INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK...Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan...

INDEKS KOMPOSITKESEJAHTERAAN ANAKKABUPaten/kOTA2017

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017ii

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAKKABUPATEN/KOTA 2017

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cmJumlah Halaman: xii + 179 halamanNaskah: Tim Penyusun IKKA 2017Diterbitkan oleh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDicetak oleh: PT. PENSTA KARYA

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 iii

TERBITNYA publikasi ini perlu disambut secara khusus, karena dua alasan, pertama, IKKA sebagai alat ukur perkembangan perlindungan anak yang

dapat digunakan mengukur misi kedua kementerian, sebagaimana IPG dan IDG yang mengukur perkembangan pemberdayan perempuan sebagai misi pertama kementerian. Alasan kedua, dengan terbitnya publikasi ini ukuran komitmen sebagaimana ratifikasi terhadap KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dapat dipantau dari waktu ke waktu di semua wilayah administrasi kabupaten, kota, provinsi, serta nasional.Publikasi ini merupakan serie ketiga dari publikasi tahunan dengan judul yang sama yaitu IKKA Kabupaten/Kota 2017, sehingga informasi yang telah dihasilkan berisi keadaan, perkembangan IKKA dan informasi lainnya pada tahun 2015, 2016, dan 2107. Perkembangan IKKA selama periode 2015-2017 pada semua wilayah administrasi dapat

dimanfaatkan semua pihak khususnya mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak terus menerus melakukan perbaikan pemenuhan hak-hak anak dan sekaliguas kesejahteraan anak. Saya berharap pemanfaatan publikasi ini tidak hanya di lingkungan kerja perlindungan anak di pusat dan daerah saja, tetapi dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan bidang perlindungan anak di kementerian dan lembaga khususnya yang lingkup kerjanya berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Karena IKKA dipandang sebagai ukuran untuk melihat perkembangan perlindungan anak, maka target perlindungan anak dalam RPJMN 2019-2024 didasarkan atas IKKA.Beberapa temuan pokok yang dapat ditemui pada publikasi ini memberikan tanda bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan untuk memberikan perlindungan anak sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Inilah tugas kita semua untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia agar ketika dewasa mereka sudah siap menjadi sumberdaya pembangunan berkualitas untuk meneruskan cita-cita bangsa.Terima kasih dan penghargaan sebesar-sebesarnya saya sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras mewujudkan publikasi yang sangat kita nantikan ini.

Jakarta, 7 Desember 2018Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia

Yohana Susana Yembise

Sambutan

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017iv

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 v

PADA kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim yang bekerja dengan penuh dedikasi bagi kesejahteraan anak Indonesia. IKKA Kabupaten/Kota 2017 ini

merupakan publikasi ketiga yang memuat IKKA tingkat kabupaten dan kota sejak diterbitkannya IKKA Kab/Kota 2015 pada tahun 2017 dan IKKA Kab/Kota 2016 pada tahun 2016.Perlindungan anak yang merupakan salah satu misi KPPPA ingin melihat besaran jaminan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia terwujud sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Terbitnya publikasi ini sudah dinantikan untuk melihat kemajuan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia umumnya dan di kabupaten dan kota pada khususnya.Secara khusus disampaikan terima kasih kepada Soedarti Surbakti selaku ketua Tim merangkap editor utama, Wynandin Imawan selaku koordinator teknis dan penulis, Arizal Ahnaf selaku editor serta anggota tim lainnya yang telah memberikan kontribusi atas upaya ini. Kepada Drs. Dermawan, MSi selaku Asdep ASDP dan Penanggung jawab kegiatan ini juga disampaikan terima kasih.Penyiapan data dan indikator yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Badan Pusa Statistik dan difasilitasi oleh Nurma Midayanti, Gantjang Amanullah, Nursyahrizal, Marriet Tetty Nuryetti, Amiek Chamami dan Eko Sriyanto.Serangkaian kegiatan rapat konsultasi dengan Kementerian dan Lembaga serta Focus Group Discussion telah diselenggarakan dalam rangka memperoleh masukan dan komentar sebelum publikasi ini naik cetak. Masukan berharga diperoleh dari peserta pelatihan pemanfaatan IKKA yang diikuti staf Dinas PPPA dan instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota di pelbagai daerah seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. KPPPA mengharapkan dukungan Perisma terus berlanjut untuk dapat meneruskan publikasi berikutnya.

Plt. Deputi Perlindungan Anak,

Dra. Sri Danti Anwar, M.A.

Terima KasihUcapan

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017vi

TIM PENYUSUN

PembinaYohana Susana Yembise

PengarahPribudiarta Nur SitepuSri Danti Anwar

Penanggung JawabDermawan

PenulisWynandin Imawan

EditorSoedarti SurbaktiArizal Ahnaf

KontributorWinartiGantjang AmanullahNurma MidayantiNursyahrizalMaririt Tetty NuryettiAno HerwanaHarya B. SurbaktiDjamal

Pengolahan DataAmiek ChamamiEko Sriyanto

SekretariatSri LestariSupartunDita AndriasariRizqya JuwitaIvana Ulimaninta LinardaNendiana AprianiBeny Manga

DesainAbdul RachmanZulhan Rudyansyah

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 vii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN _______________________________________ iiiUCAPAN TERIMA KASIH ____________________________ vDAFTAR ISI _______________________________________ viiDAFTAR SINGKATAN _______________________________ viiiIKHTISAR _________________________________________ ix

PENDAHULUAN ___________________________________ 11. Latar Belakang ___________________________________ 32. Kedudukan Informasi Kesejahteraan Anak _____________ 6

MENGUKUR KESEJAHTERAAN ANAK _________________ 111. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ______________ 132. Dimensi Hak Anak dalam IKKA _____________________ 153. Metode Penghitungan IKKA _______________________ 194. Penghitungan IKKA ______________________________ 225. Sumber Data ___________________________________ 22

KESEJAHTERAAN ANAK INDONESIAPERKEMBANGAN 2015-2017 _______________________ 251. Tingkat Kesejahteraan Anak ______________________ 272. Pencapaian IKKA tingkat Provinsi 2017 ______________ 303. Pemenuhan Hak Anak ___________________________ 36

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN ANAKTINGKAT KABUPATEN/KOTA 2015-2017 ______________ 431. Perkembangan Tingkat Nasional dan Provinsi ________ 452. Perkembangan pada Tingkat Kabupaten/Kota ________ 49

CATATAN KHUSUS DALAM PENCAPAIAN IKKA2015-2017 ________________________________________ 571. Pengantar _____________________________________ 592. Pencapai Tertinggi IKKA 2017 ______________________ 603. Kabupaten dan Kota dalam Kwadran Kesejahteraan ___ 624. Keberhasilan DI Yogyakarta (Best Practices) ___________ 65

DAFTAR PUSTAKA _________________________________ 73LAMPIRAN _______________________________________ 75

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017viii

Daftar SingkatanAKB Angka Kematian BayiAKBa Angka Kematian BalitaAKN Angka Kematian NeonatalAPS Angka Partisipasi SekolahBalita Bawah Lima TahunBBLR Berat Badan Lahir RendahBPS Badan Pusat StatistikBumil Ibu hamilCDI Child Development IndexCRC Convention on the Rights of the ChildDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHDI Human Development IndexIKKA Indeks Komposit Kesejahteraan AnakIKKU Indikator Kunci KInerja UtamaIKU Indikator KInerja UtamaIPM Indeks Pembangunan ManusiaK/L Kementerian/LembagaKHA Konvensi Hak-hak AnakKPAI Komisi Perlindungan Anak IndonesiaKPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan AnakKTP Kartu Tanda PendudukLPJ Laporan PertanggungjawabanLSJB Luar Sumatra Jawa BaliNIK Nomor Induk KependudukanOPD Organisasi Perangkat DaerahPAUD Pendidikan Anak Usia DiniRAPBN Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja NegaraSakernas Survei Angkatan Kerja NasionalSD Sekolah DasarSDKI Survei Demografi dan Kesehatan IndonesiaSJB Sumatra Jawa BaliSMA/K Sekolah Menengah Atas/KejuruanSMP Sekolah Menengah PertamaSP Sensus PendudukSupas Survei Penduduk Antar SensusSusenas Survei Sosial Ekonomi NasionalUK United KingdomUU Undang-Undang

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 ix

IKHTISAR EKSEKUTIF

PEMENUHAN hak anak dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial dapat diwujudkan, sehingga ketika anak memasuki usia dewasa akan dapat terus berkembang menjadi sumber daya pembangunan. Situasi

demikian akan mewujudkan kehidupan anak yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan dengan membuat publikasi tentang Indeks Komposit Kesejahteraan Anak tingkat Kabupaten dan Kota setiap tahun sejak tahun 2017. Publikasi ini merupakan publikasi ketiga dengan judul Indeks Komposi Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017.

Kajian perkembangan kesejahteraan anak dalam publikasi ini memuat status kesejahteraan anak tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional tahun 2017 dan perkembangan 2015-2017.

...walaupun kesenjangan pencapaian kesejahteraan anak antarwilayah tetap ada, namun tingkat kesenjangan antarwilayah terus menurun pada periode 2015-2017...

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017x

Hasil kajian secara ringkas adalah:

1. Tingkat kesejahteraan anak tahun 2017 yang diukur dengan IKKA juga memberi makna tingkat pemenuhan hak anak Indonesia yang terdiri dari: (1) hak kelangsungan hidup, (2) hak perlindungan, (3) hak tumbuh kembang, (4) hak partisipasi, dan (5) hak identitas mencapai angka 67,9 atau secara umum 67,9 persen anak Indonesia telah dapat dipenuhi haknya serta berada pada status kesejahteraan anak tingkat menengah.

2. Dibandingkan tahun 2015, tingkat kesejahteraan anak di semua kabupaten/ kota, provinsi dan provinsi telah meningkat, demikian juga sebagian besar status kesejahteraan anak kabupaten/kota telah meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi.

3. 20 kabupaten dengan IKKA terendah merupakan wilayah dengan status pencapaian Sangat Rendah berasal dari tiga provinsi: Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

4. 25 kabupaten dan kota dengan IKKA tertinggi, hanya enam wilayah di antaranya belum mencapai IKKA = 80, dan empat kabupaten yang mencapai status kesejahteraan Tinggi adalah Bantul, Sleman, Belitung, dan Kulon Progo.

5. Pada periode 2015–2017: 12 kabupaten dan kota telah meningkat status pencapaian dari Menengah ke Tinggi, 99 kabupaten dan kota telah meningkat status pencapaian dari rendah ke menengah.

6. Perbedaan pencapaian kesejahteraan anak di tingkat provinsi ditunjukkan oleh rentang IKKA tertinggi dicapai D.I.Y. sebesar 82,7 terhadap IKKA terendah dicapai Papua sebesar 54,2, atau kesenjangan pencapaian pada tingkat provinsi mencapai 28,5 poin.

7. Pada tingkat kabupaten dan kota kesenjangan antara dua wilayah pencapai tertinggi dengan pencapai terendah adalah 46,8 poin, yaitu IKKA Kota Blitar mencapai 85,0 dengan status pencapaian Tinggi sedangkan IKKA Kabupaten Puncak adalah 38,2 dengan status pencapaian Sangat Rendah. Kesenjangan pada kedua wilayah tersebut terletak pada pemenuhan empat hak anak yaitu: Perlindungan, Tumbuh Kembang, Partisipasi dan Identitas.

8. 15 kota dan empat kabupaten pada tahun 2017 mencapai status kesejahteraan Tinggi dengan IKKA ≥ 80,0, dimana 11 kota dan satu kabupaten diantaranya pada 2015 menyandang

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 xi

status kesejahteraan anak menengah (66,7≤IKKA<80,0). Kenaikan IKKA antara 2015-2017 dari 19 kabupaten dan kota ini bervariasi antara yang terendah (0,9 poin) dicapai Kabupaten Belitung dan tertinggi (6,3 poin) dicapai Kota Jakarta Selatan.

9. Perkembangan yang menggembirakan pada periode 2015-2017 adalah dengan membaiknya indikator kesejahteraan anak Indonesia walaupun pemenuhan hak tumbuh kembang dan hak partisipasi belum sepenuhnya mencapai harapan.

10. Keseimbangan pembangunan kesejahteraan dilihat dari besaran IPM dan IKKA, kedua nilai dari setiap kabupaten dan kota dibandingkan dengan IPM dan IKKA nasional akan membentuk empat kwadran kesejahteraan, yaitu

a) Kwadran-I: IPM dan IKKA lebih tinggi dari angka nasional,

b) Kwadran-III: IPM dan IKKA lebih rendah dari angka nasional,

c) Kwadran II: IPM lebih rendah dari angka nasional, tetapi IKKA lebih tinggi dari angka nasional, dan

d) Kwadran-IV: IPM lebih tinggi dari angka nasional, tetapi IKKA lebih rendah dari angka nasional.

Kabupaten dan kota yang termasuk dalam Kwadran-I dan Kwadran-III masing-masing berjumlah 127 wilayah dan 268 wilayah, sehingga pembangunan seimbang dapat dikatakan terjadi pada 395 wilayah atau 77% dari seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

11. Kunci bagi keberhasilan pembangunan kualitas hidup anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pemenuhan hak anak atas kebutuhan tumbuh kembang khususnya PAUD dan hak partisipasi dalam bentuk perjalanan wisata menjadi perhatian keluarga di D.I. Yogyakarta, di pihak lain angka kemiskinan D.I.Y yang lebih tinggi dari pada angka nasional tidak menyebabkan kurangnya perhatian keluarga pada hak-hak anak.

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017xii

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 2017 1

PENDAHULUAN1. Latar Belakang2. Kedudukan Informasi Kesejahteraan AnaK

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN/KOTA 20172


PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara umum, kesejahteraan menyatakan suatu keadaan yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup baik dari sisi lahir yaitu ekonomi dan sosial, dan sisi bathin yaitu rasa bahagia bagi individu dan seluruh lapisan masyarakat. Ukuran kemajuan tingkat kesejahteraan lahir adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia), sedangkan kemajuan kesejahteraan bathin ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Tingkat Kebahagiaan1.

Kemajuan kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dilihat dari indikator makro yang dilaporkan BPS sebagai berikut: (i) angka kemiskinan menurun dari 10,86 persen keadaan Maret 2016 menjadi 9,82 persen keadaan Maret 2018; (ii) IPM meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,81 pada tahun 2017; dan Indeks Kebahagiaan meningkat dari 65,4 pada tahun 2014 menjadi 70,69 pada tahun 2017. Perkembangan kesejahteraan rakyat yang dilaporkan BPS tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak dan juga pada peningkatan kesejahteraan anak di Indonesia sampai pada tingkat kabupaten dan kota yang akan dilaporkan dalam publikasi ini

Kehidupan bangsa di masa datang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup anak2 saat ini sebagai generasi penerus. Tingkat kesejahteraan anak Indonesia yang diukur dengan IKKA juga menyatakan tingkat kualitas hidup anak dengan menunjukkan besaran tingkat pemenuhan

1 BPS melaporkan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, demikian juga IPM dan Indeks Kebahagiaan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

2 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1, butir 1, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Konvensi Hak Anak (CRC) mengamanatkan

pada pemerintah dan masyarakat akan pentingnya

memenuhi hak-hak anak, untuk menjamin dua hal:

(1) kesejahteraan anak, (2) menyiapkan generasi

penerus yang berkualitas



... ketimpangan dalam pembangunan kesejahteraan di Indonesia bukan hanya ditandai oleh ketimpangan pendapatan, tetapi juga ditandai oleh ketimpangan akses pada pelayanan sosial dasar ...

hak anak (Imawan, 2017). Penyediaan IKKA secara berkelanjutan sangat penting karena dapat digunakan memantau kemajuan pembangunan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak anak di semua tingkatan pemerintahan. Perkembangan IKKA tingkat nasional pada tahun 2015-2017 menunjukkan indikasi baik dengan adanya kemajuan tingkat kesejaheraan anak Indonesia, yaitu dari 64,0 tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2017.

Kualitas anak Indonesia telah meningkat baik dilihat dari sisi kualitas fisik maupun kualitas mental. Secara fisik dapat ditunjukkan bahwa anak Indonesia usia dini mempunyai derajat dan status kesehatan yang meningkat yang ditunjukkan oleh angka kematian balita yang menurun serta menurunnya angka morbiditas anak usia 5-17 tahun. Pada tahun 2015 misalnya tercatat Angka Kematian Balita (AKBa) mencapai 25,7 atau sekitar 26 anak meninggal sebelum berumur 5 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2017 AKBa diperkirakan turun menjadi 25,1. Demikian angka morbiditas anak umur 5-17 tahun yang pada tahun 2015 dilaporkan mencapai 23,5 persen telah menurun menjadi 20,9 persen pada tahun 2017.

Di sisi lain, pada usia lebih tua, Angka Partisipasi Sekolah (APS) khususnya pada usia 5–17 tahun yang semakin tinggi menunjukkan banyak anak Indonesia yang akan memiliki tingkat kecerdasan dan ketrampilan semakin tinggi. Pada tahun 2017, sebanyak 99,1 persen anak usia 7-12 tahun (usia SD) bersekolah, banyaknya anak yang bersekolah pada usia 13-15 tahun (usia SMP) telah mencapai 95,1 persen sedangkan pada usia 16-18 tahun (usia SMA/SMK) yang bersekolah baru mencapai 71,4 persen (Susenas 2017).

Namun demikian permasalahan yang terkait dengan rentannya kehidupan anak seperti kasus kekerasan pada anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, menunjukkan bahwa upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara baik menemukan tantangan yang serius. Demikian juga permasalahan pekerja anak dan perkawinan anak (umur 10-17 tahun) menjadi hambatan bagi anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan normal secara fisik dan mental. Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2018 baru akan diperoleh pada awal tahun 2019, karena pada saat ini Survei Kekerasan terhadap Anak (SKTA) 2018 sedang dilaksanakan. Sementara itu, berdasarkan hasil Susenas 2017 prevalensi perkawinan usia anak 10-17 tahun secara nasional adalah 0,74


persen, dan hasil Sakernas 2017 prevalensi pekerja anak usia 10-17 tahun menurun menjadi 5,577 persen dari 5,991 persen tahun 2015.

Peningkatan kesejahteraan anak Indonesia seperti tercermin dari adanya perbaikan beberapa indikator, pada satu sisi meningkatkan optimisme pada upaya pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, tetapi disisi lain tetap menimbulkan pertanyaan tentang apakah tingkat kesejahteraan dan khususnya kesejahteraan anak di Indonesia telah merata dinikmati semua anak di seluruh kabupaten dan kota. Oleh karena itu untuk memantau dan memahami pengurangan kesenjangan kesejahteraan anak antarwilayah kabupaten dan kota juga akan dibahas dalam publikasi ini. Perkembangan tingkat pemerataan kesejahteraan anak tingkat kabupaten dan kota pada tahun 2015-2017 akan ditinjau dari besaran IKKA, lima Indeks Dimensi Hak, serta beberapa indikator tunggal utama yaitu: (1) AKBa, (2) angka morbiditas anak 5–17, (3) prevalensi imunisasi dasar dan lengkap pada balita; (4) angka partisipasi PAUD anak usia 2-4 tahun, (5) APS anak 5 – 17 tahun, (6) anak 0 -17 tahun yang berwisata, (7) kepemilikan akte kelahiran pada anak.

Pemanfaatan indikator di atas dapat menunjukkan seberapa besar dan dalam ketimpangan antarwilayah serta kemajuan mengurangi kesenjangan pencapaian di tingkat kabupaten dan kota, provinsi, serta kawasan barat dan timur Indonesia. Walaupun secara umum sebagian daerah khususnya kota telah menunjukkan pemenuhan hak-hak anak secara parsial tetapi sebagian yang lain khususnya kabupaten belum dapat memenuhi hak-hak anak yang sama sehingga dikhawatirkan pertumbuhan perkembangan anak di wilayah yang agak tertinggal tidak akan optimal. Adalah perlu juga diketahui pencapaian pemenuhan kebutuhan anak secara keseluruhan aspek hak-hak anak Indonesia di setiap kabupaten dan kota (komposit). Dengan demikian dapat dipetakan kemajuan dari pencapaian kesejahteraan anak dari setiap kabupaten dan kota.


2. Kedudukan Informasi Kesejahteraan Anak 3

Kebutuhan akan informasi tentang tingkat pencapaian kesejahteraan anak merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peningkatan kesejahteraan anak merupakan program pemerintah yang selama ini dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga (K/L) yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan penyantunan. Informasi yang disebutkan sebelumnya memberikan gambaran tentang pencapaian dan masalah yang dihadapi anak Indonesia, ditinjau dari beberapa aspek kesejahteraan anak.

Informasi mengenai tingkat pencapaian atau permasalahan tersebut di atas belum memberikan gambaran utuh tentang kesejahteraan anak Indonesia, tetapi lebih kepada gambaran pencapaian sektoral dari program-program yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan dan penyantunan anak yang bermasalah. Namun demikian jika keseluruhan informasi tersebut dimanfaatkan secara tepat untuk merumuskan kebijakan, maka kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran (evidence-base policy making)4.

IPM dan angka pengangguran terbuka merupakan Indikator Kinerja Kunci Utama (IKKU) kepala daerah yang diwajibkan untuk ditentukan target pencapaiannya setiap tahun pada saat mengajukan RAPBD, serta wajib dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah kepada DPRD. Jika terjadi peningkatan IPM yang signifikan, peningkatan lebih tinggi dari daerah lainnya, maka daerah tersebut akan mendapat insentif dalam pembagian DAU. Dalam posisi demikian kepala daerah akan memberikan perhatian dan dorongan pada kinerja meningkatkan IPM bagi jajaran pemerintah daerah.

Jika IKKA dapat diposisikan sebagai IKKU bagi kepala daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan anak, hal ini akan meningkatkan pemanfaatan IKKA dalam perancangan program dan perumusan kebijakan yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan

3 Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

4 Sesungguhnya informasi terpadu yang merangkum beberapa dimensi tentang upaya kesejahteraan sangat diperlukan dalam kerangka pengambilan keputusan terpadu dan terkait lintas sektor. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan contoh informasi terpadu yang merangkum tingkat pencapaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan


melalui analisis situasi melihat keadaan dan posisi kesejahteraan anak dengan menggunakan informasi kesejahteraan rakyat. Perumusan kebijakan dan perencanaan program akan dengan sendirinya bersifat kebijakan berdasar fakta (evidence-base policy making).

Indikator tunggal kesejahteraan yang berjumlah 11 indikator dapat menunjukkan capaian pemenuhan hak-hak anak menurut lima dimensi hak anak yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) perlindungan, (3) tumbuh kembang, (4) partisipasi, dan (5) identitas. Indikator tersebut yang dapat memberikan gambaran hasil program sektoral, akan berfungsi ganda, yaitu pertama, menunjukkan kinerja kebijakan program K/L dengan tugas dan fungsi yang sesuai dan terkait dengan setiap indikator, dan kedua memudahkan institusi PA di pusat dan daerah melakukan advokasi bagi K/L sesuai tugas dan fungsi berkaitan dengan dimensi hak anak.

KPPPA merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak, termasuk melakukan koordinasi dengan K/L yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelindungan anak serta upaya peningkatan kesejahteraan anak. Ketersediaan IKKA akan dapat digunakan untuk mengukur kinerja program perlindungan anak bagi KPPPA. IKKA juga dapat memberikan gambaran umum tentang tingkat perkembangan kesejahteraan anak antarwaktu dan antardaerah yang mencakup kajian bidang-bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak.

Pada tingkat global, Unicef melakukan pengukuran kesejahteraan pada negara maju dengan menggunakan pendekatan well-being, yaitu pemenuhan aspek kesejahteraan dalam dimensi: (1) materi mengukur dua komponen: (i) kekurangan uang dan (ii) kekurangan materi, (2) kesehatan dan keselamatan, mengukur tiga komponen: (i) kesehatan pada saat lahir, (ii) pelayanan kesehatan preventif, (iii) kematian anak; (3) pendidikan mengukur dua komponen: (i) partisipasi sekolah, (ii) pencapaian pendidikan; (4) perilaku dan risiko mengukur tiga komponen: (i) perilaku sehat, (ii) perilaku berisiko, (iii) paparan terhadap kekerasan; (5) perumahan dan lingkungan mengukur dua komponen; (i) perumahan, (ii) keselamatan lingkungan. Secara keseluruhan Child Well-being Index5 menggunakan 26 indikator tunggal.

