Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013
-
Upload
deswindaayudia -
Category
Documents
-
view
236 -
download
2
description
Transcript of Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 i
ISBN :
No.Publikasi : 9400.1418
Katalog BPS : 4302002.94
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : viii + 77
Naskah :
Bidang Statistik Sosial
Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 ii
KATA PENGANTAR
Publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 merupakan publikasi ketujuh
yang diterbitkan sejak tahun 2007 dan diharapkan akan menjadi publikasi rutin, sehingga
keterbandingan data antar waktu dapat secara kontinu dimonitor perkembangannya.
Publikasi ini merupakan hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Papua
melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data
sekunder dari instansi terkait lainnya.
Menyadari adanya berbagai keterbatasan, BPS Provinsi Papua terus berusaha
menyediakan data, menerbitkan publikasi serta memberikan ulasan berbagai data hasil
survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipahami bagi para pengguna.
Selanjutnya Indikator Pendidikan Provinsi Papua, diharapkan dapat dipergunakan
untuk penyusunan perencanaan program dan kebijakan pembangunan daerah di bidang
pendidikan menuju kepada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Kami menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran
demi penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada
semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima
kasih.
Jayapura, 3 September 2014
Kepala BPS Provinsi Papua
Ir. Didik Koesbianto, M.Si NIP.19650809 198702 1 001
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 iii
ORGANISASI PENULISAN
Koordinator
Ir. Didik Koesbianto, M.Si
Editor
Fadjri Amora, S.E.
Penulis dan Pengolah Data
Chairil Fadli, S.ST
Ika Rusinta W, S.ST
Mety Irjayanti, S.ST
Layout Ika Rusinta W, S.ST Desain Cover Sulthoni Ashiddiiqi, S.ST, M.Si
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 iv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN KATALOG
KATA PENGANTAR
i
ii
ORGANISASI PENULISAN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 2
1.3. Ruang Lingkup 2
1.4 Sistematika Penulisan 2
BAB II METODOLOGI
2.1. Sumber Data 5
2.2. Metode Pengumpulan Data 5
2.3 Cakupan Sampel 5
2.4. Metode Analisis 8
2.5. Konsep Definisi 8
BAB III KEADAAN PENDIDIKAN DI PAPUA
3.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16
3.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 21
3.3. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 27
3.4. Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan 27
3.5. Pendidikan Berkeadilan Gender 35
3.6. Peningkatan Mutu Pendidikan 35
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 v
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan 40
4.2. Saran 41
TABEL-TABEL LAMPIRAN 45
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1
Tabel 3.1
Persentase Response Rate BS dan Rumah Tangga Susenas 2013 dirinci per Kabupaten/Kota Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, Guru TK, 2008-2013
7
21
Tabel 3.2
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013
25
Tabel 3.3
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2013
35
Tabel 3.4
Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Papua, 2011 - 2013
36
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 vii
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 3.1
Perkembangan PAUD (3-6 Tahun) Provinsi Papua, 2008-2013 19
Gambar 3.2
Persentase Penduduk Umur 3 – 6 Tahun menurut Partisipasi
Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi Papua, Tahun 2013
19
Gambar 3.3
Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Terlayani PAUD dirinci
Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, 2013
20
Gambar 3.4
Jumlah Lembaga PAUD, 2013
20
Gambar 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Angka Partisipasi Sekolah
di Provinsi Papua Tahun 2013
22
Gambar 3.6
Perkembangan APS Provinsi Papua Tahun 2010 – 2013
23
Gambar 3.7
APS Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013
23
Gambar 3.8
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua
Tahun 2013
24
Gambar 3.9
Plot Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2013
26
Gambar 3.10
Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia
Muda, Provinsi Papua Tahun 2012 - 2013
28
Gambar 3.11
Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia
Muda menurut Status Daerah Provinsi Papua, 2013
30
Gambar 3.12
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Muda menurut
Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013
30
Gambar 3.13
Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia
Dewasa Provinsi Papua, 2012 - 2013
31
Gambar 3.14
Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia
Dewasa menurut Status Daerah Provinsi Papua, 2013
32
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 viii
Gambar 3.15
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia Dewasa
menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013
32
Gambar 3.16
Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Papua,
2008 - 2013
37
Gambar 3.17
Rata-rata Pengeluaran per kapita per bulan Bukan Makanan di
Provinsi Papua, 2013 (Rp)
37
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 1
1.1 Latar Belakang
Alah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu wilayah dapat dilihat pada
kemajuan bidang pendidikan. Peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia
termaktub dalam amanah konstitusi Pasal 31 Undang-undangDasar 1945
(Amandemen IV), ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”. Implikasinya bahwa sistem pendidikan yang ada di suatu wilayah
harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga
Negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan
minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku,
etnis, agama, dan gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang
bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan skaligus
investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan
suatu bangsa.
Oleh karena itu, program pendidikan yang diselenggarakan baik pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal harus dilakukan dengan sistem pendidikan
terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender sehingga dapat menjangkau mereka
yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan
sosial.
Pemenuhan hak asasi pendidikan tersebut, pada dasarnya bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena pada hakekatnya pendidikan merupakan
usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan
baik di dalam maupun di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup.
Untuk melihat perkembangan dan situasi pendidikan, diperlukan indikator-indikator
pendidikan yang akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus
dicapai. Oleh karena itu, publikasi ini disusun untuk dapat memperoleh gambaran yang
lebih jelas tentang capaian pembangunan pendidikan Provinsi Papua sampai dengan tahun
2013. Analisis diskriptif diperlukan untuk membuat indikator tersebut menjadi lebih
menarik dan mudah difahami oleh pengguna data, baik masyarakat secara umum maupun
pihak pemerintah sebagai perencana pembangunan dan para pengambil keputusan.
S
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 2
1.2 Tujuan
Secara umum penulisan publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini untuk
memberikan gambaran keadaan serta kondisi pendidikan yang telah dan sedang dicapai
oleh masyarakat di Provinsi Papua secara keseluruhan. Untuk selanjutnya agar lebih
dipahami dan lebih mudah dimengerti oleh para pengguna data dan akhirnya ditindaklanjuti
oleh yang berwenang dengan didasarkan data yang ada dalam rangka menyongsong
program pemerintah di bidang pendidikan menuju Gerakan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
dan Program Wajib Belajar (Wajar).
1.3 Ruang Lingkup
Indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan
umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan. Pendidikan umum maknanya
kurang lebih sama dengan pendidikan formal, maka identifikasi indikator ini berlaku untuk
semua jenjang pendidikan, meliputi:
1. Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan prasekolah (TK) penduduk usia3 – 6 tahun
dan pendidikan sekolah dasar umur 7 – 12 tahun.
2. Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah pertama usia 13 – 15
tahun baik umum maupun kejuruan dan menengah lanjutan 16 –18 tahun baik
umum maupun kejuruan.
3. Pendidikan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi maupun akademi
dengan usia 19 – 24 tahun.
Penyajian indikator pendidikan pada publikasi ini bersifat umum, sesuai dengan yang
tercakup pada tabel hasil pengolahan yang bersumber dari Susenas, terutama data KOR.
Data yang disajikan meliputi partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan serta fasilitas sekolah.
1.4 Sistematika Penulisan
Sesuai dengan jenis data dan ruang lingkup data pendidikan yang tersedia, maka
analisis sederhana dikelompokkan menurut urutan proses dan dampak program pendidikan
yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 3
Bab I menjelaskan tentang latar belakang disusunnya publikasi ini dan tujuan yang
diharapkan. Sedangkan Bab II memberikan penjelasan tentang metodologi dari
pengumpulan data serta konsep yang dipergunakan. Setelah secara umum diketahui
maksud dan tujuan publikasi ini, maka besaran angkanya dianalisis secara sederhana dan
tertuang di dalam Bab III. Bab ini membahas tentang situasi pendidikan masyarakat di
Provinsi Papua yang berkaitan dengan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Akhirnya
Bab IV menyajikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang diharapkan.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 5
2.1 Sumber Data
umber data utama dari penulisan Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini, adalah
hasil pengolahan data KOR Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013. Dari
beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan
survei yang memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bila dibandingkan dengan survei lain,
Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas di mana salah satu diantaranya adalah data
pendidikan. Kedua, Susenas dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan data yang
paling mendesak. Hal ini dimungkinkan karena mulai tahun 2011 pelaksanaan Susenas
dilakukan secara triwulanan, sehingga kondisi sosial ekonomi penduduk dapat diketahui
perkembangannya setiap triwulan. Selain itu, untuk lebih mempertajam analisis mengenai
kondisi pendidikan di Provinsi Papua, publikasi ini juga dilengkapi dengan data-data terkait
yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olah raga Provinsi Papua, website
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk data realisasi
APBD di sektor pendidikan, serta data-data pendukung lainnya.
2.2 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga
terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan
responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu,
maka yang menjadi responden untuk mendapatkan keterangan ini adalah individu yang
bersangkutan. Sementara untuk keterangan mengenai rumah tangga, dapat dikumpulkan
melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau
anggota rumah tangga lain yang mengetehui tentang karakteristik rumah tangga yang
ditanyakan.
2.3 Cakupan Sampel
Sebaran sampel Susenas 2013 yang sebagian besar jatuh di wilayah sulit dan susah
dijangkau menjadikan tidak semua sampel BS dapat dikunjungi. Dari target 1.228 sampel BS,
dalam pelaksanaannya petugas lapangan hanya mampu mengunjungi sebanyak 1.153 (93,89
persen). Namun dalam kompilasi data di BPS RI tidak semuanya masuk sebagai raw data
final. Terdapat data-data rumah tangga yang tidak diikutsertakan dalam penghitungan
karena dianggap outlier maupun karena data sudah melampai batas waktu pengolahan,
S
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 6
sehingga raw data final Susenas 2012 berjumlah 1.119 BS (response rate BS = 91,1 persen).
BS yang tidak dapat dikunjungi sebagian besar berada di wilayah pegunungan, dan hanya
bisa dijangkau dengan transportasi udara ataupun berjalan kaki.
Dari BS yang berhasil dikunjungi petugas, dalam pelaksanaanya tidak semua rumah
tangga sampel dapat diwawancarai. Alasan responden tidak dapat diwawancarai
diantaranya karena responden menolak untuk diwawancarai ataupun tidak berhasil ditemui
sampai dengan berakhirnya waktu pencacahan. Hal ini mengakibatkan jumlah sampel
rumah tangga setiap BS tidak selalu lengkap (10 responden). Karena alasan tersebut,
response rate sampel rumah tangga hanya sebesar 84,92 persen dan lebih kecil dari
response rate BS. Response rate sampel rumah tangga tersebut berbeda-beda
antarkabupaten/kota dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:
a. Kabupaten dengan response rate baik (lebih dari 90 persen) sebanyak 10
kabupaten/kota.
b. Kabupaten dengan response rate cukup (75 persen s.d. 89 persen) sebanyak 15
kabupaten.
c. Kabupaten dengan response rate rendah (kurang dari 75 persen) ada sebanyak 4
kabupaten.
Tingkat response rate BS dan rumah tangga Susenas 2013 selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 2.1 berikut ini.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 7
Tabel 2.1 Persentase Response rate BS dan Rumah Tangga Susenas 2013
dirinci per Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA Target
BS
BS Berhasil di Data
BS Raw Data Final Target
Ruta
Ruta data Final
%
Jml % Jml %
[01] Merauke 52 51 98,1 51 98,1 520 453 87,1
[02] Jayawijaya 52 51 98,1 43 82,7 520 423 81,3
[03] Jayapura 44 39 88,6 39 88,6 440 330 75,0
[04] Nabire 48 48 100,0 48 100,0 480 440 91,7
[08] Kep. Yapen 44 44 100,0 44 100,0 440 382 86,8
[09] Biak Numfor 48 48 100,0 48 100,0 480 426 88,8
[10] Paniai 48 47 97,9 47 97,9 480 389 81,0
[11] Puncak Jaya 44 43 97,7 42 95,5 440 420 95,5
[12] Mimika 52 49 94,2 46 88,5 520 406 78,1
[13] BovenDigoel 40 39 97,5 39 97,5 400 357 89,3
[14] Mappi 44 44 100,0 44 100,0 440 429 97,5
[15] Asmat 44 31 70,5 31 70,5 440 290 65,9
[16] Yahukimo 52 32 61,5 29 55,8 520 262 50,4
[17] PegununganBintang 44 44 100,0 44 100,0 440 433 98,4
[18] Tolikara 48 46 95,8 46 95,8 480 451 94,0
[19] Sarmi 28 28 100,0 28 100,0 280 272 97,1
[20] Keerom 40 37 92,5 37 92,5 400 349 87,3
[26] Waropen 24 20 83,3 20 83,3 240 197 82,1
[27] Supiori 24 22 91,7 22 91,7 240 207 86,3
[28] Mamberamo Raya 24 24 100,0 24 100,0 240 240 100,0
[29] Nduga 44 44 100,0 44 100,0 440 439 99,8
[30] Lanny Jaya 52 49 94,2 44 84,6 520 436 83,8
[31] Mamberamo Tengah 32 30 93,8 26 81,3 320 259 80,9
[32] Yalimo 40 40 100,0 31 77,5 400 273 68,3
[33] Puncak 44 44 100,0 43 97,7 440 430 97,7
[34] Dogiyai 44 44 100,0 44 100,0 440 440 100,0
[35] Intan Jaya 32 22 68,8 22 68,8 320 181 56,6
[36] Deiyai 40 37 92,5 37 92,5 400 325 81,3
[71] Jayapura 56 56 100,0 56 100,0 560 487 87,0
JUMLAH 1.228 1.153 93,9 1.119 91,1 12.280 10.426 84,9
Besar kecilnya response rate sampel rumah tangga sangat berkaitan dengan estimasi
statistik yang dihasilkan. Syarat paling utama untuk mendapatkan statistik yang valid
adalah ketepatannya dalam menggambarkan atau mewakili (merepresentasikan)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 8
informasinya. Artinya untuk menghasilkan statistik yang baik dibutuhkan kecukupan sampel
yang dapat mewakili populasinya. Jika jumlah sampel yang dikumpulkan tidak mencukupi
(sedikit) maka estimasi statistik yang dihasilkan akan bias dan menjauhi nilai parameternya.
