Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB yang disampaikan ...
Transcript of Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB yang disampaikan ...
SAMBUTAN DAN ARAHAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2014
HOTEL BIDAKARA, 10 MARET 2014
YTH. PARA PEJABAT ESELON I BNPB DAN UNSUR PENGARAH BNPB
YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YTH. KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
YTH. HADIRIN SEKALIAN
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
OM SWASTIASTU,
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, DIMANA
PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KITA MASIH DIBERI
NIKMAT KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR
BERSAMA DI RUANGAN INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA BNPB – BPBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-
INDONESIA TAHUN 2014.
PADA KESEMPATAN INI SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN
TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA
BPBD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ATAS KESUNGGUHAN
DAN KERJA KERAS DALAM PENGABDIANNYA DEMI
KEMANUSIAAN, SEHINGGA BNPB DAN BPBD SEMAKIN
DIKENAL OLEH MASYARAKAT.
KERJA KERAS TERSEBUT SEKALIGUS MENJADI TANGGUNG
JAWAB KITA KEDEPAN, UNTUK TERUS MENINGKATKAN
KUALITAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA, MELIPUTI:
1. PENGINTEGRASIAN PENANGGULANGAN BENCANA
SEBAGAI PRIORITAS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN MENJABARKANNYA
KEDALAM RENCANA STRATEGIS BPBD DAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT;
2. MEMBERIKAN INPUT DALAM RANGKA HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG TERKAIT
DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH;
3. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN DENGAN
DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI, SECARA
CEPAT, TEPAT DAN BERTANGGUNG JAWAB SESUAI
DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 105 TAHUN
2013, DAN PELAPORAN KEUANGAN SECARA
AKUNTABEL SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH;
4. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA
MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PB DI INDONESIA
DISTASTER RELIEF AND TRAINING GROUND SENTUL;
5. PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PEMELIHARAAN
ASET BNPB YANG DIHIBAHKAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA OPTIMAL;
6. MENINGKATKAN KUALITAS DATA, INFORMASI, DAN
PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MELALUI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PUSDALOPS DAN
PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK);
7. MENETAPKAN REGULASI DAN MELAKSANAKAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERATURAN
DAERAH, SEBAGAI PELAKSANAAN AMANAT HYOGO
FRAMEWORK FOR ACTION;
8. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
DESA TANGGUH BENCANA UNTUK MEMBANGUN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA;
9. PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI FIRST RESPONDER
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KEPALA BPBD EX-OFFICIO
SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG – UNDANG AGAR
TERUS MEMPERKUAT KELEMBAGAAN BPBD,
MENYIAPKAN DAN MELATIH PERSONIL YANG HANDAL,
SERTA MENGALOKASIKAN DAN MENINGKATKAN
DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI TERMASUK
DANA SIAP PAKAI BAGI PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA;
10. GUNAKAN DAN MANFAATKAN ANGGARAN
PENANGGULANGAN BENCANA SECARA OPTIMAL,
JANGAN TAKUT BILA SESUAI ATURAN, DENGAN KATA
LAIN, PELAJARI, PAHAMI, DAN IMPLEMENTASIKAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEBENCANAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN
BENCANA;
11. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PASCABENCANA
LEBIH BAIK DAN LEBIH AMAN (BUILD BACK BETTER AND
SAFER) DENGAN MEMPERHATIKAN KAIDAH – KAIDAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN PEMBANGUNAN
YANG AMAN DARI BAHAYA BENCANA;
12. MARI BERSAMA – SAMA SELESAIKAN APA YANG
MENJADI TANGGUNG JAWAB KITA ATAS HASIL TEMUAN
BPK. KEDEPAN, SESUAI REKOMENDASI BPK, AKAN
BERLAKU REWARD AND PUNISHMENT DALAM
PEMBERIAN DUKUNGAN BNPB KEPADA BPBD; DAN
13. BERIKAN KEMUDAHAN BAGI KETERLIBATAN SWASTA
DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.
SEKALI LAGI, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH, SEMOGA APA
YANG KITA LAKUKAN SELURUHNYA AKAN MEMBERIKAN
MANFAAT BAGI MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA,
SEKALIGUS MEMBANGUN SEMANGAT KITA UNTUK TERUS
BERJUANG DEMI KEMANUSIAAN.
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH,
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
KEPALA BNPB,
DR. SYAMSUL MAARIF, MSI
1
Sambutan
Dr. Syamsul Maarif
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dalam
Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2014
Bengkulu, 13 Oktober 2014
Yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak H. Junaidi Hamsyah,
Yang terhormat Para PejabatKementerian-Lembaga Pemerintah,
Yang terhormat Para Kepala BPBD dan Perwakilan Pemerintah Daerah,
Yang terhormat Perwakilan UNDP, UNESCO, UNICEF, AIFDR dan Lembaga
Internasional lainnya yang hadir di sini,
Para Sahabat dari Platform Nasional PRB, Forum PRB Daerah, LSM, media
massa, dan perwakilan Perguruan Tinggi serta Sektor Swasta,
Para tamu undangan, dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Wr. Wb., Damai sejahtera bagi kita semua dan
selamat pagi.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kita dapat
bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam acara
2
“Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2014”.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu yang telah mempersiapkan rangkaian acara peringatan
bulan PRB tahun 2014 ini dengan sangat baik. Saya juga ingin
menyampaikan penghargaan saya kepada seluruh peserta yang telah
meluangkan waktu dan datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk
berpartisipasi dan meramaikan kegiatan ini.