Upaya memperbaiki kualitas hidup anak dengan memonitor pemenuhan hak anak baik dengan pendekatan welfare maupun

5 Lihat UNICEF Office of Research (2013). ‘Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview’, Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florence.


well-being6 merupakan langkah global yang dilakukan oleh badan dunia serta institusi lain dengan jangkauan kerja global seperti Unicef dan UK Save The Children. Pada sisi lain monitoring ini dapat dipandang sebagai suatu kegiatan untuk mengawal sampai sejauh mana komitmen negara yang telah meratifikasi Convention on The Right of The Child (CRC) serta sekaligus untuk melihat keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua. Sebagai negara yang telah meratifikasi CRC, Indonesia perlu memastikan pemenuhan hak-hak anak di seluruh kabupaten dan kota serta provinsi di seluruh negeri.

Upaya memenuhi hak anak merupakan komitmen negara, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yang disepakati para pemimpin dunia pada tahun 1989. Dasar hukum bagi upaya pemenuhan hak anak telah diperbaharui (disempurnakan) dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup (survival), (2) perlindungan (protection), (3) tumbuh kembang (development), (4) partisipasi (participation); dan (5) identitas (identity). Hak memperoleh Kutipan Akta Lahir (identitas) sangat penting bagi setiap anak Indonesia karena akta kelahiran menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan.

Indikator kesejahteraan anak dapat dirumuskan dari ke-5 dimensi hak anak tersebut di atas untuk mengevaluasi tingkat pencapaian upaya pemenuhan hak-hak anak, yang sekaligus dapat memberikan gambaran umum tentang kualitas hidup anak dan kesejahteraan anak di setiap kabupaten dan kota. Manfaat lain dari keberadaan indikator kesejahteraan anak adalah untuk membuat kajian-kajian tentang status kesejahteraan anak. Untuk memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan atas kesejahteraan anak dilakukan di tingkat kabupaten dan kota secara berkesinambungan, maka menetapkan IKKA sebagai indikator kinerja utama (IKU) merupakan langkah dan kebijakan yang integral dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat.

6 Well-being’ merupakan pendekatan melihat kesejahteraan merupakan hasil positif yang berarti bagi penduduk dan banyak sektor dalam kehidupan sosial, hal ini ditunjukkan bagaimana penduduk merasakan bahwa kehidupannya berlangsung baik.


HakAnak

kelangsungan hidupperlindungan

tumbuh kembang

identitas

partisipasi


MENGUKUR KESEJAHTERAAN ANAK1. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak2. Dimensi Hak Anak dalam IKKA3. Metode Penghitungan IKKA4. Penghitungan IKKA5. sumber datA


MENGUKUR KESEJAHTERAAN ANAK

1. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Makna perlindungan anak seyogyanya adalah jaminan bahwa seorang anak akan diberikan kebutuhan yang merupakan haknya sebagaimana diatur dalam KHA serta peraturan perundangan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi insan dewasa yang berkualitas dan sejahtera. Jika semua kebutuhan dapat diberikan, jaminan dapat dipenuhi, bagi semua anak tanpa kecuali maka kesejahteraan anak akan dapat diwujudkan dengan lebih mudah; dan hidup anak Indonesia akan berkualitas karenanya. Dalam konteks ini, perlindungan dan kesejahteraan anak dapat disebutkan sebagai suatu padanan antara prasyarat dan hasil dalam suatu rangkaian proses mewujudkan hidup anak berkualitas.


• Dalam perjalanan hidup dari janin hingga umur 18 tahun, dibutuhkan tiga layanan mendasar: kesehatan, pendidikan, catatan sipil bagi anak untuk berkembang secara berkualitas

• Skema Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam KHA merupakan syarat perlu untuk mencapai tujuan dimaksud

Dimensi Hak Anak Indonesia

Kelangsungan Hidup Perlindungan Tumbuh

kembang Partisipasi Identitas

PERLINDUNGAN ANAKJaminan bahwa anak akan diberikan kebutuhan yang merupakan haknya sebagaimana diatur KHA, agar menjalani hidup berkualitas dan sejahtera

KESEJAHTERAAN ANAKKeadaan menggambarkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin

Skema 1. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak


Skema 1 memberikan gambaran mekanisme kerja perlindungan anak dapat mewujudkan kesejahteraan anak, melalui pemenuhan hak anak yang akan dapat meningkatkan kualitas hidup anak. Adalah penting memahami hak-hak anak untuk memudahkan menentukan dan memilih indikator output atau indikator outcome yang dapat menjelaskan makna indikator yang dipilih dan kaitannya dengan hak yang direpresentasikan. Pemanfaatan lain adalah indikator yang dipilih merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang diimplementasikan K/L terkait sesuai tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child merupakan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak yang disebut dalam konvensi tersebut. Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak memperoleh identitas sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-hak anak Indonesia ditentukan oleh komitmen negara tersebut di atas, yang meliputi:

1. hak kelangsungan hidup (survival), hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. hak perlindungan (protection), perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.

3. hak tumbuh kembang (development), hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

4. hak berpartisipasi (participation), hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

5. Hak anak atas identitas, berdasarkan pasal dalam Konvensi Hak Anak Indonesia yang mengatur bahwa ‘Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan’.

KHA mengakui peran sentral orang tua dalam pengasuhan dan perlindungan anak sekaligus mengingatkan kewajiban negara membantu mewujudkannya.

Identitas awal ketika seseorang dilahirkan adalah akta kelahiran 71, yaitu suatu pernyataan negara bahwa nama yang disebut dalam

7 Pasal 27 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya, Pasal 27 (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.


dokumen diakui oleh negara sebagai penduduk/warga negara yang dilahirkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identifikasi tunggal atas nama yang bersangkutan. Kepemilikan kutipan akta lahir oleh karenanya sangat penting karena pada waktunya dokumen ini diperlukan untuk memperoleh akses pada layanan publik seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta layanan dokumen administrasi kependudukan lain seperti KTP serta Paspor dan SIM jika diperlukan.

2. Dimensi Hak Anak dalam IKKA

Kesejahteraan anak dapat dilihat dari dua sisi, pertama secara keseluruhan kesejahteraan anak merupakan situasi dimana kualitas hidup anak pada tingkat yang tertentu dengan terpenuhinya kebutuhan sesuai (dimensi) hak-hak anak. Pada arti kedua kesejahteraan anak adalah terpenuhinya sebagian besar hak-hak untuk hidup berkualitas sebagai disyaratkan KHA. Dalam arti sempit kesejahteraan anak dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan keluarga dimana anak bertempat tinggal, sehingga semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga maka kesejahteraan anak dapat dikatakan belum terwujud. Kesejahteraan anak, di sisi lain, dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga oleh karena anak merupakan bagian dari keluarga. Dengan kewajiban untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa yang akan datang, maka upaya meningkatkan kualitas hidup anak menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks KHA, kualitas hidup anak sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dan penghindaran risiko dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan: (i) kelangsungan hidup, (ii) perlindungan, (iii) tumbuh kembang, (iv) partisipasi, dan (v) identitas agar menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kebutuhan dan risiko yang dihadapi anak berbeda tergantung dari umur dan pertumbuhan fisik, yang dalam konteks ini terbagi dalam tahapan pertumbuhan mulai dari janin, bayi, balita, anak umur 5-11 tahun, remaja muda umur 12-14 tahun dan remaja umur 15-17 tahun. Secara ilustratif, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Indikator kesejahteraan anak mencakup sejumlah indikator tunggal yang diidentifikasi dalam rangka penilaian terhadap tingkat kesejahteraan anak ditinjau dari pelbagai sisi kehidupan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Indikator ini merupakan indikator output/outcome yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh


Kebutuhan dan risiko berbedamenurut tahap tumbuh kembang

PENDEKATanSIKLUS HIDUP

KELAHIRAN-12 BULAN

STIMULASI PAUD SD SMP SMA

1-4 TAHUN 5-11 TAHUN 12-14 TAHUN 15-17 TAHUN

Kualitas manusia ditentukanpada 1000 hari pertama kehidupannya,dari janin sampai umur 2 tahun

Hakekat kesejahteraan: penuhi kebutuhan dan jauhi risiko

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

TUMBUH DARIJANIN KE REMAJAANAK

Pasal 1 butir 1UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak

Gambar 1. Pendekatan Jenjang Kehidupan Anak


anak telah memperoleh haknya menurut KHA sesuai tahapan pertumbuhan fisik dan psikis.

Berdasarkan tahapan kehidupan anak yang dijadikan acuan dalam penghitungan IKKA maka permasalahan pokok pada setiap tahapan dapat diidentifikasi, misalnya pada tahapan balita adalah penting memastikan anak terus dapat dijaga kelangsungan hidupnya hingga dewasa. Dalam kerangka ini, proses pertumbuhan dan perkembangan sejak janin, bayi hingga balita akan dilihat pada kemampuan bertahan hidup melewati usia paling kritis yaitu 0 – 4 tahun.

Pada jenjang balita, untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan menderita penyakit berbahaya, bahkan dari ancaman kematian; balita perlu diberi imunisasi dasar secara lengkap. Pengenalan pada masyarakat diluar lingkungan keluarga menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang balita, yang dapat diidentifikasi dari kesertaan anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). Selain itu, melakukan perjalanan wisata bersama keluarga yang dilakukan pada periode ini dipercaya merupakan pelajaran awal berinteraksi dengan masyarakat, dan dari sudut pandang psiko-sosial adalah partisipasi bagi yang bersangkutan dalam pengembangan kehidupan sosial, dan kesehatan mental/emosionalnya.

Tiga segmen anak pada kelompok umur 5-17 tahun (5-11 tahun, 12-14 tahun, dan 15-17 tahun) pada umumnya memiliki kemiripan (kesamaan) dari sisi risiko dan kebutuhan hidup, dengan kecenderungan semakin tinggi usia semakin tinggi kemungkinan anak untuk menjalani kegiatan luar rumah yang lebih banyak. Status kesehatan, yang lazim diukur dari angka kesakitan (morbiditas) merupakan determinan penting kelangsungan hidup anak pada kelompok umur 5-17 tahun.

Selain itu, perlindungan merupakan isu penting karena masih banyak anak pada usia ini yang menghadapi persoalan kesejahteraan (kemiskinan keluarga) sehingga harus bekerja untuk mencari nafkah dan khususnya bagi anak perempuan menghadapi kemungkinan melakukan perkawinan pada usia 10-17 tahun.

Pada jenjang usia ini, anak harus memasuki dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah. Kegiatan kemasyarakatan, yang merupakan perwujudan dari keberadaan anak dalam lingkungan masyarakat, merupakan unsur penting ditinjau dari aspek ‘partisipasi’. Kegiatan berwisata yang dilakukan anak pada kelompok umur ini dapat dipandang sebagai pembentukan kecerdasan melalui kunjungan ke obyek wisata seperti situs budaya, musium serta merupakan sarana


untuk mengembangkan kematangan emosional melalui interaksi dengan orang lain dan masyarakat ketika berwisata.

Secara umum risiko dan kebutuhan anak dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan umur, yaitu masa janin sampai balita dimana permasalahan kesehatan menjadi perhatian utama, dan masa umur 5-17 tahun dimana permasalahan pendidikan adalah fokus perhatian orang tua, keluarga, dan negara. Mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat memenuhi unsur keterwakilan (representativeness) sampai dengan tingkat kabupaten dan kota, dan risiko serta kebutuhan hidup antar segmen umur pada kelompok usia 5-17 tahun relatif sama, maka dalam penghitungan IKKA ketiga segmen umur dalam kelompok usia 5-17 tahun dijadikan satu kelompok.

Untuk memudahkan dan menyederhanakan pemahaman kesejahteraan anak maka pengadaan IKKA sebagai indeks komposit mempunyai makna sebagai besaran terpenuhinya hak-hak anak. Memperhatikan ketersediaan data yang memenuhi persyaratan pengukuran statistik yang baik, khususnya keberlanjutan penghitungan IKKA setiap tahun pada tingkat kabupaten dan kota maka indikator yang digunakan dalam penghitungan IKKA pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 2.1.28

8 Dalam rancangan awal, pengukuran IKKA 2015 direncanakan menggunakan data kuantitatif hasil survei BPS, dan sistem pengumpulan data K/L atau OPD. Dari hasil diskusi dengan K/L terkait di pusat dan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD di 4 provinsi (Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua) disimpulkan bahwa untuk saat ini perhitungan IKKA dibatasi dari hasil-hasil survei yang diselenggarakan BPS.

Tabel 2.1.Indikator Pembentuk IKKA Tingkat Kabupaten dan Kota

DimensiTahapan Kebutuhan dan Risiko

Balita (0-4 tahun) Anak umur 5 – 17 tahun

Kelangsungan Hidup AKBa* Angka morbiditas

PerlindunganPrevalensi imunisasi dasar

dan lengkap

Prevalensi pernah kawin

Prevalensi pekerja anak

Tumbuh Kembang APS PAUD APS 5 – 17 tahun

Partisipasi % berwisata % berwisata

Identitas % memiliki akta kelahiran % memiliki akta kelahiran

* pada tahun tidak diselenggarakan Sensus Penduduk dan Supas, Angka Kematian Balita bersumber dari proyeksi penduduk (parameter demografi)


3. Metode Penghitungan IKKA

Acuan Kesejahteraan Anak yang digunakan dalam penghitungan IKKA adalah Butir 1.a Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi: ‘Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial’. Berarti kesejahteraan dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan untuk tumbuh optimal, baik kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup, maupun kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, rasa aman, dan pengakuan.

Acuan dalam pengukuran kesejahteraan anak Indonesia yang digunakan dalam penghitungan IKKA adalah:

1. pemenuhan hak anak mempengaruhi kualitas hidup anak yang kemudian menentukan tingkat kesejahteraan anak,

2. merujuk kebutuhan pokok anak dan menghadapi risiko hidup dalam hal kesehatan pada masa balita (0 – 4 tahun) serta pendidikan pada masa usia 5–17 tahun, maka tahapan kehidupan berfokus pada: (1) balita, dan (2) anak 5–17 tahun, dan

3. memenuhi kebutuhan dan menjauhi risiko di setiap tahapan kehidupan anak merupakan kunci peningkatan kesejahteraan anak.

Sebagai indikator komposit, IKKA dituntut memiliki beberapa sifat yang dirumuskan sebagai ‘SMARTS’ suatu akronim dengan beberapa kekuatan sebagai berikut:

S = Simple, sederhana, mudah dipahami;

M = Meaningful, bermakna, multi dimensi;

A = Accurate, teliti, non-bias, no-fallacy;

R = Repeatable, bisa diulang dengan mudah;

T = Timely, tepat waktu;

S = Sensitive, jika ada intervensi memperlihatkan perubahan.

Selain itu untuk pemanfaatan lebih lanjut, indeks komposit seharusnya juga dapat mengukur perkembangan antarwaktu dan perbedaan antarlokasi.

IKKA merupakan akumulasi dari pencapaian program/kebijakan terhadap sasaran/target ideal dibandingkan situasi terburuk yang dimaknai sebagai persen pencapaian pemenuhan hak-hak anak dan tingkat kesejahteraan dibandingkan terhadap situasi terburuk.


Pengukuran pencapaian program adalah indikator tunggal kesejahteraan anak yang disajikan pada Tabel 2.1.

Pengukuran pencapaian setiap indikator dirumuskan sebagai berikut

_________________________(1)

di mana X = pencapaian (%) suatu indikator,SS = situasi saat pengukuran,SI = situasi ideal, SB = situasi terburuk,Jarak = Rentang SB ke SI, danShortfall = Jarak SS ke SI.

Pencapaian setiap dimensi hak dirumuskan sebagai berikut

Di = ∑ Bij Xij, ____________________________________(2)

dengan ∑Bij = Bi , _______________________________(3)

dimana Di = pencapaian dimensi ke-i, dan

Bij = weight (bobot) indikator ke-j pada dimensi ke-i

IKKA dirumuskan sebagai berikut

IKKA = ∑ Bi Di __________________________________(4)

dengan ∑Bi = 1, ________________________________(5)

dimana Bi = bobot dari dimensi ke-i

Penentuan besaran bobot dalam penghitungan IKKA dilakukan secara merata, artinya bobot yang sama 0,2 diberikan pada setiap dimensi. Sedangkan bobot setiap indikator dalam dimensi ditentukan secara proporsional sesuai dengan tahapan jenjang kehidupan anak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada dasarnya pada jenjang kehidupan anak dapat dibagi menjadi dua tahapan penting, yaitu: (i) tahapan janin sampai dengan umur 4 tahun, dan (ii) tahapan anak-anak sampai remaja (5-17 tahun). Dengan pentahapan tersebut, bobot ditetapkan sama pada setiap tahapan. Secara lengkap bobot dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Kesejahteraan anak Indonesia sebagaimana diamanatkan UU tentang Kesejahteraan Anak, menghendaki terpenuhinya hak-hak anak Indonesia pada setiap dimensinya khususnya berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan serta perlindungan untuk

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

× 100

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1− 6∑𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 1)


Tabel 2.2.Situasi Ideal dan Situasi Terburuk bagi Anak

Hak AnakTahapan

KehidupanIndikator Bobot [Bij] Situasi Ideal [SI]

Situasi Terburuk [SB]

Kelangsungan Hidup

Balita AKBa 0,1000 3 340

5-17 tahun Angka Morbiditas 0,1000 0 50

Perlindungan Balita % bayi diimunisasi dasar lengkap

0,1000 90 0

5-17 tahun % bekerja 0,0500 0 50% pernah kawin 0,0500 0 50

Tumbuh kembang

Balita APS- PAUD 0,1000 80 0

5-17 tahun APS 0,1000 100 0Partisipasi Balita % berwisata 0,1000 40 0

5-17 tahun % berwisata 0,1000 40 0

Identitas Balita % punya akta lahir 0,1000 100 0

5-17 tahun % punya akta lahir 0,1000 100 0

memastikan perkembangan secara optimal menjadi manusia dewasa. Untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak tersebut secara penuh dipandang perlu menetapkan target pencapaian pemenuhan hak menurut dimensinya. Target pencapaian tersebut seyogyanya merupakan situasi ideal yang dicita-citakan menurut UU Kesejahteraan Anak.

Untuk mengetahui persentase pencapaian menuju situasi ideal bagi perkembangan jasmani dan mental anak adalah penting untuk menentukan situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IKKA. Norma yang digunakan dalam penetapan adalah bahwa situasi terbaik tersebut sangat mungkin untuk dicapai dan jika tercapai maka situasi tersebut akan membawa anak mencapai kualitas hidup tertinggi, sesuai dengan hak anak berdasarkan KHA. Dengan demikian maka upaya kesejahteraan anak sesungguhnya untuk memberikan situasi terbaik bagi anak selama masa kehidupannya sejak dari janin hingga umur 17 tahun. Besaran situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator disajikan pada Tabel 2.2.


4. Penghitungan IKKA

Pengukuran tingkat kesejahteraan anak dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu: (1) Tahap I pengolahan data dari beberapa dataset: Supas 2015,

Susenas Kor 2014–2017, serta Sakernas Agustus 2015–2017. Dari pengolahan tersebut diperoleh nilai statistik untuk semua indikator yang terdapat pada Tabel 2.2;

(2) Tahap II pengkajian atas reliabilitas (ketelitian) dan validitas (relevansi) statistik hasil Tahap I sebelum penghitungan IKKA dilakukan;

(3) Tahap III, perumusan berdasarkan hasil uji pada Tahap II penghitungan IKKA 2017 yang dilakukan dengan menggunakan persamaan (1), persamaan (2), dan persamaan (4).

5. Sumber Data

Program pembangunan yang baik mensyaratkan adanya monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari program dapat diamati dan jika perlu dilakukan intervensi. Informasi statistik yang memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan pengukuran statistik yang baik, yaitu:

1) Reliable, statistik yang konsisten dihasilkan dengan tingkat kesalahan yang rendah sehingga dapat diandalkan;

2) Valid, statistik yang dihasilkan dapat mencerminkan hal yang hendak diukur (shahih);

3) Sensitive, statistik yang dihasilkan akan dapat menunjukkan perubahan kalau ada intervensi; dan

4) Sustainable, statistik yang dihasilkan dapat diadakan terus menerus; atau dapat dipastikan bahwa statistik diperoleh dari sistem pengumpulan data yang teratur.

Bermakna multi dimensi menyiratkan bahwa indeks komposit merupakan pengukuran fenomena yang bersifat lintas-sektor, karena banyak dimensi yang digabung dan diformulasikan menjadi satu ukuran tunggal. Penghitungan IKKA menggunakan data kuantitatif hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dengan basis rumahtangga. Saat ini penggunaan data dengan basis fasilitas belum digunakan karena belum dapat dijamin kelengkapan dan keteraturan laporannya. Disamping itu, karena tiap dimensi hak anak sesungguhnya membawa makna tersendiri, maka indikator yang digunakan memaknai suatu dimensi harus reliabel dan valid.


Dengan persyaratan tersebut, maka sumber data yang digunakan untuk menghasilkan daftar indikator pada Tabel 2.1 adalah bersumber dari BPS yaitu:

(1) Parameter demografi dan Proyeksi Penduduk Indonesia yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan data bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

(2) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor diselenggarakan setiap tahun,

(3) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) diselenggarakan setiap tahun.

Untuk keperluan kajian lebih lengkap tentang kesejahteraan anak, beberapa indikator kesejahteraan anak lainnya dapat dihitung berdasarkan sumber data yang sama serta sumber dari K/L yang menghasilkan catatan administrasi dari penyelenggaraan pelayanan publik.


Perkembangan Indikator Anak 2015-2017

No. Indikator Kesejahteraan Anak 2015 2016 2017

1. Angka Kematian Balita 25,57 25,52 25,072. Angka Morbiditas 5-17 tahun 23,53 23,16 20,923. % balita dengan imunisasi dasar lengkap 50,92 58,47 61,024. % perkawinan anak (10-17 tahun) 0,765 0,801 0,7365. % anak 10-17 tahun bekerja 5,991 5,770 5,5776. % PAUD anak 2-4 tahun 17,03 17,58 19,937. APS anak usia 5-17 tahun 85,08 87,21 89,458. % balita berwisata 16,31 17,37 18,219. % 5-17 tahun berwisata 16,54 16,87 18,07

10. % balita memiliki akta lahir 73,15 70,72 71,9811. % anak 5-17 tahun memiliki akta lahir 83,41 88,35 89,98

... kenaikan pencapaian pemenuhan hak anak pada periode 2015-2017 menimbulkan optimisme bahwa hak anak akan dapat dipenuhi sepenuhnya ...

IKKA 2017 = 67,9 % secara umum menunjukkan peningkatan capaian pemenuhan hak anak sebesar 3,9 persen.

Peningkatan indeks semua dimensi dengan pertumbuhan yang berbeda menunjukkan perbaikan pada kualitas hidup anak Indonesia selama dua tahun


KESEJAHTERAAN ANAK INDONESIAPerkembangan 2015-20171. Tingkat Kesejahteraan Anak 2. Pencapaian IKKA tingkat Provinsi 20173. Pemenuhan Hak Anak


KESEJAHTERAAN ANAK INDONESIAPERKEMBANGAN 2015-2017


Pertumbuhan IKKA nasional tahun 2015-2017 mencapai 3,9 poin dan pada periode yang sama pertumbuhan linier juga terjadi pada indeks dimensi hak anak, yaitu indeks kelangsungan hidup meningkat 6,3 poin, indeks perlindungan meningkat 5,8 poin indeks tumbuh kembang meningkat 4,0 poin, indeks partisipasi meningkat 4,3 poin, indeks identitas meningkat 2,6 poin. Gambaran secara keseluruhan pencapaian IKKA dan indeks dimensi hak anak disajikan pada Gambar 3.1a.