Terkait hal tersebut, dalam membaca statistik (indikator) yang dihasilkan dalam Susenas
2012 khususnya estimasi level kabupaten/kota, perlu kehati-hatian dalam menganalisisnya,
terutama untuk kabupaten yang response rate-nya rendah.
Selain itu, keakuratan setiap indikator bergantung pada kecukupan sampel yang
dapat mewakili populasinya. Kebutuhan sampel untuk estimasi setiap indikator berbeda-
beda. Indikator yang peluang terjadinya jarang (rare cases) membutuhkan jumlah sampel
yang lebih besar. Prof. Manar Abdel Rahman seorang expert yang sering terlibat dalam
survei berbasis rumah tangga seperti Demographic and Health Surveys (DHS) dan Multiple
Indicator Cluster Surveys (MICS) mengatakan bahwa untuk menghasilkan indikator dalam
bentuk proporsi atau persentase yang baik dihasilkan dari sejumlah sampel dengan
denominator (tanpa pembobot) sebesar 50. Jika denominator indikator tersebut antara 25
– 50 maka indikator tersebut masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian dalam
membacanya. Sedangkan jika denominatornya kurang dari 25 maka indikator lebih baik
tidak digunakan. Oleh karena Susenas 2013 juga merupakan survei yang berbasis rumah
tangga maka dalam penyajian data sebaiknya mengacu pada kaidah tersebut.
2.4 Metode Analisis Data yang dibahas dalam publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua ini meliputi
datapendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan
pendidikan masyarakat. Analisis yang dilakukan mencoba memberikan gambaran umum
tentang keadaan pendidikan penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2012. Analisis bersifat
sederhana dan deskriptif terhadap tabel-tabel yang tersedia dan disajikan dalam publikasi
ini.
2.5 Konsep dan Definisi
Dalam membunyikan suatu data kita harus berpegang teguh pada konsep dan
definisi yang digunakan. Hal ini penting guna menghindari mispersepsi yang ditimbulkan,
sehingga berujung pada kesalahan dalam menangkap maksud dari suatu data. Oleh karena
itu, untuk membantu dalam memahami data yang disajikan telah disepakati konsep dan
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 9
definisi yang digunakan. Konsep dan definsi tersebut meliputi angka partisipasi sekolah,
jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang
dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf. Seseorang dikatakan bersekolah apabila
ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang
di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain.
2.1.1 Partisipasi sekolah
Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini.
Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:
Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan
tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal,
termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke
sekolah dasar;
Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan formal;
Catatan:
1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan masih bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan masih bersekolah.
Tidak bersekolah lagiadalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.
Catatan:
1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti
pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti
pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti
pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh
suatu perguruan tinggi.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 10
2.4.2 Jenjang pendidikan formal terdiri dari:
1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong
(pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB)
tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah
(MTs).
2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk
sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
a. Program gelar adalah program yang memberikan tekanan pada
pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode
operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh
suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan
sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan
doktor/strata III (S3).
b. Program non-gelar adalah program yang memberikan tekanan pada
pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada
keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau
seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I),
pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma
IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).
2.4.3 Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:
Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang didudukiadalah jenjang pendidikan
tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang
sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.
Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang
sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ sederajat/kejuruan
adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah
atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun,Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 11
Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST),
Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah
Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan
Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan
Peradilan Agama};
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajatadalah Sekolah
Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus
Pegawai Administrasi Atas (KPAA));
Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya
Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah
Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah
Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas
(SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah
Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah
Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar
Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus
Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA),
Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;
Program D.I/II adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan
program diploma I/II pada pendidikan formal;
Program D.III adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu
akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar
sarjana muda;
Contoh:
a. Akademi Seni Musik Indonesia
b. Akademi Seni Tari Indonesia
c. Akademi Bahasa Asing
d. Akademi Pimpinan Perusahaan
e. Akademi Kimia Analis
f. Akademi Meteorologi dan Geofisika
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 12
Program D.IV/S1 adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan
tinggi;
S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2
pada suatu perguruan tinggi.
Catatan:
1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.
Contoh:
Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau
Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.
2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.
2.4.4 Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
Tidak punya ijazah SD dan sederajat adalah mereka yang tidak memiliki ijazah
SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang
sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar
Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat.
Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;
SD adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat
dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);
Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan
Sekolah Dasar;
SMP Umum/Kejuruan adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun
kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama,
Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah
Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha
Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4
tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;
Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan
Sekolah Menengah Pertama;
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 13
SMA/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun,
AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);
Madrasah Aliyah (MA) adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah
Menengah Atas;
SMK adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan
Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah
Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah
Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah
Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah
Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru
Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah
Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analis Kimia,
Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;
Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang
khusus diberikan untuk program diploma;
Diploma III/Sarjana Muda, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu
perguruan tinggi;
Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu
universitas/institut/sekolah tinggi;
S2/S3 adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu
universitas/institut/sekolah tinggi.
2.4.5 Dapat membaca dan menulis
Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat “Anda
harus berlaku adil”;
Huruf lainnya, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin,
misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;
Huruf latin dan huruf lainnya, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan
huruf lainnya;
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 14
Tidak dapat, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun
huruf lainnya.
Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat
sederhana dalam aksara tertentu.
Catatan:
1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca
dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya
tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya,
dianggap tidak dapat membaca dan menulis.
Angka Melek Huruf, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan
menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Angka Partisipasi Sekolah, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok
usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat
disetarakan dengan jenjang pendidikan.
Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui
besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk
usia sekolah pada jenjang tertentu.
Angka Partisipasi Murni (APM), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui
besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 16
Sumber daya manusia bukan lagi menjadi anak tiri bagi proses suatu pembangunan.
Pada masa orde baru, pembangunan difokuskan pada bagaimana mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Kini, teori tersebut seakan terbantahkan. Hakikat suatu pembangunan
adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia
seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada
sumber daya manusia, menginat perannya dalam pembangunan menjadi sangat strategis
dibandingkan dengan keberadaan kekayaan alam sekalipun.
Pembangunan sumber daya manusia meliputi upaya-upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal dan nonformal. Titik berat pendidikan
formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu,
ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan
pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup (life skill)
kepada masyarakat. Pendidikan non formal juga dapat membekali sikap kemandirian yang
mendorong tercapainya kesempatan untuk berwirausaha, yang pada akhirnya diharapkan
mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam
berbagai aspek.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Seperti, program wajib belajar 9 tahun yang
dicanangkan pada tahun 1994. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah pada tahun 2000,
di mana pemerintah mencanangkan program Pendidikan Untuk Semua (PUS), sebagai upaya
dalam perluasan kesempatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. PUS memiliki
enam target utama yang harus dicapai hingga tahun 2015, yaitu pendidikan anak usia dini,
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan
keaksaraan dan berkelanjutan, pendidikan berkeadilan gender dan peningkatan mutu
pendidikan.
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sesuai dengan Permendiknas No 58 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pendidikan
anak usia dini atau yang biasa disingkat dengan PAUD merupakan salah satu bentuk
penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah
pertumbuhan dan perkembangan, yang meliputi perkembangan moral dan agama,
perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir,
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 17
daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan
keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia
dini.
Munculnya program PAUD didukung oleh penelitian-penelitian mengenai
perkembangan kecerdasan otak. THE GOLDEN AGE – masa keemasan, pada beberapa
catatan penelitian para ahli ditentukan dalam empat
tahun pertama. Seperti pada catatan Gordon
Dryden dan Jeannette Vos dalam bukunya yang
berjudul Learning Revolution (1999), menyatakan
bahwa 50 persen kemampuan belajar anak ditentukan
dalam empat tahun pertamanya, dan 30 persen
sebelum mencapai usia delapan tahun.
Selanjutnya, Dr. dr. Ahmad Suryawan, Sp.A(K) Ketua Divisi Tumbuh Kembang Anak
dan Remaja, Depertemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo/ Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga Surabaya, juga mengungkapkan pentingnya masa emas anak1.
Pertumbuhan otak ketika anak lahir baru mencapai 25 persen otak orang dewasa. Hanya
dalam waktu dua tahun, pertumbuhan otak telah meningkat pesat hingga 80 persen.
Selanjutnya pada usia enam tahun sudah mencapai 95 persen. Praktis, masa enam tahun
pertama, terutama dua tahun pertama, menjadi masa keemasan bagi pertumbuhan otak
anak. Pada masa inilah diperlukan nutrisi yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan
otak dan juga rangsangan untuk terus menstimulasi otak agar terus berkembang.
Mengingat pentingnya pendidikan anak pada usia dini, secara khusus pemerintah
telah mengeluarkan beberapa peraturan dan Undang-Undang, diantaranya adalah UU No.
23 tahun 2002 tentang Perlindugan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, dan PP No. 39/1992 mengenai
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Untuk menegaskan komitmen
pemerintah, Pada tanggal 23 Juli 2003 Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati
Soekarnoputri mencanangkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.
Pencanangan tersebut bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Anak Nasional
1 http://nutricia.co.id/early-life-nutrition-sangat-penting-dalam-sistem-kekebalan-tubuh-perkembangan-otak-
dan-pertumbuhan-fisik-di-masa-keemasan-anak/
Sumber: http://usiaemas2-4tahun.blogspot.com/
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 18
tanggal 23 Juli 2003. Secara khusus, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan membentuk Direktorat Jenderal PAUD sebagai bentuk dari kepedulian dari
pendidikan anak pada usia dini dan untuk mengoptimalkan partisipasi PAUD di Indonesia.
Secara umum tujuan program pendidikan anak usia dini adalah agar semua anak usia
dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara
optimal guna melejitkan kecerdasan yang dimilikinya. PAUD juga merupakan modal
pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara
lebih spesifik program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
pendidikan melalui : (1) PAUD nonformal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak
(TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK),
Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Melalui PAUD diberikan pendidikan,
perawatan dan pengembangan anak secara terpadu, sehingga diharapkan masa keemasan
(the golden age) tersebut dapat secara optimal dikembangkan.
Melalui program PUS, pemerintah telah menargetkan pada tahun 2015 partisipasi
PAUD di Indonesia mencapai 75 persen. Namun, nampaknya kondisi di Provinsi Papua masih
sangat jauh dari yang diharapkan. Selama selang waktu 2008 – 2013 partisipasi PAUD di
Papua hanya pada kisaran 11,15 persen. Meskipun dibanding dengan tahun 2008 terdapat
kenaikan partisipasi sebesar 3,62 poin, akan tetapi capaian ini sangat rendah di bawah nilai
target yang ditetapkan. Rendahnya capaian PAUD di Papua ditengarai karena belum
optimalnya upaya pengembangan PAUD itu sendiri. Beberapa permasalahan yang menjadi
kendala bagi pengembangan PAUD di Papua diantaranya adalah masih rendahnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD, luasnya jangkauan wilayah dan kesulitan
akses sebagian besar wilayah, serta minimnya tenaga pendidik PAUD.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 19
Jika melihat partisipasi penduduk yang berumur 3 – 6 tahun, hanya sekitar 12,26
persen yang terlayani PAUD, yang terdiri dari 4,64 persen “pernah” dan 7,62 persen yang
“sedang” mengikuti pendidikan PAUD. Sebaliknya, sebanyak 87,74 persen anak-anak dengan
umur 3 – 6 tahun tidak mengikuti pendidikan PAUD. Sungguh sangat disayangkan,
mengingat pendidikan pada usia tersebut adalah pondasi bagi pembentukan karakter dan
kecerdasan anak. Jika dirinci menurut kabupaten, ada beberapa kabupaten di mana
partisipasi anak 3 – 6 tahun terhadap pendidikan pra sekolah adalah nol persen, diantaranya
adalah Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, dan Nduga.
Dilihat dari jenis pendidikan pra sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan jenis
pendidikan yang paling banyak menampung pendidikan PAUD. Pada tahun 2013, sebanyak
68,91 persen dari anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah bersekolah di TK.
Nampaknya, TK adalah jenis pendidikan pra sekolah yang umum diikuti oleh anak-anak
sebelum memasuki pendidikan dasar. Namun, TK hanya bisa diikuti oleh anak-anak ketika
mereka telah memasuki usia 4 – 6 tahun. Padahal, usia sebelumnya juga tak kalah penting
dalam membentuk kecerdasan anak. Pendidikan semacam itu bisa diperoleh melalui pos
PAUD dan sejenisnya. Pada tahun yang sama, persentase anak yang terlayani pos PAUD
hanya sebesar 12,04 persen dan 16,94 persen pada satuan PAUD sejenis. Sementara pada
taman penitipan anak (TPA) hanya sekitar 0,68 persen. Khusus untuk TPA, biasanya hanya
tersedia di kota-kota besar seperti Kota Jayapura, sedangkan di kabupaten lain fasilitas TPA
0 50 100
Tidak
Sedang
Pernah
87.74
7.62
4.64
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Umur 3 – 6
Tahun menurut Partisipasi Pendidikan Pra Sekolah di Provinsi
Papua, Tahun 2013
2008 2010 2011 2012 2013 TargetPUS2015
8.42 12.11 11.92 11.27 12.04
75.00
Gambar 3.1 Perkembangan PAUD (3-6 Tahun)
Provinsi Papua, 2008-2013
Sumber : Susenas 2013 Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 20
jarang ditemukan bahkan tidak ada, sehingga
partisipasi anak di TPA hanya ada di Kota Jayapura
(Tabel 2 Lampiran).
Walaupun selama empat tahun terakhir
jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan
sarana PAUD lainya bertambah, namun
sebarannya tidak merata. Fasilitas PAUD sebagian
besar berada di daerah perkotaan, padahal
hampir tiga perempat (74,04 persen) penduduk
Papua tinggal di daerah perdesaan. Akibatnya
banyak masyarakat yang tinggal di perdesaan
tidak dapat terlayani PAUD. Ditambah lagi, pada
kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan
tengah Papua, TK hanya terdapat di ibukota
kabupaten dan jumlahnya pun terbatas.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah raga Provinsi Papua, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Puncak, dan Yalimo hanya
memiliki 2 TK. Sementara di Kabupaten
Mamberamo Raya hanya memiliki 1 TK.