Peringatan bulan PRB tahun ini mengangkat tema Pengurangan Risiko
Bencana Membangun Ketangguhan Daerah. Tema ini sudah
berulang kali dibahas sejak Asian Ministerial Conference on DRR/AMCDRR
kelima di Yogyakarta tahun 2012. Sebagai negara kepulauan luas yang
menganut sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pengurangan risiko
harus pertama-tama diupayakan oleh pemerintah dan pemangku
kepentingan di daerah, yang juga merupakan pihak yang langsung
berhadapan dengan bencana dan dampak-dampaknya.
Hadirin yang berbahagia,
Peringatan bulan PRB kali ini juga bertepatan dengan peringatan 10 tahun
Tsunami Aceh. Tsunami yang terjadi di negara kita tahun 2004 lalu itu
telah merubah secara mendasar paradigma penanggulangan bencana di
dunia. Bencana berskala besar dapat menghancurkan dalam sekejap
pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan
selama berpuluh-puluh tahun. Masyarakat yang baru saja keluar dari
kemiskinan setelah bersusah-payah bekerja selama bertahun-tahun dapat
langsung terperosok kembali ke dalam kemiskinan. Seperti kita ketahui,
3
90% korban bencana berada di negara-negara berkembang dan bencana
biasanya paling merugikan kaum yang miskin dan rentan.
Melalui Kerangka Aksi Hyogo yang lahir dari Konferensi Dunia tentang PRB
yang diselenggarakan satu bulan setelah tsunami, dunia semakin
menyadari pentingnya mendorong pembangunan yang sensitif risiko dan
mendukung ketangguhan manusiaserta aset-aset yang mendukung
kehidupan manusia.Selain membawa berkah karena melahirkan Kerangka
Aksi Hyogo, Tsunami Aceh juga juga memberi peluang untuk membangun
ketangguhan melalui pendekatan build back better, karena setelah
bencana pemerintah mendorong perencanaan tata ruang yang lebih baik,
perijinan bangunan yang lebih tahan gempa, dan pembangunan yang
lebih mempertimbangkan aspek-aspek risiko.
Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Kerangka Aksi Hyogo juga mendorong penanggulangan bencana dengan
pendekatan yang berpusat pada manusia berdasarkan prinsip keamanan
manusia. Dalam situasi bencana semua orang menjadi rentan, terutama
para lansia, penyandang disabilitas, dan ibu-ibu yang tengah hamil atau
baru saja melahirkan. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu
melibatkan warga dan komunitas rentan dalam perencanaan PRB, agar
kebutuhan kaum yang rentan dapat terakomodasi terutama dalam situasi
darurat dan pasca-bencana.
Hal ini sesuai pula dengan tema Peringatan Bulan PRB Dunia yang adalah
mendorong partisipasi dan pemberdayaan kaum lanjut usia dalam
penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam rangkaian acara
4
peringatan bulan PRB 2014 ini, selain menggalang partisipasi BPBD,
Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, media dan sektor swasta,
kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan anak,
penyandang disabilitas dan kaum lansia atau organisasi yang bekerja
dengan kelompok-kelompok ini.
Para Pejabat dan Rekan Penggiat PRB yang saya banggakan,
Rangkaian peringatan bulan PRB tahun berisi berbagai kegiatan terkait
pengurangan risiko, sepertiLomba PRB, Bedah Buku, Sosialisasi PRB,
Pameran PRB, Jalan Sehat dan Bersih Pantai, Evakuasi Mandiri, Pertemuan
PRBBK, Table Top Exercise, Kunjungan Sekolah dan Rumah Sakit Aman,
Relief PRB, Pelatihan Situasi Darurat, Sosialisasi Jitupasna dan Lokakarya
Desa Tangguh Bencana.Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari
pendidikan bencana dan upaya meningkatkan kapasitas dalam berbagai
aspek penanggulangan bencana. Semua kegiatan dirancang agar menarik
dan melibatkan banyak pemangku kepentingan PRB dari tingkat pusat
maupun daerah.
Selain berbagai lomba dan kegiatan interaktif di atas, kegiatan utama
peringatan bulan PRB tahun 2014 akan terdiri dari Seminar Nasional 10
Tahun Tsunami, dan serangkaian lokakarya pengurangan risiko yang
membahas tujuh isu kunci, yakni:
1. Peran Daerah dalam PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim
2. Pengembangan Jejaring antar Pelaku Pengurangan Risiko Bencana
3. Kebijakan Publik tentang PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim
4. Peran Lembaga Usaha dalam PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim
5. Peningkatan Peran Relawan dalam Pengurangan Risiko Bencana
5
6. Sekolah dan Rumah Sakit Aman
7. Ketangguhan Lansia dan kelompok masyarakat paling berisiko
Ibu-Bapak dan Rekan-rekan yang Saya Hormati,
Sebagian besar isu yang akan kita diskusikan dalam peringatan tahun ini
merupakan buah dari Konferensi tingkat Menteri Pengurangan Risiko
Bencana/AMCDRR2012di Yogyakarta yang telah melahirkan Deklarasi.
Deklarasi ini berisi seruan untuk memadukan pengurangan risiko bencana
dan adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal ke dalam perencanaan
pembangunan nasional; mendorong penilaian dan pendanaan risiko di
tingkat lokal; dan memperkuat tata kelola risiko yang baik dan kemitraan
di tingkat lokal.
