INOVASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN

KEMISKINAN (Studi pada Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru

Kota Malang)

SKRIPSI

Amanda Vitha Kurnia Fetiningrum NIM. 135030107114004

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MALANG

2017

ii

Perjuangkan hingga benar-benar tidak dapat diperjuangkan lagi.

Jika sudah tidak dapat diperjuangkan, cari jalan terbaik

- Ike Arni Noventi -

RINGKASAN

Fetiningrum, Amanda Vitha Kurnia, 2017. Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Komisi Pembimbing : Drs. Heru Ribawanto, MS, Moch. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bentuk inovasi dari program raskin. Inovasi pada program raskin tersebut dilakukan berdasarkan dengan melihat berbagai kekurangan pada pelaksanaan program. Bentuk Inovasi yang dilakukan pada program raskin menjadi program bantuan pangan non tunai ialah dengan memberikan terobosan pada produk bantuan, proses, metode pelayanan, strategi dan sistem pelayanan. Inovasi pada program bantuan pangan non tunai ini termasuk dalam kategori sustaining innovation atau inovasi terusan dimana inovasi dilakukan berdasarkan dengan keadaan pada program sebelumnya. Inovasi yang dilakukan termasuk kedalam level inovasi incremental hal tersebut dikarenakan inovasi yang dilakukan pada program raskin menjadi bantuan pangan non tunai tidak membawa perubahan yang besar hanya membawa perubahan pada sebagian kecil pada program. Dalam Implementasinya program bantuan pangan non tunai dilihat dari organisasi, interpretasi dan aplikasi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 (dua) fokus penelitian yaitu (1) Bentuk inovasi program bantuan pangan non tunai (2) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang. Analisis data yang digunakanadalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diapangan menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan pada program bantuan pangan non tunai dalam bentuk voucher tersebut lebih efektif dan efisien serta memiliki nilai yang lebih. Inovasi program bantuan pangan non tunai tersebut berdasarkan dengan berbagai kekurangan pada program sebelumnya. Selain itu inovasi tersebut termasuk kedalam inovasi terusan. Implementasi program bantuan pangan terdapat perubahan pada struktur pelaksana program yaitu adanya keterlibatan Bank BNI dan Pengelola Rumah Pangan Kita. Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan berdasarkan buku pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai 2017. Pelaksanaan program secara teknis dilakukan dengan menyesuaikan keadaan pada lokasi penyaluran.

Kata Kunci: Inovasi, Program Bantuan Pangan non tunai, Pengentasan Kemiskinan

SUMMARY Fetiningrum, Amanda Vitha Kurnia, 2017.Innovation of Non Cash Food Assistance Program as an Effort to Poverty Alleviation ( Study at Tunjungsekar Lowokwaru Subistric Malang City) Advisor : Drs. Heru Ribawanto, MS, Moch. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA

Non Cash Food assistance program is a form of innovation raskin .Innovation on raskin is that it is based on to see a shortage of the program .The innovation done in raskin be non cash food assistance programs was to give a breakthrough to the aid , the process , a method of service , strategy and service system .Innovation on non cash food assistance programs this category in a sustaining innovation or innovation the in which innovation is based on with the situation in previous programs .Innovation done including into the level of innovation incremental this because innovation done in raskin be food assistance non cash not carrying a major change only bring change in a small part in the program .In its implementation non cash food assistance programs seen from the organisation , interpretation and application

This research is research descriptive with a qualitative approach and limited by 2 (two) research focus which are 1.) the form of innovation of non cash food assistance programs 2.) the implementation non cash food assistance programs in Tunjungsekar Malang City. Analysis of the data used is data analysis interactive model of Miles, Huberman and Saldana with the data collection phase, data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the research done shows that innovation in non cash food

assistance programs in the form of vouchers more effectively and efficiently as well as having value that more .Innovation of non-cash food assistance programs that is based on with various shortage of previous programs in addition innovation than those in the canal into innovation .The implementation of food assistance programs was a change in on the structure of the program implementers of the involvement of the management of the bank BNI and our food .The implementation of the program food aid should be conducted based on non-cash implementation guidelines for the food aid with books non-cash 2017 .The implementation of the program technically done by adjusting the state of on the site of the distribution of .

Keywords: innovation, non cash food assistance program, Poverty Alleviation

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan

Lowokwaru Kota Malang) yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam

memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan

ini penulis menyatakan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Bapak Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku komisi ketua pembimbing yang telah

memberikan segala ilmu, motivasi yang telah diberikan serta pengarahan dari

awal penyusunan proposal hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak Moch. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA selaku komisi anggota pembimbing

yang telah memberikan segala ilmu, motivasi, nasehat dan bantuan yang telah

ix

diberikan, sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahan dari awal

penyusunan proposal hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis yang selalu

menjadi motivasi serta telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang telah

mendoakan dan mendukung yang tidak pernah ada ujungnya.

6. Bapak Ali Maskur, S.Ap, M.Ap, M.A dan Ibu Ike Arni Noventi S.Ap, M.Ap,

M.A yang selalu memberikan nasehat, motivasi, semangat serta berbagai

pelajaran dalam berbagai hal kepada penulis

7. Bapak Imam Hanafi, M.Si, MS yang telah memberikan bantuannya, motivasinya

dan arahan kepada penulis

8. Semua Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/Karyawati Universitas Brawijaya yang

telah bersedia memberikan pembelajaran moral bagi penulis.

9. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan.

10. Kakak Ipar penulis Mas Husin yang selalu memberikan bantuan dan

perhatiannya kepada penulis

11. Bapak Ummas selaku Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum

BULOG Subdivre Malang yang membantu dalam mendapatkan informasi

12. Bapak Abdul Aziz dan Bapak Andi Iwan selaku Pengelola Rumah Pangan Kita

yang telah membantu penelitian

13. Ibu Andi Aisyah Muhsin , S.STP., M.Si selaku Lurah Kelurahan Tunjungsekar

14. Irma), tari, Lailis),

ka) untuk semangatnya dan doanya

x

15. Teman-Teman UB 3 Kediri

16. Teman-Teman EKM yang selalu memberi semangat, motivasi untuk penulis

17. Teman- menyemangati saling berbagi

informasi saling membantu dari awal hingga akhir.

18. Teman yang selalu membantu Feristiana Putri, Novia Indirani, Dimas Angga,

Ambarwati, Mbak Mairisa yang tidak bosan mendengar keluh kesah penulis,

yang selalu menyemangati yang sama-sama mlai skripsi dari awal hingga akhir.

19. Publik angkatan 2013 lainnya yang menjadi penyemangat selama perkuliahan

hingga penyusunan skripsi, serta kakak perempuanku tersayang terima kasih atas

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan. Karena itu penulis mohon atas kritik dan saran yang sifatnya

membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang

memerlukan.

Malang, Oktober 2017

Penulis

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i MOTTO ..................................................................................................................... ii TANDA PERSETUJUAN ......................................................................................... iii TANDA PENGESAHAN .......................................................................................... iv PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ............................................................ v RINGKASAN ............................................................................................................ vi SUMMARY ............................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ............................................................................................... viii DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiv BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 9 C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 9 D. Kontribusi Penelitian............................................................................... 10 E. Sistematika Penulisan .............................................................................. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pelayanan Publik ..................................................................................... 13

1. Definisi Pelayanan Publik .................................................................. 14 2. Perinsip Pelayanan Publik .................................................................. 15 3. Asas Pelayanan Publik ....................................................................... 16 4. Standar Pelayanan Publik ................................................................... 17 5. Kualitas Pelayanan Publik .................................................................. 19

B. Inovasi Pelayanan .................................................................................... 19 1. Definisi Inovasi .................................................................................. 14 2. Inovasi Sektor Publik ......................................................................... 15 3. Tipologi Inovasi.................................................................................. 16 4. Level Inovasi ...................................................................................... 17 5. Kategori Inovasi ................................................................................. 19

C. Implementasi Program ............................................................................ 26 D. Kemiskinan.............................................................................................. 30

1. Definisi Kemiskinan ........................................................................... 30 2. Faktor Penyebab Kemiskinan ............................................................. 31 3. Ciri Ciri Kemiskinan .......................................................................... 32 4. Rentan Miskin .................................................................................... 33 5. Program Bantuan Pangan Non Tunai ................................................. 34

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ........................................................................................ 36 B. Fokus Penelitian ...................................................................................... 37

xii

C. Lokasi dan Situs Penelitian ..................................................................... 38 D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 39 E. Teknik Pengumpulan............................................................................... 41 F. Instrumen Penelitian ................................................................................ 42 G. Analisis Data ........................................................................................... 44 H. Keabsahan Data ....................................................................................... 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum ......................................................................................... 48 1. Gambaran Umum Kota Malang .............................................................. 48 2. Gambaran Umum Perum BULOG Subdivre Malang ............................. 53 3. Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru ............................................ 56 4. Gambaran Umum Kelurahan Tunjungsekar ........................................... 57

B. Penyajian Data .............................................................................................. 60 1. Tipologi Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai .......................... 60

a. Inovasi Produk .................................................................................. 60 b. Inovasi Proses ................................................................................... 63 c. Inovasi Dalam Metode Pelayanan..................................................... 65 d. Inovasi Dalam Strategi ...................................................................... 74 e. Inovasi Sistem ................................................................................... 75

2. Level Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ............................... 76 3. Kategori Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai .......................... 78 4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ............................... 80

a. Organisasi ......................................................................................... 80 b. Interpretasi ........................................................................................ 81 c. Aplikasi ............................................................................................. 83

C. Pembahasan ................................................................................................... 85 1. Tipologi Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai .......................... 85

a. Inovasi Produk .................................................................................. 85 b. Inovasi Proses ................................................................................... 87 c. Inovasi Dalam Metode Pelayanan..................................................... 90 d. Inovasi Dalam Strategi ...................................................................... 94 e. Inovasi Sistem ................................................................................... 96

2. Level Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ............................... 98 3. Kategori Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai .......................... 100 4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ............................... 104

a. Organisasi ......................................................................................... 104 b. Interpretasi ........................................................................................ 106 c. Aplikasi ............................................................................................. 107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................... 108 B. Saran ............................................................................................................... 111

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 113 LAMPIRAN ........................................................................................................................

xiii

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

1. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai 2017 Provinsi Jawa Timur ............................................................................ 8

2. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kota Malang ............... 9 3. 50 4. 5. 101

xiv

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman 1. Gambar Tipologi Inovasi Sektor Publik ............................................... 24 2. Gambar Kesesuaian Model ................................................................... 26 3. Gambar Komponen Analisa Data Model Interaktif ............................. 45 4. Gambar Peta Administratif Kota Malang ............................................. 49 5. Gambar Voucher Kartu Pangan ............................................................ 62 6. Gambar Alur Penyaluran Raskin .......................................................... 64 7. Gambar Alur Penyaluran BPNT ........................................................... 65 8. Gambar Bukti Fisik Program Bantuan Pangan Non Tunai .................. 67

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang terjadi

secara global baik di negara maju atau negara berkembang. Kemiskinan menjadi

suatu permasalahan yang kompleks disuatu negara karena berhubungan dengan

pengangguran, kesenjangan dan gagalnya pembangunan di suatu negara

khususnya ialah pembangunan manusia yang dapat dilihat dari kemampuan

pemenuhan kebutuhan hidup, standart gizi, tingkat pendidikan dan tingkat

kesehatan. Tantoro (2014:14) berpendapat bahwa bahwa orang miskin adalah

orang yang mempunyai standar kehidupan yang rendah bila dibandingkan dengan

standar kehidupan orang lain yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan organisasi internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kesepakatan dengan negara-negara

yang menjadi anggota PBB untuk membuat kesepaktan yang berorientasi pada

tujuan pembangunan kesepakatan tersebut ialah Milenium Development Goals

(MDG’s).

Milenium Development Goals (MDG’s) merupakan kesepakatan negara

dan komunitas internasional untuk mencapai kehidupan dunia yang sejahtera, adil,

dan damai. MDG’s memiliki delapan buah tujuan pembangunan. Delapan tujuan

pembangunan ini antara lain, 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2)

mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) mendorong kesetaraan gender; 4)

2

menurunkan angka kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; 7) memastikan kelestarian

lingkungan hidup; 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Adanya

kedelapan tujuan tersebut dapat diketahui bahwa penanganan kemiskinan

merupakan poin yang utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang ikut serta berkomitmen

dalam kesepakatan MDG’s. (http://www.sdgsindonesia.or.id/ di akses pada 24

Februari 2017 pukul 14:35)

Indonesia telah menjadikan pencapaian MDG’s sebagai acuan penting

terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun

2013 kesepakatan MDG’s telah diubah menjadi SDG’s (Sustainable Development

Goals). SDG’s merupakan kesepakatan baru yang mendorong adanya perubahan-

perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi

manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan

lingkungan hidup. (http://www.sdgsindonesia.or.id/ di akses pada 24 Februari

2017 pukul 14:35)

Permasalahan kemiskinan bukanlah permasalahan baru di Indonesia.

Upaya penanganannya diperlukan langkah-langkah penanganan yang sistematik,

terpadu dan menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang besar

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan amanat Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap

Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

3

perdamaian abadi dan keadilan sosial” didalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah

mempunyai tugas dan peranan yang besar dalam memajukan kesejahteraan

umum. Salah satunya adalah upaya untuk melakukan tindakan pengentasan

kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Prsiden

Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal

tersebut merupakan bentuk upaya dan komitmen pemerintah untuk

menanggulangi masalah kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah

koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan

penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program untuk mengatasi

permasalahan terkait dengan kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah

yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan

dampak langsung kepada masyarakat adalah Beras untuk Keluarga Miskin

(Raskin). Program Raskin dimulai sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia

pada Tahun 1998 dimana program tersebut merupakan kebijakan yang diambil

oleh pemerintah untuk menangani krisis pangan dan krisis sosial dengan

memberikan bantuan subsidi pangan melalui operasi pasar.

Seiring dengan berjalannya program subsidi pangan yang dikeluarkan

oleh pemerintah tersebut, untuk dapat memberikan bantuan subsidi pangan yang

merata pada tahun 2002 pemerintah melakukan modifikasi Program Raskin

dengan menerapkan system targeting, yaitu membatasi sasaran penerima beras

4

hanya untuk rumah tangga miskin (RTM). Hal tersebut dikarenakan sedikitnya

anggaran pada pemerintah dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan subsidi

pangan tersebut sehingga Program Raskin dibuat lebih selektif. Pada tahun 2008

Program Raskin kembali mengalami modifikasi yaitu Program Raskin berganti

nama menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Dimana modifikasi program tersebut terletak pada penerima beras subsidi dengan

mengalami perubahan dimana tidak hanya diterima oleh rumah tangga miskin saja

tetapi rumah tangga yang rentan atau hampir miskin. (Abassidiq:2016:52)

Pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oleh pemerintah dan Perum

BULOG sebagai pengelola Program Raskin. Perum BULOG merupakan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang logistik pangan. Tugas dan

fungsi Perum BULOG diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016

Tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka

Ketahanan Pangan Nasional. Perum BULOG sebagai pengelola bertanggung

jawab terhadap jalannya Program Raskin mulai dari pengadaan bahan pangan

hingga penyaluran bantuan subsidi pangan ke titik distribusi.

Pelaksanaan Program Raskin tersebut masih terdapat beberapa kendala.

Menurut hasil penelitian terdahulu kendala-kendala yang dihadapi ialah bahwa

tidak efektifnya program raskin disebabkan oleh tidak tepatnya sasaran program,

harga tebus beras yang tidak sesuai serta kurang efektifnya peran organisasi

pelaksana (Ramadhayani, 2011). Aisyah (2013) mengemukakan tentang hasil

penelitiannya bahwa penghambat program Raskin disebabkan oleh kualitas beras,

sasaran rumah tangga penerima manfaat serta faktor sikap masyarakat. Sedangkan

5

Menurut Saputro (2015) dalam pelaksanaan Program Raskin faktor yang menjadi

penghambat penyaluran Raskin secara Interen adalah belum maksimalnya

anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan Program Raskin,

basis data dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

belum diperbarui sehingga menyebabkan tidak tepatnya sasaran, pengawasan

yang dilakukan masih sampai pada lingkup kerja masing-masing pelaksana belum

mencapai pengawasan tingkat bawah. Berdasarkan dengan hasil penelitian

terdahulu, permasalahan yang timbul dalam Program Raskin pada umumnya

terletak pada proses penyaluran Raskin. Dengan Adanya permasalahan tersebut

pemerintah dituntut untuk dapat memperbaiki proses penyaluran Raskin menjadi

lebih baik.

Upaya pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik

kepada masyarakat miskin diperlukan adanya sebuah inovasi program yang dapat

memperbaiki kinerja program raskin yang telah berjalan selama ini menjadi lebih

efektif dan efisien. Perlunya melakukan sebuah inovasi pada program raskin

tersebut agar program raskin dapat terealisasikan dengan tepat sasaran serta

tercipta keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat miskin yang

tergolong menjadi penerima manfaat program raskin. Dengan hal tersebut

pemerintah berinisiatif melakukan perbaikan Program Raskin dengan

memodifikasi program tersebut menjadi lebih efektif di tahun 2017.

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tahun

2016 telah memberikan arahan untuk memberikan bantuan sosial dan subsidi

diberikan secara non tunai termasuk pemberian bantuan manfaat raskin. (Pedum

6

BPNT, 2:2017). Pemerintah melalui Kementrian Sosial dan Perum BULOG telah

berencana untuk memodifikasi Program Raskin pada tahun 2016 menjadi Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT). Inovasi Program Raskin menjadi Bantuan Pangan

Non Tunai ini di latar belakangi oleh permasalahan penyaluran bantuan pangan

kepada warga miskin yang sering kali belum tepat sasaran. Modifikasi program

yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memberikan inovasi pada

penyaluran Program Raskin yang telah berjalan yaitu dengan menyalurkan

bantuan pangan secara manual kepada keluarga penerima manfaat di titik

distribusi diubah menjadi voucher kartu pangan. Voucher kartu pangan

merupakan bentuk inovasi pelayanan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan

dalam pemberian bantuan kepasa masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran

bantuan subsidi pangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Adanya inovasi program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut pemerintah

berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

khususnya keluarga penerima manfaat. Untuk mendukung program tersebut

pemerintah menyiapkan distribusion center dan rumah rumah pangan kita (RPK)

di setiap daerah sebagai sarana penunjang terlaksananya program. Perum BULOG

secara berkelanjutan akan terus melakukan penambahan jumlah rumah pangan

kita di disetiap wilayah untuk memaksimalkan pelayanan.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah

menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Kementrian Sosial meresmikan

Bantuan Pangan Non Tunai pada 12 Februari 2017 lalu. Bantuan Pangan Non

Tunai di Jawa Timur direalisasikan di sembilan kota yaitu Surabaya, Mojokerto,

7

Kediri, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Blitar. Menurut Keputusan

Kemensos RI No.03/MS/B101/2017 keluarga penerima manfaat di Sembilan kota

tersebut akan menerima Bantuan pangan non Tunai yang berupa voucher kartu

pangan.