Keterbatasan jumlah sarana pendidikan pra
sekolah tersebut turut menyumbang rendahnya
partisipasi pendidikan pra sekolah anak.
Memasuki tahun 2013, nampaknya ada
angin segar bagi pengembangan pendidikan pra sekolah di Papua. Jika sebelumnya secara
rata-rata satu orang guru mendidik 25 murid, memasuki tahun 2013 satu guru mendidik 14
murid. Kondisi ini adalah kondisi ideal, mengingat semakin sedikit murid yang ditangani oleh
guru maka semakin optimal proses pendidikan dan pembentukan karakter anak.
458
478
55
573
TK/RA/BA
KB
TPA
PosPAUD/SPS/KB
Gambar 3.4 Jumlah Lembaga PAUD, 2013
68.91
1.43
0.68
12.04
16.94
TK/RA/BA
KB
TPA
Pos PAUD
SPS
Gambar 3.3 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Terlayani PAUD dirinci menurut Jenis
Pendidikan Pra Sekolah, 2013
Sumber : Susenas 2013
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 21
Tabel 3.1
Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru TK, 2008-2013
Tahun Jumlah TK Murid Guru Rasio Murid-Guru
1 2 3 4 5
2008/2009 364 22.021 639 34,46
2009/2010 392 24.218 748 32,38
2010/2011 411 26.096 1.115 23,40
2011/2012 442 26.123 1.040 25,12
2012/2013 458 27.823 1.916 14,52
Rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti pendidikan usia dini (pra sekolah)
berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua. Hal ini tercermin salah
satunya dari capaian nilai IPM pada tahun 2013 yaitu sebesar 66,25. Capaian ini tetap
menempatkan Provinsi Papua di peringkat paling bawah secara nasional. Oleh karena itu,
perlu dilakukan upaya peningkatan partisipasi pendidikan PAUD di Provinsi Papua ke depan
dengan membangun fasilitas pendidikan TK/RA/BA, Pos PAUD, atau lainnya terutama di
perdesaan, juga dengan lebih memperhatikan tenaga pengajar PAUD. Selain itu, perlu
digalakkan sosialisasi mengenai pentingnya PAUD kepada masyarakat. Karena tanpa
partisipasi aktif dari masyarakat, program ini tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang
ditargetkan. Dengan demikian masa keemasan anak (the golden age) dapat
ditumbuhkembangkan secara baik dan menjadi kader-kader penerus pembangunan di
Provinsi Papua yang berkualitas di masa mendatang.
3.2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dalam suatu proses pembangunan dibutuhkan input berupa sumber daya manusia
yang memadai, sehingga pembangunan dapat berjalan secara optimal. Salah satu upaya
yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas adalah
melalui jalur pendidikan. Program pendidikan dasar 9 tahun menjadi perwujudan komitmen
pemerintah untuk membekali anak didik dengan keterampilan dan pendidikan dasar. Selain
itu, pendidikan dasar juga penting sebagai batu loncatan awal menuju jenjang pendidikan
yang lebih tinggi, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dan menyiapkan
manusia yang siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pemerataan dan perluasan
pelayanan pendidikan dasar dilakukan melalui jalur formal dan nonformal, yaitu mulai dari
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 22
jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, serta kejar Paket A, B, dan C. Dengan begitu diharapkan
seluruh anak usia 7 – 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh
pendidikan setidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat.
Gaung upaya mewujudkan pendidikan dasar bagi semua bukan hanya ada di
Indonesia, melainkan telah menjadi komitmen dari negara-negara di seluruh dunia. Hal ini
tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) goal ke-2, di mana menargetkan
bahwa pada tahun 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat
menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan tersebut juga sejalan dengan target Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar.
Indikator tingkat pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari pencapaian nilai Angka Partisipasi
Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan juga Angka Partisipasi Kasar (APK).
3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah dapat
menggambarkan berapa banyak penduduk usia
pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga
terkait dengan pengentasan program wajib
belajar indikator inilah yang digunakan sebagai
petunjuk berhasil tidaknya program tersebut.
Sebagai standar program wajib belajar dikatakan
berhasil jika nilai APS SD (umur 7-12) dan APS
SMP (umur 13-15 tahun) sebesar 100 persen.
BPS mencatat pada tahun 2013, APS
penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 75,51
persen, sementara usia 13 – 15 tahun mencapai
73,27 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat 24,49 persen penduduk usia 7 – 12 tahun
yang tidak bersekolah, dan sebanyak 26,73 persen penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum
sekolah atau tidak sekolah lagi. Dari gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk
mencapai target pendidikan dasar untuk semua sangat sulit dilakukan, sehingga dapat
dikatakan penerapan program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum sepenuhnya
berhasil, baik pada jenjang pendidikan SD/sederajatataupun SMP/sederajat.
Usia 7-12 Usia 13-15
75.51 73.27
100 100
Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi APS
di Provinsi Papua Tahun 2013
Realisasi Target
24,49 26,73
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 23
Jika dilihat dari perkembangan nilai APS dari tahun 2009 - 2013, secara umum
terlihat bahwa APS penduduk usia 7 – 12 dan 16 – 18 memiliki trend yang positif. Meskipun
perkembangannya lambat, namun partisipasi anak sekolah pada kelompok usia tersebut
sudah menuju ke arah yang diharapkan. Sejalan dengan hal itu, APS penduduk usia 13 -15
tahun juga mengalami peningkatan sebesar 4,28 poin pada tahun 2013. Peningkatan ini
merupakan capaian yang membahagiakan, mengingat pada tahun sebelumnya, APS
penduduk usia 13 -15 tahun turun sampai level 68,99 persen.
Sementara itu, ditinjau dari jenis kelaminnya, hampir tidak terlihat perbedaan
partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan pada ketiga kelompok usia tersebut.
Namun, pada kelompok umur 16 – 18 tahun tampak bahwa partisipasi laki-laki sedikit lebih
tinggi dibanding perempuan. Hal ini ditengarai karena perempuan Papua pada kelompok
usia tersebut putus sekolah dengan berbagai alasan, diantaranya adalah menikah, mencari
nafkah, dan masih kurangnya kesadaran akan pendidikan.
76.09 76.22 73.36 75.34 75.51
73.69 74.35 71.29 68.99
73.27
47.51 48.28 50.55 50.66 53.28
2009 2010 2011 2012 2013
Gambar 3.6 Perkembangan APS
Provinsi Papua Tahun 2010 -2013
Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18
Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18
75.75 72.52
53.73
75.22 74.18
52.71
Gambar 3.7 APS menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013
Laki-laki Perempuan
Sumber : Susenas 2013 Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 24
3.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK)
merupakan suatu indikator yang
mengukur proporsi anak sekolah pada
suatu jenjang pendidikan tertentu dalam
kelompok umur yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut. Secara
sederhana, APK memberikan gambaran
secara umum tentang banyaknya anak
yang sedang menerima pendidikan dasar,
menengah dan keatas. APK juga
merupakan indikator yang paling
sederhana untuk mengukur daya serap
penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan.
Data Susenas menggambarkan capaian APK pada jenjang sekolah dasar di Provinsi
Papua pada tahun 2013 adalah sebesar 86,39 persen, meningkat 2,23 poin dibanding
capaian pada tahun 2012. Nilai ini mencerminkan bahwa jumlah murid yang sedang
bersekolah di jenjang SD/sederajat lebih kecil daripada jumlah penduduk berumur 7 – 12
tahun. Sama halnya dengan APK SD, APK SMP maupun SMP mempunyai nilai di bawah 100.
Artinya hanya sebagian dari anak-anak usia 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun yang sedang
bersekolah pada jenjang SMP dan SMA, sedangkan sisanya sedang bersekolah di jenjang
pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan ada yang tidak sekolah lagi.
Dari Gambar 3.8 di atas juga dapat dilihat bahwa secara umum tidak ada perbedaan
partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Jika pada tahun sebelumnya, partisipasi laki-laki
lebih tinggi dibanding perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, pada tahun 2013
berlaku sebaliknya. Partisipasi perempuan pada jenjang pendidikan SMA sedikit berada di
atas laki-laki. Untuk lebih memperjelas tentang APK diperlukan indikator berikutnya, yaitu
Angka Partisipasi Murni (APM).
SD SMP SMA
86.73
65.92
52.79
85.98 63.78
54.32
86.39
64.95
53.47
Gambar 3.8 Angka Partisipasi Kasar menurut
Jenis Kelamin Provinsi Papua Tahun 2013
Laki-Laki Perempuan Total
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 25
3.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu
kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok
umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM
yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang
sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.
APK pada jenjang SD/sederajat pada tahun 2013 adalah 86,39 persen sedangkan
APM SD/sederajat hanya sebesar 72,90 persen. Hal ini mengandung pengertian bahwa
murid SD /sederajat yang berusia 7 – 12 tahun adalah sebesar 72,90 persen. Selanjutnya
selisih nilai antara APK dan APM tersebut (13,49 persen) mencerminkan banyaknya murid
SD yang memiliki usia di luar rentang 7 – 12 tahun.
Berikutnya, untuk tingkat partisipasi pada jenjang SMP/sederajat, ada sebanyak
45,88 persen murid SMP/sederajat yang berada pada usia yang seharusnya, yaitu 13 – 15
tahun. Selebihnya, sebanyak 19,07 persen adalah murid yang berumur di bawah 13 tahun
atau di atas 15 tahun. Demikian halnya dengan tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan
SMA/sederajat, ada sebanyak 36,53 persen murid SMA/sederajat yang berusia 16 – 18
tahun, dan 16,94 persen yang usianya berada di luar rentang usia normal murid SMA.
Tabel 3.2
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Papua Tahun 2013
No Kota / Desa Jenis Kelamin Angka Partipasi Murni (APM)
SD SMP SMA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Perkotaan Lk 89,01 65,11 57,54
Pr 87,35 59,55 57,05
Total 88,23 62,31 57,33
2 Pedesaan Lk 69,04 41,51 29,03
Pr 68,14 41,34 28,41
Total 68,64 41,43 28,75
3 Perkotaan + Pedesaan Lk 73,26 46,08 36,92
Pr 72,47 45,64 36,05
PAPUA Total 72,90 45,88 36,53
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 26
Dari sisi kesetaraan gender, umumnya tidak ada perbedaan partisipasi antara laki-
laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam
pendidikan. Namun, yang terlihat mencolok adalah APM pada jenjang sekolah menengah
pertama di daerah perkotaan. Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa APM laki-laki lebih
tinggi dibandingkan perempuan. Artinya pada jenjang ini perempuan cenderung memiliki
kesempatan yang lebih kecil daripada laki-laki. Begitu pula pada jenjang sekolah dasar di
daerah perkotaan, APM laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini
berbeda dengan yang terjadi di daerah pedesaan yang cenderung tingkat partisipasinya
sama antara laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian, tetap saja APM di daerah
perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah pedesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa
masih minimnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, yang ditambah dengan akses
penduduk untuk menjangkau fasilitas tersebut terbilang tidak mudah.
Gambar 3.9 Plot Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua, 2013
Gambar 3.9 di atas menunjukkan sebaran capaian tingkat partisipasi murni antara
jenjang pendidikan SD dan SMP kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua. Dari gambar
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 27
tersebut menggambarkan masih adanya disparitas APM yang tajam antarkabupaten –
kabupaten di Provinsi Papua. Ada tujuh kabupaten dengan capaian APM baik SD maupun
SMP berada di bawah angka provinsi, yaitu Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Puncak
Jaya, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Intan Jaya. Bahkan yang terjadi di Kabupaten
Pegununan Bintang, nilai APM SMP (5,04) merupakan APM terendah diantara kabupaten
lainnya. Ketujuh kabupaten inilah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari
pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3.3 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)
Istilah Kecakapan Hidup (life skills) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki
seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara
wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta
menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga
Teknis, 2003). Penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih berorientasi kognitif (akademik)
dan telah melahirkan lulusan lembaga pendidikan yang memiliki pengetahuan tetapi kurang
atau tidak memiliki keterampilan vokasional yang justru lebih diperlukan, baik untuk
bekerja maupun berusaha mandiri.
Dengan adanya Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) diharapkan mampu memberikan
pendidikan yang lebih memberikan keterampilan (vocational skill) kepada penduduk usia 15
tahun ke atas, khususnya siswa putus sekolah atau yang tidak melanjutkan, lulusan
perguruan tinggi yang tidak bekerja dan penduduk usia produktif baik laki-laki maupun
perempuan yang masih belum memiliki pekerjaan. Pendidikan ini diselenggarakan melalui
jalur pendidikan nonformal, seperti pelatihan berbagai keterampilan kerja dan sebagainya.
Dengan demikian program PKH ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu strategi bagi
pemerintah Provinsi Papua untuk mengurangi kemiskinan dan penanggulangan
pengangguran.
3.4 Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Berkelanjutan
Program pendidikan keaksaraan merupakan program yang ditujukan untuk melayani
warga masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis yang dikarenakan mereka tidak
dapat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan di sekolah formal. Program pendidikan
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 28
keaksaraan merupakan bentuk layanan Pendidikan nonformal untuk membelajarkan warga
masyarakat yang buta aksara agar memiliki kemampuan CALISTUNG (membaca, menulis,
dan berhitung) dan kemampuan fungsional untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya
(Sujarwo, 2008). Singkatnya program ini dilakukan untuk memberantas warga masyarakat
yang buta aksara agar menjadi melek huruf. Pendidikan keaksaraan ini diperuntukkan bagi
penduduk usia produktif (15 – 64 tahun).
Adapun indikator-indikator yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan program
pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan
pendidikan yang ditamatkan.
3.4.1 Angka Melek Huruf (AMH)
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah angka melek
huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.
Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki bagi
penduduk usia dewasa yakni penduduk usia 15 tahun ke atas. Hal ini penting bagi mereka
agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan baik secara makro maupun mikro. Tinggi
rendahnya angka melek huruf suatu penduduk mencerminkan kualitas penduduk tersebut.
Penduduk usia muda merupakan salah satu kelompok penduduk yang produktif.