Agar dapat mewujudkan pemaduan PRB-API di tingkat daerah, pemerintah
daerah perlu melibatkan DPRD, LSM dan organisasi masyarakat,
perguruan tinggi, sektor swasta, DPRD dan media massa. Sektor swasta
termasuk pihak yang kurang dilibatkan dalam pelaksanaan agenda PRB-
API. Pada dasarnya bencana dapat mengancam keberlanjutan bisnis
sektor swasta dan anggota masyarakat yang bekerja di perusahaan
maupun yang menjadi konsumen dari produk-produk yang dihasilkan.
Oleh karena itu kami mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam proses
perencanaan keberlanjutan usaha (business continuity planning) bersama
para pihak terkait. DPRD sebagai pihak yang memiliki kekuasaan legislasi,
penganggaran dan pengawasan juga dapat berperan penting dalam
mendorong dan memajukan agenda-agenda PRB-API.
6
Hadirin dan Para Tamu Undangan yang kami Muliakan,
Saya ingin mengingatkan bahwa butir kedua arahan Bapak Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dalam sambutanpembukaan AMCDRR kelima di
Yogyakarta menekankanbahwa partisipasi seluruh pemangku kepentingan
merupakan hal terpenting dalam membangun ketangguhan di tingkat
lokal. Presiden juga menggarisbawahi bahwa PRB merupakan tanggung
jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan para pemangku
kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah.
Isu-isu PRB, API, pendanaan risiko dan pemberdayaan di tingkat desa
juga telah menjadi hal-hal yang ditekankan Presiden dalam sambutan
beliau pada AMCDRR kelima lalu. Kita perlu menindaklanjuti arahan ini
dengan bekerja bersama secara sungguh-sungguh. Rangkaian peringatan
bulan PRB ini bagian dari realisasi arahan Presiden dan tindak lanjut dari
mandat Deklarasi Yogyakarta.
Ibu dan Bapak yang kami Hormati,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya sekali lagi
mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
para pejabat kementerian-lembaga Pemerintah, perwakilan lembaga-
lembaga internasional dan nasional, perwakilan pemerintah
daerah,perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan media, yang telah
hadir di sini.Kami juga menghimbau agar Bapak dan Ibu sekalian untuk
dapat menghadiri Seminar Nasional 10 Tahun Tsunami dan Lokakarya-
lokarya Tematik sebagai kontribusi dari “Bengkulu untu Dunia” sekaligus
sebagai penguatam kapasitas serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7
Saya yakin, kehadiran Bapak dan Ibu semua adalah tanda baik bahwa kita
semua telah menindaklanjuti hasil-hasil Deklarasi Yogyakarta dan semakin
berkomitmen untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang
tangguh.Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada, dan
mari kita meningkatkan kapasitas kita senantiasa. Dengan mengucap
bismillah hirrahman nirrahim dengan ini saya rangkaian peringatan bulan
PRB tahun 2014 di Bengkulu. Terima kasih.
Bilahit taufik wal hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala BNPB,
Dr. Syamsul Maarif, M.Si.
1
SAMBUTAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PADA
PELETAKAN BATU PERTAMA
PEMBANGUNAN INDONESIA DISASTER RELIEF AND TRAINING GROUND
(INA-DRTG)
Sentul - Bogor, 25 Mei 2013
Yth. Meteri/Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Yth. Para Pejabat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Yth. Para Pejabat dan Staf Di Lingkungan BNPB
Yth. Para Tamu Undangan
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Salam Kemanusiaan,
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia,
Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak
Menteri/Wakil Menteri beserta jajaran di lokasi pembangunan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana – Indonesia Disaster Relief and Training
Ground (INA-DRTG) Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Hadirin, undangan sekalian yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa ancaman multi-dimensi terhadap
eksistenis Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat.
2
Ancaman tersebut diantaranya meliputi ancaman bersenjata, ancaman terorisme,
termasuk ancaman bencana yang dapat mempengaruhi upaya-upaya
pembangunan nasional. Hal tersebut juga merupakan tantangan bagi kita semua
untuk terus meningkatkan kapasitas sumberdaya nasional dalam menghadapi
semua ancaman tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mengkoordinasikan berbagai upaya
peningkatan kapasitas serta peningkatan kesiapan sumberdaya nasional termasuk
dalam rangka membangun kerjasama regional dan internasional, Maka Bapak
Presiden RI telah menginstruksikan pembangunan
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia,
Lantas bagaimana peran kita dalam menghadapi tantangan dan tuntutan jaman
yang demikian?
Kita harus mampu meraih momentum tersebut. Kita harus menyadari bahwa
maju-mundurnya penanggulangan bencana di Indonesia ada ditangan kita
sekalian. Sebab, secara de facto dan de jure BNPB dan BPBD adalah kelembagaan
yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, memberi komando, dan
sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
Sejak tahun 2008 BNPB telah berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, dan kemudian mendapatkan apresiasi yang luar biasa, baik
secara nasional maupun internasional. Demikian juga dengan BPBD, dengan
segala keterbatasan ternyata mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan.
Dari yang semula dianggap sebelah mata, saat ini seluruh mata memandang BNPB
dan BPBD dengan segala yang telah diupayakan.
Namun demikian, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh BNPB dan BPBD.
Salah satunya adalah masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan
anggaran, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui
pencapaian kinerja sesuai dengan target dan sasaran yang telah direncanakan.
3
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang Saya hormati
Dalam pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana, salah satu kelemahannya
adalah pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
Pertama, penanganan bencana menuntut kecepatan dalam melakukan respon.