1. Tingkat Kesejahteraan Anak

Tingkat kesejahteraan anak Indonesia tahun 2017 yang ditunjukkan oleh IKKA sebesar 67,9, artinya pemenuhan hak anak Indonesia secara keseluruhan baru mencapai 67,9 persen dengan pemenuhan hak yang paling tinggi adalah hak memperoleh indentitas yaitu sebesar 81,0. Dilihat dari kemajuan antarwaktu dapat dilihat dari peningkatan pemenuhan hak anak (IKKA) pada periode 2015–2017 yang mencapai 3,9 poin persen. Peningkatan hak-hak anak pada periode tersebut berbeda besarannya jika dilihat menurut dimensi hak anak, dengan pemenuhan hak perlindungan mencapai peningkatan tertinggi (5,8 poin) disusul peningkatan pemenuhan

72,7 73,1

75,474,9

79,280,7

53,254,6

57,2

41,142,8

45,4

78,379,5

81,0

64,065,8

67,9

2015 2016 2017

PARTISIPASI

TUMBUH KEMBANG

IKKA

KELANGSUNGAN HIDUP

IDENTITAS

PERLINDUNGAN

2,7

5,8

4,04,3

2,7

0,0

3,9

KelangsunganHidup

Perlindungan Tumbuh Kembang Partisipasi Identitas

Pertumbuhan IKKA

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0 KELANGSUNGAN HIDUP

PERLINDUNGAN

TUMBUH KEMBANG PARTISIPASI

IDENTITAS

DIY PAPUA INDONESIA

Gambar 3.1a IKKA Indonesia 2015-2017 menurut dimensi


Tabel 3.2a IKKA dan Pemenuhan Hak Anak 2017, Nasional, DIY, dan

Papua

Hak Anak DIY Papua Indonesia

Kelangsungan Hidup 76,9 78,8 75,4 Perlindungan 90,3 72,3 80,7 Tumbuh Kembang 72,6 42,4 57,2 Partisipasi 77,5 27,5 45,4 Identitas 96,2 49,8 81,0 IKKA 82,7 54,2 67,9

72,7 73,1

75,474,9

79,280,7

53,254,6

57,2

41,142,8

45,4

78,379,5

81,0

64,065,8

67,9

2015 2016 2017

PARTISIPASI

TUMBUH KEMBANG

IKKA

KELANGSUNGAN HIDUP

IDENTITAS

PERLINDUNGAN

2,7

5,8

4,04,3

2,7

0,0

3,9

KelangsunganHidup


Pertumbuhan IKKA

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0


PERLINDUNGAN


IDENTITAS

DIY PAPUA INDONESIA

Gambar 3.1b. Peningkatan IKKA (poin) 2015-2017

hak partisipasi (4,3 poin), hak tumbuh kembang (4 poin), dan hak kelangsungan hidup serta hak identitas yang masing-masing tumbuh 2,7 poin (lihat Gambar 3.1b).

Tabel 3.2a memperlihatkan perbandingan IKKA dan pemenuhan hak anak antara Indonesia, D.I. Yogyakarta, dan Papua, yang juga menunjukkan adanya kesenjangan lebih dari 25 poin antara DIY dan Papua. IKKA DIY=82,6 pada status pencapaian tinggi, Papua (IKKA=54,2) pada status pencapaian rendah dan nasional pada status pencapaian menengah.

Terdapat perkembangan kesejahteraan anak pada periode 2015-2017, tetapi dengan catatan adanya kesenjangan pencapaian terlihat antara DIY dan Papua pada pemenuhan hak pada dimensi Tumbuh Kembang, Partisipasi, dan Identitas, Informasi lengkap tentang pencapaian pemenuhan hak anak di wilayah Indonesia, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 3.2a dan Gambar 3.2a.


72,7 73,1

75,474,9

79,280,7

53,254,6

57,2

41,142,8

45,4

78,379,5

81,0

64,065,8

67,9

2015 2016 2017

PARTISIPASI

TUMBUH KEMBANG

IKKA

KELANGSUNGAN HIDUP

IDENTITAS

PERLINDUNGAN

2,7

5,8

4,04,3

2,7

0,0

3,9

KelangsunganHidup


Pertumbuhan IKKA

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0


PERLINDUNGAN


IDENTITAS

DIY PAPUA INDONESIA

Mengungkapkan pencapaian dan ketimpangan dari IKKA dan pemenuhan hak-hak anak akan mampu mengidentifikasi persoalan pokok terjadinya ketimpangan yang mencolok antardaerah. Misalnya ketimpangan dalam memperoleh akte lahir antara anak di DIY dengan anak di Provinsi Papua yang mencapai lebih dari 45 poin (96% vs. 50%), walaupun terdapat kemajuan dibandingkan keadaan pada tahun 2015, dimana kesenjangan pemilikan akta kelahiran antara dua provinsi mencapai 50 poin. Bahwa adalah fakta adanya perbedaan kondisi geografi, suatu kajian perlu dilakukan untuk mempelajari kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi hak identitas anak untuk memperoleh akta lahir.

Perkembangan IKKA ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan IKKA 2015-2017 tingkat kabupaten/kota adalah 4,73 poin, dimana pertumbuhan terendah dicapai oleh Kabupaten Belitung sebesar 0,86 poin. Di sisi lain, kesenjangan sangat tinggi pencapaian pemenuhan hak-hak anak terjadi antara kabupaten/kota dengan IKKA terendah (Kabupaten Puncak, IKKA=38,2) dan tertinggi

Gambar 3.2a Pemenuhan Hak Anak Tahun 2017, Indonesia, DIY, Papua

Gambar 3.2b Pemenuhan Hak Anak Tahun 2017: Indonesia, Kota Blitar, Kab. Puncak

82,7

77,877,7

74,673,4

73,272,0

70,569,569,469,3

69,068,768,768,667,867,467,066,866,666,466,365,364,964,563,863,5

62,862,3

61,760,960,8

55,754,2

0,0 67,9D.I. YOGYAKARTA

DKI JAKARTAKEP. BANGKA BELITUNG

B A L IJAWA TENGAH

JAWA TIMURKEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN SELATANSULAWESI UTARA

JAMBIGORONTALO

KALIMANTAN TIMURSUMATERA BARAT

JAWA BARATSULAWESI SELATAN

KALIMANTAN TENGAHLAMPUNG

SULAWESI TENGGARABENGKULU

BANTENRIAU

SUMATERA SELATANACEH

SULAWESI BARATKALIMANTAN UTARA

SUMATERA UTARASULAWESI TENGAH

NUSA TENGGARA BARATKALIMANTAN BARAT

MALUKUMALUKU UTARA

PAPUA BARATNUSA TENGGARA TIMUR

P A P U A

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

KELANGSUNGAN HIDUP

PERLINDUNGAN

TUMBUH KEMBANGPARTISIPASI

IDENTITAS

Kota Blitar Kab. Puncak Indonesia


(Kota Blitar, IKKA=85,0) seperti terlihat pada Tabel 3.2b yaitu jarak pencapaian antara kedua wilayah adalah 37 poin. Pada Tabel 3.2b lebih lanjut memperlihatkan kesenjangan pencapaian yang tinggi antara Kota Blitar dengan Kabupaten Puncak terletak pada pemenuhan hak perlindungan, serta kesenjangan pencapaian yang sangat tinggi pada pemenuhan hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak atas identitas.

Perlu dicatat bahwa pencapaian dalam kelangsungan hidup pada tingkat nasional dan provinsi sudah mencapai angka lebih dari 70 poin dengan perbedaan yang rendah antarprovinsi perlu dikaji lebih dalam. Demikian juga pencapaian pemenuhan hak kelangsungan hidup pada tingkat kabupaten dan kota yang sudah mencapai angka lebih dari 60 poin pada tahun 2017 dengan ketimpangan pencapaian antar kabupaten dan kota yang relatif rendah. Pencapaian yang tinggi dengan ketimpangan antar wilayah yang rendah tersebut merupakan tujuan pembangunan kesejahteraan anak menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dipertajam untuk mengurangi ketimpangan pencapaian di tingkat kabupaten dan kota.

2. Pencapaian IKKA tingkat Provinsi 2017

Tingkat kesejahteraan anak tahun 2017 telah meningkat selama dua tahun terakhir di semua provinsi merupakan pencapaian menggembirakan seperti ditunjukkan besaran IKKA pada Gambar 3.3. Status pencapaian IKKA Provinsi Papua telah meningkat dari status Sangat Rendah menjadi status Rendah. Status pencapaian meningkat pesat, yaitu status Menengah lima provinsi pada tahun 2015 menjadi 18 provinsi tahun 2017, informasi lengkap tentang perubahan status pencapaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Besaran IKKA tahun 2017 setiap provinsi berkisar dari yang terendah 54,2 (Papua) dan tertinggi 82,7 (D.I. Yogyakarta) memperlihatkan disparitas yang masih tinggi yaitu 28,5 poin, namun disparitas menurun dibandingkan tahun 2015. IKKA nasional 2017 sebesar 67,9 menunjukkan bahwa IKKA 15 provinsi lebih rendah dari IKKA nasional.

Pencapaian pemenuhan hak-hak anak

IKKA menunjuk pemenuhan hak anak secara keseluruhan yang menunjukkan persentase anak yang telah dapat dipenuhi hak-haknya sesuai KHA. Seberapa besar hak anak dipenuhi untuk setiap dari 5 hak dapat ditunjukkan oleh Indeks Dimensi menurut 5 hak yaitu: Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang,


Partisipasi, dan Identitas. Pada Tabel 3.4 dapat dilihat besaran (dalam persentase) pemenuhan setiap hak di setiap provinsi pada tahun 2017.

Adalah penting untuk dikaji bahwa beberapa provinsi dapat memenuhi hak anak tertentu secara maksimum, artinya provinsi tersebut mencapai pemenuhan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2017, Provinsi Riau tercatat sebagai pencapai tertinggi pemenuhan hak kelangsungan Hidup, Provinsi Bali tercatat sebagai pencapai tertinggi pemenuhan hak perlindungan,

Gambar 3.3 IKKA 2017 Tingkat Provinsi

Tabel 3.3Banyaknya provinsi menurut status pencapaian

kesejahteraan anak, 2015-2017

Status Pencapaian 2015 2016 2017

Sangat Tinggi - - -Tinggi 1 1 1Menengah 5 11 18Rendah 27 22 15Sangat Rendah 1 - -Jumlah 34 34 34

perubahan status pencapaian

kesejahteraan anak periode 2015-2017

menunjukkan pencapaian

mengesankan

82,7

77,877,7

74,673,4

73,272,0

70,569,569,469,3

69,068,768,768,667,867,467,066,866,666,466,365,364,964,563,863,5

62,862,3

61,760,960,8

55,754,2

0,0 67,9D.I. YOGYAKARTA

DKI JAKARTAKEP. BANGKA BELITUNG

B A L IJAWA TENGAH

JAWA TIMURKEPULAUAN RIAU

KALIMANTAN SELATANSULAWESI UTARA

JAMBIGORONTALO

KALIMANTAN TIMURSUMATERA BARAT

JAWA BARATSULAWESI SELATAN

KALIMANTAN TENGAHLAMPUNG

SULAWESI TENGGARABENGKULU

BANTENRIAU

SUMATERA SELATANACEH

SULAWESI BARATKALIMANTAN UTARA

SUMATERA UTARASULAWESI TENGAH

NUSA TENGGARA BARATKALIMANTAN BARAT

MALUKUMALUKU UTARA

PAPUA BARATNUSA TENGGARA TIMUR

P A P U A

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

KELANGSUNGAN HIDUP

PERLINDUNGAN

TUMBUH KEMBANGPARTISIPASI

IDENTITAS

Kota Blitar Kab. Puncak Indonesia

Tinggi

Menengah

Rendah


Tabel 3.4 IKKA 2017 menurut Indeks Dimensi Hak Anak per Provinsi

Provinsi Kelangsungan Hidup Perlindungan Tumbuh Kembang Partisipasi Identitas IKKA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Aceh 78,7 77,6 53,4 34,2 82,5 65,3Sumatera Utara 80,2 74,7 50,7 44,5 69,1 63,8Sumatera Barat 79,1 81,3 52,2 52,2 78,7 68,7Riau 82,6 79,1 49,5 45,2 75,4 66,4Jambi 79,7 83,5 56,2 39,7 88,0 69,4Sumatera Selatan 79,0 83,2 51,8 31,1 86,2 66,3Bengkulu 76,9 84,9 51,3 33,9 87,0 66,8Lampung 79,9 86,2 52,4 35,6 82,9 67,4Kep. Bangka Belitung 77,3 89,7 51,7 76,0 93,7 77,7Kepulauan Riau 82,0 86,9 51,4 46,1 93,7 72,0DKI Jakarta 75,9 87,2 58,6 72,0 95,1 77,8Jawa Barat 78,7 82,7 53,2 47,8 81,0 68,7Jawa Tengah 76,5 89,1 60,9 48,7 91,7 73,4D. I. Yogyakarta 76,9 90,3 72,6 77,5 96,2 82,7Jawa Timur 75,9 85,8 63,0 53,2 88,0 73,2Banten 78,8 77,9 53,8 47,7 74,6 66,6Bali 77,1 90,4 51,0 69,2 85,0 74,6Nusa Tenggara Barat 74,9 86,5 58,1 27,1 67,3 62,8Nusa Tenggara Timur 73,5 84,6 54,2 14,5 51,8 55,7Kalimantan Barat 79,1 78,6 49,3 23,0 81,5 62,3Kalimantan Tengah 79,2 81,6 53,3 40,7 84,1 67,8Kalimantan Selatan 76,4 86,7 55,5 49,3 84,5 70,5Kalimantan Timur 80,3 88,6 51,8 32,6 91,5 69,0Kalimantan Utara 75,2 84,6 50,3 23,8 88,9 64,5Sulawesi Utara 77,0 89,3 58,4 39,9 82,9 69,5Sulawesi Tengah 75,5 87,7 56,4 33,5 64,6 63,5Sulawesi Selatan 79,9 85,0 52,1 41,9 83,9 68,6Sulawesi Tenggara 77,8 84,1 53,5 42,6 76,9 67,0Gorontalo 71,7 86,2 62,7 40,5 85,5 69,3Sulawesi Barat 75,9 80,6 55,3 31,7 80,7 64,9Maluku 80,3 80,9 56,4 24,3 66,8 61,7Maluku Utara 78,4 77,4 56,8 22,3 69,9 60,9Papua Barat 74,1 74,9 55,1 32,4 67,8 60,8Papua 78,8 72,3 42,4 27,5 49,8 54,2NASIONAL 75,4 80,7 57,2 45,4 81,0 67,9TERTINGGI 82,6 90,4 72,6 77,5 96,2 82,7

(Riau) (Bali) (DIY) (DIY) (DIY) (DIY)TERENDAH 71,7 72,3 42,4 14,5 49,8 54,2

(Gorontalo) (Papua) (Papua) (NTT) (Papua) (Papua)DISPARITAS 10,9 18,1 30,2 63,0 46,4 28,5


dan Provinsi DIY tercatat sebagai pencapai tertinggi pemenuhan hak tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa disparitas pencapaian antarprovinsi tersebut juga menyisakan pekerjaan yang perlu segera diselesaikan dengan masih sangat tingginya perbedaan pencapaian hak tumbuh kembang (29,6 poin), hak partisipasi (63,0 poin), dan hak identitas (46,4 poin) yang mencitrakan adanya kesenjangan antarprovinsi.

Adalah juga menarik untuk mengkaji pertumbuhan pemenuhan hak anak di setiap provinsi menurut hak-hak anak yang informasinya disajikan pada Tabel 3.6. Pertumbuhan IKKA pada periode 2015-2017 sangat bervariasi, yaitu terendah 2,2 poin yang dicapai Provinsi DIY dan tertinggi dicapai Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,5 poin. Pada umumnya IKKA banyak provinsi meningkat 4 – 6 poin pada periode 2015 – 2017.

Pemenuhan hak-hak anak yang tinggi dicapai pada hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, dan hak identitas yang pada umumnya telah mencapai angka lebih dari 70 persen, sedangkan pemenuhan hak tumbuh kembang dan hak partisipasi banyak provinsi yang belum mencapai angka 50 persen. Pertumbuhan pemenuhan hak-hak anak pada periode 2015-2017 cukup memuaskan pada pertumbuhan hak partisipasi, dimana 7 provinsi meningkat lebih dari 5 poin dan bahkan 19 provinsi meningkat lebih dari 7,5 poin. Pertumbuhan IKKA dan pemenuhan hak anak di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Kajian selanjutnya adalah melihat pencapaian yang dibuat oleh provinsi yang menjadi pencapai tertinggi pada setiap pemenuhan hak anak, yaitu NTB merupakan pencapai tertinggi pemenuhan hak kelangsungan hidup yang meningkat 12,3 poin pada periode 2015–2017. Pencapai tertinggi lainnya adalah DKI Jakarta yang indeks perlindungan dan indeks tumbuh kembang meningkat masing-masing 7,4 poin dan 6,3 poin. Selanjutnya Sumatera Barat dengan indeks parti-sipasi meningkat 16,5 poin serta Sumatera Utara dengan indeks identitas yang meningkat 7,0 poin.

Pada Tabel 3.7. dapat dilihat penjelasan determinan peningkatan pada masing-masing provinsi dengan mengkaji perkembangan indikator tunggal pembentuk indeks spesifik hak anak keadaan tahun 2015 dan keadaan tahun 2017. Di provinsi Nusa Tenggara Barat angka morbiditas anak 5–17 tahun menurun secara siginfikan yaitu dari 32% anak menderita sakit pada tahun 2015 yang menurun menjadi 20% pada tahun 2017. Pencapaian yang tinggi di DKI Jakarta dipengaruhi oleh peningkatan Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 13% serta peningkatan lebih dari 6% anak usia 2-4 tahun yang menjadi peserta PAUD.


Gambar 3.4 Pertumbuhan IKKA (poin) Provinsi 2015-2017

sementara peningkatan IKKA banyak provinsi pada periode 2015-2017 mencapai 4 – 6 poin, provinsi Sumatera Barat meningkat 7,5 poin.

pertumbuhan pemenuhan hak anak di tingkat provinsi pada periode 2015-2017 memberikan harapan yang ditunjukkan pertumbuhan hak partisipasi, sebanyak 26 provinsi meningkat lebih dari 5 poin

Peningkatan tertinggi Sumatera Barat merupakan pencapaian yang ditentukan oleh peningkatan kegiatan wisata yang dilakukan oleh balita dan anak usia 5–17 tahun sekitar 6 persen pada periode 2015–2017 yang menyumbang peningkatan pemenuhan hak partisipasi sebesar 16,5 poin. Sedangkan peningkatan pemenuhan hak identitas Sumatera Utara disumbangkan oleh peningkatan persentase pemilikan akte kelahiran baik oleh balita dan terutama oleh anak usia 5-17 tahun.

2,23,73,83,83,8

3,83,9

4,24,3

4,54,54,64,7

4,84,84,84,94,95,05,15,15,2

5,45,45,4

5,75,75,85,8

6,06,5

6,97,0

7,5

D.I. YOGYAKARTABENGKULU

KALIMANTAN TIMURMALUKU

B A L IKALIMANTAN TENGAH

KEPULAUAN RIAUKALIMANTAN BARATSULAWESI SELATAN

SULAWESI BARATKEP. BANGKA BELITUNG

SULAWESI TENGAHJAMBI

MALUKU UTARASULAWESI TENGGARA

SUMATERA SELATANLAMPUNG

NUSA TENGGARA TIMURRIAU

PAPUA BARATKALIMANTAN UTARA

JAWA TENGAHKALIMANTAN SELATAN

NUSA TENGGARA BARATGORONTALO

P A P U ASULAWESI UTARA

ACEHJAWA BARAT

SUMATERA UTARABANTEN

DKI JAKARTAJAWA TIMUR

SUMATERA BARAT

5,0

2,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2017

Tabel 3.5Jumlah provinsi dengan pertumbuhan (poin) IKKA dan

Dimensi Hak Anak (2015-2017)

HAK ANAK – 2,5 2,5 – 5 5 – 7,5 > 7,5

Kelangsungan hidup 3 12 11 8Perlindungan 6 19 9 0Tumbuh kembang 4 25 5 0Partisipasi 2 6 7 19 Identitas 12 13 9 0IKKA 1 18 15 0


Tabel 3.6.Pertumbuhan IKKA (poin) Provinsi dan Indonesia menurut Dimensi,

2015-2017

ProvinsiDimensi Hak Anak Indonesia Pertumbuhan

IKKA2015-2017

IKKA 2017Kelangsungan

hidupPerlin-

dunganTumbuh


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)Aceh 4,7 5,7 2,8 10,8 4,8 5,8 65,3Sumatera Utara 1,3 2,5 3,2 16,2 7,0 6,0 63,8Sumatera Barat 3,5 5,1 5,6 16,5 6,6 7,5 68,7Riau 5,6 2,7 2,1 10,6 4,0 5,0 66,4Jambi 4,0 4,5 4,7 9,3 0,9 4,7 69,4Sumatera Selatan 3,6 4,5 3,6 10,2 2,3 4,8 66,3Bengkulu 4,8 3,1 2,9 6,4 1,1 3,7 66,8Lampung 5,8 3,5 4,5 8,3 2,2 4,9 67,4Kep, Bangka Belitung 1,0 5,5 3,6 11,4 1,2 4,5 77,7Kepulauan Riau 3,2 2,8 2,9 9,9 0,8 3,9 72,0DKI Jakarta 9,5 7,4 6,3 10,2 1,3 6,9 77,8Jawa Barat 4,4 5,0 3,8 11,8 4,2 5,8 68,7Jawa Tengah 8,6 4,1 4,0 7,6 1,8 5,2 73,4D. I. Yogyakarta 4,7 0,9 1,8 2,4 0,7 2,2 82,7Jawa Timur 9,2 4,7 5,1 10,8 5,4 7,0 73,2Banten 7,1 6,5 4,3 9,3 5,2 6,5 66,6Bali 9,1 2,4 3,6 2,2 1,8 3,8 74,6Nusa Tenggara Barat 12,3 2,6 4,5 4,7 2,7 5,4 62,8Nusa Tenggara Timur 12,1 2,8 2,8 2,5 4,5 4,9 55,7Kalimantan Barat 4,9 3,8 4,1 4,0 4,3 4,2 62,3Kalimantan Tengah 6,2 3,8 1,2 6,7 1,2 3,8 67,8Kalimantan Selatan 8,9 4,9 3,9 6,5 2,6 5,4 70,5Kalimantan Timur 5,7 4,6 1,8 5,7 1,0 3,8 69,0Kalimantan Utara 4,9 1,0 5,4 9,6 4,5 5,1 64,5Sulawesi Utara 5,7 6,8 2,5 9,1 4,5 5,7 69,5Sulawesi Tengah 8,6 0,9 3,6 5,8 3,9 4,6 63,5Sulawesi Selatan 5,3 5,5 2,7 3,7 4,3 4,3 68,6Sulawesi Tenggara 6,3 2,7 2,5 5,9 6,6 4,8 67,0Gorontalo 7,6 3,5 3,1 7,0 5,7 5,4 69,3Sulawesi Barat 6,1 3,8 3,2 3,5 5,8 4,5 64,9Maluku 4,3 3,5 3,7 4,6 2,8 3,8 61,7Maluku Utara 4,1 1,6 3,5 10,1 4,6 4,8 60,9Papua Barat 5,8 1,7 4,1 8,7 5,1 5,1 60,8Papua 2,1 6,9 5,5 7,7 6,3 5,7 54,2INDONESIA 2,7 5,8 4,0 4,3 2,7 3,9 67,9TERTINGGI 12,3 7,4 6,3 16,5 7 7,5 82,7

NTB DKI DKI Sumbar Sumut SumbarTERENDAH 1,0 2,5 2,1 2,5 0,7 3,7 54,2


Perbandingan profil 3 provinsi dengan peningkatan IKKA tertinggi

ProvinsiKenaikan (poin) pemenuhan hak anak Pertumbuhan

IKKA2015-2017

Kelangsungan hidup Perlindungan Tumbuh


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sumatera Barat 3,5 5,1 5,6 16,5 6,6 7,5

Jawa Timur 9,2 4,7 5,1 10,8 5,4 7,0

DKI Jakarta 9,5 7,4 6,3 10,2 1,3 6,9

Tabel 3.7. Evaluasi Pencapai Indeks Tertinggi, 2015-2017

No. Indikator Kesejahteraan Anak Hak Anak 2015 2017 Peningkatan Indeks Hak Anak tertinggi

1. Angka Kematian Balita Kelangsungan Hidup

37,13 35,58 Nusa Tenggara Barat (12,3)2. Angka Morbiditas 5-17 tahun 31,95 19,87

3. % balita dengan imunisasi dasar lengkapPerlindungan

55,02 68,10DKI Jakarta

(7,4)4. % perkawinan anak (10-17 tahun) 0,250 0,1295. % anak 10-17 tahun bekerja 1,018 0,9196. % PAUD anak 2-4 tahun Tumbuh

Kembang18,26 24,89 DKI Jakarta

(6,3)7. APS anak usia 5-17 tahun 81,81 86,048. % balita berwisata

Partisipasi15,17 21,19 Sumatera Barat

(16,5)9. % 5-17 tahun berwisata 13,34 17,5410. % balita memiliki akta lahir

Identitas54,35 60,13 Sumatera Utara

(7,0)11. % anak 5-17 tahun memiliki akta lahir 69,91 78,16

IKKA Semua Hak Anak 61,22 68,72Sumatera Barat

(7,5)

3 provinsi dengan peningkatan tertinggi IKKA, dengan kenaikan pemenuhan hak anak: kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas periode 2015-2017

3. Pemenuhan Hak Anak

Prospek Sumatera Barat vs. D.I. Yogyakarta

Pembahasan yang perlu didalami adalah perbedaan antara D.I. Yogyakarta dengan IKKA tertinggi dan Sumatera Barat dengan peningkatan IKKA tertinggi periode 2015-2017. D.I. Yogyakarta merupakan provinsi dengan status pencapaian Tinggi sejak tahun 2015 dengan peningkatan IKKA paling rendah periode 2015-2017, sedangkan Sumatera Barat dengan status pencapaian Menengah pada tahun 2017 yang meningkat dari status pencapaian Rendah pada tahun 2015.


