info Balitbang .masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirugikan

download info Balitbang .masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirugikan

of 8

  • date post

    06-Mar-2019
  • Category

    Documents

  • view

    215
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of info Balitbang .masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirugikan

Daftar Isi

REPOSISI NILAI HAM DALAMPENDIDIKAN BANGSA

Revitalisasi Potensi FKK Dalam Pengembangan IPTEK Nasional

Reposisi Nilai HAM Dalam Pendidikan Bangsa

Paradigma Baru Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Sistem Pemasyarakatan

Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja ...Optimalisasi Kemitraan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penelitian ...Presentasi Draft Laporan Akhir Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja...

(bersambung ke hal. 5)

Kampus sebagai tempat untuk menimba ilmu penge-tahuan bagi setiap warga Negara, pada kenyataan-nya memiliki banyak keunggulan. Kampus memiliki peran luar biasa dalam pendidikan bangsa. Keber-hasilan penyelenggaraan pendidikan suatu Negara merupakan landasan bagi pembangunan bangsanya, dan hal ini berlaku pula untuk Indonesia. Pasal 31 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM yang beker-jasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah awal dari satu langkah besar bagi dunia pendidikan yang berperspektif HAM. Oleh karena itu diharapkan bisa menghasilkan satu atau lebih rekomendasi yang diperlukan bagi penegakan hukum dan pemenuhan HAM di Indonesia. Ke-hadiran para narasumber dan peserta semua merupakan satu potensi besar untuk menghasilkan rekomendasi yang berhasil guna, berdaya guna dan tentu saja aplikatif.Kegiatan seminar sehari yang bertema Reposisi Nilai HAM dalam Pendidikan Bangsa merupakan satu bentuk nyata kerjasama dua institusi yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu menyelenggarakan kegiatan yang bersifat akademis. Kesamaan fungsi ini sebagai satu perekat yang kuat guna meng-hasilkan produk yang berguna bagi pembangunan bangsa, khususnya pembangunan hukum dan HAM. Sangat banyak alternatif cara untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dapat dilakukan bersama, seperti halnya kegiatan penelitian, bimbingan teknis, pelatihan, dan tukar-menukar infor-masi.Aktualisasi nilai HAM seringkali dihadapkan pada benturan nilai yang berlaku di masyarakat. Benturan atau friksi yang dimiliki masyarakat dan bangsa ini, perlu segera disikapi dengan arif dan bijaksana

Balitbang HAMinfo

Edisi Kwartal II - 2011

REVITALISASI POTENSI FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN (FKK) DALAM PENGEMBANGAN IPTEK NASIONAL

Rapat Kerja Forum Komunikasi Kelitbangan FKK yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Jakarta membahas agenda FKK tahun 2011-2012. Permasalahan penelitian dan pengem-bangan di Indonesia adalah kurangnya para pemangku kepentingan (stakeholder).Secara obyektif, revitalisasi potensi FKK dapat dilakukan. Sebagai contoh, dengan menghitung jumlah tenaga fungsional peneliti handal yang dimiliki bangsa Indonesia. Hitungan angka akan menunjukkan bukan satuan, bukan be-lasan, bukan puluhan, dan bukan pula ratusan orang, tetapi ribuan orang. Peneliti yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda, pada ke-nyataannya dapat dihimpun menjadi satu kekuatan yang luar biasa, sebuah kekua-tan yang dahsyat bagi pem-bangunan IPTEK nasional. Kekuatan kelompok ilmuwan yang multi disiplin dan sarat dengan pengalaman, tentu-nya tidak diragukan lagi kemampuannya.Di samping itu, berapa banyak karya tulis ilmi-ah hasil penelitan yang memiliki daya guna dan hasil guna bagi pembangunan bangsa Indone-sia. Kondisi ini mungkin belum secara optimal dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Mozaik hasil penelitian berserakan, namun dapat di untai dan susun menjadi satu atau lebih paket informasi yang berguna. Masalah utama yang dibahas dalam rapat kerja FKK adalah : 1.Pembangunan wilayah perba-tasan dengan negara tetangga terutama Kali-mantan Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Teng-gara Timur., 2. Keselarasan antara agenda riset nasional dengan rencana strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga.,3. Pencitraan peran dan

produk Badan Penelitian/Badan Pengkajian dalam pembangunan nasional.,4. Keterkaitan fungsional antara Badan Penelitian/Badan Pengkajian Ke-menterian/Lembaga dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)., 5. Dukungan dan kegiatan penelitian dan pengem-bangan.Tusy A. Adibroto Sekretaris Dewan Riset Nasional