Apa yang dibutuhkan daerah yang terkena bencana harus segera dipenuhi karena
menyangkut keselamatan masyarakat dan korban bencana. Bahkan tidak jarang
bencana alam menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan prasarana publik.
Kedua, kita diharuskan tertib administrasi dan keuangan , transparansi dan
akuntabel. Kondisi ini menyebabkan pelaku penanggulangan bencana di daerah
bersikap birokratis, lamban dan hati-hati. Bahkan tidak jarang mengakibatkan
ketakutan akan adanya sanksi pidana akibat penggunaan anggaran yang tidak
disertai dengan bukti pendukung pertanggung jawaban, dan pada akhirnya
anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut tercermin dari penyerapan anggaran dana bantuan bencana berpola
hibah bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2011 sebesar Rp.3,9
Triliun yang sampai dengan 31 Mei 2012 baru terserap rata-rata 9,5% dengan
kemajuan fisik rata-rata 11,6%. Keterlambatan tersebut akan mengakibatkan
kesengsaraan masyarakat serta terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat,
daerah dan regional.
Untuk itu, kepada seluruh BPBD yang mendapatkan dukungan pendanaan dan
fasilitasi kegiatan dari BNPB tahun 2012 agar segera melaksanakannya. Libatkan
semua SKPD terkait, libatkan BPKP, Kepolisian Daerah, Kejaksanaan, Kehakiman,
serta TNI baik sebagai pendamping pelaksanaan maupun terlibat langsung dalam
pelaksanaan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu
yang direncanakan.
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia,
Dalam hal pelaksanaan anggaran di Pusat, BNPB selalu melibatkan BPKP sebagai
fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran. BNPB menaruh
perhatian pada ketertiban administrasi dan keuangan, transparansi dan
4
akuntabilitas. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana yang secara eksplisit menyebutkan bahwa salah
satu prinsip penanggulangan bencana adalah transaparan dan akuntabel, dan
lebih jauh lagi selalu ditekankan oleh Presiden RI dalam berbagai kesempatan
yaitu: Penanggulangan Bencana harus dilakukan secara cepat namun tetap harus
dilakukan secara cepat, namun tetap harus memperhatikan tertib administrasi dan
akuntabilitas.
Itulah mengapa BNPB mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam
penggunaan anggaran tahun 2011. Bayangkan, dari tahun 2009 mendapatkan
opini Disclaimer. Tahun 2010 memperoleh Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Kemudian pada tahun 2011 menjadi WTP, merupakan suatu lompatan prestasi
tersendiri dari 68 kementerian/lembaga yang ada di Indonesia. Hendaknya
menjadi penyemangat kita semua dalam melaksanakan misi-misi kemanusiaan
dimasa datang dan secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dibidang kebencanaan. Dengan demikian ketangguhan menghadapi
bencana bukan hanya masyarakatnya saja, tetapi juga tangguh dalam tertib
administrasi.
Hadirin, undangan sekalian yang saya hormati,
Itu semua diarahkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang
tangguh dalam menghadapi bencana, yang memiliki ciri-ciri:
1. Kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang
akan terjadi. Oleh karena itu kita dituntut untuk mampu untuk melakukan
prediksi, analisis, identifikasi dan kajian terhadap risiko bencana. Kemampuan
ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang canggih maupun
tepat guna. Juga dari pengetahuan yang modern hingga kearifan lokal yang
sudah ada di masyarakat.
2. Kemampuan untuk melawan atau menghindari ancaman tersebut.
Kemampuan untuk melawan ini sangat tergantung dari besarnya ancaman
yang dihadapi. Apakah kemampuan sumberdaya kita mampu untuk
5
menghadapi dampak yang akan ditimbulkan? Jika tidak mampu, maka kita
harus menghindar dari ancaman bencana tersebut.
3. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap bencana dan dampak yang
ditimbulkan. Apabila tidak mampu melawan ataupun menghindari, maka kita
dituntut untuk mengurangi, mengalihkan atau menerima risiko yang akan
ditimbulkan.
4. Kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana.
Ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat dilihat dari
kemampuannya (daya lenting) untuk pulih kembali setelah terkena dampak
bencana.
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang berbahagia,
Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam
menghadapi bencana tersebut?
Secara filosofis, dalam menghadapi ancaman dan bahaya bencana dapat dilakukan
melalui:
Menjauhkan bahaya atau ancaman dari manusia, dengan mencegah atau
meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Menjauhkan masyarakat dari bahaya atau ancaman, salah satunya melakukan
relokasi permukiman yang didahului dengan memberikan sosialisasi dan
pemahaman kepada masyarakat agar secara sadar mau direlokasi dari kawasan
rawan bencana.
Living in Harmony with Disaster, dengan mengenal karakter dan sifat-sifat alam,
agar kita dapat beradaptasi dengan perilaku alam. Mengenal sifat-sifat alam
dimulai dengan mengenal dinamikanya, waktu kejadian, serta dampak yang
ditimbulkan.
Menumbuhkembangkan kearifan lokal. Belajar dari pengalaman, masyarakat selalu
berusaha untuk mendapatkan cara yang paling bijak dalam melawan,
menghindari, dan beradaptasi terhadap ancaman dan bahaya yang ada. Dari
6
pelajaran tersebut, kemudian masyarakat menemukan kearifan lokal yang sangat
spesifik dalam menghadapi bencana di masing-masing wilayah.