Tabel 3.8. Perkembangan Indikator Anak 2015-2017

No. Indikator Kesejahteraan Anak Situasi Ideal

Sumatera Barat D. I. Yogyakarta

2017 Jarak ke situasi ideal* 2017 Jarak ke situasi

ideal*

1. Angka Kematian Balita 0 25,04 25,04 16,12 16,122. Angka Morbiditas 5-17 tahun 0 17,20 17,20 20,74 20,743. % balita dengan imunisasi dasar lengkap 90 58,05 31,95 74,05 15,954. % perkawinan anak (10-17 tahun) 0 0,330 0,330 0,058 0,0585. % anak 10-17 tahun bekerja 0 1,659 1,659 1,556 1,5566. % PAUD anak 2-4 tahun 80 13,66 66,34 45,86 34,147. APS anak usia 5-17 tahun 100 87,31 12,69 87,86 12,148. % balita berwisata 40 21,19 18,81 29,82 10,189. % 5-17 tahun berwisata 40 17,54 22,46 32,14 7,86

10. % balita memiliki akta lahir 100 70,50 29,50 94,94 5,0611. % anak 5-17 tahun memiliki akta lahir 100 86,94 13,06 97,49 2,51

* angka yang lebih rendah merupakan indikasi kesulitan pencapaian yang lebih besar

Prospek kesejahteraan anak di kedua wilayah untuk mencapai pemenuhan hak anak sebesar mungkin akan berbeda, karena pencapaian awal (benchmark) yang sangat berbeda. Sebagaimana kesulitan panjat tebing (rock climbing), semakin dekat ke puncak kesulitan semakin besar, maka upaya mencapai tujuan pemenuhan kesejahteraan anak juga akan banyak menemui hambatan. Pada status pencapaian yang semakin tinggi, maka peningkatan pemenuhan kesejahteraan anak akan semakin rendah serta dengan catatan ketersediaan sumberdaya yang diperlukan secara memadai.

Pencapaian kedua wilayah dapat diukur dari pencapaian indikator menuju situasi terbaik, lihat Tabel 3.8., dengan memperhatikan status pencapaian setiap wilayah dari waktu ke waktu. Beberapa indikator kesejahteraan anak provinsi D.I. Yogyakarta lebih banyak posisinya yang mendekati situasi ideal, sehingga peningkatan IKKA dari waktu ke waktu akan berada pada tingkatan rendah. Sebaliknya peningkatan pemenuhan keseluruhan hak anak maupun pemenuhan spesifik hak anak di Sumatera Barat akan lebih mudah dan berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan yang dapat dicapai D.I. Yogyakarta.


... selisih rentang antarkawasan yang berkurang menunjukkan adanya upaya pembangunan yang lebih merata ...

Tabel 3.9.Parameter kesenjangan IKKA antarkawasan, 2015-2017

Kawasan Tahun Median Maksimum Minimum Rentang

INDONESIA BARATSumatera-Jawa-Bali

2015 63,1 80,5 57,8 22,7

2017 68,7 82,7 63,8 18,9

INDONESIA TIMURLuar Sumatera-Jawa-Bali

2015 59,7 65,2 48,5 17,7

2017 64,5 70,5 54,2 16,3

Perkembangan kesenjangan antarkawasan

Salah satu tujuan pembangunan antara lain mengurangi kesenjangan antar kawasan, yaitu kesenjangan kualitas hidup anak Indonesia antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia. Parameter yang digunakan dalam kajian ini adalah Nilai-nilai Median, Maksimum, Minimum, dan Rentang dari IKKA pada tahun 2015 dan 2017. Kawasan Indonesia Barat (KBI) mencakup provinsi-provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang mencakup provinsi-provinsi lainnya.

Sebagaimana aspek pembangunan pada umumnya, kualitas hidup anak seperti ditunjukkan oleh IKKA di KBI lebih baik dibandingkan kualitas hidup anak di KTI. Pada tahun 2017 nilai tengah IKKA di KBI mencapai 68,7 dibandingkan 64,5 yang dicapai KTI, kedua ukuran tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2015. Rentang IKKA di KBI mencapai 22,7 poin pada tahun 2015 yang menurun menjadi 18,9 poin pada tahun 2017, sedangkan rentang IKKA di KTI pada tahun 2015 adalah 17,7 poin dan menurun menjadi 16,3 poin pada tahun 2017. Selisih rentang antarkawasan pada tahun 2015 adalah 5 poin persen yang berkurang menjadi 2,6 poin persen pada tahun 2017 menunjukkan adanya perbaikan upaya pembangunan yang lebih merata.

Parameter lain untuk melihat perbandingan pencapaian dua

2,23,73,83,83,8

3,83,9

4,24,3

4,54,54,64,7

4,84,84,84,94,95,05,15,15,2

5,45,45,4

5,75,75,85,8

6,06,5

6,97,0

7,5

D.I. YOGYAKARTABENGKULU

KALIMANTAN TIMURMALUKU

B A L IKALIMANTAN TENGAH

KEPULAUAN RIAUKALIMANTAN BARATSULAWESI SELATAN

SULAWESI BARATKEP. BANGKA BELITUNG

SULAWESI TENGAHJAMBI

MALUKU UTARASULAWESI TENGGARA

SUMATERA SELATANLAMPUNG

NUSA TENGGARA TIMURRIAU

PAPUA BARATKALIMANTAN UTARA

JAWA TENGAHKALIMANTAN SELATAN

NUSA TENGGARA BARATGORONTALO

P A P U ASULAWESI UTARA

ACEHJAWA BARAT

SUMATERA UTARABANTEN

DKI JAKARTAJAWA TIMUR

SUMATERA BARAT

5,0

2,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2015 2017

Gambar 3.5. Selisih Rentang IKKA (poin) Antarkawasan, 2015-2017


Tabel 3.10. IKKA dan Indeks Dimensi Hak Anak Antarprovinsi, 2017

Provinsi


IKKAParameterDisparitas

IKKAKelangsungan

HidupPerlin-

dunganTumbuh

Kembang Partisipasi Identitas

Aceh 78,7 77,6 53,4 34,2 82,4 65,3 Sumatera, Jawa, Bali

Median=68,7Max.= 82,7Min. =63,8R = 18,9

STATUSST = 0T = 1M= 11R = 5SR = 0

Sumatera Utara 80,2 74,7 50,7 44,5 69,2 63,8Sumatera Barat 79,1 81,3 52,2 52,2 78,7 68,7Riau 82,6 79,1 49,5 45,2 75,4 66,4Jambi 79,7 83,5 56,2 39,7 88,0 69,4Sumatera Selatan 79,0 83,2 51,8 31,2 86,2 66,3Bengkulu 76,9 84,9 51,4 33,8 87,0 66,8Lampung 79,9 86,2 52,4 35,6 82,9 67,4Kep. Bangka Belitung 77,3 89,6 51,7 76,0 93,6 77,7Kep. Riau 81,9 86,9 51,4 46,1 93,7 72,0DKI Jakarta 75,9 87,3 58,6 72,0 95,1 77,8Jawa Barat 78,7 82,7 53,2 47,8 81,0 68,7Jawa Tengah 76,5 89,1 60,9 48,7 91,7 73,4D.I. Yogyakarta 76,9 90,3 72,6 77,4 96,2 82,7Jawa Timur 75,9 85,8 62,9 53,2 88,0 73,2Banten 78,8 77,9 53,8 47,7 74,6 66,6Bali 77,1 90,4 51,0 69,2 85,0 74,6Nusa Tenggara Barat 74,9 86,5 58,1 27,1 67,3 62,8 Luar

Sumatera, Jawa, Bali

Median=64,5Max.= 70,5Min.= 54,2R = 16,3

STATUSST = 0T = 0M = 7R = 10SR = 0

Nusa Tenggara Timur 73,5 84,6 54,2 14,5 51,8 55,7Kalimantan Barat 79,1 78,6 49,3 23,0 81,5 62,3Kalimantan Tengah 79,2 81,6 53,3 40,7 84,1 67,8Kalimantan Selatan 76,4 86,8 55,6 49,3 84,5 70,5Kalimantan Timur 80,3 88,6 51,8 32,6 91,5 69,0Kalimantan Utara 75,2 84,6 50,3 23,8 88,9 64,5Sulawesi Utara 77,0 89,3 58,4 39,9 82,9 69,5Sulawesi Tengah 75,5 87,7 56,4 33,5 64,6 63,5Sulawesi Selatan 79,9 85,0 52,1 41,9 83,9 68,6Sulawesi Tenggara 77,8 84,1 53,5 42,6 76,9 67,0Gorontalo 71,7 86,2 62,7 40,5 85,5 69,3Sulawesi Barat 75,9 80,6 55,3 31,7 80,8 64,9Maluku 80,2 80,9 56,4 24,3 66,8 61,7Maluku Utara 78,4 77,4 56,8 22,3 69,9 60,9Papua Barat 74,0 74,9 55,1 32,4 67,8 60,8Papua 78,8 72,3 42,4 27,5 49,8 54,2Indonesia 75,4 80,7 57,2 45,3 80,9 67,9 Disparitas antarprovinsi

10,9 18,0 30,2 62,9 46,4 28,5

Catatan Status: ST= Sangat tinggi, T= Tinggi, M= Menengah, R= Rendah, SR = Sangat rendah


Tabel 3.11. Jumlah Propinsi menurut Status Pencapaian Pemenuhan Hak Anak, 2017

Status Pencapaian Kriteria Klasifikasi




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Sangat tinggi IKKA ≥ 90,0 0 2 0 0 6Tinggi 80,0 ≤ IKKA < 90,0 5 24 0 0 16Menengah 66,7 ≤ IKKA < 80,0 29 8 1 4 9Rendah 50,0 ≤ IKKA < 66,7 0 0 30 2 3Sangat rendah IKKA < 50,0 0 0 3 28 0

TOTAL 34 34 34 34 34

kawasan tersebut adalah status pencapaian IKKA. Di KBI, terdapat satu provinsi dengan predikat pencapaian Tinggi, 11 provinsi dengan predikat pencapaian Menengah dan lima provinsi dengan predikat pencapaian Rendah, sedangkan di KTI, terdapat tujuh provinsi dengan status pencapaian Menengah dan 10 provinsi dengan pencapaian Rendah.

Pemenuhan Hak Anak

Status pencapaian pemenuhan hak anak juga dapat diketahui dari hasil penghitungan IKKA dari sisi pemenuhan setiap dimensi hak anak Indonesia seperti pada Tabel 3.9 tentang distribusi provinsi menurut dimensi IKKA.

Pencapaian terbaik adalah pemenuhan hak atas identitas, dimana terdapat enam propinsi di Indonesia yang mencapai status Sangat Tinggi dan delapan propinsi mencapai status pencapaian Tinggi, Hak atas perlindungan dapat dicatat sebagai pencapai (achiever) yang juga tergolong terbaik, dimana 17 propinsi mencapai status pencapaian Tinggi dan 16 propinsi tercatat sebagai pencapai menengah, Di sisi lain, pemenuhan hak berpartisipasi masih sangat rendah, dimana tercatat 30 propinsi mencapai status sangat rendah, demikian juga sebanyak 23 propinsi diantaranya hak atas tumbuh kembang tercatat sangat rendah.


PENCAPAIAN PEMENUHAN HAK ANAK NASIONAL 2017

AngkaKematian

Balita

Morbilitas Imunisasi KawinMuda

AnakBekerja

APSPendidikanAnak Usia

Dini

APSPendidikanAnak Usia

5-17

BalitaBerwisata

Anak-anakBerwisata

BalitaPunya Akta

Anak 5-17Tahun

Berakta

25,07 0,736 5,577 89,45 18,21 18,0719,9320,92 61,02 89,9871,98

92,63

98,53

88,85 89,45

24,91

89,98

71,98

67,80

58,16

45,1845,53

PREVALENSI

INDE

KS


PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN ANAKTingkat Kabupaten/Kota 2015-20171. Perkembangan Tingkat Nasional dan Provinsi2. Perkembangan pada Tingkat Kabupaten/Kota


PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN ANAKTINGKAT KABUPATEN/KOTA 2015-2017

Ketimpangan pencapaian kesejahteraan anak antara dua kawasan di Indonesia nyata menunjuk pada perlunya peningkatan prioritas dalam meningkatkan akses pada pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Di sisi lain, perlu upaya peningkatan penyadaran masyarakat dan khususnya orang tua untuk memberikan waktu lebih banyak pada anak-anak dalam kerangka pendampingan berinteraksi dengan masyarakat.

1. Kesejahteraan Anak Tingkat Kabupaten/Kota

Upaya meningkatkan kesejahteraan anak di tingkat kabupaten dan kota sesungguhnya akan berbeda oleh karena kondisi geografis wilayah serta karakteristik dan kualitas penduduk yang berbeda. Kebijakan, program dan kegiatan yang terkait

dengan kesejahteraan anak di wilayah pesisir/kepulauan, pegunungan dan dataran tentu berbeda. Wilayah kota biasanya lebih tertata daripada wilayah kabupaten. Penduduk wilayah kota cenderung mempunyai kualitas lebih tinggi baik sebagai sumber daya manusia maupun tingkatan sosial-ekonomi serta perilaku dalam meningkatkan kualitas hidup, Dengan kondisi demikian, dapat diperkirakan tingkat kesejahteraan wilayah kota akan lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten, Dapat

dibayangkan disparitas IKKA di wilayah Indonesia yang terbagi atas 98 wilayah berstatus kota dan 416 wilayah berstatus kabupaten. Pembahasan tentang tingkat kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak dilakukan secara terpisah antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten.

Perbandingan utama kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak antara wilayah kota dan wilayah kabupaten terletak pada


terdapat kemajuan sangat berarti dalam pencapaian

pemenuhan hak anak di tingkat kabupaten dan kota

pada periode 2015 – 2017


Secara keseluruhan, 25 wilayah kabupaten dan kota dengan IKKA tertinggi dapat dilihat pada Gambar 4.1. Sedangkan informasi tentang indeks pemenuhan hak-hak anak menurut dimensi dari 10 wilayah dengan IKKA tertinggi disajikan pada Tabel 4.3a yaitu Kota Blitar, Kabupaten Bantul, Kota Salatiga, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Kota Pangkal Pinang, Kota Denpasar, dan Kabupaten Belitung.

Di sisi lain, terdapat 20 wilayah kabupaten dengan IKKA terendah yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 merupakan wilayah dengan

kesenjangan antara penduduk kota dan kabupaten dalam memperoleh akses pada pelayanan berkenaan dengan pemenuhan hak anak. Pada Tabel 4.1 disajikan rentang yang sangat lebar antara wilayah kabupaten dengan wilayah kota dalam tingkat kesejahteraan anak (IKKA) serta pemenuhan Hak Kelangsungan Hidup, Perlindungan, Tumbuh Kembang dan Identitas. Bahwa disparitas antarwilayah kabupaten lebih tinggi dibandingkan disparitas antarwilayah kota baik dari dilihat sisi kesejahteraan (IKKA) maupun sisi pemenuhan hak anak, mempertegas kesenjangan pencapaian pemenuhan hak anak wilayah kabupaten dengan wilayah kota.

Tabel 4.1Parameter Kesejahteraan Anak Wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten,

Tahun 2017

Parameter IKKA




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Wilayah Kota

Median 73,6 78,3 87,1 56,2 56,2 91,8

Maksimum 85,0 87,0 94,4 70,7 96,1 98,2

Minimum 62,7 70,1 65,2 46,7 14,8 68,6

Rentang 22,3 16,9 29,2 24,0 81,3 29,6

Wilayah Kabupaten

Median 64,5 77,5 83,2 52,4 31,4 78,8

Maksimum 84,3 88,5 94,4 80,0 92,5 99,1

Minimum 38,2 60,4 50,2 23,8 3,6 13,4

Rentang 46,1 28,1 44,1 56,2 88,9 85,7


Gambar 4.1 25 Kab/Kota dengan IKKA Tertinggi: 2017

Gambar 4.2 20 Kabupaten dengan IKKA Terendah 2017

... 25 wilayah dengan IKKA tertinggi, hanya

enam wilayah diantaranya belum

mencapai IKKA = 80

4 kabupaten yang mencapai status

pencapaian TINGGI adalah Bantul,

Sleman, Belitung, dan Kulon Progo ...

... 20 kabupaten dengan IKKA

terendah merupakan wilayah dengan

status pencapaian SANGAT RENDAH dari tiga provinsi:

Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua

Barat

85,084,384,3

83,883,4

82,482,182,081,9

81,581,3

80,780,680,680,580,380,380,180,079,879,6

78,778,4

78,178,1

Kota Blitar

Tinggi Menengah

Kab. BantulSalatiga

SurabayaKota MadiunKab. Sleman

Kota SemarangPangkal Pinang

DenpasarKab. Belitung

Jakarta SelatanKota Magelang

Kab.Kulon ProgoKota Pasuruan

Banda AcehKota Sawahlunto

Kota MojokertoKota Bandung

YogyakartaKota Kediri

SurakartaSabang

Kab. SidoarjoKota Cimahi

Jakarta Timur

49,0

48,3

47,3

47,2

44,2

43,5

43,5

42,8

42,4

42,2

41,5

41,1

40,8

40,5

39,8

39,4

38,3

38,3

38,2

38,2

Sumba Barat Daya

Mappi

Jayawijaya

Malaka

Puncak Jaya

Mamberamo Tengah

Mamberamo Raya

Paniai

Asmat

Dogiyai

Yalimo

Nduga

Deiyai

Lanny Jaya

Peg. Arfak

Tolikara

Intan Jaya

Peg. Bintang

Yahukimo

Puncak

85,084,384,3

83,883,4

82,482,182,081,9

81,581,3

80,780,680,680,580,380,380,180,079,879,6

78,778,4

78,178,1

Kota Blitar

Tinggi Menengah

Kab. BantulSalatiga

SurabayaKota MadiunKab. Sleman

Kota SemarangPangkal Pinang

DenpasarKab. Belitung

Jakarta SelatanKota Magelang

Kab.Kulon ProgoKota Pasuruan

Banda AcehKota Sawahlunto

Kota MojokertoKota Bandung

YogyakartaKota Kediri

SurakartaSabang

Kab. SidoarjoKota Cimahi

Jakarta Timur

49,0

48,3

47,3

47,2

44,2

43,5

43,5

42,8

42,4

42,2

41,5

41,1

40,8

40,5

39,8

39,4

38,3

38,3

38,2

38,2

Sumba Barat Daya

Mappi

Jayawijaya

Malaka

Puncak Jaya

Mamberamo Tengah

Mamberamo Raya

Paniai

Asmat

Dogiyai

Yalimo

Nduga

Deiyai

Lanny Jaya

Peg. Arfak

Tolikara

Intan Jaya

Peg. Bintang

Yahukimo

Puncak


Tabel 4.2a10 Kabupaten dan Kota dengan IKKA Tertinggi, 2017

Parameter IKKADimensi Hak Anak Indonesia

Kelangsungan Hidup

Perlindungan Tumbuh Kembang

Partisipasi Identitas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Wilayah Kota

Kota Blitar 85,0 74,22 91,96 70,72 93,33 94,68

Kab. Bantul 84,3 74,53 94,38 74,04 81,36 97,20

Kota Salatiga 84,3 77,06 93,38 66,41 89,98 94,45

Kota Surabaya 83,8 80,50 85,01 67,61 91,11 94,64

Kota Madiun 83,4 74,15 92,07 60,77 91,58 98,18

Kab. Sleman 82,4 76,08 87,83 63,83 90,54 93,71

Kota Semarang 82,1 74,35 88,86 65,46 85,97 95,64

Kota Pangkal Pinang 82,0 80,37 92,22 51,31 88,81 97,36

Kota Denpasar 81,9 79,28 92,84 52,07 96,08 89,11

Kab. Belitung 81,5 76,71 90,89 53,19 92,52 94,44

Tabel 4.2b10 Kabupaten dan Kota dengan IKKA Terendah, 2017

Parameter IKKADimensi Hak Anak Indonesia

Kelangsungan Hidup



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Wilayah Kota

Kab. Puncak 38,2 78,87 56,43 23,82 10,40 21,65

Kab. Yahukimo 38,2 88,47 54,43 26,97 7,89 13,43

Kab. Peg. Bintang 38,3 75,42 54,67 28,18 18,13 15,12

Kab. Intan Jaya 38,3 83,00 50,24 29,62 11,27 17,53

Kab. Tolikara 39,4 83,14 59,17 26,78 10,77 17,21

Kab. Peg. Arfak 39,8 78,31 55,68 36,56 14,41 14,18

Kab. Lanny Jaya 40,5 80,61 58,89 34,62 8,38 20,03

Kab. Deiyai 40,8 83,16 58,79 32,03 11,27 18,76

Kab. Nduga 41,1 77,53 51,94 38,48 11,27 26,53

Kab. Yalimo 41,5 76,08 65,24 33,01 13,71 19,54


status pencapaian Sangat Rendah. Informasi tentang indeks pemenuhan hak-hak anak menurut dimensi dari 10 wilayah dengan IKKA terendah disajikan pada Tabel 4.3b yaitu Kabupaten: Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Tolikara, Pegunungan Arfak, Lanny Jaya, Deiyai, Nduga, dan Yalimo. Sebagai perbandingan pada Tabel 4.2b juga dapat dilihat 10 kabupaten dengan IKKA terendah. Fakta pada tabel tersebut merupakan contoh bahwa empat hak: perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi, dan identitas banyak yang tidak/ belum dapat dipenuhi sehingga menjadi persoalan utama dalam meningkatkan kesejahteraan anak di wilayah kabupaten di Indonesia Timur umumnya dan di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.

