INDONESIA RAPID DECENTRALIZATION APPRAISAL (IRDA) · Laporan Kedua Indonesia Rapid Decentralization...

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

1T H E A S I A F O U N D A T I O N

Juni - November 2002

INDONESIA RAPIDDECENTRALIZATION APPRAISAL (IRDA)

THE ASIA FOUNDATION


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

TENTANG THE ASIA FOUNDATION

The Asia Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba, lembaga non pemerintah pemberihibah yang bekerja untuk mengembangkan keterbukaan dan kemakmuran di wilayah AsiaPasifik. The Asia Foundation mendukung program-program di Asia untuk membantumeningkatkan tata pemerintahan dan hukum, reformasi ekonomi dan pembangunan,partisipasi politik perempuan dan hubungan internasional. The Asia Foundationmengutamakan penguatan kepemimpinan dan kapasitas institusi lokal dan meningkatkankebijakan politik. Hibah dari The Asia Foundation diperuntukkan bagi kegiatan pendidikandan pelatihan, bantuan teknis, pertukaran, penelitian kebijakan dan materi pendidikan.Didirikan pada tahun 1954, The Asia Foundation berkantor pusat di San Francisco,memiliki 16 kantor di Asia dan sebuah kantor di Washington, D.C.

KANTOR PERWAKILAN

BangkokBeijingColomboDhakaDiliHanoiHongkongIslamabadJakartaKathmanduManilaPhnom PenhSan FranciscoSeoulTaipeiTokyoUlaanbaatarWashington, D.C.

PROGRAM NON-RESIDEN

LaosMalaysiaMaldivesPacific IslandsSingapore

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang (UU) No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 telah berjalan kurang dari dua tahun semenjakdiberlakukan sepenuhnya pada bulan Januari 2001. Kedua UU ini memberikan kerangka peraturan bagidesentralisasi kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan memberikan tanggung jawabbaru kepada pemerintah daerah guna mengelola daerah mereka sendiri. Tingkat kesiapan daerah-daerah dalammenerima tanggung jawab baru ini berbeda-beda dan banyak di antara “prasyarat” yang harus dipenuhi dalamrangka desentralisasi ini tidak mereka miliki semenjak awal pelaksanaan pada Januari 2001. Seiring denganberlangsungnya desentralisasi, lembaga-lembaga pemerintah pusat memerlukan suatu mekanisme umpan balikguna mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di daerah-daerah.

Dalam konteks inilah IRDA dikembangkan oleh The Asia Foundation dengan dukungan dari the United StatesAgency for International Development (USAID). Metode ini dimaksudkan untuk memberikan umpan balik segerakepada pemerintah pusat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukanoleh pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi. Metode ini mendokumentasikan berbagai persoalan yangdihadapi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan juga berbagai pembaruan dalam hal penyelenggaraanpemerintahan. IRDA dimaksudkan sebagai pelengkap upaya-upaya lain yang diarahkan guna memberikan informasikepada pemerintah pusat mengenai kemajuan proses desentralisasi. Temuan-temuan IRDA juga bermanfaat bagipemerintah daerah karena mereka dapat membandingkan kondisi mereka sendiri dengan daerah-daerah lain dandapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Data yang diperoleh dari IRDA Pertama dan Kedua dapat digunakansebagai masukan dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Laporan ini merupakan hasil dari IRDA Kedua (Juni-November 2002). Laporan ini disusun berdasarkan informasiyang telah diperoleh selama IRDA Pertama. Dengan menggunakan proses sintesis yang bersifat partisipatif dalammenganalisis data, IRDA Kedua memperlihatkan adanya tujuh temuan umum yang menjelaskan tentang statusdan arah desentralisasi setelah berjalan selama kurang dari dua tahun:

A. Dalam menerima kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka berdasarkanUU No. 22/1999, pemerintah daerah pada umumnya masih tetap mempertahankan jasa pelayananmereka seperti sebelumnya dan dalam beberapa kasus mengembangkan prakarsa-prakarsa baru,termasuk beberapa prakarsa yang khusus ditujukan bagi kelompok masyarakat lemah seperti kaumperempuan, anak-anak, dan lansia. Penggunaan standar pelayanan kini semakin ditingkatkan.

B. Dalam mencari struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi, pemerintah daerah melakukanreorganisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan makin mendekatkanmereka kepada rakyat.

C. Walaupun desentralisasi seyogyanya membuat pemerintah daerah lebih mandiri dari segi keuangandalam jangka panjang, namun selama kurun waktu setahun sejak otonomi daerah tersebutdicanangkan, ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat tinggi dimana DAUmencapai 75% dari APBD di sebagian besar daerah.

D. Partisipasi masyarakat meningkat, tetapi masih perlu perbaikan dari segi transparansi, sikap tanggap,dan akuntabilitas pemerintah daerah sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnyasejalan dengan aspirasi masyarakat.

E. DPRD berusaha keras untuk menjalankan peran dan fungsi yang ditetapkan bagi mereka. Namunmasih terus diperlukan peningkatan baik dalam hal hubungan kerja mereka dengan pihak eksekutifmaupun dalam mewakili kepentingan rakyat, dan bukan sekadar kepentingan partai.

F. Karena semua tingkat pemerintahan menyadari akan manfaat kerja sama, maka mekanisme-mekanisme baru juga muncul guna menunjang hubungan timbal-balik baik secara horisontal maupunvertikal.

G. Daerah-daerah otonomi khusus menghadapi berbagai tantangan unik dalam rangka desentralisasidan akan mendapatkan keuntungan dari berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusatguna menunjang proses tersebut.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. 1

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... 2

DAFTAR GAMBAR, KOTAK, DAN TABEL .................................................................. 4

PRAKATA ......................................................................................................................... 5

I. PENDAHULUAN ..................................................................................................... 6

A. Perhatian yang Berubah Atas Kebijakan Otonomi Daerah pada Aras Nasional ...... 6

B. Proses IRDA: Tujuan dan Manfaat .................................................................... 7

II. IRDA PERTAMA HINGGA IRDA KEDUA: TRANSISI DANPERKEMBANGAN .................................................................................................. 10

A. IRDA Pertama: Pokok Bahasan dan Tema yang Dihasilkan .............................. 11

B. IRDA Kedua: Sejumlah Isu yang Dipertajam .................................................... 12

III. TEMUAN IRDA KEDUA ......................................................................................... 15

A. Kewenangan Kota dan Kabupaten ..................................................................... 15Kesehatan ........................................................................................................... 15Pendidikan .......................................................................................................... 19Pertanian ........................................................................................................ 22Lingkungan Hidup ......................................................................................... 25Investasi ......................................................................................................... 28

B. Struktur Organisasi Daerah dan Pengembangan Kepegawaian ......................... 29

C. Pendapatan dan Belanja ................................................................................. 32

D. Partisipasi, Akuntabilitas, dan Transparansi .................................................. 35

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).................................................. 38

F. Hubungan Antar Pemerintahan ..................................................................... 41

G. Isu-Isu Khusus di daerah Otonomi Khusus ................................................... 45Papua ............................................................................................................. 45Nanggroe Aceh Darussalam .......................................................................... 46

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


IV. PENGGUNAAN INFORMASI YANG DIPEROLEH IRDA .............................. 49

A. Berbagai Tantangan terhadap Desentralisasi ................................................. 49

B. IRDA sebagai Perangkat untuk Menilai Kemajuan dan MempercepatPerubahan ...................................................................................................... 49

LAMPIRAN ................................................................................................................. 52

Lampiran A. Metodologi IRDA ........................................................................ 52

Lampiran B. Mitra Lokal dalam Penelitian IRDA Kedua ................................ 55


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daerah Penelitian IRDA Kedua ............................................................... 10

Gambar 2. Persentase APBD 2002 yang Dialokasikan untuk Kesehatan .................. 18

Gambar 3. Persentase APBD 2002 yang Dialokasikan untuk Pendidikan ................ 21

Gambar 4. Persentase APBD 2002 yang Dialokasikan untuk Pertanian ................... 24

Gambar 5. Persentase APBD 2002 yang Dialokasikan untuk Lingkungan Hidup ........... 27

Gambar 6. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah Tahun 2002 ................ 33

Gambar 7. APBD 2002 ............................................................................................. 33

Gambar 8. Proporsi Anggota Laki-Laki dan Perempuan di DPRD ........................... 40

Gambar 9. Pendidikan Tertinggi yang Dicapai Para Anggota DPRD........................ 41

Gambar 10. Penggunaan Data IRDA dalam Kegiatan Pemantauan ............................ 51

Gambar 11. Tahapan-Tahapan IRDA ...........................................................................53

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Profil Responden ..................................................................................... 10

Kotak 2. Kewenangan Kabupaten dan Kota Berdasarkan UU 22/1999 Ayat 11 .... 12

Kotak 3. Sumber-Sumber Pendapatan di Daerah Penelitian IRDA ........................ 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase APBD yang Dialokasikan untuk Pendidikan dan Kesehatan ... 34

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


PRAKATA

The Asia Foundation dengan berbesar hati menyampaikan Laporan Kedua dari IndonesiaRapid Decentralization Appraisal (IRDA) yang merupakan hasil temuan dari penelitian yangdiselenggarakan pada Juni sampai November 2002. Tujuan dari IRDA, yang kedua dari limaappraisals yang akan dilakukan hingga tahun 2004, adalah untuk memonitor dan menilaiperkembangan desentralisasi di Indonesia. IRDA ditujukan untuk memberikan gambarandari kemajuan dan langkah-langkah proses desentralisasi dari pandangan stakeholder di daerah-daerah serta membawanya untuk menjadi perhatian para pembuat kebijakan di tingkat nasional.

Dalam IRDA Kedua, The Asia Foundation memperluas cakupan daerah yang diteliti dari 13menjadi 30 daerah penelitian yang terdiri dari 7 kota dan 23 kabupaten, serta menambahjumlah mitra penelitian menjadi 25 institusi. Penelitian ini menfokuskan pada tujuh isu yangmenjadi prioritas yang di-identifikasi oleh para stakeholder. Isu-isu tesebut adalah: kewenangankabupaten dan kota; struktur organisasi pemerintah daerah dan pemberdayaan pegawai;pendapatan dan belanja; partisipasi, akuntabilitas dan transparansi; Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD); hubungan antarpemerintah; dan isu-isu khusus mengenai Daerah OtonomiKhusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua.

Diantara banyaknya tantangan dalam desentralisasi, satu temuan kunci dari IRDA Kedua adalahkebutuhan mendesak akan kerangka pengaturan lengkap dan luas, termasuk berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan daerah, juga peraturanmengenai kehutanan, pertambangan, perikanan, pegawai negeri sipil dan bidang-bidangpemerintahan lainnya. Kami berharap bahwa temuan dan rekomendasi penelitian IRDA dapatmenjadi sumber informasi dan masukan berharga bagi pemerintah, pejabat publik, dan pihaklain yang terlibat dalam dan memperhatikan proses desentralisasi, juga untuk mempromosikandialog mengenai desentralisasi dan menyumbang pada upaya transparansi yang lebih baik,konsultasi publik yang lebih besar dan good governance yang akan menentukan suksesnyaproses desentralisasi.

The Asia Foundation menyampakan penghargaan dan terima kasih pada 25 mitra penelitian didaerah-daerah, seperti tercantum dalam Lampiran B, atas partisipasi mereka dalam pelaksanaanIRDA Kedua, serta terima kasih secara khusus pada U.S. Agency for International Development(USAID) atas dukungan dana untuk program ini. The Asia Foundation juga berterima kasihpada Pemerintah Republik Indonesia khususnya Departemen Dalam Negeri atas dukungandan kerja samanya dalam penelitian ini

Douglas E. RamageRepresentativeThe Asia Foundation


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

INDONESIA RAPID DECENTRALIZATION APPRAISAL(IRDA)

LAPORAN KEDUA

I. PENDAHULUAN

A. PERHATIAN YANG BERUBAH ATAS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH PADA

ARAS NASIONAL

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sudah berjalan hampir dua tahun sejak UU 22/1999dan UU 25/1999 dilaksanakan secara penuh mulai 1 Januari 2001. Di sepanjang tahun 2002,fokus perdebatan pada kebijakan desentralisasi mulai bergeser, dari perubahan mendasarkerangka undang-undang menjadi pada pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaan yang sesuaidengan undang-undang otonomi daerah. Pemerintah pusat telah berjanji untuk mulai melakukankajian atas peraturan perundangan yang kurang sesuai dan tidak konsisten dengan UU 22/1999 dan UU 25/1999.

Pergeseran untuk membuat peraturan pelaksanaan yang didukung secara luas menunjukkankomitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah dan menghilangkan anggapanbahwa pusat ingin kembali kepada sistem sentralisasi. Peraturan pelaksanaan sangat dibutuhkanoleh daerah-daerah untuk menjalankan kewenangan-kewenangan barunya dalam kerangkadesentralisasi. Peraturan pelaksanaan yang terutama dibutuhkan adalah yang terkait denganprosedur, standar, dan arahan untuk menjalankan berbagai tugas dan kewenangan pemerintahdaerah, misalnya standar pelayanan publik.

Perdebatan tentang pembagian kewenangan untuk tiap tingkat pemerintahan berpengaruhkepada berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang terkait denganmasalah fiskal, organisasi kepemerintahan, dan kepegawaian. Karena desentralisasi di Indo-nesia mengikuti prinsip ”money follows function”, maka ketika definisi kewenangannya masihbelum dipahami secara seragam, pembagian keuangan untuk menjalankan kewenang tersebutikut diperdebatkan. Sementara itu, pemerintah pusat masih terus berusaha menyempurnakanformula penghitungan perimbangan keuangan dan bagi hasil untuk mencapai kapasitas fiskalyang seimbang antar daerah.

Sekarang ini, ada dua kebijakan penting yang mendominasi perdebatan di Dewan PerwakilanRakyat (DPR) dan Departemen Dalam Negeri. Pertama, masalah pembentukan daerah-daerahbaru (kabupaten, kota, dan propinsi). Sejak UU 22/1999 disahkan, terdapat 5 propinsi barudan puluhan kabupaten/kota yang terbentuk dari propinsi dan kabupaten yang telah ada. Hampirsemua RUU pembentukan daerah baru tersebut berasal dari inisiatif DPR untuk mengakomodasiaspirasi elit-elit lokal dan pertalian sumber kekuasaan baru bagi aktor-aktor politik nasional.Kedua, perdebatan tentang undang-undang politik. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU)

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


- RUU Partai Politik, RUU Pemilu, RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk), dan RUUPemilihan Presiden Langsung - akan menjadi kerangka hukum bagi pelaksanaan Pemilu 2004.Perdebatan atas undang-undang tersebut berpengaruh luas bagi pelaksanaan desentralisasi dimana politik lokal akan memanas di masa-masa kampanye dan periode setelah pemilu,khususnya terkait dengan isu bagaimana kepentingan lokal bisa diakomodasi dalam kampanyepolitik, bagaimana menyeleksi dan memilih kandidat anggota DPRD, dan bagaimana hubunganantara anggota legislatif dengan partai politiknya masing-masing.

Sementara itu, sejak disahkan pada akhir tahun 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus untukPapua dan Nanggroe Aceh Darussalam sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan yang ditandaidengan keluarnya berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.Sayangnya, langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan di Banda Aceh, Jayapura, maupunJakarta seringkali terkesampingkan oleh isu-isu separatisme dan sejumlah aksi-aksi kekerasanyang mengiringinya. Yang jelas, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di kedua daerahotonomi khusus ini.

Isu tentang perubahan undang-undang otonomi daerah masih tetap menjadi perhatianstakeholders desentralisasi. Pada aras nasional, kebutuhan untuk merevisi undang-undang inisemakin mengemuka dengan adanya amandemen UUD 1945, khususnya yang terkait denganpasal-pasal pemilihan presiden langsung. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalamUUD 1945, pemilihan presiden langsung pada aras pusat tadi dapat menjadi rujukan bagipemilihan langsung para kepala daerah: gubernur, walikota, dan bupati. Namun untuk saatini,semua pihak harus tetap mengacu kepada UU 22/1999 dan UU 25/1999.

B. PROSES IRDA: TUJUAN DAN MANFAAT

The Indonesia Rapid Decentralization Appraisal/IRDA (Penilaian terhadap PelaksanaanDesentralisasi di Indonesia) adalah kegiatan pemantauan yang dimaksudkan untukmenggambarkan kemajuan proses desentralisasi di Indonesia sejak efektif diberlakukan padabulan Januari 2001. Akan ada lima penelitian IRDA hingga tahun 2004, dan ini merupakanlaporan IRDA Kedua.

Tema dan isu yang dicakup dalam setiap penelitian IRDA didasarkan atas hasil konsultasidengan berbagai pelaku utama dalam proses desentralisasi, baik di tingkat pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah, serta dengan kelompok-kelompok civil society. Tema-tema yangdihasilkan dari kegiatan penelitian tersebut mencerminkan asumsi yang tersirat mengenaipersiapan-persiapan yang harus dilakukan serta kondisi-kondisi yang harus diciptakan agarproses desentralisasi dapat berjalan secara berkesinambungan. Tema-tema tersebut merupakan”rambu-rambu” yang akan coba ditelusuri oleh penelitian ini.

Unit analisis yang digunakan dalam proses penilaian ini adalah kabupaten/kota yang memangmemperoleh limpahan kekuasaan sangat besar dari pemerintah pusat. Guna mengetahui sudutpandang masyarakat daerah serta memperkaya pemahaman terhadap informasi yang terkumpul,


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

maka kegiatan pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitianyang paham tentang lokasi penelitian dan juga tentang desentralisasi. (Lihat uraianmetodologi IRDA dalam Lampiran A.)

Sebelum pelaksanaan proses desentralisasi, beberapa lembaga donor, LSM, dan khalayakakademisi membuat berbagai rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia. Kini setelahproses desentralisasi mulai berjalan, IRDA merupakan salah satu sumber informasi tentangkelangsungan proses desentralisasi serta tentang isu-siu yang berkembang selamapelaksanaan desentralisasi tersebut. IRDA menawarkan beberapa manfaat pokok bagipihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan proses desentralisasi:

• Ada beraneka ragam tema yang dapat dipelajari sejalan dengan kemajuan prosesdesentralisasi. Studi yang bersifat menyeluruh akan sulit tertangani serta berjalan lamban.IRDA memusatkan perhatian pada sekumpulan isu yang terbatas tetapi relevan yang telahdipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan. IRDA dapat segera merespons bilamanaprioritas perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan berubah dari satu penelitian kepenelitian selanjutnya. Oleh karena itu, IRDA merupakan alat pemantauan yang efektifdan efisien.

• Adalah sangat penting untuk segera menginformasikan debat-debat kebijakan sehinggapara pelaku utama dapat mengambil tindakan segera guna memajukan proses desentralisasi.Dalam kaitan inilah metode IRDA bermanfaat. IRDA menyeimbangkan kebutuhan akaninformasi yang bersifat mendalam dengan kebutuhan akan informasi secara tepat waktu.IRDA memberikan umpan balik berupa ”potret” yang menjelaskan tentang keadaan yangsedang terjadi saat ini. Potret ini mendukung rekomendasi-rekomendasi tentang caramempercepat proses desentralisasi.