7
Bapak / Ibu / Saudara – Saudara sekalian yang Saya hormati
Sebagai penutup, sekali lagi Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang telah hadir dan
terus bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusian, semoga seluruh
pengabdian anda sekalian menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Jakarta, 29 Juni 2012
Kepala,
DR. SYAMSUL MAARIF, M.SI.
SAMBUTAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA PADA
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
SEMARANG, 8 JUNI 2010
Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yth. Para Pejabat tingkat Pusat Yth. Para Sekretaris Daerah Provinsi selaku Kepala BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kepala Kesbanglinmas Provinsi, Yth. Para undangan dan peserta rapat yang kami hormati. Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Kedua, kami beserta seluruh jajaran BNPB, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara hadirin semuanya pada acara rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan mulai hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi tuan rumah bagi Rapat Koordinasi kali ini dan Selamat Ulang Tahun yang ke-II BPBD Provinsi Jawa Tengah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Sebagai negara yang berada di daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko suatu bencana. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana di Indonesia perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional yaitu prioritas Nomor 9 dengan substansi inti Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Khusus mengenai pengelolaan bencana ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui : Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat
dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi.
Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan
bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami telah menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana/ Renas PB tahun 2010 - 2014, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana /RAN PRB tahun 2010-2012 serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) BNPB tahun 2010 – 2014.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana di negara kita selama ini, dan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, sehingga pengelolaan bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Disamping itu dalam penanggulangan bencana, perlu dipahami filosofi dari penanggulangan bencana yaitu pengurangan risiko bencana yang berupaya (1) menjauhkan rakyat dari bencana (2) menjauhkan bencana dari rakyat (3) dan living harmony with disaster.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Dari aspek kelembagaan, melalui Peraturan perundangan dan peraturan Kepala Badan serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
baik di propinsi maupun di kabupaten/kota, BPBD Provinsi
yang terbentuk sampai dengan hari ini sebanyak 28 provinsi yang dapat dirinci sebagai berikut : (1) sebanyak 20 provinsi dibentuk dengan Peraturan Daerah; (2) sebanyak 8 Provinsi dengan Peraturan Gubernur; dan sebanyak 5 provinsi belum membentuk BPBD yaitu Provinsi DIY, Riau, Kepulauan Riau, Papua dan Provinsi Banten.
Meskipun telah terbentuk BPBD, kami menyadari perlu adanya peningkatan kemampuan, baik pembinaan teknis dan bantuan pusat untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan substansi inti dalam Prioritas Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam persiapan penyusunan anggaran tahun 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2011, dimana kami banyak menerima usulan dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengusulkan program/kegiatan penanggulangan bencana di daerah, sehingga perlu adanya konsolidasi program/kegiatan Pusat dan Daerah.
Bapak/Ibu/hadirin yang kami hormati, Berdasarkan hal yang saya sebutkan diatas, mulai hari ini sampai dengan hari Kamis besok, kita bersama-sama akan melaksanakan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana. Dalam pertemuan ini kami sangat berharap dapat menghasilkan rumusan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan baik di pusat maupun di daerah.
Di samping itu kami juga berharap adanya komitmen yang kuat dari kita bersama untuk segera meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikianlah sambutan kami dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif dalam rapat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi se-Indonesia, secara resmi dibuka. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Terima kasih, Wassalamu’alaikum wr.wb.
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,
Dr. Syamsul Maarif, MSi
SAMBUTAN
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA BNPB DENGAN BPBD
PROVINSI, KAB/KOTA SE – INDONESIA
YTH. PARA UNSUR PENGARAH DARI KALANGAN
BIROKRAT
YTH. PARA UNSUR PENGARAH DARI KALANGAN
MASYARAKAT PROFESIONAL
YTH. PARA PEJABAT & STAF DI LINGKUNGAN BNPB
YTH. KEPALA BPBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB.
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA,
PERTAMA – TAMA MARILAH KITA UCAPKAN PUJI
SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA
BERKAT LIMPAHAN RAHMAT TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA
KITA DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM RANGKA
MENGHADIRI UNDANGAN KAMI UNTUK MENGIKUTI
RAPAT KERJA / KOORDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA BNPB DENGAN BPBD
PROVINSI, KAB/KOTA SE – INDONESIA, SELANJUTNYA
SAYA UCAPKAN SELAMAT KEPADA KEPALA BPBD
PROVINSI, KAB / KOTA YANG HADIR PADA PAGI HARI
INI.
PARA UNDANGAN DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA
HORMATI,
SEPERTI KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA PADA
AKHIR – AKHIR INI TERDAPAT KECENDERUNGAN
TERJADINYA BENCANA YANG CUKUP SIGNIFIKAN, BAIK
DITINJAU DARI INTENSITAS MAUPUN FREKWENSINYA
SERTA CAKUPAN WILAYAH TERKENA DAMPAK BENCANA
YANG CUKUP LUAS, SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN
YANG CUKUP BESAR SERTA MENIMBULKAN KORBAN JIWA
YANG CUKUP BESAR PULA.
BAPAK / IBU / SAUDARA – SAUDARA SEKALIAN YANG
BERBAHAGIA, DENGAN DITERBITKANNYA UNDANG –
UNDANG NO. 24 / 2007 TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA, YANG DIIRINGI DENGAN PERATURAN –
PERATURAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN
PENANGGULANGAN BENCANA, HAL INI MEMBERIKAN
MAKNA KEPADA KITA SEKALIAN YANG BERTUGAS DI
LINGKUNGAN ORGANISASI FORMAL BIDANG
KEBENCANAAN, AKAN MENJADIKAN MANDAT YANG
HARUS KITA EMBAN SESUAI DENGAN RUANG LINGKUP
KERJA, SERTA MENJADI DASAR OPERASIONAL KITA
DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI KEBENCANAAN SESUAI
DENGAN KEWENANGAN MASING – MASING .