Tabel 1. Jumlah Penerima Manfaat untuk Bantuan Pangan Non Tunai 2017

Provinsi Jawa Timur

No Kota Keluarga Penerima Manfaat

(KPM)

1 Kota Surabaya 72,590

2 Kota Mojokerto 4,685

3 Kota Madiun 5,370

4 Kota Kediri 12,863

5 Kota Malang 18,689

6 Kota Batu 5,649

7 Kota Pasuruan 8,493

8 Kota Probolinggo 13,946

9 Kota Blitar 5,011

Sumber : Divisi Penyaluran, Perum BULOG Divre Jawa Timur (2017)

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang

telah merealisasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non Tunai kota Malang dilaksanakan oleh Perum BULOG

Subdivre Malang. Subdivre Malang merupakan salah satu dari sembilan subdivre

di Jawa Timur yang paling siap untuk melaksanakan progam tersebut sehingga

peluncuran Program Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan di Kota Malang.

Dalam penyediaan bahan pangan Subdivre Kota malang membawai tiga kota dan

dua kabupaten antara lain Kota Malang, Batu, Pasuruan, Kabupaten Malang dan

Kabupaten Pasuruan. Perum BULOG Subdivre Malang inilah yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan non Tunai di Kota Malang.

8

Program tersebut terealisasikan pada lima kecamatan di Kota Malang yaitu

di Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang,

Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun. Kecamatan Lowokwaru

merupakan salah satu kecamatan di Kota Malang yang telah merealisasikan

program bantuan pangan non tunai. Program tersebut telah berjalan di 10

kelurahan di Kecamatan Lowokwaru yaitu:

Tabel 2. Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

No Kelurahan Keluarga Penerima Manfaat

(KPM)

1 Dinoyo 155

2 Jatimulyo 371

3 Ketawanggede 45

4 Lowokwaru 355

5 Merjosari 199

6 Mojolangu 357

7 Sumbersari 133

8 Tasik Madu 274

9 Tlogomas 221

10 Tulusrejo 230

11 Tunggulwulung 325

12 Tunjungsekar 408

Sumber : Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre

Malang (2017)

Kelurahan Tunjungsekar merupakan kelurahan yang memiliki jumlah

keluarga penerima manfaat terbanyak di Kecamatan Lowokwaru. Kelurahan

Tunjungsekar merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Lowokwaru yang

ditunjuk secara langsung oleh Dinas Sosial sebagai kelurahan percontohan

penerapan bantuan pangan non tunai di Kota Malang. Penerapan Pogram Bantuan

Pangan Non Tunai dalam bentuk voucher Kartu Pangan merupakan hal yang baru

bagi masyarakat Kelurahan Tunjungsekar. Masyarakat harus dapat membiasakan

9

diri dengan bentuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Masyarakat

dihadapkan dengan penerimaan bantuan yang berbeda dengan sebelumya yaitu

menerima secara langsung bantuan subsidi pangan menjadi voucher. Berdasarkan

uraian mengenai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

bentuk inovasi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Malang.

Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian degan judul “Inovasi

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Pengentasan

Kemiskinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana inovasi pelayanan melalui Program Bantuan Pangan Non

Tunai di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ?

2. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di

Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan dua rumusan masalah diatas, maka tujuan dari

penelitian ini ialah untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan inovasi pelayanan melalui Program

Bantuan Pangan Non Tunai.

10

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non Tunai.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara

lain :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi oleh peneliti

selanjutnya yang berkenaan dengan inovasi pelayanan melalui bantuan

pangan non tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat

menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota

Malang dalam memberikan pelayanan yang lebih baik .

b. Bagi Mayarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang program

Bantuan Pangan Non Tunai sehingga masyarakat Kota Malang dapat

memahami penerapan system bantuan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar dapat dilihat dalam

sistematika pembahasan. Sistematika penulisan merupakan susunan

11

keseluruhan skripsi secara singkat, sehingga memudahkan dalam mempelajari

pembahasan skripsi tersebut. Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi

ini terdiri dari 3 (tiga) bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengemukakan

permasalahan, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian; kontribusi dari penelitian dan sistematika penulisan. Bab

ini merupakan pengantar yang akan memudahkan untuk memahami

bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka memuat teori-teori tentang Pelayanan Publik,

Inovasi Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan, Teori Kemiskinan

yang berdasarkan dengan konsep atau pendapat para ahli, Ulasan

Program Bantuan Pangan Non Tunai serta Peraturan Perundang-

Undangan yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang penulis gunakan

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, sehingga dalam bab ini mencakup: jenis penelitian, fokus

penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan keabsahan

data.

12

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data- data yang berkaitan dengan hasil

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkaitan

dengan tujuan dan sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan

sebelumnya serta saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan

dengan permasalahan.

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh

perorangan atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Menurut Sinambela (2016:5) pelayanan publik diartikan sebagai setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki sikap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada

suatu produk secara fisik. Sedangkan menurut Keputusaan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik paragraf 1 butir C, pelayanan publik

diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi

pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi

pemerintahan dan badan hukum maupun sebagai pelaksana ketentuan

perundangan. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian pelayanan

publik merupakan suatu bentuk aktivitas pemenuhan kebutuhan orang lain

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dengan uraian

mengenai pelayanan publik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan

14

publik dalam sektor publik sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan

pada masyarakat.

Menurut Keputusan Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman umum pelaksanaan pelayanan

publik, pelayanan publik dapat dikategorikan kedalam tiga kategori utama

yaitu:

1. Pelayanan kebutuhan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar merupakan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti

kesehatan, pendidikan dasar, kebutuhan pokok.

2. Pelayanan umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

berkaitan dengan pelayanan administrasi dan barang untuk memenuhi

kepentingan masyarakat

3. Pelayanan administrasi

Pelayana administrasi meliputi pembuatan kartu tanda penduduk (KTP),

sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, BPKB, STNK, IMB dan

paspor

4. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

meliputi pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan,

transportasi jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan

trotoar, penanggulangan bencana dan pelayanan sosial.

Sesuai dengan tiga kategori pelayanan publik yang dimuat dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, bahwa pemberian

pelayanan dibedakan atas tiga bentuk pelayanan. Hal tersebut dimaksudkan

agar pemerintah lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Karena pada dasarnya setiap manusia membuthkan pelayanan

bahkan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan

manusia.

15

2. Prinsip – Prinsip Pelayanan Publik

Dalam pemberian pelayanan publik terdapat beberapa asas pelayanan

publik yang harus dipenuhi agar dapat memberikan pelayanan yang

maksimal. Perinsip-perinsip pelayanan pulik menurut Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik antara lain:

1. Kesederhanaan

Dalam hal ini prosedur dalam pemeberian pelayanan publik tidak

berbelit-belit.

2. Kejelasan

Adanya kejelasan mengenai persyaratan teknis dan administratif

pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan, persoalan atau dengeketa dalam pelaksanaan pelayanan publik,

rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Adanya kepastian waktu mengenai pelaksanaan pelayanan publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat dan sah

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik harus memberikan rasa aman dan

kepastian hukum

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung

lainnya yang memadahi termasuk penyediaan saran teknologi

telekomunikasi dan informatika (tematika)

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadahi, mudah

dijangkau oleh masyarakatdan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta

memberikan pelayanan dengan ikhlas

16

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus lebih tertib, teratur, disediakan ruang

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilenkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet

tempat ibadah dan lain-lain.

Prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut memiliki keterkaitan antara

perinsip satu dengan perinsip lainnya. Kesepuluh perinsip pelayanan publik

tersebut dapat dijadikan dasar dalam memberikan sebuah pelayanan. Dengan

adanya sepuluh prinsip tersebut diharapkan pelaksanaan pelayanan publik

dapat berjalan dengan baik.

3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima kepada

masyarakat, pemerintah harus memperhatikan asas-asas pelaksanaan

pelayanan publik. Menurut Sinambela (2016:6) asas-asas pelayanan publik

anatara lain :

1. Transparansi

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapatdiakses oleh semua

pihak yang membutukan dan disediakan secara memadahi serta mudah

untuk dimengerti

2. Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

3. Kondisional

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima layanan dengan tetap berpegang pada perinsip efisiensi dan

efektifitas

4. Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan, dan harapan masyarakat

5. Kesamaan Hak

Pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.

17

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan

penerima pelayanan publik.

Adanya asas-asas pelayanan publik diharapkan oleh pengguna

layanan untuk dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan jika

asas-asas dalam pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik maka

dapat dipastikan pemberian pelayanan publik tidak akan ada lagi rasa iri

dan kecurigaan antara pemberi layanan dan penerima pelayanan. Dengan

demikian terciptalah pelayanan publik yang baik.

4. Standar Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik tidaklah dilakukan secara sembarang

melainkan terdapat acuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Acuan

yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan publik ialah standarisasi

pelayanan. Standarisasi pelayanan merupakan hal yang wajib di ikuti oleh

pemberi maupun penerima pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Nomor 63

Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, standar

pelayanan antara lain:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan

termasuk pengaduan

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang diterapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

3. Biaya pelayanan

Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian layanan

4. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan

18

5. Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana yang memadahi oleh penyelenggara

pelayanan publik

6. Kompetisi petugas pemberi layanan

Kompetisi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan sangat tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan prilaku yang

dibutuhkan.

Sedangkan standar pelayanan publik menurut Peraturan Daerah Jawa

Timur Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 14 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi

Jawa Timur Menyatakan:

1. Standar Pelayanan publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik

pelayanan publik yang meliputi prosedur dan produk pelayanan publik.

2. Penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayai (1) meliputi penetapan standar

persyaratan, standar biaya dan standar waktu

3. Masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan

standar pelayanan publik kepada masyarakat

Berdasarkan uraian mengenai standar pelayanan publik yang termuat

dalam Keputudan Menteri Pendayagunaan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur pasal 14 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik di

Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa dalam dalam melakukan proses

pelayanan publik harus memperhatikan standar pelayanan yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan standar pelayanan

yang ada masyarakat tidak memihak dan memiliki hak yang sama. Standarisasi

diperlukan dalam pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan sektor publik.

19

5. Kualitas Pelayana Publik

Kualitas Pelayanan menggambarkan sejauh mana pelayanan mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat. Setyaningrum (2009:!3) mengatakan

definisi konfensional dari kualitas biasanya mengambarkan karakteristik suatu

produk seperti kinerja (performance), keandalan (reliability), mudah dalam

penggunaan (easy to use), estetika (esthetics), dan sebagainya. Jika kesemua

karakteristik produk baik maka produk tersebut dikatakan mampu memenuhi

keinginan dan kebutuhan pengguna layanan. Terdapat lima dimensi kualitas

pelayanan menurut Parasuraman dan Berry (1990) dalam Dwiyanto (2006:145)

yaitu:

a. Tangibles (bukti fisik)

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi

serta kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung atau wujud

merupakan suatu indicator yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala

fasilitas nyata dapat terlihat.

b. Reliability (kepercayaan)

Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan

segera memuaskan. Menurut Lovelock, realibility to perform the promise

service dependably, this means doing it right, over a period of time.

Artinya, keandalan adalah kemampuan erusahaan untuk menampilkan

pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat

diartikan sebagai mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu.

Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan

20

waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta

pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.

c. Ressponsiveness (daya tanggap)Merupakan sikap tanggap pegawai dalam

memberikan pelyanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan

cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakn sikap tanggap dari

petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap Tanggap ini

merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan kepada

pelanggan.

d. Assurance (jaminan)

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dan dapat

dipercaya yang memiliki pegawai, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-

raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk

masyarakat terhadp resiko yang apabila itu terjadi akan dapat

mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal

e. Empathy (empati)

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubunga, komunikasi yang baik

dan memahami kebutuhan pelnggan. Empati merupakan individualized

attention to customer. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara

pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya

pada situasi pelanggan.

Lima Kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Lupioadi dalam

karmani (2011:92) diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memberikan

pelayanan yang baik maka penyedia layanan dituntut harus mampu unuk

21

memberikan pelayanan yang tepat, mudah, dan trasparan yang sesuai dengan

standar pelayanan. Sehingga pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Inovasi Pelayanan

1. Definisi Inovasi

Inovasi merupakan sebuah perubahan yang diinginkan dari apa yang

telah ada dengan tujuan menjadi lebih baik lagi. Inovasi dalam pelayanan

Publik merupakan penuangan ide kreatif baik teknologi atau cara baru dalam

pelayanan dengan menciptakan trobosan, penyerdehanaan didalam penerapan

pelayanan sehingga pelayanan tersebut memiliki nilai tambah baik dari segi

kualitas maupun kuantitas. Pengertian Inovasi tidak hanya pada pengertian

barang hasil produksi atau benda melainkan juga berupa keputusan atau

kebijakan dari suatu pemerintah. Inovasi memiliki pengertian yang tidak

hanya sekedar membangun dan mempengaruhi namun juga didefinisikan

secara luas, memanfaatkan ide-ide baru untuk menciptakan produk, proses

dan layanan (Susanto, 2010:158). Dalam pandangan mengenai inovasi yang

ada, inovasi merupakan sebuah konsep baru yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan yang ada didalam suatu organisasi. Inovasi dalam

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan konsep baru dalam proses pelayanan

penyaluran subsidi pangan yang dibuat oleh Kementrian Sosial dan Perum

BULOG sebagai pelaksana sehingga inovasi program tersebut dapat

22

memberikan bantuan subsidi pangan kepada masyarakat dengan lebih efektif

dan efisien.

2. Inovasi Sektor Publik

Inovasi dipandang sebagai faktor utama dalam kelangsungan hidup

organisasi sehingga berkembang dengan pesat, inovasi secara historis

bukanlah faktor utama penentu kelangsungan hidup organisasi. Inovasi

didalam sektor publik pernah dan sedang djalankan oleh beberapa daerah

untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan dan pembangunan, baik

itu inovasi yang dibuat oleh pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan

yang yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks

ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses

produksi (Undang-Undang No 18 Tahun 2002:2). Inti dari inovasi ialah

perubahan menuju hal-hal baru (Muluk, 2008:44).

Kajian mengenai inovasi sering berkembang dalam sektor bisnis yaitu

untuk mempertahankan diri (survive). Dengan berinovasi sebuah perusahaan

bisa bertahan hidup dalam persaingan dengan kompatitornya yang

menawarkan barang dan jasa yang sama. Berbeda dengan sektor publik yang

berada dalam iklim non kompetitif sehingga inovasi jarang dilakukan dan

tidak memiliki kekawatiran dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Padahal

inovasi tidak dapat berkembang dalam keadaan status quo yang statis,

23

sehingga terdapat atribut-atribut dalam sebuah perkembangan inovasi itu

sendiri. Menurut Rogers sebagaimana dikutip dalam Suwarno (2008) atribut

inovasi antara lain:

a. Relative Advantage atau Keuntungan Relatif

Sebuah Inovasi baru mempunyai keunggulan dan nilai lebih dengan

inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang ,melekat

dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengn yang lain.

b. Compability atau kesesuaian

Inovasi juga sebaiknya mempunyai sikap kompatibel atau kesesuaian

dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang

lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain alasan faktor biaya

yang tidak sedikit , namun juga inovasi yang lama menjadi bagian proses

transisi ke inovasi baru. Selain itu juga dapat memudahkan proses

adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

c. Complexity atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

Namun, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan

lebih baik, maka tingat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi

masalah penting

d. Triability atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila teruji dan terbukti mempunyai

keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi lama. Sehingga

sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap

orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas sebuah

inovasi.

e. Observability atau Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi baru juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja

dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Atribut dalam sebuah perkembangan inovasi menjadi hal yang sangat

penting dan menjadi kewajiban bagi pemerintah atau perusahaan yang

memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan

berhubungan erat dengan kesuksesan inovasi yang dilakukan. Inovasi harus

memiliki keunggulan ataupun perbedaan tersendiri serta harus bisa diterima

dan dirasakan oleh masyarakat agar inovasi yang dilakukan dapat dikatakan

sebagai inovasi yang berhasil.

24

3. Tipologi Inovasi Sektor Publik

Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal

berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan.

Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan

strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada.

Perkembangan baru yang mencakup inovasi dalam hal metode pelayanan

ternyata juga masih berkembang lagi menjadi inovasi strategi atau kebijakan

Baker dalam Muluk (2008:45). Jenis lain yang juga berkembang adalah

inovasi dalam interaksi sistem yang mencangkup perubahan dalam tata kelola

pemerintahan. Terdapat tipologi dari inovasi sektor publik antara lain:

a. Inovasi Produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain

produk atau layanan sementara

b. Inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan

dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan

kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi

c. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam

memberikan hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam

memberi pelayanan

d. Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan

strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada

e. Inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam

berinteraksi dengan actor-aktor atau dengan kata lain adanya perubahan

dalam tata kelola pemerintahan (change in governance) (Muluk, 2008:44-

45).

25

Gambar 1. Tipologi Inovasi Sektor Publik

Sumber: Muluk (2008 : 45)

4. Level Inovasi

Dalam Inovasi pelayanan publik terdapat aspek lain yang berkaitan

dengan level inovasi. Level inovasi merupakan aspek dalam inovasi yang

mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi tersebut.

Level organisasi menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:46)

terdapat tiga level inovasi. Level inovasi tersebut antara lain:

1. Inovasi inkremental

Inovasi ibkremental merupakan inovasi yang terjadi dengan membawa

perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada.