• IRDA menelusuri proses desentralisasi pada tingkat daerah, dengan memusatkan perhatianpada cara pemerintah daerah mengelola tanggung jawab barunya serta mengajak civil so-ciety untuk melibatkan diri dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan danmempunyai akuntabilitas. Data yang terinci mengenai kondisi daerah dapat menjadiinformasi yang sangat penting bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi kemajuan prosesdesentralisasi. Bila tujuannya jelas, maka penelitian IRDA dapat membantu menilai seberapajauh tujuan tersebut telah tercapai.

• Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keanekaragamandaerah yang sangat besar. Daerah-daerah yang dipilih untuk penelitian IRDA mewakilianeka ragam daerah dan penduduk, suku bangsa, dan jumlah daerah yang dicakup semakinbertambah.

• Proses IRDA merupakan proses partisipatoris yang melibatkan banyak pihak. Dengandemikian, proses IRDA itu sendiri membantu menciptakan mekanisme dialog antarpelaku

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


utama baik di tingkat pusat maupun daerah. Dialog dalam skala yang luas sangatlah pentingguna mengamalkan prinsip-prinsip desentralisasi.

• IRDA mengidentifikasi berbagai pengalaman yang patut diteladani di tingkat daerah sertamodel-model yang dapat ditiru ataupun disadur. Pemerintah daerah dapat mengambilhikmah dari model-model ini dan menggunakan model yang sesuai dengan lingkungandaerahnya. Secara keseluruhan, IRDA akan memfasilitasi keberhasilan proses desentralisasi.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

II. IRDA PERTAMA HINGGA IRDA KEDUA: TRANSISI DANPERKEMBANGAN

IRDA Kedua yang dilaksanakan pada bulan Juni-November 2002, mencakup penambahanjumlah lokasi penelitian serta jumlah mitra kerja yang terlibat di dalamnya. Lokasi penelitianbertambah dari 13 menjadi 30 guna menghasilkan informasi yang lebih mendalam, merekamberbagai keanekaragaman antardaerah, serta menelusuri pengalaman desentralisasi yangberbeda-beda dari daerah-daerah di Indonesia tersebut(lihat Gambar 1.). Lokasi-lokasi penelitian yang dipilihmewakili keanekaragaman daerah dari segi angka IndeksPengembangan Manusia (Human Development Index /HDI), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumberdaya alam, lokasi geografis, serta distribusi pendudukantara kabupaten dan kota. Ada 13 mitra penelitian baruyang bergabung ke dalam tim IRDA Kedua, sehinggasecara keseluruhan menjadi 25 mitra penelitian kerja(lihat daftar dalam Lampiran B).

Seperti halnya dalam IRDA Pertama, pihak-pihak yangmenjadi sumber informasi utama meliputi wakil-wakilpemerintah daerah (propinsi, kota, kabupaten, dan desa)serta organisasi-organisasi civil society (lihat Kotak 1.)

Kotak 1. PROFIL RESPONDEN

TOTAL RESPONDEN 2.907

Laki-laki 2170Perempuan 737

Desa/Kelurahan 14%Kabupaten/Kota 31%Propinsi 12%

Pejabat Pemerintah 57%Kelompok Civil Society

Jumlah Diskusi Kelompok 321

Gambar 1. Daerah Penelitian IRDA Kedua

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


A. IRDA PERTAMA: POKOK BAHASAN DAN TEMA YANG DIHASILKAN

IRDA Pertama membahas enam pokok bahasan yang dianggap relevan oleh para pelakuutama pada waktu itu. Dalam masing-masing pokok bahasan, IRDA menghasilkan informasipenting tentang hakikat, status, dan arah desentralisasi, serta proses analisis yang bersifatpartisipatif yang dihasilkan dari tema-tema yang menjadi pokok bahasan. Berikut inidiringkaskan mengenai pokok bahasan dan tema yang dicakup dalam IRDA Pertama:

Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Civil society - Adanya peningkatan kesadarandan apresiasi terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.Partisipasi kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik masih rendah danterbatas.

Pemberian Layanan - Dinas-dinas pemerintah daerah memberikan layanan kepada publik.Mereka berkomitmen untuk meningkatkan pemberian jasa layanan, dan merasakan adanyatekanan dari masyarakat untuk mewujudkan hal itu.

Reorganisasi, Pelimpahan Kewenangan, dan Pengembangan Kemampuan - Meskipun tidakada ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan proses pengambilan keputusan, pemerintahdaerah melakukan perubahan organisasi guna melaksanakan UU otonomi daerah. Merekaberhasil mengatasi persoalan jangka pendek berupa penggabungan sejumlah besar pegawaimelalui reorganisasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga dan unit pemerintahan, tanpamelakukan PHK.

Masalah Fiskal - Keberhasilan proses desentralisasi mensyaratkan tersedianya danapembiayaan yang memadai serta kemampuan pengelolaan fiskal di tingkat pemerintah daerah.Meskipun pemerintah daerah sangat tergantung pada dana subsidi dari pemerintah pusat,namun mereka mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka sendiri dalambentuk pajak dan retribusi. Masyarakat juga menuntut dilakukannya dialog dan konsultasiyang lebih terbuka mengenai proses alokasi APBD.

Hubungan Antarpemerintahan - Meskipun tidak ada petunjuk yang jelas mengenai perandari berbagai tingkat pemerintahan, namun pemerintah daerah melakukan kerja sama sertasaling berbagi informasi satu sama lain dan juga dengan pemerintah daerah propinsi gunamenyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bersama.

Konsep Otonomi - Pemahaman mengenai konsep ini, baik di pihak pemerintah maupunmasyarakat, sangatlah penting bagi pelaksanaan proses desentralisasi. Masyarakat daerahumumnya memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan konsep otonomi, tetapi interpretasimereka mengenai konsep tersebut berbeda-beda.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

B. IRDA KEDUA: SEJUMLAH ISU YANG DIPERTAJAM

IRDA Kedua terus memperhatikan isu dan pokok bahasan yang serupa, tetapi dengan kerangkaanalisis yang telah disempurnakan berdasarkan prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sejalan dengan kemajuan proses desentralisasi serta berdasarkanpengalaman yang diperoleh.1 Kesinambungan fokus perhatian akan mempermudah upaya untukmenelusuri kemajuan yang dicapai di bidang-bidang utama dan memperdalam pemahamankita mengenai proses tersebut. Penajaman isu memungkinkan kita untuk menganalisis secaramendalam tentang bidang-bidang tertentu yang menarik untuk diperhatikan.

IRDA Kedua membahas tujuh pokok bahasan. Beberapa pokok bahasan tersebut saling terkaitsatu sama lain, yang menunjukkan rumitnya proses desentralisasi. Misalnya, masalahpembiayaan terkait dengan kemampuan pelayanan, dan sekaligus juga memperlihatkanhubungan antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan standar pelayanan. Demikianpula, partisipasi dan transparansi mendasari semua aspek desentralisasi, seperti halnyapengembangan fungsi DPRD. Untuk masing-masing pokok bahasan, tim peneliti telahmengidentifikasi isu-isu pokok yang akan dikaji. Isu dan pokok bahasan tersebut adalah sebagaiberikut:

Kewenangan Kota dan Kabupaten - Ini merupakan lanjutan dari tema pemberian layananyang telah dicakup dalam IRDA Pertama. IRDA Kedua mengkaji tentang bagaimana kabupaten/kota melaksanakan ”bidang-bidang pemerintahan”sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.22/1999.Di antara ke-11 bidang yang ada (lihat Kotak 2.), IRDAmemusatkan perhatian pada lima bidang saja:pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, daninvestasi. Dua bidang pertama dipilih karena memilikidampak langsung kepada masyarakat, yang merupakanklien dari pemerintah daerah. Ketiga bidang berikutnyamencerminkan bidang-bidang yang oleh mitrapenelitian di daerah dipandang paling relevan dengandaerah mereka. Dalam masing-masing bidang, isu-isuyang diteliti adalah:

• Layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.• Mana saja yang merupakan bentuk layanan baru dan

mana yang merupakan lanjutan dari layanan yangada sebelum pelimpahan kewenangan.

Kotak 2.Kewenangan Kabupaten dan KotaBerdasarkan UU No.22/1999 Pasal11

1. Pekerjaan Umum2. Kesehatan3. Pendidikan dan Kebudayaan4. Pertanian5. Transportasi6. Perdagangan dan Industri7. Investasi8. Lingkungan Hidup9. Urusan Pertanahan

10. Koperasi11. Tenaga Kerja

1 Konsep otonomi sengaja dikesampingkan dalam IRDA Kedua karena pihak-pihak yang berkepentingan merasayakin bahwa masih banyak diperlukan waktu, sehingga memungkinkan diperolehnya lebih banyak pengalaman,sebelum mengkaji kembali mengenai pokok bahasan ini.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Apakah ada standar minimum yang digunakan.• Apakah ada program-program yang sengaja dirancang bagi kelompok masyarakat rentan

seperti kaum perempuan, anak-anak, dan kaum lansia.• Bagaimana rakyat dilibatkan dalam pemantauan ataupun pemberian jasa layanan publik.

Struktur Organisasi dan Pengembangan Personil di Daerah - Perubahan-perubahanorganisasi mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan, dankemampuan ini sangat dipengaruhi oleh kecakapan personil yang dimiliki. Isu-isu yang ditelitiadalah:

• Bagaimana proses restrukturisasi birokrasi di jajaran pemerintah daerah, yang meliputipembentukan kantor dinas baru ataupun penggabungan beberapa kantor dinas yang telah ada.

• Apakah struktur yang baru dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang semestinya dijalankan.• Mekanisme pemilihan dan penugasan personil untuk posisi-posisi tertentu.• Hakikat dan ketersediaan program pengembangan sumber daya manusia.

Pendapatan dan Belanja - IRDA Pertama mencatat adanya ketergantungan pada Dana AlokasiUmum (DAU) serta upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumberpendapatan asli daerah, namun tidak memberikan data kuantitatif mengenai sumber-sumberdana APBD. IRDA Kedua menawarkan data kuantitatif pertama tentang keuangan pemerintahdaerah. Isu-isu yang diteliti adalah:

• Sumber-sumber keseluruhan APBD pemerintah daerah.• Sumber-sumber pendapatan asli daerah.• Prioritas alokasi dana APBD.• Apakah ada investasi yang ”cukup” di bidang jasa layanan, seperti misalnya bidang

kesehatan dan pendidikan.• Bagaimana proses penyusunan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD,

termasuk tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.• Sejauhmana APBD yang disahkan mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Partisipasi, Akuntabilitas, dan Transparansi - IRDA Pertama memperlihatkan peningkatankesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.IRDA Kedua menelusuri bentuk-bentuk dan ruang-ruang yang memungkinkan partisipasimasyarakat. Dari segi akuntabilitas dan transparansi, IRDA Kedua mengkaji keterlibatanmasyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang terkait dengan penyusunanAPBD, serta apakah keterlibatan semacam ini mendorong dilakukannya langkah-langkahkebijakan. Isu-isu yang diteliti adalah:

• Sejauhmana masyarakat dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasukkegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Strategi-strategi yang digunakan oleh masyarakat guna mempengaruhi proses pengambilankeputusan pada berbagai tingkat pemerintahan.

• Bagaimana pemerintah daerah menanggapi aspirasi masyarakatnya.• Bagaimana rakyat mengetahui bahwa aspirasi mereka telah diperhatikan.

DPRD - Ini merupakan bidang yang menjadi fokus perhatian baru dalam IRDA Kedua,berdasarkan pemahaman bahwa DPRD memainkan peran yang sangat penting dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah dan oleh karena itu juga dalam proses desentralisasi.Isu-isu yang diteliti adalah:

• Macam-macam dan sumber pelatihan yang telah dijalani oleh para anggota DPRD.• Hubungan antara DPRD dan rakyat pemilihnya.• Alasan yang digunakan DPRD dalam menyetujui ataupun menolak ”laporan

pertanggungjawaban tahunan” yang harus diajukan oleh pihak eksekutif.

Hubungan Antartingkat Pemerintahan - Pokok bahasan ini melintasi berbagai isu dan proses.Isu-isu yang diteliti adalah:

• Bagaimana perkembangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalammenetapkan peran masing-masing.

• Bidang-bidang di mana pemerintah daerah berbagi sumber daya dan biaya denganpemerintah pusat dalam meningkatkan jasa layanan.

• Hakikat kerja sama antarpemerintah daerah, termasuk pemerintah propinsi.

Isu-isu Khusus di Daerah Otonomi Khusus - Daerah-daerah ini mempunyai pengalamanyang berbeda dalam hal desentralisasi, sehingga memberikan pemahaman tambahan mengenaiproses desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Di samping beberapa isu yang telah diidentifikasiuntuk pokok-pokok bahasan lainnya, isu-isu yang dikaji adalah:

• Konsep otonomi khusus.• Proses perumusan perdasus (Papua) and qanun (Aceh).• Kemajuan hingga saat ini dalam hal pelaksanaan berbagai ketentuan yang diatur dalam

UU Otonomi Khusus.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


III. TEMUAN IRDA KEDUA

A. KEWENANGAN KOTA DAN KABUPATEN

Dalam menerima kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada merekaberdasarkan UU No. 22/1999, pemerintah daerah pada umumnya masih tetapmempertahankan pelayanan mereka sepertisebelumnya dan dalam beberapa kasusmengembangkan prakarsa-prakarsa baru,termasuk beberapa prakarsa yang khususditujukan bagi kelompok rentan seperti kaumperempuan, anak-anak, dan kaum lansia.Penggunaan standar pelayanan kini semakinditingkatkan.

KESEHATAN

1. TEMUAN-TEMUAN

• Hampir semua program kesehatan yang dijalankan di daerah melanjutkan programyang telah dijalankan sejak sebelum prosesdesentralisasi. Salah satu contohnya adalahPosyandu, sebuah program layanan kesehatan bagiibu hamil dan balita yang diberikan secara berkaladi hampir semua desa. Dengan koordinasi daripenilik kesehatan, program ini mampu merasukke tingkat RT/RW karena pelayanannya tidaktergantung pada kehadiran tenaga medis yangjumlahnya biasanya terbatas, melainkan padakader-kader posyandu seperti para ibu rumah

tangga dan sukarelawan lainnya. Contoh lainnya adalah kartu miskin, yaitu kartu yangdikeluarkan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratissebagai bagian dari program ”jaring pengaman sosial”. Pada umumnya, pemerintah daerahberusaha mempertahankan tingkat pelayanan yang sama seperti sebelumnya. KabupatenSolok mempertahankan keberadaan sebuah puskesmas di setiap wilayah guna melayani256 desa. Selain itu, kabupaten tersebut juga mempertahankan keberadaan puskesmaspembantu dengan jumlah personil yang cukup untuk melayani 105 desa.

• Beberapa pemerintah daerah tetap mempertahankan jasa layanan kesehatan secaragratis. Di Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikanmemberikan layanan gratis bagi semua murid SD hingga SMU yang memeriksakankesehatannya di puskesmas.

CONTOH TELADAN

Kabupaten Gianyar memberikan layanangratis bagi diagnosis kesehatan reproduksikaum perempuan melalui Puskesmaskeliling yang melakukan uji pap smearguna secara dini mendeteksi kemungkinanadanya kanker rahim

CONTOH TELADAN

Dinas Kesehatan Kota Metro menjalinkerja sama dengan Muhamadiyahdalam rangka pemberian JaminanPelayanan Kesehatan Masyarakat.Pun, organisasi-organisasi civil soci-ety terlibat secara aktif dalam KoalisiMetro Sehat.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Otonomi telah mendorong beberapa daerah untuk meningkatkan layanankesehatannya kendati memiliki sumber daya yang terbatas. Beberapa pemerintah daerahmemperluas jangkauan layanan kesehatan mereka dengan memperbaiki kualitas pusatkesehatannya menjadi klinik yang lebih besar, dan sekaligus juga menambah jumlah sumberdayanya. Sebagai contoh, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), beberapa puskesmaspembantu (dengan fasilitas minimum yang paling dasar) ditingkatkan kualitasnya menjadipuskesmas. Di Kota Pontianak, beberapa puskesmas ditingkatkan statusnya menjadipuskesmas unggulan (dengan layanan tenaga spesialis seperti dokter gigi ataupun unitgawat darurat 24 jam). Kabupaten Gorontalo meningkatkan kualitas rumah sakit golonganC (dengan kapasitas 10 tempat tidur dan 4 dokter spesialis) menjadi rumah sakit golonganC+ (dengan tambahan satu orang dokter spesialis). Di Kabupaten Bandung, dua buahpuskesmas sedang dalam proses peningkatan kualitas menjadi rumah sakit.

• Otonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan layanan merekaguna memenuhi apa yang mereka rasakan sebagai kebutuhan masyarakat setempat.Pemerintah daerah saat ini memilih untuk tidak wajib menyediakan beberapa maupunseluruh 18 macam layanan kesehatan yang biasanya diberikan oleh pemerintah pusat. DiOKI, masing-masing puskesmas mempunyai sejumlah layanan kesehatannya sendiri yangdisesuaikan dengan wilayah cakupan layanannya berdasarkan kebutuhan, sumber daya,dan lokasi setempat.

• Ada sejumlah prakarsa di beberapa daerah untuk menentukan standar pelayananminimal mereka sendiri di bidang kesehatan. Dengan tidak adanya keputusan presiden(keppres), Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1107/2000yang mengatur tentang indikator pelayanan di bidang kesehatan. Beberapa pemerintahpropinsi bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dalam menetapkan dan mengumumkanstandar pelayanan ini, dan pemerintah kabupaten dan kota menggunakannya sebagaipedoman. Di Kota Pontianak, standar pelayanan digunakan dan disesuaikan dengan kondisimasyarakat setempat. Dengan prakarsa dari Walikota Pontianak yang seorang dokter,pemerintah Kota Pontianak merevisi indikator pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintahpusat dan kini sedang melakukan uji coba atas perubahan tersebut. Kalau terbukti efektif,maka prakarsa tersebut akan dibentuk menjadi peraturan daerah. Dengan berpedoman padaindikator tersebut, pemerintah Kota Pontianak juga mengalokasikan dana anggaran bagipelayanan kesehatan kepada rakyat miskin melalui ”dana jaring pengaman sosial” (sepertimisalnya, kartu merah, kartu sehat, kartu miskin) sebesar Rp. 1 milyar, di samping jugadana bagi kaum lansia sebesar Rp. 20 juta.

• Civil society semakin berperan dalam pelayanan kesehatan, baik secara mandirimaupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Pemerintah daerah sedang mengkajikemitraan dengan organisasi-organisasi civil society dan sektor swasta dalam menyediakanlayanan kesehatan.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


2. FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG

• Kesadaran akan manfaat melanjutkan program-program sebelumnya yangdiprakarsai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menyadari manfaat melanjutkanprogram-program dan kegiatan lama yang mereka anggap bermanfaat dan telah mengetahuicara untuk melaksanakannya. Ketimbang menghentikan program-program dan kegiatantersebut, mereka malah mengubah program-program yang mereka anggap sesuai denganprioritas-prioritas dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

• Pengalaman kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen Kesehatan sejaksebelum dijalankannya proses desentralisasi. Kesehatan merupakan salah satu bidangdi mana pemerintah daerah telah memiliki pengalaman langsung dalam pemberianpelayanan melalui kerja sama dengan Departemen Kesehatan. Kegiatan pemberian vaksinasidan gizi, misalnya, merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi pemerintah daerahsetelah terjadinya desentralisasi.