PARA HADIRIN, UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA
HORMATI,
DALAM PERJALANNYA ORGANISASI BNPB YANG
DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 8
TAHUN 2008, JIKA KITA PERHATIKAN USIANYA YANG
RELATIF MUDA, SEDANGKAN PERMASALAHAN BENCANA
YANG BEGITU KOMPLEKS, SEHINGGA MEMBUAT BNPB,
SENANTIASA HARUS MENINGKATKAN PERFORMA
(KINERJA) DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SESUAI
DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI BNPB.
BAPAK / IBU / SAUDARA SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,
MEMPEDOMI UNDANG – UNDANG PENANG-
GULANGAN BENCANA, BAHWA BNPB YANG MEMILIKI
FUNGSI ; - KOORDINASI;
- PELAKSANAAN;
- KOMANDO;
- PENGARAH;
DARI FUNGSI YANG DEMIKIAN MENJADIKAN ORGANISASI
BNPB HARUS MEMILIKI SISTEM YANG HANDAL,
SUMBERDAYA MANUSIA YANG HANDAL PULA, SERTA
DIDUKUNG DENGAN FASILITAS YANG MEMADAI.
HADIRIN, UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,
PERTEMUAN PADA RAPAT KERJA BNPB– BPBD SE –
INDONESIA. SAAT INI AKAN MENJADI M0MEN PENTING
DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PB YANG
TERKOORDINASIKAN, TERPADU DAN MENYELURUH. HAL
INI MENGINGAT KEBENCANAAN, TERJADI TIDAK DALAM
LOKUS YANG WILAYAH ADMINISTRASI SECARA
TUNGGAL, MELAINKAN TERJADI PADA WILAYAH YANG
LINTAS BATAS ADMINISTRASI, SEHINGGA MEMBUAT
KITA HARUS MENYELENGGARAKAN SECARA BERSAMA –
SAMA ARTINYA TIDAK HANYA DILAKUKAN PADA SATU
WILAYAH ADMINISTRASINYA.
BAPAK/IBU/SAUDARA YANG BERBAHAGIA,
PADA AKHIR SAMBUTAN SAYA INI, ADA BEBERAPA
HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA BERSAMA :
PERTAMA : PENANGANAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA,
DIARAHKAN DENGAN
MENITIKBERATKAN
PADA PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
DALAM MENGHADAPI BENCANA
MELALUI
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA (PRB)
KEDUA : ORIENTASI SERTA PEMAHAMAN SIKLUS
BENCANA MERUPAKAN SATU
KESATUAN
PENANGANAN PENANGGULANGAN
BENCANA, DAN TIDAK ADA SATU
SIKLUS
YANG TERPUTUS AKAN TETAPI
MERUPAKAN SUATU TINJAUAN YANG
HOLISTIK DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA, SEHINGGA DALAM
PELAKSANAANNYA DI TINGKAT
LAPANGAN DAPAT MENGALIR SEBAGAI
SATU KESATUAN SYSTEM YANG SALING
BERKESINAMBUNGAN DAN BERSINERGI
KETIGA : PENINGKATAN KAPASITAS SDM
APARATUR DAN MASYARAKAT SERTA
KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN
BENCANA MERUPAKAN SUATU YANG
SANGAT STRATEGIS, MAKA SANGAT
DIPERLUKAN UPAYA – UPAYA
PENGUATAN KAPASITAS BAIK MELALUI
DIKLAT TEKNIS FORMAL PENANGGULA-
NGAN BENCANA MAUPUN DENGAN
MELAKUKAN GLADI, SIMULASI TABLE
TOP
ATAUPUN PENINGKATAN DAYA
DUKUNG
SDM SERTA KELEMBAGAAN,
SEHINGGA SDM BAIK APARATUR DAN
MASYARAKAT SENANTIASA SIAP SIAGA
DALAM MENGHADAPI BENCANA YANG
AKAN DATANG
KEEMPAT : KOMITMEN PEMERINTAH PUSAT DALAM
HAL
INI BNPB, TERUS BERUPAYA UNTUK
MEMBERIKAN DUKUNGAN PROGRAM /
ANGGARAN SERTA FASILITAS PENDUKUNG
PADA TAHUN 2011, BNPB AKAN
MENDUKUNG BPBD PROVINSI, KAB /
KOTA
MELALUI ANGGARAN BNPB YANG
MEMFOKUSKAN KEPADA BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN MELALUI
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA
(PRB), SERTA AKAN MELENGKAPI FASILITAS
PENDUKUNG UNTUK BPBD PROVINSI, KAB
/
KOTA BERUPA PERALATAN DAN LOGISTIK
KEBENCANAAN
HADIRIN, UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA
HORMATI,
AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM RAPAT KERJA /
KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA BNPB DENGAN BPBD PROVINSI, KAB/KOTA
SE – INDONESIA, DENGAN INI SAYA MENYATAKAN
DIBUKA DENGAN RESMI, SAYA HARAPKAN KEPADA
PARA PESERTA RAPAT KERJA DAPAT BERBAGI
PENGALAMAN SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI
YANG KONSTRUKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PB
DI INDONESIA.
SEMOGA ALLOH SWT, SENANTIASA
MEMBERKATI DAN MERIDHOI KITA SEKALIAN, AMIEN
JAKARTA, 28 FEBRUARI 2011
KEPALA
TTD
DR. SYAMSUL MAARIF, M.SI.
