitaan RepubJiklndonesia
93 Peningkatan transparansi pengelolaan Kejaksaan Republik Kementerian Keuanganaset sitaan dan rampasan Indonesia
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN
5
Meningkatnya akuntabilitas
4 1 TerpubJikasi secara reguler dalam
pengeloIaan aset sitaan situs Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyeIamatkan barang sitaan)
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
1 TerpubJikasi secara reguler dalam pengelolaan aset sitaan dan Meningkatnya akuntabilitas
situs Kejaksaan Republik rampasan Indonesia terkait pelaksanaan
fungsi pengembalian aset yang antara lain memuat a Data barang sitaan dan
rampasan yang dikelola (termasuk nilainya kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaanlI
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA
52 shy
No AKSI
1
PENANGGUNG JAWAB
2
INSTANSI TERKAIT
3
KRITERIA KEBERHASJLAN
4
UKURAN KEBERHASILAN
5
b Jumlah uang pengganti yang seharusnya dibayarkan terpidana setiap tahunnya serta upaya eksekusi yang telah dilakukan
c Aset yang akan dilelang estiLnasinilainya LeDlbaga penilai waktu dan teDlpat pelaksanaan lelang nilai riil yang diterirria peDlenang lelang jumlah uang yang telah disetor ke negara dll
d Jangka waktu pelaksanaan tugas terkait (kapan putusan inkracht kapan baranguang pengganti dieksekusi kapan uang hasillelang rampasan disetor ke kas negara
2 Digunakannya rekening tunggal untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
94 Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Kejaksaan Republik Indonesia Kementerian KeuanganMahkamah
Teridentiflkasinya hambatan-haDlbatan eksekusiuangpengganti
7
Hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
53 shy
UKURAN KEBERHASILANKRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI ~STANSITE~TPENANGGUNG JAWAB 54
dilakukan oleh Kejaksaan Republik 1 32
Agung Kementerian Indonesia IndonesiaHukum dan Hak Asasi
Manusia
1 Adanya daftar Terpidana KorupsiTerlaksananya pertukaran95 Kementerian AgrariaOptimalisasi Uang Pengganti melalui Kejaksaan Republik yang beluro melunasi Uangdata dan inforrnasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia dan Tata Ruang Pengganti dan beluIDKejaksaan RepublikBadan Pertanahan roelaksanakan Penjara PenggantiIndonesia dengan instansiNasional Bank 2 Penyerahan daftar minimal 100terkaitIndonesia Otoritas Terpidana Korupsi yang belum
Jasa Keuangan melunasi Uang Pengganti kepadaKeroenterian Hukuro Kementerian Agraria dan Tatadan Hak Asasi Manusia
RuangBadan Pertanahan Nasional Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna dilakukan penelusuran aset terpidana tersebut oleh masingshymasing instansi terkait
3 Terlaksananya 50 eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait di atas
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
54 shy
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA KEBERHASILAN No
AKSI INSTANSITERKAITPENANGGUNG JAWAB 54
Tersedianya data hak atas tanah milik 1 2 3
Terlaksananya pertukaran96 Optimalisasi Uang Pengganti melalui Kementerian Agraria Kejaksaan Republik Terpidana Korupsi yang belumdata dan informasi antaraeksekusi aset terpidana kasus korupsi Indonesia Mahkamahdan Tata Ruang melunasi Uang PenggantiKementerian Agraria dan Nasional Badan Pertanahan AgungKementerian
Tata RuangBadan Manusia Hukum dan HakAsasi
Pertanahan Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd Salinan sesuai dengan aslinya
JOKOWIDODOSEKRETARIAT KABINET RI D~ anangPolitikHukum ~~~~tvJshy
~
11