Topik: industri dan industrialisasi

Judul: berkembangnya industri kecil terhadap perekonomian indonesiaBAB I

PENDAHULUAN

1. Latar BelakangDalam beberapa tahun yang lalu Indonesia dilanda krisis moneter dan ekonomi yang membawa akibat yang cukup parah bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang besar di Indonesia mengalami kebangkrutan dan berkurangnya investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya krisis ini pemerintah harus meninjau ulang tentang kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan besar untuk mengalihkan perhatian pada sektor industri kecil menengah.Tambunan (2002) menyatakan, terutama pada masa krisis ekonomi, maka, usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki tingkat kompetisi yang lebih baik dari pada usaha besar (UB), Pangsa output usaha besar terus mengalami penurunan, yakni dari 62.0 persen pada dekade 1996 menjadi 45.7 persen pada rentang 2000. Penurunan yang drastis terjadi pada saat krisis ekonomi, yakni sebesar 58.4 persen pada 1997 menjadi 49.8 persen pada 1998. Sementara itu, pangsa output usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM), masing-masing mengalami peningkatan dari 17.7 persen dan 20.3 persen pada 1996 menjadi 29.0 persen dan 25.3 persen pada rentang 2000. hal ini mengindikasikan bahwa UK dan UM memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas yang lebih baik dari UB.Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tambunan (2002) menyatakan bahwa perlu penerapan strategi industri berbasis UKM. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim kompetisi industri sekaligus menciptakan dampak yang siginifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.Kalau saja strategi dan pilihan industri besar bersinergi dengan IKM, kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk terlalu dalam ketika krisis ekonomi melanda. Ada tiga alasan mengapa diperlukan perubahan menuju strategi berbasis IKM, yaitu: Pertama, IKM memiliki sumber pertumbuhan yang memenuhi syarat untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Kedua, strategi ini memungkinkan penyebaran industri ke berbagai lokasi, termasuk aset riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua faktor di atas akan membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan berkesinambungan (Tambunan, 2002).Dengan adanya sektor industri kecil menengah ternyata mempunyai daya tahan tinggi sehingga mampu bertahan dari terjangan krisis ekonomi dan moneter. Pembinaan dan perlindungan pada industri kecil menengah, terutama pada krisis ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah yang memadai karena jumlah unit usahanya cukup banyak. Dengan industri kecil menengah akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya dan dapat memperluas kesempatan berusahaa dan memperoleh pemerataan pendapatan nasional yang selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan pasar modal.Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis (7,42 persen), dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha lebih dari 10 persen (DepKop). Usaha menengah relatif paling lambat untuk sembuh dari krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, IKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. IKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan ini jelas bahwa IKM dapat diperhitungkan dalam kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. (Departemen Koperasi,2008).Oleh karena itu apabila perhatian pemerintah kurang sehingga industri kecil ini mengalami kemunduran atau mati, maka akan terjadi pengangguran yang sangat banyak. Adanya pengangguran yang sangat banyak kiranya sangat membahayakan terhadap kestabilan dan perekonomian nasional. Peran utama keberadaan dan pertumbuhan IKM pada umumnya dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penangulangan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan.Pengertian UK di Indonesia menurut UU No. 9 Th. 1995 tentang UKadalah:1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);(c)milik warga negara Indonesia;(d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB);(e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.Apalagi di era sekarang zamannya Globalisasi, dimana Globalisasi merupakan suatu fenomena yang mendorong perusahaan di tingkat mikro ekonomi untuk meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan globalisasi yang menyatukan pasar dan kompetisi investasi internasional meningkatkan tantangan sekaligus peluang bagi semua perusahaan baik kecil, menengah maupun besar. Untuk menghadapai globalisasi maka diperlukan daya saing yang kuat. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan sehingga kebijakan pembangunan industri nasional harus didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya.1. Tujuan PenulisanAdapun tujuan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut.1. Dapat mengetahui perkembangan Industri kecil menengah dalam negara berkembang seperti di Indonesia2. Mengenal keterkaitan antara industri kecil menengah terhadap Perekonomian Indonesia3. Dampak Industri kecil menengah terhadap negara dan pemberdayaan industri kecil menengah1. Tinjauan Literatur2.1 Teori Industri1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam. Disini akan dikemukakan pengertian usaha kecil danmenengah menurut Biro Pusat Statistik sebagai berikut:1. Usaha kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang.2. Usaha menengah adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang.Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dimiliki usaha yang baru pada umumnya berangkat dari usaha kecil. Berkaitan dengan usaha kecil,terdapat beberapa ciri-ciri khusus usaha kecil seperti yang dikemukakan oleh Sutojo, dkk (1994) dalam Baswir (1998):1. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.2. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi usaha kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha.3. Sebagian besar usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi guna memperoleh bantuan bank.4. Hampir 60% usaha kecil masih mempergunakan teknologi tradisional.5. Hampir setengah perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%6. Pangsa pasar usaha kecil cenderung menurun baik karena fakror kekurangan modal, kelemahan teknologi maupun teknologi maupun karena kelemahan manajerial.7. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung kepada konsumenMenurut Sudoko (1995 dalam Prananingtyas, 2001) usaha kecil yangada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain:1. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga1. kerja maupun orientasi pasar.2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran3. kota besar.4. Status usaha milik pribadi atau keluarga.5. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melaluipihak ketigaDefinisi Industri6. Pola kerja sering kali part time atau sebagian sampingan darikegiatan ekonomi lainnya.7. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.8. Struktur permodalan sangat terbatas dari kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumbermodal sendiri dan lingkunganpribadi.9. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.10. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecilyang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995.Kriteria usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut:1. Memiliki kekayaan bersih paling banyakRp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).3. Milik Warga Negara Indonesia.4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.Kriteria tersebut butir a dan b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai denganperkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan pemerintah.2.Dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 dijelaskan:Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk1. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.2. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.3. Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi. Usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelahpemerintah kolonial Belanda mengintrodusir sistem tanam paksa (cultivation system) pada 1830-an (Maddison, 1989).Pada periode ini, sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstile dan rokok kretek telah ditemukan. Meskipun demikian, Pangestu dan Sato (1997:xi) berpendapat bahwa industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an. Pemerintah Orde Baru secara sengaja bermaksud merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sector industri.Sebagaimana di negara-negara sedang berkembang lainnya, industrialisasitelah dipandang sebagai instrument penting untuk mencapai standard kehidupan masyarakat yang tinggi sebagaimana terjadi di negara-negara industri. (Hughes, 1984). Realitas memang menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran rakyat negara-negara industri memang jauh lebih tinggi dari pada negara-negara yang mengandalkan sektor pertanian.Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses dialam industrialisasi, tidak semua industri yang ada itu merupakan industri besar. Yang termasuk industri besar biasanya adalah industri-industri yang muncul karena pengadaan Penanaman Modal Asing atau pengadaan PMDN yang didirikan oleh keluarga-keluarga kaya. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkategori kecil menengah. Kelompok ini muncul bukan semata-mata karena kita sedang berproses didalam industrialisasi.Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkatagori mikro, kecil dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia. Sebagaimana terlihat pada table 1, kalau kelompok industri mikro dan kecil sangat mendominasi struktur industri di Indonesia. Bahkan, sekiranya data tentang industri menengah itu dipisahkan dari kelompok industri besar, jumlah industri besar akan menjadi minoritas. Belanda yang serius mengkaji kluster di Indonesia, Weijland, memperkirakan bahwa lebih dari 40 persen kluster industri di Indonesia berada di Jawa Tengah (Weijland, 1999:1518). Perkiraan demikian didukung oleh data yang lain. Misalnya, KlapwijkTable 1. jumlah industri di Indonesia thn. 2000-2003Type ofYear