1
SAMBUTAN PEMBUKAAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI HOTEL MILLENIUM JAKARTA
19 APRIL 2011
Yth. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi seluruh Indonesia Yth. Pejabat yang mewakili BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia
Bapak/Ibu/Saudara-saudara peserta Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana Cuaca Ekstrim.
Assalamu’alaikum wr wb, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME berkat rahmat dan hidayah-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk melakukan rapat koordinasi sekaligus workshop untuk menghasilkan Rencana Kontinjensi dalam menghadapi cuaca ekstrim.
2
Sejak terjadinya bencana Tsunami Aceh dan Nias tahun 2004 yang diikuti gempa besar di Nias tahun 2005, bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara lebih baik. Perbaikan di semua elemen, dan pembangunn sistem penanggulangan bencana terus dilakukan mulai dari regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dan penyelenggaran penanggulangan bencana. Implementasi dari perbaikan sistem tersebut adalah perkuatan regulasi dengan terbitnya UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, aturan pendukungnya, pembentukan BNPB dan BPBD, serta peningkatan pendanaan, penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan integrasi rencana penanggulngan bencana menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional. Untuk selanjutnya hal tersebut harus diteruskan juga menjadi prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan, yang secara rutin perlu dilakukan. Terkait dengan latihan, BNPB terus mendorong dilakukan latihan gabungan lintas sektor secara rutin sehingga diberi kepercayaan untuk melaksanakan latihan gabungan sipil - militer tingkat internasional ARF Direx 2011 yang baru saja dilaksanakan secara sukses di Manado, Sulawesi Utara. Sebagai lembaga baru, BNPB dan BPBD menjadi tumpuan harapan untuk perbaikan dari sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas dan fungsi lembaga kita ini sangat berat. Dengan tersosialisasikannya UU 24/2007, lembaga kita akan terus menjadi sorotan publik terkait dengan perbaikan kinerja penanggulangan bencana. Ekspektasi yang sedimikian tinggi harus kita sikapi dengan terus meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Artinya kita harus terus meningkatkan kapasitas baik berupa kapasitas sumberdaya
3
manusia maupun kapasitas dalam peningkatan sarana dan prasarana. Mulai hari ini sampai dua hari ke depan kita akan bersama-sama untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk saling meningkatkan kapasitas kita dalam peningkatan kesiapsiagaan, khususnya dalam menjawab tantangan ancaman bencana yang relatif lebih mudah ditebak yaitu “bencana hydrometeorologi”. Ini adalah suatu kelompok (jenis) bencana yang terkait dengan meteorologi dan klimatologi atau cuaca dan iklim yang sering dianggap sebagai bencana rutin di tanah air tercinta ini. Bencana yang termasuk dalam kelompok ini adalah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang pasang dan angin puting beliung. Suatu peranggapan yang salah tentang kejadian bencana ini yang dianggap bencana rutin sehingga kita seringkali lengah dan menyebabkan kerugian yang luar biasa besar. Bahkan secara kumulatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok jenis bencana lainnya seperti bencana geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api). Sebagai contoh, bencana banjir di DKI Jakarta tahun2007 telah mengakibatkan kerugian Rp. 7 – 8 Trilyun dan banjir “rutin” Bengawan Solo mengakibatkan kerugian Rp. 800 M – Rp. 1 Trilyun per tahun. Bisa dibayangkan berapa besar perlambatan laju pembangunan di kedua daerah tersebut yang tentunya juga akan berdapak pada laju pembangunan secara Nasional. Global warming atau pemanasan global yang saat ini mempengaruhi dunia telah menyebabkan bencana hidrometeorologi yang tadinya relatif mudah diprediksi menjadi semakin sulit diprediksi. Kejadian bencana hidrometeorologi bisa setiap saat terjadi dengan intensitas dan skala di luar apa yang biasa kita perkirakan. Petani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk kita menjadi kesulitan dalam mencari nafkah. Penduduk perkotaan yang sebagian besar ada di daerah pantai
4
mulai terancam genangan banjir yang semakin parah dan semakin sering terjadi. Disamping dampak langsung dari bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan angin puting beliung, dampak ikutannya (collateral hazards) juga sangat merugikan seperti terganggunya distribusi logistik, gangguan produksi pertanian pangan (gagal panen), kebakaran dan kelaparan. Ancaman yang semakin meninggi ini harus kita hadapi dengan pengelolaan penanganan bencana secara lebih baik. Pengelolaan yang baik artinya kita harus memahami ancaman, memahami kekuatan/kapasitas kita, kemampuan untuk memahami risiko dan mampu menetapkan prioritas penanganan untuk mengurangi risiko. Faktor kunci lainnya adalah peningkatan kesiapsiagaan, artinya kemampuan untuk mengantisipasi ancaman, mampu melawan pada saat kejadian bencana dan mampu bangkit atau cepat pulih dari dampak bencana. Itulah ciri-ciri dari bangsa yang tangguh dalam mengahadapi bencana sebagaimana visi yang akan kita capai. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Iklim Ekstrim, yang menginstruksi kepada seluruh instansi yang bertanggungjawab. Salah satunya adalah BNPB untuk melakukan pengamanan produksi beras/gabah serta antisipasi dan respons cepat terhadap iklim ekstrim. Instruksi yang diberikan kepada BNPB adalah mengerahkan peralatan dan personil dalam memberikan dukungan untuk pengendalian penanganan bencana alam khususnya bencana banjir dan kekeringan pada lahan pertanian padi. Bapak/Ibu/hadirin yang saya hormati,