yang juga hadir dalam FKK me-maparkan mengenai Agenda Riset Nasional (ARN) sebagai landasan strategis renstra Ke-menterian/Lembaga. 1. ARN merupakan bagian inte-gral dalam Pembangunan Iptek Nasional dan berfungsi sebagai : Media untuk berinteraksi dan berkoordinasi antara berb-agai pelaku iptek dan inovasi, sehingga dapat menigkatkan kinerja secara kolektif Wahana untuk menggerakkan kegiatan penelitian, pengem-bangan, penyebarluasan dan pemanfaatan iptek menuju

pemecahan permasalahan pembangunan bang-sa. 2. Pada saat ini struktur Pengelolaan Lembaga Penelitian di Kementerian / Lembaga tidak berada dalam satu koordinasi, Lembaga penelitian non-Kementerian berada di bawah koordinasi KRT dan lembaga - lembaga litbang lainnya berada di bawah koordinasi kementerian masing - masing sektor pembangunan.Dalam Grand Design Transformasi Ekonomi ada 2 pendekatan yang akan diintegrasikan yaitu a) pendekatan sektoral : didasarkan atas identifikasi sektor sektor unggulan (fokus) dengan prospek pertumbuhan tinggi; dan b) pendekatan regional : untuk menyebarkan sektor sektor unggulan yang telah di identifikasi (lokus).

http://www.flickr.com/photos/hanskrahardja/3623838743/

masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka yang telah dirugikan.

PARADIGMA BARU PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM SISTEM

PEMASYARAKATANSejatinya, kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem penegakan hukum terpadu menempati posisi yang strategis terutama dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka, terdakwa dan terpidana yang secara potensial muncul dalam proses penyelenggaraan penegakan hukum. Na-mun Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Lem-baga Pemasyarakatan, baik internal maupun eksternal, menyebabkan perlakuan buruk dan ti-dak manusiawi bahkan pelanggaran Hukum dan HAM bagi warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.Memperhatikan ada nya kesenjangan an-tara kondisi nyata di Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengem-bangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM me-nyelenggarakan Seminar Nasional Tentang Para-digma Baru Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM dalam sistem Pemasyarakatan yang dise-lenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Jakarta. Dalam seminar ini dibahas 5 topik bahasan yaitu: Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif HAM (Narasumber : Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum, Kepala Badan Penelitian dan Pengem-bangan HAM); Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Narasumber : Drs. Untung Sugiono, Be.IP., M.M., Direktur Jen-deral Pemasyarakatan); Reposisi Sistem Pema-syarakatan dalam Pembangunan Hukum Nasional (Narasumber : Dr. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia); Membangun Paradigma Baru Sistem Pemasyarakatan (Narasumber : Anton

Medan, pengasuh pondok pesantren At-Taibin); dan Tinjauan Empiris Pemasyarakatan dari Sudut Pandang Warga Binaan dalam Sistem Pemasyara-katan (Narasumber : Dr. Ir. Andin H. Tarjoto, M.S. mantan birokrat). Adapun pembahas utama untuk makalah yang disajikan disampaikan oleh : Prof.

Harkristuti Harkrisno-wo, S.H., M.A., Ph.D; Dr. Adi Suyatno, Be.IP, S.H.; Indonesia Cor-ruption Wacth (ICW); danCentra/ Detent/on System (CDS). Peserta seminar yang berjumlah 150 orang terdiri dari berbagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah seluruh In-donesia, Kepala UPT Pemasyarakatan, Prak-tisi Hukum, akademisi

dan media cetak elektronik.Pelaksanaan seminar ini merupakan tonggak se-jarah dari satu langkah signifikan dalam khazanah pemasyarakatan yang berperspektif HAM. Oleh karena itu, dari kegiatan seminar ini akan dihasil-kan satu atau lebih rekomendasi yang diperlukan bagi penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dari pelaksanaan seminar ini, diharapkan dapat dica-pai tiga keluaran: Pertama, peningkatan pema-haman HAM bagi aparat yang terkait dengan pelayanan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan; Kedua, peningkatan perlindu ngan Hukum dan HAM bagi warga binaan di Lem-baga Pemasyarakatan; dan ketiga, tersusunnya pola pembinaan dengan pendekatan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

http://www.mediafreedominternational.org/wp-content/uploads/2011/04/prison.jpg

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PELAKSANAAN

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA

Syukur Alhamdulillah, akhirnya Kementerian Hu-kum dan Hak Asasi Manusia RI mendapatkan Tunjangan Kinerja (Remunerasi). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 ten-tang Tunjangan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.Para pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan pendapatan tambahan berupa Tunjangan Kinerja. Pemberian tunjangan ini dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sebagai real-isasi pemberian tunjangan ini dikeluarkanlah Per-aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembe-rian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Ling-kungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Kepala Badan Pene-litian dan Pengemban-gan HAM, Prof. DR. Ramly Hutabarat, SH, MH menilai penting di-lakukannya sosialisasi Peraturan Menteri Hu-kum dan Hak Asasi Ma-nusia RI Nomor : M.HH-18.KU.01.01 T