Establishment2000200120022003

Household2,358,6162,307,5622,490,1182,672,864

Small240,088230,721238,582255,144

Large and medium22,17421,39621,14621,126

Sumber:Biro Pusat Statistik, Statistical Year Book of Indonesia2002 and 2003.Yang menarik adalah, tidak sedikit industri kecil menengah itu cenderung mengelompok di dalam wilayah tertentu (clustered). Kecenderungan demikian bukan kahs Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Boadway et al.(2004:623) kegiatan ekonomi pada dasarnya cenderung mengkluster, khususnya aktivitas ekonomi yang bergerak di sektor serupa.Di Indonesia, sebagian besar kelompok-kelompok industri (cluster) itu muncul secara spontan, yang dirangsang oleh banyaknya bahan baku dan tenaga kerja yang trampil (Klapwijk, 1997; Pootet al.,1990; Sandee, 1995; Tambunan, 2000; Weijland, 1999). Yang unik, banyak kluster ada di Jawa Tengah. Dari 5,715 kluster di Jawa pada 1998, 53,6 persen berada di Jawa Tengah. Besaran persentase demikian setara dengan 25,2 persen dari seluruh kluster di Indonesia.Bahkan, seorang ekonom (1997:45) menemukan bukti bahwa dari 4,400 sentra-sentra industri di Jawa pada 1989, 90,9 persen di antaranya terkatagori kluster industri yang ada di pedesaan. Melihat banyaknya industri-industri yang meng-kluster itu, pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan pembinaan.Di dalam literatur, ada tiga konsep yang berkaitan dengan lokalisasi industri, yaitu kluster industri (cluster industry), industri berbasis daerah (industrial district) dan aglomerasi ekonomi (agglomeration economy).2.1.1 Industri KlusterDua konsep yang pertama sering dipakaisecara bergantian (interchangeably). Konsepkonsep itu dikaitkan dengan pengelompokan industri secara sektoral dan secara geografis. Konsep aglomerasi ekonomi dikaitkan dengan industri-industri yang memperoleh keuntungan akibat urbanisasi ekonomi (urbanisation economies) dan lokalisasi ekonomi (localisation economies). Hanya saja, secara umum, dua konsep pertama sering dipakai di dalam literatur secara bergantian.Kluster industri sendiri sering dibatasi melalui dua cara yang berbeda. Pertama dibatasi secara fungsional. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Porter (1990; 2000) kluster industri lebih dipandang sebagai sekelompok perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan yang serupa di dalam suatu ekonomi nasional daripada hanya sekadar terletak di dalam lokasi tertentu. Karena itu, faktor yang paling penting di dalam kluster industri adalah adanya keterkaitan (linkages) antara perusahaan-perusahaan di dalam sektor tertentu atau dengan sektor-sektor yang lain tetapi saling mendukung. Aspek kewilayahan tidak dibatasi secara kaku. Kedua, kluster industri ditekankan pada sekelompok industri yang ada di dalam wilayah tertentu.Hal ini, misalnya terlihat dari batasan Schmitz dan Nadvi yang melihat kluster industri sebagai sectoral and spatial concentration of firms (Schmitz and Nadvi 1999:1503). Dalam perkembangannya, pemahaman tentang kluster mencakup dua hal sekaligus, yakni secara fungsional dan geografis. Studi tentang kluster di banyak negara, baik di negara-negara maju maupun sedang berkembang, menunjukkan bahwa kluster pada dasarnya tidak sekadar kumpulan perusahaan-perusahaan yang berada pada suatu tempat tertentu (spasial).Supratikno (2004:124-25) mengklasifikasikan kluster industri di Indonesia ke dalam empat kelompok. Yang pertama adalah apa yang dia sebut sebagai dormant cluster, yang sebagian besar didominasi oleh sektor informal. Menurut Supratikno, lebh dari 90 persen kluster industri di Indonesia terkatagori di dalamkelompok ini. Kedua adalah active cluster. Kelompok kedua ini mulai mampu memperbaiki teknologi yang dimiliki dan memperbaiki kualitas produksinya. Tetapi produk-produknya masih cenderung dipasarkan di dalam negeri. Ketiga adalah dynamic cluster. Di samping mulai mampu memperbaiki teknologi dan kualitas teknologi, kluster kelompok ini mulai mampu membangun jaringan di dalam memasarkan produknya di luar negeri. Terakhir adalah modern or advanced cluster.Kelompok demikian telah mampu menerapkan teknologi tingkat tinggi guna memproduksi barang-barang yang berkualiats dan mampu memasarkan produknya, baik di pasar domestik maupun internasional.Lebih dari itu, kluster berarti adanya keterkaitan (linkages) di antara perusahaanperusahaan itu, baik vertikal maupun horisontal. Melalui linkages, perusahaan-perusahaan yang ada itu tidak sekadar bersaing (competition) antara yang satu dengan yang lain, melainkan juga melakukan kersajama (cooperation).Karakter kluster yang seperti itu dilihat memiliki potensi di dalam usahapengembangan ekonomi. Karena itu, pola kluster kemudian menjadi salah satu pendekatan (approach) yang menjadi rekomendasi sejumlah ilmuwan dan dipakaioleh pengambil kebijakan di dalam mengembangkan industri di suatu daerah atau negara.2.1.2 Industri sebagai Leading SectorAda beberapa sektor yang dapat dijadikan pedoman bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sektor industri merupakan pilihan terbaik. Ada tiga alasan utama sektor industri dijadikan sektor kunci bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertama, industri