Penduduk yang tergolong pada usia ini yakni umur 15-24 tahun. Pada masa inilah
seharusnya kemampuan dasar membaca dan menulis dimiliki untuk menunjang masa depan
yang lebih baik. Berdasarkan hasil Susenas tahun
2013, sekitar 82,27 persen penduduk usia muda
di Provinsi Papua telah bebas buta huruf, dengan
kata lain masih ada sekitar 17,73 persen
penduduk usia muda belum bisa membaca dan
menulis.
Secara umum perkembangan persentase
angka melek huruf penduduk usia muda di
Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 5,32
persen dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kenaikan
76.95 82.27
23.05 17.73
2012 2013
Gambar 3.10 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Muda,
Provinsi Papua 2012-2013
Buta Huruf Melek Huruf
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 29
tersebut memberikan arti bahwa penduduk usia muda yang memiliki kemampuan membaca
dan menulis di tahun 2013 bertambah sekitar 5,32 persen. Adanya kenaikan angka tersebut
mengindikasikan bahwa pemerintah bersama pelaku pendidikan lain berupaya keras
memberantas buta aksara melalui berbagai program keaksaraannya baik melalui pendidikan
formal maupun pendidikan nonformal.
Ditinjau dari status daerah yang terlihat pada Gambar 3.11, persentase penduduk
usia muda yang telah bebas buta huruf di perkotaan sebesar 99,12 persen, sedangkan yang
tinggal di perdesaan hanya sebesar 74,95 persen. Artinya penduduk usia muda yang telah
bebas buta huruf lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan. Dengan kata lain
sekitar 25,05 persen penduduk usia muda di perdesaan masih banyak yang belum bisa
membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Kondisi ini merupakan hal yang wajar
karena sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan lebih menunjang dibanding di
perdesaan.
Sementara jika melihat dari sisi jenis kelamin (Gambar 3.12), persentase angka melek
huruf penduduk laki-laki usia muda (85,73 %) lebih tinggi dibandingkan penduduk
perempuan usia muda (78,25 %). Artinya penduduk laki-laki usia muda yang memiliki
kemampuan membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan usia
muda. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masih banyak penduduk perempuan usia
muda yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam dunia pendidikan, baik
pendidikan formal maupun nonformal. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang layak tanpa melihat jenis kelamin untuk menunjang pembangunan di
negeri ini. Hal ini tertuang dalam UU pasal 33 yang mengatur hak-hak pendidikan bagi warga
negara Indonesia.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 30
Berdasarkan data Susenas 2013, kesenjangan persentase angka melek huruf
penduduk usia muda antar-kabupaten/kota juga terlihat. Misalkan, kita bagi seluruh
kabupaten/kota menjadi tiga bagian wilayah yakni wilayah pesisir mudah, wilayah pesisir
sulit dan wilayah pegunungan sulit. Secara umum persentase angka melek huruf penduduk
usia muda di wilayah pesisir mudah paling tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya. Hal ini
terlihat dari persentase angka melek huruf penduduk usia muda beberapa kabupaten/kota
di wilayah pesisir mudah berada dalam interval 95,60 persen – 100 persen. Artinya hampir
seluruh penduduk usia muda di kabupaten/kota wilayah pesisir mudah telah bebas dari buta
aksara bahkan ada kabupaten yang seluruh penduduknya telah bebas dari buta aksara
(Kabupaten Jayapura = 100 persen).
Berbeda dengan kabupaten/kota wilayah pesisir mudah untuk kabupaten/kota
wilayah pesisir sulit, persentase angka melek huruf penduduk usia muda cukup beragam,
berada dalam interval 68,08 persen – 100 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk usia
muda telah bebas dari buta aksara dan ada juga kabupaten yang seluruh penduduknya telah
bebas dari buta aksara (Kabupaten Waropen = 100 persen). Sedangkan untuk
kabupaten/kota wilayah pegunungan sulit, persentase angka melek huruf penduduk usia
muda berada dalam interval 36,37 persen – 74,80 persen. Persentase angka melek huruf di
wilayah ini sangat beragam karena ada kabupaten yang angka melek hurufnya cukup tinggi
dan ada sebagian kabupaten yang angka melek hurufnya sangat kecil. Kabupaten yang
99.12
74.95
0.88
25.05
Kota Desa
Gambar 3.11 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta
Huruf Penduduk Usia Muda menurut Status daerah
Provinsi Papua, 2013
Buta Huruf Melek HurufLaki-laki Perempuan Laki-laki +
Perempuan
85.73
78.25
82.27
Gambar 3.12 Persentase Angka Melek Huruf
Penduduk Usia Muda menurut Jenis Kelamin
Provinsi Papua, 2013
Sumber : Susenas 2013 Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 31
persentase angka melek hurufnya terkecil di wilayah ini yakni Kabupaten Nduga (36,37
persen) sekaligus terkecil dari 29 kabupaten/kota Se-Papua.Persentase angka melek huruf
terbesar di wilayah ini yakni Kabupaten Jayawijaya (74,80 persen).
Penduduk usia dewasa merupakan penduduk yang tergolong dalam kelompok umur
25 tahun ke atas. Pada usia inilah seseorang akan merasakan matang dalam segala hal baik
materi maupun nonmateri. Secara umum perjuangan hidup dalam mencari nafkah akan
dimulai juga dari usia ini. Oleh karena itu, seharusnya penduduk usia ini memiliki
kemampuan dasar membaca dan menulis baik yang diperoleh melalui pendidikan formal
atau nonformal.
Secara umum perkembangan persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa
di Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen dari tahun 2012 ke tahun 2013.
Kenaikan tersebut memberikan arti bahwa
penduduk usia dewasa yang memiliki kemampuan
membaca dan menulis di tahun 2013 bertambah
sekitar 1,09 persen. Meskipun mengalami kenaikan
tetapi persentase penduduk usia dewasa yang
masih buta aksara di tahun 2013 cukup tinggi
yakni sekitar 37,16 persen. Angka ini lebih tinggi
dibandingkan persentase buta aksara pada
penduduk usia muda yang hanya mencapai 17,73
persen.
Sementara ditinjau dari status daerah yang terlihat pada gambar 3.14, persentase
penduduk usia dewasa yang telah bebas buta huruf di perkotaan sebesar 97,90 persen,
sedangkan yang tinggal di perdesaan hanya sebesar 50,46 persen. Artinya penduduk usia
dewasa yang telah bebas buta huruf lebih banyak tinggal di perkotaan dibanding perdesaan.
Hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan di perkotaan lebih lengkap dan terjangkau dibanding
wilayah perdesaan.
61.75 62.84
38.25 37.16
2012 2013
Gambar 3.13 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Dewasa
Provinsi Papua, 2012-2013
Buta Huruf Melek Huruf
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 32
Gambar 3.15 menunjukkan gambaran persentase angka melek huruf penduduk usia
dewasa menurut jenis kelamin. Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa
menurut jenis kelamin memperlihatkan adanya kesenjangan antara keduanya. Persentase
angka melek huruf penduduk laki-laki usia dewasa (70,09 persen) lebih tinggi dibandingkan
penduduk perempuan usia dewasa (54,81 persen). Artinya penduduk laki-laki usia dewasa
yang memiliki kemampuan membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan penduduk
perempuan usia dewasa. Fenomena ini menguatkan sebuah pernyataan bahwa masih
banyak penduduk perempuan usia dewasa yang belum mendapatkan kesempatan
mengenyam dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.
Tingginya angka buta huruf pada usia ini dibanding usia muda diduga karena tinggal
sisa kelompok tersulit (hardrock) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan
keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke
atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan
penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan
disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah
menurun dan faktor eksternal seperti inefisiensi pada pendidikan persekolahan dan luar
sekolah serta ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka. Selain itu,
ketidaktersediaan fasilitas pendidikan di wilayah perdesaan juga menjadi kendala dalam
pemberantasan buta aksara di Papua.
97.90
50.46
2.1
49.54
Kota Desa
Gambar 3.14 Persentase Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk Usia Dewasa menurut
Status daerah Provinsi Papua, 2013
Buta Huruf Melek HurufLaki-laki Perempuan Laki-laki +
Perempuan
70.09
54.81 62.84
Gambar 3.15 Persentase Angka Melek Huruf Penduduk
Usia Dewasa menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2013
Sumber : Susenas 2013 Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 33
Adanya kesenjangan persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa antar-
kabupaten/kota juga terlihat. Secara umum persentase angka melek huruf penduduk usia
dewasa di wilayah pesisir mudah paling tinggi dibandingkan dua wilayah lainnya. Hal ini
terlihat dari persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa beberapa
kabupaten/kota di wilayah pesisir mudah berada dalam interval 79,36 persen – 98,75
persen. Artinya hampir seluruh penduduk usia dewasa di kabupaten/kota wilayah pesisir
mudah telah bebas dari buta aksara. Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa
tertinggi di wilayah ini dan sekaligus tertinggi dari 29 Kabupaten/Kota se-Papua yakni
Kabupaten Biak Numfor (98,75 persen).
Sementara, persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa sangat beragam,
berada dalam interval 43,30 persen - 97,91 persen. Artinya lebih dari separuh penduduk
usia dewasa telah bebas dari buta aksara dan ada juga kabupaten yang hampir seluruh
penduduknya telah bebas dari buta aksara (Kabupaten Waropen = 97,91 persen).
Sedangkan untuk kabupaten/kota wilayah pegunungan sulit, persentase angka melek huruf
penduduk usia dewasa berada dalam interval 11,15 persen – 65,95 persen. Persentase
angka melek huruf di wilayah ini cukup beragam karena ada kabupaten yang angka melek
hurufnya cukup tinggi dan ada sebagian kabupaten yang angka melek hurufnya sangat
rendah. Kabupaten yang persentase angka melek hurufnya terkecil di wilayah ini yakni
Kabupaten Nduga (11,15 persen) sekaligus terkecil dari 29 kabupaten/kota Se-Papua.
3.4.2 Pendidikan yang Ditamatkan
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan
gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang
berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Kualitas
penduduk yang baik akan mempengaruhi kualitas pembangunan di segala bidang.
Secara keseluruhan proporsi penduduk yang belum memiliki pendidikan dasar cukup
tinggi terlihat dari tabel 3.16 di bawah. Pada tahun 2013 terdapat hampir separuh penduduk
di Provinsi Papua yang belum punya ijazah (47,72 persen). Ditinjau dari sisi jenis kelamin,
nampak bahwa kaum perempuan (54,39 persen) lebih banyak yang belum/tidak memiliki
ijazah dibanding kaum laki-laki (41,84 persen).
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 34
Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2013
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Jenis Kelamin
Total
Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
Tdk Punya Ijazah 41,84 54,39 47,72
SD 19,92 18,50 19,25
SMP 13,64 10,40 12,12
SMA / SMK 19,97 13,09 16,75
Diploma ++ 4,62 3,62 4,15
Total 100 100 100
Begitu juga dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan dari SD hingga universitas,
ditinjau dari jenis kelamin terlihat bahwa proporsi perempuan yang telah berhasil
memperoleh ijazah untuk setiap jenjang pendidikan tersebut lebih sedikit dibandingkan laki-
laki. Hal ini menguatkan pernyataan bahwa kaum laki-laki memiliki kesempatan mengenyam
dunia pendidikan lebih besar dibanding kaum perempuan.
Perbandingan antar-kabupaten/kota tentang proporsi penduduk yang telah
menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan SMP ke atas atau telah
menyelesaikan program wajar (wajib belajar 9 tahun, SD-SMP) terlihat dari Lampiran Tabel
4c. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, kabupaten dengan proporsi
penduduk berijasah SD dan SMP tertinggi yakni kabupaten Merauke (50,62 persen)
sedangkan kabupaten dengan capaian proporsi penduduk berijasah SD dan SMP terendah
yakni Kabupaten Nduga (7,20 persen). Secara kasar kita mendapat gambaran bahwa masih
banyak penduduk di kabupaten yang belum bisa merasakan pendidikan wajib belajar 9
tahun. Sedangkan untuk persentase penduduk berijasah SLTP ke atas (> SLTP) yang kurang
dari 10 persen cukup banyak, ada sekitar 14 kabupaten yang dominannya secara geografis
berada di wilayah pegunungan. Adapun kabupaten-kabupaten tersebut yaitu Kabupaten
Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga,
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 35
Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya,
Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah.
3.5 Pendidikan Berkeadilan Gender
Dalam rangka menyejajarkan peranan kaum perempuan dan laki-laki pemerintah
telah menetapkan kebijakan pendidikan berwawasan gender (Program Pendidikan
Berwawasan Gender). Program-program pendidikan yang diselenggarakan diharapkan
mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan yang
dimaksud bukan untuk mencari persamaan kedudukan melainkan adanya kesetaraan peran
atau fungsi, partisipasi dan layanan pendidikan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
Perbedaan capaian indikator pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan
menimbulkan kesenjangan. Berikut adalah beberapa indikator pendidikan yang
menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, persentase
angka melek huruf penduduk laki-laki usia muda lebih tinggi dibandingkan penduduk
perempuan usia muda. Kedua, persentase angka melek huruf penduduk laki-laki usia
dewasa juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan usia dewasa. Ketiga, proporsi
kaum perempuan yang belum memiliki ijazah masih tinggi dibanding laki-laki. Keempat,
proporsi perempuan yang telah berhasil memperoleh ijazah SD hingga universitas lebih
sedikit dibandingkan laki-laki.
Oleh karena itu peranan pemerintah terutama dinas terkait perlu secara
berkesinambungan mengadakan sosialisasi, diseminasi serta terus mengadakan pendidikan
yang berwawasan gender. Perhatian ini harus dilakukan merata ke seluruh pelosok daerah
kabupaten/kota terutama daerah perdesaan yang sulit dijangkau sehingga diharapkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan terus
meningkat.
3.6 Peningkatan Mutu Pendidikan
Kebijakan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang
semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi
berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar
proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan sarana prasarana, standar
pengelolaan dan standar pembiayaan.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 36
3.6.1 Fasilitas Pendidikan
Salah satu standar yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah
standar pendidik dan sarana prasarana. Standar ini dapat dipantau dengan melihat jumlah
sarana pendidikan yang tersedia beserta rasio tenaga pendidik dengan murid.
