7/25/2019 Info Pub Lik 20121106141401

http://slidepdf.com/reader/full/info-pub-lik-20121106141401 1/4

 

Kepada Yth:1. Para Gubernur;2. Para Bupati/Walikota;3. Para Kepala Dinas PU/Cipta Karya Provinsi;4. Para Kepala Bappeda Provinsi;

5. Para Kepala Dinas PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota; dan6. Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;

di seluruh Indonesia

Perihal : Model Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Panduan Teknis Penyusunan

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

SURAT EDARANNomor: 05 / SE / M / 2012

Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwaPemerintah dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah dibidang bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perlu memberikan “Panduan TeknisPenyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung”  sebagai pedoman  bagi pemerintahkabupaten/kota  dalam menyusun kerangka dan pokok pengaturan dalam peraturan daerahkabupaten/kota tentang bangunan gedung.

I. UMUM

Panduan Teknis Penyusunan  Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung ini memuat ketentuanteknis mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung,

penyelenggaraan bangunan gedung, tim ahli bangunan gedung, peran masyarakat dalam

penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan, dan sanksi, yang selanjutnya oleh pemerintah

kabupaten/kota dapat diperkaya dengan substansi pengaturan yang memperhatikan kondisi daerah

(geografis), khasanah sosial-budaya-arsitektur, dan kearifan lokal masing-masing daerah.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

7/25/2019 Info Pub Lik 20121106141401

http://slidepdf.com/reader/full/info-pub-lik-20121106141401 2/4

 

II. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 4532);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

92 Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis

Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IzinMendirikan Bangunan;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli

Bangunan Gedung;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan

dan Perawatan Bangunan Gedung;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana

Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

RTRW Kabupaten;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

RTRW Kota;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis

Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

7/25/2019 Info Pub Lik 20121106141401

http://slidepdf.com/reader/full/info-pub-lik-20121106141401 3/4

 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis

Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis

Pendataan Bangunan Gedung;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi

Kawasan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi panduan teknis dalam percepatan penyusunan

pengaturan mengenai Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Surat Edaran ini bertujuan agar tercapai ketertiban dan kemudahan penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung.

IV. LINGKUP PENGATURAN

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini memberikan acuan pokok materi muatan dalam

menyusun substansi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung dan panduan

dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung tersebut.

I. Adapun lingkup panduan dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bangunan

Gedung meliputi ketentuan teknis penyusunan Peraturan Daerah Bangunan Gedung mulai daritahap persiapan, tahap survey, tahap penyusunan naskah akademis, tahap perumusan

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, tahap pembahasan Peraturan Bangunan Gedung,

tahap konsensus, dan tahap finalisasi.

II. Adapun lingkup substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

Bangunan Gedung meliputi:

a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung

  Fungsi bangunan gedung merupakan pengaturan tentang peruntukan bangunan gedung

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang meliputi baik untuk hunian atau

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun

kegiatan khusus.

  Klasifikasi bangunan gedung merupakan pengaturan tentang klasifikasi fungsi bangunan

yang didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan

gedung.

b. Persyaratan bangunan gedung

  Persyaratan bangunan gedung meliputi pengaturan tentang persyaratan administratif

dan persyaratan teknis bangunan gedung.

  Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak atas tanah dan/atau izin

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan

IMB.

c. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan

keandalan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung),

7/25/2019 Info Pub Lik 20121106141401

http://slidepdf.com/reader/full/info-pub-lik-20121106141401 4/4

kearifan lokal dan kaidah tradisional terkait bangunan gedung serta kriteria bangunan gedung

terhadap ancaman potensi bencana pada kabupaten/kota tersebut.

d. Penyelenggaraan bangunan gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi tata cara dan ketentuan penyelenggaraan

bangunan gedung yang meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan

pembongkaran. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui perencanaan teknis dan proses

pelaksanaan konstruksi.

e. Peran masyarakat

Pengaturan mengenai tata cara dan ketentuan peran serta masyarakat yang dapatdilakukan melalui pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunangedung, pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah setempat, penyampaian pendapatdan pertimbangan serta gugatan perwakilan terhadap proses penyelenggaraan bangunangedung mulai dari tahap pembangunan, pemanfaatan, pelestarian hingga pembongkaranbangunan gedung.

f. Pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung

Pengaturan mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotaterhadap penyelenggaraan bangunan gedung kepada para penyelenggara bangunangedung yang dapat dilakukan alam bentuk pengaturan, pemberdayaan, serta pengawasan.

g. Sanksi

Pengaturan terkait sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana yang dikenakan pada pemilikdan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan dalam IMBdan/atau SLF.

V. PENUTUP

Materi muatan serta panduan teknis dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

Bangunan Gedung, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Surat Edaran ini, sebagai berikut :

1) Panduan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

2) Model Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juni 2012

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO 

Tembusan disampaikan kepada Yth:1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;2. Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

ttd