INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN …

INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN

GERTAK PETANI (GERAKAN SERENTAK PEMANFAATAN

PEKARANGAN ORGANIK) KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan Diusulkan oleh :

ANDY ADNAN KASOGY

Nomor Stambuk : 105640210315

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN

GERTAK PETANI (GERAKAN SERENTAK PEMANFAATAN

PEKARANGAN ORGANIK) KABUPATEN SOPPENG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI ADNAN KASOGY

Nomor Stambuk : 105640210315

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

v

ABSTRAK

Andy Adnan Kasogy 2020. Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan

Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)

Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ahmad Harakan).

Program Gertak Petani merupakan kegiatan pertanian organik yang dilakukan

pada wilayah pekarangan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Pemanfaatan

pekarangan tersebut jika dipelihara dengan baik akan memberikan lingkungan yang

menarik nyaman dan sehat serta menyenangkan sehingga membuat kita betah

tinggal di rumah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian

Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam

masyarakat dan dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang,

keadaan, dan interaksi yang terjadi. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan

orang terdiri dari Masyarakat, Camat, Ketua KTNA dan Dinas Pertanian selaku

informan utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan lima (5) indikator dalam penerapan inovasi

gertak petani di Kabupaten Soppeng, yaitu: Pertama Layanan Terintegrasi yaitu

program gertak petani di laksanakan tidak hanya sebatas kepada peningkatan

produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng tetapi juga mendukung kebutuhan

masyarakat terhadap hasil konsumtif yang sehat. Kedua, Monitoring Layanan yaitu

selaku perumus kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Soppeng tidak

berhenti pada aspek pembuatan program saja, tetapi mengawal secara

berkesinambungan segala bentuk permasalahan yang terjadi terkait program gertak

petani dan memunculkan solusi sehingga program dapat berjalan sesuai dengan

arah yang telah di tetapkan. Ketiga, Pemanfaatan Kerjasama yaitu dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui gertak petani pemerintah

Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan institusi yang dapat membeli

hasil produksi masyarakat, dengan kerjasama tersebut masyarakat tidak lagi

mencari karena sudah ada pembeli yang siap membeli hasil produksi dari

masyarakat. Keempat, Pelibatan Warga Masyarakat yaitu pembuatan program

gertak petani tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Soppeng

saja tetapi turut serta melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari program.. Kelima,

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu pelaksanaan program

gertak petani telah di fasilitasi teknologi berbasis informasi terkait tata cara

pengolahan pertanian organik baik yang telah di sediakan pemerintah melalui

halaman website resmi ataupun melalui video berbasis online yang mudah di akses

masyarakat melalui alat telekomunikasi milik masyarakat.

Kata Kunci : Inovasi, Kebijakan Publik dan Pertanian Organik.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Gertak

Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam

memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Amir Muhidin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad

Harakan,S.IP, M.HI selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dinas Pertanian, Camat Lalabata, Camat Mariowawo, Ketua KTNA dan

Masyarakat yang berada di ruang lingkup Kabupaten Soppeng yang telah

vii

bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses

penelitian.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh

perkuliahan.

6. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah

Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam

segala urusan perkuliahan.

7. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan,

merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan,

memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan

tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudara(i) Sospol angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-

cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan

skripsi ini.

9. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar

yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam

menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini

sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya

milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan

viii

saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini

bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang

membutuhkan.

Makasssar, 04 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Andy Adnan Kasogy

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................i

Halaman Persetujuan ......................................................................................ii

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................................iii

Abstak .......................................................................................................iv

Kata Pengantar..................................................................................................v

Daftar Isi .................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................................1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................6

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................6

D. Manfaat Penelitian .................................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Inovasi ........................................................................................8

B. Kebijakan Publik .....................................................................................14

C. Strategi Pemerintah Daerah.....................................................................20

D. Konsep Gerakan Sosial Petani ................................................................24

E. Kerangka Pikir ........................................................................................30

F. Fokus Penelitian ......................................................................................31

G. Deskripsi Fokus Penelitian .....................................................................31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .................................................................33

B. Jenis dan Tipe Penelitian ........................................................................33

C. Sumber Data ...........................................................................................34

D. Informan Penelitian ................................................................................34

E. Teknik Pengumpulan Data .....................................................................35

F. Teknik Analisis Data ..............................................................................36

G. Keabsahan Data ......................................................................................37

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Obyek Penelitian ....................................................................39

x

B. Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani. ...........................................49

a. Layanan Terintegrasi .......................................................................49

b. Monitoring Layanan .........................................................................54

c. Pemanfaatan Kerjasama ...................................................................59

d. Pelibatan Warga Masyarakat ............................................................64

e. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ........................70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................76

B. Saran .......................................................................................................77

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................79

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagai daerah yang otonom mempunyai kebebasan

yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari

waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan

tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan

kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah

merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang

lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik

bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah

otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk

lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan

pengelolaannya khususnya di bidang ketahanan pangan. Atas dasar pemikiran

tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu

mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan pembiayaan lainnya untuk kelangsungan pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan (Rahmayati, 2016).

2

Inovasi pada umumnya sering dilakukan oleh sektor swasta dalam

memberikan pelayanan kepada pelanggannya sebagai upaya untuk tetap eksis

dalam persaingan pasar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi sektor

swasta untuk mengembangkan berbagai inovasi. Keberhasilan sektor swasta

dalam berinovasi, mulai dilirik oleh sektor publik untuk dapat menyediakan

pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam sektor publik telah

menjadi wacana penting di berbagai negara, terutama di negara maju karena

dengan adanya inovasi dalam sektor publik dianggap dapat berkontribusi

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjadi solusi dalam

pemecahan masalah publik.

Pentingnya inovasi dalam sektor publik menjadi kajian menarik di

negara-negara maju, mengingat bahwa persaingan dan perkembangan

perubahan sosial yang semakin kompleks. Dimana persaingan antar lembaga

penyedia layanan semakin meningkat dan berpengaruh satu dengan yang

lainnya. Inovasi dalam sektor publik dilakukan melalui penciptaan ide atau

gagasan baru terhadap pelayanan publik dan melalui proses adopsi terhadap

inovasi yang ada.

Konsep inovasi dalam sektor publik mulai dipraktikkan di berbagai

negara berkembang karena adanya perkembangan teknologi canggih yang

pesat. Konsep inovasi di negara berkembang lebih banyak dikaitkan dengan

pengadopsian atau penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)

ke dalam sistem administrasi publik oleh pemerintah (Marieta et al., 2010).

3

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting

dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan

lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan

menyediakan bahan pangan bagi penduduk. Peranan lain dari sektor pertanian

adalah menyediakan bahan mentah bagi industri dan menghasilkan devisa

negara melalui ekspor non migas. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi

katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi

yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini, (Sadono,

2008:65).

Pertanian secara organik dikenal dengan pertanian yang lebih ramah

lingkungan. Pertanian organik tidak lagi berorientasi pada tingginya

produksi, tetapi dengan pertanian organik tersebut nantinya produksi secara

berkesinambungan dapat meningkat dengan tetap menjaga lahan, dan kualitas

kelestarian lingkungan serta menghasilkan produk yang aman dan

menyehatkan untuk dikonsumsi.

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa kandungan sayur dan

buah hasil pertanian kimia menimbulkan banyak masalah pada bidang

kesehatan konsumen hasil pertanian, bahkan bahaya yang ditimbulkan akibat

penggunaan pestisida yang berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan

manusia. Tingginya resiko yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi makanan

hasil dari pertanian menggunakan zat-zat kimia mendorong pemerintah untuk

membentuk sebuah inovasi agar masyarakat mulai beralih kepada pertanian

yang lebih sehat.

4

Melalui peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi

daerah menjadi landasan bagi pemerintah Kabupaten Soppeng untuk

senantiasa menciptakan produk-produk inovasi guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Soppeng adalah sebuah daerah tingkat

dua yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas

wilayah 1.500,00 km2 ,penduduk kurang lebih 223.826 Jiwa (2015), dan

diperaturan bupati(PERBUP) kabupaten Soppeng nomor 28 tahun 2015

tentang pengelolaan cadangan pangan .

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui program merajut

masyarakat sadar peduli pangan dengan Gertak Petani (Gerakan Serentak

Pemanfaatan Petani Organik) merupakan sebuah program inovasi yang

dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui

ketahanan pangan dan sebagai ajang mengoptimalisasi pemasukan bagi khas

daerah di peraturan bupati (PERBUP) nomor 8 tahun 2019 tentang komisi

penyuluhan pertanian kabupaten soppeng.

Program Gertak Petani merupakan kegiatan pertanian organik yang

dilakukan pada wilayah pekarangan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Pemanfaatan pekarangan tersebut jika dipelihara dengan baik akan

memberikan lingkungan yang menarik nyaman dan sehat serta

menyenangkan sehingga membuat kita betah tinggal di rumah.

Pekarangan rumah kita dapat manfaatkan sesuai dengan selera dan

keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti

tanaman hias, buah, sayuran, rempah-rempah dan obat-obatan. Dengan

5

menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda,

salah satunya adalah kepuasan jasmani dan rohani.

Taman sayur merupakan contoh taman yang multifungsi. Di satu sisi

tampilannya cukup memberikan kesan dan ketika dipanen dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pangan (Supriati, dkk 2008). Bahkan jika

jumlahnya cukup banyak bisa dijual yang akan memberikan keuntungan

ekonomis. Selain dari manfaat estetis dan produktif dari taman sayur ada

manfaat lain yang bisa kita peroleh. Dengan taman sayur di pekarangan kita

ikut mendukung gaya hidup hijau yang merupakan suatu usaha untuk

mengatasi laju pemanasan global yang bisa kita mulai dari rumah kita.

Dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sayuran non-komersil

tersebut dapat dipastikan bahwa usaha bertanam sayuran di halaman masih

sangat diperlukan. Bagi masyarakat di pedesaan, bukan saja untuk memenuhi

kebutuhan sendiri, melainkan juga untuk menambah penghasilan keluarga.

Karena hasil panen dapat dijual ke pasar. Kegiatan bertanam sayur di

pekarangan saat ini telah menjadi alternatif penyaluran hobi yang banyak

dilakukan ibu rumah tangga di kota.

Pemilihan jenis tanaman yang dapat menghasilkan dan dapat

dikonsumsi oleh masyarakat seperti sayuran merupakan sebuah keuntungan

tersendiri disamping menambah tingkat keindahan pekarangan juga dapat

membantu masyarakat meminimalisir mengkonsumsi sayuran yang

menggunkan zat kimia berbahaya.

6

Melalui pemaparan di atas penulis kemudian tertarik menuangkan

gagasan tentang pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan untuk

kegiatan pertanian organik dengan aspek program pemerintah daerah melalui

sebuah judul penelitian yaitu Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak

Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan inovasi kebijakan

pemerintah daerah kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan Program Gertak

Petani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat penelitian ini adalah untuk

megetahui pelaksanaan inovasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten

Soppeng dalam pelaksanaan Program Gertak Petani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan

ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada pola kebijakan pemerintah

daerah yang berkenaan dalam menciptakan sebuah program inovatif guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya di bidang pangan.