Umumnya sebagian besar inovasi yang berada didalam level ini jarang

sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan ke

organisasian. Namun inovasi incremental memiliki peranan yang penting

dalam pemaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil

yang dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan

pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan lokal dan perorangan serta

mendukung nilai tambah uang

2. Inovasi radikal

Inovasi Radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik

atau pengenalan cara-cara yang baru dalam proses pengorganisasian dan

Inovasi Sektor Publik

Inovasi Produk

Layanan

Inovasi Proses

Inovasi Metode

Pelayanan

Inovasi Kebijakan

Inovasi sistem

26

atau pelayanan. Inovasi level ini jarang sekali dilakuka karena

membutuhkan dorongan politik yang besar karena memiliki resiko yang

besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang

nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna

layanan lama yang terabaikan.

3. Inovasi transformatif

Inovasi transformatif atau sistem membawa perubahan dalam struktur

angkatan kerja dan keorganisasian yang mentrasformatifkan semua sektor

dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi

transformative ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan yang

mendasar dalam susunan social, budaya dan organisasi. Inovasi ini bersifat

lebih mendalam karena mencakup sistemis keorganisasian. Inovasi jenis

ini bisa dengan mudah dijalankann.

5. Kategori Inovasi

Dengan konsep yang berbeda terdapat kategori didalam inovasi

pelayanan. Menurut pendapat Christensen dan Laergreid dalam muluk

(2008:47-48) terdapat dua kategori pelayanan. Kategori tersebut antara lain:

1. Sustaining innovation (inovasi terusan)

Merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namu tetap

mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan

dan produk yang sudah ada

2. Discontinues innovation (inovasi terputus)

Merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang baru dan sama

sekali tidak mendasar pada kondisi yag sudah ada sebelumnya. Kategori

inovasi jenis kedua ini membawa pelayanan atau produk yang berbeda,

pengguna layanan yang berbeda serta sumberdaya yang berbeda pula.

Tentu dalam hal inovasi yang kedua ini kadarnya jauh lebih tinggi

daripada kategori pertama.

C. Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika

berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia

pendidikan. Implementasi program merupakan lakang-langkah pelaksanaan

27

kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, menurut Jones

dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan “implemetasi program merupakan

salah satu komponen dalam suatu kebijakan”. Implementasi program merupakan

upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Charles O.

Jones dalam Suryana (2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan

program yaitu:

1) Organisasian

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya atau unit-unit serta metode

untuk menunjang agar program dapat berjalan

2) Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan

dapat diterima

3) Aplikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan

barang dan jasa

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya

kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses

implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran

program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang

dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa

memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah

gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan

tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur

ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi

maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan

dalam proses implementasi.

28

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah

tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat

terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi dan

penerapan. Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar terciptanya

suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi

pada organisasi pelaksanaannya. Salah satu model implementasi program yaitu

model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan

proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi

program. Model kesesuaian Korten dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Model Kesesuaian

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga elemen yang ada dalam

pelaksanaan program menurut David C. Korten yaitu program itu sendiri,

pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Keberhasilan suatu

program didapat jika kesesuaian dari tiga unsur implementasi program tersebut

dapat berjalan semestinya. Pertama, kesesuaian antara program dengan apa yang

29

dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara

program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara

kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat

yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa

yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Antonius,

2000:12).

Selanjutnya, dapat dipahami pula dari model implementasi di atas bahwa

kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika tidak

terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan

apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas

output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak

memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka

organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat maupun

juga syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi

oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak dapat mendapat output

program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program

wajib diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Ketiga pilar dalam mengoperasikan program menurut Charles O. Jones

dan tiga unsur implementasi program David C. Korten di atas dapat menjadi

pedoman dalam proses pencarian data di Perum BULOG Sub Divisi Regional

Kota Malang dan e-waroeng Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang dalam upaya

mendeskripsikan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Program

pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yaitu program Bantuan

30

Pangan Non Tunai yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan

oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan Perum BULOG.

D. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Tantoro (2014:14) berpendapat

bahwa bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai standar kehidupan

yang rendah bila dibandingkan dengan standar kehidupan orang lain yang ada

dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian mengenai kemiskinan

merupakan suatu konsep yang lahir sebagai dampak lanjut dari sebuah

pembangunan. Sedangkan Menurut Salim (1980:41) menjelaskan “kemskinan

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka

dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian,

tempat berteduh, dll”. Pemahaman yang lazim dan sederhana bahwa

kemiskinan dillukiskan untuk orang dengan pendapatan yang diperolehnya

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Rendahnya taraf hidup sering dijadikan tolak ukur kemiskinan yang

pada hakikatnya merupakan suatu mata rantai. Orang miskin dan fakir miskin

merupakan akibat yang ditimbulkan dari berbagai faktor yang berantai tersebut.

Menurut Maipita (2014:29-30) terdapat lima istilah mengenai kategori

kemiskinan antara lain:

31

1. Kemiskinan struktural

Kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang

diterapkan oleh tataan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti

sistem politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain.

2. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan ini lebih bnyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya

manusia dan sumberdaya alam

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau

bekerja keras, jadi etos bekerjanya sangat rendah, tidak disiplin dan

sebagainya.

4. Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan

minimum

5. Kemiskinan relatif

Kemiskinan yang diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat

berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapaan tinggi.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi dikarenakan terdapat faktor-faktor yang

melatar belakanginya. Menurut Bank Dunia adapun faktor yang menyebabkan

terjadinya kemiskinan antara lain:

1. Pendidikan

Kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang

tidak memadahi . Sama Halnya dengan Temuan-temuan dinegara lain

capaian jan jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan

konsumsi rumah tangga yang tinggi pula. Selain itu koefisien dan korelasi

parsial pada umunya lebih tinggi didaerah perkotaan dibandingkan dengan

pedesaan, baik kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa rumah tanga didaerah perkotaan memperoleh

manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga

dipedesaan untuk setiap tahun penambahan.

2. Pekerjaan

Bekerja disektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan

kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian

memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah (dan itu memiliki

kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin) dibandingkan mereka

yang berada disektor lain.

3. Gender

Meskipun tingkat kemiskinan terlihat sedikit lebih rendah pada rumah

tangga dengan kepala rumah tangga perempuan, namun pada

32

kenyataannya tidaklah demikian. Kepala keluarga laki-laki masih jauh

lebih beruntung dibandingkan dengan kepala rumah tanga perempuan

4. Akses Terhadap Pelayanan Infrastuktur Dasar

Kemiskinan jelas memiliki keterkaitan dengan rendahnya akses terhadap

fasilitas dan infrastruktur dasar. Rumah tangga yang berada didaerah

pedesaan memiliki lebih banyak akses kepada pendidikan sekolah

menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi miskin.

5. Lokasi Geografis

Dengan adanya ketimpangan antar wilayah tidaklah membenarkan apabila

lokasi geografisnya juga berkorelasi dengan kemiskinan. Disamping

wilayah yang sangat luas yang dimiliki Indonesia memungkinkan untuk

mengonfirmasi ketimpangan ketimpangan tersebut dan memfokuskan

upaya penanggulagan kemiskinan pada tingkat rendah.

3. Ciri-Ciri Kemiskinan

Mengingat begitu luasnya kompleksitas masalah kemiskinan, maka

untuk dapat memahami secara jelas siapa saja yang termasuk kedalam

kelompok miskin, selain perlu menentukan garis kemiskinan kita juga perlu

untuk mengetahui ciri-ciri kemiskinan. Sehingga kita dapat memahami

kelompok-kelompok penduduk yang tergolong miskin. Suyanto (2014:5)

Menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok penduduk yang tergolong miskin

antara lain:

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan yang pada umumnya tidak

memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan

keterampilan

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk

memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Merekapun tidak

memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankkan

3. Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak

sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis untuk

mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar

4. Banyak diantara mereka tinggal dipedesaan dan tidak mempunyai tanah

garapan atau kalaupunada relative kecil sekali. Pada umunya mereka

menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian

5. Banyak diantara mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak

mempunyai ketrampilan atau skill dan pendidikan. Bahkan

perkembangan teknologi di kota-kota negasra berkembang justru

33

menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang

pindah ke kota terdampar dikantong-kantong kemelaratan (slumps).

4. Rentan Miskin

Definisi rentan dalam bahasa Indonesia memiliki arti peka atau rawan

terhadap sesuatu. Dalam hal Kemiskinan rentan miskin merupakan definisi

kemiskinan dimana masyarakat yang termasuk rentan miskin merupakan

penduduk hampir miskin (near poor). Kelompok ini dapat dikategorikan

bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik

ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok

yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap

berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari

status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis

ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Masyarakat yang tergolong dalam kemlompok masyarakat miskin ini

dapat dikatakan bebas dari kemiskinan namun masih rentan untuk menjadi

miskin. Hal tersebut dikarenakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan

sehari – hari memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat miskin.

Kelompok Masyarakat Miskin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1) Penghasilan yang didapatkan kecil sedangkan harga bahan pangan terus

mengalami peningkatan

2) Terjadinya bencana alam yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata

pencaharian

34

3) Terjadinya bencana sosial seperti kerusakan tempat tinggal yang

disebabkan oleh bencana sosial seperti kebakaran

4) Terjadinya wabah penyakit sehingga masyarakat mengalami kenaikan

pengeluaran

5) Terlambatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti Rastra.

6) Kurangnya infrastruktur pada daerah tempat tinggal yang dapat

mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat

golongan tersebut.

5. Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan Program yang

diluncurkan oleh pemerintah sebagai program yang mengacu pada upaya

pengentasan kemiskinan. Program tersebut merupakan program yang digagas

oleh pemerintah sebagai penganti program Raskin yang telah berjalan selama

ini. Pengantian Program Raskin menjadi Bantuan pangan non tunai ini sesuai

dengan arahan Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang

Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16

Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017

penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-

voucher). Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai

dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 di beberapa daerah terpilih.

Program tersebut diharapkan lebih tepat sasaran pada keluarga penerima

manfaat serta dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta

35

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan

mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Tujuan dilakukannya pengantian program raskin menjadi bantuan

pangan non tunai ialah :

1. Memberikan pilhan yang luas kepada keluarga penerima manfaat (KPM)

dimana hal tersebut meliputi Jenis, jumlah, dan kualitas bahan pangan sesuai

kebutuhan untuk nutrisi lebih seimbang, Fleksibilitas waktu penarikan,

Lokasi penarikan yang mudah untuk dijangkau oleh keluarga penerima

manfaat.

2. Meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran,

Transparan dan akuntabel, mendorong manajemen keuangan yang lebih baik,

peningkatan akses terhadap layanan keuangan

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan rakyat.

Untuk mendukung terlaksannya program tersebut pemerintah

menyediakan rumah pangan kita sebagai sarana penunjang pelaksanaan

program. Rumah pangan kita merupakan tempat yang digunakan oleh

keluarga penerima manfaat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan

voucher kartu pangan. Rumah pangan kita terdapat di setiap daerah yang

telah dipilih untuk melaksanakan program bantuan pangan non tunai. Hal

tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan penyaluran

bantuan dengan menyediakan rumah pangan kita yang mudah dijangkau oleh

keluarga penerima manfaat. Saat ini komoditas yang bisa didapatkan oleh

keluarga penerima manfaat ialah 10 kg beras dan 2 kg gula setiap KPM.

36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk

memperoleh jawaban permasalahan yang diambil. Penelitian tentang inovasi

program bantuan pangan non tunai sebagai upaya pengentasan kemiskinan ini

menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena objek dari

penelitian merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Selain itu penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata dan

menyeluruh dari kejadian atau fenomena yang terjadi secara aktual.

Menurut Hadari (2005:63) penelitian deskriptif merupakan prosedur

pemecahan masalah dengan meyelidiki masalah yang dituangkan dengan cara

menggambarkan keadaan subjek atau obyek penelitian (manusia, instansi,

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta pada

kenyataannya. Sedangkan Menurut Sutopo (2002:35) Penelitian deskriptif

merupakan mendeskripsikan secara rinci, detail dan mendalam mengenai

sejumlah kondisi yang sebenarnya terjadi atau sedang terjadi sesuai dengan

kenyataan yang ada dilapangan.

Menurut Kirk dan Miller dalam (Moleong, 2007: 4), metode penelitian

kualitatif merupakan kebiasaan dalam perspektif ilmu sosial yang secara mendasar

bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasan maupun peristilahnya.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan latar belakang alamiah untuk

37

menggambarkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai teknik

seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Hal ini dilakukan

untuk menelaah dan memahami sikap, perasaan dan perilaku individu atau

kelompok orang yang diteliti. Berdasarkan uraian mengenai penelitian deskriptif

dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk dapat

menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara aktual dalam

penerapan inovasi program bantuan pangan non tunai sebagai upaya pengentasan

kemiskinan.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut

dikarenakan penentuan fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah

dalam penelitian sehingga objek yang diteliti menjadi lebih spesifik dan tidak

meluas. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi. Kebaruan Informasi itu bisa berupa

upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi social,

tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi

sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian

yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Bentuk inovasi program bantuan pangan non tunai

a. Tipologi inovasi dalam program bantuan pangan non tunai

b. Level Inovasi dalam program bantuan pangan non tunai

38

c. Kategori inovasi pelayanan bantuan pangan non tunai

2. Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai

a. Pengorganisasian program bantuan pangan non tunai

b. Intepretasi program bantuan pangan non tunai

c. Penerapan atau aplikasi program bantuan panga non tunai

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dialakukannya

penelitian terhadap suatu fenomena sedangkan situs penelitian merupakan obyek

yang akan dijadikan bahan untuk diteliti sesuai dengan fenomena yang telah

ditangkap. Penelitian tentang inovasi program bantuan pangan non tunai sebagai

upaya pengentasan kemiskinan ini berlokasi di Kota Malang. Situs penelitiannya

antara lain:

1. Perum Bulog Subdivre Malang

2. Rumah pangan kita Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota

Malang,

3. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Kota Malang

merupakan kota pertama dari sembilan kota di Jawa Timur yang melaksanakan

program bantuan pangan non tunai. Selain itu Subdivre Malang merupakan

Subdivre yang siap untuk melaksanakan program bantuan pangan non tunai.

Subdivre Malang merupakan Subdivre yang membawai kota terbanyak dalam

pelaksanaan program bantuan pangan non tunai antara lain Kota Malang, Kota

39

Batu dan Kota Pasuruan. Selain itu Kelurahan Tunjungsekar merupakan kelurahan

dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terbanyak di Kecamatan

Lowokwaru. Selain itu Kelurahan Tunjungsekar merupakan kelurahan yang

ditunjuk langsung oleh dinas sosial sebagai kelurahan percontohan yang

menerapkan program bantuan pangan non tunai di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian mengenai inovasi program bantuan pangan non tunai sebagai

upaya pengentasan kemiskinan ini menggunakan dua jenis data. Susuai dengan

jenisnya data penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Berikut

merupakan penjelasan dari kedua data tersebut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat

melaksanakan peneletian dilapangan. Data Primer berasal dari sumber-sumber

yang dipilih untuk memperoleh informasi. Menurut Sugiyono (2014:225), data

primer diperoleh langsung dan memberikan kepada pengumpul data. Sumber data

primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari observasi dan

wawancara langsung. Pihak atau informan yang berkaitan dengan penelitian ini

antara lain:

a. Staff divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre

Malang

b. Pengelola Rumah Pangan Kita Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan

Lowokwaru Kota Malang

40

c. Kepala Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

d. Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Tunjungsekar

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

yangdigunakan untuk memperkuat atau mendukung data primer. Data sekuder

berasal dari arsip, dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data,

misalnya melalui orang ataupun dokumen (Sugiyono, 2014: 225).

Sumber data dalam penelitian ini ialah informan (person), tempat (place)

dan dokumen (paper). Ketiga sumber data ini menentukan informasi yang didapat

dalam penelitian ini. Ketiga sumber data tersebut antara lain:

a. Informan (Person)

Informan merupakan orang yang memiliki pengetahuan atau informasi

yang berkaitan dengan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling

merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sample dengan

pertimbangan tertentu, yaitu peneliti memilih informan dengan kriteria tertentu

yang dianggap sesuai dengan topic penelitian. Kemudian dalam penelitian ini

akan berkembang menggunakan teknik snowball sehingga data yang

dikumpulkan dianggap memuaskan (Pasolong, 2013:161).

b. Tempat (Place)

Tempat merupakan lokasi dimana sumber data diperoleh berdasarkan

topik penelitian. Tempat yang dijadikan sumber penelitian ini adalah:

41

1. Perum BULOG Subdivre Malang

2. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

3. Rumah Pangan Kita Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota

Malang

c. Dokumen (Paper)

Doukumen merupakan arsip atau dokumen yang terkait dengan

penelitian ini. Dokumen yang menjadi sumber data penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada

Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan

Nasional

2. Pedoman umum program bantuan pangan non tunai

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah proses kegiatan mencari dan

mengumpulkan data dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari adanya penelitian

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti

tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:62). Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fenomena

yang berada dilokasi penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2015:64)

melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku

42

tersebut. Terdapat beberapa klasifikasi dalam observasi antara lain observasi

partisipasif, observasi terus terang atau tersamar, observasi tak terstruktur dan

observasi terseleksi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur

atau terus terang. Peneliti berterus terang kepada sumber data bahwa ia sedang

melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu topic tertentu (Esterberg dalam Sugiyono:2015:72). Tujuan

dilakukannya wawancara ini ialah untuk mendapatkan penjelasan dari

narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mencatat, mengamati, menyalin atau mempelajari dokumen-

dokumen yang berkenaan dengan penelitian. Dokumentasi ini akan membantu

peneliti untuk mendapatkan data sekunder. Menurut Bogdan dalam Sugiyono

(2015:83) hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-

foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk

mendapatkan data atau informasi terkait dengan topik penelitian. Menurut

Sugiyono (2015:59) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data

43

hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian dan kualitas penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti itu sendiri

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat

penelitian ialah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrument juga harus

divalidasi seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian. Validasi

terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki

obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya

(Sugiyono:2015:59)

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian digunakan oleh peneliti untuk

mempermudah proses wawancara kepada narasumber. Pedoman wawancara

digunakan sebagai acuan dalam memberikan pertnyaan kepada narasumber

untuk mendapatkan data atau informasi sehingga wawancara dapat berjalan

dengan efektif dan efisien.