• Sikap proaktif dari Departemen Kesehatan dalam memfasilitasi keinginan pemerintahdaerah untuk menjalankan fungsinya di bidang kesehatan. Standar pelayanan adalahkonsep yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan, dan sebagian besar pemerintahdaerah sudah mengetahuinya. Indikator dari standar pelayanan masih dalam prosespematangan dan ”sosialisasi” atau penyebarluasan, namun sejak awal pihak DepartemenKesehatan telah secara aktif melakukan redefinisi perannya dalam suasana desentralisasi.

3. KENDALA/TANTANGAN

• Keterbatasan anggaran yang mengancam kelangsungan jasa layanan kesehatan. Dataanggaran belanja kesehatan di 22 daerah yang disurvei memperlihatkan bahwa proporsirata-rata anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan pada tahun 2002 adalahsebesar 1,99 persen (lihat Gambar 2.). Meskipun hal ini berarti peningkatan rata-ratasebesar 118 persen dibandingkan dengan tahun 2001, namun pada umumnya perawatankesehatan di daerah-daerah masih dirasakan kurang. Demikian pula, ada kasus di manapemerintah daerah mengurangi anggaran kesehatannya. Di Kabupaten Kupang, misalnya,anggaran kesehatan dikurangi sebesar 70 persen. Pada umumnya, alokasi dana yangdianggarkan masih jauh di bawah angka 15 persen, yaitu angka yang telah disepakatidalam pertemuan antara pihak Departemen Kesehatan dengan para kepala daerah yangdiselenggarakan pada tahun 2000.

• Kurangnya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan olehketerbatasan anggaran dan oleh karena itu pula mempengaruhi kemampuan penyediaanjasa layanan kesehatan.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan. Ada kecurigaan bahwa telah terjadi korupsiseperti misalnya penyalahgunaan dana karena kurangnya transparansi dalam pelaksanaandi bidang kesehatan. Sebagai contoh, diyakini bahwa sebagian kartu miskin yangmemungkinkan para pemegangnya untuk mendapatkan pengobatan dan layanan lain secaragratis tidak benar-benar diterima oleh orang miskin.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah dan DPRD hendaknya menunjukkan komitmen yang lebih besar bagipengembangan bidang kesehatan melalui alokasi dana APBD yang lebih tinggi. Danatersebut hendaknya digunakan untuk program-program pembaruan, termasuk program-program yang diarahkan bagi kelompok rentang seperti kaum perempuan, anak-anak, danlansia.

• Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis merekamengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga dapat mengurangi kemungkinankesalahan dalam penggunaan serta penerapan.

• Pemerintah pusat, melalui Departemen Kesehatan, hendaknya menetapkan mekanismeyang menjamin bahwa upaya-upaya untuk menyebarluaskan SPM benar-benar dilaksanakandan ditindaklanjuti.

• Pelaksanaan bidang kesehatan di lingkungan pemerintah daerah hendaknya meliputi pulamekanisme transparansi yang melibatkan organisasi-organisasi civil society.

• Pemerintah daerah, dengan didukung oleh DPRD, hendaknya meningkatkan danmempertahankan kerja sama mereka dengan organisasi-organisasi civil society dalam halpemberian layanan kesehatan.

• Agar dapat bekerja sesuai dengan kewajibannya dalam rangka pemberian layanan kesehatan,beberapa organisasi civil society perlu meningkatkan keterampilan mereka dan”mengkhususkan diri” pada penanganan isu-isu kesehatan tertentu.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


PENDIDIKAN

1. TEMUAN-TEMUAN

• Otonomi daerah telah membuka peluangbagi pemerintah daerah untuk mengambilprakarsa dan bersikap kreatif dalammeningkatkan jasa layanan pendidikan.Seraya mengupayakan pendidikan dasarselama sembilan tahun, pemerintah daerah jugatelah menemukan cara-cara yang kreatif bagipenyediaan program-program lain, denganmempertimbangkan kebutuhan unik darimasing-masing masyarakatnya. Dalam lingkuppendidikan formal, beberapa pemerintahdaerah berupaya menetapkan sekolah-sekolahyang memberikan layanan khusus bagi siswa-siswa berprestasi.

• Program-program khusus banyak berkembang di sektor pendidikan non-formal.Kabupaten Deli Serdang memperkenalkan program ”Jam Belajar Masyarakat” yangdipimpin oleh Dinas Pendidikan Daerah setempat. Program ini dirancang guna merangsang

anak-anak untuk belajar sedikit-dikitnya duajam sehari. Sebuah tim pengawas dibentukuntuk mengawasi pelaksanaan program ini.Kota Salatiga membuat ”Pusat KegiatanBelajar Masyarakat,” yaitu sebuah programpendidikan non-formal bagi anak-anak putussekolah. Lembaga ini menawarkan keterampilandi bidang kewirausahaan, khususnya dimak-sudkan untuk mengembangkan kemampuanmemasarkan produk-produk yang dibuat olehmasyarakat setempat. Lembaga ini jugabertindak sebagai ”pusat perdagangan” bagiproduk-produk lokal.

• Beberapa pemerintah daerah berupaya agar pendidikan dapat terjangkau olehseluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan undang-undang, biaya sekolah negeri untuktingkat SD hingga SLTA adalah gratis, tetapi para siswa membayar berbagai bentuk pungutan,dan biaya sekolah cenderung mengalami peningkatan. Di Kabupaten Kutai Kertanegara,pemerintah daerah setempat mengeluarkan keputusan bahwa pihak sekolah tidak di-perkenankan menarik pungutan dalam bentuk apapun kepada siswanya dan segala biayasekolah tersebut akan ditutup dari APBD.

CONTOH TELADAN

Di Kabupaten Bandung, dilakukan pemetaanterhadap sekolah dasar (SD) berdasarkan”efektifitas” serta kualitas para lulusannya.Ini menunjukkan bahwa beberapa SDdibangun tanpa memperhitungkankebutuhan ataupun mempertimbangkankualitas sekolah. Akibatnya, 699 SD akandigabung menjadi 289 SD saja dalam tahunpelajaran 2002-2003. Pemerintah daerahberharap bahwa upaya ini akan membantumeningkatkan kualitas pendidikan dasar di

CONTOH TELADAN

Rehabilitasi Gedung SD di KabupatenKebumen melibatkan kerjasama antar-berbagai sektor di dalam masyarakat. Padatahun 2001, 636 ruang kelas yang rusak dibeberapa sekolah harus direnovasi. Ber-dasarkan proposal yang diajukan olehsekolah masing-masing, pemerintah daerahmenyumbangkan dana imbangan sebesarRp. 3,05 milyar yang diambilkan dariAPBD. Dana ini, ditambah dengan danatambahan sebesar Rp. 10,4 milyar yangdihimpun dari masyarakat serta Rp. 160juta yang diberikan oleh Pemerintahpropinsi, digunakan untuk membiayaiproyek tersebut. Masyarakat menyum-bangkan tenaganya secara sukarela untukmembangun ruang kelas serta menjalankantugas-tugas lainnya.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Pemerintah daerah menyadari perlunya pendidikan yang berkualitas. Beberapa daerahmemberikan beasiswa bagi para guru guna merangsang mereka agar mengembangkanketerampilannya dalam mengajar. Melalui kemitraan dengan Universitas Gajah Mada(UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kabupaten Bantul memprakarsai pro-gram peningkatan kualitas guru melalui program kerja sama untuk mencapai gelar S1(sarjana) dan S2 (magister). Program pencapaian gelar ini akan dibiayai melalui danaAPBD.

• Pemerintah daerah menggunakan insentif untuk menarik tenaga guru. Ada beberapaskema insentif yang ditawarkan. Beberapa contohnya meliputi jabatan dengan strukturgaji yang baru, bonus hari libur, seragam, dansubsidi dalam bentuk uang tunai. Pemerintahdaerah menanggung biaya-biaya untukmempertahankan tenaga guru yang adasekarang serta menarik tenaga guru baru.

• Pemerintah daerah menjalin kerja samadengan sektor swasta dan masyarakat gunameningkatkan kualitas jasa dan fasilitaspendidikan. Kemitraan ini mencakup sejumlahpartisipasi masyarakat, mulai dari jasapenyuluhan dan perumusan kebijakan pendi-dikan hingga kepada prakarsa-prakarsatertentu seperti pembangunan gedung sekolah.Di Kabupaten Deli Serdang, Dinas PendidikanDaerah setempat menjalin kerja sama denganBank Dunia untuk membiayai Proyek Pen-didikan Dasar yang dicanangkannya sertadengan Bank Pembangunan Islam untukmembiayai pembangunan gedung sekolah.

• Forum pendidikan yang melibatkan bebe-rapa pihak terkait semakin diberdayakan.Revitalisasi dewan sekolah setempat, yang telah ada sejak sebelum desentralisasi, sertapembentukan dewan sekolah yang baru di beberapa daerah merupakan perkembanganyang positif. Baik pemerintah daerah maupun sektor swasta menyadari bahwa lembaga inidapat benar-benar bekerja maksimal sebagai forum bagi pihak-pihak yang berkepentingandi bidang pendidikan di era desentralisasi. Hampir semua daerah yang diteliti dalam IRDAmenerapkan prinsip manajemen berbasis pendidikan, yang dilaksanakan melalui dewansekolah setempat. Dewan sekolah merupakan wadah bagi masyarakat dan pemerintah daerahuntuk berinteraksi berkenaan dengan program-program pendidikan dan mendiskusikanaspirasi masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, dewan sekolah dapatmembantu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dimanapada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan pelaksanaan jasa pendidikan.

CONTOH TELADAN

Di Kabupaten Sidoarjo, telah dibentukdewan sekolah setempat berdasarkanKeputusan Bupati No. 399/2002. Dewan initerdiri dari wakil-wakil pemerintah daerah,DPRD, sekolah-sekolah, organisasi civilsociety, dan sektor swasta. Di KabupatenBantul, pemerintah daerah membentukDewan Pendidikan dan Dewan Sekolahberdasarkan Keputusan Bupati No. 5/2001.Dewan Pendidikan bertugas memberikannasihat kepada pemerintah daerah (dinaspendidikan) mengenai cara terbaik untukmenjalankan kewenangannya di bidangpendidikan, sedangkan Dewan Sekolahmemusatkan perhatian pada masalahpengelolaan dan peningkatan jasapelayanan di sekolah-sekolah. Keduadewan tersebut melibatkan wakil-wakil daricivil society, kalangan bisnis, akademis,alumni sekolah yang tinggal di daerah

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al



• Kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya pendidikan bagi pengembangansumber daya manusia di daerah. Pemerintah daerah menyadari bahwa pendidikanmerupakan salah satu jasa pelayanan yang akan berdampak langsung pada kehidupanmasyarakat karena semua orang memperhatikan masalah tersebut.

• Masyarakat menuntut layanan yang lebih baik di bidang pendidikan. Hal ini sangatdipengaruhi oleh tuntutan masyarakat bahwa aspirasi mereka didengar oleh pejabatpemerintah.

• Dukungan dari masyarakat luas terhadap pendidikan. Tak seperti halnya sektor-sektorlain, tidaklah terlalu sulit untuk menggali dukungan dari kalangan media massa, pengusaha,akademisi, dan alumni terhadap proyek-proyek yang terkait dengan pendidikan.

3. KENDALA / TANTANGAN

• Biaya pendidikan yang semakin meningkat. Peningkatan biaya pendidikan dikaitkandengan keputusan dewan sekolah setempat, yang memiliki kewenangan semi-otonom gunamengelola dan melaksanakan kegiatan pendidikan. Masih belum tampak jelas apakahpeningkatan biaya pendidikan akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

• Terbatasnya anggaran untuk pendidikan. Walaupun data dari 22 daerah yang ditelitimemperlihatkan proporsi rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tahun2002 sebesar 3,04 % (naik dibandingkan dengan tahun 2001), anggaran tersebut masihdirasa kurang memadai (lihat Gambar 3.).


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Standar pelayanan untuk pendidikan masih belum jelas. Departemen PendidikanNasional belum mengutarakan secara jelas tentang SPM yang ditetapkannya kepadapemerintah daerah. Pemerintah daerah memang mengetahui bahwa pemerintah pusat sedangmerumuskan standar di bidang pendidikan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caramelaksanakannya.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah seyogyanya melanjutkan prakarsa mereka untuk memperbaiki layanandi bidang pendidikan tanpa perlu meningkatkan SPP.

• Pemerintah daerah seyogyanya menghimbau Departemen Pendidikan Nasional untukmenyusun UU yang mengatur tentang standar pelayanan. Standar tersebut akan menjadipatokan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penyusunan APBD,dan juga menetapkan sasaran serta indikator dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.

• Pemerintah daerah seyogyanya mempertahankan kemitraan yang telah ada dengan sektorswasta dan mengupayakannya untuk berbagai keperluan, mulai dari penyususan konsep,perencanaan, dan pengembangan hingga kepada pelaksanaan dan pengawasan programpendidikan.

• Pemerintah daerah hendaknya memanfaatkankecenderungan alamiah dari sektor-sektor laindi dalam masyarakat untuk mendukungprakarsa-prakarsa di bidang pendidikan.

PERTANIAN

1. TEMUAN-TEMUAN

• Otonomi daerah telah mendorong beberapapemerintah daerah untuk mengembangkanprogram layanan berdasarkan kebutuhandan potensi daerah. Mereka memperkuat danmengubah program kredit yang telah ada bagipetani. Guna mendukung program-programpertanian yang lebih sesuai dengan kondisidaerahnya, beberapa pemerintah daerah telahmendirikan pusat-pusat pengembangan gunamenopang produk-produk pertanian lainnya.Di kota Pontianak, pemerintah membangunPusat Perkebunan Lidah Buaya sebagai pusatlayanan terpadu yang mengolah produk-produk makanan dari bahan lidah buaya.

CONTOH TELADAN

Di Kabupaten Sumba Timur, skema pemba-yaran kembali kredit yang sensitif terhadapkeadaan petani kini sedang digiatkan dandilaksanakan. Kredit diberikan dalambeberapa paket seperti dana pengolahantanah sebesar Rp. 500.000,- per hektar, bibitsejumlah 30 kilogram per herktar, pupuk,dan pestisida. Pestisida diberikan secaragrastis, sedangkan dana pengolahan, bibit,dan pupuk diberikan berupa kredit yangharus dilunasi, dan para petani wajibmengembalikan 700 kg per hektar untukpadi dan 600 kg untuk jagung. Agar petanitidak terbebani, maka apabila hasil panenberada di bawah standar produksi, pelunasankredit dapat ditangguhkan hingga musimpanen berikutnya. Sumba Timurmenganggap pengembalian kredit dalambentuk hasil bumi sebagai suatu terobosanbesar dari segi peningkatan pasokan bahanpangan serta peningkatan jumlah kredit yangterlunasi (70 persen pelunasan dalam bentukpadi dan 46 persen dalam bentuk jagung)

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Beberapa pemerintah daerah telah meng-embangkan program-program yang di-rancang khusus guna menyokong paraperempuan tani untuk pertama kalinya. DiKabupaten Lombok Barat, di sampingmelanjutkan program kredit lama yangdisebut Kredit Usaha Tani, pemerintah daerahtelah membentuk dua buah program kreditbaru yang khusus ditujukan bagi paraperempuan petani. Program ini disebutsebagai Keuangan Agrobisnis Tani dan KiatUsaha Mandiri.

• Otonomi daerah telah mendorong bebe-rapa daerah untuk menjalin kemitraandengan pihak swasta guna menyelesaikanmasalah-masalah pertanian secara salingmenguntungkan. Tujuan dari kemitraan iniadalah untuk meningkatkan produktivitas didaerah-daerah yang kegiatan utamanyaadalah sektor pertanian.


• Kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya sektor pertanian. Indonesia merupakannegara agraris, dan pemerintah daerah mengetahui bahwa mereka menghadapi tantanganyang sangat besar di sektor ini. Kewenangan baru yang diperoleh sehubungan denganproses desentralisasi dalam rangka pelaksanaan fungsi pertanian mengejawantahkankesadaran ini menjadi keluwesan dalam menetapkan program-program pertanian di daerahsetempat.

• Makin meningkatnya kesadaran akan peran kaum perempuan di dalam sektorpertanian. Makin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya peran kaum perempuandi dalam sektor pertanian, sedemikian rupa sehingga mendorong munculnya proyek-proyekkhusus yang ditujukan guna membantu para perempuan petani.

• Kesediaan sektor swasta untuk bekerja sama. Pemerintah daerah, sektor swasta, danmasyarakat sangat menyambut baik adanya kerja sama di antara mereka. Semakin usahakerja sama ini menunjukkan keberhasilan, maka semakin besar peluang bagi para mitrauntuk menjalin kerja sama lanjutan di masa mendatang.

CONTOH TELADAN

Di Kabupaten Malang, pemerintah daerahmengembangkan program kerja samadengan petani setempat yang diseburtsebagai kawasan industri gula milikmasyarakat. KUD mempunyai anggota yangterdiri dari ribuan petani tebu yang memilikilahan seluas 4.000 hektar di dekat pabrikgula. Lahan tersebut menghasilkan 4 juta tontebu setiap tahunnya. Nilai sewa lahan bagipabrik dikonversikan sebagai saham dipabrik gula tersebut. Para petani menerimadeviden dari saham yang mereka miliki.Guna lebih membantu para petani dalammenjalankan skema ini, pemerintah daerahjuga memberikan masukan-masukan untukmeningkatkan keterampilan dalammemelihara dan merawat fasilitas produksitanaman tebu, pengolahan tebu, danpemasarannya secara transparan.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Terbatasnya kemampuan teknis pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah di sektor pertanian. Setelah rencana pembangunan pertanian daerah lebih banyakditangani oleh masyarakat daerah sendiri, maka semakin diperlukan bantuan teknis yangbersifat khusus, terutama dalam bentuk penyuluhan pertanian lapangan (PPL). Terbatasnyasumber daya keuangan (lihat Gambar 4.) disinyalir merupakan salah satu hambatan dalammempekerjakan tenaga PPL tambahan.

• Tidak adanya kerangka kerja nasional (misalnya, suatu kebijakan nasional ataupunstandar pelayanan di bidang pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang di manapemerintah daerah sangat memerlukan kerangka kerja semacam itu. Guna meresponsmasalah-masalah jangka pendek yang mereka hadapi, mereka perlu memahami kebijakanmakro di bidang pertanian. Strategi yang diambil oleh pemerintah daerah hanya akanberjalan efektif bila dirancang dalam konteks strategi nasional.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah seyogyanya mempertahankan prakarsa-prakarsa yang bertujuanmenangani masalah-masalah pertanian yang dihadapi daerahnya, termasuk kebutuhankhusus bagi para perempuan petani.