2. Manfaat praktis

7

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder

dan menjadi sumbangsi penulis terhadap proses pemerintahan dalam inovasi

kebijakan pemerintah pada sektor pangan.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh

beberapa ahli. Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya

terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang

dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering

dugunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang

baru oleh masyarakat yang mengalami, Suryani (2008:304). Namun

demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi

dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk

pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di

pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan

penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui

konsumen di pasar.

Sutarno (2012:134-135) inovasi didefinisikan sebagai cara-cara baru

dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk

mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi

organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu

produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk

berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi

untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk

organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan.

9

Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi

sangat penting.

Ahmed and Shepherd (2010) inovasi tidak hanya terbatas pada benda

atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau

gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata

kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum, inovasi berarti suatu ide, produk,

informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik

baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan

oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang

dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala

aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap

individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Rogers (2003) Inovasi tidak hanya berurusan dengan pengetahuan baru

dan cara-cara baru, tetapi juga dengan nilai-nilai, karena harus bisa membawa

hasil yang lebih baik, jadi selain melibatkan iptek baru, inovasi juga

melibatkan cara pandang dan perubahan sosial. Inovasi dapat memberikan

beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru

yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

b. Memungkinkan suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan

keuntungan yang dapat diperolehnya.

c. Adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kreativitas

kedalam wadah penciptaan sesuatu hal yang baru.

10

d. Adanya keanekaragaman produk dan jenisnya didalam pasar,

Richards dan Wilson dalam (Poerwanto 2012) menuliskan bahwa

inovasi adalah pengenalan penemuan-penemuan baru atau menyebarkan

makna penemuan baru tersebut ke dalam penggunaan umum di masyarakat.

Inovasi bukan harus datang dari pemerintah saja tetapi tanggung jawab

semua pihak yang telibat dalam proses kebijakan. Inovasi dipandang sebagai

kreasi dan implementasi -kombinasi baru. Inovasi mengandung arti

pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari paradigma government ke

governance, menggeser lokus dari yang serba pemerintah ke para pemangku

kepentingan (stakeholders) di dalam tata kelola pemerintahan.

Konsekuensinya, pemerintah bergeser peran lebih fokus ke fungsi fasilitator

dan regulator daripada sebagai provider dan pelaksana program dan kegiatan.

Karena itu, pemerintahan yang efektif salah satunya ditunjukkan oleh

dikeluarkannya berbagai kebijakan publik yang inovatif yang mampu

mengakselerasi peran para stakeholder lainnya, yakni sektor privat, para

pelaku usaha dan civil society organizaton di dalam pengelolaan

urusanurusan publik.

Yogi Suwarno, (2008 : 23) secara lebih sederhana mendefinisikan

inovasi sebagai ide baru. Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat

dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus

mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya secara rinci menjelaskan bahwa ciri

dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan

11

proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang

menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas

maupun kualitas.

Sedangkan strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala

(2013 : 38) yaitu:

a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan

peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang

tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang

disediakan disertai dengan kenyamanan.

b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat

dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian tehadap

tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan

kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.

c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang

inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih

efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar

organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.

d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintah yang Inovatif

harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan

mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong

perubahan.

e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

12

Inovasi sangat berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang dimana

berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang

membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam

rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas

dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan

tujuan sosial.

Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah

dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai

dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju

pada inovasi organisasional. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja

mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam

melakukan setiap pekerjaannya. Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah

dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap

penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya

proses good governance.

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah bertujuan untuk

meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dan diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Program

reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia bergulir sejak disahkannya UU

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut berbunyi:

otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom

13

guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan

masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khairandy (2007) tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa

proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan

instrumen baru, yaitu good governance untuk memastikan bahwa

manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan good governance ini

ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya

hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada

waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban pemerintah untuk

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan

stakeholder.

Menurut Muluk, dilihat dari segi proses, inovasi dapat dibedakan dalam

dua kategori yaitu: (Muluk, 2008:48) a. Subtaining innovation (inovasi

terusan) yang merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru

namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem

yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada. b. Discontinues innovation

(inovasi terputus) merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang

yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada

sebelumnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi

merupakan sebuah tatanan baru dalam pemerintahan yang dimana

menciptakan sebuah ide atau gagasan guna kepentingan masyarakat.

14

B. Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan

kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-

masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan

ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang

berbeda-beda.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila

pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang

jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

pemerintah saja.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2006: 106) mengemukakan bahwa

pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai pengetahuan tentang

kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan

kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam

kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan

untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat

umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat

meningkatkan kinerja kebijakan.

Winarno (2007: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan

kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan

banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat

kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk

15

mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan

publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk

memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn dalam

Winarno (2012) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat

untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik.

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk

dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah

menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya,

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama

sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,

atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk

waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda

kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan.

Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian

dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan

(policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan

perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan,

dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing

16

untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan

masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk

mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan Berbagai macam alternatif kebijakan yang

ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah

satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih

lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan

peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan

menjadi catatan-catatam elit, jika program tersebut tidak

diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah

di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh

badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial

dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai

kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah

dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk

melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

17

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah

yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-

ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan public Agustino (2007:8) adalah serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan - kesulitan) dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau

kantor pemerintah, Dunn (2003). Hal ini mengisyaratkan adanya pilihan-

pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana

didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan

publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu

kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya

finansial dan manusia, serta di evaluasikan agar dapat dijadikan sebagai

mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan

kebijakan itu sendiri.

18

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dalam (Tangkilisan,

2003:2) dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana

didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah

benar-benar berindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi

ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan

publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal

sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan

sesuatu).

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakrteristik utama dari suatu

definisi kebijakan publik :

a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada

tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada

perilaku yang berubah atau acak.

b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola

kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada

keputusan yang terpisahpisah,misalnya suatu kebijakan tidak

hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan

tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan

penerapan dan pelaksanaannya.

c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang

dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan,

mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan

apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.jika

19

legislatif mengeluarakan suatu regulasi yang mengharuskan

para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang

telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk

melaksanakan hukum tersebut,maka akibatnya tidak terjadi

perubahan pada perilaku ekonomi ,sehingga dapat dikatakan

bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh

merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-

undangan.ini artinya kebijakan publikpun memperhatikan apa

yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di

implementasikan.

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan

pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan;

secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu

keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu

tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks

tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.

e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada

hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat

dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu

yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap

20

kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga untuk

memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.

C. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas

administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana

negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas

daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten

dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas yang administratif

suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara yang dimana negara

Indonesia tersebut adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-

21

daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten serta

daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, serta daerah kota

mempunyai daerah yang diatur dengan undang-undang (Thoha, 2012).

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai

pemerintah daerah, Sunarno (2008:54). Tujuan pembentukan daerah pada

dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai

sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Tjandra (2009) Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar

susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah.

Pemerintahan apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan

antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

22

Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi

pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan

dalam arti yang luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat

peraturan perundangundangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan

peradilan (disebut yudikatif), Syafie (2005:21-22).

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang

pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara

horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian

kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu

dibagikan secara verikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal

berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan

(Juanda, 2008 : 37).

Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata,

dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh

dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan

antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Prinsip otonomi daerah adalah

sebagai berikut (Rozali Abdullah, 2007:5):

a. Prinsip otonomi luas, Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan

tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi

otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan

jenisnya. Daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan

pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan

23

dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu

sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,

sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip otonomi nyata, Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas,

wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan

berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-

masing. Potensipotensi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan

deaerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, Prinsip otonomi yang

bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya

harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang

pada dasarnya memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu

yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya,

bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah.

Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi

pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2002:5).

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib

dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadiUrusan

24

Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata.

3. Pertanian.

4. Kehutanan.

5. Energi dan sumber daya mineral.

6. Perdagangan.

7. Perindustrian.

8. Transmigrasi.

Fadel (2005) Otonomi daearah adalah usaha memberikan kesempatan

politik di wilayahnya. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan

masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera, damai nyaman, wajar karena

memperoleh kemudahan dalam segala hal dibidang pelayanan masyarakat,

yang hasil akhirnya dapat beguna untuk percepatan pembangunan yang ada

didaerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan yang menjadi kesimpulan dari pemerintah daerah

adalah pelaksanaan pemerintahan pada tingkat daerah dengan menyerahkan

segala urusan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945.

D. Konsep Gerakan Sosial Petani

Berbicara tentang gerakan-gerakan sosial berarti kita membahas

aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka

25

kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Seperti sub bidang sosiologi

lain, gerakan sosial berkaitan erat dengan teori umum sosiologi. Keduanya

saling berkaitan, pertama setiap riset gerakan sosial selalu bertolak dari teori

umum tentang masyarakat. Kedua, hasil riset gerakan sosial memperkuat

keyakinan terhadap teori umum sosiologi,merontokkan yang lain dan juga

diatur dalam peraturan bupati(PERBUP) tentang komisi penyuluhan

pertaniaan kabupaten soppeng tahun 2019..

Definisi gerakan sosial juga muncul dari Tarrow dalam (Syarbaini

2013) yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang

terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat

yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit,

pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.

Basrowi dan Sukidin (2003:17) menyatakan bahwa gerakan merupakan

media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidak puasan sosialnya

kepada penguasa. Disamping itu menurutnya gerakan muncul dari satu

golongan yang bersifat terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas,

berjangkauan panjang serta mempunyai ideologi baru sehingga dapat ikut

serta menciptakan sebuah masyarakat yang maju.

Pichardo dalam Wahyudi, (2005: 8) mengatakan bahwa paradigma

gerakan sosial merupakan cerminan dari karakter kelas, karena ia dapat

menunjukkan segala apa yang kelas inginkan. Mobilisasi terhadap partisipan

itu dapat dilakukan melalui mobilisasi personal maupun mobilisasi kognitif.

Dalam hal ini, gerakan sosial yang diinisiasi oleh jaringan organisasi

26

merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan

perlawanan terhadap penguasa dan negara.

Gerakan Sosial merupakan upaya kolektif dalam melakukan suatu

perubahan melalui interaksi dan sosialisasi. Gerakan ini tidak hanya muncul

dengan kesadaran kelas dan ideologi tertentu, namun kelompok ini muncul

dengan identitas dan kesadaran serta perhatian terhadap persoalan, masalah

dan atau fenomena yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas. Gerakan ini

berupaya untuk menyatukan komponen-komponen dalam masyarakat

penyatuan untuk melakukan suatu perubahan dan mencapai tujuan bersama

(Handayani, dkk, 2013: 3).