3. Perangkat penunjang

Dalam melakukan penelitian dilapangan peneliti menggunakan alat

penunjang agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar. Perangkat

penunjang yang digunakan oleh peneliti seperti alat tulis, catatan lapangan,

perekam suara dan kamera yang dapat membantu peneliti untuk mengingat

informasi atau kondisi dilapangan.

44

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara

deskriptif yaitu dengan mengambarkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model

interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Analisis model ini terdapat empat alur

kegiatan, antara lain:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah data

yang diperlukan peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan melakukan observasi pasif pada objek penelitian, melakukan

wawancaran dengan informan serta melakukan studi dokumentasi sebagai data

pendukung.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data mencakup proses memilih, memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang

mendekati bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip

wawancara, dokumen-dokumen serta materi-materi empirisnya. Proses ini

dilakukan setelah peneliti mendapatkan data di lapangan baik dari observasi,

wawancara serta data-data sekunder dalam penelitian.

45

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan pengorganisasian, penyatuan dan informasi

yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu

memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis

yang lebih mendalam berdasarkan pemahaman. Penyajian data dilakukan

dengan menyajikan data-data yang didapat dari catatan lapangan, wawancara

serta dokumen pendukung lainnya

4. Penarikan Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah tiga tahapan, hal ini dilakukan

apabila penyajian data dan analisis data sudah dilakukan dan diidentifikasi

berdasarkan sub fokus yang sudah ditetapkan dan dibandingkan dengan teori

yang digunakan.

Tahapan-tahapan dalam analisis data model interaktif diatas, dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3: Komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014: 31)

46

H. Keabsahan Data

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid,

apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2014: 270), keabsahan data dalam

penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability dan

confirmability. Berikut adalah uji keabsahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Uji credibility

Uji credibility merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian

berupa perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan

membercheck.

2. Uji transferability

Uji transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan. Menurut Faisal

dalam (Sugiyono, 2014: 277) bila pembaca laporan penelitian memperoleh

gambaran yang jelas maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji dependability

Penelitian dapat dikatakan dependability atau dalam penelitian disebut

realibilitas apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut.

Menurut Faisal dalam (Sugiyono, 2014: 277), “jika peneliti tak mempunyai dan

tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas

penelitiannya patut diragukan.

47

4. Uji confirmability

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah

disepakati banyak orang (Sugiyono, 2s014: 277).

48

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang

dikenal memiliki hawa dingin hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Kota

Malang terletak pada ketinggian 440-667 meter diatas permukaan laut. Selain

itu, suhu udara di kota malang berkisar antara 22,7 oC – 25, 1

o C dan suhu

maksimum mencapai 18,4 oC. Secara astronomis Kota Malang terletakdi

tengah – tengah Kabupaten Malang yaitu 112,06o – 112,07

o Bujur Timur dan

7,06o – 8,02

o Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karanglo Kabupaten

Malang

2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten

Malang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan DAU Kabupaten Malang

Selain itu letak Kota Malang dikelilingi oleh gunung – gunung anatara lain

disebelah utara terdapat Gunung Arjuno, Gunung Semeru disebelah Timur,

Gunung Kawi dan Gunung Panderman disebelah barat dan Gunung Kelud

disebelah Selatan. Keadaan geologi tanah di wilayah Kota Malang sendiri di

bagian selatan termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk penelitian.

49

Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan yang kurang subur dan

bagian barat merupakan dataran tinggi yang cocok untuk daerah pendidikan.

Kota Malang yang memiliki luas keseluruhan 110, 06 km2

terbagi menjadi

57 kelurahan dan 5 kecamatan yang seluruhnya telah menyandang status

swasembada pada tahun 2007. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan

Kedungkandang 39,89 km2, Kecamatan Lowokwaru 22,60 km

2, Kecamatan

Sukun 20,97 km2, Kecamatan Blimbing 17,77 km

2, dan Kecamatan Klojen

8,83 km2. Berikut ini disajikan peta administratif Kota Malang:

Gambar 4. Peta Administratif Kota Malang

Sumber: www.google.id

50

a. Demografi Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110,06 km2. Kota dengan jumlah penduduk di

tahun 2013 sebesar 836,373 jiwa yang terdiri dari 418.100 jiwa penduduk laki-

laki dan penduduk perempuan sebesar 418.273 jiwa. Jumlah ini tersebar di

lima kecamatan yaitu:

Tabel 3. Jumlah Penduduk dilima Kecamatan Kota Malang

No Kecamatan Jumlah Penduduk

1. Klojen 107.212

2. Blimbing 185.187

3. Kedungkandang 191.851

4. Sukun 191.229

5. Lowokwaru 160.896

Sumber : http://malangkota.go.id

Etnik Masyarakat Kota Malang yang religius, dinamis, suka bekerja keras

dan lugas. Masyarakat Kota Malang sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam

kemudian Agama Kristen, Agama Katolik dan sebagian kecil Agama Hindu,

Budha, dan Konghucu dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam sebesar

1.754.009 jiwa, pemeluk Agama Kristen sebesar 51.584, pemeluk Agama

Katholik sebesar 38.475 jiwa, pemeluk Agama Hindu sebesar 17.243 jiwa,

pemeluk agama Budha sebesar 9.621 jiwa, dan pemeluk Agama Konghucu

sebesar 800 jiwa (sumber: jatim.kemenag.go.id). Kekayaan etnik dan budaya yang

dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian dan kerajinan yang ada,

salah satunya yang terkenal adalah kesenian Tari Topeng dan kerajinan Batik.

Bahasa Jawa Timuran dan Bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari Kota

Malang.

51

Sebagian masyarakat Kota Malang adalah para pendatang. Kebanyakan

pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajaran/mahasiswa yang tidak menetap

dan dalam kurun waktu tertetu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal

dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja.

Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar

daerah.

b. Sejarah Pemerintahan Kota Malang

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas

umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga

Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen

Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda

dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat

tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan

perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali

mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk

bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota malang mulai beroperasi kereta api dan sejak

itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan

masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan

berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang

terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami

52

perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan

industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya

akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya

berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar

sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang

beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi

kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang

terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

c. Tri Bina Cita Kota Malang

Kota Malang sebagai kota yang cukup dinamis dan terus berkembang

telah merumuskan cita-cita yang ingin dibangun dalam kehidupan masyarakatnya.

Pokok-Pokok nilai yang dibina dalam masyarakat tersebut meliputi tiga hal yang

disebut “TRI BINA CITA KOTA MALANG”. Tiga hal yang disepakati dalam

salah satu Sidang Paripuna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962

tersebut menetapkan Kota Malang sebagai:

a. Kota Pendidikan

b. Kota Industri

c. Kota Pariwisata

53

Tiga poin Tri Bina Cita Kota Malang yang telah ditetapkan ini

mengambarkan cita-cita yang ingin dicapai juga prioritas dari pengembangan

Kota Malang. Dari tiga hal ini dapat dilihat bahwa industry merupakan bidang

yang sangat diperhatikan oleh Kota Malang dan di jadikan prioritas dalam

pengembangan kotanya.

2. Gambaran Umum Perum BULOG Subdivre Malang

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum BULOG

adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras.

Perum BULOG mempunyai tugas pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan,

distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perum BULOG Subdivre Malang

merupakan Perum Bulog yang berada di bawah Perum BULOG pusat. Perum

BULOG Subdivre Malang merupakan pelaksana tugas Perum BULOG di daerah.

Perum BULOG Subdivre malang memegang tugas dan tanggung jawab penuh

terhadap program yang berjalan di daerah dan melaporkan setiap kegiatan yang

dilaksanakan kepada Perum BULOG yang berada di Pusat.

A. Visi dan Misi Perum BULOG

a. Visi

“Menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung

terwujudnya kedaulatan pangan”.

54

b. Misi

Misi perum BULOG divre Jawa Timur merupakan penjabaran dari

visi yang telah ditetapkan. Misi perum BULOG divre Jawa Timur adalah

sebagai berikut:

1) Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan

layanan kepada masyarakat

2) Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber

daya manusia yang professional, teknologi yang terdepan dan sistem

yang terintegarasi

3) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa

melakukan perbaikan yang berkelanjutan

4) Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas

pangan pokok .

B. Tujuan dan Sasaran Yang Hendak Dicapai Sesuai Visi Dan Misi Perum

BULOG

Tujuan merupakan penjabaran misi yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi Perum BULOG yang telah ditetapkan. Tujuan yang

hendak dicapai Perum BULOG antara lain melaksanakan penugasan

stabilisasi harga beberapa komoditi melalui:

a. Menjaga stabilitas harga tingkat produsen

b. Menjaga stabilitas harga tingkat konsumen

55

c. Menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar

pada saat dibutuhkan oleh pasar (darurat, stabilisasi harga dan lain-

lain).

Penugasan diberikan kepada Perum BULOG sebagai bagian dari

tugas publik pemerintah dengan tujuan memperkuat posisi pemerintah

dalam tata niaga komoditas yang selama ini sudah terbentuk cukup kuat

(dugaan adanya kartel untuk beberapa komoditi) sehingga dapat menjaga

ketahan pangan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Perum BULOG

diantaranya adalah:

a. Adanya stabilitas harga di tingkat produsen

b. Adanya stabilitas harga di tingkat konsumen

c. Adanya stok pada jumlah tertentu pada saat dibutuhkan pasar.

C. Nilai-Nilai Dasar Perum BULOG

a. Kualitas

Perusahaan dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai sepakat untuk

berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan pada rakyat (konsumen)

sesuai dengan visi dan misi

b. Integritas

Keutuhan pribadi, manajemen dan organisasi yang mencerminkan

konsistensi antara prinsip dengan perilak

c. Team Work

Seluruh unit kerja dan karyawan bergerak fokus dan total secara terintegrasi

dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan

56

d. Inovatif

Kemampuan untuk berfikir dan mengembangkan nilai-nilai kreatifitas dan

inovasi dalam bekerja

e. Responsif

Kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan dan melakukan

upaya-upaya preventif maupun kuratif dalam menghadapi setiap perubahan

lingkungan strategis. Pada tingkat invidivu, nilai ini direfleksikan oleh sikap

awareness yang tinggi terhadap setiap kebijakan perusahaan.

3. Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Jawa

Timur. Kecamatan ini memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Karangploso, Sebelah Timut berbatasan dengan Kecamatan Blimbing,

Selatan berbatasan dengan kecamatan Klojen dan disebelah Barat berbatasan

dengan Kecamatan DAU. Daerah ini memiliki suhu minimum 20O C dan

maksimum 28O C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987 tanggal 12 Juli

1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula terdiri dari

3 kecamatan antara lain kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan

Kedungkandang. Pada bulan April 1988, dengan semakin berkembangnya jumlah

penduduk di Kota Malang, maka Kecamatan Lowokwaru terpisah dari Kecamatan

Blimbing dengan membawahi 12 kelurahan yang meliputi:

57

Tabel 4. Nama kelurahan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

NO Nama Jumlah RT Jumlah RW

1 Kelurahan Lowokwaru 104 15

2 Kelurahan Tasikmadu 30 6

3 Kelurahan Tunggulwulung 49 6

4 Kelurahan Tunjungsekar 73 8

5 Kelurahan Dinoyo 50 7

6 Kelurahan Merjosari 82 12

7 Kelurahan Sumbersari 40 7

8 Kelurahan Jatimulyo 74 10

9 Kelurahan Ketawanggede 32 5

10 Kelurahan Tlogomas 49 9

11 Kelurahan Mojolangu 114 19

12 Kelurahan Tulusrejo 74 16

Sumber : http://keclowokwaru.malangkota.go.id

Kecamatan Lowokwaru terletak di posisi barat daya kota Malang yang

merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan

laut. Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 112o 06’ – 112

o 07’

Bujur Timur dan 7o06’ – 8

o02’ Lintang Selatan. Kota Malang dikelilingi oleh

gunung-gunung yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru di sebelah

Timur, gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat serta Gunung Kelud di

sebelah Selatan. Wilayah Kota Malang merupakan daerah perbukitan dan dan

dataran tinggi serta dilewati oleh sungai baik sungai besar maupun sungai kecil.

dilewati oleh sungai baik sungai besar maupun sungai kecil.

4. Gambaran Umum Kelurahan Tunjungsekar

Kelurahan Tunjungsekar merupakan salah satu kelurahan yang berada di

Kecamatan Lowokwaru. Luas wilayah kelurahan Tunjungsekar 1907800 m2,

dimana ketinggiannya 600 m dari permukaan laut, dengan suhu temperatur

58

maksimum 270C dan temperatur minimum 20

0C. Batas wilayah kelurahan

Tunjungsekar sebagai berikut:

a. Disebelah Utara : Kelurahan Polowijen

b. Disebelah Selatan : Kelurahan Mojolangu

c. Disebelah Timur : Kelurahan Purwodadi

d. Disebelah Barat : Kelurahan Tunggulwulung/Tasikmadu

Kelurahan Tunjungsekar ini memiliki jumlah penduduk 16.519 jiwa.

Kelurahan Tunjungsekar mempunyai kondisi penduduk yang prural dengan

industry meubel yang potensi dan kualitasnya telah sangat terkenal. Terdiri dari 8

Rukun Warga (RW) dengan 73 Rukun Tetangga (RT).

a. Sejarah Kelurahan Tunjungsekar

Tunjungsekar berasal dari rangkaian kata tunjung berarti nama pohon

bunga dan sekar yang berarti kembang/bunga,jadi dapat dimaknai Tunjungsekar

adalah kelurahan dengan Ikon/maskotnya berupa Tanaman Bunga Tunjung atau

Tanjung. Filosofinya bahwa Tunjungsekar ini adalah suatu kelurahan yang

penduduknya selalu ceria, mencintai keindahan, kedamaian dan kebahagiaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987 tanggal 12 Juli 1987

tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula terdiri dari 3

kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang.

Pada bulan April 1988, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk

di Kota Malang, maka Kecamatan Lowokwaru terpisah dari Kecamatan Blimbing

59

dengan membawahi 12 kelurahan, meliputi Kelurahan Tunjungsekar, Kelurahan

Lowokwaru, Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan

Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Sumbersari,

Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Jatimulyo dan

Kelurahan Mojolangu.

Dengan terbitnya Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Kedudukan, TugasPokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan Kota Malang sebagaimana

diperbarui dengan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kecamatan Dan Kelurahan, maka Kelurahan mengalami perubahan Struktur dan

tugas pokok dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Kelurahan Tunjungsekar

Terbitnya Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2000 tentang

Pembentukan, Kedudukan, TugasPokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Dan Kelurahan Kota Malang sebagaimana

diperbarui dengan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kecamatan Dan Kelurahan. Dalam perjalanan pemerintahan kelurahan

Tunjungsekar, Kelurahan Tunjungsekar memiliki visi dan misi yaitu:

a) Visi

“Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,transparan dan

pembangunan yang partisiatif dengan mengutamakan Pelayanan

Publik menuju masyarakat yang mandiri dan makmur”.

60

b) Misi

Untuk terlaksananya visi tersebut di atas maka Kelurahan

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menetapkan misi

organisasi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memuaskan dalam

pelayanan masyarakat;

2. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan

akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

3. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan perencanaan

yang berbasiskan partisipasi masyarakat dan pemerataan.

4. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas.

5. Memberikan ruang gerak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan

berbasis religius – toleran

6. Mewujudkan keamanan yang berkualitas sesuai pelayanan publik

B. Penyajian Data

1. Bentuk Inovasi Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai

1.1 Tipologi Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Inovasi Produk

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas)

tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tahun

2016 telah memberikan arahan bahwa pada anggaran tahun 2017 penyaluran

61

manfaat raskin dilaksanakan melalui kartu elektronik (e-voucher). Melalui

arahan Presiden Republik Indonesia tersebut Kementerian Sosial berkoordinasi

dengan Perum BULOG dan Bank BNI untuk melakukan inovasi pemberian

bantuan kepada keluarga penerima manfaat yaitu dengan mengubah Program

Raskin menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Bentuk Inovasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini ialah

berupa voucher. Voucher tersebut bernilai Rp 110.000,00. Voucher yang

diterima oleh keluarga penerima manfaat tersebut dapat digunakan untuk

mencairkan bantuan dari pemerintah berupa 10 kg beras dan 2 kg gula. Selain

untuk menyalurkan bantuan pangan voucher tersebut juga dapat digunakan

oleh masyarakat untuk melakukan traksaksi dengan pihak perbankkan. Hal

tersebut bertujuan untuk mendorong produktifitas masyarakat. Seperti yang

telah disampaikan oleh Bapak Ummas selaku Staff Divisi Komersial dan

Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre Malang sebagai berikut:

“.. sebenarnya tujuannya masyarakat tidak hanya melulu menerima

bantuan saja melainkan juga mendorong masyarakat untuk menabung,

makannya sekarang dialaihkan ke BPNT. Kan operatornya selain dari

pihak bulog dan kemensos juga ada dari pihak perbankkan, di Jawa Timur

perbankkan yang paling dominan Bank BNI. Tiga operator ini saling

bersinergi. Harapannya apa setiap orang tidak hanya menerima bantuan

tapi juga bisa menabung inovasinya disitu” (Wawancara pada 8 Mei 2017

pukul 09.00 WIB di Perum BULOG Subdivre Malang)

Pernyataan mengenai hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Endang

Selaku Penerima Manfaat di Kelurahan Tunjungsekar:

“.. Iya mbak untuk bantuannya enakan yang sekarang karena selain kita

terima bantuan bahan pangan yang berupa beras dan gula, kita di voucher

bantuan pangan itu juga bisa dipakai untuk menabung dibank, kita yang

62

nerima bantuan bisa sedikit-sedikit nabung disitu mbak. Jadi lebih efektif

ya bisa dipakai untuk dua hal sekaligus. Kita seneng aja terima bantuan

dalam bentuk yang sekarang.” (Wawancara pada 13 Oktober 2017 pukul

14.00 WIB di Rumah Ibu Endang Jalan Ikan Tombro Timur RT 7 RW 4)

Berdasarkkan dengan penjelasan Bapak Ummas dan Ibu Endang,

Bentuk inovasi produk pada Program Bantuan Pangan Non Tunai ini terletak

pada bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan yang

diberikan kepada masyarakat tersebut berupa voucher yang digunakan untuk

mencairkan bantuan pangan. Selain untuk mencairkan bantuan pangan

pemerintah, voucher yang di terima oleh masyarakat tersebut dapat digunakan

untuk melakukan transaksi dengan pihak perbankkan. Dengan Program

Bantuan Pangan Non Tunai tersebut masyarakat mendapatkan manfaat yang

lebih yaitu selain menerima bantuan program tersebut juga dapat membuka

akses jasa keuangan.