Sebagai salah satu institusi yang diperintahkan untuk pengamanan ancaman tersebut, maka saya mengajak BPBD sebagai mitra BNPB
5
di daerah untuk bersama-sama melaksanakan instruksi tersebut yang bertujuan untuk melindungi masyarakat kita dari ancaman bencana. Saya sepenuhnya sadar bahwa BPBD pastilah lebih banyak tahu kondisi di wilayahnya sehingga akan lebih mudah untuk menyusun rencana yang diperlukan untuk kesiapsiagaan. Pada kesempatan ini marilah kita introspeksi apakah peralatan dan personil kita memadai? Apakah kita mampu untuk mengemban amanat tersebut? Kalau tidak, apa langkah yang harus kita ambil? Dimana posisi kita dalam menghadapi ancaman tersebut? Itulah kira-kira pertanyaan yang muncul di pikiran kita yang harus kita jawab. Solusi yang saya tawarkan adalah kita memposisikan diri sebagai pengarah dan pengendali melalui kebijakan-kebijakan yang berdasarkan UU 24/2007 merupakan tugas dan kewenangan kita. Untuk itu kita harus mampu melakukan perencanaan yang baik untuk menunjang manajemen penanggulangan bencana yang efektif. Kalau kita analogikan dalam konser musik, kita adalah “dirijen” yang mengatur harmonisasi dari setiap alat musik sehingga bisa bermain secara apik, bermain bersama, terpadu, terencana dalam tempo yang teratur sesuai dengan irama yang diharapkan. Itulah kira-kira peran kita. Kita harus mampu mengkoordinasikan dan memadukan semua kekuatan/ sumberdaya pennaggulangan bencana yang ada sehingga bisa saling bersinergi dalam penangggulangan bencana. Sengaja rapat koordinasi kali ini tidak hanya berupa ceramah dan diskusi tetapi lebih banyak berupa “kerja bersama” untuk menyusun Rencana Kontinjensi yang merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam menangani kedaruratan bencana. Tujuan pertemuan ini adalah menyusun Rencana Kontinjensi menghadapi iklim ekstrim dari masing provinsi. Bekal pengetahuan ini diharapkan akan terus dipertajam dengan menggunakan “skenario” yang lebih realistis berdasarkan kajian secara ilmiah dan
6
pengalaman/empirik atau kearifan lokal yang ada. BNPB juga telah menyiapkan program “perkuatan kelembagaan” untuk setiap provinsi yang salah satu kegiatannya adalah menyusun Rencana Kontinjensi. Dengan selesainya rapat koordinasi ini, para pejabat BPBD didampingi unsur dari BAPPEDA akan mampu memprakarsai penyusunan Rencana Kontinjensi di wilayahnya masing-masing yang terus diperbaharui dan dilatihkan. Rencana kontinjensi ini merupakan rencana yang dinamis/hidup, artinya data yang digunakan untuk mendukung perencanaan sangat cepat berubah. Rencana ini juga akan berubah jika asumsi yang dipakai untuk skenario bencana yang meliputi besaran ancaman, waktu kejadian, dan pelaku berubah, maka rencana juga akan berubah dan perlu dilakukan review. Berdasarkan Rencana kontinjensi ini dilakukan latihan-latihan berupa simulasi dan gladi untuk memastikan semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Manfaat utama lainnya dari Rencana Kontinjensi adalah kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini dalam menghadapi bencana, dan kita tahu darimana sumberdaya yang dapat digerakkan serta tahu siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penggerakan sumberdaya. Dari hal tersebut sering dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kontinjensi, yang lebih penting adalah “proses kebersamaan” dalam penyusunan kontinjensi dibandingan dengan dokumennya itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan “komitmen” di antara pelaku penanggulangan bencana adalah “tujuan” dari penyusunan rencana ini (planning/proses lebih penting dibandingkan plan/dokumen rencana). Sebaik apapun rencana yang kita hasilkan akan tetapi tanpa komitmen yang kuat dari para pelaku yang bertanggungjawab, maka rencana tersebut hanyalah suatu dokumen yang tidak ada manfaatnya dan hanya disimpan di rak buku. Jika terjadi kedaruratan yang sesungguhnya dan ancamannya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka rencana ini harus dapat segera dikembangkan menjadi Rencana Operasi
7
dengan mengubah skenario rencana dengan kejadian yang sebenarnya dan seluruh pelaku sudah mengetahui harus bertindak apa dan bagaimana. Dengan demikian kepanikan yang sering terjadi pada setiap kedaruratan dapat kita minimalisasi sehingga dapat menurunkan ketegangan yang sering dialami oleh masyarakat/korban bencana. Demikianlah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan dalam pengarahan kali ini. Saya berharap bahwa kita dapat menggunakan waktu secara efektif untuk saling belajar dan bekerja bersama untuk memahami hakekat dari Rencana Kontinjensi dan mampu menyusunnya untuk daerah masing-masing dengan melibatkan semua stakeholder. Semoga segala prakarsa dan upaya kita dalam meningkatkan kinerja penanggulangan bencana di Indonesia di ridhoi oleh Allah SWT.
Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirochmannirrochim, Acara Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam menghadapi Iklim Ekstrim secara resmi dibuka.
Wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr wb.
Jakarta, 19 April 2011 Kepala,
Dr. Syamsul Maarif, M.Si