Menurut John Lofland (2003 : 50), ada 17 variabel yang berpengaruh

terhadap gerakan sosial, yaitu :

a. Perubahan dan ketimpangan sosial

b. Kesempatan politik

c. Campur tangan negara terhadap kehidupan warga

d. Kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)

e. Konsentrasi geografis

f. Identitas kolektif

g. Solidaritas antar kelompok

h. Krisis kekuasaan

i. Melemahnya kontrol kelompok yang dominan

j. Pemfokusan krisis

k. Sinergi gelombang warga negara (penduduk)

l. Adanya pemimpin

m. Jaringan komunikasi

n. Integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial

o. Adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial

p. Kemampuan mempersatukan

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat gerakan sosial pada

kelompok petani dalam melakukan pemanfaatan dibidang pertanian guna

27

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui bidang pertanian

organik.

Sutanto (2002) mendefinisikan pertanian organik, sebagai suatu sistem

produksi pertanian yang berazaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara

dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang

mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Filosofi yang

melandasi pertanian organik adalah mengembangkan prinsip-prinsip

memberikan makanan pada tanah yang selanjutnya tanah menyediakan

makanan untuk tanaman (feeding the soil that feeds the plants) dan bukan

memberi makanan langsung pada tanaman.

Pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah

atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak

negatif bagi alam sekitar dengan ciri utama pertanian organik yaitu

menggunakan varietas lokal, pupuk, dan pestisida organik dengan tujuan

untuk menjaga kelestarian lingkungan (Firmanto, 2011).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan sistem pertanian

organik menurut International Federation of Organic Agriculture Movements

(IFOAM 2005) antara lain:

a. Mendorong dan meningkatkan daur ulang dalam sistem usaha tani

dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna, tanah,

tanaman serta hewan;

b. Memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian

(terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan hak

28

asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh

penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang

aman dan sehat, dan

c. Memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara

berkelanjutan.

Cara-cara pertanian organik di setiap negara bervariasi, akan tetapi pada

dasarnya pertanian organik mempunyai tujuan yang sama yaitu merupakan

usaha perlindungan tanah, penganekaragaman hayati, dan memberikan

kesempatan kepada binatang ternak dan unggas untuk merumput di alam

terbuka (Kerr, 2009).

Adapun prinsip pertanian organik tersebut ialah sebagai berikut:

a. Prinsip kesehatan Prinsip kesehatan yaitu pertanian organik

harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah,

tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan

tak terpisahkan

b. Prinsip ekologi Prinsip ekologi yaitu pertanian organik harus

didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan, yaitu

bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus

ekologi kehidupan.

c. Prinsip keadilan Prinsip keadilan yaitu pertanian organik harus

membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait

dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.

29

d. Prinsip perlindungan Prinsip perlindungan yaitu pertanian

organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab

untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi

sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Sesuai dengan istilahnya yaitu gerakan sosial petani, maka pelaku

gerakan adalah rakyat atau kalangan masyarakat, termasuk dalam hal ini yang

lebih khusus yaitu petani. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat

secara sadar untuk menuntaskan atau untuk menghalangi, sebuah proses

perubahan sosial. Gerakan sosial pada varian yang lain adakalanya untuk

pertama sekali dijalankan oleh penyelenggara negara lalu dalam prosesnya

menjadi gerakan sosial di masyarakat. Varian lain mengatakan bahwa bisa

saja pada awalnya dilakukan oleh rakyat kemudian diadopsi dan dijalankan

oleh penyelenggara negara. Proses adopsi oleh penyelenggara negara ini di

satu sisi juga dapat bersifat kooptasi sehingga menyimpang dari tujuan dan

maksud semula. Namun bagaimanapun bentuk variasinya maka yang utama

adalah masyarakat atau petani dalam hal ini yang menjadi subyek atau

pelakunya.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari beberapa teori yang diangkat maka penulis mencoba

membangun kerangka Pikir terkait Judul Penelitian Inovasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan

Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng sesuai

30

dengan teori Sangkala (2013 : 38), maka dihasilkan bagan kerangka Pikir

sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil dari bagan kerangka pikir maka yang jadi fokus

penelitian dalam penelitian terkait Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan

Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng yaitu: Layanan terintegrasi,

monitoring layanan, pemanfaatan kerjasama, pelibatan masyarakat,

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan

Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)

Kabupaten Soppeng

Layanan

Terintegrasi

Indikator

Inovasi

Terlaksananya Program Gertak Petani

Kabupaten Soppeng

Monitoring

Layanan Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan

Masyarakat

Pemanfaatan

Teknologi

31

pemanfaatan teknologi, faktor pendukung, faktor penghambat dan

terlaksananya program gertak petani di kabupaten Soppeng.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan di lapangan adalah:

1. Indikator inovasi adalah suatu ide atau gagasan baru yang belum perna

dilakukan atau diterbitkan sebelumnya.

2. Layanan terintegrasi adalah dimana sektor publik menawarkan

peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak

sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai

dengan kenyamanan.

3. Monitoring layanan adalah pelaku kebijakan lebih dekat dengan

masyarakat dan biasanya membentuk kepastian tehadap tingkat

permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat

atau pelaku bisnis.

4. Pemanfaatan kerjasama adalah bermakna sebagai pemerintahan yang

inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien

dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan

juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.

5. Pelibatan masyarakat adalah Kewenangan pemerintah yang Inovatif

harus merealisasikan peran peran pentingnya dengan mendorong peran

warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

32

6. Pemanfaatn tekonologi, informasi dan komunikasi adalah sejauh mana

pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam

menjalankan sebuah kebijakan

7. Faktor pendukung adalah serangkaian kegiatan yang mendukung dalam

pelaksanaan program gertak petani.

8. Faktor penghambat adalah beberapa aspek yang menjadi kendala dalam

pelaksanaan inovasi program gertak petani.

9. Terlaksananya Program gertak petani adalah melihat keseluruhan

proses yang dilakukan pemerintah daerah dalam upayanya

melaksanakan program gertak petani.

33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan setelah penulis

melaksanakan seminar hasil penenlitan dan lokasi penelitian bertempat di

Kabupaten Soppeng tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan

Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng. Adapun alasan memilih obyek

lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi tempat pelaksanaan program

gertak petani.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif, untuk menjawab sebuah

permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang

bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi

objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini Studi Kasus yaitu meneliti suatu kasus atau

fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara

mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang

terjadi.

34

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data

dapat diperoleh. Dalam penelitian Kualitatif, posisi narasumber sangat

penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai

pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai

dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk

menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji.

Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan

untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai

upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama

diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang, karena

memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti,

dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan

atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek

penelitiannya berupa kasus (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa

lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial.

35

Adapun tabel informan dalam penelitian tentang Inovasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan

Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No. Informan Inisial Instansi

1. Ir. Rahmasari Rahman, MMA RR Dinas Pertanian

2. Suhardiman, SP, MMA SR Dinas Pertanian

3. Siti Kurniawaty Bayupah SB Camat Lalabata

4. Hadi Inrajaya R, S.IP HI Camat Marioriwawo

5. Mursalin MS Ketua KTNA

6. Alfian P AP Masyarakat

7. Apri Kurniawan AK Masyarakat

8. Kurdin Wahab KW Masyarakat

Jumlah Total 8 Informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan

langsung yang secara sistematis terhadap Inovasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani

(Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten

Soppeng.

36

2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas

terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dan

wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada

dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif

agar dapat lebih dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,

yaitu data reducation, data display, dan conclusion drawing/verification,

setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan

anticipatory sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten

mengenai Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan

37

Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)

Kabupaten Soppeng.

G. Keabsahan Data

Sugiyono (270:2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan

dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh

karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai

berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang

dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan

melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan

baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum

diperoleh sebelumnya.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara

cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan

memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga

dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam dan

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari

38

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena,

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah

dikemukakan (Sugiyono : 2009)

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

a. Triangulasi metode: Jika informasi yang diperoleh berasal dari

hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan

seterusnya. Dengan ungkapan lain, kebenaran (keabsahan)

informasi diperiksa dengan teknik pengumpulan data yang

berbeda.

b. Triangulasi peneliti: Jika informasi yang diperoleh salah seorang

anggota tim peneliti diuji oleh anggota tim yang lain, berarti data

diperiksa melalui peneliti (pengumpul data) yang berbeda.

c. Triangulasi sumber: Jika informasi tertentu mislnya ditanyakan

kepada responden yang berbeda atau antara responden dengan

dokumentasi.

d. Triangulasi situasi: Bagaimana penuturan seorang responden jika

dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam

keadaan sendiri.

e. Triangulasi teori: Apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis

atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data

hasil penelitian.

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profile Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng. Wilayah

Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga

1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah

pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan di Soppeng bertopografi

dataran. Kabupaten Soppeng berada pada 4°6’00’’ hingga 4°32’00’’ Lintang

Selatan dan 119°47’18” hingga 120°06’13”Bujur Timur. Luas Wilayah

Kabupaten Soppeng 1.500 km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo.

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng dilalui beberapa sungai sebagai sumber yang

berpotensi dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu Sungai Langkemme,

Sungai Soppeng, Sungai Lawo,Sungai Paddangeng dan Sungai Lajaroko.

Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, meliputi Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan

Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah

sebesar 320 km2 atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

40

Sedangkan

Citta merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 40 km2

atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat kabupaten.

Jarak dari kecamatan menuju ibukota kabupaten berkisar antara 0 km hingga

35 km. Dengan jarak dari ibukota kabupaten sebesar 35 km, Kecamatan Citta

menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng. Sedangkan Lalabata yang

beribukota di Watansoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi

ibukota kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah

Soppeng. (Sumber:Statistik Daerah Kabupaten Soppeng 2015).

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2014 mencapai 225.709

jiwa yang terdiri dari 106.206 laki-laki dan 119.503 perempuan. Angka

jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sekitar 0,087 persen dibanding

tahun 2013. Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kabupaten

Soppeng masih lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini

juga dapat ditunjukkan oleh angka sex ratio Kabupaten Soppeng sebesar 89,

artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 89 penduduk laki-laki.

Tingkat kepadatan penduduk Soppeng masih berada dalam angka

wajar, tercatat sebanyak 150 penduduk menghuni setiap km2 wilayah

Soppeng pada tahun 2014. Komposisi penduduk Soppeng didominasi oleh

penduduk muda. Berdasarkan piramida penduduk disamping persentase

penduduk terbanyak berada pada kelompok usia 10-14 tahun. Apabila

dicermati lebih jauh, perbandingan antara persentase jumlah penduduk laki-

41

laki dan perempuan pada setiap kelompok umur didominasi oleh penduduk

perempuan. Presentase penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng tahun

2014 sebesar 65,41%. Angka ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten

Soppeng sebesar 53 yang berarti untuk setiap 100 orang penduduk berusia

kerja (dianggap produktif) menanggung sebanyak 53 orang yang belum

produktif dan dianggap tidak produktif lagi.Apabila dilihat per kecamatan,

pada tahun2014 Marioriwawo menjadi kecamatan dengan penduduk

terbanyak di Soppeng mencapai 44.631 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi

justru berada di wilayah Kecamatan Liliriaja yang tercatat 283 jiwa tiap km2.

Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Citta.

Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Marioriawa, yakni

hanya 88 jiwa tiap km2. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan (sex ratio) untuk tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng

seluruhnya bernilai di bawah 100. Hal ini berarti jumlah penduduk

perempuan di tiap kecamatan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-

laki. Angka sex ratio terbesar berada di Kecamatan Lalabata dan Marioriawa,

mencapai 92, dan yang terendah berada di Kecamatan Citta sebesar 82 jiwa.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari setengah

penduduk Soppeng termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari 57,22 pada tahun 2013

menjadi 57,59 pada tahun 2014. Pasar tenaga kerja Soppeng tergambar dari

persentase penduduk usia kerja yang bekerja, pada tahun 2014 besarannya

juga mengalami kenaikan menjadi 97,57 persen dari 93,44 persen pada tahun

42

2013. Sejalan dengan kenaikan tingkat kesempatan kerja, angka

pengangguran terbuka Soppeng tahun 2014 mengalami penurunan sekitar

4,13 persen, yakni dari 6,56 persen pada tahun 2013 menjadi 2,43 persen

tahun 2014.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pada tahun 2014,

pilihan bekerja di sektor pertanian (A) masih mendominasi pasar kerja di

Soppeng yaitu sebesar 55,35 persen. Selanjutnya yang cukup diminati adalah

sektor jasa-jasa (S) dengan persentase sebesar 17,19 persen. Sedangkan

pekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran (T) sebanyak 13,08 persen

dan sisanya terdistribusi ke sektor-sektor lainnya. Komposisi tersebut

tampaknya tidak banyak mengalami perubahan selama kurun waktu 2012-

2014.

2. Profile Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyebabkan semua daerah Kabupaten/Provinsi Seluruh Indonesia

untuk melakukan penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai

kewenangannya termasuk Kabupaten Soppeng. Dinas Pertanian merupakan

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah

ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016,

dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 53 Tahun Dinas Pertanian dibentuk

dari gabungan beberapa Dinas Lingkup Pertanian sebelumnya yaitu Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

(Khusus Subsektor Perkebunan), Dinas Peternakan dan Perikanan (Khusus

43

Subsektor Peternakan) dan BP3KP (Khusus urusan Penyuluhan Pertanian).

Rencana Strategis Dinas Pertanian disusun dengan mendasari data-data dari

Dinas pembentuk sebelumnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Selain itu juga tetap

memperhatikan kesesuaian Rencana Strategis dari Kementerian Pertanian

dan Instansi terkait tingkat Provinsi dalam penyusunannya, sehingga konsep

yang tersusun bisa berjalan sinergis baik dengan tingkat pusat maupun

Provinsi. Dan juga tentunya mengacu pada berbagai Peraturan Perundang-

Undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan bidang Pertanian.

Sektor Pertanian yang merupakan penopang utama penggerak

perekonomian di Kabupaten Soppeng tentunya harus mendapatkan perhatian

khusus dalam penentuan kebijakan karena menyangkut hajat hidup sebagian

besar penduduk Kabupaten Soppeng. Hal tersebut sudah menjadi perhatian

Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Terpilih Tahun yang tergambar melalui

Visi yang diusung yaitu Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik, yang

kemudian dalam Misi Pertamanya yaitu Memantapkan arah Kebijakan

Pertanian yang Melayani dan Pro Petani. Sehingga Dinas Pertanian harus

berupaya semaksimal mungkin untuk menerjemahkan dan mewujudkan Visi

dan Misi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui Rencana Strategis

Dinas Pertanian Tahun yang telah disusun ini, besar harapan untuk bisa

mewujudkan.

Program pembangunan Pertanian Kabupaten Soppeng yang termuat

dalam RPJMD diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan

44

pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang

diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukan perkembangan,

capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. A.

Indikator Kinerja Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian

Kabupaten Soppeng Tahun merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam

pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program-program

pembangunan di Kabupaten Soppeng pada kurun waktu Berdasarkan RPJMD

Kabupaten Soppeng Tahun memuat indikator kinerja SKPD Dinas Pertanian

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten

Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu sebagai

berikut : 1). Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan 2). Nilai Tukar Petani

(NTP) Tanaman Perkebunan 3). Nilai Tukar Peternak 4). PDRB per Kapita

Petani (Rp) 5). Cakupan layanan irigasi (%) 6). Jumlah unit usaha dalan

pengolahan hasil pertanian (Unit) Penetapan indikator kinerja Dinas

Pertanian Kabupaten Soppeng

Visi: Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Soppeng dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi, maka SKPD Dinas Pertanian Kabupaten

Soppeng menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Sistem Pertanian

yang Melayani dan Pro Petani serta Berkelanjutan di Kabupaten Soppeng

Tahun 2021” Visi tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai

berikut :

45

a. Sistem Pertanian adalah dimaknakan pengelolaan sumberdaya untuk

usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam

di Kabupaten Soppeng.

b. Melayani adalah dimaknakan segala bentuk pelayanan dalam

membantu dan menyiapkan/memfasilitasi kebutuhan petani di

Kabupaten Soppeng mulai dari kebutuhan sarana produksi, teknologi

budidaya, sarana dan prasarana pertanian, panen dan pasca panen,

pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi, serta penyuluhan dan

pendampingan petani.

c. Pro Petani adalah dimaknakan segala kebijakan pembangunan yang

dilakukan mencerminkan keberpihakan kepada petani untuk

memajukan sektor pertanian melalui peningkatan pengetahuan petani

dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan

mensejahterakan kehidupan petani yang ada di Kabupaten Soppeng.

d. Berkelanjutan adalah dimaknakan mengoptimalkan manfaat dari

sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyelaraskan

sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan, dengan menjaga

keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk meningkatkan

hidupnya di satu sisi dengan pemeliharaaan sumber daya alam dan

ekosistemnya di sisi lainnya. Pelaksanaan pembangunan pertanian

harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumber daya alam,

46

kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem

pengembangan terpadu.

Misi: Dalam RPJMD Kabupaten Soppeng terdapat 9 Misi, dimana dari

misi tersebut yang terkait langsung dengan misi SKPD Dinas Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng yaitu Misi “Memantapkan arah

kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani”.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Soppeng dan visi Dinas Pertanian

Kabupaten Soppeng, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten

Soppeng serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan

(stakeholders), maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

a. Memantapkan dan meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu

hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hasil ternak secara

berkelanjutan.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian.

c. Menciptakan Lingkungan yang kondusif bagi masyarakat veteriner.

d. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang

efektif serta memantapkan koordinasi dan sinergitas dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

e. Mendorong pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur,

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta pengembangan kelembagaan

Petani.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng

47

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis dibidang tanaman serealia, tanaman aneka

kacang da umbi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di

bidang tanaman pangan.

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura,

tanaman sayuran dan tanaman obat, pengolahan dan pemasaran hasil

hortikultura serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan

dan administrasi di bidang hortikultura.

48

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan Bidang Perkebunan yang meliputi sarana dan

prasarana, produksi serta perlindungan, pengamatan dan pengendalian

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas membantu

kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanganan

pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan peternakan.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan

dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode

penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi pertanian serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminsitrasi di

bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.

B. Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng Dalam Pelaksanaan Program Gertak Petani.

49

Pada bagian ini penulis akan membahas terkait inovasi gertak petani di

Kabupaten Soppeng dengan data dan hasil wawancara berdasarkan hasil

penelitian penulis yang terkait layanan terintegrasi, monitoring layanan,

pemanfaatan kerjasama, perlibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi,

komunikasi dan informasi yang dipaparkan penulis sebagai berikut:

1. Layanan Terintegrasi

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan

masyarakat dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik

oleh individu atau organisasi pemerintahan, karena dari bentuk pelayanan

yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan

pelayanan. Pelayanan yang mengarah kepada kebutuhan hidup masyarakat

secara luas merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah daerah dalam

mensejahterakan masyarakat.

Program gertak petani yang di gagas oleh pemerintah Kabupaten

Soppeng melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Program tersebut

merupakan sebuah wujud untuk mengurangi ketergantungan masyarakat

terhadap produk yang telah terkontaminasi serta membiasakan masyarakat

untuk hidup sehat dengan memproduksi sendiri bahan makanannya.

“Program Gertak Petani dilakukan untuk menjadikan masyarakat

mandiri dan memproduksi sendiri bahan makanan yang dikonsumsi

sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan dengan memanfaatkan lahan

dan pekarangan rumah masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat

juga bisa meningkatkan ntuk perekonomiannya dengan menjual hasil

produksi tanaman yang mereka garap sendiri, jadi selain menjamin

kesehatan masyarakat program ini juga untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat utamanya bagi mereka yang ada di desa.”

(Hasil wawancara dengan RR tanggal 20/07/2020)

50

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa program gertak

petani merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan komiditi masyarakat

dalam bidang pertanian dan juga untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri

serta menjamin kesehatan masyarakat melalui kegiatan bercocok tanam.

Pelayanan yang kemudian berorientasi kepada sebuah aktivitas yang

dapat dirasakan melalui hubungan antara masyarakat dan pemerintah dengan

melalui wadah yang berupa program atau kebijakan sebagai sebuah

standarnisasi pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada publik harus lebih jeli dalam melihat kebutuhan dari

masyarakat itu sendiri.

Hadirnya program gertak petani pada dasarnya memberikan pelayanan

kepada masyarakat tentang sebuah pola hidup yang lebih mandiri dengan

memanfaatkan halaman rumah mereka untuk kegiatan pertanian. Terlebih

sayur-sayuran hijau dan buah-buahan selain bisa di konsumsi dan di jual juga

dapat menambah keindahan rumah.

“Mempercantik rumah dengan bunga ataupun tanaman yang bagus saya

fikir itu sudah biasa tapi jika mempercantik rumah dengan tanaman

yang bisa dikonsumsi itu azas manfaatnya jauh lebih banyak. Terlebih

tanaman ini di olah tanpa menggunakan zat kimia yang kita tau sangat

berbahaya bila dikonsumsi masyarakat. Dengan memberdayakan

masyarakat untuk menanam sayur dan buah dihalaman rumah mereka

mampu mengurangi ketergantungan terhadap makanan yang

mengandung zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat kita.”

(Hasil wawancara dengan SB tanggal 21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemanfaatan

halaman rumah menjadi pertanian organik mengurangi ketergantungan

masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia yang

51

berbahaya untuk kesehatan. Selain itu juga dapat memperindah halaman

rumah masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan menuntut

pemerintah lebih inovatif dalam meramu sebuah program demi peningkatan

taraf hidup masyarakat. Sebuah pelayanan harus terintegrasi dengan

kebutuhan masyarakat utamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Letak geografis Kabupaten Soppeng yang berada di daerah dataran

tinggi dengan tingkat kesuburan tanah yang mempuni membuat kebanyakan

masyarakatnya memanfaatkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian

guna peningkatan perekonomian, hal tersebut menuntut pemerintah daerah

Kabupaten Soppeng lebih jeli dalam melihat komiditi yang bagus untuk

dikembangkan diwilayah tersebut.