Gambar 5. Voucher Kartu Pangan (Kartu Keluarga Sejahtera)

Sumber: Dok. Peneliti, 2017

63

b. Inovasi Proses

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program yang di

keluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti Program Raskin. Pada Program

Bantuan Pangan Non Tunai terdapat perbedaan proses penyaluran dengan

Program Raskin. Perbedaan proses penyaluran tersebut dikarenakan adanya

perubahan cara penyaluran dan keterlibatan pihak lain seperti Bank BNI dan

rumah pangan kita di Kelurahan Tunjungsekar. Seperti yang telah disampaikan

oleh Bapak Ummas selaku Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis

Perum BULOG Subdivre Malang sebagai berikut:

“.. Program bantuan pangan non tunai ini ada perbedaan dalam proses

penyalurannya. Kalau raskinkan dalam penyaluran pemeritah dan perum

bulog yang memiliki banyak peranan mulai dari menerbitkan DO kepada

perum bulog sesuai dengan jumlah penerima, pihak bulog menyiapkan

komoditi terus disalurkan ke masyarakat dan masyarakatnya menerima

bantuan, ambil di kelurahan. Kalau sekarang tidak seperti itu, pemerintah

dinsos yang dikota khususnya, perum bulog melakukan kerjasama dengan

pihak perbankan untuk proses penyaluran bantuan pangan tersebut.

masyarakatnya menerima bantuan dalam bentuk kartu pangan dan

masyarakat akan secara mandiri melakukan transaksi untuk mencairkan

bantuan pangan dari pemerintah di rumah pangan kita. ” (Wawancara pada

8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG Subdivre Malang)

Proses penyaluran bantuan pangan pada Program Raskin diawali

dengan adanya surat perintah alokasi (SPA) dari Bupati atau Walikota kepada

Perum Bulog. Perum Bulog membuat form DO (delivey order) untuk masing

masing daerah. Sesuai dengan form DO tersebut Satker Raskin yang bertugas

sebagai pelaksana penyaluran bantuan dilapangan melakukan pengecekan

kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sampai melakukan

penyaluran ke titik distribusi.

64

Gambar 6. Alur Penyaluran Raskin

Sumber: Perum BULOG Divre Jawa Timur, (Diolah), 2017

Hal tersebut berbeda dengan proses penyaluran Bantuan Pangan Non

Tunai. Pada alur proses penyaluran bantuan pangan tersebut, Berdasrkan data

penerima manfaat yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan telah

disepakati oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota kepada

Bank BNI. Bank BNI menerbitkan Surat DO (Delivery order) kepada Perum

BULOG Subdivre Malang. Setalah menerima surat DO (Delivery Order)

Perum BULOG melaksanakan persiapan bahan komoditi yang dilakukan oleh

Satker Raskin sebagai pelaksana penyaluran dilapangan hingga melakukan

penyaluran ke setiap rumah pangan kita yang berada di kelurahan. Setelah

barang disalurkan kepda rumah pangan kita, masyarakat dapat melakukan

transaksi pencairan bantuan pangan di rumah pangan kita tersebut. Berikut

merupakan proses pencairan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bupati/ Walikota

- Penerbitan SPA sesuai dengan jumlah penerima manfaat

- Data penerima manfaat diproleh dari Dinas Sosial

Perum BULOG Subdivre Malang (Pembuatan SPPB/DO)

- Dilaksanakan oleh Satker Raskin dilapangan

Titik Distribusi

1. Kecamatan

2. Desa

3. Pemerintah setempat/ RT- RW

Masyarakat Penerima Manfaat

65

Gambar 7. Alur Penyaluran BPNT

Sumber: Pedoman Pelaksanaan BPNT 2017, diolah

Keterangan :

: Penginformasian pelaksanaan penyaluran

: Penginformasian kendala dalam pelaksanaan dan ketersediaan

bahan pangan

c. Inovasi Dalam Metode Pelayanan

Sebuah inovasi pada pelayanan diharapkan dapat memberikan

sebuah pembaharuan yang dapat memberikan nilai lebih dan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan. Hal tersebut jika dikorelasikan

dengan pemberian pelayanan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai

kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat di Kelurahan

Tunjungsekar merupakan metode pemberian pelayanan yang bersifat baru

yakni dengan menggunakan sistem voucher. Seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Ummas sekalu staff Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum

BULOG Subdivre Malang:

“..pelayanan yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat ini temasuk

baru bagi masyarakat sendiri. Karena apa, karena pelayanan yang

diberikan kali ini lebih simple dan lebih memudahkan masyarakatnya

Bank BNI

(Menerbitkan DO)

Perum BULOG

Subdivre Malang

- Dilaksanakan

Satker Raskin

Rumah Pangan

Kita

(Ditunujuk Dinsos)

Keluarga

Penerima

Manfaat

Menyediakan

Voucher Kartu

Pangan

Memberikan

informasi

pelaksanaan

pencairan

66

sendiri. Pemberian layanan inikan pakai voucher jadi terserah sama

masyarakatnya nanti itu mau dicairkan atau tidak. Tempat pencairan

bantuan pangan sekarang juga lebih dekat disekitar masyarakat.”

(Wawancara pada 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG

Subdivre Malang)

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan tersebut dibutuhkan

beberapa indikator yang digunakan sebagai pengukur pelaksanaan Program

Bantuan Pangan Non Tunai. Hal tersebut digunakan untuk menilai seberapa

baikkah Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di

Kelurahan Tunjungsekar. Indikator tersebut antara lain:

a. Tangibles

Tangibles atau bukti langsung merupakan kualitas pelayanan publik

yang terdiri dari fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas komunikasi

yang dimiliki oleh penyedia layanan. Dalam pelaksaan Program bantuan

Pangan Non Tunai ini fasilitas merupakan hal yang utama dalam

pelaksanaan program. Pihak Perbankkan dan Perum BULOG Subdivre

Malang selaku pelaksana program dilapangan menyiapkan fasilitas fisik,

peralatan yang dibutuhkan serta pegawai yang akan melayani keluarga

penerima manfaat dalam pencairan bantuan pangan. Fasilitas yang

disediakan antara lain :

1. Distribution Center,

2. Rumah Pangan Kita

3. Voucher kartu pangan

4. Mesin EDC (Electronic Data Capture)

67

Gambar 8. Bukti Fisik Program Bantuan Pangan Non Tunai

Sumber : Dok.Peneliti, 2017

b. Reliability

Reliability merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang

dijanjikan secara akurat. Dalam hal Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non

Tunai reliability pemberian pelayanan berhubungan dengan pengetahuan yang

dimiliki oleh pengelola rumah pangan kita untuk memberikan pelayanan

kepada keluarga penerima manfaat. Untuk dapat memberikan pelayanan secara

akurat, pengelola rumah pangan kita sebelum melakukan interaksi dengan

keluarga penerima manfaat terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi dan

edukasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan, cara melakukan

68

pengawasan komoditas pangan yang dicairkan oleh KPM dan penggunaan

media elektronik yang digunakan dalam pencairan. Sosialisasi dan edukasi

tersebut sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan Program Bantuan Pangan

Non Tunai 2017 tentag alur sosialisasi dan edukasi.. Hal tersebut sesuai dengan

yang diungkapkan oleh Bapak Ummas selaku Staff Komersial dan

Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre Malang:

“..untuk program bantuan pangan non tunai ini kita ada sosialisasi terlebih

dahulu. Sosialisasinya baerangan sama launching program di kota malang.

Yang menjadi sasaran sosiali semua pelaksana dilapangan seperti

pengelola rumah pangan kita harus benar – benar mengerti karena nantinya

juga dilapagan mengajari keluarga penerima manfaat yang belum

mengerti, terus penerima bantuan pangan juga mendapatkan sosialisasi.”

(Wawancara pada 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG

Subdivre Malang)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz selaku pengelola

rumah pangan kita di Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar bahwa “..

sebelumnya ada pelatihan mbak. Yang menjadi agen mendapat pelatihan yang

menerima juga ada pelatihan. Agen dilatih sama bank bni Ya saya yang ngejari

cara menggunakannya bagaimana. Jadi rata-rata sudah tau cara melakukan

transaksinya gimana.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di

Rumah Pangan Kita Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar)

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Abdul Aziz mengenai

sosialisasi dan edukasi, hal serupa juga disampakan oleh Bapak Andi selaku

pengelola rumah pangan kita di jalan ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar bahwa

“..untuk sosialisasi iya ada mbak cuman tidak sampai yang terlalu seperti

adapelatihan atau gimana gitu kan bantuannya simple cara menggunakannya

69

simple sebenernya jadi ya ngerti.jadi rata-rata ya kita sudah ngerti gimana

caranya.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di Rumah Pangan

Kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan

Program Bantuan Pangan Non Tunai terdapat sosialisasi dan edukasi mengenai

cara melakukan transaksi kepada pengelola rumah pangan kita. Yang

memberikan edukasi dan sosialisasi dari pihak Bank BNI. Hal tersebut

dilakukan agar pengelola rumah pangan kita mampu memberikan pelayanan

yang maksimal kepada keluarga penerima manfaat.

c. Ressponsiveness

Ressponsiveness atau responsivitas merupakan kerelaaan dalam

menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai responsivitas

digambarkan dengan respon dari pihak penyelenggara pelayanan yang terkait

seperti pihak Bank BNI, Perum BULOG, dan Pengelola rumah pangan kita jika

terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan pangan. Semua pihak yang

terkait memberikan tanggapan yang cepat jika terdapat kendala di lapangan

saat proses pencairan. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh

Bapak Ummas selaku Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum

BULOG Subdivre Malang bahwa “..kalau dilapangan ada kendala atau keluhan

seperti stok kurang atau berasnya jelek kita langsung tangani mbak. Langsung

pada hari itu juga kita menganti atau mengirim stok yang kurang sesuai dengan

70

permintaan tidak sampai menunggu besok besok.” (Wawancara pada 8 Mei

2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG Subdivre Malang)

Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz Selaku

pengelola rumah pangan kita di Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar:

“..kendalanya kalau ada pin yang tersendat itu saya langsung laporan ke

BNI setelah itu langsung ditangani oleh BNI, Kalau ada stok yang kurang

ya sama saya laporan nanti langsung dikirim juga stoknya kurangnya

berapa mbak. Kalau pinya trobel yang merima saya berikan barangnya

dulu kartunya di tinggal disni. Soalnya kan kasihan sudah antri lama-lama

ternyata gak bisa jadi saya kasih barangnya dulu.” (Wawancara pada 10

Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Rumah Pangan kita Jalan Ikan Tombro

Kelurahan Tunjungsekar)

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Andi selaku

Pengelola rumah pangan kita di Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar:

“..biasanya kalau ada kendala mbak kita langsung laporan misal kartu

penerima trobel kita laporan ke BNI sama pihak BNInya langsung

ditangani jadi ya tidak sampai mengganggu mbak.langsung ada tindakan

dari sananya. Ada lagi biasanya kalau disini stoknya habis la itu saya

telponkan agen lain jadi gesek katunya disini ambil barangnya disana

mbak. Kalau yang ngambil seperti nenek-nenek kan itu gak ngerti ya kasih

tau gimananya.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di

Rumah Pangan kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responsivitas dari

penyelenggara layanan dapat dilihat dari cara menanggapi dalam memberikan

pelayanan kepada penerima manfaat. Penyedia layanan yaitu pihak-pihak yang

terkait langsung ikut bertindak jika terjadi permasalahan dalam pencairan bantuan

dilapangan. Selain itu pengelola rumah pangan kita juga memberikan bantuan

kepada penerima manfaat pada saat pencairan bantuan pangan non tunai tersebut.

71

d. Assurance

Assurance merupakan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para

petugas penyedia pelayanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna

layanan. Hal tersebut jika diorelasikan dengan pelaksanaan program bantuan

pangan non tunai, pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan program

bantuan pangan non tunai dapat dilihat dari cara menjalankan program

tersebut. Program bantuan pangan non tunai ini terdapat buku pedoman

pelaksanaan bantuan pangan non tunai tahun 2017. Buku pedoman ini

digunakan oleh penyedia layanan yaitu Perum BULOG Subdivre Malang,

Bank BNI, dan Pengelola Rumah Pangan Kita sebagai pihak terkait untuk

memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat di kelurahan

Tunjungsekar. Tata cara pelaksanaan program secara teknis telah dijelaskan

didalam buku pedoman tersebut. Penyedia layanan yaitu pihak Bank BNI,

Perum BULOG dan Pengelola rumah pangan kita diwajibkan untuk mengerti

mengenai tata cara pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan yang

disampaikan oleh Bapak Ummas selaku Staff Komersial dan Pengembangan

Bisnis BULOG Subdivre Malang :

“.. pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini mbak ada buku

pedomannya. Ya tata caranya secara keseluruhan kita ngikuti yang ada di

buku pedoman pelaksanaan. tapi kenyataan dilapangan dalam proses

pelaksanaannya lebih teknis lagi. Secara keseluruhan manut buku

pedoman tapi dilapangan kita juga menerapkan itu tapi lebih pada

prakteknya menyesuaikan dengan keadaan dilapangan.” (Wawancara pada

8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG Subdivre Malang)

Selain pengetahuan untuk mengelola sesuai dengan buku pedoman,

kesopanan dan keramahan dalam pemberian layanan kepada keluarga penerima

72

manfaat juga diprioritaskan. Kesopanan dan keramahan yang dilakukan oleh

pengelola rumah pangan kita dapat dilihat dari cara melayani dengan baik dan

menyampaikan informasi yang terkait dengan pencairan bantuan pangan non

tunai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Aziz selaku pengelola

rumah pangan kita Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar:

“..kita waktu melayani ya kita layani sebaik mungkin mbak kalau ada yang

Tanya saya jelaskan pelan-pelan, yang tidak mengerti bagaimana caranya

ya saya kasih tau. Selain itu sebelum ada penyaluran kan kita di kasih tau

dulu sama bni, sehari atau dua hari sebelum. setalah saya mendapatkan

informasi dari pihak bank mbak saya langsung menyampaikan ke

penerima bantuan biar mereka bisa bersiap. Sehari sebelumnya sudah saya

kasih tau. (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Rumah

Pangan kita Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Andi selaku pengelola rumah

pangan kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar:

“..saya kalau sama masyarakat penerima ya gak ada pilih-pilih mbak,

kalau ada yang datang mau mencairkan bantuan pangan ya saya layani

sebaik mungkin itukan sudah jadi kewajiban kita mbak, apalagi kalau yang

mencairkan iu sudah sepuh ya saya bantu nanti saya kasih tau juga kalau

ada apa-apa mbak.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di

Rumah Pangan kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar)

Dengan demikian atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak andi dan

Bapak Aziz tersebut pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan dalam

memberikan pelayanan memang diperlukan dalam memberikan pelayanan

kepada penerima manfaat. Pemberi pelayanan dituntut untuk memberikan

pelayanan dengan sebaik mungkin sesuai dengan buku pedoman pelaksaan

bantuan pangan yang ada. Selain itu kesopanan dalam memberikan pelayanan

juga diperhitungkan didalam hal ini.

73

e. Empathy

Emphathy merupakan kemampuan memberikan perhatian kepada

pengguna pelayanan secara Individual. Dalam pelaksanaan Program Bantuan

Pangan Non Tunai ini empathy dari penyedia pelayanan ditunjukkan dengan

sikap peduli dari penyedia pelayanan yaitu pengelola rumah pangan kita yang

secara langsung berinteraksi dengan keluarga penerima manfaat. Hal tersebut

ditunjukkan oleh pengelola rumah pangan kita dengan memberikan pelayanan

yang lebih kepada keluarga penerima manfaat terutama penerima bantuan

dengan usia lanjut, Keluarga penerima yang tidak mengerti tentang prosedur

pencairan bantuan sehingga pengelola wajib memberikan pelayanan dan

menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Aziz selaku

pengelola rumah pangan kita Di Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar:

“..saya mbak kalau melayani itu tidak pilih-pilih tidak melihat siapa yang

saya layani. Ada orang datang mau mencairkan bantuan ya saya layani

dengan baik. Ada ibu-ibu yang datang mau mencairkan bantuan tapi tidak

mengerti bagaimana caranya ya saya jelaskan pelan-pelan, ada ibu-ibu

yang sudah sepuh tidak tau sama sekali karena sudah sepuh tadi ya saya

bantu saya beri tau kalau bantuannya sudah diproses vouchernya kalau

sudah digunakan harap disimpan baik-baik begitu mbak.” (Wawancara

pada 10 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Rumah Pangan kita Jalan Ikan

Tombro Kelurahan Tunjungsekar)

Hal terseut juga disampaikan oleh Bapak Andi selaku pengelola rumah

pangan kita di Jalan ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar:

“..kalau ada orang kesini mbak mau mencairkan bantuan pangan ya saya

layani dengan baik. Kalau yang mencairkan bantuan tersebut masih belum

paham atau belum mengerti ya saya jelaskan dulu bagaimana pelan-pelan

sampai orangnya ngerti.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 13.00 WIB

di Rumah Pangan kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar)

74

Dengan demikian atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Andi

dan Bapak Aziz tersebut, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada

keluarga penerima manfaat pengelola rumah pangan kita juga harus bisa

memberikan pelayanan yang lebih kepada setiap individu. Hal tersebut

dilakukan agar penerima manfaat dapat merasa terbantu saatb melakukan

pencairan bantuan pangan.

d. Inovasi Dalam Strategi

Inovasi dalam strategi merupakan bentuk inovasi yang mengacu pada

visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari

realitas yang ada. Inovasi dalam strategi jika dikorelasikan dengan program

bantuan pangan non tunai berhubungan dengan tujuan Program Bantuan

Pangan Non Tunai. Tujuan pelaksanaan proram bantuan pangan non tunai

tersebut berawal dari melihat pada tujuan pelaksanaan program raskin yang

hanya berorientasi pada pengurangan beban belanja masyarakat miskin

sehingga perlu dilakukan perbaruan tujuan pada program bantuan pangan non

tunai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ummas selaku Staff

Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre Malang:

“...program ini kan ada untuk memperbaiki program sebelumnya yang

dimana dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan disana sini. Dari

kekurangan itu lah kita melakukan inovasi. Tujuan yang dibuat dalam

program ini juga otomatis berubah yakni menjadikan program bantuan

menjadi lebih baik lagi.” (Wawancara pada 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB

di Perum BULOG Subdivre Malang)

Dengan adanya kekurangan pada program raskin dan tujuan dari

program raskin yang perlu untuk diperbaiki tersebut mendorong penyedia

pelayanan untuk melakukan inovasi agar kekurangan pada program raskin

75

dapat diperbaiki dan lebih berorientasi pada kesejahteraan. Dalam

pelaksanaannya program bantuan pangan non tunai memiliki orientasi atau

tujuan yang akan dicapai. Tujuan program terseut lebih mengarah kepada

kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Tujuan dari adanya program raskin

menjadi program bantuan pangan non tunai ialah :

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan

2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima

manfaat

3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan bagi

keluarga penerima manfaat

4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima

manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan

5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/ SDGs)

e. Inovasi Sistem

Inovasi sistem merupakan inovasi yang mencakup cara baru yang

diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor atau dengan kata lain ada

perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam program bantuan pangan

non tunai, inovasi sistem ini berkaitan dengan peranan aktor yang terkait

didalam pelaksanaan program. Aktor-aktor yang terkait tersebut antara lain

ialah Kementrian Sosial dan dinas sosial ditingkat kota, Bank BNI, Perum

BULOG Subdivre Malang dan Pengelola rumah pangan kita di Kelurahan

76

Tunjungsekar Kota Malang. Masing-masing aktor tersebut memiliki peranan

yang berbeda – beda. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak

Ummas selaku Staff Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG

Subdivre Malang:

“..dalam program inikan kita ada beberapa pihak yang terlibat yang

pertama kemensos kalau didaerah dinsos, pihak bank dan BULOG. La

dalam pelaksanaannya ini tiap actor punya peranannya masing-masing dan

ada porsinya masing-masing. Mereka yang terlibat saling bekerjasama

supaya pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini lebih b”

(Wawancara pada 8 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Perum BULOG

Subdivre Malang)

Berdasarkan dengan apa yag telah disampaikan oleh Bapak Ummas selaku

Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre

Malang dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang terlibat tersebut memiliki

peranan yang berbeda. Dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai

aktor-aktor tersebut saling bersinergi untuk melaksanakan program dengan baik.