Tabel 3.4 Jumlah Sekolah, Murid serta Jumlah Guru di Provinsi Papua, 2011-2013
JENJANG PENDIDIKAN
Sekolah Murid Guru
2011 2013 2011 2013 2011 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SD 2.179 2.289 393.795 399.444 12.424 12.348
SMP/MTs 495 540 99.529 106.482 4.517 5.060
SMA/SMK/MA 268 290* 72.287 41.872* 4.241 3.855*
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua Kantor Depag Provinsi Papua Ket: * tanpa data dari MA (Madrasah Aliyah)
Secara umum perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru dari tahun 2011
hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Jumlah sarana pendidikan di Provinsi
Papua pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.4. Jumlah sekolah SD sebanyak 2.289
sekolah, SLTP sebanyak 540 sekolah dan jumlah sekolah SLTA sebanyak 290 sekolah. Jumlah
sarana pendidikan tersebut termasuk sarana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah
(negeri), swasta, ataupun oleh kementrian agama (MTs/MA). Sedangkan jumlah murid yang
tercacat di sekolah SD sampai dengan SLTA berturut-turut sebesar 399.444, 106.482, dan
41.872 (tanpa data dari sekolah MA) orang, dengan tenaga pengajar masing-masing seperti
yang tercantum pada tabel 3.4.
3.6.2 Pembiayaan Sektor Pendidikan
Pembiayaan sektor pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan
mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Provinsi Papua dapat tercapai
jika ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) harus lebih memprioritaskan kepada sektor pendidikan, yang secara Undang-Undang
harus dialokasikan sebesar 20 persen.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 37
Berdasarkan data laporan Perda
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pemda se-Indonesia yang dihimpun
Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah
Departemen Keuangan, alokasi anggaran sektor
pendidikan Provinsi kian meningkat. Jika pada
tahun 2008, sektor pendidikan hanya
mendapatkan anggaran sebesar 2,9 persen dari
total APBD, pada tahun 2010 meningkat menjadi
4,71 persen. Peningkatan alokasi anggaran sektor pendidikan berlanjut pada tahun
berikutnya. Dari 5,16 triliun APBD Provinsi Papua pada tahun 2011, sebesar 5,09 persennya
dialokasikan untuk pendidikan. Akan tetapi pada tahun 2013 alokasi pendidikan menurun
cukup drastis yakni sekitar 2,79 persen. Penurunan alokasi pendidikan semakin jauh dari
target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Minimnya alokasi anggaran bidang
pendidikan merupakan pemicu utama mengapa pembangunan pendidikan di Papua
terkesan lambat.
168,715
77,143
13,438
12,820
3,989
3,964
280,069
A. Perumahan dan Fasilitas RumahTangga
B. Aneka Barang dan Jasa
C. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala
D. Barang Tahan Lama
E. Pajak, Pungutan, dan Asuransi
F. Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri
Total Bukan Makanan
Gambar 3.17 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan Bukan Makanan
di Provinsi Papua, 2013 (Rp)
2.9
4.71 5.09
2.79
2008 2010 2011 2013
Gambar 3.16 Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Papua,
2008 - 2013
Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id
Sumber : Susenas 2013
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 38
Selain anggaran pendidikan dari pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh rumah
tangga untuk keperluan pendidikan anaknya juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.
Tersedianya alat tulis, buku-buku pelajar serta peralatan sekolah lainnya dapat memotivasi
siswa untuk terus belajar. Berdasarkan data Susenas Tahun 2013, rata-rata pengeluaran per
kapita perbulan penduduk di Provinsi Papua untuk keperluan bukan makanan sebesar Rp
280.069,-. Pengeluaran bahan bukan makanan terbesar digunakan untuk keperluan
perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 168.715,-. Sedangkan pengeluaran untuk
aneka barang dan jasa yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk sektor pendidikan
relatif kecil, yakni Rp 77.143,-. Sejumlah uang tersebut sebagian dibelanjakan untuk
keperluan pendidikan seperti sumbangan pembangunan sekolah (uang pangkal), uang SPP,
iuran sekolah lainnya, buku pelajaran dan alat-alat tulis, serta biaya kursus-kursus.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 40
4.1 Kesimpulan
Dari berbagai uraian tentang Indikator Pendidikan Provinsi Papua, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan
perkembangan masa keemasan anak (the golden age). Oleh karena itu, demi
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang, PAUD
harus diupayakan dapat menyentuh seluruh anak yang berada pada usia keemasan
tersebut. Berdasarkan data Susenas, capaian partisipasi PAUD di Provinsi Papua pada
tahun 2013 mencapai 12,04 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan
dalam program Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education For All (EFA) yaitu 75
persen pada tahun 2015. Beberapa permasalahan yang ditengarai menjadi penyebab
rendahnya partisipasi PAUD di Papua adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya PAUD, luasnya jangkauan wilayah dan kesulitan akses sebagian
besar wilayah, serta minimnya tenaga pendidik PAUD.
2. Program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua belum tercapai. Hal ini disebabkan
nilai APS kelompok umur 7-12 tahun baru mencapai 75,51 persen dan APS kelompok
umur 13-15 tahun juga baru mencapai 73,27 persen. Nilai ini masih di bawah target
yang ditetapkan pemerintah, yaitu 100 persen. Sama halnya apabila dilihat dari
angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 6,87 tahun. Dengan kata lain
penduduk di Provinsi Papua baru bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1
SMP.
3. Sekitar 82,27 persen penduduk usia muda di Provinsi Papua telah bebas buta huruf,
dengan kata lain terdapat 17,73 persen penduduk usia muda yang masih belum bisa
membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Penduduk usia muda merupakan
masa-masa produktif untuk mengembangkan diri, tapi jika tanpa potensi justru akan
menjadi beban dalam proses pembangunan manusia itu sendiri.
4. Pada usia dewasa, sekitar 62,84 persen penduduk di Provinsi Papua telah bebas buta
huruf, dengan kata lain terdapat 37,16 persen penduduk usia dewasa yang masih
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 41
belum bisa membaca dan menulis huruf latin atau buta huruf. Angka melek huruf
penduduk pada usia ini lebih kecil dari angka melek huruf penduduk pada usia muda.
5. Ditinjau dari ijazah tertinggi yang dimiliki, lebih dari separuh penduduk Papua
berpendidikan rendah. Hasil Susenas 2013 menggambarkan bahwa terdapat sekitar
66,97 persen penduduk 10 tahun ke atas di Provinsi Papua berpendidikan SD ke
bawah, diantaranya yang tidak tamat SD ada sebanyak 47,72 persen dan tamat SD
19,25 persen. Sementara itu penduduk yang berhasil menamatkan pada jenjang SLTP
ke atas sebanyak 33,03 persen.
6. Dilihat dari sudut pandang gender, secara umum masih terjadi kesenjangan antara
perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Partisipasi perempuan dalam
pendidikan relatif lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari indikator
ijazah tertinggi yang ditamatkan dan angka melek huruf.
Walaupun data Indikator Pendidikan ini adalah hasil survei yang tentunya masih
mengandung sampling error namun setidaknya, dapat digunakan sebagai indikator untuk
menggambarkan keadaan pendidikan di Provinsi Papua.
4.2 Saran
Pemerintah selayaknya terus mengembangkan sistem pelayanan umum, terutama di
bidang pendidikan, sehingga benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah,
karena yang tak terlayani itu umumnya adalah kalangan dari mereka yang tergolong berada
di wilayah pedalaman yang notabene belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Juga diperlukan political will secara serius guna memperhatikan pemerataan pembangunan
pendidikan.
Di samping itu selain jalur pendidikan formal, perlu dimaksimalkan program
pendidikan informal seperti pemberantasan buta aksara, PAUD dan lainnya guna
menyukseskan program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang dicanangkan pemerintah dan
mencapai target capaian pembangunan milenium yang tercermin dalam MDG’s.
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 43
Tabel 1a Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin,
Provinsi Papua, 2013 Laki-laki
No Kabupaten
Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah Sampel Penduduk Usia
3-6 th
Ya Pernah Ya Sedang Tidak
Pernah
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 14,87 14,61 70,52 90
2 Jayawijaya 4,04 0,46 95,50 56
3 Jayapura 9,21 39,03 51,77 67
4 Nabire 11,21 8,37 80,42 93
5 Kep. Yapen 10,58 7,73 81,69 73
6 Biak Numfor 16,79 10,68 72,54 102
7 Paniai 3,89 0,44 95,67 118
8 Puncak jaya 0,33 1,29 98,38 113
9 Mimika 11,01 8,69 80,30 86
10 Boven Digoel 7,48 6,49 86,03 66
11 Mappi 2,24 1,65 96,10 127
12 Asmat - 1,94 98,06 77
13 Yahukimo [-] [-] [100,00] 36
14 Pegunungan Bintang
- 0,55 99,45 128
15 Tolikara - - 100,00 74
16 Sarmi 5,68 8,48 85,84 66
17 Keerom 5,34 5,06 89,60 85
18 Waropen [5,18] [2,91] [91,91] 36
19 Supiori 13,97 8,80 77,23 62
20 Memberamo Raya - - 100,00 83
21 Nduga - - 100,00 121
22 Lanny Jaya 0,77 21,53 77,70 92
23 Mamberamo Tengah
[-] [-] [100,00] 49
24 Yalimo [3,34] [-] [96,66] 40
25 Puncak - - 100,00 85
26 Dogiyai - - 100,00 100
27 Intan Jaya [-] [-] [100,00] 30
28 Deiyai - 4,43 95,57 87
29 Kota Jayapura 5,67 17,03 77,30 88
Papua 2013 4,93 7,20 87,87 2.330
2012 4,58 5,48 89,94 2.164
2011 3,37 6,12 90,51 --
2010 4,12 7,68 88,21 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 44
Tabel 1b Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi
Papua, 2013
Perempuan
No Kabupaten Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah) Sampel
Penduduk Usia 3-6 th Ya Pernah Ya Sedang Tidak Pernah
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 9,17 26,76 64,07 79
2 Jayawijaya 5,98 2,83 91,20 60
3 Jayapura 11,03 11,53 77,44 53
4 Nabire 7,30 16,19 76,51 69
5 Kep. Yapen 9,45 20,44 70,11 75
6 Biak Numfor 9,12 14,64 76,24 88
7 Paniai - 1,16 98,84 89
8 Puncak jaya - - 100,00 73
9 Mimika 6,29 6,05 87,66 76
10 Boven Digoel 3,41 2,96 93,63 81
11 Mappi 0,89 2,90 96,21 104
12 Asmat - 1,34 98,66 74
13 Yahukimo [-] [-] [100,00] 36
14 Pegunungan Bintang - 0,22 99,78 86
15 Tolikara - 3,45 96,55 65
16 Sarmi 2,50 6,41 91,08 54
17 Keerom 5,08 9,95 84,98 67
18 Waropen [3,10] [11,56] [85,34] 39
19 Supiori 5,83 15,70 78,47 52
20 Memberamo Raya - - 100,00 64
21 Nduga - - 100,00 86
22 Lanny Jaya 1,52 14,40 84,09 71
23 Mamberamo Tengah [-] [-] [100,00] 48
24 Yalimo [3,09] [-] [96,91] 42
25 Puncak - - 100,00 74
26 Dogiyai - - 100,00 93