Secara lengkap pada Tabel Lampiran dapat diidentifikasi lebih lanjut kota dan kabupaten dengan tingkat kesejahteraan anak yang sangat rendah, yaitu sebanyak 20 kabupaten. Demikian juga dapat diidentifikasi daftar kabupaten dan kota dimana hak-hak anak banyak yang belum banyak dipenuhi. Identifikasi tersebut akan menjadi pedoman dalam merancang kebijakan dalam rangka percepatan pemenuhan hak-hak anak.

2. Status Pencapaian Kesejahteraan Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkatan mana suatu wilayah telah mencapai tingkat kesejahteraan anak dapat ditentukan dengan membuat klasifikasi tingkat pencapaian IKKA mengikuti kriteria sebagaimana terdapat pada Tabel 4.3. Klasifikasi tingkat pencapaian IKKA dimaksudkan untuk memudahkan pengguna data mengetahui posisi IKKA masing-masing kabupaten dan kota. Pengklasifikasian menggunakan kriteria yang biasa dilakukan UNDP dalam mengelompokkan negara berdasarkan besaran IPM. Kriteria yang sama digunakan untuk menentukan status pencapaian pemenuhan hak-hak anak setiap dimensi.

Secara umum status pencapaian IKKA pada tahun 2017 berbeda antara kota dan kabupaten. Seperti dapat dilihat pada Tabel 4.3, pada umumnya status pencapaian 98 kota di Indonesia pada tingkatan menengah, yaitu 73 kota (74,5%) dan 15 kota mencapai status kesejahteraan anak tinggi. Sedangkan status pencapaian 416 kabupaten pada umumnya pada tingkatan rendah yaitu 244 kabupaten atau 58,7% dan bahkan 20 kabupaten pada tingkatan kesejahteraan anak sangat rendah. Predikat pencapaian kesejahteraan anak yang lebih tinggi dicapai kota dan kabupaten yang berada di kawasan Indonesia Barat.


status pencapaian kesejahteraan anak wilayah kota lebih tinggi dibandingkan status pencapaian wilayah kabupaten

pencapaian wilayah pada kawasan Indonesia Barat lebih tinggi dibandingkan kawasan Indonesia Timur

Pada periode 2015 – 2017: • 12 kabupaten dan kota telah meningkat status pencapaian dari menengah ke tinggi• 99 kabupaten dan kota telah meningkat status pencapaian dari rendah ke menengah

Tabel 4.3Banyaknya Kota dan Kabupaten menurut Status Pencapaian

Kesejahteraan Anak, 2017

StatusPencapaian

KriteriaKlasifikasi

JumlahKota

Jumlah Kabupaten

(1) (2) (3) (4)Sangat tinggi IKKA ≥ 90,0 - -Tinggi 80,0 ≤ IKKA < 90,0 15 4Menengah 66,7 ≤ IKKA < 80,0 73 148Rendah 50,0 ≤ IKKA < 66,7 10 244Sangat rendah IKKA < 50,0 0 20TOTAL 98 416

Tabel 4.4Perkembangan banyaknya Kota dan Kabupaten menurut

Status Pencapaian Kesejahteraan Anak: 2015–2017


Kabupaten Kota Jumlah kota/kabupaten

2015 2017 2015 2017* 2015 2017

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Sangat tinggi IKKA ≥ 90,0 - - - - - -

Tinggi 80,0 ≤ IKKA < 90,04 15 3 4 7 19

(4,1) (15,3) (0,7) (0,9) (1,4) (3,7)

Menengah 66,7 ≤ IKKA < 80,060 73 62 148 122 221

(61,2) (74,5) (15,0) (35,6) (23,8) (43,0)

Rendah 50,0 ≤ IKKA < 66,734 10 308 244 342 254

(34,7) (10,2) (74,6) (58,7) (66,9) (49,4)

Sangat rendah IKKA < 50,0- - 40 20 40 20

(9,6) (4,8) (7,8) (3,9)

TOTAL 98 98 413 416 511 514

(100) (100) (100) (100) (100) (100)

* Bertambah 3 kabupaten sebagai pemekaran: Muna Barat, Buton Tengah, Buton SelatanAngka dalam kurung menyatakan persentase


Upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak pada suatu periode tertentu juga dapat dilihat dari besaran peningkatan IKKA dan perubahan status pencapaian. Peningkatan status pencapaian wilayah kota/kabupaten pada periode 2015–2017, memperlihatkan kemajuan pada tingkat yang berbeda antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten. Informasi kemajuan kesejahteraan anak dari sisi status pencapaian dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Pada periode 2015–2017 kemajuan pada wilayah kota terlihat lebih nyata dengan bertambahnya 11 kota yang pada tahun 2017 mempunyai status pencapaian tinggi, dibandingkan bertambahnya satu kabupaten yang berstatus pencapaian tinggi. Kemajuan lain yang dapat dicatat adalah penambahan wilayah kabupaten yang berstatus pencapaian menengah yang bertambah 86 kabupaten atau 20,6% pada periode yang sama, sedangkan jumlah wilayah kota yang mempunyai status menengah bertambah 13 kota atau 13,3%.

Pemenuhan Hak Anak

Status pencapaian pemenuhan hak anak juga dapat diketahui dari hasil penghitungan IKKA dari sisi pemenuhan setiap dimensi hak anak Indonesia seperti pada Tabel 4.5 tentang distribusi kota dan kabupaten menurut dimensi IKKA. Situasi pemenuhan hak anak pada tingkat kota dan kabupaten, tergambar dari status pencapaian yang disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5Jumlah Kota dan Kabupaten menurut

Status Pencapaian Pemenuhan Hak Anak, 2017


Dimensi hak Anak Indonesia

KH PERL TK PART IDEN

KOTA KAB KOTA KAB KOTA KAB KOTA KAB KOTA KAB

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

Sangat Tinggi IKKA ≥ 90,00 0 0 27 56 0 0 5 2 61 72

Tinggi 80,00 ≤ IKKA <90,00 30 110 58 208 0 0 8 1 29 121

Menengah 66,67 ≤ IKKA <80,00 68 301 12 117 5 14 19 7 8 102

Rendah 50,00 ≤ IKKA <66,67 0 5 1 35 88 282 27 49 0 82

Sangat Rendah Indeks <50,00 0 0 0 0 5 120 39 357 0 39

TOTAL 98 416 98 416 98 416 98 416 98 416

*KH: Kelangsungan Hidup; PERL: Perlindungan; TK: Tumbuh Kembang; PART: Partisipasi; IDEN: Identitas


Secara umum pemenuhan hak anak lebih baik di wilayah kota dibandingkan wilayah kabupaten. Pemenuhan hak perlindungan pada anak paling baik dibandingkan pemenuhan hak anak yang lain baik di wilayah kota maupun wilayah kabupaten. Hak anak yang paling banyak tidak dapat dipenuhi baik di wilayah kota dan wilayah kabupaten adalah hak tumbuh kembang dan hak partisipasi, dimana lebih dari 50% kota dan kabupaten berada pada status rendah dan sangat rendah dalam memenuhi kedua hak tersebut.

Kesenjangan antar Wilayah

Pemenuhan hak anak semakin baik dari waktu ke waktu, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa fakta yang sudah dibahas dan khususnya pada periode 2015-2017. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan hak anak di seluruh wilayah baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten. Namun demikian adalah juga fakta bahwa besaran peningkatan pemenuhan hak anak berbeda antar wilayah sehingga akan terlihat kesenjangan dari waktu ke waktu dari kesejahteraan anak dan sekaligus pemenuhan haknya. Sebagai contoh, secara umum kesenjangan antarwilayah adalah tingkat kesejahteraan anak Kota Blitar (wilayah pencapai tertinggi) dengan tingkat kesejahteraan anak Kabupaten Puncak (wilayah pencapai terendah). Walaupun tingkat kesejahteraan anak di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan tingkat kesejahteraan anak di wilayah kabupaten, namun masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan anak antar wilayah kota dan kesenjangan antar wilayah kabupaten.

Kesenjangan antar Wilayah Kota

Kota Blitar dan Kota Tanjung Balai merupakan kota sebagai pencapai tertinggi dan pencapai terendah pemenuhan hak anak di wilayah kota. Secara umum IKKA Kota Blitar mencapai 85,0 dengan status pencapaian Tinggi, sedangkan IKKA Kota Tanjung Balai mencapai 62,7 dengan status pencapaian Rendah, kedua informasi tersebut merujuk kesenjangan mencapai 22,3 poin. Kesenjangan lain dalam pemenuhan hak anak yang sepesifik dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.6.


0

20

40

60

80

100Kelangsungan Hidup

Perlindungan

Tumbuh KembangPartisipasi

Identitas

Kota Blitar Kota Tanjung Balai

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0Kelangsungan Hidup

Perlindungan


Identitas

Kabupaten Puncak Kabupaten Bantul

Gambar 4.3 Kesenjangan Pencapaian Kesejahteraan Anak Wilayah Kota, 2017

Tabel 4.6Perbandingan Kesejahteraan Anak Wilayah

dengan IKKA Tertinggi dan Terendah, Kota 2017

Hak Anak Kota Blitar Kota Tanjung Balai

Kelangsungan Hidup 74,2 76,8

Perlindungan 92,0 68,3

Tumbuh Kembang 70,7 47,6

Partisipasi 93,3 38,5

Identitas 94,7 82,5

IKKA 85,0 62,7

Kesenjangan antar Wilayah Kabupaten

Pada wilayah kabupaten pencapaian Kabupaten Bantul dan Kabupaten Puncak merupakan contoh nyata kesenjangan dalam pemenuhan hak anak. Informasi pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.7 menunjukkan tingkat kedalaman kesenjangan tersebut.

Sebagai contoh perbandingan antara 2 wilayah pencapai tertinggi (Kabupaten Bantul) dan pencapai terendah (Kabupaten Puncak) adalah sebagai berikut: IKKA Kabupaten Bantul mencapai 84,3 dengan status pencapaian Tinggi sedangkan IKKA Kabupaten Puncak adalah 38,2 dengan status pencapaian Sangat Rendah. Kesenjangan pada kedua wilayah tersebut terletak pada pemenuhan empak hak anak yaitu: Perlindungan, Tumbuh


0

20

40

60

80

100Kelangsungan Hidup

Perlindungan


Identitas

Kota Blitar Kota Tanjung Balai

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0Kelangsungan Hidup

Perlindungan


Identitas

Kabupaten Puncak Kabupaten Bantul

Gambar 4.4 Kesenjangan Pencapaian Kesejahteraan Anak Wilayah Kabupaten, 2017

Kembang, Partisipasi dan Identitas. Informasi tentang kesenjangan dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Tabel 4.6.

Tabel 4.7Perbandingan Kesejahteraan Anak Wilayah

dengan IKKA Tertinggi dan Terendah, Kabupaten 2017

Hak Anak Kab. Puncak Kab. Bantul

Kelangsungan Hidup 78,9 74,5

Perlindungan 56,4 94,4

Tumbuh Kembang 23,8 74,0

Partisipasi 10,4 81,4

Identitas 21,7 97,2

IKKA 38,2 84,3


JAW

A BA

RAT

JAW

A TI

MUR

ACEH

SUM

ATER

A UT

ARA

SUM

ATER

A BA

RAT

RIAU

JAM

BI

BENG

KULU

SUM

ATER

A SE

LATA

N

LAM

PUNGKE

P. BA

NGKA

BEL

ITUN

G

KEPU

LAUA

N RI

AU

DKI J

AKAR

TAJA

WA

TENG

AH

D.I.

YOGY

AKAR

TA

BANT

EN

B A

L I

NUSA

TENG

GARA

BAR

AT

NUSA

TENG

GARA

TIM

UR

KALI

MAN

TAN

BARA

T

KALI

MAN

TAN

TENG

AH

KALI

MAN

TAN

SELA

TAN

KALI

MAN

TAN

UTAR

ASU

LAW

ESI U

TARA

SULA

WES

I TEN

GGAR

A

GORO

NTAL

O

KALI

MAN

TAN

TIM

UR

SULA

WES

I SEL

ATAN

SULA

WES

I TEN

GAH

SULA

WES

I BAR

AT

MAL

UKU

MAL

UKU

UTAR

A

PAPU

A BA

RAT

PAPU

A

PERTUMBUHAN

IKKA

20

15-2

017

65,28

63,20

59,52

63,84

61,86

57,81

67,94

64,80

61,62

66,37

64,65

61,37

69,40

67,53

64,75

66,26

64,19

61,41

66,79

65,05

63,13

67,41

65,23

62,54

77,66

75,50

73,12

72,02

70,18

68,08

77,76

75,65

70,85

68,68

66,20

62,85

73,39

71,18

68,17

82,57

81,55

80,49

73,19

69,80

66,15

66,56

63,90

60,07

74,56

72,77

70,77

62,78

60,76

57,41

55,70

54,07

50,76

62,32

60,09

58,11

67,79

66,17

63,96

70,50

68,34

65,14

68,96

67,24

65,21

64,54

61,69

59,67

69,52

66,87

63,80

63,53

61,68

58,98

68,55

66,37

64,27

66,97

64,75

62,16

69,33

66,75

63,94

64,87

62,79

60,40

61,72

59,99

57,95

60,95

58,87

56,17

60,85

58,58

55,77

54,17

52,01

48,47

IKKA

Pred

ikat T

INGG

IIK

KA Pr

edika

t MEN

ENGA

HIK

KA Pr

edika

t REN

DAH

IKKA

Pred

ikat S

ANGA

T REN

DAH

¤2015

2016

2017


CATATAN KHUSUSDALAM Pencapaian IKKA 2015-2017

1. Pengantar2. Pencapai Tertinggi IKKA 20173. Kabupaten dan Kota dalam Kwadran Kesejahteraan4. Keberhasilan D.I. Yogyakarta (Best Practices)


CATATAN KHUSUS DALAM PENCAPAIAN IKKA2015-2017

1. Pengantar

Perkembangan tingkat kesejahteraan anak dan kualitas hidup anak Indonesia pada periode 2015-2017 memperlihatkan peningkatan

yang berarti, dan bahkan kemajuan sangat berarti dicatat oleh beberapa kabupaten dan kota. Peningkatan dimaksud dapat dilihat dari dua sisi: pertama, adalah kabupaten/kota yang telah mencapai status kesejahteraan anak Tinggi, IKKA ≥ 80,0, kedua adalah kabupaten/ kota dengan peningkatan IKKA lebih dari 6 poin pada periode 2015-2017. Selain itu, kemajuan yang pantas dan perlu dipelajari adalah IKKA yang dicapai oleh kabupaten dan kota di provinsi D.I. Yogyakarta karena parameter sosial ekonomi pokok seperti angka kemiskinan wilayah tersebut lebih tinggi dari angka nasional seperti yang terlihat pada Gambar 5.1.


73,478,7

68,7

82,985,878,9

70,8

20,014,118,78,17,6

13,010,6

80,684,377,882,480,082,7

67,9

D.I.Yogyakarta

KotaYogyakarta

Kab. Sleman Kab.Gunung

Kidul

Kab. Bantul Kab.Kulon Progo

Nasional

IKKA % MISKIN IPM

4,5

4,3

3,8

3,6

3,5

3,5

3,2

3,2

2,9

2,8

2,4

2,2

1,9

1,6

1,4

1,2

0,9

6,3Jakarta Selatan

4,9Surabaya

Kota Bandung

Kota Yogyakarta

Kota Mojokerto

Denpasar

Kota Sawahlunto

Kota Semarang

Kota Pasuruan

Kulon Progo

Kota Magelang

Banda Aceh

Sleman

Bantul

Kota Madiun

Salatiga

Kota Blitar

Pangkal Pinang

Belitung

Gambar 5.1 Parameter Kesejahteraan 2017, DIY vs. Nasional

... perkembangan yang cukup menggembirakan pada

periode 2015-2017 dengan membaiknya indikator

kesejahteraan anak Indonesia

walaupun pemenuhan hak tumbuh kembang dan hak partisipasi masih jauh dari

harapan ...


Pada tahun 2017 D.I. Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah provinsi yang mencapai status kesejahteraan anak Tinggi dengan IKKA (82,7) yang lebih tinggi dari angka nasional (67,9), walaupun angka kemiskinan di DIY. tercatat 13,0% atau lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional (10,6%).

2. Pencapai Tertinggi IKKA 2017

Terdapat 4 kabupaten dan 15 kota pada 2017 mencapai status kesejahteraan anak Tinggi dengan IKKA ≥ 80,0, dimana 11 kota dan satu kabupaten diantaranya pada tahun 2015 menyandang status kesejahteraan anak Menengah (66,7 ≤ IKKA < 80,0). Kenaikan IKKA antara 2015-2017 dari 19 kabupaten dan kota ini bervariasi antara yang terendah (0,9 poin) dicapai Kabupaten Belitung dan tertinggi (6,3 poin) dicapai Kota Jakarta Selatan, lihat Gambar 5.2.

73,478,7

68,7

82,985,878,9

70,8

20,014,118,78,17,6

13,010,6

80,684,377,882,480,082,7

67,9

D.I.Yogyakarta

KotaYogyakarta

Kab. Sleman Kab.Gunung

Kidul

Kab. Bantul Kab.Kulon Progo

Nasional

IKKA % MISKIN IPM

4,5

4,3

3,8

3,6

3,5

3,5

3,2

3,2

2,9

2,8

2,4

2,2

1,9

1,6

1,4

1,2

0,9

6,3Jakarta Selatan

4,9Surabaya

Kota Bandung

Kota Yogyakarta

Kota Mojokerto

Denpasar

Kota Sawahlunto

Kota Semarang

Kota Pasuruan

Kulon Progo

Kota Magelang

Banda Aceh

Sleman

Bantul

Kota Madiun

Salatiga

Kota Blitar

Pangkal Pinang

Belitung

Gambar 5.2 Peningkatan IKKA (poin) 2015-2017

Tabel 5.1. Kab/Kota dengan IKKA 2017 tertinggi

Kabupaten/Kota 2015 2017

(1) (2) (3)Kota Blitar 83,6 85,0

Bantul 82,1 84,3

Kota Salatiga 82,6 84,3

Surabaya 78,9 83,8

Kota Madiun 81,4 83,4

Sleman 80,0 82,4Kota Semarang 78,6 82,1Pangkal Pinang 80,8 82,0Denpasar 78,3 81,9Belitung 80,7 81,5Jakarta Selatan 75,0 81,3Kota Magelang 77,8 80,7Kulon Progo 77,5 80,6Kota Pasuruan 77,4 80,6Banda Aceh 77,6 80,5Kota Sawahlunto 76,8 80,3Kota Mojokerto 76,4 80,3Kota Bandung 75,6 80,1Kota Yogyakarta 75,7 80,0


Tabel 5.2.Indeks Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten/Kota dengan

kenaikan IKKA terbesar, tahun 2017

Kab/Kota dengan IKKA Tertinggi

Kelangsungan Hidup



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jakarta Selatan 75,1 86,4 61,0 88,8 95,3Kota Surabaya 80,5 85,0 67,6 91,1 94,6Kota Bandung 76,5 88,2 55,6 89,6 90,7Kota Yogyakarta 78,7 89,1 69,6 66,7 96,2Kota Mojokerto 76,3 91,1 61,8 74,7 97,4Kota Denpasar 79,3 92,8 52,1 96,1 89,1Kota Sawahlunto 80,9 91,0 61,3 77,1 91,4Kota Semarang 74,3 88,9 65,5 86,0 95,6Kota Pasuruan 77,8 87,1 64,0 82,2 92,0Kab. Kulon Progo 76,8 92,7 80,0 54,7 99,0Kota Magelang 82,3 91,6 67,6 66,5 95,7Kota Banda Aceh 72,4 86,9 57,0 92,1 94,0Kab. Sleman 76,1 87,8 63,8 90,5 93,7Kab. Bantul 74,5 94,4 74,0 81,4 97,2Kota Madiun 74,2 92,1 60,8 91,6 98,2Kota Salatiga 77,1 93,4 66,4 90,0 94,4Kota Blitar 74,2 92,0 70,7 93,3 94,7Kota Pangkal Pinang 80,4 92,2 51,3 88,8 97,4Kab. Belitung 76,7 90,9 53,2 92,5 94,4

Angka dicetak tebal, menyatakan status pemenuhan hak anak SANGAT TINGGI (Indeks ≥ 90,0), TINGGI (Indeks ≥ 80,0)

Pencapaian status kesejahteraan anak yang tinggi dapat dipahami karena banyak kota dan kabupaten yang telah dapat mencapai pemenuhan hak anak terutama hak atas identitas, perlindungan dan partisipasi pada status Sangat Tinggi dan Tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2, pada umumnya lebih dari dua hak anak di setiap kabupaten dan kota ini yang mencapai status Tinggi dan Sangat Tinggi. Kota Surabaya dan Kota Pangkal Pinang, misalnya, empat dari lima hak anak telah dapat dipenuhi pada status Tinggi dan Sangat Tinggi, yaitu hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Partisipasi, dan Hak Identitas. Pencapaian yang diraih oleh kabupaten dan kota ini akan menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota lainnya pada provinsi yang sama, jika upaya yang telah dilakukan selama ini dapat dibagikan dalam koordinasi antar kabupaten dan kota.


Pencapaian yang lebih tinggi pada pemenuhan hak perlindungan, hak identitas di wilayah kota pada umumnya karena imunisasi, partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah serta penyediaan akta lahir terkait dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Walaupun demikian, di banyak kabupaten dan kota, imunisasi belum mencapai target universal imunisasi (UCI) demikian juga layanan pembuatan akta lahir mem-perlihatkan adanya berbagai kendala, seperti belum mengerti tatacara memperoleh dan transportasi menuju pusat pelayanan bagi penduduk terutama yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan.

Akses pada layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)19 pada umumnya belum banyak terjangkau di semua wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai indeks pemenuhan hak tumbuh kembang di kota dan kabupaten dengan IKKA tertinggi sekalipun, tercatat hanya Kabupaten Kulon Progo yang mencatat indeks = 80,0. Perlu dicatat bahwa indeks ini menangkap akses pada pendidikan anak balita dan akses pada pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah bagi anak usia 5-17 tahun, dimana APS serta indeks pelayahan pada sekolah dasar sampai menengah pada umumnya sudah melebihi angka 80.

3. Kabupaten dan Kota dalam Kwadran Kesejahteraan

Kesejahteraan anak pada dasarnya berkaitan erat dengan kesejahteraan umum, yang dapat diukur oleh angka kemiskinan dan IPM. Sebagai alat ukur IPM seringkali digunakan untuk memberikan gembaran tentang tingkat kehidupan suatu bangsa atau penduduk suatu wilayah. Walaupun IPM sesungguhnya dimaksudkan untuk mengukur memperbesar peluang (enlarging choices) penduduk jika kapasitas dasar manusia dalam hal hidup panjang dan sehat, kemampuan menyerap pengetahuan dan standar hidup meningkat, agar menjadi lebih produktif. Karena IPM mengukur tiga hal paling esensial dalam hidup manusia sejak lahir, maka IPM juga digunakan sebagi ukuran tingkat kesejahteraan manusia di suatu wilayah.

Di pihak lain, IKKA mengukur tingkat kesejahteraan anak di tingkat kabupaten dan kota dengan cara melihat seberapa lengkap pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Banyak program pembangunan pemerintah yang dapat

9 Pelayanan pada PAUD pada umumnya secara pembiayaan belum dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama pada masyarakat golongan menengah ke bawah


mempengaruhi IKKA dan juga terdapat sumbangan rumahtangga dalam pemenuhan hak anak. Postulasi dalam pembentukan kwadran kesejahteraan adalah bahwa (tingkat) kesejahteraan masyarakat mempengaruhi pemenuhan hak anak. Menggunakan IPM nasional dan IKKA nasional tahun 2017 sebagai batas, maka akan terbentuk empat kwadran sebagaimana Tabel 5.3. Presentasi grafis pengelompokan kabupaten dan kota dalam empat kwadran dapat dilihat pada Gambar 5.3.