Aktor-aktor yang terkait didalam program bantuan pangan tersbut terdapat aktor

baru yaitu Bank BNI dan Pengelola rumah pangan kita. Pada program raskin

kedua aktor tersebut tidak dilibatkan. Pelaksanaan program didominasi oleh

pemerintah dan Perum BULOG Subdivre Malang.

2. Level Inovasi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Inovasi Inkremental

Inovasi incremental merupakan inovasi yang membawa perubahan

kecil terhadap proses atau layanan. Inovasi Program Bantuan Pangan Non

Tunai ini memiliki perubahan pada proses pemberian bantuan pangan dan

77

media yang digunakan. Perubahan proses pelayanan yang terjadi pada

proses penyaluran bantuan pangan non tunai dimana dalam proses tersebut

terdapat keterlibatan aktor lain seperti Bank BNI dan Pengelola rumah

pangan kita dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan non tunai.

Perubahan pada pelayanan dilihat dari penggunaan media elektronik untuk

melayani pencairan bantuan pangan non tunai. Perubahan tersebut tidak

sampai mempengaruhi struktur organisasi. Media yang digunakan dalam

program bantuan pangan ini ialah voucher dan mesin EDC (Electronic

Data Capture). Selain itu dengan adanya media baru yang digunakan

menjadikan program dapat berjalan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Hal

tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Aziz selaku

pengelola rumah pangan kita Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar

bahwa “..kalau lebih efektif ya efektifan yang ini bak dibandingkan program

raskin soalnya sudah ada kartunya itu. selain itu kualias barangnya juga

lebih bagus yang di BPNT ini dari pada program raskin” (Wawancara pada

10 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Rumah Pangan Kita Jalan Ikan Tombro

Kelurahan Tunjungsekar)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Andi selaku pengelola

rumah pangan kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar:

“..Menurut saya yang BPNT ini lebih efek efektif, lebih tepat sasaran

dan satunya meminimalisir calo barangkali mbak. Soalnya kan yang

program raskin yang dulu kana da iuarannya 1.800,- per kilonya kalau

sekarang kan tidak. Terus barangnya juga lebih bagus jadi ya lebih

membantu penerima manfaat mbak.” (Wawancara pada 10 Mei 2017

pukul 13.00 WIB di Rumah Pangan Kita Kelurahan Tunjungsekar)

78

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Ibu Endang

selaku penerima manfaat bantuan pangan non tunai di Kelurahan

Tunjungsekar bahwa “..bentuk bantuannya kalau lebih efektif, efektifan

yang sekarang mbak juga lebih enakan yang sekarang soalnya bisa

langsung digunakan seperti it uterus bantuannya juga lebih bagus yang

sekarang” (Wawancara pada 13 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB di rumah

Ibu Endang Jalan Ikan Tombro Timur RT 7 RW 4 Tunjungsekar)

Dengan demikian atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak

Andi, Bapak Aziz dan Ibu Endang tersebut, bahwa dengan adanya

perubahan pada proses penyaluran tersebut menjadikan pelayanan yang

diberikan kepada keluarga penerima manfaat menjadi lebih simple dan

lebih efektif. Dengan demikan dengan perubahan proses tersebut dapat

lebih membantu keluarga penerima manfaat. Selain itu perubahan tersebut

menjadikan penerima bantuan pangan lebih tepat sasaran jika

dibandingkan dengan program sebelumnya.

3. Kategori Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Sustaining Innovation (Inovasi Terusan)

Inovasi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan inovasi

yang dilakukan berdasarkan pada kondisi pada program sebelumnya yakni

Program Raskin. Adanya inovasi pada program raskin tersebut tidak

menyebabkan perubahan yang besar, perubahan yang terjadi hanya pada

produk dan proses pelayanan yang diberikan kepada keluarga penerima

79

manfaat. Adanya inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut ialah

untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada program sebelumnya. Hal

tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ummas selaku Staff Divisi

Komersial dan Pengembangan Bisinis Perum BULOG Subdivre Malang:

“..program bpnt ini memang untuk memprbaiki program yang

sebelumnya ya, mungkin bisa dibuka-buka lagi kekurangan pada

program raskin itu apa hingga munculnya program bpnt ini.

Sebenernya program raskin dan bpnt ini sama tetapi hanya bentuknya

saja yang berubah.” (Wawancara pada 19 Mei 2017 pukul 13.00 WIB

di Perum BULOG Subdivre Malang)

Hal mengenai inovasi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai

tersebut juga disampaikan oleh Ibu Lurah Kelurahan Tunjungsekar:

“..sebenarnya programnya sama saja hanya berganti baju saja. Jadi

program raskin menjadi program bpnt. Pemeritah semakin kesini kan

berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan terutama pada warga

miskin, hanya saja saat ini kembali lagi pada keterbatasan. Menurut

saya programnya bagus sudah mulai tepat dari program sebelumnya.”

(Wawancara pada 11 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan

Tunjungsekar)

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ummas

dan Ibu Lurah Tunjungsekar dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Bantuan

Pangan Non Tunai ini merupakan program penyaluran bantuan pangan yang

berdasarkan dengan kekurangan pada program sebelumnya. Inovasi Progam

Bantuan Pangan Non Tunai ini dilakukan berdasarkan pada keadaan yang ada

pada Program Raskin sebelumnya dengan melihat kekurangan pada program

tersebut. Pada Program Bantuan Pangan Non Tunai ini tidak terjadi perubahan

yang besar hanya terdapat perubahan pada bentuk bantuan dan proses

pelayanannya saja.

80

4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Organisasi

Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota

Malang terdapat struktur organisasi dalam melaksanakan Program Bantuan

Pangan Non Tunai. Namun struktur organisasi tersebut belum jelas seperti

struktur organisasi pelaksanaan pada Program Raskin. Pada Program Raskin

struktur organisasi pelaksana program dijelaskan secara jelas didalam Buku

Pedoman Umum Raskin mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan atau

kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak

Ummas selaku Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum

BULOG Subdivre Malang:

“.. struktur pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ini ada tapi

belum jelas. Maksudnya belum sejelas dan serinci pada program

raskin. pada program raskin struktur organisasi pada pelaksanaan

program tertata dalam buku pedoman juga dijelaskan secara jelas

siapa pihak yang terkait, yang menjadi penanggung jawab, ketua

kepelaksana dan sebagainya dijelaskan dengan jelas. Sedangkan pada

bpnt sendirikan hanya menyebutkan yang terlibat siapa saja tanpa

mengetahui sebenarnya tupoksinya apa, strukturnya seperti apa juga

belum diketahui. ” (Wawancara pada 19 Mei 2017 pukul 13.00 WIB

di Perum BULOG Subdivre Malang)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ummas selaku Staff Divisi Komersial

dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre Malang dapat disimpulkan

bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non

Tunai di Kota Malang struktur organisasi pelaksanaan program ada namun masih

belum jelas. Didalam buku pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai juga

tidak menyebutkan struktur pelaksana program hanya menyebutkan saja pihak –

81

pihak yang terkait dan koordinasi yang dilakukan. Hal tersebut berbeda dengan

struktur organisasi pelaksanaan Program Raskin dimana struktur organisasi

pelaksanaan program dijelaskan secara jelas didalam buku pedoman pelaksanaan.

b. Interpretasi

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di lapangan tidak secara

serta merta dilakukan tanpa ada petunjuk pelaksanaan. Untuk mendukung

terlaksananya program dengan baik sebelum program dijalankan terlebih dahulu

diadakan sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan program kepada

pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai dilapangan. Tata cara pelaksanaan

Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut sesuai dengan yang tertera pada

Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai 2017. Hal tersebut

sesuai dengan apa yang telah di sampakan oleh Bapak Ummas selaku Staff Divisi

Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG Subdivre Malang:

“..kita ada sosialisasi tentang program bpnt ini. Sosialisasi dan edukasi

dilaksanakan sekalian pas launching program jadi pas launching kita

juga mengadakan sosialisasi untuk penerimanya, untuk rumah pangan

kita itu sebelumnya sudah kita sosialisasi sudah diajari bagaimana

cara menggunakan medianya, kita beritahu juga tentang

mekanismenya seperti apa. Harapannya dengan adanya sosialisasi dan

edukasi program dapat berjalan dengan baik seperti itu” (Wawancara

pada 19 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di Perum BULOG Subdivre

Malang)

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ummas

selaku Staff Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum BULOG

Subdivre Malang bahwa sebelum Program Bantuan Pangan Non Tunai

dilaksanakan terdapat sosialisasi dan edukasi kepada pelaksana program

dilapangan. Tujuan dari adanya sosialisasi tersebut ialah agar pelaksana mengerti

82

tentang mekanisme pelaksanaan program di lapangan. Sosialisasi tersebut

tentunya sangat diperlukan oleh pihak – pihak yang melaksanakan program

dilapangan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul

Aziz selaku pengelola Rumah Pangan Kita di Jalan Ikan Tombro Kelurahan

Tunjungsekar:

“..saya mengerti mbak tetang mekanisme pelaksanaannya wong

sebelumya saya diberi sosialisasi kesini diajari bagaimana. Setiap

agen kan ngelatih pelaksana sama penerimanya mbak jadi ada

untungnya juga. Setelah mendapat pelatian secara otomatis saya juga

harus bisa mengajari penerimanya mbak.” (Wawancara pada 10 Mei

2017 pukul 11.00 WIB di Rumah Pangan Kita Jalan ikan Tombro

Kelurahan Tunjungsekar)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Andi selaku pengelola Rumah

Panga Kita di Jalan ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar bahwa “..sebenernya

bantuannya kan simple kan mbak, ya saya ngerti sebelum bantuannya datang itu

ada sosialisasi tapi sosialisasinya gak terlalu seperti pelatihan gitu cuman diberi

tahu caranya.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di Rumah

Pangan Kita Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar)

Berdasarkan degan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz

dan Bapak Andi Selaku Pengelola Rumah Pangan Kita di Kelurahan

Tunjungsekar bahwa sebagai pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai

dilapangan mereka mengerti tata cara pelaksanaan. Hal tersebut dikarenakan

sebelum melaksanakan program pengelola rumah pangan kita di kelurahan

tunjungsekar pengelola mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu. Dengan adanya

sosialisasi tersebut pengelola rumah pangan kita menjadi lebih memiliki

kemampuan untuk melayani dan menjalankan program dengan lebih baik.

83

c. Aplikasi

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai selain memerlukan

adanya struktur organsasi dan sumberdaya yang mampu menjalankan program

sesuai dengan pedoman pelaksanaan juga memerlukan sebuah prosedur kerja agar

Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut dapat berjalan sesuai dengan

semestinya. Prosedur kerja dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non

Tunai ini berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang rutin yang meliputi

penyediaan barang dan jasa. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan

Pangan Non Tunai pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pangan tersebut

dilaukan setiap satu bulan sekali. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan,

penyaluran bantuan pangan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Penyaluran

bantuan pangan non tunai tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz selaku

pengelola rumah pangan kita Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar bahwa

“..saya kan hanya menyalurkan ya mbak, harusnya memang sebulan sekali tapi

seperti kemarin bulan maret april sama april itu digabung dirangkap jadi dua

paket. Untuk bulan mei ini belum juni juga mungkin digabung jadi dua paket

lagi.” (Wawancara pada 10 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Rumah Pangan Kita

Jalan Ikan Tombro Kelurahan Tunjungsekar)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak andi selaku pengelola rumah

pangan kita di Jalan Ikan Hiu Kelurahan Tunjungsekar:

“..disini masih dua kali mbak melakukan penyalurannya, waktu uji

coba sama yang bulan april ini, yang bulan mei belum mbak belum

tau juga kapan ada penyalurannya nanti kalau ada konfirmasi dari

84

pihak BNI kita menyiapkan. Yang penyaluran bulan april itu satu jadi

dua di rangkap istlahnya dua bulan sekali.” (Wawancara pada 10 Mei

2017 pukul 13.00 WIB di Rumah Pangan Kita Jalan Ikan Hiu

Kelurahan Tunjungsekar)

Pertyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Endang selaku penerima

manfaat bantuan pangan non tunai di Kelurahan Tunjungsekar :

“..bantuannya itu awalnya rutin mbak terus sekarang jadi dua bulan

sekali. Ndak enaknya kalau bantuannya cair setiap dua bulan sekali itu

kita susah mbak. Waktu beras habis terus mau beli juga gak ada uang

jadi kita agak susah ya mbak perbulannya ” (Wawancara pada 13

Oktober 2017 pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Endang Jalan Ikan

Tombro Timut RT 7 RW 4 Kelurahan Tunjungsekar).

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Abdul Aziz ,

Pak Andi selaku pengelola rumah pangan kita di Kelurahan Tunjungsekar dan Ibu

Endang selaku penerima bantuan pangan non tunai Kelurahan Tunjungsekar

dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja dalam pelaksanaan Program Bantuan

Pangan Non Tunai belum tersusun dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan

pelaksanaan program yang seharusnya dilaksanakan sekali dalam satu bulan

namun pada kenyataannya dilapagan dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Selain

itu jadwal penyaluran bantuan juga tidak terdapat jadwal pasti pelaksanaan

penyaluran.

85

C. Pembahasan

1. Bentuk Inovasi Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai

1.1 Tipologi Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Inovasi Produk

Inovasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu

yang sudah ada menjadi lebih baik dengan memberikan sebuah terobosan

sehingga hal tersebut memiliki nilai lebih. Menurut Susanto (2010:158)

Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sekedar membangun dan

mempengaruhi namun juga didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-

ide baru untuk menciptakan produk, proses dan layanan. Sesuai dengan

konsep inovasi tersebut jika dikaitkan dengan pelayanan publik inovasi

yang diberikan kepada masyarakat haruslah memiliki nilai yang lebih

efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagai pihak

yang dilayani berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemberi

layanan. Dengan demikian pemerintah sebagai penyedia layanan dituntut

untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program yang

digagas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut merupakan program yang

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pembaharuan dan hasil evaluasi dari

jalannya Program Raskin yang telah berjalan sebelumnya yakni melihat

adanya beberapa kekurangan pada program raskin seperti kurang tepatnya

sasaran penerima dan jumlah kuantitas bantuan pangan berupa beras yang

86

diterima oleh penerima manfaat terkadang tidak sesuai dengan jumlah

semestinya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk mengubah

penyaluran bantuan dengann menggunakan teknologi elektronik.

Teknologi elektronik yang digunakan dalam Program Bantuan Pangan

Non Tunai ini adalah penggunaan voucher elektronik.

Voucher elektronik tersebut merupakan trobosan yang digunakan

untuk menyalurkan bantuan pangan kepada penerima manfaat. Bentuk

voucher kartu pangan tersebut seperti kartu ATM yang memiliki nomer

rekening. Masyarakat Kota Malang yang terdaftar sebagai keluarga

penerima manfaat akan menerima bantuan pangan berupa voucher

elektronik senilai Rp 110.000,00 yang nantinya dapat dicairkan berupa

bahan pangan. Voucher kartu pangan tersebut setiap bulannya akan secara

otomatis terisi setiap bulannya. Inovasi pemberian bantuan dengan sistem

voucher tersebut menjadikan penyaluran bantuan pangan menjadi lebih

efektif dan efisien serta memiliki nilai yang lebih dari program

sebelumnya. Kelebihan penyaluran bantuan pangan dengan sistem voucher

tersebut antara lain:

1. Bantuan yang disalurkan dalam bentuk voucher lebih tepat sasaran jika

dibandingkan dengan penyaluran pada Program Raskin.

2. Meningkatkan akses keuangan masyarakat miskin dengan pihak

perbankkan.