“Kebanyakan masyarakat kita di Soppeng ini memang bergelut di

bidang pertanian, sehingga memerlukan sebuah trobosan dalam

meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bidang itu, salah satunya

melalui pertanian organik. Kenapa kita memilih pertanian organik

sebagai dasar kita, tentu untuk menciptakan daya saing dengan

masyarakat di luar daerah, terlebih saat sekarang para konsumen

mencari makanan yang sehat dan bernutrisi sehingga kami membuat

program ini agar mengarah kepada kebutuhan konsumen tersebut.”

(Hasil wawancara dengan MS tanggal 22/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat kebutuhan konsumen

dengan makanan sehat dan mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh dapat

menciptakan kesan bagi konsumen bahwa hasil pertanian masyarakat

Kabupaten Soppeng memenuhi standar kebutuhan konsumen tersebut,

sehingga masyarakat yang menjadi konsumen akan memilih makanan atau

sayur-sayuran yang berasal dari Kabupaten Soppeng.

52

Kebijakan dan program yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat

merupakan sebuah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat dalam melihat potensi yang ada di

wilayahnya menuntut pemerintah lebih aktif memberikan pelayanan kepada

publik salah satunya melalui pertanian organik yang ramah lingkungan dan

memberikan dampak yang baik apabila dikonsumsi oleh manusia.

Pemerintah desa selaku aparatur birokrasi yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program

gertak petani kepada masyarakat. Melalui pemberian edukasi sampai kepada

proses hasil pertanian menjadi sumber mata pencaharian menjadi upaya yang

dilakukan agar program gertak petani dapat berjalan maksimal.

“Pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian sungguh

unik dan tentu memberikan manfaat yang beragam, selain

memperindah rumah juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat, namun

kesemuanya tentu harus melalui proses salah satunya melalui sosialisasi

dengan mengedukasi masyarakat tentang program gertak petani agar

searah dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah kesyukuran tersendiri

karena masyarakat merespon baik adanya program tersebut.” (Hasil

wawancara AP dengan tanggal 23/07/2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa

program gertak petani tidak serta merta di buat dan dilaksanakan kepada

masyarakat agar program tersebut terarah sesuai dengan kebutuhan hidup

masyarakat maka terlebih dahulu masyarakat harus diberikan edukasi dalam

menjalankan kegiatan program gertak petani tersebut.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan layanan yang baik dan professional. Prosedur pelayanan yang

53

dilakukan harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat

seperti kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan

pelayanan.

Masyarakat sebagai target pelayanan akan merasa terlayani jika sebuah

program atau kebijakan dapat dipahami dan diaplikasikan masyarakat.

Seperti program Gertak petani yang benar-benar memberdayakan masyarakat

sehingga sangat mudah untuk di realisasikan.

“Sebagai masyarakat tentu kita sangat mendukung program gertak

petani yang di canangkan oleh pemerintah, hal yang tidak pernah

terfikir di benak masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian di

halaman rumah sendiri. Banyak masyarakat yang sudah menjalankan

program tersebut, ada yang menanam sayur seperti: wortel, kangkung,

bayam, tomat dan yang lainnya. Begitupun dengan buah-buahan

seperti: jeruk, buah naga, apel hijau juga menjadi tanaman yang sering

dijumpai di halaman rumah masyarakat. Tentu dengan adanya hal

semacam itu masyarakat tidak perlu lagi membeli di pasar justru

sebaliknya masyarakat bisa menjual hasil pertanian organik tersebut.”

(Hasil wawancara dengan AK tanggal 23/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa masyarakat

Kabupaten Soppeng benar-benar memanfaatkan program gertak petani

sebagai sebuah kegiatan baru dalam bidang pertanian. Akses dan pengolahan

yang sangat mudah membuat masyarakat dengan sendirinya menjadikan

program tersebut sebagai sebuah pemanfaatan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait pelayanan terintegrasi

terhadap kebijakan gerakan serentak pemanfaatan pekarangan organic

(Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dapat dilihat bahwa arah kebijakan

tersebut untuk meningkatan nilai seni dan estetika terhadap pekarangan

54

rumah masyarakat dengan menanam tanaman yang produktif. Selain itu

pengolahannya yang tanpa menggunakan zat kimia memberikan manfaat bagi

kesehatan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri tanpa harus

membeli justru masyarakat bisa memproduksi sendiri hasil pertaniannya

sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian

masyarakat.

2. Monitoring Layanan

Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang direncanakan

dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian

dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Monitoring layanan menentukan

apakah sebuah program dapat dilaksanakan baik oleh masyarakat dan semua

yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng harus

dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan program, dimana bahan-

bahan yang digunakan harus bersifat alami tanpa campuran zat kimia dengan

demikian pemerintah senantiasa melakukan peninjauan langsung

kemasyarakat untuk memastikan hal tersebut.

“Program ini merupakan kegiatan pertanian yang bersifat alami tanpa

adanya unsur kimia. Sebagai pembuat kebijakan tentu kami sebagai

pemerintah senantiasa melakukan pengecekan kemasyarakat apakah

standar pertanian organik benar-benar dilaksanakan dengan baik.

Karena tujuan utama program ini selain untuk memperindah

pekarangan rumah juga baik dan sehat dikonsumsi oleh masyarakat,

sehingga perlu pengarahan kepada masyarakat.” (Hasil wawancara

dengan SR tanggal 20/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan

monitoring layanan yang dilakukan pemerintah guna memastikan bahwa

55

masyarakat benar-benar mengikuti standar pelaksanaan sesuai dengan

prosedur program gertak petani itu di buat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya tidak dapat

langsung dicerna oleh masyarakat luas sehingga memerlukan sosialisasi

dalam pelaksanaan sebuah program. Untuk melihat sejauh mana penerapan

sebuah program benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat pemerintah harus

senantiasa melakukan peninjauan terhadap sebuah pelayanan.

Menanami tanaman produktif di area pekarangan rumah merupakan hal

yang sangat lumrah bagi kalangan masyarakat Kabupaten Soppeng. Namun

tidak semua masyarakat mengetahui sistem bertani dengan penggunaan

barang-barang yang bersifat alami tanpa kandungan zat kimia sehingga

dengan demikian perlu ada pemaparan secara luas kepada masyarakat tentang

sistem bertani organik.

“Tentunya pemerintah harus senantiasa melakukan pengecekan

kemasyarakat terkait sistem bertani organik, jangankan masyarakat

secara luas petanipun sangat jarang menggunakan sistem pertanian

organik dalam bercocok tanam. Masyarakat perlu di bekali dengan

pengetahuan tentang sistem dan tata cara bercocok tanam dengan

menggunakan campuran yang alami dan menghilangkan unsur-unsur

zat kimia dalam bercocok tanam.” (Hasil wawancara dengan HI tanggal

21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kegiatan

monitoring layanan pada dasarnya untuk memastikan sejauh mana

masyarakat memahami teknik penggunaan bahan-bahan alami dalam

kegiatan bercocok tanam, serta pemerintah harus lebih mengedukasi

masyarakat tentang tata cara bercocok tanam yang baik.

56

Pemerintah selaku perumus kebijakan dalam menjamin kesejahteraan

masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap pembuatan kebijakan.

Pemerintah harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan

program-program kebijakan yang telah dirumuskan terlebih sebuah program

yang terbilang masih baru tentu membutuhkan pengawasan.

Antusias masyarakat dalam melaksanakan program gertak petani tidak

secara langsung membuat masyarakat paham dengan azas manfaat dari

pelaksanaan program pertanian organik. Banyak diantara masyarakat tidak

menghasilkan tanaman yang produktif karena cenderung ikut-ikutan dengan

wilayah lain. Padahal masyarakat tidak memperhitungkan tingkat kesuburan

tanah yang digunakan.

“Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng ini tentu

sebuah program yang terbilang baru. Masyarakat masih membutuhkan

bimbingan dan arahan dari pelaku terkait. Kegiatan monitoring atau

pengawasan dari pemerintah tentu perlu dilakukan, terlebih menjawab

aduan masyarakat karena tanamannya tidak tumbuh subur dan

menghasilkan buah. Masyarakat tidak mengetahui bahwa tanaman yang

di tanam tersebut tidak cocok dengan kesuburan tanah yang ada di

pekarangan rumahnya. Hal yang seperti ini tentu memerlukan bantuan

dan arahan dari pihak-pihat terkait.” (Hasil wawancara dengan MS

tanggal 22/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan

program gertak petani sangat memerlukan pengawasan dari pemerintah.

Pelaksanaan program yang kurang dipahami masyarakat membuat

masyarakat sembarangan melakukan cocok tanam tanpa memperhatikan

tingkat kesuburan tanah yang digunakan.

Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati dan

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pokok dan hasil pekerjaan. Monitoring

57

akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa

pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu,

pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa

terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan

menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara

lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Pengamatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi

dalam pelaksanaan program gertak petani. Terkait apa yang mesti di perbaiki,

dimana letak kesalahan program sampai kepada proses menyimpulkan

tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam di wilayah

pekarangan rumah.

“Proses monitoring yang kami lakukan pada dasarnya sebagai bahan

evaluasi dari suatu program tentang sejauh mana masyarakat

memahami kegiatan bercocok tanam secara organik, tanaman yang pas

untuk ukuran pekarangan rumah masyarakat sampai kepada

peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat. Berasal dari kegiatan

monitoring layanan ini pemerintah bisa menyimpulkan langkah tepat

yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas suatu layanan atau

program.” (Hasil wawancara dengan RR tanggal 20/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan

monitoring layanan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan

yang dianggap masih kurang tepat. Dari hasil monitoring layanan pemerintah

mampu melakukan evaluasi tentang tingkat pemahaman masyarakat atas

dasar sebuah kebijakan.

Monitoring layanan pada hakekatnya merupakan proses pengumpulan

dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara

sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program sehingga dapat dilakukan

58

tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan itu selanjutnya.

Hasil dari proses tersebut dapat memberikan informasi keberlangsungan

proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang

berkesinambungan.

Pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten Soppeng memberikan

warna baru terhadap kegiatan bercocok tanam yang baik bagi kesehatan

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana tata

cara pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat melaksanakan program

dengan baik dan tepat sasaran.

“Pemantauan yang dilakukan aparat terkait pada dasarnya menjawab

permasalahan yang ada di masyarakat. Masalah yang muncul tentu

sangat banyak dan berbeda-beda antara daerah satu dan yang lainnya.