27 Intan Jaya [-] [-] [100,00] 28
28 Deiyai [-] [3,42] [96,58] 46
29 Kota Jayapura 16,32 24,14 59,54 79
Papua 2013 4,33 8,08 87,59 1.951
2012 4,80 7,06 88,14 1.900
2011 5,37 7,72 86,91 --
2010 5,16 7,30 87,54 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV) . * Keterangan : […] jumlah sampel kurang dari 50
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 45
Tabel 1c Persentase Penduduk Usia 3-6 Tahun Dirinci Menurut Partisipasi Pra Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi
Papua, 2013
Laki-laki + Perempuan
No Kabupaten
Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah Sampel Penduduk Usia 3-6
th Ya Pernah Ya Sedang Tidak Pernah
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 12,06 20,60 67,34 169
2 Jayawijaya 5,00 1,63 93,37 116
3 Jayapura 10,05 26,29 63,66 120
4 Nabire 9,40 11,98 78,61 162
5 Kep. Yapen 10,04 13,82 76,14 148
6 Biak Numfor 13,06 12,60 74,34 190
7 Paniai 2,04 0,78 97,18 207
8 Puncak jaya 0,18 0,70 99,12 186
9 Mimika 8,78 7,44 83,78 162
10 Boven Digoel 5,35 4,65 90,01 147
11 Mappi 1,62 2,23 96,15 231
12 Asmat - 1,64 98,36 151
13 Yahukimo - - 100,00 72
14 Pegunungan Bintang - 0,40 99,60 214
15 Tolikara - 1,74 98,26 139
16 Sarmi 4,23 7,54 88,23 120
17 Keerom 5,21 7,50 87,29 152
18 Waropen 4,25 6,78 88,97 75
19 Supiori 9,65 12,46 77,89 114
20 Memberamo Raya - - 100,00 147
21 Nduga - - 100,00 207
22 Lanny Jaya 1,11 18,30 80,59 163
23 Mamberamo Tengah - - 100,00 97
24 Yalimo 3,21 - 96,79 82
25 Puncak - - 100,00 159
26 Dogiyai - - 100,00 193
27 Intan Jaya - - 100,00 58
28 Deiyai - 4,07 95,93 133
29 Kota Jayapura 10,91 20,53 68,55 167
Papua 2013 4,64 7,62 87,74 4.281
2012 4,68 6,22 89,09 4.064
2011 4,31 6,87 88,82 --
2010 4,61 7,50 87,89 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 46
Tabel 2 Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Dirinci Menurut
Jenisnya, Provinsi Papua, 2013
No Kabupaten/Kota
Jenis Pendidikan Pra Sekolah Sampel Usia 3-6 Th yang
Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah
TK/RA/ BA
Kelompok Bermain
Tempat Penitipan
Anak
Pos PAUD
Satuan PAUD sejenis
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 73,09 1,72 - 9,13 16,07 57
2 Jayawijaya n.a n.a n.a n.a n.a 11
3 Jayapura [27,30] [5,34] [1,78] [40,66] [24,91] 46
4 Nabire [86,14] [2,27] [-] [11,59] [-] 38
5 Kep. Yapen [32,03] [-] [1,50] [8,51] [57,97] 36
6 Biak Numfor 58,39 - - 18,97 22,64 55
7 Paniai n.a n.a n.a n.a n.a 6
8 Puncak jaya n.a n.a n.a n.a n.a 2
9 Mimika [85,58] [1,42] [-] [-] [13,00] 33
10 Boven Digoel n.a n.a n.a n.a n.a 11
11 Mappi n.a n.a n.a n.a n.a 11
12 Asmat n.a n.a n.a n.a n.a 2
13 Yahukimo - - - - - -
14 Pegunungan Bintang n.a n.a n.a n.a n.a 3
15 Tolikara n.a n.a n.a n.a n.a 3
16 Sarmi n.a n.a n.a n.a n.a 20
17 Keerom [100,0] [-] [-] [-] ]-] 25
18 Waropen n.a n.a n.a n.a n.a 9
19 Supiori n.a n.a n.a n.a n.a 14
20 Memberamo Raya - - - - - -
21 Nduga - - - - - -
22 Lanny Jaya [100,0] [-] [-] [-] [-] 28
23 Mamberamo Tengah - - - - - -
24 Yalimo n.a n.a n.a n.a n.a 2
25 Puncak - - - - - -
26 Dogiyai - - - - - -
27 Intan Jaya - - - - - -
28 Deiyai n.a n.a n.a n.a n.a 3
29 Kota Jayapura 72,31 - 2,02 9,59 16,08 51
Papua 2013 68,91 1,43 0,68 12,04 16,94 466
2012 77,63 1,46 0,41 11,27 9,23 418
2011 74,95 2,01 1,23 11,92 9,90 446
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV) * Keterangan : […] jumlah sampel antara 25 s/d 50 * n.a : data tidak dapat ditampilkan (jumlah sampel kurang dari 25)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 47
Tabel 3a Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan di
Provinsi Papua, 2013
Laki-Laki
No Kabupaten Tidak/Belum
Pernah Sekolah Masih Sekolah
Tidak Bersekolah
lagi
Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 1,64 23,97 74,39 727
2 Jayawijaya 30,83 23,94 45,23 563
3 Jayapura 1,76 28,81 69,43 557
4 Nabire 5,79 21,39 72,81 735
5 Kep. Yapen 5,00 30,58 64,42 681
6 Biak Numfor 0,97 28,50 70,52 754
7 Paniai 37,66 24,06 38,28 584
8 Puncak jaya 62,86 12,11 25,03 640
9 Mimika 3,16 17,88 78,96 608
10 Boven Digoel 7,46 17,86 74,67 515
11 Mappi 11,27 26,95 61,78 680
12 Asmat 26,17 16,52 57,31 417
13 Yahukimo 61,29 9,62 29,09 375
14 Pegunungan Bintang 58,16 11,01 30,83 665
15 Tolikara 40,10 21,58 38,32 691
16 Sarmi 5,52 17,00 77,49 422
17 Keerom 12,85 22,33 64,82 537
18 Waropen 1,48 25,33 73,20 335
19 Supiori 0,94 28,67 70,39 385
20 Memberamo Raya 15,72 30,12 54,16 347
21 Nduga 77,06 9,98 12,96 671
22 Lanny Jaya 49,12 20,79 30,08 594
23 Mamberamo Tengah 42,57 21,98 35,45 332
24 Yalimo 41,94 24,42 33,64 511
25 Puncak 70,13 9,67 20,20 583
26 Dogiyai 20,53 26,49 52,98 610
27 Intan Jaya 63,03 19,46 17,50 255
28 Deiyai 45,38 19,80 34,82 394
29 Kota Jayapura 0,67 25,21 74,12 787
Papua 2013 26,08 21,06 52,86 15.955
2012 25,76 19,69 54,56 7.927
2011 27,85 20,74 51,41 --
2010 27,88 21,49 50,63 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 48
Tabel 3b Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di
Provinsi Papua, 2013
Perempuan
No Kabupaten Tidak/Belum
Pernah Sekolah
Masih Sekolah Tidak
Bersekolah lagi Sampel Usia 10 Tahun Ke Atas
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 4,32 24,57 71,11 656
2 Jayawijaya 56,07 16,32 27,61 539
3 Jayapura 3,61 27,74 68,65 532
4 Nabire 10,22 22,46 67,32 673
5 Kep. Yapen 9,98 30,01 60,01 639
6 Biak Numfor 1,25 26,73 72,02 714
7 Paniai 52,28 20,70 27,03 508
8 Puncak jaya 76,52 9,38 14,10 513
9 Mimika 6,72 18,10 75,18 519
10 Boven Digoel 12,70 21,38 65,93 469
11 Mappi 16,85 25,86 57,29 656
12 Asmat 33,96 14,64 51,40 352
13 Yahukimo 81,67 8,27 10,07 313
14 Peg. Bintang 72,45 11,68 15,88 634
15 Tolikara 70,89 15,63 13,48 559
16 Sarmi 14,79 19,08 66,13 360
17 Keerom 22,66 23,70 53,64 515
18 Waropen 4,04 23,57 72,38 284
19 Supiori 0,98 31,20 67,82 344
20 Memberamo Raya 33,23 26,75 40,02 342
21 Nduga 87,29 4,98 7,73 580
22 Lanny Jaya 72,65 16,75 10,60 555
23 Mamberamo Tengah
75,02 16,68 8,30 302
24 Yalimo 52,13 21,79 26,08 461
25 Puncak 85,22 8,65 6,13 521
26 Dogiyai 27,64 24,47 47,89 568
27 Intan Jaya 84,72 9,50 5,78 194
28 Deiyai 69,00 15,12 15,88 390
29 Kota Jayapura 2,39 24,89 72,72 765
Papua 2013 37,85 19,19 42,95 14.457
2012 36,90 18,83 44,27 6.215
2011 39,74 18,26 42,00 --
2010 37,20 18,76 44,04 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 49
Tabel 3c Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan Di
Provinsi Papua, 2013
Laki-laki + Perempuan
No Kabupaten Tidak/Belum
Pernah Sekolah
Masih Sekolah Tidak
Bersekolah lagi
Sampel Usia 10 Tahun Ke
Atas
1 2 3 4 5 6
1 Merauke 2,90 24,25 72,85 1.383
2 Jayawijaya 42,92 20,29 36,79 1.102
3 Jayapura 2,63 28,31 69,07 1.089
4 Nabire 7,83 21,88 70,28 1.408
5 Kep. Yapen 7,41 30,30 62,29 1.320
6 Biak Numfor 1,11 27,65 71,25 1.468
7 Paniai 44,65 22,45 32,90 1.092
8 Puncak jaya 69,19 10,84 19,96 1.153
9 Mimika 4,63 17,97 77,40 1.127
10 Boven Digoel 9,84 19,46 70,71 984
11 Mappi 13,98 26,42 59,60 1.336
12 Asmat 29,88 15,63 54,49 769
13 Yahukimo 70,89 8,98 20,13 688
14 Peg. Bintang 64,77 11,32 23,91 1.299
15 Tolikara 54,29 18,84 26,87 1.250
16 Sarmi 9,72 17,94 72,34 782
17 Keerom 17,23 22,94 59,82 1.052
18 Waropen 2,68 24,51 72,82 619
19 Supiori 0,96 29,86 69,18 729
20 Memberamo Raya 23,91 28,54 47,55 689
21 Nduga 81,77 7,68 10,55 1.251
22 Lanny Jaya 60,46 18,85 20,69 1.149
23 Mamberamo Tengah 57,71 19,51 22,78 634
24 Yalimo 46,70 23,19 30,11 972
25 Puncak 77,33 9,19 13,49 1.104
26 Dogiyai 24,09 25,48 50,43 1.178
27 Intan Jaya 73,17 14,81 12,02 449
28 Deiyai 56,91 17,52 25,57 784
29 Kota Jayapura 1,47 25,06 73,46 1.552
Papua 2013 31,59 20,18 48,22 30.412
2012 30,99 19,28 49,72 14.142
2011 33,47 19,57 46,96 --
2010 32,33 20,19 47,48 --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 50
Tabel 4a Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki, Provinsi Papua Tahun2013
Laki-laki
No Kabupaten Tidak
mempunyai ijazah
SD/MI/Paket A
SLTP/ MTs/
Paket B
SMU/ SMK/MA/Paket C
Diploma I-III
Universitas DIV/S1-S3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 22,48 30,56 19,51 21,93 1,07 4,44
2 Jayawijaya 48,02 16,08 13,52 15,81 1,26 5,31
3 Jayapura 15,17 24,95 15,00 37,85 1,19 5,83
4 Nabire 18,94 20,42 20,09 32,86 0,87 6,81
5 Kep. Yapen 23,26 23,85 15,81 27,91 2,72 6,45
6 Biak Numfor 18,97 22,56 17,05 32,56 2,15 6,71
7 Paniai 55,10 12,98 15,75 12,66 0,39 3,12
8 Puncak jaya 74,88 13,00 6,77 3,61 0,46 1,28
9 Mimika 14,23 23,66 17,35 42,25 0,45 2,06
10 Boven Digoel 25,15 32,81 16,79 22,92 0,31 2,03
11 Mappi 44,45 33,56 13,22 7,18 0,65 0,95
12 Asmat 66,05 16,16 8,72 5,61 0,79 2,67
13 Yahukimo 75,16 17,44 3,47 2,64 1,04 0,24
14 Pegunungan Bintang 73,91 13,21 6,17 5,76 0,91 0,05
15 Tolikara 53,46 17,90 11,76 14,61 0,20 2,06
16 Sarmi 25,54 27,24 21,44 22,67 0,55 2,57
17 Keerom 31,78 20,10 18,39 27,25 0,55 1,94
18 Waropen 23,49 31,09 13,98 23,46 0,94 7,05
19 Supiori 30,74 29,96 13,66 19,72 2,34 3,58
20 Memberamo Raya 50,05 28,18 6,27 12,82 1,46 1,23
21 Nduga 88,40 7,52 2,91 1,17 - -
22 Lanny Jaya 63,19 14,98 10,04 10,38 - 1,39
23 Mamb.Tengah 60,25 20,32 11,45 7,88 - 0,11
24 Yalimo 56,61 24,09 10,86 6,35 0,04 2,06
25 Puncak 75,51 11,81 7,12 4,34 1,06 0,16
26 Dogiyai 38,96 42,13 8,98 8,21 0,90 0,83
27 Intan Jaya 75,26 9,35 9,05 5,37 0,09 0,87
28 Deiyai 54,90 13,04 14,29 16,61 0,45 0,71
29 Kota Jayapura 10,30 14,25 20,43 41,48 1,77 11,77
Papua 2013 41,84 19,92 13,64 19,97 0,90 3,72
2012 41,30 19,63 13,86 19,79 1,20 4,22
2011 43,84 18,73 13,56 18,52 1,60 3,75
2010 41,39 18,04 15,75 18,93 1,57 4,32
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 51
Tabel 4b Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki, Provinsi Papua Tahun2012
Perempuan
No Kabupaten Tidak
mempunyai ijazah
SD/MI/Paket
A
SLTP/MTs/Paket B
SMU/ SMK/MA/Paket C
Diploma I-III
Universitas DIV/S1-S3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 26,85 31,11 20,12 16,58 1,60 3,75
2 Jayawijaya 70,68 9,01 9,65 7,62 0,44 2,60
3 Jayapura 21,99 25,86 15,88 29,13 2,35 4,79
4 Nabire 25,68 25,05 19,04 23,83 2,14 4,25
5 Kep. Yapen 34,15 23,27 12,13 24,66 2,03 3,75
6 Biak Numfor 24,66 25,81 16,17 26,51 1,80 5,06
7 Paniai 64,86 19,84 9,28 5,36 0,34 0,33
8 Puncak jaya 88,19 7,18 3,19 0,90 0,54 -
9 Mimika 23,96 24,81 17,00 30,25 2,37 1,60
10 Boven Digoel 41,52 26,54 15,77 12,44 1,51 2,22
11 Mappi 55,21 33,11 5,89 5,11 0,39 0,28
12 Asmat 70,74 15,11 5,62 8,54 - -
13 Yahukimo 88,61 9,10 1,73 - 0,49 0,07
14 Pegunungan Bintang 88,77 9,31 1,11 0,65 0,16 -
15 Tolikara 81,82 10,81 5,20 1,77 0,21 0,18
16 Sarmi 41,77 25,12 12,14 16,27 1,95 2,74
17 Keerom 42,26 26,86 14,80 13,97 0,56 1,56
18 Waropen 22,60 36,38 17,70 16,96 0,77 5,59
19 Supiori 37,02 24,90 18,46 14,66 2,49 2,47
20 Memberamo Raya 69,86 23,80 2,91 2,45 0,98 -
21 Nduga 96,07 2,61 0,81 0,50 - -
22 Lanny Jaya 87,46 8,41 3,29 0,85 - -