3. Mendukung prilaku aktif masyarakat untuk menabung

87

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inovasi yang dilakukan

pada Program Raskin menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan

memanfaatkan teknologi tersebut dapat dikatakan menjadikan Program

Bantuan Pangan Non Tunai menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut

sesuai dengan Konsep inovasi yang dikemukakan oleh Muluk (2008:44)

mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal menjadi sesuatu yang

baru. Inovasi yang dilakukan menimbulkan dampak atau hal baru yakni

bentuk produk bantuan yang semula pemberian bantuan diberikan secara

manual dan diganti menjadi voucher kartu pangan menjadikan produk

bantuan tersebut memiliki manfaat yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Selain itu dengan adanya inovasi tersebut memberikan dampak yang positif

pada prilaku masyarakat yakni mendorong masyarakat berprilaku aktif.

b. Inovasi Proses

Inovasi pada hakikatnya ialah memperbarui Sesuatu yang sudah ada

sebelumya dan diharapkan memberikan output terhadap suatu pelayanan

menjadi lebih efektif dan efisien. Pentingnya sebuah inovasi juga dapat

dilihat dari inovasi proses yang berjalan pada suatu pelayanan. Menurut

Muluk (2008:44-45) berpendapat bahwa inovasi proses berasal dari

gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada

kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang digunakan

untuk berinovasi. Inovasi proses dalam Program Bantuan Pangan Non

Tunai ini menitik beratkan pada perubahan prosedur pelayanan dalam

88

peyaluran bantuan pangan. Prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non

Tunai memiliki perbedaan dengan Program Raskin sebelumnya.

Pelaksanaan Penyaluran bantuan pada program raskin dilakukan

secara runtut dan bersifat top down. Pada proses penyaluran bantuan

tersebut Pemerintah Daerah dan Perum BULOG Subdivre Malang

memegang peranan penuh dalam proses penyaluran bantuan. Peranan

paling besar dalam proses penyaluran bantuan dipegang oleh Perum

BULOG Subdivre Malang mulai dari persiapan penyaluran hingga laporan

pelaksanaan. Dalam proses penyaluran bantuan pagan tersebut masyarakat

yang terdaftar sebagai penerima manfaat hanya sebagai penerima bantuan

saja. Masyarakat tidak ikut aktif dalam proses penyaluran bantuan. Selain

itu penyaluran yang dilakukan kurang efektif karena harus melalui

tingkatan tingkatan yakni setelah disalurkan ke titik distribusi masyrakat

penerima manfaat tidak bisa langsung menerimanya, masyarakat harus

menunggu batuan sampai pada titik distribusi paling rendah yakni pada

tingkat lingkungan RT/RW. Hal tersebut menyebabkan proses penyaluran

bantuan memiliki kesan yang lama.

Sedangkan pada proses penyaluran Program Bantuan Pangan Non

Tunai terdapat keterlibatan dari pihak lain yakni Bank BNI. Pemerintah

bekerjasama dengan Bank BNI sebagai pihak penyedia voucher kartu

pangan. Selain itu Bank BNI bertugas sebagai penerbit delivery order

(DO) kepada Perum BULOG Subdivre Malang. dan melakukan koordinasi

dengan pengelola rumah pangan kita dalam kegiatan penyaluran bahan

89

pangan. Penyaluran bahan pangan langsung disalurkan oleh Perum

BULOG ke rumah pangan kita. Rumah pangan kita meruapakan titik

distribusi yang terendah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal

tersebut dikarenakan letak rumah pangan kita yang berada langsung

dikelurahan dan dikelola oleh masyarakat yang terdaftar sebagai pengelola

rumah pangan kita. Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat

secara individu dapat melakukan pencairan bantuan panga ke rumah

pangan kita.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa didalam proses

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut dapat dikatakan menjadi

lebih efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh pendistribusian

bantuan pangan yang langsung disalurkan kepada titik distribusi yang

mudah dijangkau oleh masyarakat yakni pada rumah pangan kita yang

berada langsung di setiap kelurahan. Selain itu untuk melakukan proses

penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan secara berjenjang seperti pada

program raskin sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima

bantuan pangan tersebut bisa langsung menggunakannya. Perum BULOG

tidak lagi memegang peranan yang besar dalam proses penyaluran bantuan

pangan non tunai. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan pihak lain

seperti Bank BNI dan Pengelola rumah pangan kita.

c. Inovasi Metode Pelayanan

Pemberian pelayanan prima merupakan hal yang harus diterapkan

oleh semua lembaga atau instansi yang menyediakan pelayanan bagi

90

masyarakat. Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan publik merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jumlah manusia

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan

atau kesatuan, menawarkan kepuasan hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik (Sinambela : 2006). Hal tersebut menjelaskan bahwa

peranan pemerintah sangat penting didalam pelayanan. Pemerintah di

tuntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemberian pelayanan dibutuhkan

adanya sebuah inovasi dalam metode pelayanan. Menurut Muluk (2008:

45) inovasi metode pelayanan merupakan perubahan baru dalam

memberikan hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam

memberikan pelayanan. Konsep tersebut diterapkan dalam pelaksanaan

Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam membuat inovasi dalam

metode pelayanannya.

Inovasi yang diberikan dalam metode pelayanan pada Program

Bantuan Pangan Non Tunai ini ialah metode pemberian bantuan yang

menggunakan sistem voucher. Penggunaan sistem voucher tersebut

dimaksudkan agar pemberian bantuan pangan kepada keluarga penerima

manfaat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan

pemberian bantuan dengan sistem voucher tersebut terdapat indikator yang

mengukur seberapa baik Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut

berjalan. Indikator yang digunakan dalam hal ini ialah dengan

mengkorelasikan pelaksanaan program dengan kualitas pelayanan publik.

91

Kualitas pelayanan merupakan gambaran sejauh mana pelayanan

mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. kualitas

pelayanan menujuk pada pengertian melayani setiap saat secara cepat dan

memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong serta profesional dan

mampu (Triguno dalam setijaningrum, 2012:83). Sesuai dengan konsep

tersebut terdapat lima indicator yang digunakan untuk mengetahui

seberapa baik pelayanan yang telah diberiakan dalam Program Bantuan

Pangan Non Tunai tersebut. Lima dimesi tersebut meliputi bukti fisik

(Tangibles) bukti fisik dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai ini

berupa fasilitas fisik yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada

keluarga penerima manfaat. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat

dibutukan hal tersebut dikarenakan fasilitas merupakan hal utama yang

wajib ada didalam setiap kegiatan. Fasilitas fisik yang digunakan dalam

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini antara lain Distribution center,

rumah pangan kita, mesin EDC (Electronic Data Capture), voucher kartu

pangan. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas yang harus dipenuhi agar

pemberian pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sebelum program

berjalan fasilitas fisik tersebut sudah diadakan oleh pihak yang terkait

dalam pelaksanaan program.

Selain diperlukannya fasilitas fisik untuk menunjang agar

pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal, kemampuan

pengelola dalam memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat

juga menjadi hal yang penting. Untuk mendukung hal tersebut sebelum

92

melaksanakan program, pelaksana program di lapangan mendapatkan

sosialisasi dan edukasi tentang prosedur pelaksanaan program bantuan

pangan non tunai yang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program

bantuan pangan non tunai 2017. Sosialisasi dan edukasi tersebut

dilaksanakan oleh Pemerintah yang dilakukan secara berjenjang sesuai

dengan tugas fungsi dan kewenangan, Bank BNI dan Rumah Pangan kita.

Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tersebut antara lain:

1. Kementrian atau Lembaga yang terkait

2. Pemerintah Daerah atau Tikor Rastra daerah dan Tim Koordinasi

Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota,

3. Kecamatan dan Kelurahan

4. Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan

5. Ketua atau pengurus RT/RW

6. Rumah Pangan Kita

7. Masyarakat Umum

Sosialisasi dan edukasi yang diberikan tersebut tentu sangat

membantu para pemangku kepentingan terutama pelaksana program

bantuan pangan non tunai, keluarga penerima manfaat memahami

program tersebut. Selain itu sosialisasi dan edukasi tersebut juga

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaksana maupun penerima

manfaat seperti cara pengaduan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan

program. Adanya sosialisasi dan edukasi terseut tentu memberikan

manfaat yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

93

Kemampuan pengelola rumah pangan kita dalam memberikan

pelayanan kepada keluarga penerima manfaat mencerminkan bagaimana

pelayanan yang diberikan cukup baik dan memberikan kepuasan kepada

masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Disamping harus

memperhatikan kemampuan dari pengelola, prilaku dan daya tanggap

pengelola terhadap penerima manfaat juga harus diperhatikan oleh

pengelola rumah pangan kita. prilaku dan daya tanggap merupakan salah

satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola agar dalam memberikan

pelayanan, penerima manfaat dapat merasa bahwa mereka telah dilayani

dengan baik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Prilaku

dan daya tanggap tersebut dapat dilihat dari cara pengelola rumah pangan

kita melayani penerima manfaat secara individual.

Pengelola rumah pangan kita dikelurahan Tunjungsekar dalam

memberikan pelayanan kepada penerima manfaat, pengelola berupaya

untuk memberikan pelayanan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan

cara melayani penerima manfaat dengan sopan, penyampaian informasi

kepada penerima manfaat yang diberitahukan dengan ramah oleh pengelola

rumah pangan kita. Hal tersebut dharus dilakukan oleh pengeloa rumah

pangan kita agar penerima manfaat merasa bahwa mereka dilayani dengan

baik dan secara tidak langsung dapat membangun kepercayaan kepada

pengelola rumah pangan kita. Selain itu daya tanggap dari pengelola

rumah pangan kita diperlukan dalam hal ini. Daya tanggap tersebut

dimaksudkan agar pengelola rumah pangan kita dapat memberikan

94

pelayanan yang lebih kepada penerima manfaat seperti dalam hal

memberikan bantuan kepada penerima manfaat secara individual saat

terjadi masalah dalam pencairan bantuan pangan, menolong penerima

manfaat yang termasuk dalam golongan usia lanjut, memberikan penjelasan

sejelas-jelasnya mengenai prosedur pelaksanaan prgram kepada penerima

manfaat yang belum mengerti . Dengan demikian penerima manfaat merasa

terbantu tanpa kawatir akan kesulitan dalam melaksanakan pencairan

bantuan pangan dirumah pangan kita.

d. Inovasi Dalam Strategi

Inovasi strategi merupakan inovasi yang mengacu pada visi, misi,

tujuan baru beserta alasan yang berangkat dari realita yang ada. Pada

pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai inovasi strategi dapat

dilihat dari adanya perubahan tujuan pelaksanaan program tersebut.

Perubahan tujuan program tersebut berdasarkan dengan melihat realita pada

pelaksanaan Program Raskin seperti masih kurang tepatnya sasaran

penerima bantuan pangan, kualitas dan kuantitas beras yang diterima oleh

penerima manfaat kurang sesuai hingga lemahnya pengawasan hingga titik

distribusi paling rendah. Selain dengan melihat realita yang berada

dilapangan pembaharuan tujuan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai

berdasarkan dengan tujuan program raskin sebelumnya yakni untuk

mengurangi beban belanja masyarakat penerima manfaat. Tujuan pada

program raskin tersebut kurang berorientasi pada kesejahteraan penerima

manfaat, tujuan tersebut hanya berfokus pada satu sisi saja yakni

95

pengurangan beban sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dirasa

masih kurang.

Dengan melihat realita dan tujuan pada Programm Rakin tersebut

pemerintah mengeluarkan program bantuan pangan non tunai dengan

tujuan yang lebih tertata dan terarah. Tujuan dari Program Bantuan Pangan

antara lain :

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan

2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima

manfaat

3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan bagi

keluarga penerima manfaat

4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga

penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan

5. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/ SDGs)

Dari kelima tujuan program bantuan pangan tersebut dapat dilihat

bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya inovasi program

tersebut adalah meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan

bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Tujuan tersebut merupakan

bentuk usaha yang ingin dicapai dalam upaya memperbaiki program yang

sebelumnya dan lebih mengarah kepada kesejahteraan keluarga penerima

manfaat. Pembaruan tujuan pada program bantuan pangan non tunai dilakukan

96

agar program yang dilaksanakan lebih terarah dan maksimal didalam

memberikan pelayanan kepada keluarga penerima manfaat.

e. Inovasi Sistem

Inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam

berinteraksi dengan actor-aktor atau dengan kata lain adanya perubahan dalam

tata kelola pemerintahan (change in governance) (Muluk, 2008:44-45). Inovasi

sistem didalam Program Bantuan Pangan Non Tunai dikaitkan dengan peranan

aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Setiap aktor

yang terlibat didalam pelaksanaan program bantuan pangan memiliki peranan

yang berbeda beda. Aktor-aktor yang terlibat tersebut antara lain:

1. Kementrian Sosial atau Dinas Sosial di tingkat kota berperan dalam

penetapan daftar penerima manfaat (DPM) yang kemudian didiskusikan

dengan pemerintah daerah setempat untuk penetapan daftar penerima

manfaat dan disesuaikan dengan data yang ada dilapangan. Selain itu

Kementrian sosial juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankkan

terkait pelaksanaan program.

2. Bank BNI berperan dalam pembukaan rekening dan pengadaan voucher

berdasarkan daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Sosial, Pelaksana sosialisasi dan edukasi bagi pengelola

rumah pangan kita, Selain itu pihak perbankkan juga berperan dalam

pengadaan delivery order (DO) kepada Perum BULOG Subdivre Malang.

3. Perum BULOG Subdivre Malang berperan dalam penyediaan bahan

pangan dan menyalurkan bahan pangan ke setiap rumah pangan kita yang

97

berada di daerah khususnya Kota Malang. Perum BULOG menindak

lanjuti surat delivery order (DO) yang dikeluarkan oleh Bank BNI dan

kemudian menyalurkannya ke rumah pangan kita. Selain itu perum bulog

juga memegang peranan jika terjadi kendala dalam pencairan dilapangan.

4. Pengelola rumah pangan kita memiliki peranan yang berkaitan dengan hal

teknis. Hal tersebut dikarenakan pengelola rumah pangan kita merupakaan

pihak yang berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat

dilapangan. Hal teknis yang dilakukan oleh pengelola rumah pangan kita

meliputi melayani keluarga penerima manfaat, melakukan persiapan

sebelum adanya penyaluran, memberikan informasi kepada penerima

manfaat waktu penyaluran.

Aktor-aktor yang terlibat didalam Pelaksanaan Program Bantuan

Pangan Non Tunai ini saling bersinergi dalam melaksanakan program hal

tersebut dilakukan agar program dapat berjalan dengan baik dan berjalan

sesuai dengan tujuan. Keterlibatan aktor baru dalam penyaluran bantuan

pangan non tunai tersebut membuat peranan Perum BULOG Sundivre

Malang menjadi lebih berkurang. Keterlibatan aktor tersebut membawa

dampak yang positif kepada pelaksanaan program dilapangan yakni

membuka kesempatan bagi instansi atau perusahaan lain untuk bekerjasama

dengan pemerintah. Hal tersebut juga dapat membangun persepsi baik di

kalangan masyarakat atau instansi yang ada bahwa dalam pelaksanaan

program pemerintah tidak lagi dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya

pemerintah mlai terbuka dengan berbagai instansi untuk melakukan

98

kerjasama. Dengan adanya aktor lain yang terlibat tersebut tidak

menyebabkan perubahan yang signifikan pada tata kelola pemerintahan

hanya tata kelola pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang

berubah.

2. Level Inovasi dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai

Level inovasi merupakan gambaran seberapa besar dampak yang

ditimbulkan oleh suatu inovasi yang sedang berlangsung. Inovasi pada

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini termasuk kedalam bentuk level

inovasi incremental. Inovasi Inkremental merupakan inovasi yang terjadi

dengan membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan

yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi yang berada pada level ini jarang

sekali membawa perubahan pada struktur organisasi dan hubungan

keorganisasian (Muluk, 2008:46). Inovasi incremental dalam Program Bantuan

Pangan non tunai menyebabkan perubahan pada proses penyaluran bantuan

dan media yang digunakan dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai

kepada keluarga penerima manfaat.

Perubahan pada proses penyaluran tersebut disebabkan oleh adanya

keterlibatan aktor lain yakni Bank BNI dan pengelola rumah pangan kita yang

turut aktif dalam proses penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima

manfaat. Bank BNI dan pengelola rumah pangan kita berperan sebagai

pelaksana penyaluran bantuan dilapangan yang secara langsung melakukan

interaksi dengan masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut berbeda dengan

99

program raskin sebelumnya dimana proses penyaluran bantuan pangan

sepenuhnya dilakukan oleh Perum BULOG Subdivre Malang. Dengan adanya

keterlibatan pihak lain menjadikan peranan Perum BULOG Subdivre malang

berkurang. Denga demikian dapat membangun kerjasama antara aktor dan

lebih meningkatkan partisipasi masyarakat didalam proses penyaluran bantuan

tersebut. Partisipasi masyarakat terlihat dari masyarakat yang ikut serta

menjadi pengelola rumah pangan kita dan masyarakat penerima manfaat juga

turut aktif dengan melakukan transaksi pencairan bantuan secara individu

kerumah pangan kita. Adanya keterlibatan Bank BNI dan Pengelola rumah

pangan kita tersebut tidak menyebabkan perubahan pada organisasi dan

hubungan keorganisasian. Hanya terjadi perubahan didalam pelaksana program

di lapangan saja.

Dalam upaya menyalurkan bantuan media yang digunakan pada

program bantuan pangan non tunai menggunakan media elektronik dari yang

sebelumnya media yang digunakan untuk menyalurkan bantuan dengan cara

yang manual yakni dengan memberikan bantuan secara langsung ke titik

distribusi. Media yang di gunakan ialah dengan menggunakan mesin EDC

(Elektronic Data Capture) dan voucher kartu pangan. Dengan menggunakan

media elektronik tersebut pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat

menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan setiap penerima

manfaat akan menerima bantuan pangan berupa voucher kartu pangan secara

individu dan secara otomatis terisi pada setiap bulannya sehingga dapat

meminimalisir ketidak tepat sasaran penyaluran bantuan seperti pengurangan

100

kuantitas jumlah bantuan. Pelayanan yang diberikan menjadi lebih simple dan

memiliki nilai tambah yang baik. Karena selain menerima bantuan pangan

penerima manfaat juga dapat melakukan transaksi akses keuangan dengan

pihak perbannkan.