Kalau bagi saya perlu lagi penyediaan bibit unggul yang bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat pada pelaksanaan program gertak petani

dengan tekhnik alami atau tradisional.” (Hasil wawancara dengan KW

tanggal 23/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa proses

pemantauan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab semua

permasalahan yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan program gertak

petani, seperti misalnya penyediaan bibit unggul yang dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat untuk bercocok tanam di halaman rumah mereka.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait monitoring

layanan terhadap kebijakan gerakan serentak pemanfaatan pekarangan

organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dengan melakukan

pemantauan di masyarakat yang melaksanakan program. Kegiatan tersebut

kemudian dapat melihat berbagai permasalahan yang ada terkait proses

59

pelaksanaan program dan mencari solusi permasalahan sehingga program

gertak petani dapat terus berlanjut secara berkesinambungan.

3. Pemanfaatan Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut

Abdulsyani(2007), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana

didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai

tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas

masing-masing.

Pertanian organik yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh menjadi

terobosan penting bagi pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menjalin

kerjasama dengan beberapa instansi guna pemanfaatan hasil pertanian.

Terutama bagi puskesmas dan rumah sakit, kebutuhan makanan yang sehat

dan bernutrisi sangat dibutuhkan oleh pasien yang sedang melaksanakan

perawatan guna proses penyembuhan.

“Sekarang ini kita menjalin kerjasama dengan puskesmas dan rumah

sakit yang ada wilayah Kabupaten Soppeng agar kiranya membeli dan

memanfaatkan hasil pertanian dari masyarakat. Kebutuhan makanan

pasien yang sehat menjadikan hasil produksi tanaman organik sebagai

pilihan utama. Proses kerjasama tersebut juga diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat.” (Hasil wawancara dengan

RR tanggal 20/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemerintah

membangun kerjasama dengan instansi kesehatan dalam menjajahkan hasil

produksi masyarakat. Kebutuhan pasien dengan makanan yang sehat dan

bernutrisi tentu menjadikan hasil pertanian alami sebagai pilihan utama.

60

Pemanfaatan kerjasama tentu menjadi agenda yang sangat penting

dalam ruang lingkup pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam

bidang pertanian. Kerjasama bisa mencakup banyak hal seperti politik,

pendidikan dan juga ekonomi. Pelaksanaan kerjasama yang di buat

pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat sehingga harus

melalui tahapan-tahapan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

Peroses membangun kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten

Soppeng tidak hanya mengarah kepada aspek ekonomi masyarakat tetapi

kerjasama dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata

cara bercocok tanam dengan sistem pertanian organik.

“Terkait program gertak petani banyak kerjasama yang dilakukan

pemerintah salah satunya proses kerjasama dengan perguruan tinggi

yang bisa melakukan edukasi secara ilmiah kepada masyarakat tentang

teknik pengelolaan pertanian organik. Proses kerjasama ini lebih

kepada memberikan pengetahuan terkait pengelolaan dalam bidang

pertanian, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan

sebuah program yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakat itu sendiri.” (Hasil wawancara dengan SR tanggal

20/07/2020)


pemanfaatan kerjasama dalam mendukung program gertak petani juga

dilakukan dengan mengajak perguruan tinggu guna mengedukasi masyarakat

tentang tekhnik dan tata cara bercocok tanam yang baik dengan sistem

organik.

Pengembangan pertanian harus merupakan pengembangan yang

terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal

bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. Perencanaan

61

tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pertanian ke dalam suatu

program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah. Fungsi

atau peran pemerintah dalam mengembangkan pertanian secara garis

besarnya adalah menyediakan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk fisik,

memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur

pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah

lain maupun ke luar negeri.

Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pangan dari hasil pertanian

menjadikan Kabupaten Soppeng lebih inovatif dalam mengembangkan

komoditi yang bergerak dalam bidang pertanian. Untuk itu pemerintah

Kabupaten Soppeng membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi

Sulawesi Selatan untuk penyediaan bibit unggul agar bisa di kelola oleh

masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan kerjasama dengan

pemerintah provinsi, terkait ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan.

Salah satu program kerjasama adalah penyediaan bibit unggul yang

dapat dikelola masyarakat seperti sayur-sayuran, buah dan juga

ketersediaan padi. Bibit ini tentu harus dikembangkan oleh masyarakat

dengan secara alami tanpa menggunakan zat-zat kimia selain menjaga

kesehatan kostumer nantinya juga hasil pertanian Kabupaten Soppeng

akan diminati oleh daerah lain.” (Hasil wawancara dengan MS tanggal

22/07/2020)


kerjasama juga mengarah kepada penyediaan bibit unggul dan produktif yang

dapat dikelola oleh masyarakat Kabupaten Soppeng demi menjaga

ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan.

62

Paradigma pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian

berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan manusia, yang

bertumpu pada peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Kerjasama sektor pertanian dianggap cara yang tepat dalam mencari solusi

dari suatu permasalahan pembangunan yang semakin kompleks dan dapat

bersinergi dengan sektor lain untuk tetap memadukan pengembangan potensi

daerah karena menyadari di setiap sektor tidak dapat diatasi hanya oleh diri

sendiri.

Peningkatan perekonomian masyarakat menjadi salah satu aktor

penting dalam pembangunan daerah di Kabupaten Soppeng. Sehingga

pemerintah di tuntut untuk memaksimalkan kerjasama terkait peningkatan

kualitas pertanian dan juga program seperti gertak petani. Kerjasama

dilakukan salah satunya menarik investor atau pembeli hasil pertanian

organik masyarakat.

“Salah satu bentuk kerjasama yang saya liat sangat nampak adalah

pemerintah membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk

membeli hasil produksi pertanian masyarakat seperti jagung, buah

naga, sayur-sayuran. Kerjasama seperti ini yang perlu untuk di

tingkatkan agar masyarakat dapat dengan mudah memasarkan hasil

pertanian organik mereka.” (Hasil wawancara dengan SB tanggal

21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kerjasama

pemerintah dengan sektor swasta terkait pembelian hasil pertanian organik

masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan masyarakat dalam

menjual hasil produksi pertaniannya.

Kerja sama sektor pertanian organik merupakan interaksi yang

memadukan beberapa sumberdaya dan kapasitas dari berbagai sektor

63

organisasi yang tidak terkait struktur hierarki yang bertujuan untuk saling

melengkapi satu sama lain bukan saling mengganti. Adanya pengembangan

pertanian organik juga mendukung aspek atau dimensi ruang yang memahami

bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.

Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, balai

penyuluhan pertanian dan juga kelompok tani di Kabupaten Soppeng

memudahkan koordinasi dan proses kerjasama yang baik dalam mendukung

program gertak petani. Sinergitas antara ketiga lembaga tersebut memberikan

efek positive terhadap pembangunan pertanian organik di Kabupaten

Soppeng.

“Proses kerjasama dalam mendukung program gertak petani ini sangat

nampak utamanya oleh pemerintah, balai dan kelompok tani bentukan

masyarakat. Adanya hubungan ketiga lembaga tersebut membuat

masyarakat lebih mudah dalam mengaplikasikan model pertanian

organik dan juga memasarkannya.” (Hasil wawancara dengan AK

tanggal 23/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa adanya

sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah, badan penyuluh pertanian

dan kelompok tani menjadi sebuah keseriusan dalam mendukung program

gertak petani di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pemanfaatan

kerjasama terhadap inovasi kebijakan gerakan serentak pemanfaatan

pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng lebih mengacu

kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui hubungan kerjasama

dengan rumah sakit atau puskesmas sebagai institusi yang sangat

membutuhkan hasil pertanian yang bernutrisi dan sehat. Selain itu kerjasama

64

dalam rangka mengedukasi masyarakat turut dilakukan agar masyarakat

benar-benar memahami tekhnik dan proses dalam mengembangkan pertanian

organik di pekarangan rumah masyarakat.

4. Pelibatan Warga Negara

Keterlibatan warga negara telah didefinisikan sebagai proses

mempercayai bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam

meningkatkan komunitasnya. Untuk meningkatkan masyarakat, seseorang

membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk

membuat perbedaan. Kepemilikan dan demonstrasi pengetahuan,

keterampilan, dan nilai tersebut diungkapkan melalui sikap dan perilaku.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Soppeng

dalam mensukseskan program gertak petani dengan cara mengikutsertakan

masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian partisipasi

masyarakat tersebut akan membawa dampak pengetahuan tentang tata cara

bercocok tanam dengan metode alami kepada kelompok masyarakat yang

kompleks.

“Program yang inovatif tentu harus melibatkan masyarakat dalam

rangka mendukung terlaksanya program sesuai dengan sasaran yang

telah di buat dalam program tersebut. Keterlibatan masyarakat mulai

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan sampai kepada tahap evaluasi.

Masyarakat tentu menjadi sasaran utama dari program ini, jadi

berkembang atau tidaknya program gertak petani tergantung dari sejauh

mana masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaannya.” (Hasil

wawancara dengan SR tanggal 20/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa, keterlibatan

masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani di Kabupaten

Soppeng merupakan tolak ukur keberhasilan program tersebut. Masyarakat

65

bahkan ikut terlibat mulai dari proses perencanaan sampai kepada tahap

evaluasi program.

Melibatkan warga masyarakat merupakan upaya dalam rangka

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengacu kepada penekanan bahwa

terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses

pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya

manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan

masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada

gilirannya dapat menciptakan dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk

pemberdayaan ekonomi rakyat.

Partisipasi aktif warga masyarakat dalam mendukung program gertak

petani merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

Masyarakat dapat menentukan sendiri tanaman yang menjadi komoditi

pertanian yang sesuai dalam peningkatan ekonomi kerakyatan.

“Melibatkan warga masyarakat pada proses pelaksanaan program

gertak petani adalah sebagai wujud memberikan kebebasan kepada

masyarakat terkait pengelolaan sendiri tanaman yang ingin dijadikan

sebagai komoditi. Misalnya masyarakat cenderung menanam buah-

buahan di pekarangan rumah karena menurut masyarakat jika tanaman

itu berbuah akan indah bila di pandang mata. Terlebih ada masyarakat

yang suka rela memberikan bibit kepada tetangga dengan kegiatan

semacam itu masyarakat bisa meramu sendiri kegiatan pertanian

mereka pemerintah tinggal mengawasi.” (Hasil wawancara dengan HI

tanggal 21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa melibatkan

masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani merupakan

upaya memberikan kebebasan kepada kelompok masyarakat untuk

66

menciptakan komoditi pertanian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua

tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat.

Pentingnya pastisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan

karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang

permasalahan mereka, seperti: keadaan lingkungan sosial ekonomi

masyarakat, mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang

terjadi dalam masyarakat, mampu merumuskan solusi untuk mengatasi

permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, mampu memanfaatkan

sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan

produktifitas dalam pembangunan.

Secara umum masyarakat yang sangat memahmi apa yang menjadi

kebutuhan mereka dalam rangka pembangunan. Partisipasi masyarakat

sebagai wujud untuk menciptakan solusi dari permasalahan yang mereka

hadapi utamanya pada proses pelaksanaan gertak petani. Walau pada

dasarnya pertanian tradisional sudah sangat di pahami masyarakat namun

strategi penjualan masih banyak yang kurang paham.