23 Mamberamo Tengah 85,51 8,94 4,05 1,50 - -
24 Yalimo 67,19 19,43 9,38 2,23 1,52 0,25
25 Puncak 91,32 5,67 1,71 0,92 0,38 -
26 Dogiyai 47,99 39,69 7,54 3,99 0,30 0,48
27 Intan Jaya 94,13 3,33 2,06 0,48 - -
28 Deiyai 77,09 9,80 8,28 4,83 - -
29 Kota Jayapura 13,62 19,70 16,81 36,16 3,56 10,14
Papua 2013 54,39 18,50 10,40 13,09 1,18 2,44
2012 53,25 19,04 10,62 13,33 1,25 2,51
2011 55,48 17,46 10,79 12,07 1,49 2,71
2010 50,10 18,03 14,00 13,68 1,79 2,41
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 52
Tabel 4c Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang
Dimiliki, Provinsi Papua Tahun2012
Laki-Laki + Perempuan
No Kabupaten Tidak
mempunyai ijazah
SD/MI/Paket A
SLTP/MTs/Paket B
SMU/ SMK/MA/
Paket C
Diploma I-III
Universitas DIV/S1-S3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 24,54 30,82 19,80 19,41 1,32 4,12
2 Jayawijaya 58,87 12,69 11,67 11,89 0,87 4,01
3 Jayapura 18,36 25,38 15,41 33,78 1,73 5,35
4 Nabire 22,05 22,56 19,61 28,70 1,46 5,63
5 Kep. Yapen 28,52 23,57 14,03 26,34 2,39 5,15
6 Biak Numfor 21,72 24,13 16,62 29,63 1,98 5,91
7 Paniai 59,76 16,26 12,66 9,17 0,37 1,79
8 Puncak jaya 81,05 10,30 5,11 2,36 0,49 0,69
9 Mimika 18,25 24,13 17,21 37,30 1,24 1,87
10 Boven Digoel 32,57 29,96 16,33 18,17 0,86 2,12
11 Mappi 49,67 33,34 9,66 6,17 0,52 0,62
12 Asmat 68,28 15,66 7,24 7,01 0,41 1,40
13 Yahukimo 81,50 13,51 2,65 1,40 0,78 0,16
14 Pegunungan Bintang 80,79 11,40 3,82 3,39 0,56 0,03
15 Tolikara 66,53 14,63 8,74 8,69 0,21 1,20
16 Sarmi 32,89 26,28 17,23 19,77 1,18 2,64
17 Keerom 36,46 23,12 16,78 21,31 0,55 1,77
18 Waropen 23,07 33,56 15,72 20,42 0,86 6,37
19 Supiori 33,72 27,56 15,93 17,32 2,41 3,05
20 Memberamo Raya 59,32 26,13 4,70 7,97 1,23 0,65
21 Nduga 91,93 5,26 1,94 0,86 - -
22 Lanny Jaya 74,89 11,81 6,79 5,79 - 0,72
23 Mamberamo Tengah 72,03 15,01 8,00 4,90 - 0,06
24 Yalimo 61,55 21,91 10,17 4,42 0,73 1,21
25 Puncak 83,06 8,88 4,54 2,71 0,74 0,08
26 Dogiyai 43,47 40,91 8,26 6,10 0,60 0,65
27 Intan Jaya 84,09 6,53 5,78 3,09 0,05 0,46
28 Deiyai 65,73 11,46 11,35 10,86 0,23 0,36
29 Kota Jayapura 11,85 16,79 18,74 38,99 2,61 11,01
Papua 2013 47,72 19,25 12,12 16,75 1,03 3,12
2012 46,91 19,35 12,34 16,76 1,22 3,41
2011 49,34 18,13 12,25 15,47 1,55 3,26
2010 45,55 18,03 14,19 16,42 1,67 3,41
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 53
Tabel 5a Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin Di Provinsi Papua, 2013
Laki-laki
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke 1,02 98,98 152
2 Jayawijaya 12,47 87,53 107
3 Jayapura - 100,00 119
4 Nabire 3,18 96,82 148
5 Kep. Yapen 1,47 98,53 164
6 Biak Numfor - 100,00 165
7 Paniai 29,78 70,22 118
8 Puncak jaya 28,45 71,55 79
9 Mimika 0,77 99,23 117
10 Boven Digoel - 100,00 101
11 Mappi 4,67 95,33 178
12 Asmat 21,46 78,54 96
13 Yahukimo 45,49 54,51 55
14 Pegunungan Bintang 50,37 49,63 137
15 Tolikara 22,55 77,45 144
16 Sarmi - 100,00 75
17 Keerom 9,38 90,62 110
18 Waropen - 100,00 64
19 Supiori - 100,00 75
20 Memberamo Raya 5,21 94,79 59
21 Nduga 58,82 41,18 104
22 Lanny Jaya 32,33 67,67 82
23 Mamberamo Tengah [37,91] [62,09] 44
24 Yalimo 37,28 62,72 132
25 Puncak 51,90 48,10 91
26 Dogiyai 2,20 97,80 107
27 Intan Jaya 38,96 61,04 58
28 Deiyai 20,33 79,67 61
29 Kota Jayapura 0,19 99,81 190
Papua 2013 14,27 85,73 3.132
2012 18,78 81,22 3.016
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 54
Tabel 5b Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin Di Provinsi Papua, 2013
Perempuan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke - 100,00 141
2 Jayawijaya 37,54 62,46 108
3 Jayapura - 100,00 125
4 Nabire 5,67 94,33 142
5 Kep. Yapen 0,02 99,98 132
6 Biak Numfor 0,60 99,40 149
7 Paniai 34,22 65,78 73
8 Puncak jaya 30,28 69,72 51
9 Mimika - 100,00 89
10 Boven Digoel 0,79 99,21 102
11 Mappi 5,36 94,64 167
12 Asmat 25,70 74,30 88
13 Yahukimo [55,43] [44,57] 38
14 Pegunungan Bintang 68,82 31,18 129
15 Tolikara 49,65 50,35 111
16 Sarmi 5,03 94,97 63
17 Keerom 12,29 87,71 103
18 Waropen - 100,00 50
19 Supiori 0,47 99,53 87
20 Memberamo Raya 19,33 80,67 67
21 Nduga 70,73 29,27 77
22 Lanny Jaya 52,29 47,71 76
23 Mamberamo Tengah 66,25 33,75 54
24 Yalimo 27,35 72,65 118
25 Puncak 69,37 30,63 73
26 Dogiyai 23,70 76,30 101
27 Intan Jaya [64,87] [35,13] 39
28 Deiyai 41,51 58,49 56
29 Kota Jayapura 0,43 99,57 186
Papua 2013 21,75 78,25 2.795
2012 27,76 72,24 2.809
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 55
Tabel 5c Persentase Penduduk Usia Pemuda (15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis per Jenis Kelamin Di Provinsi Papua, 2013
Laki-laki + Perempuan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke 0,53 99,47 293
2 Jayawijaya 25,20 74,80 215
3 Jayapura - 100,00 244
4 Nabire 4,40 95,60 290
5 Kep. Yapen 0,79 99,21 296
6 Biak Numfor 0,29 99,71 314
7 Paniai 31,92 68,08 191
8 Puncak jaya 29,26 70,74 130
9 Mimika 0,50 99,50 206
10 Boven Digoel 0,36 99,64 203
11 Mappi 5,02 94,98 345
12 Asmat 23,62 76,38 184
13 Yahukimo 49,88 50,12 93
14 Pegunungan Bintang 59,02 40,98 266
15 Tolikara 35,15 64,85 255
16 Sarmi 2,24 97,76 138
17 Keerom 10,63 89,37 213
18 Waropen - 100,00 114
19 Supiori 0,25 99,75 162
20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126
21 Nduga 63,63 36,37 181
22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158
23 Mamberamo Tengah 53,38 46,62 98
24 Yalimo 32,92 67,08 250
25 Puncak 60,41 39,59 164
26 Dogiyai 13,20 86,80 208
27 Intan Jaya 51,54 48,46 97
28 Deiyai 29,35 70,65 117
29 Kota Jayapura 0,29 99,71 376
Papua 2013 17,73 82,27 5.927
2012 23,05 76,95 5.825
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 56
Tabel 6a Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Laki-laki
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 2,01 97,99 473
2 Jayawijaya 39,83 60,17 371
3 Jayapura 2,50 97,50 337
4 Nabire 5,67 94,33 467
5 Kep. Yapen 1,80 98,20 406
6 Biak Numfor 0,97 99,03 466
7 Paniai 46,95 53,05 352
8 Puncak jaya 66,74 33,26 407
9 Mimika 0,44 99,56 404
10 Boven Digoel 7,23 92,77 346
11 Mappi 16,62 83,38 367
12 Asmat 29,44 70,56 239
13 Yahukimo 62,05 37,95 251
14 Pegunungan Bintang 63,43 36,57 390
15 Tolikara 46,15 53,85 421
16 Sarmi 7,27 92,73 287
17 Keerom 14,12 85,88 346
18 Waropen 1,29 98,71 214
19 Supiori 3,58 96,42 231
20 Memberamo Raya 26,02 73,98 215
21 Nduga 85,15 14,85 418
22 Lanny Jaya 59,45 40,55 391
23 Mamberamo Tengah 53,00 47,00 229
24 Yalimo 56,22 43,78 265
25 Puncak 72,02 27,98 403
26 Dogiyai 31,17 68,83 377
27 Intan Jaya 80,92 19,08 160
28 Deiyai 50,66 49,34 277
29 Kota Jayapura 0,87 99,13 492
Papua 2013 29,91 70,09 10.002
2012 31,54 68,46 9.090
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 57
Tabel 6b Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Perempuan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 6,55 93,45 431
2 Jayawijaya 67,60 32,40 365
3 Jayapura 5,67 94,33 319
4 Nabire 12,13 87,87 428
5 Kep. Yapen 6,90 93,10 395
6 Biak Numfor 1,55 98,45 449
7 Paniai 67,01 32,99 356
8 Puncak jaya 82,48 17,52 394
9 Mimika 5,38 94,62 365
10 Boven Digoel 11,53 88,47 293
11 Mappi 26,54 73,46 366
12 Asmat 37,56 62,44 213
13 Yahukimo 87,70 12,30 223
14 Pegunungan Bintang 83,14 16,86 384
15 Tolikara 83,60 16,40 385
16 Sarmi 17,74 82,26 246
17 Keerom 28,97 71,03 323
18 Waropen 3,04 96,96 183
19 Supiori 2,73 97,27 205
20 Memberamo Raya 49,67 50,33 213
21 Nduga 93,01 6,99 382
22 Lanny Jaya 90,99 9,01 383
23 Mamberamo Tengah 91,22 8,78 210
24 Yalimo 73,41 26,59 258
25 Puncak 91,08 8,92 376
26 Dogiyai 36,88 63,12 361
27 Intan Jaya 98,13 1,87 136
28 Deiyai 75,35 24,65 295
29 Kota Jayapura 3,29 96,71 477
Papua 2013 45,19 54,81 9.414
2012 45,88 54,12 8.387
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 58
Tabel 6c Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Laki-laki + Perempuan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 4,15 95,85 904
2 Jayawijaya 53,44 46,56 736
3 Jayapura 3,98 96,02 656
4 Nabire 8,61 91,39 895
5 Kep. Yapen 4,27 95,73 801
6 Biak Numfor 1,25 98,75 915
7 Paniai 56,70 43,30 708
8 Puncak jaya 74,51 25,49 801
9 Mimika 2,57 97,43 769
10 Boven Digoel 9,12 90,88 639
11 Mappi 21,37 78,63 733
12 Asmat 33,29 66,71 452
13 Yahukimo 74,20 25,80 474
14 Pegunungan Bintang 72,58 27,42 774
15 Tolikara 64,03 35,97 806
16 Sarmi 11,85 88,15 533
17 Keerom 20,64 79,36 669
18 Waropen 2,09 97,91 397
19 Supiori 3,18 96,82 436
20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428
21 Nduga 88,85 11,15 800
22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774
23 Mamberamo Tengah 70,79 29,21 439
24 Yalimo 64,63 35,37 523
25 Puncak 81,28 18,72 779
26 Dogiyai 34,05 65,95 738
27 Intan Jaya 89,18 10,82 296
28 Deiyai 63,36 36,64 572
29 Kota Jayapura 2,02 97,98 969
Papua 2013 37,16 62,84 19.416
2012 38,25 61,75 17.477
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 59
Tabel 7a Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Di Provinsi Papua, 2013
Perkotaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke 1,13 98,87 157
2 Jayawijaya 9,57 90,43 69
3 Jayapura - 100,00 118
4 Nabire - 100,00 148
5 Kep. Yapen - 100,00 135
6 Biak Numfor 0,62 99,38 147
7 Paniai - - -
8 Puncak jaya - - -
9 Mimika 0,71 99,29 165
10 Boven Digoel - 100,00 59
11 Mappi n.a n.a 22
12 Asmat n.a n.a 5
13 Yahukimo - - -
14 Pegunungan Bintang - - -
15 Tolikara - - -
16 Sarmi n.a n.a 19
17 Keerom - - -
18 Waropen - - -
19 Supiori - - -
20 Memberamo Raya - - -
21 Nduga - - -
22 Lanny Jaya - - -
23 Mamberamo Tengah - - -
24 Yalimo - - -
25 Puncak - - -
26 Dogiyai - - -
27 Intan Jaya - - -
28 Deiyai - - -
29 Kota Jayapura 0,32 99,68 363
Papua 2013 0,88 99,12 1.407
2012 2,06 97,94 1.379
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 60
Tabel 7b Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Di Provinsi Papua, 2013
Perdesaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke - 100,00 136
2 Jayawijaya 29,92 70,08 146
3 Jayapura - 100,00 126
4 Nabire 7,98 92,02 142
5 Kep. Yapen 1,44 98,56 161
6 Biak Numfor - 100,00 167
7 Paniai 31,92 68,08 191
8 Puncak jaya 29,26 70,74 130
9 Mimika [-] [100,00] 41
10 Boven Digoel 0,49 99,51 144
11 Mappi 5,40 94,60 323
12 Asmat 27,28 72,72 179
13 Yahukimo 49,88 50,12 93
14 Pegunungan Bintang 59,02 40,98 266
15 Tolikara 35,15 64,85 255
16 Sarmi 2,83 97,17 119
17 Keerom 10,63 89,37 213
18 Waropen - 100,00 114
19 Supiori 0,25 99,75 162
20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126
21 Nduga 63,63 36,37 181
22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158
23 Mamberamo Tengah 53,38 46,62 98
24 Yalimo 32,92 67,08 250
25 Puncak 60,41 39,59 164
26 Dogiyai 13,20 86,80 208
27 Intan Jaya 51,54 48,46 97
28 Deiyai 29,35 70,65 117
29 Kota Jayapura [-] [100,00] 13
Papua 2013 25,05 74,95 4.520
2012 31,21 68,79 4.446