3. Kategori Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan di Kelurahan

Tunjungsekar cenderung mengarah kepada model kategori sustaining innovation

(inovasi terusan). Inovasi terusan merupakan proses inovasi yang membawa

perubahan baru namun tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan, sistem

yang berjalan dan produk yang sudah ada (Muluk, 2008:47-48). Hal tersebut

dikarenakan program bantuan pangan non tunai merupakan sebuah bentuk inovasi

program yang dikeluarkan dengan berdasarkan pada kondisi program sebelumnya

yakni kurang tepatnya sasaran penerima bantuan, adanya pemotongan kualitas dan

kuantitas bantuan yang akan diterima oleh penerima manfaat di titik distribusi,

kurang efektifnya pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat yakni

penerima manfaat hanya menerima bantuan secara langsung berupa beras dan

lamanya proses penyaluran bantuan yang diadakan. Dengan berbagai kekurangan

tersebut pemerintah memberikan inovasi pada program tersebut yakni dengan

merubah proses penyaluran yang semula dilakukan secara manual diganti dengan

menggunakan media elektronik.

Inovasi yang dilaukan pada Program Raskin menjadi Program Bantuan

Pangan Non Tunai dengan menggunakan media elektronik diharap dapat

101

memberikan dampak baik seperti kurangnya angka kemisknan serta meningkatnya

kesejahteraan masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan penerapan Program

Raskin di Kelurahan Tunjungsekar belum memberikan dampak yang baik kepada

penurangan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 hingga

tahun 2016 mengalami stagnasi. Jumlah penduduk miskin tersebut dapat dilihat

dalam table berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Tunjungsekar

No Tahun Jumlah Penduduk Miskin

1. 2014 421 Keluarga

2. 2015 421 Keluarga

3. 2016 410 Keluarga

Sumber : Doc. Kelurahan Tunjungsekar (diolah), 2017

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Program Raskin yang dijalankan

tidak memberikan dampak terhadap pengurangan masyarakat miskin. Perubahan

pada jumlah penduduk miskin terjadi hanya sebagian kecil saja yang disebabkan

oleh meninggal atau berpindahnya masyarakat. Dengan berdasarkan data tersebut

dapat dikatakan bahwa Program Raskin yang telah berjalan belum mampu untuk

mengurangi permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi

pada program tersebut yang diharapkan dapat memberikan dampak yang baik

yakni menurunnya angka kemiskinan di Kelurahan Tunjungsekar. Inovasi

Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan inovasi terusan dari program

sebelumnya. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam kurun

waktu 2017 ini memang belum memberikan hasil sepeerti pengurangan angka

102

kemiskinan namun program tersebut dapat menjawab permasalahan mengenai

ketidak tepatan sasaran yang sering terjadi pada Program Raskin. Hal tersebut

seperti yang ungkapkan oleh Ibu Endang selaku penerima bantuan pangan non

tunai bahwa bantuan yang diterima lebih baik dan tepat sasaran dibandingkan

dengan penerimaan Bantuan Pada Program Raskin.

Inovasi yang dilakukan pada program bantuan pangan tunai dengan

menggunakan media elektronik ini hanya membawa perubahan kecil dimana

perubahan tersebut hanya terjadi pada proses pelayanan dan penggunaan media

yang digunakan dalam pelaksanaan program. Perubahan pada proses pelayanan

yaitu pada proses. Proses pelayanan pada program bantuan pangan non tunai

dilakukan dengan melibatkan Bank BNI dan Masyarakat sebagai pengelola rumah

pangan kita sehingga dalam pelaksanaannnya tidak lagi didominasi oleh Perum

BULOG Subdivre Malang. Proses pelayanan pada progam bantuan pagan non

tunai dengan melibatkan aktor lain dinalai lebih efektif jika dibandingkan dengan

pelaksanaan program raskin yang didominasi oleh pemerintah dan Perum

BULOG Subdivre Malang. Hal tersebut dikarenakan pada program raskin untuk

melakukan satu kali penyaluran membutuhkan koordinasi yang cukup panjang

yakni melalui koordinasi tingkat pusat hingga tinggkat terendah. Sedangkan pada

program bantuan pangan non tunai untuk melakukan penyaluran tetap dilakukan

koordinasi di tingkat pusat dan tingkat kota namun bantuan yang disalurkan

menuju kepada penerima manfaat yakni pada rumah pangan kita yang dikelola

oleh masyarakat sendiri. Sehingga penyaluran bantuan lebih mudah untuk

dijangkau oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

103

Selain dengan adanya perubahan pada proses penyaluran, perubahan juga

terjadi pada media yang diguakan dalam melayani penerima manfaat yakni

dengan menggunakan voucher kartu pangan. Penggunaan voucher kartu pangan

yang didukung oleh mesin EDC (Elektronik Data Capture) menjadikan

penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan sistem

penyaluran bantuan yang menggunakan media elektronik berupa voucher tersebut

menjadikan program bantuan pangan non tunai memiliki nilai lebih yakni selain

untuk menerima bantuan pagan voucher tersebut juga dapat digunakan untuk

melakukan akses keuangan dengan pihak perbankkan.

Selain adanya perubahan pada proses penyeluran bantuan dan media yang

digunakan, dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai juga terdapat perubahan

pada Tujuan pelaksanaan program. Tujuan dari pelaksanaan program bantuan

pangan tersebut lebih mengarah kepada peningkatan kesejahteraan keluarga

penerima manfaat dari yang sebelumnya hanya untuk mengurangi beban

pengeluaran rumah tangga sasaran. Tujuan program Bantuan pangan Non Tunai

tersebut antara lain 1.) Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, 2.) Memberikan nutrisi yang

lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat, 3.) Meningkatkan ketepatan

sasaran dan waktu penerimaan bantuan bagi keluarga penerima manfaat, 4.)

Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat

dalam memenuhi kebutuhan pangan, 5.) Mendorong pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Dengan

melihat pada tujuan program bantuan pangan non tunai tersebut dapat diketahui

104

bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut tidak hanya untuk

mengurangi beban belanja rumah tangga penerima saja melainkan lebih mengarah

kepada kesejahteraan masyarakat penerima hal tersebut dapat dilihat dari

peningkatan nutrisi untuk penerima, lebih meningkatkan ketepatan sasaran

penerima sehingga masyarakat tidak perlu lagi meresahkan tidak meratanya

bantuan.

4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Organisasi

Untuk mengimplementasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai

diperlukan adanya struktur organisasi yang jelas sehingga tenaga pelaksana

terbentuk dari sumberdaya yang berkualitas. Pada program Bantuan Pangan

Non Tunai terdapat struktur organisasi dalam pelaksanaan program namun

belum jelas seperti pada Program Raskin. Dalam buku pedoman pelaksanaan

program bantuan pangan non tunai 2017 tidak menjelaskan struktur organisasi

didalam pelaksanaan program, hanya menjelaskan aktor yang terkait

berdasarkan dengan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan program

bantuan pangan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan maksimal.

Aktor yang terkait didalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai

antara lain:

1. Kementrian Sosial

2. Kemenko PMK

3. Bappenas

105

4. Kantor Staff Presiden

5. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

6. Otorias Jasa Keuangan

7. Bank Indonesia serta kementrian dan lemabaga lain yang terlibat.

Sedangkan pada Program Raskin struktur organisasi dalam

pelaksanaan program dijelaskan secara rinci. Struktur organisasi pelaksana

program mulai tingkat provinsi hingga tingkat paling rendah yakni pemerintah

desa dijelaskan secara rinci kedudukan, tugas dan fungsinya didalam buku

pedoman raskin. Struktur organisasi dalam pelaksanaan program tersebut

meliputi pelindung, pengarah, pelaksana dan sekretariat. Struktur organisasi

dalam pelaksanaan program raskin lebih tersusun rinci sehingga jelas

kedudukan, fungsi dan tugas setiap aktor dapat diketahui dengan jelas.

Kurangnya penegasan pada struktur pelaksana program beserta tugas

pokok dan fungsi pada Program Bantuan Pangan Non Tunai menyebabkan

seringkalinya terjadi permasalahan internal dalam pelaksanaan program.

Kurangnya kejelasan tugas pokok dan fungsi struktur pelaksana program

tersebut dapat memberikan dampak pada menurunnya sinergi antar aktor yang

terkait dalam melaksanakan program degan baik. Hal tersebut dikarenakan

terdapat salah satu pihak yang masih merasa dirugikan dalam pelaksanaan

program. Dengan demikian perlu dilakukannya pengkajian ulang mengenai

struktur pelaksana beserta dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukanoleh

setiap aktor-aktor yang terkait.

106

b. Interpretasi

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilapangan tidak

secara serta merta dilaksanakan tanpa adanya petunjuk pelaksanaan program

yang akurat. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan tersebut terdapat

buku pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang digunakan sebagai

acuan agar program dapat berjalan dengan baik. Pada buku pedoman tersebut

dijelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan program bantuan pangan non

tunai mulai dari persiapan pelaksanaan program hingga pelaksanaan program

dirumah pangan kita. Dengan adanya buku pedoman pelaksaan bantuan

pangan non tunai tersebut pelaksana program diwajibkan untuk mengerti

sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang maksmal kepada

penerima manfaat.

Untuk Mendukung hal tersebut sebelum menjalankan program

dilapangan pelaksana program bantuan pangan non tunai di Kelurahan

Tunjungsekar mendapatkan sosialissi dan edukasi mengenai tata cara

pelaksanaan program sesuai dengan buku pedoman. Pihak yang

menjadisasaran dalam sosialisasi dan edukasi tersebut antara lain Pemerintah

Daerah termasuk Tikor Rastra Daerah, Tim Koordinasi penanggulangan

kemiskinan tingkat provinsi dan kota, kecamatan dan kelurahan, Ketua atau

pengurus RT/RW, Keluarga penerima manfaar dan Masyarakat yang terdaftar

sebagai pengelola rumah pangan kita. Tujuan dilakukannya sosialisasi dan

edukasi tersebut agar pelaksanaan program bantuan pangan dilapangan dapat

berjalan dengan lancer dan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program

107

bantuan pangan non tunai, selain itu pelaksana program dilapangan mengerti

dan memahami secara jelas bagaimana tata cara dalam proses penyaluran

sehingga hal tersebut mendukung pelaksanan untuk dapat memberikan

pelayanan yang prima kepada penerima manfaat.

c. Aplikasi

Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program bantuan

pangan non tunai agar program dapat berjalan dengan lancer juga diperlukan

adanya sebuah prosedur kerja. Prosedur kerja dalam program bantuan pangan

non tunai ini berhubungan dengan pelaksanaaan kegiatan yang rutin

dilaksanakan setiap bulannya dengan kata lain terdapat jadwal pelaksanaan

penyaluran bantuan pangan. Dalam buku pedoman pelaksanann program

bantuan pangan non tunai pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan tersebut

dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Namun pada realita yang ada

dilapangann penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut dilaksanakan dua

bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi

dilapangan yang kurang memungkinkan untuk dilakukan penyakuran bantuan

pangan seperti penyaluran yang dilakukan rutin pada setiap bulan.

Pada Kondisi lapangan bisa saja penyaluran dilaksanakan menjadi dua

bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan jumlah kualitas dan kuantitas beras

yang akan disalurkan tidak mencukupi atau kualitas yang akan disalurkan

kurang baik sehingga hal tersebut mempenngaruhi proses penyaluran. Selain

disebabkan oleh hal tersebut, tunggakan pembayaran bahan pangan pokok

rumah pangan kita kepada Perum BULOG Subdivre Malang juga dapat

108

menjadi kendala dalam penyaluran bantuan pangan di rumah pangan kita.

Permasalahan tersebut merupakan kendala teknis yang berada dilapangan

sehingga penyaluran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan program bantuan pangan non tunai melainkan harus

menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan.

Selain itu dalam proses penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut

tidak terdapat jadwal pasti kapan pelaksanaan penyaluran dilaksanakan pada

setaip bulannya. Pelaksanaan penyaluran setiap bulannya bergantung pada

kondisi dilapangan seperti ketersedian bahan pangan yang siap untuk

disalurkan kepada rumah pangan kita di Kelurahan Tunjungsekar, Sudah

dilakukannya pelunasan bahan pangan yang oleh Bank BNI kepada Perum

BULOG sehingga bantuan bahan pangan dapat disalurkan. Oleh sebab adanya

beberapa kendala dilapangan tersebut, maka pelaksanaan penyaluran tidak

dapat dilaksanakan secara rutin dan terjadwal sehingga harus menyesuaikan

dengan kondisi lapangan yang ada.

109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan tersebut dapat ditarik

kesimpulan mengenai Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai

berikut :

1. Bentuk Tipologi Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Inovasi Produk : Inovasi program bantuan pangan non tunai termasuk

dalam tipologi produk hal tersebut dapat dilihat dari produk dari

program bantuan pangan non tunai ialah penggunaan voucher sebagai

alat untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai.

b. Inovasi Proses : Proses Penyaluran bantuan pangan non tunai terdapat

perbedaan dengan proses penyaluran pada program raskin yakni

adanya keterlibatan aktor lain yakni Bank BNI dan Masyarakat yang

terdaftar sebagai pengelola rumah pangan kita. Proses penyaluran yang

pada program bantuan pangan non tunai lebih sederhana.

c. Inovasi Dalam Metode Pelayanan : Metode pelayanan yang digunakan

pada program bantuan pangan non tunai ialah dengann menggunakan

cara baru yakni dengan memanfaatkan media elektronik seperti

voucher dan mesin EDC (Electronic Data Capture) Sehingga

110

pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien, serta didukung

dengan adanya fasilitas fisik seperti distribution center, Rumah

Pangan Kita agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Selain itu

kemampuan pelaksana penyaluran juga menjadi hal penting.

d. Inovasi Strategi : Pembaruan tujuan pada program bantuan pangan non

tunai menjadikan program bantuan pangan non tunai lebih berfokus

pada manfaat yang akan ditimbulkan dengan adanya program tersebut

seperti ketepatan sasaran penerima bantuan.

e. Inovasi Sistem : Peranan aktor-aktor yang terlibat didalam program

bantuan panga non tunai saling bersinergi dalam pelaksanaan program

agar program dapat berjalan dengan baik.

2. Level Inovasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ini termasuk kedalam

level inovasi incremental dimana perubahan yang terjadi hanya perubahan

kecil yang meliputi proses penyaluran bantuan dan media yang digunakan

dalam penyaluran. Dalam hal ini tidak ada perubahan dalam struktur

organisasi hanya struktur pelaksana program saja yang mengalami perubahan

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai termasuk dalam kategori sustaining

innovation (inovasi lanjutan) hal tersebut dikarenakan inovasi yang diberikan

berdasarkan dengan kondisi pada program raskin sebelumnya, yakni adanya

berbagai kekurangan seperti kurang tepatnya sasaran, ketidaksesuaian kualitas

dan kuantitas bantuan yang diterima.

111

4. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

a. Organisasi : Struktur pelaksana program bantuan pangan non tunai ada

namun belum dijelaskan secara jelas mengenai struktur, tugas pokok,

serta fungsi dari setiap pelaksana program bantuan pangan non tunai

mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana dilapangan.

b. Interpretasi : Pelaksana program bantuan pagan non tunai

dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan bantuan

pangan non tunai. Pelaksana dilapangan sebelum menjalankan proses

penyaluran bantuan pangan tersebut terlebih dahulu mendapatkan

sosialisasi dan edukasi dengan tujuan mereka memahami tata cara

pelaksanaan program.

c. Aplikasi : Pelaksanaan program bantuan pangan dilapangan tidak

terdapat prosedur pelaksanaan yang pasti seperti jadwal penyaluran

bantuan setiap bulannya. Penyaluran dilaksanakan setiap dua bulan

sekali yang seharusnya dilakukan penyaluran setiap bulan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan. Penulis memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai

antara lain:

112

1. Dalam Pelaksanaan Program Bantuan pangan non tunai perlu adanya jadwal

penyaluran yang jelas atau ditentukan disetiap bulannya dan dilaksanakan

secara rutin sehingga lebih mempermudah masyarakat penerima manfaat.

2. Perlu adanya pemberian data penerima manfaat Kelurahan Tunjungsekar

kepada pengelola rumah pangan kita untuk mempermudah pengelola rumah

pangan kita dalam menyalurkan bantuan.

3. Perum BULOG Subdivre Malang hendaknya membentuk Kerjasama yang

lebih baik dengan Pengelola rumah pangan kita terkait dengan pengadaan

bahan pangan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

4. Variasi bahan pangan perlu ditingkatkan atau ditambah sesuai dengan buku

pedoman pelaksanaan bantuan pangan non tunai 2017.

5. Inovasi harus dibarengi dengan penurunan jumlah angka kemiskinan.

113

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Dewi Nurul. 2011. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di

Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurusan

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro.

Ellitan, Lena & Anatan, Lina. 2009. Manajemen Inovasi Transformasi Menuju

Organisasi Kelas Dunia. Bandung : Alfabeta.

Hadari, Nawawi. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogayakarta: Gajah

Mada Universiy Press.

Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi

Kebijakan. Bandung. Pustaka Setia.

http://www.sdgsindonesia.or.id/ di akses pada 24 Februari 2017 pukul 14:35.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Maipita, Indra. 2014. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. UPP

Yogyakarta: STIM YKPN.

Miles, Matthew B., Huberman, A., dan Michael, Saldana, Johnny. 2014.

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publication,

Third Edition.

Moleong, Lexy, J. 2007. Metode Penelitian Kuaalitatif. Bandung: Rosda Karya.

Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi

Pemerintah Daerah . Malang. FIA UNIBRAW.

No 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minmal.

Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:

Alfabeta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan

Publik di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

114

Ramadhayani, Fitria. 2011. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Desa

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Program

Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.

Rasli, Amran. 2005. Pengurusan Teknologi. Malaysia: Penerbit Universitas

Malaysia.

Rohman, Arief. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta. Mediatama.

Salim, Emil. 1980. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan.

Jakarta: Yayasan Idayu Press.

Saputro, Bayu Adi. 2015. Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin

(Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa

Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo). Program Studi

Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya.

Sinambela, Lijan Poltak. 2016. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi

Aksara.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. Implementasi Tentang Kebijakan Pengujian

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh. Tamiang. Tesis. Program

Magister Studi Pembangunan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas

Sumatera Utara.

Susanto. 2010. 60 Management Gems. Jakarta: Kompas.

Sutopo, H., B. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.

Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN Press.

Suyanto, Bagong.. 2014. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya.

Malang. Intrans Publishing.

Tantaro, Swis. 2014. Pembasmian Kemiskinan: Perspektif Sosiologi-Antropologi.

Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Tjiptono, Fandy. 2008. Service Management : mewujudkan pelayanan prima.

Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

115

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sisten Nasional Penelitian

Pengembangan , dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi Kebijaksanaan

ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.