0,0

67,9

0,0 70,8

IKKA

2017

IPM 2017IP

M

IKKA Nasional 2017

Nasio

nal 2

017

KWADRAN-I

KWADRAN-IV

KWADRAN-II

KWADRAN-III

r2 = 0,65227

77,6

14,9

80,578,9

13,0

82,6

IPM % Miskin IKKA

2015 2017

Status pencapaian tinggi Status pencapaian menengah

84,3 82,4 80,6 80,0 77,8

Bantul Sleman Kulon Progo Kota Yogyakarta Gunung Kidul

Gambar 5.3 Kabupaten dan Kota dalam Kwadran Kesejahteraan 2017

r=0,8076 dengan t-statistics=30,99 sangat

signifikan pada α=0,01 menunjukkan bahwa:

(i) variasi pemenuhan hak anak dapat dijelaskan

oleh IPM sebesar 65%,

(ii) IKKA dan IPM berkorelasi sangat tinggi

kwadran kesejahteraan menjelaskan

kesejahteraan anak dalam konteks kualitas

wilayah

Penjelasan tentang empat kwadran adalah sebagai berikut:

(a) Kwadran-I: kabupaten/kota dengan IPM≥IPM nasional dan IKKA≥IKKA nasional

(b) Kwadran-II: kabupaten/kota dengan IPM<IPM nasional dan IKKA≥IKKA nasional

(c) Kwadran-III: kabupaten/kota dengan IPM<IPM nasional dan IKKA<IKKA nasional

(d) Kwadran-IV: kabupaten/kota dengan IPM≥IPM nasional dan IKKA<IKKA nasional.

Pengelompokan kabupaten dan kota dalam empat kwadran seperti pada Tabel 5.3 memperlihatkan konsistensi dari IKKA dan IPM dalam mengukur kesejahteraan. Hipotesis yang menyatakan IPM yang tinggi akan menghasilkan IKKA yang tinggi dan demikian sebaliknya ditunjukkan bahwa jumlah kabupaten dan kota yang terklasifikasi pada Kwadran-I dan Kwadran-III berjumlah 395 kabupaten dan kota atau dengan tingkat konsistensi sebesar 395/514 = 77% match. Makna lain dari fakta ini adalah adanya konsistensi dalam pembangunan wilayah dan pembangunan kesejahteraan anak dari wilayah pada Kwadran-I dan Kwadran-III.


... pemenuhan hak anak atas kebutuhan tumbuh kembang khususnya PAUD dan hak partisipasi dalam bentuk perjalanan wisata menjadi perhatian keluarga di D.I. Yogyakarta

di pihak lain angka kemiskinan DIY yang lebih tinggi dari pada angka nasional tidak menyebabkan kurangnya perhatian keluarga pada hak-hak anak

Hal ini menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan kualitas hidup anak

Tabel 5.3.Jumlah kabupaten dan kota menurut kwadran

kesejahteraan

Kriteria IKKA (IKKA 2017=67,9)

Kriteria IPM (IPM 2017=70,8)Jumlah Kab/Kota

< IPM Nasional ≥ IPM Nasional

(1) (2) (3) (4)

≥ IKKA NasionalKwadran-II Kwadran-I

213(86) (127)

< IKKA NasionalKwadran-III Kwadran-IV

301(268) (33)

Jumlah Kab/Kota 354 160 514

Angka dalam kurung menunjukkan jumlah kabupaten dan kota dalam kwadran

ProvinsiKwadran Kesejahteraan

ProvinsiKwadran Kesejahteraan

I II III IV I II III IV

Aceh 5 3 11 4 N. T. B. 2 1 7 -Sumatera Utara 3 - 21 9 N. T. T. 1 - 21 -Sumatera Barat 7 1 10 1 Kalimantan Barat - 1 12 1Riau 4 - 6 2 Kalimantan Tengah 3 5 6 -Jambi 2 6 3 - Kalimantan Selatan 2 10 1 -Sumatera Selatan 2 2 12 1 Kalimantan Timur 5 - 2 3Bengkulu 1 2 7 - Kalimantan Utara 1 - 3 1Lampung 2 3 10 Sulawesi Utara 4 3 6 2Kep. Bangka Belitung 4 2 1 - Sulawesi Tengah 1 1 11 -Kep. Riau 4 - 3 - Sulawesi Selatan 4 6 13 1DKI Jakarta 6 - - - Sulawesi Tenggara 2 2 12 1Jawa Barat 12 4 11 - Gorontalo 1 3 2 -Jawa Tengah 17 15 3 - Sulawesi Barat - - 6 -D.I. Yogyakarta 5 - - - Maluku 1 - 10 -Jawa Timur 17 12 9 - Maluku Utara - 1 8 1Banten 3 - 3 2 Papua Barat 1 - 12 -Bali 4 2 2 1 Papua 1 1 24 3

Tabel 5.4. Banyaknya kabupaten dan kota menurut kwadran kesejahteraan

per provinsi, 2017


Apakah dapat disebut terdapat inkonsistensi dalam pengelolaan pembangunan kesejahteraan anak dengan pembangunan manusia dalam kabupaten dan kota dalam Kwadran-II dan Kwadran-IV, memerlukan kajian tersendiri. Pada Tabel 5.4 dapat dilihat distribusi banyaknya kabupaten dan kota menurut kwadran di setiap provinsi. Pada umumnya kabupaten dan kota di luar Jawa banyak berada pada Kwadran-III, IKKA dan IPM lebih rendah dari IKKA dan IPM nasional.

4. Keberhasilan D.I. Yogyakarta (Best Practices)

Menjadi menarik diamati adalah beberapa indikator sosial keadaan tahun 2017 seperti angka kemiskinan provinsi D.I. Yogyakarta (13,0%) lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional (10,1%), tetapi dengan IPM (78,9) yang lebih tinggi dari IPM nasional (70,8). Banyak program nasional yang diimplementasikan sehingga banyak indikator kesejahteraan anak akan bisa mencapai angka harapan dalam waktu dekat. Namun demikian beberapa indikator yang pencapaiannya sangat tergantung pada kemampuan keluarga seperti pendidikan PAUD, perjalanan wisata bagi anak di provinsi DIY menunjukkan adanya perhatian keluarga sehingga prevalensi pendidikan PAUD, perjalanan wisata anak 0–17 tahun relatif cukup tinggi dibandingkan pencapaian banyak kabupaten dan kota di Indonesia.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi D.I. Yogyakarta perlu mendapat perhatian tersendiri, karena dengan IKKA=82,7 status pencapaian adalah Tinggi dan merupakan status tertinggi di antara provinsi di Indonesia. Pada Tabel 5.5 dan Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa empat wilayah pada status pencapaian Tinggi dan satu kabupaten pada status Menengah serta peringkat nasional termasuk dalam 30 terbaik yang dicapai kota dan kabupaten di wilayah D.I. Yogyakarta.

0,0

67,9

0,0 70,8

IKKA

2017

IPM 2017

IPM

IKKA Nasional 2017

Nasio

nal 2

017

KWADRAN-I

KWADRAN-IV

KWADRAN-II

KWADRAN-III

r2 = 0,65227

77,6

14,9

80,578,9

13,0

82,6

IPM % Miskin IKKA

2015 2017


84,3 82,4 80,6 80,0 77,8


Gambar 5.4 Parameter pembangunan dan kesejahteraan DIY, 2015-2017


0,0

67,9

0,0 70,8

IKKA

2017

IPM 2017

IPM

IKKA Nasional 2017

Nasio

nal 2

017

KWADRAN-I

KWADRAN-IV

KWADRAN-II

KWADRAN-III

r2 = 0,65227

77,6

14,9

80,578,9

13,0

82,6

IPM % Miskin IKKA

2015 2017


84,3 82,4 80,6 80,0 77,8


Gambar 5.5. IKKA di D.I. Yogyakarta 2017

Tabel 5.5Parameter pembangunan dan kesejahteraan, DIY, 2017

Wilayah administrasi IPM P0 IKKA(1) (2) (3) (4)

Kab. Kulon Progo 73,38 20,03 80,62

Kab. Bantul 78,67 14,07 84,30

Kab. Gunung Kidul 68,73 18,65 77,83

Kab. Sleman 82,85 8,13 82,40

Kota Yogyakarta 85,82 7,64 80,04

D.I. Yogyakarta 78,89 13,02 82,57

P0: % penduduk miskin

Informasi yang terangkum pada Tabel 5.6 menunjukkan pencapaian dalam pemenuhan hak-hak anak di semua kabupaten dan kota provinsi D.I. Yogyakarta memperlihatkan bagaimana keluarga, masyarakat, dan pemerintah mewujudkan kesejahteraan anak secara bersama sebagaimana harapan KHA. Dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi di D.I. Yogyakarta tetapi banyak keluarga yang memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak anak akan kebutuhan tumbuh kembang dan partisipasi. Hal ini memberikan hasil dengan cukup tingginya indeks pemenuhan hak tumbuh kembang dan hak partisipasi baik tingkat kabupaten dan kota dan tingkat provinsi.

Informasi lain yang berharga berkenaan dengan pencapaian kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta dalam mencapai kesejahteraan anak yang tinggi disajikan pada Tabel 5.7. Kecuali pencapaian dalam program PAUD, kinerja pencapaian 10 indikator kesejahteraan anak pada posisi mendekati angka harapan yang disebut situasi ideal. Sebagai informasi tambahan yang juga penting dalam mengkaji kinerja D.I. Yogyakarta adalah progres yang dibuat selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 5.8.


Tabel 5.6IKKA 2017 D.I. Yogyakarta menurut kabupaten/kota

Dimensi Hak Anak Bantul Sleman Kulon Progo Kota Yogyakarta Gunung Kidul

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kelangsungan Hidup 74,5 76,1 76,8 78,7 80,2 Perlindungan 94,4 87,8 92,7 89,1 93,6 Tumbuh Kembang 74,0 63,8 80,0 69,6 73,1 Partisipasi 81,4 90,5 54,7 66,7 45,4 Identitas 97,2 93,7 99,0 96,2 96,8Peringkat 2015 3 7 13 18 29Peringkat 2017 2 6 13 19 28Status 2017 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Menengah

Tabel 5.7. Indikator Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2017

Indikator Kesejahteraan Anak Situasi Ideal Bantul Sleman Kulon Progo

Kota Yogyakarta

Gunung Kidul

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Angka Kematian Balita 0 17,83 16,45 10,13 16,74 11,48Angka Morbiditas 5-17 tahun 0 22,85 21,50 21,74 18,82 18,09Imunisasi dasar lengkap (%) 90 81,00 69,42 78,97 72,32 80,3710-17 tahun pernah kawin (%) 0 0,262 0,000 0,015 0,294 0,25610-17 tahun bekerja (%) 0 0,966 1,465 2,374 1,813 1,883% Partisipasi PAUD 2-4 tahun 80 49,08 33,88 56,49 39,72 46,08APS 5-17 tahun 100 86,72 85,32 89,34 89,51 88,65% Balita berwisata 40 31,83 37,07 21,50 24,73 15,88% anak 5-17 tahun berwisata 40 33,26 35,36 22,25 28,59 20,46% Balita memiliki akta lahir 100 95,15 91,60 97,96 93,49 96,78% anak 5-17 tahun memiliki akta lahir 100 99,25 95,83 99,99 98,81 96,83

Tabel 5.8. Parameter status pembangunan DIY: 2015-2017

Wilayah administrasiIPM % penduduk miskin IKKA

2015 2017 2015 2017 2015 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Kab. Kulon Progo 71,52 73,38 21,40 20,03 77,46 80,62Kab. Bantul 77,99 78,67 16,33 14,07 82,08 84,30Kab. Gunung Kidul 67,41 68,73 21,73 18,65 73,15 77,83Kab. Sleman 81,20 82,85 9,46 8,13 80,03 82,40Kota Yogyakarta 84,56 85,82 8,75 7,64 75,73 80,04D.I. Yogyakarta 77,59 78,89 14,91 13,02 80,49 82,57


JAWA BARAT

JAWA TIMUR

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

JAMBI

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

LAMPUNG

KEP. BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN RIAU

DKI JAKARTA JAWA TENGAH

D.I. YOGYAKARTA

BANTEN B A L I

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGGARA

GORONTALO

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGAH

SULAWESI BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA BARAT

PAPUA

DAN INDEKS DIMENSIIKKA2017

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki IKKA dengan predikat menengah, 1 provinsi dengan IKKA predikat

tinggi, dan 11 provinsi dengan IKKA predikat rendah.

Indeks Kelangsungan HidupIndeks PerlindunganIndeks Tumbuh KembangIndeks PartisipasiIndeks IdentitasIKKA

IKKA Predikat TINGGIIKKA Predikat MENENGAHIKKA Predikat RENDAHIKKA Predikat SANGAT RENDAH

¤

78,7577,63

53,3634,21

82,4565,28

80,2074,71

50,6844,49

69,1563,84

79,1281,26

52,1948,42

78,7267,94

82,6179,07

49,5145,23

75,4266,37

79,6683,50

56,1839,70

87,9669,40

78,9883,23

51,7631,15

86,1766,26

76,8784,88

51,3533,85

87,0266,79

79,9586,21

52,4135,61

82,8867,41

77,3089,65

51,7275,97

93,6577,66

81,9786,86

51,4246,11

93,7372,02

75,8687,23

58,5872,04

95,0777,76

78,6782,68

53,2547,82

81,0068,68

76,5089,08

60,9548,73

91,6973,39

76,8990,33

71,9677,45

96,2182,57

75,9085,80

62,9753,24

88,0273,19

78,8277,90

53,8547,66

74,5866,56

77,1190,36

51,0569,23

85,0374,56

74,8986,52

58,1027,08

67,2862,78

73,4684,55

54,1714,52

51,7955,70

79,1478,58

49,3422,99

81,5262,32

79,2381,60

53,2940,68

84,1367,79

76,3786,75

55,5549,29

84,5270,50

80,2788,61

51,8332,60

91,4968,96

75,1884,60

50,2623,78

88,9064,54

77,0589,28

58,4439,90

82,9369,52

75,5287,69

56,3633,50

64,6163,53

79,8785,01

52,0941,93

83,8668,55

77,8384,10

53,5142,57

76,8666,97

71,6786,25

62,6840,52

85,5469,33

75,9380,62

55,3131,73

80,7564,87

80,2580,88

56,3724,30

66,7861,72

78,4077,36

56,8322,26

69,8860,95

74,0574,94

55,0632,40

67,7960,85

78,8072,31

42,4227,52

49,8154,17


JAWA BARAT

JAWA TIMUR

ACEH

SUMATERA UTARA

SUMATERA BARAT

RIAU

JAMBI

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

LAMPUNG


KEPULAUAN RIAU

DKI JAKARTA JAWA TENGAH

D.I. YOGYAKARTA

BANTEN B A L I

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA

SULAWESI TENGGARA

GORONTALO

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGAH

SULAWESI BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA BARAT

PAPUA

DAN INDEKS DIMENSIIKKA2017

Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki IKKA dengan predikat menengah, 1 provinsi dengan IKKA predikat

tinggi, dan 11 provinsi dengan IKKA predikat rendah.

Indeks Kelangsungan HidupIndeks PerlindunganIndeks Tumbuh KembangIndeks PartisipasiIndeks IdentitasIKKA

IKKA Predikat TINGGIIKKA Predikat MENENGAHIKKA Predikat RENDAHIKKA Predikat SANGAT RENDAH

¤

78,7577,63

53,3634,21

82,4565,28

80,2074,71

50,6844,49

69,1563,84

79,1281,26

52,1948,42

78,7267,94

82,6179,07

49,5145,23

75,4266,37

79,6683,50

56,1839,70

87,9669,40

78,9883,23

51,7631,15

86,1766,26

76,8784,88

51,3533,85

87,0266,79

79,9586,21

52,4135,61

82,8867,41

77,3089,65

51,7275,97

93,6577,66

81,9786,86

51,4246,11

93,7372,02

75,8687,23

58,5872,04

95,0777,76

78,6782,68

53,2547,82

81,0068,68

76,5089,08

60,9548,73

91,6973,39

76,8990,33

71,9677,45

96,2182,57

75,9085,80

62,9753,24

88,0273,19

78,8277,90

53,8547,66

74,5866,56

77,1190,36

51,0569,23

85,0374,56

74,8986,52

58,1027,08

67,2862,78

73,4684,55

54,1714,52

51,7955,70

79,1478,58

49,3422,99

81,5262,32

79,2381,60

53,2940,68

84,1367,79

76,3786,75

55,5549,29

84,5270,50

80,2788,61

51,8332,60

91,4968,96

75,1884,60

50,2623,78

88,9064,54

77,0589,28

58,4439,90

82,9369,52

75,5287,69

56,3633,50

64,6163,53

79,8785,01

52,0941,93

83,8668,55

77,8384,10

53,5142,57

76,8666,97

71,6786,25

62,6840,52

85,5469,33

75,9380,62

55,3131,73

80,7564,87

80,2580,88

56,3724,30

66,7861,72

78,4077,36

56,8322,26

69,8860,95

74,0574,94

55,0632,40

67,7960,85

78,8072,31

42,4227,52

49,8154,17


19Kabupaten/Kota

IKKA Predikat TINGGI

220Kabupaten/Kota

IKKA Predikat MENENGAH

225Kabupaten/Kota

IKKA Predikat RENDAH

20Kabupaten/Kota

IKKA Predikat SANGAT RENDAH

IKKA2017KABUPATEN/KOTA

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia hanya 19 kabupaten/kota dengan IKKA predikat tinggi, 220 kabupaten/kota dengan IKKA predikat menengah, 225 kabupaten/kota dengan IKKA predikat rendah dan 20 kabupaten/kota dengan IKKA predikat sangat rendah.

Kota BlitarIKKA TERTINGGI

84,98

IKKA TERENDAH

PUNCAK38,23


Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015, Jakarta 2015

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pusat Statistik, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Jakarta 2016

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2016, Jakarta 2016

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2015, Jakarta 2015

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IKKA Indeks Komposit Kesejahteraan Anak 2015, Jakarta 2016

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2015, Jakarta 2017

Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

UK Save the Children, Child Development Index 2000-2006, London, 2008

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Unicef, Child Well-being in rich countries: A Comparative overview, Unicef office of Research – Innocenti, Florence, Italia, 2013


LAMPIRAN


Metodologi Penghitungan IKKA10

1. Acuan Kesejahteraan Anak

Butir 1.a Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi: ‘Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial’. Berarti kesejahteraan dapat diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan untuk tumbuh optimal, baik kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup, maupun kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, rasa aman, dan pengakuan.

Acuan dalam pengukuran kesejahteraan anak Indonesia yang digunakan dalam penghitungan IKKA Kabupaten dan Kota 2015 adalah:

1. pemenuhan hak anak mempengaruhi kualitas hidup anak yang kemudian menentukan tingkat kesejahteraan anak,

2. pada tataran ideal risiko dan kebutuhan hidup anak berubah mengikuti tahapan kehidupan anak mulai dari: (1) janin, (2) bayi, (3) balita, (4) anak-anak, (5) remaja muda, sampai dengan (6) remaja,

3. pada tataran praktis, karena ketersediaan data serta merujuk kebutuhan pokok anak dan menghadapi risiko hidup dalam hal kesehatan pada masa balita (0 – 4 tahun) serta pendidikan pada masa usia 5–17 tahun, maka tahapan kehidupan berfokus pada: (1) balita, dan (2) anak 5–17 tahun, dan

4. memenuhi kebutuhan dan menjauhi risiko di setiap tahapan kehidupan anak merupakan kunci peningkatan kesejahteraan anak.

Kerangka kerja pengukuran IKKA adalah mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan anak dan penghindaran risiko sesuai KHA+ dalam setiap tahapan kehidupan anak. Adalah penting karenanya memahami kebutuhan dan risiko tersebut dengan melakukan identifikasi menurut dimensi KHA+ pada setiap tahapan kehidupan anak.

10 Bersumber dari Bab 3. Publikasi IKKA Kabupaten/Kota 2015



Berdasarkan tahapan kehidupan anak yang dijadikan acuan dalam peng-hitungan IKKA kabupaten dan kota maka permasalahan pokok pada setiap tahapan dapat diidentifikasi, misalnya pada tahapan balita adalah penting memastikan anak terus dapat dijaga kelangsungan hidupnya hingga dewasa. Dalam kerangka ini, proses pertumbuhan dan perkembangan sejak janin, bayi hingga balita akan dilihat pada kemampuan bertahan hidup melewati usia paling kritis yaitu 0 – 4 tahun.

Pada jenjang balita, anak perlu dipantau kecukupan gizinya untuk menjaga proses tumbuh kembangnya: pertumbuhan fisik dan mental, selain itu untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan menderita penyakit berbahaya, bahkan dari ancaman kematian; balita perlu diberi imunisasi dasar secara lengkap. Pengenalan pada masyarakat diluar lingkungan keluarga menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang balita, yang dapat diidentifikasi dari kesertaan anak dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). Selain itu, melakukan perjalanan wisata bersama keluarga yang dilakukan pada periode ini dipercaya merupakan pelajaran awal berinteraksi dengan masyarakat, sementara dari sudut pandang psiko-sosial adalah partisipasi bagi yang bersangkutan dalam pengembangan kehidupan sosial, dan kesehatan mental/emosionalnya.

Tiga segmen anak pada kelompok umur 5-17 tahun (5-11 tahun, 12-14 tahun, dan 15-17 tahun) pada umumnya memiliki kemiripan (kesamaan) dari sisi risiko dan kebutuhan hidup, dengan kecenderungan semakin tinggi usia semakin tinggi kemungkinan anak untuk menjalani kegiatan luar rumah yang lebih banyak. Status kesehatan, yang lazim diukur dari angka kesakitan (morbiditas) merupakan determinan penting kelangsungan hidup anak pada kelompok umur 5-17 tahun. Morbiditas berpotensi mengurangi kegiatan bersifat fisik dengan kemungkinan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, perlindungan merupakan isu penting karena masih banyak anak pada usia ini yang menghadapi persoalan kesejahteraan (kemiskinan keluarga) sehingga harus bekerja untuk mencari nafkah. Pada jenjang usia ini, anak harus memasuki dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah. Kegiatan kemasyarakatan, yang merupakan perwujudan dari keberadaan anak dalam lingkungan masyarakat, merupakan unsur penting ditinjau dari aspek ‘partisipasi’. Kegiatan berwisata yang dilakukan anak pada kelompok umur ini dapat dipandang sebagai pembentukan kecerdasan melalui kunjungan ke obyek wisata seperti situs budaya, musium serta merupakan sarana untuk mengembangkan kematangan emosional melalui interaksi dengan orang lain dan masyarakat ketika berwisata.


Secara lengkap analisis konten tentang risiko dan kebutuhan anak menurut hak-hak anak dalam setiap tahapan dapat dilihat pada Skema 1.

Skema 1. Risiko dan Kebutuhan Hidup Anak menurut Jenjang Kehidupan

Jenjang kehidupan anak

Dimensi Hak-Hak Anak IndonesiaKelangsungan

Hidup Perlindungan Tumbuh kembang Partisipasi Identitas

Balita Mortalitas Imunisasi Partisipasi sekolah Perjalanan wisata Akta lahir

Anak 5–17 tahun Morbiditas Perkawinan dini,Bekerja

Partisipasi sekolah Perjalanan wisata Akta lahir

2. Perumusan IKKA

Sebagai indikator komposit, IKKA dituntut memiliki beberapa sifat yang dirumuskan sebagai ‘SMARTS’ suatu akronim dengan beberapa kekuatan sebagai berikut:

S = Simple, sederhana, mudah dipahamiM = Meaningful, bermakna, multi dimensiA = Accurate, teliti, non-bias, no-fallacyR = Repeatable, bisa diulang dengan mudahT = Timely, tepat waktuS = Sensitive, jika ada intervensi memperlihatkan perubahan.

Selain itu untuk pemanfaatan lebih lanjut, indeks komposit seharusnya juga dapat mengukur perkembangan antarwaktu dan perbedaan antarlokasi.