“Pemerintah hanya menghadirkan sebuah kebijakan atau program

untuk menjawab segala tuntutan dan masalah yang ada di masyarakat.

Hadirnya program gertak petani bukan hanya untuk memelihara

kesehatan masyarakat tapi juga sebagai upaya peningkatan

perekonomian masayarakat. Secara keseluruhan masyarakat dapat

sangat mudah memahami proses bercocok tanam secara organik namun

pada proses penjualan ini yang masih membutuhkan edukasi.

Permasalahan ini tentunya akan terlihat jika masyarakat benar-benar

melibatkan diri dalam pelaksanaan program.” (Hasil wawancara

dengan SB tanggal 21/07/2020)

67

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keterlibatan

masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani memudahkan

pemerintah dalam melihat masalah yang muncul di masyarakat, seperti proses

penjualan hasil produksi masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat

mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Melibatkan warga masyarakat dalam rangka proses pembangunan

daerah sejalan dengan arah pemikiran bahwa pembangunan pada dasarnya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komoditas pertanian pada

akhir-akhir ini tidak bisa dipandang rendah sebagai proses membangun

pondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan pertanian masyarakat

dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung program gertak

petani untuk mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi suatu wilayah.

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah memberikan solusi dan tata

cara sistem bercocok tanam organik yang cocok di terapkan di sebuah

wilayah.

“Kita selalu melibatkan masyarakat dalam rangka musyawarah,

mendengar aspirasi masyarakat itu sangat penting untuk menerapkan

pola kegiatan pertanian organik yang tepat di sebuah wilayah. Mulai

pada tahap pembibitan, perawatan sampai kepada tahap produksi.

Terlebih masyarakat akan merasa sangat nyaman jika apa yang mereka

kerjakan itu berasal dari buah fikiran manusia, dan kedepannya tentu

perlibatan warga masyarakat menjadi fokus utama dalam penentuan

program yang akan dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan MS

tanggal 22/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa keikutsertaan

masyarakat dalam proses musyawarah guna penentuan proses bercocok

68

tanam secara organik akan memudahkan proses pelaksanaan program gertak

petani di Kabupaten Soppeng.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan

menekankan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan

kontribusi baik pada tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan serta

manfaat yang akan diperolehnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses

pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan

pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Masyarakat menilai keterlibatan aktifnya dalam mendukung sebuah

program merupakan tolak ukur keberhasilan program tersebut. Pemerintah

dan masyarakat perlu saling bertukan fikiran karena fungsi pemerintah

sebagai pelayan publik dan posisi masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Sehingga dalam proses pelaksanaan gertak petani masyarakat mempunyai

tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaannya.

“Masyarakat disini sering diundang baik oleh pemerintah desa ataupun

daerah, hal ini terkait bagaimana bentuk pelaksanaan program gertak

petani. Saya fikir kegiatan seperti itu adalah hal yang sangat baik untuk

keberlangsungan suatu program. Dimana masyarakat bisa memaparkan

apa yang menjadi kendalanya dalam pelaksanaan gertak petani dan

disana pula lahir sebuah solusi pemecahan masalah. Rata-rata

permasalahan masyarakat adalah terkait pengelolaan dan pemasaran,

sehingga ini yang kita diskusikan kepada pemerintah yang pada

akhirnya melahirkan sebuah solusi. (Hasil wawancara dengan KW

tanggal 23/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa partisipasi

masyarakat dalam rangka pelaksanaan program gertak petani menjawab

berbagai poko permasalahan terkait bentuk pengelolaan dan pemasaran yang

69

selama ini menjadi masalah masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat

tersebut pemerintah dapat segera mencari solusi permasalahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait perlibatan warga

masyarakat terhadap inovasi kebijakan gerakan serentak pemanfaatan

pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten Soppeng dengan

melibatkan masyarakat pemerintah daerah dapat dengan mudah mencari

solusi pemecahan masalah yang di hadapi masyarakat, utamana terkait

pengelolaan peranian organik di pekarangan rumah sampai kepada langka

pemasaran yang harus dilakukan. Sinergitas yang terbangun antara

pemerintah dan masyarakat di harapkan dapat menginisiasi program gertak

petani agar terus berkembang.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Masa kini telah banyak berkembang di masyarakat penggunaan

teknologi. Teknologi diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh

manusia pada jaman dahulu. Utamanya dalam kegiatan mengontrol kegiatan

pertanian dimana pemerintah senantiasa memadukan program kebijakan

dengan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses

pelaksanaan program.

Pemerintah Kabupaten Soppeng salah satu daerah yang ditunjuk untuk

memaksimalkan teknologi informasi untuk mendukung setiap kegiatan yang

berkaitan dengan pertanian. Sekarang ini badan penyuluh pertanian yang ada

di wilayah kecamatan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk

70

senantiasa membangun komunikasi dengan intansi terkait yang berjejaring

dalam rangka mendukung program pertanian yang ada diwilayahnya.

“Penggunaan teknologi informasi sejauh ini sudah berjalan berkat

bantuan kementrian pertanian Indonesia, salah satunya penyediaan alat

teleconference, kehadiran alat tersebut diharapkan dapat memacu

kedaulatan pangan di Kabupaten Soppeng. Utamanya proses koordinasi

yang baik antara TPHPKP dengan badan penyuluh pertanian yang

berada pada tingkat kecamatan. (Hasil wawancara dengan RR tanggal

20/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan

teknologi informasi berupa penyediaan alat komunikasi untuk memudahkan

proses koordinasi antara badan penyulu pertanian yang berada di Kecamatan

dan juga dinas TPHPKP terkait rencangan program yang sedang dijalankan.

Teknologi informasi dapat memberikan kesempatan dan mendukung

pemerintah untuk mampu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teknologi muncul sebagai akibat semakin maraknya globalisasi dalam

kehidupan organisasi, termasuk dalam institusi pemerintahan, sehingga

pemerintah mencari terobosan terbaru dengan memanfaatkan teknologi.

Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting didalam sharing

pengetahuan. Melalui teknologi informasi pemerintah dapat menyalurkan

data pada waktunya secara akurat, nyaman dan juga aman. Biaya yang

dikeluarkan pun relatif murah, dan keuntungan lainnya yang didapatkan

adalah jarak, jarak tidak lagi menjadi penghalang didalam menyalurkan data

dan informasi yang akan dibagka kepada orang lain secara cepat dengan

bantuan teknologi informasi.

71

Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan program gertak

petani di Kabupaten Soppeng salah satunya dapat dimanfaatkan masyarakat

untuk melihat proses pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian

organik dimana masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya baik melalui

postingan orang lain atau pemerintah sendiri.

“Penggunaan teknologi informasi selain memudahkan pemerintah

dalam rangka pengolahan data juga dapat dipergunakan masyarakat

untuk melakukan akses kepada pemerintah terkait tata cara pelaksanaan

program gertak petani, dimana pemerintah telah menyediakan prosedur

dalam bentuk gambar yang tersedia di website dinas terkait. Sehingga

hadirnya teknologi informasi seperti ini memudahkan pelaksanaan

program yang ada utamanya di bidang pertanian.” (Hasil wawancara

dengan HI tanggal 21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pemanfaatan

teknologi informasi tidak hanya memudahkan pemerintah dalam mengolah

data, tetapi juga menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang tata

cara pengelolaahan pekarangan rumah sebagai lokasi pertanian.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan

oleh pengguna sistem informasi dalam melakasanakan tugasnya atau perilaku

dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan

dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung program gertak

petani pada dasarnya lebih kepada memudahkan proses pengimputan data dan

pemberian informasi terkait pertanian organik terhadap masyarakat. sebuah

program yang terbilang baru sangat membutuhkan ketebukaan informasi agar

72

pengimplementasian sebuah program dapat berjalan sesuai dengan tujuan

hadirnya sebuah program.

“Kegunaan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pertanian

masyarakat di Kabupaten Soppeng memudahkan pemerintah dalam

rangka pengimputan data sehingga bisa di paparkan dengan jelas

rendahnya partisipasi masyarakat di suatu wilayah sehingga masuk

dalam bahan evaluasi pemerintah. Selain itu ketersediaan informasi

memudahkan akses masyarakat dalam menjadikan pekarangan mereka

sebagai lahan pertanian organik, kehadiran teknologi pada akhirnya

menjadi alat yang memudahkan pelaksanaan sebuah program.” (Hasil

wawancara dengan SB tanggal 21/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kehadiran

teknologi berbasis informasi di Kabupaten Soppeng memudahkan pemerintah

dalam kegiatan monitoring permasalahan masyarakat terkait program

pelaksanaan gertak petani. Kemudahan masyarakat dalam mengakses

masyarakat terkait pengelolaan pertanian organik juga menjadi perhatian

pemerintah guna mendukung pelaksanaan program.

Penggunaan teknologi informasi diterapkan sampai ke tingkat

operasional untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja individu

dalam suatu organisasi. Sehingga teknologi informasi harus dapat diterima

dan digunakan oleh seluruh pegawai dalam suatu organisasi sehingga

investasi yang besar untuk pengadaan teknologi informasi akan diimbangi

pula dengan produktivitas yang besar pula.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan

publik di intansi pemerintah menjadi modal utama agar sebuah program dapat

berjalan sesuai dengan yang di rencanakan. Terkait peningkatan program

gertak petani pemerintah di structural paling bawah dapat mengakses

73

informasi di website dinas terkait, yang kemudian data tersebut dapat menjadi

informasi untuk menningkatkan motivasi masyarakat.

“Hadirnya teknologi berbasis informasi memudahkan masyarakat

dalam mengolah data yang telah di sediakan pemerintah di dalam

website guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka

melaksanakan program gertak petani. Semisal terdapat informasi

bahwa inovasi gertak petani masuk 10 besar inovasi pertanian terbaik

se-Indonesia. Informasi tersebut secara tidak langsung menjadi

stimulus untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih giat lagi

dalam mengembangkan pertanian organik di pekarangan rumah

mereka.” (Hasil wawancara dengan MS tanggal 22/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa ketersediaan

informasi berbasis teknologi yang menyediakan data terkait program gertak

petani sebagai inovasi pertanian terbaik di Indonesia menjadi pemacu

semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan program

tersebut.

Teknologi informasi berbasis internet memberi informasi kepada para

masyarakat dalam pemeliharaan tanaman dan hewan, pemberian pupuk,

irigasi, ramalan cuaca dan harga pasaran. Manfaat internet menguntungkan

para petani dalam hal kegiatan advokasi dan kooperasi. Internet juga

bermanfaat untuk mengkoordinasikan penanaman agar selalu ada persediaan

di pasar, lebih teratur dan harga jual normal. Jika para petani memerlukan

informasi khusus yang tidak dapat segera dilayani para petugas penyuluhan

pertanian, maka mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet.