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 61
Tabel 7c Persentase Penduduk Usia Muda(15-24 Tahun)
Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Di Provinsi Papua, 2013
Perkotaan + Perdesaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 15-24
1 2 3 4 5
1 Merauke 0,53 99,47 293
2 Jayawijaya 25,20 74,80 215
3 Jayapura - 100,00 244
4 Nabire 4,40 95,60 290
5 Kep. Yapen 0,79 99,21 296
6 Biak Numfor 0,29 99,71 314
7 Paniai 31,92 68,08 191
8 Puncak jaya 29,26 70,74 130
9 Mimika 0,50 99,50 206
10 Boven Digoel 0,36 99,64 203
11 Mappi 5,02 94,98 345
12 Asmat 23,62 76,38 184
13 Yahukimo 49,88 50,12 93
14 Pegunungan Bintang 59,02 40,98 266
15 Tolikara 35,15 64,85 255
16 Sarmi 2,24 97,76 138
17 Keerom 10,63 89,37 213
18 Waropen - 100,00 114
19 Supiori 0,25 99,75 162
20 Memberamo Raya 11,94 88,06 126
21 Nduga 63,63 36,37 181
22 Lanny Jaya 41,75 58,25 158
23 Mamberamo Tengah 53,38 46,62 98
24 Yalimo 32,92 67,08 250
25 Puncak 60,41 39,59 164
26 Dogiyai 13,20 86,80 208
27 Intan Jaya 51,54 48,46 97
28 Deiyai 29,35 70,65 117
29 Kota Jayapura 0,29 99,71 376
Papua 2013 17,73 82,27 5.927
2012 23,05 76,95 5.825
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 62
Tabel 8a Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Perkotaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 2,71 97,29 427
2 Jayawijaya 10,85 89,15 195
3 Jayapura 2,75 97,25 313
4 Nabire 1,45 98,55 477
5 Kep. Yapen 2,21 97,79 372
6 Biak Numfor 1,13 98,87 445
7 Paniai - - -
8 Puncak jaya - - -
9 Mimika 0,30 99,70 588
10 Boven Digoel 0,67 99,33 141
11 Mappi 0,76 99,24 82
12 Asmat n.a n.a 19
13 Yahukimo n.a n.a 22
14 Pegunungan Bintang - - -
15 Tolikara - - -
16 Sarmi - 100,00 78
17 Keerom - - -
18 Waropen - - -
19 Supiori - - -
20 Memberamo Raya - - -
21 Nduga - - -
22 Lanny Jaya - - -
23 Mamberamo Tengah - - -
24 Yalimo - - -
25 Puncak - - -
26 Dogiyai - - -
27 Intan Jaya - - -
28 Deiyai - - -
29 Kota Jayapura 2,08 97,92 894
Papua 2013 2,10 97,90 4.053
2012 3,36 96,64 3.969
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 63
Tabel 8b Persentase Penduduk Usia Dewasa (25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Perdesaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 5,29 94,71 477
2 Jayawijaya 63,60 36,40 541
3 Jayapura 4,90 95,10 343
4 Nabire 15,24 84,76 418
5 Kep. Yapen 6,03 93,97 429
6 Biak Numfor 1,35 98,65 470
7 Paniai 56,70 43,30 708
8 Puncak jaya 74,51 25,49 801
9 Mimika 7,03 92,97 181
10 Boven Digoel 11,45 88,55 498
11 Mappi 24,44 75,56 651
12 Asmat 40,66 59,34 433
13 Yahukimo 76,31 23,69 452
14 Pegunungan Bintang 72,58 27,42 774
15 Tolikara 64,03 35,97 806
16 Sarmi 15,13 84,87 455
17 Keerom 20,64 79,36 669
18 Waropen 2,09 97,91 397
19 Supiori 3,18 96,82 436
20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428
21 Nduga 88,85 11,15 800
22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774
23 Mamberamo Tengah 70,79 29,21 439
24 Yalimo 64,63 35,37 523
25 Puncak 81,28 18,72 779
26 Dogiyai 34,05 65,95 738
27 Intan Jaya 89,18 10,82 296
28 Deiyai 63,36 36,64 572
29 Kota Jayapura 1,57 98,43 75
Papua 2013 49,54 50,46 15.363
2012 50,94 49,06 13.508
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 64
Tabel 8c Persentase Penduduk Usia Muda(25 Tahun Ke atas) Dirinci Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
Di Provinsi Papua, 2013
Perkotaan+Perdesaan
No Kabupaten Buta Huruf Melek Huruf Sampel
Usia 25 Tahun >
1 2 3 4 5
1 Merauke 4,15 95,85 904
2 Jayawijaya 53,44 46,56 736
3 Jayapura 3,98 96,02 656
4 Nabire 8,61 91,39 895
5 Kep. Yapen 4,27 95,73 801
6 Biak Numfor 1,25 98,75 915
7 Paniai 56,70 43,30 708
8 Puncak jaya 74,51 25,49 801
9 Mimika 2,57 97,43 769
10 Boven Digoel 9,12 90,88 639
11 Mappi 21,37 78,63 733
12 Asmat 33,29 66,71 452
13 Yahukimo 74,20 25,80 474
14 Pegunungan Bintang 72,58 27,42 774
15 Tolikara 64,03 35,97 806
16 Sarmi 11,85 88,15 533
17 Keerom 20,64 79,36 669
18 Waropen 2,09 97,91 397
19 Supiori 3,18 96,82 436
20 Memberamo Raya 37,38 62,62 428
21 Nduga 88,85 11,15 800
22 Lanny Jaya 74,90 25,10 774
23 Mamberamo Tengah 70,79 29,21 439
24 Yalimo 64,63 35,37 523
25 Puncak 81,28 18,72 779
26 Dogiyai 34,05 65,95 738
27 Intan Jaya 89,18 10,82 296
28 Deiyai 63,36 36,64 572
29 Kota Jayapura 2,02 97,98 969
Papua 2013 37,16 62,84 19.416
2012 38,25 61,75 17.477
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 65
Tabel 9 Angka Partisipasi Sekolah Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2013
No Kabupaten Angka Partipasi Sekolah (APS) Sampel
7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 91,76 89,95 66,45 243 99 87
2 Jayawijaya 89,74 75,02 57,63 193 81 80
3 Jayapura 96,67 93,63 78,36 239 103 73
4 Nabire 86,10 81,61 65,56 278 119 98
5 Kep. Yapen 90,70 91,37 73,32 282 125 109
6 Biak Numfor 99,41 97,09 81,86 301 121 127
7 Paniai 77,10 84,32 40,67 308 97 80
8 Puncak jaya 43,71 45,28 [28,08] 326 83 53
9 Mimika 97,14 89,50 66,61 229 81 58
10 Boven Digoel 84,74 82,69 70,05 189 80 58
11 Mappi 89,61 86,82 37,53 344 131 106
12 Asmat 58,09 72,63 17,14 206 68 59
13 Yahukimo 32,79 38,39 [21,31] 162 63 38
14 Pegunungan Bintang 43,58 44,10 8,62 345 143 101
15 Tolikara 70,67 66,54 49,69 263 118 87
16 Sarmi 86,04 84,34 [63,26] 141 64 42
17 Keerom 84,56 88,22 83,60 210 101 72
18 Waropen 88,69 90,60 [89,66] 141 62 33
19 Supiori 99,00 97,53 70,45 170 72 56
20 Memberamo Raya 95,10 98,43 [60,83] 213 64 31
21 Nduga 24,29 25,00 12,55 360 142 74
22 Lanny Jaya 71,12 64,41 35,13 303 117 57
23 Mamberamo Tengah 85,77 [72,30] [45,23] 161 49 36
24 Yalimo 93,60 72,21 44,38 185 137 107
25 Puncak 31,58 34,80 27,07 200 88 52
26 Dogiyai 89,21 86,57 65,89 295 125 64
27 Intan Jaya 60,05 [53,98] [39,09] 87 31 29
28 Deiyai 90,58 68,72 61,15 138 70 53
29 Kota Jayapura 98,63 92,65 68,03 276 112 127
Papua 2013 75,51 73,27 53,28 6.788 2.746 2.047
2012 75,34 68,99 50,66 6.362 2.508 1.956
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 66
Tabel 10 Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2013
No Kabupaten Angka Partipasi Kasar (APK) Sampel
SD SMP SMA 7-12 13-15 16-18
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 109,21 69,31 80,35 243 99 87
2 Jayawijaya 102,02 68,77 54,07 193 81 80
3 Jayapura 101,52 105,21 89,16 239 103 73
4 Nabire 94,91 72,21 75,05 278 119 98
5 Kep. Yapen 102,21 99,58 66,61 282 125 109
6 Biak Numfor 114,05 103,01 85,29 301 121 127
7 Paniai 94,74 74,29 28,51 308 97 80
8 Puncak jaya 50,86 31,28 38,06 326 83 53
9 Mimika 112,77 70,76 85,63 229 81 58
10 Boven Digoel 103,41 84,82 56,47 189 80 58
11 Mappi 115,17 46,29 37,92 344 131 106
12 Asmat 75,78 33,50 14,40 206 68 59
13 Yahukimo 40,51 29,13 [8,87] 162 63 38
14 Pegunungan Bintang 58,57 9,89 2,73 345 143 101
15 Tolikara 76,90 66,93 54,11 263 118 87
16 Sarmi 100,16 89,13 [54,71] 141 64 42
17 Keerom 103,99 73,89 95,44 210 101 72
18 Waropen 94,22 94,71 [78,46] 141 62 33
19 Supiori 119,91 82,00 99,26 170 72 56
20 Memberamo Raya 124,44 64,30 [1,85] 213 64 31
21 Nduga 28,49 20,06 0,79 360 142 74
22 Lanny Jaya 74,26 61,43 28,59 303 117 57
23 Mamberamo Tengah 91,07 [58,41] [44,22] 161 49 36
24 Yalimo 105,61 75,14 31,72 185 137 107
25 Puncak 37,03 32,53 21,46 200 88 52
26 Dogiyai 103,37 73,31 54,76 295 125 64
27 Intan Jaya 67,30 [56,01] [23,89] 87 31 29
28 Deiyai 110,52 64,91 69,74 138 70 53
29 Kota Jayapura 96,97 95,53 77,22 276 112 127
Papua 2013 86,39 64,95 53,47 6.788 2.746 2.047
2012 84,16 70,99 44,48 6.362 2.508 1.956
2011 84,59 68,69 47,69 -- -- --
2010 93,27 60,05 48,20 -- -- --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 67
Tabel 11 Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota
Provinsi Papua, 2013
No Kabupaten Angka Partipasi Murni (APM) Sampel
SD SMP SMA 7-12 13-15 16-18
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Merauke 87,91 49,15 50,16 243 99 87
2 Jayawijaya 88,48 50,75 41,38 193 81 80
3 Jayapura 89,98 67,47 51,10 239 103 73
4 Nabire 81,30 57,39 59,58 278 119 98
5 Kep. Yapen 86,97 59,76 44,82 282 125 109
6 Biak Numfor 92,02 64,05 63,27 301 121 127
7 Paniai 77,09 50,71 21,21 308 97 80
8 Puncak jaya 43,46 25,05 19,47 326 83 53
9 Mimika 92,21 50,40 54,22 229 81 58
10 Boven Digoel 82,18 43,79 29,28 189 80 58
11 Mappi 88,22 31,23 22,73 344 131 106
12 Asmat 57,10 21,68 7,20 206 68 59
13 Yahukimo 32,79 19,97 [8,87] 162 63 38
14 Pegunungan Bintang 43,58 5,04 2,35 345 143 101
15 Tolikara 68,96 55,02 36,79 263 118 87
16 Sarmi 84,88 63,04 [36,36] 141 64 42
17 Keerom 82,21 58,55 68,33 210 101 72
18 Waropen 84,23 67,63 [55,40] 141 62 33
19 Supiori 93,29 54,93 50,21 170 72 56
20 Memberamo Raya 93,70 24,76 [0,00] 213 64 31
21 Nduga 24,29 13,59 0,79 360 142 74
22 Lanny Jaya 70,72 54,65 22,80 303 117 57
23 Mamberamo Tengah 85,77 [55,47] [40,60] 161 49 36
24 Yalimo 92,12 59,99 28,08 185 137 107
25 Puncak 30,08 21,41 16,60 200 88 52
26 Dogiyai 88,75 53,68 34,57 295 125 64
27 Intan Jaya 59,56 37,67 21,85 87 31 29
28 Deiyai 90,58 49,73 40,53 138 70 53
29 Kota Jayapura 88,08 58,31 50,58 276 112 127
Papua 2013 72,90 45,88 36,53 6.788 2.746 2.047
2012 70,79 43,38 30,05 6.362 2.508 1.956
2011 70,13 46,03 32,45 -- -- --
2010 76,22 49,62 36,06 -- -- --
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 68
Tabel 12 APSDirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua,2010 - 2013
KELOMPOK UMUR JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6
7-12
Laki-Laki 76,40 73,75 74,96 75,75
Perempuan 76,00 72,93 75,78 75,22
Total 76,22 73,36 75,34 75,51
13-15
Laki-Laki 75,61 71,25 68,24 72,52
Perempuan 72,91 71,35 69,88 74,18
Total 74,35 71,29 68,99 73,27
16-18
Laki-Laki 52,34 51,29 52,58 53,73
Perempuan 43,55 49,56 48,23 52,71
Total 48,28 50,55 50,66 53,28
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 69
Tabel 13 APKDirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2013
JENJANG PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5
SD
Laki-Laki 92,41 85,28 83,33 86,73
Perempuan 94,30 83,79 85,13 85,98
Total 93,27 84,59 84,16 86,39
SMP
Laki-Laki 65,01 68,91 73,19 65,92
Perempuan 54,39 68,42 68,42 63,78
Total 60,05 68,69 70,99 64,95
SMA
Laki-Laki 49,38 48,98 46,28 52,79
Perempuan 46,82 45,95 42,20 54,32
Total 48,20 47,69 44,48 53,47
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)
Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2013 70
Tabel 14 APM Dirinci Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua, 2010 - 2013
JENJANG PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5
SD
Laki-Laki 76,40 70,56 69,97 73,26
Perempuan 76,00 69,63 71,74 72,47
Total 76,22 70,13 70,79 72,90
SMP
Laki-Laki 52,04 45,34 43,78 46,08
Perempuan 46,88 46,85 42,91 45,64
Total 49,62 46,03 43,38 45,88
SMA
Laki-Laki 38,08 32,54 32,25 36,92
Perempuan 33.69 32,34 27,29 36,05
Total 36,06 32,45 30,05 36,53
Sumber : Susenas 2013 (Gabungan Triwulan I-IV)