Bermakna multi dimensi menyiratkan bahwa indeks komposit merupakan pengukuran fenomena yang bersifat lintas-sektor, karena banyak dimensi yang digabung dan diformulasikan menjadi satu ukuran tunggal (sederhana). Dalam rancangan awal, pengukuran IKKA 2015 direncanakan menggunakan data kuantitatif hasil survei BPS, dan sistem pengumpulan data K/L atau SKPD. Dari hasil diskusi dengan K/L terkait di pusat dan Focus Group Discussion (FGD) dengan SKPD di 4 provinsi (Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua) disimpulkan bahwa untuk saat ini perhitungan IKKA dibatasi dari hasil-hasil survei yang diselenggarakan BPS. Perlu dikaji lebih jauh kemungkinan menggunakan data K/L atau SKPD dengan berpedoman pada beberapa sifat data sebagaimana disyaratkan dalam “SMARTS” tersebut di atas. Karena tiap dimensi sesungguhnya membawa makna tersendiri, maka indikator yang digunakan memaknai suatu dimensi harus reliabel dan valid.


Sesuai dengan namanya, IKKA mengukur tingkat kesejahteraan anak Indonesia pada tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi, dengan menggunakan acuan pemenuhan hak anak. Indeks komposit menentukan nilai besaran tingkat kesejahteraan anak, dengan interval nilai 0 sampai dengan 100. Semakin besar nilai indeks semakin tinggi tingkat kesejahteraan anak. Dengan KHA+ yang digunakan dalam pengukuran IKKA, maka pemenuhan hak-hak anak yang dirumuskan dalam lima dimensi menjadi dasar dalam perumusan kerangka kerja pengukuran IKKA.

Secara umum risiko dan kebutuhan anak dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan umur, yaitu masa janin sampai balita dimana permasalahan kesehatan menjadi perhatian utama, dan masa umur 5-17 tahun dimana permasalahan pendidikan adalah fokus perhatian orang tua, keluarga, dan negara. Mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat memenuhi unsur keterwakilan (representativeness) sampai dengan tingkat kabupaten dan kota, dan risiko serta kebutuhan hidup antar segmen umur pada kelompok usia 5-17 tahun relatif sama, maka dalam IKKA kabupaten dan kota tahun 2015 ketiga segmen umur dalam kelompok usia 5-17 tahun dijadikan satu kelompok.

Dengan menggunakan acuan pada Skema 1 dan penggabungan tiga segmen umur pada kelompok usia 5-17 tahun, maka identifikasi indikator yang digunakan dari setiap dimensi disajikan pada Skema 2 berikut.

Pengukuran pencapaian setiap indikator dirumuskan sebagai berikut

_________________________(1)

dimana X = pencapaian (%) suatu indikator,

SS = situasi saat pengukuran,

SI = situasi ideal,SB = situasi terburuk,

Jarak = Rentang SB ke SI, dan

Shortfall = Jarak SS ke SI.

Pencapaian setiap dimensi hak dirumuskan sebagai berikut

Di = ∑ Bij Xij, ___________________________________ (2)

dengan ∑Bij = Bi , ______________________________ (3)

dimana Di = pencapaian dimensi ke-i, dan

Bij = weight (bobot) indikator ke-j pada dimensi ke-i

= −−

× 100

= 1− 6∑ 2 ( 2 − 1)


IKKA dirumuskan sebagai berikut

IKKA = ∑ Bi Di _________________________________ (4)

dengan ∑Bi = 1, _______________________________ (5)

dimana Bi = bobot dari dimensi ke-i

Penentuan besaran bobot dalam penghitungan IKKA dilakukan secara merata, artinya bobot yang sama 0,2 diberikan pada setiap dimensi. Sedangkan bobot setiap indikator dalam dimensi ditentukan secara proporsional sesuai dengan tahapan jenjang kehidupan anak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada dasarnya pada jenjang kehidupan anak dapat dibagi menjadi dua tahapan penting, yaitu: (i) tahapan janin sampai dengan umur 4 tahun, dan (ii) tahapan anak-anak sampai remaja (5-17 tahun). Dengan pentahapan tersebut, bobot ditetapkan sama pada setiap tahapan. Secara lengkap bobot dapat dilihat pada Tabel 3.2.

IKKA dimaknai sebagai persen pencapaian pemenuhan hak-hak anak dan tingkat kesejahteraan dibandingkan terhadap situasi terburuk.

3. Penetapan Situasi Ideal dan Situasi Terburuk

Kesejahteraan anak Indonesia sebagaimana diamanatkan UU tentang Kesejahteraan Anak, menghendaki terpenuhinya hak-hak anak Indonesia pada setiap dimensinya khususnya berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan serta perlindungan untuk memastikan perkembangan secara optimal menjadi manusia dewasa. Untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak tersebut secara penuh dipandang perlu menetapkan target pencapaian pemenuhan hak menurut dimensinya. Target pencapaian tersebut seyogyanya merupakan situasi ideal yang dicita-citakan menurut UU Kesejahteraan Anak.

Untuk mengetahui persentase pencapaian menuju situasi ideal bagi perkembangan jasmani dan mental anak adalah penting untuk menentukan situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IKKA. Norma yang digunakan dalam penetapan adalah bahwa situasi terbaik tersebut sangat mungkin untuk dicapai dan jika tercapai maka situasi tersebut akan membawa anak mencapai kualitas hidup tertinggi, sesuai dengan hak anak berdasarkan KHA+. Dengan demikian maka upaya kesejahteraan anak sesungguhnya untuk memberikan situasi terbaik bagi anak selama masa kehidupannya sejak dari janin hingga umur 17 tahun. Besaran situasi ideal dan situasi terburuk untuk setiap indikator disajikan pada Skema 3.


4. Penghitungan IKKA dengan 11 Indikator

Publikasi IKKA oleh KPPPA pada tahun 2016 menyajikan IKKA pada tingkat provinsi dan nasional menggunakan 21 indikator. Penggunaan 21 indikator mempunyai beberapa sisi manfaat dan keterbatasan. Pada sisi manfaat, 21 indikator dapat memberikan kajian lebih komprehensif dari pencapaian pemenuhan hak anak yang kemudian jika dilihat menurut indikator tunggal juga memberikan petunjuk untuk perbaikan pada program yang saling terkait seperti yang digambarkan oleh 21 indikator.

Sisi keterbatasan IKKA dengan 21 indikator adalah penghitungan IKKA pada tingkat kabupaten dan kota tidak dapat dilakukan karena data yang tersedia tidak dapat menghasilkan indikator yang reliabel; data bersumber dari Susenas modul tidak dirancang untuk menghasilkan angka pada tingkat kabupaten dan kota. Kebutuhan menerbitkan IKKA kabupaten dan kota setiap tahun211, berarti menghitung IKKA menggunakan 11 indikator tunggal – selanjutnya disebut IKKA-11. IKKA nasional dan provinsi menggunakan 21 indikator hanya dapat diterbitkan setiap tiga tahun, walaupun secara informasi IKKA ini lebih lengkap. Suatu kajian validasi konstruk perlu dilakukan untuk memastikan apakah IKKA-11 dapat merepresentasikan IKKA-21.

Pada Tabel 3.1 disajikan perbandingan IKKA-21 dengan IKKA-11 untuk setiap provinsi. Secara nominal IKKA-21 lebih besar, sesuatu yang dapat dipahami karena jumlah indikator yang lebih banyak memberikan gambaran yang lebih lengkap.

11 IKKA tingkat kabupaten dan kota dirancang menjadi IKKU bidang peningkatan kesejahteraan anak, sehingga penghitungan IKKA tingkat kabupaten dan kota harus dapat dilakukan setiap tahun.

Skema 3. Situasi Ideal dan Situasi Terburuk Bagi Anak

Hak Anak Tahapan Kehidupan Indikator Weight

[Wij]Situasi Ideal

[SI]Situasi Terburuk

[SB]

Kelangsungan Hidup

Balita AKBa 0,1000 3 3405-17 tahun Angka Morbiditas 0,1000 0 50

Perlindungan Balita % bayi diimunisasi dasar lengkap 0,1000 90 05-17 tahun % bekerja 0,0500 0 50

% pernah kawin 0,0500 0 50Tumbuh kembang Balita APS-PAUD 0,1000 80 0

5-17 tahun APS 0,1000 100 0Partisipasi Balita % berwisata 0,1000 40 0

5-17 tahun % berwisata 0,1000 40 0Identitas Balita % punya akta lahir 0,1000 100 0

% punya akta lahir 0,1000 100 0


Kajian validasi penggunaan IKKA-11 dilakukan dalam dua cara: (1) Regressi IKKA dengan 11 indikator terhadap IKKA dengan 21 indikator, dan (2) melihat posisi relatif (urutan) provinsi dengan IKKA dari dua cara penghitungan berbeda.

Tabel L.1. Perbandingan IKKA 21 indikator dan 11 indikator

Provinsi IKKA-21 IKKA-11 Provinsi IKKA-21 IKKA-11

Aceh 66,89 59,52 NTB 66,00 57,41 Sumatera Utara 65,89 57,81 NTT 57,91 50,76 Sumatera Barat 69,54 61,62 Kalimantan Barat 65,62 58,11 Riau 69,34 61,37 Kalimantan Tengah 68,58 63,96 Jambi 72,04 64,75 Kalimantan Selatan 70,97 65,14 Sumatera Selatan 69,15 61,41 Kalimantan Timur 72,07 65,21 Bengkulu 70,25 63,13 Kalimantan Utara 68,50 59,67 Lampung 69,87 62,54 Sulawesi Utara 67,85 63,80 Kep. BaBel 80,05 73,12 Sulawesi Tengah 63,40 58,98 Kep. Riau 76,35 68,08 Sulawesi Selatan 68,24 64,27 DKI Jakarta 78,70 70,85 Sulawesi Tenggara 66,38 62,16 Jawa Barat 70,93 62,85 Gorontalo 68,11 63,94 Jawa Tengah 75,03 68,17 Sulawesi Barat 65,04 60,40 DI Yogyakarta 84,68 80,49 Maluku 61,72 57,95 Jawa Timur 72,80 66,15 Maluku Utara 60,29 56,17 Banten 69,27 60,07 Papua Barat 59,95 55,77 Bali 77,86 70,77 Papua 52,36 48,47


(1) Regressi

Dengan memperlakukan IKKA 21 indikator sebagai variabel X dan IKKA 11 indikator sebagai variabel Y, data pada Tabel 3.1 digunakan untuk membentuk garis regressi (lihat Gambar 3.1). Garis regressi tersebut menghasilkan r2 = 95% atau koefisien determinasi yang sangat besar dan menyatakan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh X sebesar 95%.

Kotak L.1

Gambar 3.1. memperlihatkan aproksimasi (pendekatan) pada IKKA 21 indikator (sumbu datar-X) menggunakan IKKA 11 indikator (sumbu tegak-Y). Diagram pencar (scatter plot) (X,Y) membentuk garis linier (lurus), dimana titik-titik (X,Y) berada pada jarak yang sangat dekat pada garis regressi yang memberikan b=0,9101 dan r2 = 0,925 (92,5%).

(a) R2 = 92,5% mengindikasi aproksimasi IKKA 11 indikator menunjukkan tingkat validitas sangat tinggi;

(b) B = 0,9101 menunjukkan akurasi IKKA 11 indikator mencapai 91%

IKKA 11 indikator, merupakan ukuran yang valid dengan akurasi sangat tinggi.

IKKA11 = 0.9101*IKKA21 - 0.1822r² = 0.9259

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

40 50 60 70 80 90


Tabel 3.2Urutan Provinsi menurut Besaran IKKA-21 dan IKKA-11

Provinsi IKKA-21 IKKA-11 d Provinsi IKKA-21 IKKA-11 d

DIY 1 1 0 Kalteng 18 12 6Babel 2 2 0 Kaltara 19 24 -5DKI 3 3 0 Sulsel 20 11 9Bali 4 4 0 Gorontalo 21 13 8Kepri 5 6 -1 Sulut 22 14 8Jateng 6 5 1 Aceh 23 25 -2Jatim 7 7 0 Sultra 24 18 6Kaltim 8 8 0 NTB 25 30 -5Jambi 9 10 -1 Sumut 26 29 -3Kalsel 10 9 1 Kalbar 27 27 0Jabar 11 16 -5 Sulbar 28 22 6Bengkulu 12 15 -3 Sulteng 29 26 3Lampung 13 17 -4 Maluku 30 28 2Sumbar 14 19 -5 Mal Utara 31 31 0Riau 15 21 -6 Papua Barat 32 32 0Banten 16 23 -7 NTT 33 33 0Sumsel 17 20 -3 Papua 34 34 0

Kotak L.2

Spearman Rank Correlation (rs) merupakan ukuran untuk menentukan besaran korelasi antara dua variabel yang dihitung dalam bentuk urutan (rank). , d adalah selisih urutan provinsi antara

dua metode. Statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak terdapat korelasi antara dua metode yang diaplikasikan pada unit pengamatan yang sama.

= −−

× 100

= 1− 6∑ 2 ( 2 − 1)

(2) Perbandingan Peringkat

Untuk memastikan bahwa IKKA dengan 11 indikator merupakan ukuran dengan tingkat validasi yang dapat diandalkan seperti IKKA dengan 21 indikator, kajian berikutnya dilakukan dengan melihat urutan provinsi yang diperoleh berdasarkan dua ukuran tersebut. Pada Tabel 3.2 urutan provinsi yang ditentukan oleh besaran IKKA 21 indikator dan IKKA 11 indikator diperbandingkan.


Dibawah hipotesis ρ = 0, tidak ada korelasi urutan IKKA 21 indikator dengan urutan IKKA 11 indikator, statistik Spearman Rank Correlation (rs= 0,9135) yang dihitung dari data pada Tabel 3.2 membuktikan bahwa hipotesis ditolak dengan p-value < 0,0000.

Dua bukti empirik (Kotak 3.1 dan Kotak 3.2) menunjukkan bahwa IKKA dihitung dengan 11 indikator mempunyai akurasi yang sama dengan IKKA yang dihitung dengan 21 indikator untuk memberikan gambaran pencapaian tingkat kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

5. Klasifikasi Status Pencapaian

Pencapaian tingkat kesejahteraan anak suatu wilayah dapat ditentukan dengan membuat klasifikasi status pencapaian pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan (IKKA) maupun pencapaian dari setiap hak. Klasifikasi status pencapaian pada Skema 4 dapat digunakan dalam pembahasan dan kajian untuk memperbandingkan status pencapaian antarwilayah. Pengklasifikasian dimaksudkan untuk memudahkan perumus kebijakan dan penilai (evaluator) program menentukan langkah atau tindakan lebih lanjut.

Penetapan status pencapaian dibuat berdasarkan besaran indeks ke dalam lima status: (1) Sangat tinggi, (2) Tinggi, (3) Menengah, (4) Rendah, dan (5) Sangat rendah mengikuti klasifikasi dalam penentuan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan besaran IPM.

Skema 4.Klasifikasi status pencapaian pemenuhan Hak Anak

Status Pencapaian Kriteria* Klasifikasi

Sangat tinggi Indeks ≥ 90,00

Tinggi 80,00 ≤ Indeks < 90,00

Menengah 66,67 ≤ Indeks < 80,00

Rendah 50,00 ≤ Indeks < 66,67

Sangat rendah Indeks < 50,00

* bisa menggunakan IKKA maupun indeks dimensi


LAMPIRAN TABEL


LAMPIRAN 2.

JUMLAH BALITA, PENDUDUK 5 – 17 TAHUN, PENDUDUK 10-17 TAHUN, PENDUDUK SEMUA UMUR

KodeWilayah Nama Wilayah 0 – 4

Tahun5 – 17Tahun

10 – 17Tahun Semua Umur

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1101 Simeulue 11.086 24.604 13.577 91.372

1102 Aceh Singkil 16.217 35.662 19.827 119.490

1103 Aceh Selatan 21.680 60.244 35.896 231.893

1104 Aceh Tenggara 24.405 61.451 36.677 208.481

1105 Aceh Timur 50.701 116.970 66.452 419.594

1106 Aceh Tengah 23.305 52.610 29.402 204.273

1107 Aceh Barat 20.693 46.689 27.888 201.682

1108 Aceh Besar 47.365 94.315 55.624 409.109

1109 Pidie 44.738 107.848 63.285 432.599

1110 Bireuen 44.719 113.544 68.052 453.224

1111 Aceh Utara 64.764 163.770 96.742 602.554

1112 Aceh Barat Daya 14.289 36.628 22.060 145.726

1113 Gayo Lues 10.953 24.931 14.556 91.024

1114 Aceh Tamiang 32.104 75.702 43.510 287.007

1115 Nagan Raya 16.391 38.394 22.808 161.329

1116 Aceh Jaya 11.101 19.224 11.326 89.618

1117 Bener Meriah 16.632 35.827 19.973 142.526

1118 Pidie Jaya 16.227 38.416 22.501 154.795

1171 Kota Banda Aceh 27.247 48.728 29.337 259.913

1172 Kota Sabang 4.143 7.392 3.880 33.978

1173 Kota Langsa 17.947 44.736 26.554 171.574

1174 Kota Lhokseumawe 21.536 51.773 30.568 198.980

1175 Kota Subulussalam 10.656 25.680 14.647 78.725

1100 ACEH 568.899 1.325.138 775.142 5.189.466



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1201 Nias 19.379 43.862 24.839 137.588

1202 Mandailing Natal 52.419 130.603 78.338 439.505

1203 Tapanuli Selatan 32.310 83.229 49.911 278.587

1204 Tapanuli Tengah 44.839 112.959 65.748 363.705

1205 Tapanuli Utara 35.279 88.685 52.252 297.806

1206 Toba Samosir 20.843 51.881 30.420 181.790

1207 Labuhan Batu 54.991 133.004 78.518 478.593

1208 Asahan 76.412 191.820 114.406 718.718

1209 Simalungun 86.065 221.021 132.466 859.228

1210 Dairi 33.183 84.481 49.543 281.876

1211 Karo 43.551 100.312 56.774 403.207

1212 Deli Serdang 221.412 531.283 312.071 2.114.627

1213 Langkat 104.291 261.712 155.479 1.028.309

1214 Nias Selatan 41.099 100.902 58.693 314.395

1215 Humbang Hasundutan 23.787 58.499 33.901 186.694

1216 Pakpak Bharat 6.235 14.546 8.264 47.183

1217 Samosir 14.161 37.832 22.603 125.099

1218 Serdang Bedagai 64.270 155.737 91.310 612.924

1219 Batu Bara 45.192 111.499 66.018 409.091

1220 Padang Lawas Utara 37.369 77.710 44.281 262.895

1221 Padang Lawas 37.718 79.661 45.360 269.799

1222 Labuhan Batu Selatan 41.147 92.011 52.260 326.825

1223 Labuhan Batu Utara 41.846 100.162 58.919 357.691

1224 Nias Utara 17.707 44.189 24.871 136.090

1225 Nias Barat 11.277 27.177 15.384 85.801

1271 Kota Sibolga 9.382 23.265 13.498 87.090

1272 Kota Tanjung Balai 19.179 47.955 28.019 171.187

1273 Kota Pematang Siantar 22.374 62.909 39.051 251.513

1274 Kota Tebing Tinggi 15.629 38.427 23.079 160.686

1275 Kota Medan 196.435 509.213 308.018 2.247.425

1276 Kota Binjai 25.536 63.642 38.137 270.926

1277 Kota Padangsidimpuan 22.211 59.984 36.823 216.013

1278 Kota Gunungsitoli 16.416 39.321 22.860 139.281

1200 SUMATERA UTARA 1.533.944 3.779.493 2.213.394 14.262.147



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1301 Kepulauan Mentawai 11.817 25.022 13.835 88.692

1302 Pesisir Selatan 46.430 118.769 71.041 457.285

1303 Solok 38.468 96.088 56.780 368.691

1304 Sijunjung 26.165 58.033 33.357 230.104

1305 Tanah Datar 31.484 84.045 51.115 346.578

1306 Padang Pariaman 40.366 111.868 68.574 411.003

1307 Agam 47.023 123.142 74.865 484.288

1308 Lima Puluh Kota 37.965 89.271 51.312 376.072

1309 Pasaman 31.748 74.883 43.981 275.728

1310 Solok Selatan 18.284 42.971 25.157 165.603

1311 Dharmas Raya 26.622 54.784 31.084 235.476

1312 Pasaman Barat 51.460 117.365 68.497 427.295

1371 Kota Padang 81.736 211.779 131.722 927.011

1372 Kota Solok 7.171 17.336 10.434 68.602

1373 Kota Sawah Lunto 6.138 14.292 8.324 61.398

1374 Kota Padang Panjang 5.304 13.960 8.902 52.422

1375 Kota Bukittinggi 12.654 29.760 17.966 126.804

1376 Kota Payakumbuh 13.898 31.751 18.824 131.819

1377 Kota Pariaman 8.086 22.973 14.330 86.618

1300 SUMATERA BARAT 542.819 1.338.092 800.100 5.321.489



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1401 Kuantan Singingi 32.192 76.317 45.552 321.216

1402 Indragiri Hulu 45.784 104.920 62.304 425.897

1403 Indragiri Hilir 68.686 178.666 108.559 722.234

1404 Pelalawan 54.574 107.035 60.066 438.788

1405 S i a k 56.018 121.090 68.836 465.414

1406 Kampar 94.150 214.486 127.206 832.387

1407 Rokan Hulu 79.453 165.011 93.995 641.208

1408 Bengkalis 61.554 142.574 83.686 559.081

1409 Rokan Hilir 80.559 189.137 112.859 679.663

1410 Kepulauan Meranti 16.507 46.414 28.693 183.297

1471 Kota Pekanbaru 110.018 244.798 148.368 1.091.088

1473 Kota Dumai 33.996 72.793 42.755 297.638

1400 RIAU 733.491 1.663.241 982.879 6.657.911


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1501 Kerinci 18.026 50.708 32.101 236.782

1502 Merangin 35.604 92.454 56.578 377.905

1503 Sarolangun 29.058 73.277 44.985 290.231

1504 Batang Hari 25.599 63.589 38.650 266.971

1505 Muaro Jambi 39.606 97.930 59.572 421.179

1506 Tanjung Jabung Timur 18.514 48.531 29.952 216.777

1507 Tanjung Jabung Barat 31.024 77.980 46.777 322.527

1508 Tebo 32.457 82.808 50.246 343.003

1509 Bungo 35.351 88.106 54.006 359.590

1571 Kota JAMBI 50.025 130.340 81.271 591.134

1572 Kota Sungai Penuh 7.307 20.157 12.540 88.918

1500 JAMBI 322.571 825.880 506.678 3.515.017



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1601 Ogan Komering Ulu 34.020 86.282 52.202 359.092

1602 Ogan Komering Ilir 81.786 194.607 115.611 809.203

1603 Muara Enim 63.209 152.348 90.221 618.762

1604 Lahat 37.735 95.509 57.420 401.494

1605 Musi Rawas 38.473 93.147 54.740 394.384

1606 Musi Banyuasin 65.511 157.427 92.615 629.791

1607 Banyu Asin 82.720 205.859 122.584 833.625

1608 Ogan Komering Ulu Selatan 35.530 82.150 48.328 352.926

1609 Ogan Komering Ulu Timur 60.869 154.683 94.558 663.481

1610 Ogan Ilir 39.198 104.318 63.896 419.773

1611 Empat Lawang 24.674 59.423 35.263 244.312

1612 Penukal Abab Lematang Ilir 21.271 50.144 29.262 184.671

1613 Musi Rawas Utara 19.974 48.759 28.628 187.635

1671 Kota Palembang 144.354 366.473 223.637 1.623.099

1672 Kota Prabumulih 18.623 43.592 25.639 182.128

1673 Kota Pagar Alam 12.625 31.091 18.861 136.605

1674 Kota Lubuklinggau 21.542 56.892 35.322 226.002

1600 SUMATERA SELATAN 802.114 1.982.704 1.188.787 8.266.983


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1701 Bengkulu Selatan 14.281 37.460 22.693 155.427

1702 Rejang Lebong 23.223 60.907 37.369 258.763

1703 Bengkulu Utara 29.180 69.155 41.392 298.757

1704 Kaur 11.604 27.627 16.281 118.586

1705 Seluma 17.954 45.364 27.115 189.874

1706 Mukomuko 19.976 46.532 27.201 185.499

1707 Lebong 9.859 26.468 16.006 113.042

1708 Kepahiang 12.407 31.319 19.037 134.938

1709 Bengkulu Tengah 11.020 27.847 16.841 111.318

1771 Kota Bengkulu 33.050 86.105 54.151 368.065

1700 BENGKULU 182.554 458.784 278.086 1.934.269



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1801 Lampung Barat 29.891 67.204 39.054 298.286