• Karena pemerintah daerah membutuhkan peningkatan keterampilan dalam menanganimasalah-masalah di sektor pertanian, mereka harus mengupayakan bantuan teknis dantenaga ahli dari pemerintah pusat atau bila perlu dari lembaga-lembaga donor.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Pemerintah pusat hendaknya merumuskan suatu kerangka kerja nasional di bidangpertanian, baik dalam bentuk kebijakan ataupun SPM, yang dapat dijadikan pedoman olehpemerintah daerah. Kerangka kerja ini hendaknya mencantumkan secara jelas mengenaiperlu tidaknya land reform serta produk-produk utama pertanian apa saja yang sebaiknyaditanam di suatu daerah. Di samping menjelaskan tentang arah kebijakan pemerintah pusatsecara keseluruhan, kerangka kerja ini juga menjadi dasar pegangan bagi perencanaan danpenyusunan anggaran pemerintah daerah di sektor pertanian. Dengan adanya kerangkakerja semacam ini, maka pemerintah pusat akan berfungsi sebagai penasihat bagi pemerintahdaerah bilamana rencana-rencana mereka cukup berdasar.

• Kemitraan yang telah terbina antara pemerintah dan sektor swasta hendaknya dipertahankandan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penyusunan konsep, perencanaan,dan pengembangan hingga kepada pelaksanaan dan pengawasan program-programpertanian.

LINGKUNGAN HIDUP

1. TEMUAN-TEMUAN

• Otonomi daerah mendorong beberapapemerintah daerah memperhatikan kondisilingkungan hidup di daerahnya, khususnyadi daerah industri. Salah satu kekhawatiranterbesar dalam hal desentralisasi pengelolaanlingkungan ke tangan pemerintah daerahadalah perusakan lingkungan hidup. Berbagaitekanan dari masyarakat, organisasi-organisasi civil society, dan lembaga-lembagainternasional telah mendorong pemerintahdaerah untuk lebih memperhatikan cara pengelolaan lingkungan yang mereka jalankan.Beberapa daerah mulai secara sadar menangani kerusakan-kerusakan lingkungan di daerahnya.Di Kota Pontianak, kini sedang dijalankan sebuah proyek percobaan di mana pemerintahdaerah mengawasi pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke Sungai Kapuas. Industri-industri yang mematuhi tata cara pembuangan limbah secara benar menerima penghargaandari Walikota. Sedangkan industri-industri yang lalai dalam menjalankan tata carapembuangan limbah tersebut menghadapi kemungkinan ditutup kegiatannya olehpemerintah daerah.

• Ada beberapa prakarsa awal dalam hal pelestarian lingkungan, tetapi terlalu diniuntuk menyimpulkan keber hasilan prakarsa-prakarsa tersebut. Di KabupatenSanggau, pemerintah daerah berupaya mendorong penanaman kelapa sawit sebagai sektorutama. Dalam hal ini diterapkan sistem patungan di mana 70 persen dari investasi tersebutmenjadi milik perusahaan sedangkan 30 persen sisanya milik masyarakat. Bila siklusproduksi sudah selesai, masyarakat berhak memutuskan apakah akan melanjutkan

CONTOH TELADAN

Berbagai dinas/pihak yang berkepentingantelah berkumpul untuk membentuk ”ForumDAS Cidano” di Propinsi Banten. Parapesertanya terdiri dari unit-unit pemerintahan,industri swasta, LSM, dan civil society.Tujuan yang ingin dicapai adalahmembangun konsesus tentang visi dan misipengelolaan mata air Rawa Dano.Tujuannya adalah untuk mempertahankansumber daya alam setempat danmemungkinkan penggunaan jangkapanjang baik bagi industri maupun


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

penanaman produk tersebut atau tidak. Di kabupaten itu pula, Perda No. 15/200 tentang Iurandan Pungutan Hasil Hutan telah memberi peluang bagi kelompok-kelompok masyarakatuntuk mengelola lahan hutan seluas 100 hektar.


• Tekanan dari masyarakat. Pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok civil society, masyarakat umum, dan organisasi-organisasiinternasional berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan.

• Peran LSM dalam meningkatkan kesadaran akan lingkungan. LSM, khususnya yangberkecimpung di bidang lingkungan, berperan penting dalam meningkatkan kesadaranmasyarakat mengenai isu-isu pelestarian lingkungan.

• Kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya isu-isu lingkungan. Ini merupakan gejalaawal yang penting yang bukan mustahil akan terwujud menjadi program-program nyata.


• Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan. Inimenghambat upaya-upaya daerah dalam menanggulangi masalah kerusakan lingkungan.

• Kurangnya kerja sama horisontal antarpemerintah. Banyak masalah lingkungan yangterjadi melintasi batas yurisdiksi dan wilayah suatu pemerintah daerah. Terbatasnyakemampuan sebagaimana yang disebutkan di atas pada gilirannya menyebabkan lemahnyakoordinasi antarpemerintahan.

• Tidak adanya kerangka kerja yang jelas dari pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah terhadap penanganan lingkungan. Pemerintah daerah membutuhkan suatukerangka kerja nasional tentang lingkungan hidup yang akan digunakan sebagai pedoman.Kerangka kerja ini dapat berupa kebijakan nasional ataupun standar pelayanan yang memuattentang sasaran keseluruhan yang ingin dicapai di bidang lingkungan. Kerangka kerjatersebut juga dapat berlaku sebagai dasar bagi perencanaan dan penyusunan anggaranpelestarian lingkungan oleh pemerintah daerah. Strategi-strategi yang diambil pemerintahdaerah berkenaan dengan masalah lingkungan hanya akan efektif apabila dirancang dalamkonteks strategi nasional

• Terbatasnya dana bagi program pelestarian lingkungan. Lingkungan memperolehproporsi dana APBD yang lebih kecil dibandingkan dengan pendidikan, kesehatan, danpertanian (lihat Gambar 5.). Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menempatkanmasalah pengelolaan lingkungan pada prioritas yang rendah.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Persaingan prioritas antara kebijakan peningkatan penerimaan (PAD) dengankebijakan pelestarian lingkungan. Beberapa pemerintah daerah memandang hutan dansumber daya lainnya sebagai sumber penerimaan. Beberapa bahkan kurang memberiperhatian serius pada dampak dari eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah dan organisasi-organisasi civil society hendaknya meningkatkanketerampilan dan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah-masalah lingkungandengan lebih baik.

• Pemerintah daerah hendaknya mengkaji kemungkinan perluasan kerja sama horisontalantarpemerintahan dalam menangani masalah-masalah lingkungan.

• LSM-LSM hendaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran dan perhatian dari semuakhalayak, baik masyarakat maupun pejabat pemerintah, terhadap masalah-masalahlingkungan.

• Pemerintah pusat hendaknya merumuskan suatu kebijakan nasional yang dapat dijadikanacuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan di bidang lingkungan.Beberapa departemen yang terkait dengan lingkungan hendaknya melakukan koordinasidan mengembangkan standar guna menjamin konsistensi antarkebijakan yang diambil padaberbagai tingkat pemerintahan.

• Pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan secara serius mengenai dampakpemberian hak pengusahaan hutan (HPH) terhadap upaya pelestarian lingkungan. Tujuannyaadalah untuk mencapai keseimbangan antara kebijakan peningkatan penerimaan (PAD)dan kebijakan pelestarian lingkungan.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

INVESTASI

1. TEMUAN-TEMUAN

• Beberapa pemerintah daerah telah mem-prakarsai berbagai kegiatan yang diarahkanuntuk mempromosikan daerahnya bagiinvestasi dari dalam dan luar negeri. Dalamupayanya menarik lebih banyak dana masukke daerahnya, beberapa pemerintah daerahterus-menerus berupaya menarik investor,baik dari dalam maupun luar negeri. KabupatenSanggau menyediakan kawasan niaga terpaduguna menarik investor dari dalam dan luarnegeri. Kabupaten Bantul telah menarik inves-tor asal Norwegia guna membangun dermagapendaratan/pemancingan di Parangkusumo/Parangtritis. Kabupaten Takalar telah berhasilmenarik investor dari Korea Selatan untukterjun di sektor pertanian. Beberapa Kabupaten telah mengembangkan situs internet bagidaerah mereka masing-masing dalam rangka mempromosikan potensi investasi daerahnya.

• Terjalinnya kerja sama antar-pemerintahan untuk keperluan investasi. Beberapapemerintah daerah telah berspekulasi dengan menjalin perjanjian kerja sama dengan daerah-daerah lain untuk keperluan koordinasi investasi. Salah satu contohnya adalah kerja samaantardaerah yang terjalin di antara beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah yang disebutsebagai Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP). Forumini diprakarsai dan difasilitasi serta diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) tingkat propinsi dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk yangdihasilkan oleh daerah-daerah yang menjadi anggotanya, khususnya produk-produk yangdihasilkan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Model FEDEP, dengan penekanan padakerja sama antarpemerintah daerah dalam rangka menanggulangi tingkat kemiskinanmelalui penciptaan lapangan kerja, telah ditiru di beberapa kabupaten lain (seperti Jepara,Klaten, Pati, Pekalongan, and Wonosobo) dan akan dikembangkan lebih lanjut di kabupaten-kabupaten lainnya di propinsi tersebut.


• Hasrat untuk meningkatkan penerimaan. Beberapa pemerintah daerah inginmeningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mereka dalam menghadapi keterbatasansumber daya. Adanya investor baru tentu akan meningkatkan penerimaan dalam bentukpajak perseroan serta ijin usaha.

CONTOH TELADAN

Di Sidoarjo, terdapat dinas yang bertugasmemberikan ijin dan persetujuan investasi.Berdasarkan Keputusan Bupati, parapegawai yang bekerja di dinas tersebutmengenakan ”seragam yang ramah terhadappelanggan”. Dinas tersebut menerbitkanBuku Tata Cara Perijinan dan PeluangInvestasi, Katalog Perijinan, selebaran, danVCD, serta juga meluncurkan situs inter-netnya sendiri, Delta Cyber Zone, yangdigunakan untuk menyebarkan informasiserta memberikan layanan pemberian ijinmelalui internet. Setiap tahunnya, dinas inimengadakan survei Kepuasan Pelanggan,membuka kesempatan Khusus bagi masya-rakat untuk menyampaikan keluhan, sertamenyajikan siaran interaktif melalui radioguna menampung keluhan pelanggan setiap

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Potensi daerah. Beberapa daerah mempunyai potensi ekonomi yang tinggi yang belumdieksploitasi sepenuhnya.

• Perlunya menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Guna membantumenurunkan angka kemiskinan, beberapa pemerintah daerah sangat berhasrat membukapeluang kerja baru bagi masyarakatnya. Peluang kerja ini akan berasal dari peningkataninvestasi dan adanya bidang usaha baru.


• Kurang memadainya kewenangan pemberian ijin yang dilimpahkan kepadapemerintah daerah. Pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengeluarkanijin investasi. Kendati beberapa pemerintah daerah ingin sekali menarik investor dari luarnegeri, namun kurangnya kewenangan mereka dalam hal pemberian ijin dapatmemperlambat investasi.

• Kewenangan pemerintah pusat dalam urusan agraria. Beberapa investasi terkait denganketersediaan lahan di daerah yang bersangkutan. Fakta bahwa pemerintah daerah tidakmempunyai kewenangan dalam urusan agraria menjadi kendala dalam menarik kehadiraninvestor.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah pusat hendaknya menjelaskan arti dari ketentuan bahwa investasi merupakanfungsi yang wajib dijalankan oleh kota ataupun kabupaten.

• Pemerintah pusat seyogyanya lalu menyediakan kerangka kerja atau pedoman bagipemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya di bidang investasi. Beberapa pedomanperlu menjelaskan tentang, misalnya, pertanyaan menyangkut kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menarik investasi dari dalam dan luar negeri, masalah-masalah agraria, pemberian ijin, dan jaminan serta insentif bagi calon investor.

• Sambil menunggu pedoman seperti tersebut di atas, pemerintah daerah hendaknya terusmenjalin kerja sama antardaerah guna mempromosikan investasi di wilayah mereka.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Dalam mencari struktur yang sederhana namun kaya akan fungsi, pemerintah daerahmelakukan reorganisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik danmakin mendekatkan mereka kepada rakyat.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

1. TEMUAN-TEMUAN

• Menyusul pelimpahan fungsi dan pengalihan sejumlah besar pegawai negeri daripemerintah pusat, jumlah dinas di daerah umumnya berkurang karena adanyapenggabungan beberapa unit, namun jumlah badan serta kantor baru meningkat.

Alasan pembentukan badan dan kantor barutersebut adalah untuk meningkatkan kemampuanpemerintah daerah serta memperkokoh koordinasiantarinstansi pemerintah. Beberapa pemerintahdaerah telah menggabung beberapa dinas gunamerestrukturisasi birokrasi, seraya menciptakandinas-dinas baru guna menjamin bahwa semuapersonil yang ada telah tertampung dalam suatukantor. Masa transisi ini telah mendorong pemerintahuntuk merasionalisasikan struktur yang adasedemikian rupa sehingga unit-unit yang terbentuk

mencerminkan keputusan tentang cara pelaksanaan fungsi yang baru di lingkunganpemerintah daerah. Beberapa daerah telah membentuk Badan Riset dan Pengembanganyang tugas utamanya adalah melakukan pelatihan dan penyuluhan. Badan lain yang dibentuksejalan dengan upaya restrukturisasi terhadap instansi yang ada sebelumnya adalah BadanPerlindungan Masyarakat dan Persatuan Nasional, yang bertindak selaku badan pengawasdaerah. Beberapa unit pemerintahan yang ada sebelumnya ditingkatkan hingga berstatusbadan, seperti misalnya Badan Keuangan Daerah, yang sebelumnya berada di bawah BadanKepegawaian Daerah. Kantor-kantor baru yang dibentuk meliputi Kantor Pengolahan DataElektronik, Kantor Arsip Daerah, dan Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah.

• Perhatian terhadap masalah pemberdayaankaum perempuan tercermin dari beberapaprakarsa restrukturisasi. Beberapa pemerintahdaerah telah membentuk sub-badan atau kantor bagipemberdayaan perempuan. Namun di beberapadaerah yang tidak memiliki badan semacam itu,perhatian terhadap kaum perempuan ditangani olehlembaga lain, seperti misalnya Dinas Sosial, KantorUrusan Sosial dan Tenaga Kerja, ataupun SeksiSosial pada Kantor Sekretariat Daerah.

• Struktur-struktur yang baru kini sedangditinjau ulang maupun disempurnakan. Sejumlahpemerintah daerah telah meninjau ulang danmengevaluasi kinerja struktur baru mereka.Beberapa dari evaluasi ini menunjukkan bahwastruktur yang ada tersebut memerlukan penyem-

CONTOH TELADAN

Sebagai respons terhadap terjadinyakasus-kasus kekerasan atas perem-puan dan anak-anak, Pemda Sidoarjotelah membentuk tim yang bertugasmembe-rikan perlindungan kepadaperempuan dan anak-anak melaluiPusat Krisis Perempuan (WomenCrisis Center)

CONTOH TELADAN

Kabupaten Malang berupaya meraihSertifikat ISO 9001 dalam halStandar Kualitas Layanan. Kantorsekretariat daerah merupakan kantorpertama yang diuji bagi penerapanstandar kualitas layanan ini.Pemerintah daerah setempatmelibatkan sebuah lembaga konsultandaerah guna menilai standar layananyang di-berikannya. Hasil penilaianini dijadikan dasar bagi penyusunanrencana pelatihan dan pelaksanaandalam rangka memenuhi standartersebut.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


purnaan, dan beberapa daerah telah merancang penyempurnaan tersebut. Selain itu, dibeberapa daerah telah dibentuk unit-unit pemerintahan baru di tingkat kecamatan dankelurahan guna memberikan akses yang lebih luas bagi layanan publik kepada masyarakat.

• Pada umumnya, tidak terjadi pengurangan jumlah pegawai, dan beberapapemerintah daerah bahkan merekrut pegawai baru. Walaupun perhitungan DAUdidasarkan atas jumlah personil yang ada, namun banyak juga pegawai baru yang direkrutguna mengerjakan tugas-tugas baru.

• Beberapa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan para pegawainyamelalui berbagai macam pelatihan serta dukungan bagi mereka yang melanjutkanke pasca sarjana. Para pegawai di lingkungan pemerintah daerah mulai memahami bahwapada akhirnya promosi jabatan mereka akan ditentukan berdasarkan penilaian jasa danketerampilan. Mereka juga menyadari bahwa dengan membekali diri dengan keterampilanbaru akan membuat mereka lebih kompetitif dalam rangka promosi jabatan. Program-pro-gram pendidikan dan pelatihan telah memberikan manfaat, namun program-programpeningkatan keterampilan teknis masih terbatas.

• Di beberapa daerah, restrukturisasi telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindihataupun rangkap pekerjaan. Hingga taraf tertentu, hal ini disebabkan oleh definisi fungsiyang kurang jelas. Di Kabupaten Malang, misalnya, pemerintah daerah setempatmembentuk Kantor Komunikasi Publik guna menampung pegawai limpahan dariDepartemen Penerangan. Walaupun kantor ini telah memiliki definisi tugas yang jelas,namun beberapa fungsi yang dijalankannya ternyata tumpang tindih dengan tugas yangdijalankan oleh dua unit lainnya (yaitu, Kantor Pengolahan Data Elektronik serta SekretariatDaerah Bidang Protokol dan Hubungan Masyarakat).


• Peluang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsipemerintah yang baru. Proses restrukturisasi sebagai respons lanjutan terhadappelimpahan pegawai akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi cara-carauntuk meningkatkan fungsi yang mereka jalankan.

• Kemampuan untuk mengeritik diri sendiri. Beberapa pemerintah daerah mau dan mampumeninjau ulang efektifitas dari struktur baru yang mereka ciptakan.


• Pertanyaan-pertanyaan seputar alasan pembentukan kantor-kantor baru. Adapersepsi bahwa pembentukan beberapa kantor baru tidak dimaksudkan untuk meningkatkan


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

efisiensi, melainkan merupakan strategi untuk menampung para pejabat daerah yang seharusnyamenduduki jabatan struktural tetapi kurang memiliki keterampilan yang relevan denganjabatan ini.

• Tidak adanya deskripsi kerja yang jelas serta kualifikasi bagi jabatan baru. Inimenyebabkan adanya celah bagi tindakan pilih kasih serta ketidaktransparanan dalampenunjukan pejabat, dan menimbulkan banyak tanda tanya tentang bagaimana carapengisian jabatan tersebut. Karena tata cara yang ditempuh tidak jelas, maka berkembangpersepsi di kalangan masyarakat bahwa penunjukan pejabat tersebut bersifat politis dantidak didasarkan atas pengabdian maupun kualifikasi tertentu.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah seyogyanya menjamin bahwa upaya restrukturisasi didasarkan atasanalisis mengenai kebutuhan daerah.

• Pemerintah daerah seyogyanya menerapkan tata cara yang transparan di mana penunjukanseseorang untuk menduduki jabatan tertentu didasarkan atas kompetensi ataupunpengabdian dan bukannya berdasarkan pertimbangan politis.

• Pemerintah daerah seyogyanya menjamin bahwa pelatihan yang diberikan kepada parapegawainya diarahkan guna meningkatkan kinerja teknis dan fungsional dari masing-masingunit kerja.

C. PENDAPATAN DAN BELANJA

Walaupun desentralisasi seyogyanya membuatpemerintah daerah lebih mandiri dari segi keuangandalam jangka panjang, namun selama kurun waktusetahun sejak otonomi daerah tersebut dicanangkan,ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU)masih sangat tinggi dimana DAU mencapai 75% dariAPBD di sebagian besar daerah.