Diera digitalisasi seperti sekarang ini masyarakat Kabupaten Soppeng

yang berprofesi sebagai petani atau masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam

kegiatan gertak petani lebih banyak memanfaatkan internet menjadi tempat

74

mencari informasi, hal ini dilakukan karena tidak setiap saat penyuluh

pertanian dapat memberikan masukan terhadap masyarakat.

“Penggunaan teknologi informasi sangat membantu masyarakat dalam

pelaksanaan program gertak petani dimana masyarakat dapat melihat

proses pertanian secara organik serta tanaman dengan nilai jual tinggi.

Selain itu ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk

mendukung program di bidang pertanian. Hal ini tentu harus sejalan

dengan perbaikan jaringan internet di beberapa wilayah untuk

memaksimalkan pemanfaatan informasi berbasis teknologi.” (Hasil

wawancara dengan AP tanggal 23/07/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penggunaan

teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk mengakses komoditi

yang baik guna pengembangan program pertanian organik. Terlebih beberapa

informasi berupa aplikasi yang bisa di pergunakan masyarakat. Namun

kegiatan tersebut membutuhkan akses jaringan yang harus merata di semua

wilayah di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi terhadap inovasi kebijakan gerakan

serentak pemanfaatan pekarangan organik (Gertak) petani di Kabupaten

Soppeng lebih mengacu kepada penyediaan infrastruktur seperti alat

telekomunikasi agar terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah dan

lembaga-lembaga yang berperan dalam peningkatan pertanian di Kabupaten

Soppeng. Selain itu memudahkan masyarakat dalam rangka mengakses

informasi terkait penerapan pertanian organik di kawasan pemukiman atau

halam rumah masyarakat.

Prinsip Program Gertak Petani

75

Pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan

publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi

yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.

Sementara itu pelayanan terintegrasi adalah sebuah bentuk pelayanan yang

menggabungkan beberapa fungsi kebutuhan masyarakat menjadi salah satu

program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh publik.

Berkaitan dengan program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng

berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dilihat program tersebut

mengedepankan tiga fungsi dalam satu unsur pelayanan kepada masyarakat.

Program Gertak Petani pertama mengedepankan pentingnya mengkonsumsi

makanan yang sehat melalui pola bercocok tanam yang alami tanpa

menggunakan zat kimia sehingga dapat di konsumsi oleh masyarakat. Kedua

program Gertak Petani yang memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lokasi

bercocok tanam memberikan nilai estetika atau keindahan pada pekarangan

masyarakat. Ketiga pertanian organik mempunyai nilai ekonomis bila

masyarakat memproduksinya secara besar-besaran dan di jual kepada

pembeli sehingga memberi peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat

itu sendiri.

Monitoring layanan ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan

informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan

dilakukan seusai dengan apa yang telah direncakan. Selanjutnya temuan-

temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga

76

hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil

yang berkesuaian atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam monitoring layanan

program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng sebagai sebuah program baru

tentu membutuhkan proses agar masyarakat dapat menjalankan program

dengan baik. Salah satunya melalui pemantauan di lapangan melalui

sosialisasi terkait tanaman yang cocok untuk struktur tanah tertentu.

Selanjutnya membiasakan masyarakat dengan tidak menggunakan zat kimia

serta tanaman yang sangat cocok di tanam untuk memberikan peningkatan

ekonomi bagi masyarakat.

Pemanfaatan kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh

beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu

pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang

diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama menunjukkan

adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan

dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi

masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai

bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-

masing pihak.

Pemanfaatan kerjasama dalam pelaksanaan program Gertak Petani di

Kabupaten Soppeng dapat dilihat dengan adanya membangun kerjasama

dengan pihak rumah sakit dan puskesmas agar memanfaatkan hasil pertanian

masyarakat melalui pembelian hasil pertanian untuk makanan pasien yang

77

sedang di rawat, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil

pembelian tersebut. selain itu pemerintah Kabupaten Soppeng membuka

ruang kepada pihak swasta yang ingin bekerjasma membeli hasil pertanian

masyarakat sehingga bagi para petani tidak perlu lagi menjual keluar daerah

karena sudah memiliki konsumen yang telah membangun kerjasama.

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap

aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup

seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Dalam

kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan

pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga

mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap

kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Hasil penelitian penulis terkait keterlibatan masyarakat dalam rangka

pelaksanaan program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng menjadi sebuah

prioritas dimana dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesehatan

masyarakat melalui program tersebut pemerintah mengikutsertakan

masyarakat melalui pembuatan kelompok-kelompok petani termasuk dalam

menentukan tanaman produktif yang bisa dikelola oleh masyarakat. Masukan

dan gagasan masyarakat memberikan peluang kepada pemerintah agar

program Gertak Petani dapat terus berjalan.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware,

software, useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirim, mengolah,

menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara

78

bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Jadi teknologi

informasi dapat diartikan sebagai teknologi pengadaan , pengolahan,

penyimpanan dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan

komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan

kuat untuk menciptakan teknologi baru yang dapat mengatasi kelambatan

manusia mengolah informasi.

Pemanfaatan Program Gertak Petani di Kabupaten Soppeng dapat

dilihat dari penggunaan alat Teleconference dimana alat ini dapat

menghubungkan antara dinas pertanian dengan kelompok-kelompok tani

sehingga para kelompok tani dapat berkomunikasi jarak jauh terkait yang

menjadi masalah dan kebutuhan dari masyarakat yang ada di setiap wilayah

79

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai Kesimpulan dari

judul penelitian terkait Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Pelaksanaan Program Gertak Petani (Gerakan Serentak Pemanfaatan

Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Layanan Terintegrasi yaitu program gertak petani di laksanakan untuk

peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng.

Monitoring Layanan yaitu selaku perumus kebijakan dan program

Gertak. Pemanfaatan Kerjasama yaitu dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat melalui gertak petani dan pemerintah.

Pelibatan Warga Masyarakat yaitu pembuatan program gertak petani

tidak menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Soppeng saja

tetapi turut serta melibatkan masyarakat sebagai sasaran dari program.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu pelaksanaan

program gertak petani telah di fasilitasi teknologi berbasis informasi

terkait tata cara pengolahan pertanian organik baik yang telah di

sediakan pemerintah melalui halaman website resmi ataupun melalui

video berbasis online yang mudah di akses masyarakat melalui alat

telekomunikasi milik masyarakat.

80

B. Saran

1. Kepada pemerintah disarankan untuk meningkatkan intensitas

monitoring dan sosialisasi sehingga diketahui masalah apa yang

dihadapi masyarakat dalam pertanian organik serta solusi pemecahan

masalah.

2. Kepada masyarakat melalui kelompok tani yang telah di bentuk agar

meningkatkan kerjasamanya dalam bidang pertanian organik sehingga

hasil produksi sayuran organik ini dapat ditingkatkan dan permintaan

pasar akan sayuran organik dapat di penuhi.

3. Kepada pemerintah agar senantiasa menyediakan bibit unggul bagi

masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan

pertanian organik sehingga menghasilkan hasil pertanian yang baik dan

berkualitas.

81

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah

secara langsung. Jakarta: PT Raja Grasindo

Agustino, Leo, 2007. Perihal Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu

Politik.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Basrowi dan Sukidin. 2003. Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded

Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi

Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi

Refleksi . Surabaya: Insan Cendekia

Firmanto, B.H. 2011. Praktis Bercocok Tanam Kedelai Secara Intensif. Penerbit

Angkasa. Bandung.

Handayani, Pipit Mugi dan Wahyuni, Sri. (2013). Peran Wanita pada Masyarakat

Transisi. Prosiding The5th International Conference On Indonesian Studies:

Ethnicity and Globalitation. (38, 120).

Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi,

Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

H. Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta.

Inu Kencana Syafiie,2006. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Khairandy, Ridwan dan Camelia, Malik, (2007). Good Corporate Governance,

Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam

Perspektif Hukum, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Lofland, John. 2003. Protes; Studi tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial.

Yogyakarta: Insist Press.

Miftah Thoha.(2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta:

Rajawali Pers

Muluk, Khairul. (2008). Knowledge Management. Malang: Bayumedia Publishing.

Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Pervaiz K. Ahmed and Charles D. Shepherd, 2010, Innovation Management;

context, strategies, systems & processes, Prentice Hall

82

Poerwanto dan Sukirno. 2012. Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran

Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif dan Kampung Wisata Minat

Khusus. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial.Vol. 1, No. 4,

September.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations : Fifth Edition. New York :

Macmillan Publishing

Sangkala. 2013. Inovative Governance : Konsep dan aplikasi. Surabaya. Capiya

Publishing.

Sutarno. 2012. Serba-Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN.

Syahrial Syarbaini. . 2013. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta:Graha Ilmu

Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya

Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa, Universitas Atmajaya,

Yogyakarta.

Wahyudi, 2005, Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus

Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kali Bakar Malang

Selatan, UMM Press, Malang

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press

(Anggota IKAPI ).

____________ 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.

Yogyakarta: CAPS.

Dokumen-dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng nomor 28 tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng nomor 8 tahun 2019

L

A

M

P

I

R

A

N

84

DOKUMENTASI

Penyuluhan dari Dinas Pertanian dalam oleh Kepala Bidang Perkebunan

85

Pengecekan Hasil Penanaman Tomat

86

Monitoring layanan Gertak ( Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik)

87

Kerangka Pembanding

Jenis Tanaman

Yang Dapat Di

Tanam Di

Halaman

Rumah

Keterangan Jenis Tanaman

Yang Tidak

Dapat Di

Tanam Di

Halaman

Rumah

Keterangan

1. Sayur Sawi

2. Buah Naga

3. Tomat

1) Tidak Mudah

Terserang Hama

2) Perawatan yang

mudah

3) Menggunakan

Teknik

Hidroponik

Untuk

Pekarangan

Yang Sempit

1) Mempercantik

Halaman rumah

2) Perawatan yang

tidak sulit

3) Hanya

menggunakan

pupuk kandang

1) Dapat di tanam

di pot

2) Waktu berbuah

yang cepat

1. Pohon

Mangga

2. Jagung

3. Padi

1) Memerlukan

Waktu Lama

Untuk Berbuah

2) Akar yang

dapat merusak

pekarangan

rumah

1) Memerlukan

lahan yang luas

2) Memerlukan

lahan yang

memiliki

ketersediaan air

yang cukup

1) memerlukan

lahan yang luas

2) memerlukan

lahan yang

basah

90

RIWAYAT HIDUP

Andy Adnan Kasogy, lahir di Sebatik pada tanggal 07 Mei

1997. Anak Pertama dari pasangan Ayah Jurandam, SE dan

Ibu Jumiati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar

di SD Negeri 01 Watang Soppeng tahun 2009. Pada tahun itu

juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 8 Makassar hingga tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sebatik Kalimantan Utara

dengan mengambil program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya pada

tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mengambil program

studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2020 ini akan mengantarkan penulis untuk

meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan judul

“Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Gertak Petani (Gerakan

Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik) Kabupaten Soppeng”.

INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN …

Documents

Transcript of INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN …