PERAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM

DEMOKRASI INDONESIA

DIREKTORAT POLITIK, KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

BAPPENAS

Masa lalu :Kekuasaan Birokrasi Otoriter

(Authoritarian Bureaucractic State)

Melakukan pengawasan dan kendali terhadap saluran-saluran komunikasi dan pusat penyebaran informasi

Kehidupan media radio, TV, Pers terkekang, tidak adakritik, aspirasi tersumbat

Fungsi Watch Dog Media tidak jalan

Tidak dapat menyampaikan Peringatan Dini(Early Warning System)

Top Down (supply)

Monosemy

Peran Pemerintah

Implementator

Bottom Up (demand)

Polisemy

Peran Masyarakat

Fasilitator

Tuntutan REFORMASI :

Demokratisasi di Bidang Komunikasi dan Informasi

Perubahan Orientasi :

DEMOKRATISASIKOMUNIKASI DAN INFORMASI

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhakuntuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluranyang tersedia". (UUD 1945 Pasal 28F)

Sebuah sistem yang demokratis perlu memberi kepercayaan padamasyarakatnya, perlu melibatkan peran serta masyarakat.

Komitmen pada pro bottom-up communication model dengan tetapmencegah dan menghindari abuse of freedom (kekerasan dalamkomunikasi dan informasi)

Memfasilitasi atau menjadi fasilitator bagi lahirnya institusi dan sisteminformasi dan komunikasi yang demokratis di Indonesia .

PERMASALAHANKOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

permasalahan yang tetap akan dihadapi adalah dampak perkembangantekonologi komunikasi dan informasi yang telah mendorongperluasan jaringan dan akses informasi dalam lingkup global, yaitutimbulnya daya saing sebagai dampak positif, serta adanyahambatan dan ancaman terhadap tatanan budaya bangsa sebagaidampak negatif.

kesimpangsiuran informasi dalam penyampaian kebijakan danaturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai instansipemerintah, kesenjangan kemampuan memproduksi danmendiseminasi informasi ke berbagai wilayah Indonesia yang mengakibatkan kesenjangan informasi antar wilayah danpenduduk

Dukungan sarana dan prasarana, kerjasama diantara stakeholder bidang komunikasi dan informasi, sumber daya belum cukupmemadai untuk turut menentukan berperannya komunikasi daninformasi dalam pembangunan politik pada umumnya..

KEBIJAKAN :Menuju Masyarakat Informasi

Perlunya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya informasi, “knowledge is power and knowledge comes from information”

Pemerataan informasi : memperkecil gap antara “the rich and the poor information society”

pemerataan dan keadilan terkait dengan adanya adanya ketimpangan dalammengakses antara masyarakat yang miskin informasi dengan masyarakat yang kayainformasi, sebagai akibat disparitas ekonomi dan sosial.

Pengembangan kelembagaan dan mekanisme komunikasi serta arus informasi,

Peningkatan upaya mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan komunikasidan informasi,

Penguatan fungsi pelayanan informasi dalam rangka menjamin hak masyarakatuntuk mendapatkan informasi.,

Penyediaan fasilitas infrastruktur pelayanan penyeberan dan pemerataan aksesinformasi

Tugas Penting

Mendorong berkembangnya lembaga-lembaga informasimasyarakat dan media: meningkatkan pemberdayaanlembaga-lembaga masyarakat di bidang komunikasi daninformasi serta kelompok sosial yang tumbuh di dalammasyarakat.

Memfasilitasi arus informasi publik: meningkatkankerjasama pelayanan informasi publik (prinisptransparansi dalam RUU Kebebasan MemperolehInformasi – disclosure of information).

Meningkatkan pemerataan informasi: melaluipengembangan sistem jaringan pelayanan informasi(infrastruktur komunikasi dan informasi)

Peran PemerintahSebagai pembuat kebijakan dan memberikan fasilitas saja. Sedangkanperan operator hanya dilaksanakan pada sektor-sektor yang memangtidak ditangani oleh pihak swasta dan masyarakat.

Transformasi , kebebasan informasi dan kebebasan pers sebagaibagian dari proses demokratisasi, merupakan fenomena global yang tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu pemerintah terus berusahamenciptakan iklim kondusif bagi proses demokratisasi.

Di bidang komunikasi, informasi dan media massa di arahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas demokrasi, (2) menciptakan transformasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers, (3) melalui fungsi regulator menetapkan regulasi agar kebebasan informasi tidak terhalangi tetapimasyarakat juga terlindungi dari akses negatifnnya, (4) menjadifasilitator agar bidang komunikasi dan informasi serta media massadapat berkembang secara sehat sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

PembangunanPembangunan BidangBidang KomunikasiKomunikasi dandan InformasiInformasi : : InstalasiInstalasi DemokrasiDemokrasi

meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasiantar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa inisecara mendasar telah membawa implikasi terhadap perubahan danpembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam

membangun perangkat perundang-undangan yang memberikan jaminanhukum terlaksananya fungsi-fungsi media massa dan terlindunginyamasyarakat dari pengaruh negatif media massa, termasuk RancanganUndang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) danUU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyiapkan pula Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Isi Siaran

TRANSPARANSI(Informasi)

TRANSPARANSI(Informasi)

PARTISIPASI MASYARAKATPARTISIPASI

MASYARAKAT

AKUNTABILITAS PUBLIK

AKUNTABILITAS PUBLIK

Transparansi “memaksa”peningkatan akuntabilitas

publik

Terbukanya akses publiktentang berbagai informasipemerintahan

Masyarakat dapat dipastikanmemperoleh info tentangprosedur, peraturan, perundanngan & kebijakan

Prosedur, peraturanperundangan dilaksanakandengan konsekuen

Tindakan pemerintah dapatdipertanggungjawabkandengan indicator kinerjadan target yang jelas

Partisipasi publik tidakdapat terlaksana tanpaadanya transparansi Terdapat mekanisme yang

jelas dalam prosespengambilan keputusan dankontrol publik

Akuntabilitas sulitterlaksana tanpapemantauan danpartisipasi publik

TERIMA KASIHTERIMA KASIH