1. TEMUAN-TEMUAN

• Pemerintah daerah sangat tergantung padadana subsidi dari pemerintah pusat. UU No.25/1999 menyebutkan adanya empat sumberpenerimaan pemerintah daerah: (1) penerimaanasli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi (lihat Kotak 3.); (2) Dana Perimbangan; (3)pinjaman daerah; dan (4) pendapatan lain-lain. Dana Perimbangan terdiri dari (1) Dana

Kotak 3. Sumber-SumberPendapatan di Daerah

Penelitian IRDA

• Pajak : Hotel dan Restoran, UsahaDaerah, Kendaraan Bermotor,Pertambangan [Kategori Galian C:Pasir dan Kerikil], Papan Re-klame, Pajak Penerangan JalanUmum.

• Restribusi : Ijin Usaha, Ijin Peng-gunaan Gedung, Parkir, TarifLayanan Kesehatan, Kios PasarInpres, Terminal, Sewa Rumah,Sewa Gudang, Hasil Hutan,Perka-palan, Monopoli JalurTransportasi, Biaya Cetak Peta,Pemotongan Hewan, Layanan Air

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) bagi hasil dari pajakbumi dan bangunan (PBB), komisi pembelian tanah dan bangunan, dan bagi hasil daripemanfaatan sumber daya alamseperti hutan, pertambangan,perikanan, minyak dan gas. Datamengenai APBD dari 22 daerah yangditeliti dalam kerangka IRDA, DAUmencatat rata-rata sebesar lebih dari75 persen terhadap APBD (lihatGambar 6.). Di daerah-daerah yangmiskin akan sumber daya alamseperti Kabupaten Kupang (NusaTenggara Timur) dan KabupatenMalang (Jawa Timur), proporsi DAUmencapai lebih dari 90 %. Didaerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Kota Dumai di Propinsi Riau,DAU hanya mencakup kurang dari 50 % terhadap APBD, sementara bagi hasil daripemanfaatan sumber daya alam seperti minyak dan gas memberikan sumbangan yangcukup besar terhadap total penerimaan.

• Pemerintah daerah cenderung meningkatkan jumlah objek pajak dan retribusi gunameningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). PAD kini hanya mencakup sekitar 7persen terhadap penerimaan daerah. Sebagian pajak dan retribusi ini dianggap sebagai bebanmasyarakat. Ketika pemerintah pusat (melalui Departemen Dalam Negeri) bisa meninjauulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, sebagian lalu dicabut, seperti misalnyaretribusi sarang burung walet (Kabupaten Kebumen); pengangkutan kelapa sawit, hasil-hasil perkebunan (Kabupaten Sanggau); dan pendaftaran hewan ternak, pengangkutanbarang antarpulau (Kabupaten Sumbawa).

• Bagian terbesar dari APBD dialokasikan untuk pembayaran upah/gaji. Pembayaranupah/gaji mencapai sekitar 57 persen dari total anggaran (lihat Gambar 7.). Bagian terbesar

berikutnya (25 persen) dialokasikanuntuk ”pembangunan”, terutama ke11 kewenangan yang dijalankan olehpemerintah daerah.

• Kendati memiliki sumber dayakeuangan yang terbatas, pemerin-tah daerah berusaha memperta-hankan layanan yang diharapkandari mereka dan, di beberapasektor, meningkatkan pengeluaran


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

mereka (lihat Tabel 1.). Pengeluaranmasih jauh di bawah target pemerintah(ketentuan UUD mengharuskan pemerintahguna mengalokasikan 30 persen danaAPBN/APBD untuk sektor pendidikandan ”kesepakatan” antara pemerintahdaerah dengan Departemen Kesehatanadalah pengalokasian dana APBD sebesar15 % untuk sektor kesehatan).


• Praktek-praktek di masa lalu dalam rangka peningkatan PAD serta penyusunanAPBD. Pemerintah daerah memanfaatkan pengetahuan mereka tentang sumber-sumberpenerimaan guna meningkatkan PAD mereka. Tata cara penyusunan APBD pada dasarnyamasih sama, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBDtersebut ke semua sektor yang dikehendaki.

• Keinginan untuk mempertahankan jasa layanan dasar. Hal ini terbukti dari upayapemerintah daerah untuk mempertahankan jumlah layanan yang diberikan kendatimenghadapi kendala sumber daya keuangan.


• Pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yangsukar diduga. Hal ini membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan untukmempertahankan layanan yang disediakannya. Keterlambatan dalam pengiriman dana jugamenjadi salah satu alasan pemerintah daerah menetapkan peningkatan tarif pajak danretribusi dalam rangka meningkatkan PAD. Penarikan pajak dan retribusi yang terlalutinggi jelas merugikan masyarakat dan kalangan bisnis setempat.

• Kurangnya kejelasan dan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan danpenyusunan APBD. APBD mencerminkan prioritas-prioritas yang ditetapkan olehpemerintah daerah, dan menjadi ketetapan final setelah disahkan sebagai UU oleh DPRD.Karena proses penyusunan APBD tidak banyak melibatkan masyarakat, kelompok civilsociety merasa bahwa APBD tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebagaicontoh, pada umumnya hanya sedikit dana APBD yang dialokasikan bagi pembangunandan pemberdayaan perempuan. Tidak ada mekanisme kelembagaan yang memungkinkanpartisipasi rakyat secara nyata dalam proses penyusunan APBD, dan proses tersebut samasekali tidak transparan. Di hampir semua daerah, keterlibatan masyarakat untuk menghadirisidang DPRD dibatasi hanya pada saat DPRD sudah dijadwalkan untuk mengesahkanAPBD tersebut.

Tabel 1. Persentase APBD yangDialokasikan untuk Kesehatan dan

Pendidikan (22 Daerah)

2001 2002

Pendidikan 2,55 3,04

Kesehatan 1,71 1,99

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Terbatasnya dana pembiayaan pembangunan. Dana APBD sebesar 25 persen yangdialokasikan untuk pembangunan harus dibagi-bagi lagi ke sejumlah sektor.

• Tidak adanya tata cara audit yang baku. Hal ini memperkuat sinyalemen mengenaiketidaktanggapan pemerintah daerah dan DPRD terhadap tuntutan transparansi danakuntabilitas yang lebih tinggi. Satu-satunya audit dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan Daerah, yang merupakan juga instansi pemerintah daerah. Pada umumnya,pelaporan hasil audit hanya bersifat internal. Di beberapa daerah, laporan hasil audit jugadisampaikan kepada DPRD, tetapi tidak ada tindak lanjut dari DPRD.

4. REKOMENDASI

• Pemerintah daerah perlu mencari cara-cara yang kreatif selain pajak dan retribusi dalammeningkatkan PAD. Mereka harus memperhitungkan iklim usaha, investasi, dan kondisiekonomi daerah setempat dalam merumuskan peraturan pajak dan retribusi yang baru.Bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk penyuluhan tentang alternatif sumber PADataupun cara alternatif guna membiayai program dan proyek, sangatlah penting dalammeningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

• Agar tidak terjadi kontroversi dan spekulasi, pemerintah pusat hendaknya memberikaninformasi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah mengenai cara penetapan dana subsidiyang diberikan ataupun pada saat subsidi tersebut dikurangi.

• Dengan sumber daya keuangan yang demikian terbatas di hampir semua daerah, pemerintahdaerah harus mengaitkan penyusunan APBD tersebut dengan rencana, target, tujuan, dansasaran dari strategi yang diambil. Ini akan memungkinkan dilakukannya penilaian secaraobjektif terhadap kinerja berbagai sektor dan fungsi. Langkah ini memerlukantransparansiyang lebih besar sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi lebih realistis dan adil dalammengevaluasi kinerja pemerintah.

• Pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme bagi partisipasi masyarakat dalam prosesperen-canaan dan penyusunan APBD. Demikian pula, kelompok civil society harusmeningkatkan pengetahuan mereka dalam halproses APBD dan perencanaan sedemikian rupasehingga mereka dapat memberikan masukanpenting seandainya mereka turut terlibat dalamproses tersebut.

D. PARTISIPASI, AKUNTABILITAS, DAN

TRANSPARANSI

Partisipasi masyarakat semakin memperlihatkanpeningkatan, tetapi masih perlu perbaikan dari segi

CONTOH TELADAN

Kabupaten Gianyar telah memperke-nalkan sebuah program yang disebutsebagai GIANYAR PARTISIPASI dimana pemerintah kabupaten meng-informasikan tentang dana sum-bangan masyarakat Gianyar bagiproyek-proyek pembangunan daerah.Daftar nama penyumbang dican-tumkan pada papan reklame yangdipajang di jalan utama KabupatenGianyar.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

transparansi, sikap tanggap, dan akuntabilitas pemerintah daerah sedemikian rupa sehinggakebijakan-kebijakan yang diambilnya sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1. TEMUAN-TEMUAN

• Dengan semakin meningkatnya partisipasi civil society di berbagai sektor, pemerintahdaerah mulai melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan tertentu sepertiperencanaan, pelak-sanaan, dan pengawasan program-program pembangunan meskidalam taraf yang beragam. Di beberapa daerah, partisipasi hanyalah berupapemberitahuan kepada publik setelah DPRD mengambil keputusan tentang suatu kebijakanatau proyek. Partisipasi civil society lalu terbatas hanya mengadakan protes atau demonstrasiapabila masyarakat tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintahdaerah. Dalam kasus-kasus lainnya, civil society mengawasi pelaksanaan proyek-proyekpemerintah. Di Kabupaten Bandung, sebuah forum masyarakat independen dari berbagaikalangan yang dinamakan Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera (FM2S) mengawasi danmengamati pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahkabupaten. Forum ini juga menyediakan wadah dialog antara pemerintah daerah danmasyarakat mengenai berbagai persoalan yang berkembang.

• Tanpa kerangka kerja nasional mengenai partisipasi pun, pemerintah daerah membuatperaturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahan. Di Kabupaten Takalar, Peraturan Daerah No. 13/2002 menetapkan PerdaSistem Dukungan (SISDUK). Perda ini menjadi kerangka hukum bagi keterlibatan LSMdan masyarakat dalam pembangunan. Perda ini juga mendorong masyarakat untukmerencanakan dan melaksanakan program-programnya sendiri, dengan biaya yangditanggung bersama antara pemerintah daerah dan LSM.


• Makin menguatnya sumber daya politik masyarakat. Warga masyarakat, yang diwakilioleh organisasi-organisasi civil society, telah menegaskan diri mereka sebagai pihak yangsangat berkepentingan di lingkungan masyarakat. Makin meningkatnya harapan merekauntuk menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari kehadiranbeberapa anggota masyarakat di dalam berbagai pertemuan. Demikian pula, organisasi-organisasi civil society berusaha mempelajari berbagai keterampilan baru agar dapatmerespons isu-isu dan masalah-masalah tertentu.

• Prakarsa pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Pemerintahdaerah pada umumnya berusaha menanggapi tuntutan rakyat bagi peningkatan partisipasimasyarakat dengan mengundang mereka untuk berpartisipasi di dalam forum-forum sertadiskusi yang relevan.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


• Demokratisasi proses pengambilan kebijakan publik dan perubahan dinamika politikmasyarakat daerah. Baik para tokoh masyarakat maupun pimpinan pemerintah daerahmemahami bahwa desentralisasi berarti demokratisasi proses pengambilan keputusanpemerintah. Pemahaman ini mendorong mereka untuk terus mencari mekanisme bagi dialog,pertukaran pendapat, dan kerja sama antarsemua sektor di dalam masyarakat. Tanpamenghiraukan keyakinan politik pribadi masing-masing orang, gagasan bahwa ”rakyatharus diajak berunding” kini telah diterima secara meluas.

• Media massa setempat yang secara proaktif meliput kegiatan-kegiatan pemerintah.Koran-koran lokal menyebarluaskan informasi secara berkala tentang anggaran,pengeluaran, dan peraturan baru di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini membantumasyarakat untuk mengetahui perkembangan situasi serta meningkatkan transparansi daribeberapa aspek kegiatan pemerintah.


• Terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan pemerintah. Meskipun adakecenderungan makin meningkatnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap partisipasimasyarakat, namun keterlibatan masyarakat belum bersifat universal. Beberapa pemerintahdaerah masih mempersulit masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen pemerintah. Kendala yang ada, misalnya, meliputi hambatan birokrasi untukhanya sekadar mendapatkan informasi tentang APBD, atau bahkan untuk mendapatkansedikit keterangan tentang peraturan pemerintah.

• Pemahaman konseptual yang kurang jelas tentang partisipasi serta carapelaksanaannya. Karena kurang memahami konsep ataupun proses tersebut, sebagianpemerintah daerah menginginkan pedoman yang jelas mengenai mekanisme keterlibatancivil society. Sebagian lainnya berupaya mengembangkan strategi mereka sendiri.

• Kurangnya kepekaan DPRD terhadap rakyat pemilihnya. Sebagian anggota DPRDtidak sungguh-sungguh mewakili dan berkonsultasi dengan rakyat pemilihnya. Hal inimenghambat partisipasi civil society dan sekaligus juga mengurangi transparansi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

4. REKOMENDASI

• Perlu pengajuan usulan rancangan UU kepada DPR guna mengatur proses perundang-undangan dan kebijakan publik pada umumnya. Karena hal semacam ini juga dapatditerapkan di tingkat daerah, maka pemerintah pusat dan DPR seyogyanya menjamin bahwaRUU tersebut mengamanatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengesahannya.Sebagai contoh, RUU tersebut hendaknya menetapkan syarat-syarat dan mekanisme


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta dengan kelompok-kelompok marginalseperti perempuan dan kaum miskin.

• Tanpa adanya kerangka UU nasional pun, seyogyanya pemerintah daerah mengesahkanperaturan daerah yang mengatur tentang partisipasi dan transparansi di dalam prosespemerintahan, termasuk mekanisme bagi partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan sertakonsultasi dengan kelompok-kelompok marginal. Peraturan daerah tersebut hendaknyamemuat pula ketentuan tentang penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui me-dia massa perihal kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Ketentuan inihendaknya menyebutkan pula secara khusus perihal kelompok-kelompok marginal dankaum perempuan. Mereka seyogyanya mempertimbangkan media yang paling tepat untukdigunakan di daerah-daerah tertentu.

• Setiap pemerintah daerah hendaknya mengembangkan dan menyebarluaskan informasitentang kewenangan, fungsi, dan organisasinya. Ini akan memungkinkan masyarakat untukmengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu fungsi.

E. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

DPRD berusaha keras untuk menjalankan peran dan fungsi yang ditetapkan bagi mereka.Namun masih terus diperlukan peningkatan dalam hal hubungan kerja mereka dengan pihakeksekutif maupun dalam mewakili kepentingan rakyat, dan bukan sekadar kepentinganpartai.

1. TEMUAN-TEMUAN

• Para anggota DPRD berusaha melengkapi diri mereka dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan guna menjalankan fungsi yang diharapkan darimereka. Hampir semua anggota DPRD saat ini yang dipilih berdasarkan pemilu tahun1999 merupakan orang baru. Bahkan para anggota lama yang telah berkiprah sebelumnyapun kurang paham akan kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab baru dari DPRD,sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 22/1999. Namun demikian, kendati menghadapikendala keuangan, para anggota DPRD berprakarsa sendiri untuk meningkatkanketerampilan mereka melalui pelatihan ataupun program-program yang diseleng-garakanoleh perguruan tinggi maupun LSM. Pelatihan initerutama diarahkan pada legal drafting, penyusunanAPBD, penggunaan komputer dan internet, kursusorientasi tentang otonomi daerah, dan pendidikanpolitik.

• Terbatasnya dukungan tenaga profesional dilingkungan DPRD. Sedikit sekali dukungan tenagaprofesional dalam menjalankan fungsi pembuatan

CONTOH TELADAN

DPRD Kabupaten Bandung telah ber-upaya menyerap aspirasi masyarakatmelalui dialog publik guna meng-himpun pendapat masyarakat duabulan sebelum membahas laporanpertanggungjawaban bupati.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


Peraturan Daerah, penetapan APBD, serta fungsi pengawasan. Walaupun dana yang tersediauntuk keperluan pengembangan profesionalisme staf dapat dikatakan langka, namun DPRDberupaya mendapatkan tenaga ahli guna membantu di dalam perumusan kebijakan.

• DPRD berusaha menghimpun masukan tentang aspirasi rakyat. Mekanisme yangdilakukan meliputi pertemuan formal maupun informal ke desa-desa dan kecamatan, menye-lenggarakan dengar pendapat publik, menerima kehadiran masyarakat di DPRD, dan meng-gunakan informasi yang diperoleh dari media massa lokal ataupun media lainnya. Dalambeberapa kasus, DPRD mulai menyelenggarakan sidang yang bersifat terbuka untukmasyarakat, bukan hanya pada sidang pengevaluasian APBD sebagaimana yangdiamanatkan oleh Undang-undang, melainkan juga sidang-sidang yang membahas tentangRancangan Perda. Dengan menyadari tingginya minat masyarakat terhadap laporanpertanggungjawaban pihak eksekutif, sebagian anggota DPRD mulai melakukan dengarpendapat publik serta kunjungan lapangan guna membuktikan isi laporan pertanggung-jawaban tersebut. Ini menunjukkan sikap tanggap DPRD terhadap pandangan kritismasyarakat yang menyoroti tentang cara kerja dan kinerja DPRD.

• DPRD lamban dalam memprakarsai Peraturan Daerah. Hampir semua RancanganPeraturan Daerah diprakarsai oleh pihak eksekutif, kecuali dalam hal kebijakan internal maupunalokasi anggaran tahunan DPRD, dan sebagian besar RAPBD diajukan oleh eksekutif. Dibeberapa daerah, DPRD bersikap aktif dalam perumusan Peraturan Daerah. Di KabupatenKebumen, DPRD memprakarsai Peraturan Daerah yang mengatur tentang penjualan minumankeras. Di Sumba Timur, DPRD sedang bersiap mengeluarkan peraturan tentang kode etik anggota.


• Kritik masyarakat terhadap kinerja DPRD. Kian lama kian banyak tekanan darimasyarakat terhadap DPRD agar bertindak sesuai dengan nama lembaga tersebut.

• Makin meningkatnya kesadaran di antara anggota DPRD tentang pentingnya peranmereka sebagai legislator. Tuntutan peningkatan kinerja yang terus dikumandangkanoleh civil society maupun pihak eksekutif membuat para anggota DPRD menyadari bahwaDPRD sebagai suatu lembaga merupakan pelaku penting di dalam proses penyelenggaraanpemerintahan.


• Terbatasnya kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi utamanya. Hal initerutama tampak jelas dalam hal perencanaan pembangunan. Meski DPRD bertugasmenyetujui dan mengesahkan rencana pembangunan daerah, namun DPRD belum menjadibagian dalam proses perencanaannya. Proses ini berada di tangan BAPPEDA dan unsur


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

pemerintah lainnya, dimana DPRD kurang memiliki akses pada informasi yang digunakansebagai landasan Rancangan APBD.

• Perbedaan persepsi antara DPRD dan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa kinerjaDPRD belum optimal, sedangkan para anggota DPRD merasa bahwa mereka telah berusahakeras menjalan tugas dan fungsi mereka dengan sebaik-baiknya.