adalah satu-satunya sektor ekonomi yang bisa menghasilkan nilai tambah palingbesar.danberarti penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua, industri bisa sebagai penarik (lewat keterkaitan produksi ke belakang) dan pendorong (lewat keterkaitan produksi ke depan) terhadap perkembangan dan pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya. Ketiga, industri merupakan sektor terpenting bagi pengembangan teknologi yang selanjutnya bisa disebarkan lewat spillover effects ke sektor-sektor lainnya. Hal ini sudah dibuktikan oleh negara-negara yang mengalami revolusi industri cenderung pertumbuhan ekonominya meningkat pesat (Etty Puji Lestari, 2010).Beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat daya saing industri antara lain : rendahnya produktivitas, infrastruktur yang kurang mendukung, peningkatan biaya produksi dan keterbatasan inovasi. Jika diamati lebih lanjut maka bisa dilihat bahwa rendahnya produktivitas sektor industri kita disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan teknologi, dan keterbatasan kapasitas produksi.Di sisi lain peningkatan biaya produksi diakibatkan oleh bertambahnya beban pungutan yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat banyaknya perda, birokrasi yang bertele-tele dan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu harga bahan bakar yang naik, upah minimum yang meningkat juga semakin memberatkan perusahaan. Akibatnya cost yang harus ditanggung perusahaan sangat tinggi yang berdampak pada tingginya harga produk yang ditawarkan. Perusahaan menjadi tidak kompetitif lagi di pasar dan kalah bersaing dengan industri luar negeri.2.1.3 Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil menengahSejak lama pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil. Pembinaa terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Dahulu Usaha Kecil dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil dilakukan bersama dengan usaha menengah dan Koperasi dibawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 th. 1998 diatur mengenai lingkup, tata cara, dan pengembangan usaha kecil. Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakuakn oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkanUsaha kecil yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.Secara lebih spesifik The Asia Fowdation (2000 dalam Thee Kian Wie, 2001) membagi fokus pengembangan UKM baru yang berorientasi pasar tersebut dalam empat unsur pokok, yaitu: (l) pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2) pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit yang lebih mudah kepada UKM atas dasar transparansi; (3) pelayanan jasa-jasa pengembangan bisnis non-finansial kepada UKM yang tebih efektif dan (4) pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri.Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil.2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil.3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi Usaha Kecil.Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:1. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan.2. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.3. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.4. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar.4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi.5. Memasarkan produk Usaha Kecil.6. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran.7. Menyediakan rumah dagang dan promosi Usaha Kecil.8. Memberikan peluang pasar.Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil.4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.5. Menyediakan modul manajemen Usaha Kecil.6. Menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultan untuk Usaha Kecil.Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil di bidang teknologi, dilaksanakan dengan:1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu.2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.3. Memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.4. Meningkatkan kerjasama dan alih eknologi.5. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi.6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.7. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi.8. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.Pemerintah juga mengeluarkan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004. Pada PROPENAS ini ditetapkan program pokok pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil sebagai berikut (bkksi):1. Program penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahadengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya Usaha Kecil. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha Usaha Kecil dalam kegiatan ekonomi.2. Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi.3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Berkeunggulan Kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing Usaha Kecil. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas Usaha Kecil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di atas untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Usaha Kecil yang masih jauh dari harapan karena masih selalu terjebak pada masalah klasik dan kompleks yang dihadapi. Dari sisi internal, antara lain kualitas sumber daya manusia, modal kerja, penyediaan bahan baku, kewirausahaan, organisasi, dan manajemen usaha. Dari sisi ekternal, meliputi pengadaan bahan baku, akses ke lembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada Usaha Kecil.2.1.4 Posisi strategis Usaha Kecil MikroKebijakan Negara yang sentralistik beberapa waktu yang lalu, masih terasakan dampaknya. Lebih khusus dalam kebijakan ekonomi yang sentralistik dan orientasi pembangunan yang menekan pada aspek pertumbuhan, dimana usaha besar dijadikan sebagai roda penggerak ekonomi Nasional, ternyata tidak terbukti memberikan nilai lebih, bahkan tidak mampu bertahansaat krisis melanda Indonesia dan Asia pada umumnya. Kesalahan kebijakan investasi dan kebocoran di berbagai sektor pemerintahan telah mengakibatkan dunia usaha terpuruk dan selanjutnya menyeret keterpurukan pada sektor ekonomi yang lain.Dalam kondisi diatas, maka usaha kecil terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian rakyat, karena keadaan tersebut mendorong inisiatif masyarakat khususnya perempuan untuk melakukan kegiatan ekonomi pinggiran sebagai upaya bertahan hidup. Hal ini nampak pada pertumbuhan secara kuantitatif jumlah pelaku usaha kecil di Indonesia tahun 2001 yang mencapai 40.137.773 juta (99,86%) dari total jumlah pelaku usaha 40.197.61 juta, sementara pelaku usaha mikro mencapai 97,6% dari jumlah pelaku usaha kecil (BPS 2001).Jumlah tersebut menunjukkan kontribusi sangat besar UK terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut perhitungan BPS dengan jumlah tersebut UK mampu menyediakan 99,04% lapangan kerja Nasional, sumbangan terhadap PDB mencapai 63,11% dan memberikan pemasukan sebesar 14,20% diluar non migas. (BPS, 2001).Nilai strategis lain usaha kecil-mikro adalah kemampuannya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Karena jumlah besar, biasanya bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun ukuran unitnya kecil tetapi jumlah banyak memungkinkan orang lebih banyak terlibat untuk menarik manfaat didalamnya. Lebih lanjut, pada tahun sebelumnya (BPS, 2000) di katakan bahwa dari jumlah 2.002.335 unit usaha kecil, dan 194, 564 unit usaha mikro, di sektor pengolahan jumlah perempuan pelaku ada 896.047 (40,79%), dan angka tersebut diyakini lebih besar lagi mengingat bahwa data tersebut dibuat berdasarkan kepemilikan formal, bukan pelaku (riil) usaha.Keyakinan ini berdasarkan pada realitas adanya hambatan mobilitas perempuan dalam usaha, bahkan beberapa pengalaman menunjukkan bahwa usaha yang semula dirintis oleh perempuan, setelah usaha tersebut berkembang pengelolaan dan kepemilikan formalnya bergeser pada laki-laki, karena membutuhkan mobilitas tinggi.Dengan mencermati data diatas, maka semakin jelas kontribusi Usaha kecilmikro khususnya perempuan dalam perekonomian keluarga dan Negara secara umum. Meskipun terbukti kontribusi usaha kecil-mikro. Perempuan yang sangat strategis, namun belum seimbang dengan perhatian dan pengakuan yang diberikan, baik oleh pemerintah, maupun keluarga. Bahkan usaha kecil-mikro-perempuan masih mengalami banyak permasalahan yang disebabkan ke tidak adilan struktur maupun budaya.2.1.5 Pemberdayaan Usaha Kecil MenengahTujuan pemberdayaan dimaksudkan membantu meningkatkan potensi Usaha Kecil Menengah agar memiliki peluang hidup dan berkembang dalam rangka menghadapi persaingan yang sehat. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi optimalisasi kekuatan yang ada agar mampu memanfaatkan peluang serta mengatasi berbagai kelemahan dan tantangan yang ada. Pemberayaan Usaha Kecil Menengah kiranya sangat penting mengingat struktur ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat timpang. Berdasarkan data BPS tahun 1998, bahwa para konglomerat dan usaha besar yang jumlahnya hanya 0,2% ternyata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 83,6%, mampu menguasai pangsa pasar sebesar 80% dan memberikan sumbangan dalam pembentukan GNP sebesar 60,2 %.Sementara itu, UKM dan Koperasi yang jumlahnya mencapai 99,8%, hanya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 16,4%, menguasai pasar 20% dan memberikan sumbangan dalam pembentukan GNP sebesar 39,8% ( Riza Primahendra, 2001 :1). Sehubungan dengan itu, dituntut adanya political will pemerintah untuk benar-benar melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan. Untuk itu diperlukan sejumlah langkah untuk melaksanakan pembinaan UKM sehingga mereka dapat mempertahankan diri dan berkembang menjadi besar dan akhirnya mampu bersaing secara wajar dalam kancah perekonomian global.Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM, 2000: 33) disebutkan bahwa strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi :1. Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.2. Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif3. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKMDalam strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kualitas hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional.2.1.6 Struktur Perekonomian NasionalEkonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam struktur perekonomian nasional dan telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisatorpertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Struktur perekonomian nasionalmasih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah UK terkonsentrasi. UK memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan Usaha Kecil menuju usaha yang berdaya saing tinggi.Mempertimbangkan bahwa Usaha Kecil pada umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impornya rendah, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian nasional.Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika Usaha Kecil telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan Usaha Kecil seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.2.1.7 Permasalahan Struktural pada Industri IndonesiaLaporan World Bank (1993) menyimpulkan beberapa permasalahan struktural pada industri Indonesia. Pertama, tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli, baik yang terselubung maupun terang-terangan, pada pasar yang diproteksi. Kedua, dominasi kelompok bisnis pemburu rente ternyata belum memanfaatkan keunggulan meeka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Ketiga, lemahnya hubungan intra industri, sebagaiman ditunjukan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialis yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Keempat, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah. Kelima, masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Keenam, investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik, dan sasaran usahanya sebagian besar masih pasar yang diproteksi.Pada paska krisis ekonomi ada kecenderungan bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa struktur industri Indonesia sangat rapuh. Pemerintah mendorong perbankan untuk mempromosikan Usaha Kecil Menengah sebagai agenda yang amat penting bagi pembangunan ekonomi paska krisis ekonomi. Pihak perbankan didorong memerbesar volume perkreditan kepada Usaha Kecil Menengah, mengadakan dan mengikutsertakan Usaha Kecil Menengah pada berbagai kegiatan pameran, meningkatkan alokasi dana promosi ekspor dan berbagai alokasi bantuan tidak langsung. Namun demikian, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkesan tidak terencana dengan baik (missing plan) dan terkotak-kotak (coordination failure), sehingga struktur industri di Indonesia masih sama dengan potret masa lalu. Usaha besar memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor, namun kecil kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya usaha kecil dan menengah memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja, namun kecil kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspor.Sebagai entitas bisnis maka Industri Kecil Menengah juga menghadapi beberapa masalah, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal meliputi masalah permodalan, masalah administrasi keuangan, masalah kaderisasi dan masalah pengelolaan tunggal. Masalah eksternal meliputi iklim usaha dan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki Industri Kecil Menengah (Lestari, 2005). Dari beberapa masalah tersebut, masalah permodalan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah.Sebagai perusahaan kecil dan menegah, mereka seringkali tidak dapat memenuhi persyaratan teknis yang diminta bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan kredit untuk meningkatkan usahanya sehingga mereka sulit berkembang. Sarana dan prasarana yang dimiliki UKM pada umumnya belum memadai akibat kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga prasarana dan sarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan yang diharapkan. Kelemahan UKM ini telah membawa dampak yang sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Sehubungan dengan itu UKM harus betul-betul diberdayakan dengan memobilisasi segala potensi pihak-pihak yang terkait dan peduli memlalui berbagai bentuk pembinaan manajerial, bantuan teknis, finansial serta kemudahan dalam perizinan.2.1.8 ReindustrialisasiBerbeda dengan istilah deindustrialisasi yang sudah populer, istilah reindustrialisasi mulai sering terdengar di Indonesia sekitar awal tahun 2008 sehingga tulisan mengenai konsep reindustrialisasi Indonesia masih terbatas. Reindustrialisasi adalah melakukan perubahan dan perbaikan secara holistik dan komprehensif dalam proses industrialisasi untuk mendorong kembali pembangunan industri manufaktur nasional. Reindustrialisasi juga merupakan langkah strategis untuk membangun kemadirian perekonomian Indonesia (Hariyadi 2009).Hal ini sejalan dengan Mirana (2008) yang berpendapat bahwa reindustrialisasi adalah kembali menempatkan pembangunan industri sebagai cara penting dalam memecahkan masalah ekonomi dan sosial, artinya memposisikan sektor industri sebagai agen pembangunan dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan beberapa konsep reindustrialisasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa reindustrialisasi dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pembangunan kembali serta perbaikan secara sistematik dan komprefensif dalam proses industriliasasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan.BAB II

PEMBAHASAN

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. (Kuncoro, 2002)Pengembangan ekonomi lokal bukanlah hal yang baru, tetapi konsep pengembangan ekonomi lokal dan teknik implementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi regional atau lokal pada dasarnya adalah usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional dan penguatan daya saing ekonomi nasional.Prospek bisnis Industri Kecil Menengah dalam era perdagangan bebas dam otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memngembangkan bisnis Industri Kecil Menengah. Salah satu upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaiman mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kecil Menengah. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini diperlukan penciptaan kebijakan yang kondusif juga bagi Industri Kecil Menengah.Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani Industri Kecil Menengah secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan Industri Kecil Menengah.Dalam strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif, dilakukan dengan kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan kebijakan investasi, perdagangan dan perubahan kebijakan industri yang berorientasi paa pertanian, industri pedesaan, dan lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai koperasi dan Usaha Kecil Menengah, penyederhanaan perijinan dan kebijakan fiskal maupun moneter untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.Usaha Kecil Menengah yang berkembang mampu berpran sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga secara alamiah terjadi proses perubahan budaya dari amasyarakat tradisional menuju masyarakat modern atau maju. Lebih jauh akan memberikan dampak yang besar pada peningkSelama ini kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Usaha Kecil danMenengah pada umumnya masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas produk, terbatasnya kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru, lambannya penerapan teknologi, dan lemahnya pengelolaan usaha. Ditinjau dari pola pembinaan dan pengembangan yang diterapkan selama ini dengan model pembinaan yang cenderung seragam, berupa paket pembinaan dari pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya yang berkembang di lingkungan tempat Usaha Kecil dan Menengah itu berada di pendapatan masyarakat.Mempertimbangkan bahwa Usaha Kecil pada umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impornya rendah, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika Usaha Kecil telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UK seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan struktur perekonomian nasional pada masa mendatang adalah mempercepat upaya memperkukuh struktur perekonomianIndonesia yang berintikan UK sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, yang pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha.(departemen koperasi)BAB III

KESIMPULAN

Pertama, membantu mengatasi adanya pengangguran. Dengan tumbuh dan berkembangnya UKM akan membuka kesempatan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Ini membuktikan bahwa UKM memiliki peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan kata lain UKM mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Dengan terciptanya lapangan kerja maka pengangguran dapat dikurangi.Kedua, membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya UKM, penduduk dapat melakukan kegiatan usaha produktif apakah dalambidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri rumahtangga, kerajinan rakyat, jasa konstruksi, maupun jasa lainnya sehingga yangbersangkutan akan memperoleh pendapatan secara rutin.Diperolehnya pendapatan dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidupnya berupa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan, sehingga yang bersangkutan senantiasa dapat terbebaskan dari kemiskinan. Kemiskinan dalam arti ekonomi akan terjadi apabila orang yang bersangkutan memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai manusia yang wajar.Pemberdayaan usaha mikro kecil pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran pemerintahharus difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi pengusaha mikro kecil serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi pengusaha mikro kecil.Pemberdayaan pengusaha mikro kecil dilaksanakan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan pengusaha mikro kecil. Mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, pemerintah yang harus berperan utama dalam proses pemberdayaan usaha mikro kecil ini, untuk itu diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Pemerintah dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan struktur perekonomian nasional yang lebih berimbang, demokratis dan adil.DAFTAR PUSTAKA

Marijan, Kacung. 2005. Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster, INSAN Vol. 7 no. 3Puji Lestari, Etty. 2010. Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2Sukidjo, 2004, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah , Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2, Nomor 1Praptiningsih, 2008, Prospek Bisnis Usaha Kecil Menengah, Jurnal llmiah Inkoma, Tahun 19, Nomor 3Harman Gendoh, Sentot, 2001, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3, No. 1Sukesi, 2009, Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah, vol 1 nomor 1Liana, Lie, 2008, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2008, Vol. 15, No.2Heru Kustanto , Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus, 2012, Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia, Jurnal Riset Industri Vol. VI No. 1Wahyuningsih, Sri, Memilih Usaha Kecil dan PengembangnyaBakce, Djaimi, 2008, Meningkatkan Peranan Usaha Kecil dan Menengah melalui Rekostruksi Strategi Industri, Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008Y. Sri Susilo, A. Edi Sutarta, 2004, Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1Kustanto, Anto, 2012, Corporate Social Responsibility sebagai Upaya Pemberdayaan Bagi usaha kecil menengah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1Sunarso, 2007, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Dinamisator dan Stabilisator Perekonomian Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1Nufus, Khayatun, 2012, pengembangan kompetisi inti dalam rangka meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah di minahasa tenggara, Jurnal Liquidity Vol. 1, no.2Emrizal, 2008, Industrialisasi Berbasis UMKM-Inovatif untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol 3 no.1About these ads