• Ketegangan hubungan antara DPRD dan eksekutif (Bupati) dalam hal laporanpertanggungjawaban (LPJ) tahunan. UU mewajibkan Bupati untuk mengajukan ”laporanpertanggungjawaban” tahunan mengenai hasil-hasil yang dicapai tahun lalu kepada DPRD.DPRD dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut. Penolakanberarti pemecatan terhadap Bupati. Akan tetapi, DPRD tidak mempunyai pedoman ataukriteria standar dalam memutuskan menerima atau menolak LPJ tersebut.

• Tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik antara DPRD dan Eksekutif. Hinggasaat ini, tidak ada mekanisme penyelesaian konflik antara DPRD dan pihak eksekutif yangterjadi berkenaan dengan masa LPJ tahunan. LPJ masih dianggap sebagai peluang bagipara anggota DPRD untuk ”menginterogasi” pihak eksekutif berkenaan dengan isu-isuyang tidak dilaporkan dalam LPJ tersebut. Masa pengajuan LPJ telah menyita banyakwaktu dan energi dari pihak eksekutif.

• Kurangnya komitmen para anggota DPRD terhadap rakyat pemilih mereka. Initerutama karena para anggota DPRD cenderung mengutamakan kepentingan partai.Pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup membuat para anggota DPRD tidakmerasa punya keterikatan dengan rakyat pemilih mereka maupun daerah pemilihan mereka.Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban sistematis oleh para anggota DPRD terhadaprakyat pemilih mereka, partai politik mereka, ataupun daerah pemilihan mereka.

• Sedikitnya jumlah perempuan yang menjadianggota DPRD. Kaum perempuan masih terusterpinggirkan dari kancah politik, yang ditandaidengan rendahnya persentase perempuan yangmenjadi anggota DPRD (lihat Gambar 8.). Di 30daerah yang diteliti dalam kerangka IRDA,proporsi perempuan yang men jadi anggota DPRDberkisar antara 0 % hingga 16 %, dengan rata-ratasebesar 6 %. Partisipasi kaum perempuan di daerah-daerah sampel IRDA dianggap relatif tinggidibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitusebesar 2 %.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


4. REKOMENDASI

• Pelatihan terhadap anggota DPRD di masa mendatang seyogyanya dirancang sesuai dengankebutuhan dan kemampuan mereka. Pelatihan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan latarbelakang pendidikan serta pengalaman mereka (lihat Gambar 9.).

• Para anggota DPRDseyogyanya meningkatkankomitmen mereka gunamewakili rakyat pemilihmereka.

• Pemerintah pusat sedangberusaha mengubah UUPemilu dan Partai Politikyang akan berdampakpada proses pemilihanpejabat Kepala Daerah.Upaya pengubahan UU iniseyogyanya berlangsungsecara partisipatif, dengan

melibatkan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik di tingkatnasional maupun daerah.• Perlu dilakukan peningkatan keterampilan bagi para anggota DPRD maupun staf pendukung

di lingkungan sekretariat.• Mekanisme yang lebih baik dalam pembahasan LPJ sangat diperlukan.

F. HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

Karena semua tingkat pemerintahan menyadari akan manfaat kerja sama, maka mekanisme-mekanisme baru akan muncul guna menunjang hubungan timbal-balik baik secarahorisontal maupun vertikal.

1. TEMUAN-TEMUAN

• Beberapa pemerintah daerah terus menjajakikemungkinan kerja sama guna menanganimasalah-masalah yang dihadapi bersama. Kianlama kian banyak prakarsa yang berkembang dalamrangka koordinasi. Beberapa pemerintah daerah diwilayah-wilayah yang berbatasan menjalinhubungan guna saling berbagi informasi danpendekatan dalam menangani masalah-masalahbersama.

CONTOH TELADAN

Beberapa Dinas Kesehatan (daribeberapa Kabupaten) di PropinsiJawa Barat telah membentuk WadahLintas Batas, yang bertugas meme-rangi penyebaran penyakit menular.Wadah ini memberikan bantuankesehatan kepada para ibu dan balitadi DAS sepanjang perbatasan bebe-rapa kabupaten.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Pemerintah Propinsi masih mencari-cari peranyang tepat di dalam sistem yang terdesen-tralisasi. Tampaknya mereka merasa tidak pastimengenai peran yang tepat bagi mereka di dalamlingkungan yang baru. Beberapa pemerintahPropinsi berperan sebagai koordinator dari kerjasama antarpemerintah Kabupaten/Kota. PemerintahPropinsi Bali bertindak sebagai koordinator dalampengelolaan sumber air untuk proyek pengadaanair bersih (”Sarbagitaku”) yang mencakup limakabupaten. Proyek pengelolaan limbah (”Sarbagita”),yang didanai lewat kerja sama Bank Dunia danProyek Perbaikan Kota Bali, mencakup empatkabupaten. Di Serang, pemerintah Propinsi Bantenmembentuk Forum Lembah Sungai Cidano gunamenanggulangi kerusakan yang terjadi di rawa-rawa Cisadane.

• Hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk antarapemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota) semakin berkembang.Hubungan ini menegaskan pembagian tugas antartingkat pemerintahan, serta menjadifaktor penting dalam mengedepankan aspirasi pemerintah daerah yang melaksanakanberbagai fungsi baru. Dengan adanya persepsi mengenai kurang jelasnya peran masing-masing tingkat pemerintahan, terjadi perdebatantentang apakah lingkup kebijakan yang adasekarang sudah cukup menegaskan peran tersebut.Banyak orang berpendapat bahwa minimaldiperlukan adanya UU nasional ataupun keputusanpresiden (keppres). Untuk sementara, baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerahmenyandarkan diri pada ”instrumen perundang-undangan yang ada”. PP No.25/2000 (tentangKekuasaan Pemerintah dan Kekuasaan Propinsisebagai Daerah Otonom) dan PP No. 20/2001(tentang Pedoman dan Pengawasan PemerintahanDaerah) menugaskan kepada departemen-departemenuntuk memberikan pedoman, melalui pemerintahPropinsi, dengan menetapkan norma, standar,kriteria, dan prosedur guna mendukung pelaksanaanpelimpahan kewenangan tersebut. Perumusan SPMdan pemberian nota peringatan lainnya membantuterbentuknya hubungan yang positif - yakni hubunganyang sifatnya meningkatkan kemampuan semua

CONTOH TELADAN

Program ”Indonesia Sehat 2005-2010” yang dicanangkan olehDepartemen Kesehatan menye-diakan indikator dan prioritasbidang kesehatan bagi pemerintahdaerah yang bukan saja menun-jukkan target yang ingin dicapaisecara nasional melainkan jugakomitmen pemerintah Indonesiadalam memenuhi standar inter-nasional (seperti misalnya standaryang ditetapkan oleh OrganisasiKesehatan Dunia /WHO).

CONTOH TELADAN

Departemen Pendidikan Nasionalmelalui kurikulum berbasis kom-petensi (KBK), menetapkan tingkatkecerdasan yang harus dicapaisiswa, tanpa peduli dari daerahmana siswa tersebut berasal. Dalamkedua contoh di atas, pemerintahdaerah diberikan kewenanganuntuk merancang strategi merekasendiri guna mencapai targettersebut berdasarkan kemampuanmereka. Skema ini menjanjikankeuntungan bagi kedua belahpihak, karena memberikankesempatan kepada pemerintahdaerah untuk mengatur siasat,sementara pemerintah puasatberperan sebagai fasilitator.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


pihak dalam mencapai tujuan dari desentralisasi - antara pemerintah pusat dan pemerintahKabupaten/Kota (baik secara langsung ataupun melalui pemerintah Propinsi).

• Lembaga-lembaga pemerintah pusat mulai menggunakan perangkat yang tersedia,seperti misalnya keputusan menteri, dalam menyampaikan tentang pedoman danstandar kinerja kepada pemerintah daerah. Departemen Kesehatan telah menyusun SPMmelalui SK Menteri Kesehatan No. 11/2001, yang menetapkan 24 jenis jasa layanankesehatan yang diperlukan masyarakat. SK ini juga dapat menjadi pedoman dalammerancang struktur organisasinya. Pencanangan program ”Indonesia Sehat 2005-2010”membantu para perencana di lingkungan pemerintah daerah dalam menetapkan target yangingin dicapai dengan melakukan analisis terhadap data yang ada tentang tingkat pemenuhangizi, imunisasi, dan pemberantasan penyakit TBC. Pemerintah daerah dapat menggunakaninformasi ini dalam menentukan target yang ingin mereka capai ataupun dalam rangkapengembangan strategi.

• Munculnya mekanisme berupa pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah.Departemen Kesehatan kini sedang melaksanakan program peningkatan kemampuan bagipemerintah daerah, dengan memusatkan perhatian pada peningkatan keterampilan dalampengelolaan, perencanaan, dan penyusunan anggaran di bidang kesehatan. Melalui kepaladinas di daerah-daerah, Departemen Kesehatan telah membentuk Tim Asistensi Daerahyang menghabiskan waktu selama dua minggu di daerah guna membantu personil kesehatandaerah.


• Kepentingan bersama antarpemerintah daerah. Menyadari akan masalah-masalah yangdihadapi bersama, pemerintah daerah mengkaji kemungkinan menjalin kerja sama dalamrangka meningkatkan layanan kepada masyarakat serta menanggulangi masalah-masalahlain seperti misalnya peningkatan penerimaan dan penyelesaian konflik.

• Lembaga pemerintah pusat yang bersikap proaktif. Beberapa lembaga pemerintah daerahgiat mendefinisi ulang peran dan fungsi mereka dalam kerangka desentralisasi dan menerimaperan mereka sebagai fasilitator.


• Pembagian kewenangan yang kurang jelas antara pemerintah pusat - pemerintahPropinsi - pemerintah Kabupaten/Kota. Ketidakjelasan ini telah menimbulkankebingungan sehubungan dengan peran pemerintah Propinsi dalam kerangka desentralisasi,meskipun telah ada PP No. 25/2000. Mereka merasa bahwa diperlukan pedoman tambahanguna menjelaskan peran dari masing-masing tingkat pemerintahan.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Pemahaman yang berbeda tentang konsep otonomi di antara lembaga-lembagapemerintah pusat dan antarpemerintah daerah. Terdapat perbedaan dalam cara beberapadepartemen menafsirkan UU dan konsep otonomi. Demikian pula, terdapat perbedaanpenafsiran antara pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pada keduatingkatan pemerintahan tersebut, perbedaan penafsiran ini telah menimbulkan harapanyang berbeda.

• Lambannya pergeseran pemikiran ke arah orientasi bahwa pemerintah daerahmerupakan mitra kerja. Ada banyak keluhan bahwa pemerintah daerah kini mengenyam-pingkan program-program pemerintah pusat tanpa terkena sanksi ataupun konsekuensitertentu atau bahwa mereka tidak mengirimkan laporan (data) bila diminta. Beberapalembaga pemerintah pusat juga meragukan kemampuan pemerintah daerah dalammenjalankan fungsi yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, beberapa lembagapemerintah pusat merasa enggan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

4. REKOMENDASI

• Peran dan hubungan antara pemerintah pusat - pemerintah Propinsi - pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya lebih diperjelas sehingga masing-masing tingkat pemerintahan dapatmelaksanakan fungsinya secara efektif. Hal ini terutama berlaku bagi pemerintah Propinsi.Diperlukan kejelasan tentang mekanisme agar pemerintah Propinsi dapat bertindak sebagaiunit pemerintahan yang otonom dan sekaligus juga menjadi ”wakil pemerintah pusat”.Kejelasan ini akan mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi dan ketidakharmonisanhubungan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan akan membantu menjawab masalahseputar persepsi bahwa pemerintah pusat telah melakukan intervensi di beberapa bidangseperti pemberian ijin dan masalah-masalah investasi lainnya.

• Mekanisme dialog dan pengembangan jaringan antarpemerintah daerah di berbagai bidanghendaknya dilembagakan. Dalam hal ini, asosiasi antarpemerintah daerah dapat menjadipelopor. Ini merupakan peluang untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memajukankepentingan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan dan penyelesaian konflik.

• Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus aktif mengkaji prospekpengembangan hubungan yang positif melalui mekanisme yang ada, seperti misalnya SPM,keputusan menteri, dan mekanisme informal lainnya seperti konsultasi dan koordinasi.MOAs juga dapat menjadi peluang lain dalam melakukan koordinasi.

• Pemerintah pusat hendaknya bertindak cepat dalam merumuskan SPM dan meng-komunikasikan secara jelas dan efektif kepada pemerintah daerah tentang kegunaan danmetode pelaksanaannya, sumber daya yang diperlukan, serta alasan mengapa SPM sangatbermanfaat.

• Hendaknya dikembangkan sebuah mekanisme pelaporan dari pemerintah daerah kepadapemerintah pusat guna menjamin terciptanya koordinasi, disiplin, transparansi, danakuntabilitas. Mekanisme ini hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


G. ISU-ISU KHUSUS DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Daerah-daerah Otonomi Khusus menghadapi berbagai tantangan unik dalam rangkadesentralisasi dan akan mendapatkan keuntungan dari berbagai peraturan yang ditetapkanoleh pemerintah pusat guna menunjang proses tersebut.

Di samping UU No. 22/1999 dan 25/1999, DPR juga telah mengesahkan UU otonomi khususbagi Aceh dan Papua (masing-masing yaitu UU No. 18/2001 dan UU No. 21/2001). UU otonomikhusus ini memuat beberapa ketentuan yang sama seperti UU desentralisasi (seperti misalnyamengenai kewenangan yang dilimpahkan), dan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khususbagi daerah yang bersangkutan tetapi masih dalam kerangka desentralisasi. IRDA mendapatibeberapa proses yang unik di kedua daerah otonomi khusus ini sebagai langkah awal dalammemahami keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sebagai alat guna menanggulangi masalah-masalah pembangunan manusia. Beberapa faktor dan rekomendasi penting dapat disajikansebagai berikut:

PAPUA

1. TEMUAN-TEMUAN

• Dasar hukum. Status otonomi khusus untuk Propinsi Papua didasarkan atas UU No. 21/2001. UU ini menetapkan status otonomi khusus kepada pemerintah Propinsi serta perandari lembaga-lembaga asli daerah tersebut guna menjamin kelestarian warisan budayamasyarakat Papua. UU ini juga menetapkan skema pembagian penerimaan khusus, terutamapenerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, UU tersebut juga menetapkanpembentukan lembaga-lembaga baru, seperti misalnya Majelis Rakyat Papua (MRP),Komisi Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.Rakyat Papua kini sedang menunggu langkah Presiden untuk mengeluarkan aturan-aturanpelaksanaan yang diperlukan bagi pembentukan lembaga-lembaga ini. Keterlambatan dalammengeluarkan aturan-aturan tersebut cukup mengganggu karena Majelis Rakyat Papuasangatlah penting dalam pembuatan peraturan daerah, khususnya yang terkait denganbudaya dan tradisi serta pencantumannya di dalam kebijakan pemerintah.

• Pembuatan peraturan daerah. Sebagai bagian dari prakarsa pemerintah Propinsi sertaDPRD Papua, mereka membentuk sebuah komisi khusus guna menyusun rancanganperaturan daerah yang diperlukan guna menetapkan lembaga-lembaga khusus ini danmengajukannya kepada pemerintah pusat agar disetujui. Komisi tersebut juga bertugasmenyusun rancangan peraturan daerah lainnya yang pada akhirnya akan diajukan untukdipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Rakyat Papua.

• Dana otonomi khusus telah diterima. Melebihi kegembiraan karena adanya skemapemberian subsidi seperti yang berlaku saat ini, pemerintah Propinsi Papua telah menerima


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

bagian dari dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pengeluaran dana iniseyogyanya atas mandat yang diberikan oleh Majelis Rakyat Papua. Akan tetapi, untuktahun 2002, gubernur Papua telah mengambil keputusan mengenai pengeluaran danatersebut, yang menetapkan bahwa 60 persen dana dialokasikan untuk pemerintah Propinsisedangkan 40 persen sisanya dialokasikan untuk pemerintah Kabupaten/Kota.

• Keraguan mengenai diterimanya konsep otonomi daerah. Ini terutama berlaku bagigolongan masyarakat bawah, dan pemerintah daerah telah melakukan ”sosialisasi”(penyebaran informasi) di antara jajaran birokrasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.Sebagian rakyat Papua masih merasa prihatin bahwa berbagai tindakan represif masihdigunakan dalam penyebaran informasi tentang pelaksanaan UU No. 21/2001.

• Pemberian kewenangan yang bertentangan antara UU No. 21/2001 dan UU No. 22/1999. Hampir semua tumpang tindih dalam hal fungsi dan kewenangan berasal darikenyataan bahwa status Otonomi Khusus Papua diberikan pada tingkat propinsi, sedangkanUU No. 22/1999 menekankan peran dan kewenangan baru yang diberikan kepadapemerintahan tingkat kabupaten/kota.

2. REKOMENDASI

• Pemerintah pusat perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah bagi pembentukanMajelis Rakyat papua, dan Keputusan Presiden bagi pembentukan Komisi HAM,Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

• Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu mencapai kesepakatan mengenaikewenangan mereka masing-masing. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator sangatlahpenting, karena kedua UU yang bertentangan merupakan UU yang bersifat nasional.Pelaksanaan peraturan pemerintah akan membantu menghapuskan kebingungan ini danmengurangi keprihatinan di antara kedua tingkat pemerintahan daerah (Propinsi danKabupaten/Kota) tersebut.

• Dengan menggunakan metode penyebaran informasi yang bersifat partisipatif dan konsistendengan prinsip-prinsip HAM, pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu melanjutkan”sosialisasi” mengenai otonomi khusus, terutama bagi masyarakat dan rakyat Papua.

NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

1. TEMUAN-TEMUAN

• Dasar hukum. Status otonomi khusus untuk propinsi NAD didasarkan atas UU No. 18/2001. UU tersebut menetapkan kewenangan khusus bagi pemerintah Propinsi serta strukturdan lembaga baru bagi pemerintah Kabupaten/Kota. UU tersebut memberikan hak kepada

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


pemerintah Propinsi berkenaan dengan pembagian penerimaan dan dana perimbangan.Selain itu, UU tersebut juga memberikan hak politik kepada rakyat untuk memilih gubernurdan wakil gubernur secara langsung, dan hak untuk ”menarik kembali” mereka maupunpara anggota DPRD. Otonomi khusus menjamin pelaksanaan Syari’ah serta DewanSyari’ah, yaitu dua ciri yang menandai tradisi Islam NAD. Inilah yang membedakan antarapropinsi NAD dengan propinsi-propinsi lain, karena berdasarkan UU No. 22/1999 urusanagama seperti Syari’ah merupakan salah satu bidang yang tidak didesentralisasikan.

• Terbatasnya pembuatan UU oleh DPRD. Hanya satu qanun (peraturan daerah) yangtelah disetujui dan disahkan oleh DPRD, yaitu peraturan daerah yang mengatur pembagiankeuangan antara pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sebuah komisikhusus di dalam DPRD kini sedang mempertimbangkan secara saksama tentang 22 qanunyang diajukan oleh pemerintah Propinsi.

• Batas-batas kewenangan yang kurang jelas antara pemerintah Propinsi danpemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa adanya batasan semacam itu, dan dengan adanyatumpang tindih kewenangan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 18/2001 danUU No. 22/1999, pemerintah Propinsi cenderung mengambil alih kewenangan daripemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten/Kota berada padaposisi yang sulit.

• Tekanan untuk peraturan daerah (qanun) guna memilih gubernur dan wakil gubernurmaupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota sebagaimana yang diusulkanoleh pemerintah Propinsi. Pemerintah Propinsi menerima bantuan dari LSM-LSM dalammenyusun rancangan qanun ini. Beberapa LSM kini aktif ”mensosialisasikan” rancanganqanun tersebut, dan memobilisasi rakyat guna mendorong DPRD agar menyetujuirancangan qanun yang diajukan itu. Menanggapi tekanan semacam itu, pada tanggal 20Agustus 2002, DPRD mengesahkan sebuah resolusi untuk mempertimbangkan secarasaksama rancangan qanun tersebut, yang pada waktu itu disponsori oleh beberapa anggotaDPRD.

2. REKOMENDASI

• Karena dalam beberapa kasus konsep otonomi seringkali disalahtafsirkan, maka hendaknyadilakukan upaya-upaya aktif untuk mensosialisasikan maksud yang sebenarnya dari konseptersebut.

• Qanun otonomi khusus, terutama mengenai pembagian kewenangan, hendaknyadiberlakukan segera. Dalam mempertimbangkan qanun tentang kewenangan pemerintahKabupaten/Kota yang kini dipegang oleh pemerintah pusat, diperlukan pemahaman bersamaantara pemerintah Propinsi dan pemerintah pusat, khususnya dalam merekonsiliasikanUU No. 18/2001 dan UU No. 22/1999 maupun UU dan peraturan pemerintah lainnya.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

• Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman, pertimbangan terhadap qanun seyogyanyamelibatkan dialog antara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi. Dialogsemacam itu juga diharapkan terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah Propinsimengenai Pelaksanaan Peraturan bagi Nanggroe Aceh Darussalam.

• Pemerintah pusat hendaknya makin bersikap terbuka dan menggiatkan upaya-upaya untukmelibatkan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan dan perhitungan dana pembagianpenerimaan agar tidak terjadi salah paham. Ini penting sekali dalam menangani isupenerimaan minyak dan gas, yang meerupakan bagian penerimaan utama dari NanggroeAceh Darussalam.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


IV. PENGGUNAAN INFORMASI YANG DIPEROLEH IRDA

Dengan melibatkan wakil-wakil dari semua tingkat pemerintahan, LSM-LSM, rakyat, danmitra kerja di seluruh pelosok Indonesia, IRDA telah melibatkan pihak-pihak yangberkepentingan dalam dialog tentang proses desentralisasi. Masukan yang beraneka ragamtersebut dapat menjadi informasi yang tak ternilai harganya baik dalam mengamati prosesdesentralisasi maupun mengidentifikasi peluang-peluang untuk memfasilitasi proses tersebut.Oleh karena itu, IRDA bukanlah sekadar sebuah laporan; bila digunakan secara bijaksana,maka IRDA dapat juga menjadi perangkat bagi semua pihak yang terikat komitmen untukmenyukseskan pelaksanaan desentralisasi.

A. BERBAGAI TANTANGAN TERHADAP DESENTRALISASI

Semua pihak yang berkepentingan mengakui bahwa pelaksanaan proses desentralisasi telahberjalan cukup pesat. Tingkat kesiapan daerah-daerah sangat berbeda-beda, dan sebuah kerangkakerja nasional – baik pada tingkat pemerintah maupun departemen – belum sepenuhnyadirumuskan. Beberapa ketentuan tidak dirumuskan secara jelas, dan penyebarluasan UU dankebijakan tidak dilaksanakan sampai tuntas. Belum semua ”prasyarat” terpenuhi. Namundemikian, prosesnya telah dimulai, dan para pelaku dari berbagai tingkat pemerintahan ditantanguntuk mencari cara serta berbuat yang terbaik guna mewujudkan desentralisasi walaupunmenghadapi situasi yang kurang jelas.

Sejalan dengan kemajuan proses desentralisasi, pemerintah pusat secara keseluruhan maupunmasing-masing departemen memerlukan informasi guna mengamati segala sesuatu yang terjadisehingga mereka dapat memperbaiki kerangka kerja serta rencana strategis mereka.Penyempurnaan kerangka kerja dan rencana strategis ini akan memudahkan jalannya prosesdesentralisasi. Kesediaan pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada pemerintahpusat sebagaimana yang dipersyaratkan dilaporkan cukup rendah. Sebagai contoh, DepartemenKesehatan menginginkan data tentang alokasi APBD untuk kesehatan, tetapi hanya 30 % dariseluruh pemerintahan daerah di Indonesia yang memenuhi permintaan departemen tersebut.Demikian pula, pemerintah daerah memerlukan umpan balik, walaupun dengan jenis yangberaneka ragam. Mereka perlu mengetahui sejauhmana kinerja mereka, dan mereka perlubelajar tentang keberhasilan pelaksanaan strategi di daerah sedemikian rupa sehinggamemperkuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

B. IRDA SEBAGAI PERANGKAT UNTUK MENILAI KEMAJUAN DAN

MEMPERCEPAT PERUBAHAN

Isesuatu yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah – taraf perubahan yang terjadi, jenisdan kecepatan perubahan, dan strategi serta pendekatan yang harus diubah. Di sampingmenyediakan data kuantitatif, IRDA juga mencatat berbagai pengalaman yang belum terekamoleh rata-rata statistik dan oleh karena itu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentangperkembangan proses desentralisasi. Ini merupakan faktor yang sangat penting di Indonesia,dengan wilayah geografisnya yang demikian luas, perbedaan sumber daya di daerah-daerah,serta keanekaragaman budaya. Selain itu, IRDA bersifat fleksibel dan dapat mengarahkanperhatiannya pada target khusus yang sedang berkembang.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

sesuatu yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah – taraf perubahan yang terjadi, jenisdan kecepatan perubahan, dan strategi serta pendekatan yang harus diubah. Di sampingmenyediakan data kuantitatif, IRDA juga mencatat berbagai pengalaman yang belumterekam oleh rata-rata statistik dan oleh karena itu memberikan gambaran yang lebihmendalam tentang perkembangan proses desentralisasi. Ini merupakan faktor yang sangatpenting di Indonesia, dengan wilayah geografisnya yang demikian luas, perbedaan sumberdaya di daerah-daerah, serta keanekaragaman budaya. Selain itu, IRDA bersifat fleksibeldan dapat mengarahkan perhatiannya pada target khusus yang sedang berkembang.

Pada tingkat nasional, bila target dan indikator yang akan dituju sedemikian jelas, IRDAdapat membantu pemerintah pusat serta departemen-departemennya dalam memantaukemajuan proses desentralisasi. Semakin jelas target yang akan dituju, maka semakin tinggikemampuan IRDA dalam membantu kegiatan pemantauan tersebut. Sebagai contoh,Departemen Kesehatan bersama-sama dengan pemerintah daerah telah menyepakati suatutarget, yaitu alokasi dana APBD sebesar 15 persen bagi penyediaan layanan kesehatankepada masyarakat. IRDA Kedua telah mencatat alokasi rata-rata APBD untuk kesehatan dibeberapa daerah tertentu. Data ini dapat memberitahukan kepada para perencana, yangkemudian dapat memutuskan apakah temuan-temuan IRDA memberikan gambaran yangmemadai atau tidak, atau apakah mereka perlu melakukan sensus terhadap semuapemerintah daerah agar dapat memperbaiki kerangka analisis mereka. Berkenaan dengandata kuantitatif yang diperoleh, IRDA juga membantu menjawab pertanyaan baik tentangfaktor-faktor penunjang maupun kendala yang ada, dan dengan demikian memberikaninformasi yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki kerangkadesentralisasi yang dijalankan.

Di tingkat daerah, IRDA memberikan sederet manfaat lainnya. IRDA membantu masing-masing daerah untuk membandingkan dirinya dengan daerah-daerah lain dalam hal strategiyang digunakan serta kemajuan yang dicapai. IRDA juga menyediakan contoh yang dapatdigunakan atau ditiru sedemikian rupa sehingga dapat mempercepat penyebarluasanpengalaman-pengalaman berharga yang patut diteladani. IRDA menjelaskan tentang strategimana saja yang dapat dijalankan dan mana saja yang tidak. Penyebarluasan pengalamanyang patut diteladani akan membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yangberharga.

Bagi kedua tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) sekaligus, IRDA dapat merangsangterjadinya dialog antara pemerintah pusat dan daerah yang tentu saja sangat penting bagikeberhasilan prakarsa desentralisasi. Dengan mengamati keunggulan dan hakikat darihubungan antarpemerintahan, IRDA membeberkan perbedaan-perbedaan pandangan dijajaran birokrasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan mengikutsertakan merekadalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang berkembang di antara mereka.Sebagaimana tampak pada Gambar 10., IRDA turut berperan penting di dalam upaya yangterus-menerus untuk menyempurnakan prakarsa desentralisasi. IRDA memberikankontribusi guna memantau kemajuan dalam pencapaian target/sasaran, dan memberikan

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


peluang untuk dapat mengkaji secara cepat isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalammengubah kerangka analisis secara keseluruhan.

Gambar 10. Penggunaan Data IRDA dalam Kegiatan Pemantauan

Kerangka AnalisisNasional dan Departemen

tentang Desentralisasi

Memantaukemajuan

MengidentifikasiPersoalan

IRDA dan sumberdata lainnya

Target/sasaran

Perubahankerangka Analisis


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

METODOLOGI IRDA

Ada banyak sekali pokok bahasan yang dapat dipelajari tentang desentralisasi. Akan tetapi,perdebatan mengenai kebijakan perlu diperjelas sesegera mungkin agar segera dapat diambiltindakan oleh pihak-pihak utama yang terkait. Di sinilah letak kegunaan metode IRDA. Metodeini mengusahakan keseimbangan antara penyediaan informasi yang cukup bermanfaat dalammenjelaskan perdebatan tentang kebijakan, dan menyediakan informasi tersebut secara tepatwaktu. Memusatkan perhatian pada sekumpulan informasi yang terbatas namun relevan lebihmujarab ketimbang mengumpulkan banyak sekali informasi yang memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.

IRDA menggunakan metode evaluasi dalam memantau desentralisasi di Indonesia. IRDAmerupakan bagian dari metode evaluasi lainnya, seperti Rapid Rural Appraisal (RRA) danParticipatory Rural Appraisal (PRA) yang menggunakan teknik pengumpulan data secara“informal”, yakni wawancara semi-terstruktur dan analisis data sekunder. Kendati secara umummetode yang digunakan bersifat kualitatif, namun pengumpulan informasi dan analisisdilakukan berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Guna mengetahui sudut pandangmasyarakat daerah serta memperkaya pemahaman terhadap informasi yang terkumpul, makakegiatan pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang pahamtentang lokasi penelitian dan juga tentang desentralisasi.

Unit analisis yang digunakan dalam proses penilaian ini adalah kota/kabupaten yang memangmemperoleh limpahan kekuasaan sangat besar dari pemerintah pusat. Pengumpulan data dalamkerangka IRDA terutama dilakukan melalui wawancara dengan responden-responden pentingserta berbagai diskusi kelompok. Penggunaan berbagai teknik dan metode triangulasi sertavalidasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses pengembangan analisisdan rekomendasi dalam kerangka IRDA bersifat partisipatif. Jadi, dengan memaksimalkanpenggunaan metode yang bersifat partisipatif, proses IRDA itu sendiri dapat membantumenciptakan mekanisme dialog antarpelaku utama baik di tingkat nasional maupun daerah.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 11, IRDA merupakan proses yang bersifat siklisdengan beberapa tahapan.

Gambar 11. Tahapan-Tahapan IRDA

Penyusunan Tahapan. Fase ini merupakan tahap penyusunan agenda penelitian dan penentuantema-tema yang akan dicakup dalam kegiatan ini. Ini mencakup kegiatan pengumpulaninformasi secara partisipatif tentang isu-isu yang sebaiknya disorot dalam IRDA, berdasarkankepentingan pihak-pihak yang terkait. Isu utamanya masih tetap sama dari tahun ke tahun,sehingga memungkinkan IRDA untuk mengukur kemajuan desentralisasi secara konsisten.Isu-isu baru dapat ditambahkan ke dalam siklus IRDA berikutnya, berdasarkan masukan daripara pelaku kebijakan.

Perumusan Materi Wawancara dan Diskusi. Kelompok yang mewakili pemerintah,masyarakat madani, dan sektor swasta, bersama-sama dengan the Asia Foundation dan beberapakelompok kerja lainnya mengamati tentang desentralisasi, menyaring berbagai tema dan isuguna merumuskan materi pertanyaan wawancara dan diskusi.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

Pengarahan. Pengarahan bagi mitra kerja di daerah akan menjamin bahwa semua lembagayang melaksanakan IRDA mempunyai pemahaman yang sama tentang parameter penilaian,agenda penelitian, materi wawancara, dan metode pengumpulan data. Sebagai bagian darikomitmen the Asia Foundation untuk membangun kelembagaan di daerah, dan pada akhirnyamengalihkan teknologi ini kepada mereka, mitra-mitra kerja dari daerah turut dilibatkan dalamproses pengumpulan data. Pengenalan mitra-mitra kerja di daerah terhadap daerah yang menjaditarget penelitian sangatlah penting karena mereka memahami isu-isu desentralisasi yang spesifikdi daerah tersebut, serta memahami materi-materi wawancara apa saja yang perlu diajukan.

Pengumpulan Data. Mitra kerja di daerah mengumpulkan informasi dengan melakukanserangkaian lokakarya yang bersifat partisipatif dan melibatkan banyak pihak yangberkepentingan, dan juga menggunakan diskusi kelompok yang menjadi sasaran sebagai metodepengumpulan data primer. Data yang dihimpun dari dialog-dialog yang berpautan satu samalain itu divalidasi dan deiperkuat melalui wawancara dengan pihak-pihak utama serta analisisdata sekunder seperti misalnya APBD dan peraturan daerah yang telah disahkan.

Penulisan Laporan. Masing-masing mitra kerja di daerah menyiapkan laporan menyeluruhtentang semua data yang berhasil dikumpulkan. Data sekunder yang mendukung temuanpenelitian dilampirkan ke dalam laporan tersebut.

Seminar Sintesis. Sasaran dari seminar ini adalah hasil analisis dari semua pihak secarabersama-sama tentang data yang berhasil dikumpulkan serta pengembangan konsensusberdasarkan hasil pengamatan empiris yang dilakukan oleh para mitra kerja tersebut.

Presentasi di Tingkat Nasional. Temuan-temuan ini kemudian dipresentasikan pada forumtingkat nasional, di mana diskusi tersebut membahas tentang pandangan-pandangan yangberkembang di daerah.

Penulisan Sinopsis Laporan. Sinopsis laporan ini memadukan semua masukan yang terkumpulselama proses IRDA.

Presentasi Publik di Tingkat Daerah. Tahapan ini melengkapi siklus penelitian denganmembawa kembali informasi dan hasil analisis kepada pemerintah daerah. Ini juga merupakantahapan di mana semua masukan bagi tema-tema baru untuk putaran berikutnya dikumpulkan.

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


LAMPIRAN B

MITRA LOKAL DALAM PENELITIAN IRDA KEDUA

Bagian lampiran ini menjelaskan tentang mitra kerja lokal yang terlibat dalam riset IRDAKedua serta menguraikan tentang lokasi penelitian mereka. Lampiran ini juga memberikanalamat dan nomor telepon semua mitra kerja tersebut.

1. Center for Agriculture and Rural Development Studies (CARDS). CARDS adalah sebuahlembaga yang dirikan oleh para pakar di daerah guna menangani isu-isu tentang pertaniandan lingkungan. Karyanya meliputi upaya-upaya ke arah pemberdayaan dan peningkatankesejahteraan masyarakat petani di pedesaan. Ini dilakukan melalui pemberian penyuluhankepada para petani perihal seluk-beluk pertanian yang berkelanjutan, serta cara-cara untukmenghadapi tantangan globalisasi. CARDS memberikan bantuan teknis kepada masyarakatpetani di pedesaan serta menyelenggarakan seminar-seminar lokal/internasional maupunmelakukan penelitian di beberapa wilayah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Lokasi: Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam

Alamat : Jl T. Nyak Arief No. 180 Jeulingke, Banda AcehTelp./Fax. : (0651) 54264Kontak : Bpk. Mawardi Ismail

2. Pusat Studi Wanita Universitas Sumatera Utara (PSW USU). Lembaga ini didirikansebagai wadah bagi para staf pengajar di lingkungan USU dalam melakukan riset danadvokasi mengenai masalah-masalah jender dan hak-hak kaum perempuan. Riset danadvokasi yang dijalankan terutama diarahkan pada aspek kebijakan berikut imple-mentasinya.Lokasi: Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Alamat : Jl. Perpustakaan Kampus USU Padang Bulan, MedanTelp./Fax. : (061) 8220803 / 8220803, 8214218Kontak : Bpk. Budi Agustono

3. Yayasan Riau Mandiri (YRM) didirikan pada tanggal 17 Januari 1998 dengan tujuanuntuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat marginal. Karya utamanya adalahdi bidang lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Kegiatannya dalam rangkapengembangan dan pemberian bantuan kepada masyarakat meliputi pendidikan danpelatihan, penelitian, seminar, lokakarya, dan advokasi. YRM juga memberikan sokongankepada para anggota masyarakat melalui fasilitas kreditnya yang didukung oleh para donaturdari dalam dan luar negeri.Lokasi: Kota Dumai, Riau


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

Alamat : Jl. Wonosari No. 141 AA Tangkerang Tengah,Kec. Bukit Raya, Pekanbaru 28282

Telp./Fax. : (0761) 43919Kontak : Bpk. Alimin Siregar

4. Pusat Kajian Sosial, Budaya, dan Ekonomi, Universitas Negeri Padang (PKSBE-UNP). PKSBE didirikan tahun 1996 sebagai Pusat Ilmu-Ilmu Sosial oleh sekelompokguru besar dan peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. PKSBEmemiliki pakar-pakar dengan latar belakang di bidang sejarah, ilmu politik, sosiologi,hukum, dan pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian, analisiskebijakan, dan seminar-seminar yang bersifat multidisipliner. PKSBE telah banyakberkecimpung di beberapa kerja sama penelitian baik di tingkat kota/kabupaten, propinsi,maupun di tingkat nasional. Lembaga ini menerbitkan jurnal akademisnya sendiri yangdiberi nama TINGKAP.Lokasi: Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Alamat : Ruang D. 40, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri PadangKampus UNP Air Tawar, Padang 25131

Telp./Fax. : (0751) - 55671, 444609 / 41721Kontak : Bpk. Afriva Khaidir

5. Pusat Kajian Kebijakan dan Sosial Politik, Yayasan Bakti Nusantara. Lembaga inididirikan pada tahun 1998 oleh sekelompok peneliti lokal yang tertarik dengan masalah-masalah sosial dan politik di Palembang, Sumatera Selatan. Lembaga ini giat terlibat dalampemberian masukan kepada berbagai kelompok masyarakat melalui pelatihan dan dengarpendapat publik. Lembaga ini melakukan semua kegiatan melalui kerja sama denganlembaga-lembaga donatur baik lokal maupun internasional.Lokasi: Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Perumahan Bukit Sejahtera Blok DB-07, Palembang 30139Telp./Fax. : (0711) 440290 / 713189Kontak : Ibu Retno Susilowati

6. Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Lemlit Unila). Lembaga ini giat melakukankajian-kajian di bidang kewilayahan, lingkungan, budaya, HAM, dan kebijakan pemerintah.Lembaga ini mempunyai Sentra Promosi Teknologi (Sentra PROMTEK) dan Sentra HakMilik Intelektual. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai institusi dan lembaga donatur.Lokasi: Kota Metro, Lampung

Alamat : Gedung Rektorat Lantai 5, Kampus Universitas LampungJl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng Bandar Lampung

Telp./Fax. : (0721) 705173, 773479 / 705173, 785318Kontak : Bpk. Syarief Makhya

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


7. Center for Strategic and International Studies (CSIS). CSIS adalah lembaga penelitianswasta nirlaba yang didirikan di Jakarta pada bulan September 1971. Misinya adalahmenyumbangkan pemikiran bagi perbaikan proses pembuatan kebijakan. Kegiatan utamaCSIS terdiri dari berbagai studi yang berorientasi pada kebijakan baik dalam negeri maupunluar negeri. CSIS melaksanakan kegiatan penelitian di tiga bidang: Hubungan Internasional,Ekonomi, serta Politik dan Perubahan Sosial. Sebagai bagian integral dari kegiatannya,CSISmenyelenggarakan kuliah umum, seminar, dan konferensi, rata-rata sebanyak 20 kali setiaptahunnya. CSIS juga giat menjalankan program penerbitan yang meliputi sejumlah pokokbahasan baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. CSIS menerbitkan duabuah jurnal akademis, The Indonesian Quarterly (dalam Bahasa Inggris) and Analisis CSIS(dalam Bahasa Indonesia), di samping juga buku-buku dan risalah.Lokasi: Jakarta - Lembaga-lembaga pemerintah pusat RI

Alamat : Jl Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160Telp./Fax. : (021) 3865532, 3865535 / 3809641,3847517Kontak : Ibu Medelina K. Hendityo, Bpk. Ismanto

8. Indonesian Partnership on Governance Initiatives (IPGI). Berdiri pada tanggal 1 Januari2001, IPGI merupakan organisasi nirlaba yang melibatkan jaringan kerja cukup luas dalampenelitian tentang partisipasi rakyat, pelatihan dan konsultansi, maupun advokasi danpemberian nasihat tentang kebijakan pemerintah daerah. Lembaga ini bertujuanmeningkatkan kemampuan kemitraan antarkelompok masyarakat madani dalam rangkamendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan jugapembangunan yang berkelanjutan. IPGI beranggotakan orang-orang dari instansipemerintah daerah, peneliti akademis, dan aktivis LSM/Ornop, dan oleh karena itu mampumenjembatani kesenjangan antara pemerintah, universitas, dan masyarakat madani. IPGImemulai kegiatannya dengan tiga buah kantor, yaitu satu sekretariat tingkat nasional yangberlokasi di Bandung serta dua kantor cabang di Solo dan Dumai.Lokasi: Kabupaten Bandung & Banten, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Kabupaten Serang.

Alamat : Jl. Bogor 16 A BandungTelp./Fax. : (022) 7272100Kontak : Bpk. Juni Thamrin, Bpk. Sawedi Muhammad, Ibu Diana

9. Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) - Universitas KristenSatya Wacana (UKSW). CEMSED merupakan pusat penelitian di lingkungan FakultasEkonomi UKSW di Salatiga. Lembaga ini didirikan guna turut ambil bagian dalampengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar Salatigapada khususnya, dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Kegiatannya meliputi: risetkebijakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh UKM; pemberian pelatihan untukpara pelatih; pelatihan bisnis bagi UKM; penyelenggaraan seminar, diskusi, dialog, danpertemuan bisnis dengan UKM; pengembangan jaringan UKM; dan pembuatan basis data


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

tentang UKM. CEMSED melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan bekerja sama denganberbagai institusi seperti misalnya pemerintah daerah, LSM/Ornop, asosiasi bisnis, asosiasikonsultan, universitas, lembaga keuangan, dan donor internasional.Lokasi: Kota Salatiga, Jawa Tengah

Alamat : Jl. Diponegoro 52 - 60 Salatiga 50711Telp./Fax. : (0298) 321212 / 321433Kontak : Ibu Konta Intan Damanik

10. Yayasan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK). Lembaga ini didirikan dengantujuan untuk memprakarsai upaya-upaya persemaian rasa kepedulian dan perhatian terhadapsesama, dan juga upaya-upaya menjunjung tinggi hak asasi serta martabat manusia dalammasyarakat yang heterogen. PERCIK aktif terlibat dalam penelitian tentang berbagaimasalah sosial dan kemanusiaan. Lembaga ini juga menyelenggarakan pelatihan, membantuupaya-upaya pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi mengenai masalah-masalah demokrasi dan keadilan sosial, serta turut membantu dalam penyelesaian konflik.Lokasi: Kota Semarang, Jawa Tengah; Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Patimura Km. 1 Kampoeng Percik, Turusan, Salatiga 50714Telp./Fax. : (0298) 321865 / 325975Kontak : Bpk. Nick Tunggul, Bpk. Godril Dibyo Yuwono

11. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) - Universitas Gadjah Mada(UGM). Lembaga ini didirikan tahun 1973 dengan tujuan untuk menghasilkan danmenyebarkan pengetahuan tentang masalah-masalah kependudukan, kesehatan organreproduksi, kekerasaan terhadap perempuan, migrasi internasional, usaha berskala kecil,urbanisasi, industrialisasi, jaminan sosial, kemiskinan, dan masalah pemerintahan. PSKKadalah pusat studi lintas disiplin ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya terdapat 34 tenagapeneliti dari berbagai disiplin ilmu seperti misalnya geografi, ekonomi, kedokteran,psikologi, demografi, sosiologi, antropologi, kebijakan pemerintah, dan manajemen.Lembaga ini telah melaksanakan lebih dari 200 proyek penelitian di berbagai bidang dantelah melatih lebih dari 1.000 peneliti muda dari berbagai universitas dan badan penelitianmilik pemerintah. PSKK memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga penelitian lainnya,baik di dalam maupun di luar negeri, dan memiliki banyak Kolega dengan lembaga donornasional maupun internasional.Lokasi: Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta; Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Alamat : Bulaksumur G - 7, Yogyakarta 55281Telp./Fax. : (0274) 563079, 522127 / 582230Kontak : Ibu Partini, Bpk. Agus Heruanto Hadna

12. Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK). PUPUK merupakanorganisasi swasta nirlaba yang bersifat independen dan tidak berafiliasi politik. Lembaga

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


ini mempunyai komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata danlebih terdesentralisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan para pengusaha kecildalam menjalankan usahanya, membantu mereka dalam mencapai sasaran mereka, danberjuang keras untuk kepentingan mereka. PUPUK tidak bermaksud mengubah usaha kecilmenjadi usaha besar, melainkan membuat mereka menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampubertahan hidup. Prioritas kegiatannya adalah menyokong usaha kecil yang berpotensitumbuh-kembang maupun yang menggunakan metode produksi yang bersifat melestarikansumber daya alam serta memajukan perlindungan terhadap lingkungan. PUPUK jugamempunyai komitmen untuk turut ambil bagian dalam upaya pengembangan usaha kecildi daerah-daerah yang terbelakang, khususnya yang letaknya jauh dari pusat kegiatanekonomi di Indonesia.Lokasi: Kabupaten Sidoarjo & Kabupaten Malang, Jawa Timur

Alamat : Jl. Ketintang Madya No. 111, SurabayaTelp./Fax. : (031) 8283976Kontak : Bpk. Alam Surya Putra, Bpk. Moh. Yunus

13. Pusat Penelitian Otonomi Daerah Universitas Udayana (Pusotda Unud). Lembaga inididirikan pada bulan September 1996 atas prakarsa sekelompok staf pengajar dari berbagaidisiplin ilmu di lingkungan Universitas Udayana. Lembaga ini telah banyak terlibat dalambeberapa kegiatan penelitian yang bekerja sama dengan sejumlah kabupaten dan kota diBali, dan terlibat aktif dalam upaya pengembangan kemampuan di Badung, Gianyar, danDenpasar. Selain itu, lembaga ini juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuanuntuk mendorong proses desentralisasi di Bali dengan bekerja sama dengan sejumlahinstansi pemerintah tingkat provinsi maupun pemerintah pusat, universitas lain, danlembaga-lembaga internasional. Bersama-sama dengan Pusat Studi Wanita dan Pusat StudiHukum Tradisional yang terdapat di lingkungan Universitas Udayana, lembaga inimelaksanakan program pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan masyarakattradisional di Bali.Lokasi: Kabupaten Gianyar, Bali

Alamat : Jl. PB Sudirman Denpasar, Bali, 80232Telp./Fax. : (0361) 231223, 224121 / 231223, 224121Kontak : Bpk. Ketut Sudhana Astika

14. Yayasan KOSLATA. Koslata terbentuk tahun 1989 dan dimulai sebagai kelompok studimahasiswa. Karena fokus perhatiannya lebih pada masalah-masalah sosial serta menjadilebih aktif terlibat dalam pembangunan sosial, maka pada tanggal 21 Mei 1992 kelompokini mengubah statusnya menjadi Yayasan Koslata. Kegiatannya meliputi penelitian tentangdampak kepariwisataan, advokasi bagi para pekerja dan petani pendatang, dialog terbukatentang hak asasi manusia, penyelesaian konflik, dan pemberian penyuluhan mengenaihak-hak warganegara dalam rangka mendorong demokrasi. Yayasan ini banyak menerimabantuan dana dari berbagai lembaga donor internasional.


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

Lokasi: Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jl. Bung Hatta Komp. Akasia III/10, MataramTelp./Fax. : (0370) 637017Kontak : Bpk. Sulistiyono

15. Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SOMASI NTB). SOMASI NTB adalah organisasinirlaba independen yang didirikan tanggal 23 Mei 1998 oleh sekelompok pemimpin infor-mal, tokoh agama, akademisi, wartawan daerah, dan mahasiswa yang bekerja sama untukmemerangi korupsi. Organisasi ini giat terlibat dalam pengembangan gerakan masyarakatmadani yang bertujuan untuk memajukan kepemerintahan yang demokratis serta membelaaspirasi masyarakat yang sejati.Lokasi: Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jl. Pariwisata 41 Monjok Baru, Mataram 83121, NTB, IndonesiaTelp./Fax. : (0370) 628251Kontak : Bpk. Syahrul Mustofa

16. Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA). Didirikan pada bulan Mei 1998, yayasan inibertujuan untuk menciptakan masyarakat madani yang jujur, merdeka, demokratis, dansejahtera. Yayasan ini mempunyai tiga divisi: Divisi Demokratisasi, Divisi PembangunanEkonomi, dan Divisi Hak Asasi Manusia. Bidang kegiatannya meliputi masalah-masalahdemokratisasi dan pengembangan masyarakat, program-program ekonomi, teknologi,HAM, lingkungan, kesehatan, dan jender. SANLIMA juga bekerja sama dengan berbagailembaga dan donatur lokal maupun internasional.Lokasi: Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. Herewila No. 25B, Naikoten II - KupangTelp./Fax. : (0380) 831721Kontak : Bpk. Blasius Urikame Udak

17. Yayasan Madanika. Yayasan Madanika adalah organisasi nirlaba yang berlokasi diPontianak, Kalimantan Barat, dan didirikan tanggal 20 April 1998. Fokus perhatiannyaadalah pada pengembangan kegiatan masyarakat madani di Indonesia, khususnya diKalimantan Barat. Untuk itu, yayasan ini aktif terlibat dalam kegiatan penelitian danpublikasi, di samping juga pemberian pelatihan dan advokasi. Yayasan ini juga memfasilitasikegiatan masyarakat. Di samping turut terlibat dalam ELDI, Yayasan Madanika jugamelakukan kegiatan lain guna mendapatkan informasi tentang tanggapan masyarakatterhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kalimantan Barat.Lokasi: Kota Pontianak & Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kompleks Sepakat Damai,Blok I No. 6, Pontianak 78116

Telp./Fax. : (0561) 573276Kontak : Bpk. Pahrian Ganawira Siregar, Bpk. M. Taufik

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


18. Konsorsium Lingkar. Konsorsium ini merupakan kelompok kerja dari beberapa LSM/Ornop yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara. Walaupun baru terbentuk pada tahun2002, organisasi-organisasi anggotanya didirikan antara tahun 1992 dan 1997 dan berkaryadi bidang lingkungan hidup dan pertanian. Kegiatan anggota-anggotanya meliputi penelitiantentang pengembangan kapasitas dan pendidikan politik masyarakat.Lokasi: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Alamat : Jl. Pesut No. 16 Blok B, Rapak MahangTimbau Tenggarong, KalimantanTimur

Telp./Fax. : (0541) 663822Kontak : Bpk. Erwinsyah

19. Yayasan Dalas Hangit (YADAH).Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba yang berkaryadi bidang penelitian, pengembangan, dan advokasi. Yayasan ini didirikan oleh para aktivisLSM/Ornop dan mahasiswa pada tanggal 22 Oktober 1998 dan berkedudukan diBanjarmasin. Bidang kajiannya meliputi demokrasi dan pembangunan, norma hukum, kemajuanHAM, dan pemberdayaan masyarakat madani serta partisipasi politik rakyat. Yayasan inimemberikan advokasi di bidang kepemerintahan, akuntabilitas partai politik, penghormatanterhadap HAM, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Yayasanini telah menjalin kerja sama dengan jaringan LSM/Ornop baik lokal maupun nasional.Lokasi: Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Cendana II D No 87 RT 44 Sei Miai, Banjarmasin Utara, Banjarmasin70123

Telp./Fax. : (0511) 302120Kontak : Bpk. Hairansyah

20. Lembaga Manajemen dan Penelitian Pembangunan (LMPP) - Universitas SamRatulangi (Unsrat). Lembaga ini didirikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dengan tujuanuntuk mengembangkan kemampuan para staf pengajarnya di bidang riset dan pelatihan.Para peneliti yang tergabung di dalam lembaga ini mengkhususkan diri di bidangpembangunan ekonomi, terutama pembangunan ekonomi regional dan usaha kecil. Lembagaini telah menyelenggarakan pelatihan di bidang manajemen dan akuntansi dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Konrad-Adenauer-Stiftung dari Jermandan JICA dari Jepang.Lokasi: Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

Alamat : Kampus Fakultas Ekonomi UNSRAT, Manado 95115Telp./Fax. : (0431) 847427 / 853584Kontak : Bpk. Paulus Kindangen

21. Lembaga Penelitian Universitas Gorontalo. Didirikan pada tanggal 10 Juni 2000,lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan penelitian


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

di lingkungan universitas. Lembaga ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan budaya penelitiandi antara para mahasiswa maupun staf pengajar; (2) menjadi pusat penerapan pemikirankritis dan independen terhadap isu-isu yang berkembang; (3) meningkatkan kualitas pro-posal dan laporan penelitian; (4) melaksanakan kegiatan penelitian lintas lembaga; (5)membuat sistem informasi ilmiah di lingkungan universitas; dan (6) mengkaji danmelaksanakan konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian ilmiah.Lokasi: Kabupaten Gorontalo, Gorontalo

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 247 GorontaloTelp./Fax. : (0435) 880370Kontak : Bpk. Bambang Supriyanto

22. Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO). LeDO didirikan pada tanggal 14November 2000 dan merupakan organisasi nirlaba yang giat memajukan prinsip demokrasiyang universal serta proses demokratisasi di Indonesia. LeDO bertujuan untuk menilaiproses demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi serta berupaya memberdayakanmasyarakat madani. LeDO terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran akan hak-hakrakyat di lingkungan negara dan masyarakat yang demokratis.Lokasi: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Alamat : Jl. Timah 4 Blok A-28 No. 10, Makassar 90222Telp./Fax. : (0411) 439732Kontak : Bpk. Imran Thahir

23. Pusat Kajian Indonesia Timur Universitas Hasanuddin (PusKIT Unhas). PusKITUnHas adalah kelompok kerja sekelompok akademisi yang berkomitmen terhadap kajiansejarah masyarakat Indonesia kontemporer. Fokus kajiannya adalah di wilayah-wilayahsebelah timur dan barat Selat Makassar - daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatanperdagangan selama berabad-abad. PusKIT adalah bagian dari Lembaga Penelitian Uni-versitas Hasanuddin di Makassar, yang dikelola oleh para guru besar dan penelitiindependen.Lokasi: Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Alamat : Gedung Pusat Kegiatan Penelitian (PKP) Lt. 5 Wing BUniversitas Hasanuddin, Tamalanrea Makassar

Telp./Fax. : (0411) 588500 / 585636Kontak : Bpk. Abdul Latief

24. Universitas Negeri Papua (Unipa). Unipa didirikan di Manokwari pada tanggal 28 Juli2001. Sebelum menjadi universitas negeri yang mandiri, Unipa merupakan bagian dariFakultas Pertanian Universitas Cendrawasih. Sejak itu, Unipa telah banyak melakukankegiatan penelitian di bidang sosiologi pedesaan, transmigrasi, perumusan kebijakan sektorpertanian, dan kajian mengenai lingkungan. Para akademisi di lingkungan Unipa giat terlibat

Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al


dalam proses perubahan sosial dan politik di Papua. Beberapa di antara mereka bertindaksebagai anggota Tim Asistensi Penyusunan Rancangan UU Otonomi Khusus Papua.Lokasi: Kabupaten Manokwari, Papua

Alamat : Jl. Gunung Salju Amban Manokwari, PO BOX 23 Manokwari 98301Telp./Fax. : (0986) 211974, 211982/ 211455, 214510Kontak : Bpk. Sombuk Musa Yosep

25. Lembaga Penelitian - Universitas Cendrawasih. Lembaga ini didirikan tahun 1983dengan tujuan untuk mengelola kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Cendrawasih.Kini, setelah terorganisasi dengan baik, lembaga ini bertanggung jawab mengawasi kegiatanbeberapa pusat penelitian di lingkungan universitas tersebut yang menitikberatkan perhatianpada berbagai masalah seperti masalah lingkungan hidup, kependudukan, kajian wanita,kemasyarakatan, dan kebudayaan. Di samping mengkoordinir kegiatan penelitian reguleroleh para staf pengajar di lingkungan Universitas Cendrawasih, lembaga ini juga mengelolapenelitian dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi lain sepertimisalnya Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, instansi pemerintah pusat,serta beberapa perusahaan swasta.Lokasi: Kota Jayapura, Papua

Alamat : Jl Sentani Abepura, PO BOX 422 Abepura, Jayapura, PapuaTelp./Fax. : (0967) - 581322Kontak : Bpk. M.S. Mayalibit dan Bpk. Josner Simanjuntak


Lapo

ran

Kedu

a In

done

sia

Rapi

d D

ecen

tral

izat

ion

App

rais

al

INDONESIA RAPID DECENTRALIZATION APPRAISAL (IRDA) · Laporan Kedua Indonesia Rapid Decentralization...

Documents

Transcript of INDONESIA RAPID DECENTRALIZATION APPRAISAL (IRDA) · Laporan Kedua Indonesia Rapid Decentralization...