1802 Tanggamus 55.504 140.052 83.562 586.624

1803 Lampung Selatan 96.893 241.852 142.658 992.763

1804 Lampung Timur 91.428 234.850 139.758 1.027.476

1805 Lampung Tengah 113.579 288.025 173.029 1.261.498

1806 Lampung Utara 60.220 150.006 89.928 612.100

1807 Way Kanan 42.552 105.954 62.509 441.922

1808 Tulangbawang 45.939 107.996 62.121 440.511

1809 Pesawaran 40.586 105.351 62.636 435.827

1810 Pringsewu 34.936 93.274 56.220 393.901

1811 Mesuji 19.128 47.134 28.229 198.092

1812 Tulangbawang Barat 25.375 62.073 37.295 269.162

1813 Pesisir Barat 16.206 39.231 22.952 152.529

1871 Kota Bandar Lampung 91.981 230.803 136.489 1.015.910

1872 Kota Metro 13.458 37.491 23.010 162.976

1800 LAMPUNG 777.676 1.951.296 1.159.450 8.289.577


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1901 Bangka 30.337 73.838 44.920 324.305

1902 Belitung 14.714 41.318 25.663 182.418

1903 Bangka Barat 20.445 47.417 27.938 204.778

1904 Bangka Tengah 19.121 44.876 27.233 188.603

1905 Bangka Selatan 19.811 49.092 29.648 201.782

1906 Belitung Timur 9.967 27.131 16.254 124.587

1971 Kota Pangkal Pinang 18.272 43.053 26.218 204.392

1900 KEP. BANGKA BELITUNG 132.667 326.725 197.874 1.430.865



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2101 Karimun 18.995 63.883 40.608 229.194

2102 Bintan 14.902 40.348 24.044 156.313

2103 Natuna 7.270 21.571 13.298 76.192

2104 Lingga 6.885 22.995 14.079 89.330

2105 Kepulauan Anambas 3.704 11.797 7.308 41.412

2171 Kota Batam 149.517 297.177 161.446 1.283.196

2172 Kota Tanjung Pinang 17.301 53.285 33.059 207.057

2100 KEPULAUAN RIAU 218.574 511.056 293.842 2.082.694


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3101 Kepulauan Seribu 2.420 6.515 3.615 23.897

3171 Jakarta Selatan 192.676 439.210 249.138 2.226.830

3172 Jakarta Timur 268.230 594.934 332.148 2.892.783

3173 Jakarta Pusat 72.151 176.752 99.084 921.344

3174 Jakarta Barat 224.659 505.654 287.875 2.528.065

3175 Jakarta Utara 161.036 357.848 202.583 1.781.316

3100 DKI JAKARTA 921.172 2.080.913 1.174.443 10.374.235



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3201 Bogor 570.710 1.424.356 865.815 5.715.009

3202 Sukabumi 225.465 595.499 362.752 2.453.498

3203 Cianjur 210.750 552.031 337.193 2.256.589

3204 Bandung 357.986 874.902 517.995 3.657.601

3205 Garut 257.643 675.938 409.098 2.588.839

3206 Tasikmalaya 147.360 403.049 245.951 1.747.318

3207 Ciamis 88.224 243.415 150.424 1.181.981

3208 Kuningan 89.010 229.910 141.899 1.068.201

3209 Cirebon 183.742 510.813 327.374 2.159.577

3210 Majalengka 96.026 246.012 150.336 1.193.725

3211 Sumedang 89.836 235.746 144.791 1.146.435

3212 Indramayu 136.479 373.906 236.133 1.709.994

3213 Subang 122.496 324.795 200.591 1.562.509

3214 Purwakarta 88.972 222.107 135.044 943.337

3215 Karawang 206.655 508.973 312.104 2.316.489

3216 Bekasi 359.952 758.054 442.633 3.500.023

3217 Bandung Barat 156.729 398.049 237.235 1.666.510

3218 Pangandaran 29.618 77.543 48.099 395.098

3271 Kota Bogor 95.137 232.942 141.883 1.081.009

3272 Kota Sukabumi 28.992 71.806 43.409 323.788

3273 Kota Bandung 202.758 489.267 297.972 2.497.938

3274 Kota Cirebon 26.459 67.961 42.329 313.325

3275 Kota Bekasi 251.895 588.382 354.334 2.859.630

3276 Kota Depok 210.155 465.800 274.326 2.254.513

3277 Kota Cimahi 52.944 124.306 74.406 601.099

3278 Kota Tasikmalaya 57.780 151.472 93.213 661.404

3279 Kota Banjar 14.825 39.195 24.573 182.388

3200 JAWA BARAT 4.358.598 10.886.229 6.611.912 48.037.827



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3301 Cilacap 141.189 384.646 237.664 1.711.627

3302 Banyumas 135.828 345.968 209.519 1.665.025

3303 Purbalingga 77.967 199.348 120.368 916.427

3304 Banjarnegara 75.068 194.617 117.179 912.917

3305 Kebumen 94.333 270.756 169.342 1.192.007

3306 Purworejo 50.182 149.220 93.959 714.574

3307 Wonosobo 65.257 173.261 104.824 784.207

3308 Magelang 97.249 265.388 163.772 1.268.396

3309 Boyolali 75.061 195.959 120.062 974.579

3310 Klaten 84.907 218.767 133.426 1.167.401

3311 Sukoharjo 64.187 172.466 106.180 878.374

3312 Wonogiri 58.897 170.703 105.924 954.706

3313 Karanganyar 67.088 172.059 103.298 871.596

3314 Sragen 64.879 173.187 106.219 885.122

3315 Grobogan 105.667 291.913 181.519 1.365.207

3316 Blora 61.153 168.358 102.322 858.865

3317 Rembang 44.747 126.538 78.745 628.922

3318 Pati 88.937 249.043 154.890 1.246.691

3319 Kudus 64.625 177.257 109.915 851.478

3320 Jepara 105.210 265.309 160.831 1.223.198

3321 Demak 93.734 264.533 165.922 1.140.675

3322 Semarang 78.908 204.672 125.773 1.027.489

3323 Temanggung 59.110 151.076 91.183 759.128

3324 Kendal 74.633 203.649 126.659 957.024

3325 Batang 59.583 162.980 101.814 756.079

3326 Pekalongan 75.505 210.708 131.673 886.197

3327 Pemalang 109.343 306.769 190.119 1.296.281

3328 Tegal 125.515 334.564 205.432 1.433.515

3329 Brebes 147.756 419.916 264.560 1.796.004

3371 Kota Magelang 8.249 23.405 14.763 121.474

3372 Kota Surakarta 35.063 97.379 61.475 516.102

3373 Kota Salatiga 14.238 35.843 22.326 188.928

3374 Kota Semarang 132.331 342.737 212.762 1.757.686

3375 Kota Pekalongan 24.696 66.707 41.283 301.870

3376 Kota Tegal 20.150 53.276 33.050 248.094

3300 JAWA TENGAH 2.681.245 7.242.977 4.468.752 34.257.865



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3401 Kulon Progo 31.148 81.141 49.303 421.295

3402 Bantul 78.324 188.084 112.482 995.264

3403 Gunung Kidul 48.962 134.897 83.186 729.364

3404 Sleman 90.486 220.157 132.354 1.193.512

3471 Kota Yogyakarta 27.571 75.053 47.385 422.732

3400 D I YOGYAKARTA 276.491 699.332 424.710 3.762.167


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3501 Pacitan 34.250 99.012 63.014 553.388

3502 Ponorogo 54.931 156.871 100.808 869.894

3503 Trenggalek 45.061 128.623 81.082 693.104

3504 Tulungagung 76.327 199.551 121.324 1.030.790

3505 Blitar 84.676 221.029 135.488 1.153.803

3506 Kediri 122.097 310.729 188.627 1.561.392

3507 Malang 193.174 513.563 316.378 2.576.596

3508 Lumajang 72.165 202.699 125.003 1.036.823

3509 Jember 180.645 501.836 310.283 2.430.185

3510 Banyuwangi 114.080 319.662 196.151 1.604.897

3511 Bondowoso 51.028 143.569 86.919 768.912

3512 Situbondo 44.885 124.920 78.223 676.703

3513 Probolinggo 87.753 235.404 145.838 1.155.214

3514 Pasuruan 119.999 339.625 214.022 1.605.307

3515 Sidoarjo 174.938 447.608 267.390 2.183.682

3516 Mojokerto 84.155 221.942 137.083 1.099.504

3517 Jombang 97.394 262.428 163.649 1.253.078

3518 Nganjuk 77.104 205.821 127.898 1.048.799

3519 Madiun 46.102 123.865 77.058 679.888

3520 Magetan 40.454 111.008 70.353 628.609

3521 Ngawi 54.270 152.409 97.075 829.899

3522 Bojonegoro 84.009 235.638 147.810 1.243.906

3523 Tuban 80.443 225.444 141.902 1.163.614



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3524 Lamongan 79.876 237.028 151.401 1.188.478

3525 Gresik 103.322 271.858 164.630 1.285.018

3526 Bangkalan 77.634 244.803 154.955 970.894

3527 Sampang 76.368 251.397 159.873 958.082

3528 Pamekasan 63.524 198.934 129.575 863.004

3529 Sumenep 70.152 198.916 124.772 1.081.204

3571 Kota Kediri 21.439 56.185 35.096 284.003

3572 Kota Blitar 10.844 28.213 17.510 139.995

3573 Kota Malang 60.343 162.470 102.316 861.414

3574 Kota Probolinggo 18.580 50.416 31.189 233.123

3575 Kota Pasuruan 16.612 43.395 26.552 197.696

3576 Kota Mojokerto 10.233 25.218 15.196 127.279

3577 Kota Madiun 12.271 32.886 20.303 176.099

3578 Kota Surabaya 213.590 538.936 324.069 2.874.699

3579 Kota Batu 15.695 40.145 24.174 203.997

3500 JAWA TIMUR 2.870.423 7.864.056 4.874.989 39.292.972


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3601 Pandeglang 126.146 318.471 186.569 1.205.203

3602 Lebak 128.188 339.190 201.999 1.288.103

3603 Tangerang 359.755 838.686 492.589 3.584.770

3604 Serang 144.656 382.941 228.914 1.493.591

3671 Tangerang 205.207 423.839 239.847 2.139.891

3672 Cilegon 42.273 97.430 57.316 425.103

3673 Serang 69.092 170.690 100.740 666.600

3674 Kota Tangerang Selatan 147.743 335.446 191.962 1.644.899

3600 BANTEN 1.223.060 2.906.693 1.699.936 12.448.160



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5101 Jembrana 20.113 60.364 37.986 274.937

5102 Tabanan 26.539 80.390 50.772 441.034

5103 Badung 51.383 132.733 80.217 643.474

5104 Gianyar 36.060 103.771 64.753 503.900

5105 Klungkung 12.710 36.568 22.775 177.384

5106 Bangli 17.097 47.968 29.777 225.094

5107 Karang Asem 32.383 93.987 58.861 412.822

5108 Buleleng 50.978 150.178 94.175 653.604

5171 Kota Denpasar 76.994 184.408 112.078 914.279

5100 BALI 324.257 890.367 551.394 4.246.528


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5201 Lombok Barat 66.156 168.780 103.360 675.222

5202 Lombok Tengah 94.454 224.833 135.308 930.797

5203 Lombok Timur 122.112 300.248 177.249 1.183.204

5204 Sumbawa 44.671 106.915 62.345 449.680

5205 Dompu 27.905 69.368 40.154 245.387

5206 Bima 49.564 132.877 79.077 478.967

5207 Sumbawa Barat 16.301 32.372 17.468 140.890

5208 Lombok Utara 21.874 54.176 31.973 216.515

5271 Kota Mataram 42.196 106.236 65.205 468.509

5272 Kota Bima 15.903 40.724 24.916 166.407

5200 NUSA TENGGARA BARAT 501.136 1.236.529 737.055 4.955.578



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5301 Sumba Barat 17.265 39.112 23.507 125.776

5302 Sumba Timur 32.564 70.940 43.575 252.704

5303 Kupang 44.337 106.139 62.933 372.777

5304 Timor Tengah Selatan 58.678 130.185 76.256 463.980

5305 Timor Tengah Utara 29.199 71.406 41.570 249.711

5306 Belu 24.307 66.147 39.896 213.596

5307 Alor 25.575 56.065 34.474 202.890

5308 Lembata 15.800 37.536 22.356 137.714

5309 Flores Timur 25.903 72.283 44.905 251.611

5310 Sikka 32.577 84.966 52.019 317.292

5311 Ende 27.794 72.636 45.737 272.084

5312 Ngada 18.279 45.895 27.537 159.081

5313 Manggarai 39.662 105.831 65.428 329.198

5314 Rote Ndao 20.729 41.632 23.724 159.614

5315 Manggarai Barat 34.685 82.779 48.085 263.207

5316 Sumba Tengah 10.229 20.908 12.118 70.719

5317 Sumba Barat Daya 51.263 110.521 64.930 331.894

5318 Nagekeo 16.323 39.781 24.314 142.804

5319 Manggarai Timur 33.862 87.392 52.027 280.118

5320 Sabu Raijua 12.734 26.813 16.303 91.512

5321 Malaka 21.437 58.988 34.938 186.312

5371 Kota Kupang 39.437 97.365 61.447 412.708

5300 NUSA TENGGARA TIMUR 632.639 1.525.320 918.079 5.287.302



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6101 Sambas 58.783 128.269 74.317 529.684

6102 Bengkayang 27.408 64.177 37.852 247.084

6103 Landak 35.362 98.005 60.434 367.790

6104 Pontianak 25.642 65.002 39.201 258.216

6105 Sanggau 44.892 105.730 62.904 457.701

6106 Ketapang 49.980 120.276 70.328 495.087

6107 Sintang 43.023 100.870 58.885 407.901

6108 Kapuas Hulu 25.130 60.278 34.987 254.712

6109 Sekadau 19.417 48.591 29.400 197.683

6110 Melawi 19.876 49.515 29.611 202.306

6111 Kayong Utara 12.101 27.429 16.059 109.101

6112 Kubu Raya 55.619 143.196 87.895 562.917

6171 Kota Pontianak 56.845 138.231 84.823 627.021

6172 Kota Singkawang 21.968 53.600 33.159 215.296

6100 KALIMANTAN BARAT 496.046 1.203.169 719.855 4.932.499


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6201 Kotawaringin Barat 28.393 64.891 38.862 295.349

6202 Kotawaringin Timur 43.756 102.991 62.229 446.094

6203 Kapuas 32.151 86.738 54.053 353.844

6204 Barito Selatan 12.801 31.966 18.840 134.543

6205 Barito Utara 12.206 31.444 18.908 129.287

6206 Sukamara 6.183 13.605 8.031 59.775

6207 Lamandau 7.326 17.205 10.002 78.341

6208 Seruyan 19.459 42.300 24.742 189.975

6209 Katingan 17.189 39.977 24.194 165.306

6210 Pulang Pisau 11.355 29.463 18.269 126.181

6211 Gunung Mas 12.517 29.567 17.740 115.054

6212 Barito Timur 11.476 26.709 16.022 120.254

6213 Murung Raya 13.029 30.514 17.858 115.604

6271 Kota Palangka Raya 25.351 59.014 37.144 275.667

6200 KALIMANTAN TENGAH 253.192 606.384 366.894 2.605.274



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6301 Tanah Laut 34.542 78.500 45.422 334.328

6302 Kota Baru 36.706 82.604 45.902 331.326

6303 Banjar 53.869 137.432 81.926 571.573

6304 Barito Kuala 29.397 72.621 42.097 306.195

6305 Tapin 17.577 42.302 24.953 186.672

6306 Hulu Sungai Selatan 20.491 54.792 32.505 232.587

6307 Hulu Sungai Tengah 22.745 64.862 39.302 266.501

6308 Hulu Sungai Utara 21.487 58.802 35.593 231.594

6309 Tabalong 24.611 58.305 33.939 247.106

6310 Tanah Bumbu 39.001 81.602 46.310 343.193

6311 Balangan 13.221 31.515 18.577 127.503

6371 Kota Banjarmasin 65.595 153.605 90.121 692.793

6372 Kota Banjar Baru 24.022 57.857 35.300 248.423

6300 KALIMANTAN SELATAN 403.264 974.799 571.947 4.119.794


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6401 Paser 27.099 65.619 39.464 274.206

6402 Kutai Barat 13.595 35.006 21.015 146.998

6403 Kutai Kartanegara 74.727 177.364 106.434 752.091

6404 Kutai Timur 36.338 81.134 47.308 347.468

6405 Berau 23.653 52.913 30.134 220.601

6409 Penajam Paser Utara 15.504 38.002 23.046 157.711

6411 Mahakam Ulu 2.544 6.531 3.824 26.305

6471 Kota Balikpapan 59.669 136.623 82.602 636.012

6472 Kota Samarinda 78.877 183.591 112.103 843.446

6474 Kota Bontang 17.537 41.841 24.975 170.611

6400 KALIMANTAN TIMUR 349.543 818.624 490.905 3.575.449



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6501 Malinau 9.013 21.508 12.732 83.788

6502 Bulungan 13.954 33.715 19.845 135.770

6503 Tana Tidung 2.463 5.845 3.439 25.084

6504 Nunukan 20.384 50.785 30.470 193.390

6571 Kota Tarakan 27.379 59.146 34.369 253.026

6500 KALIMANTAN UTARA 73.193 170.999 100.855 691.058


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7101 Bolaang Mongondow 22.732 57.453 34.706 240.505

7102 Minahasa 24.543 66.969 41.441 335.321

7103 Kepulauan Sangihe 9.287 26.757 17.200 130.493

7104 Kepulauan Talaud 7.893 20.404 12.717 90.678

7105 Minahasa Selatan 16.687 45.008 26.994 208.013

7106 Minahasa Utara 17.355 43.778 26.663 200.985

7107 Bolaang Mongondow Utara 7.640 19.757 11.674 78.437

7108 Siau Tagulandang Biaro 4.706 13.224 8.237 65.976

7109 Minahasa Tenggara 9.705 24.494 14.613 105.714

7110 Bolaang Mongondow Selatan 7.279 16.804 9.733 64.171

7111 Bolaang Mongondow Timur 6.296 16.285 9.858 70.610

7171 Kota Manado 34.238 88.872 55.831 430.133

7172 Kota Bitung 20.441 48.047 28.661 212.409

7173 Kota Tomohon 7.516 21.655 13.749 103.711

7174 Kotamobagu 10.693 28.350 17.693 123.872

7100 SULAWESI UTARA 207.011 537.857 329.770 2.461.028



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7201 Banggai Kepulauan 11.803 28.097 16.264 116.811

7202 Banggai 34.276 82.044 49.138 365.616

7203 Morowali 12.424 27.922 16.443 117.330

7204 Poso 23.012 53.329 31.832 245.993

7205 Donggala 32.659 75.631 44.594 299.174

7206 Toli-Toli 23.362 56.733 33.417 230.996

7207 Buol 17.725 42.579 24.579 155.593

7208 Parigi Moutong 50.235 115.832 68.364 474.339

7209 Tojo Una-Una 15.995 36.923 21.278 150.820

7210 Sigi 22.737 55.267 33.111 234.588

7211 Banggai Laut 8.362 17.975 10.404 72.298

7212 Morowali Utara 13.072 27.592 15.782 122.985

7271 Kota Palu 33.896 83.692 54.027 379.782

7200 SULAWESI TENGAH 299.558 703.616 419.233 2.966.325



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7301 Selayar 13.930 29.921 16.471 133.003

7302 Bulukumba 37.257 98.211 59.629 415.713

7303 Bantaeng 16.354 44.577 27.186 185.581

7304 Jeneponto 33.473 88.395 55.019 359.787

7305 Takalar 27.275 68.261 41.548 292.983

7306 Gowa 72.798 182.231 109.729 748.200

7307 Sinjai 23.085 61.042 36.353 241.208

7308 Maros 35.306 84.487 51.560 346.383

7309 Pangkajene Dan Kepulauan 31.703 82.295 49.802 329.791

7310 Barru 15.553 41.407 25.644 172.767

7311 Bone 66.365 178.325 108.723 751.026

7312 Soppeng 16.596 47.914 29.805 226.466

7313 Wajo 32.401 82.169 50.940 395.583

7314 Sidenreng Rappang 26.813 67.182 40.925 296.125

7315 Pinrang 36.341 93.173 56.278 372.230

7316 Enrekang 22.591 56.010 33.554 203.320

7317 Luwu 38.508 98.844 60.223 356.305

7318 Tana Toraja 25.291 64.167 37.875 231.519

7322 Luwu Utara 31.827 82.428 49.640 308.001

7325 Luwu Timur 32.822 73.296 42.955 287.874

7326 Toraja Utara 25.480 68.419 41.654 228.414

7371 Kota Makassar 138.124 331.576 205.720 1.489.011

7372 Kota Pare-Pare 13.794 34.627 21.187 142.097

7373 Kota Palopo 17.666 44.901 28.473 176.907

7300 SULAWESI SELATAN 831.353 2.103.858 1.280.893 8.690.294



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7401 Buton 35.223 85.498 49.873 270.592

7402 Muna 35.746 90.065 53.270 298.329

7403 Konawe 28.121 65.905 38.411 244.324

7404 Kolaka 21.828 50.906 29.689 194.280

7405 Konawe Selatan 34.762 82.340 47.154 304.214

7406 Bombana 20.433 46.241 26.605 175.497

7407 Wakatobi 9.826 26.676 16.266 95.386

7408 Kolaka Utara 15.858 38.026 21.841 144.681

7409 Buton Utara 7.612 18.624 11.033 62.088

7410 Konawe Utara 7.425 16.517 9.408 60.884

7411 Kolaka Timur 19.088 48.524 28.140 185.394

7412 Konawe Kepulauan 3.957 9.861 5.565 33.212

7471 Kota Kendari 39.129 91.430 55.648 370.728

7472 Kota Bau-Bau 17.727 43.922 26.510 162.780

7400 SULAWESI TENGGARA 296.735 714.535 419.413 2.602.389


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7501 Boalemo 15.555 39.749 23.927 158.333

7502 Gorontalo 35.107 90.422 56.390 374.923

7503 Pohuwato 15.642 37.621 22.614 153.991

7504 Bone Bolango 14.936 36.878 22.473 157.186

7505 Gorontalo Utara 11.677 28.047 16.805 112.975

7571 Kota Gorontalo 18.856 44.772 27.688 210.782

7500 GORONTALO 111.773 277.489 169.897 1.168.190



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7601 Majene 19.500 45.112 27.097 169.072

7602 Polewali Mandar 44.177 109.243 67.494 432.692

7603 Mamasa 16.280 44.330 26.660 156.973

7604 Mamuju 33.189 72.586 43.046 279.393

7605 Mamuju Utara 20.872 41.274 23.664 165.230

7606 Mamuju Tengah 14.478 33.322 19.721 127.601

7600 SULAWESI BARAT 148.496 345.867 207.682 1.330.961


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8101 Maluku Tenggara Barat 14.453 31.289 18.006 111.825

8102 Maluku Tenggara 12.163 28.228 16.635 99.284

8103 Maluku Tengah 40.388 103.024 62.408 371.479

8104 Buru 16.462 39.026 22.756 135.687

8105 Kepulauan Aru 12.556 26.135 15.450 93.780

8106 Seram Bagian Barat 22.175 51.170 29.882 170.494

8107 Seram Bagian Timur 14.327 32.763 18.739 111.573

8108 Maluku Barat Daya 9.364 20.219 11.547 72.673

8109 Buru Selatan 9.010 19.027 10.865 61.330

8171 Kota Ambon 43.942 102.538 64.758 444.797

8172 Kota Tual 8.830 20.622 12.611 71.732

8100 MALUKU 203.670 474.041 283.657 1.744.654



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8201 Halmahera Barat 12.549 30.826 18.425 114.502

8202 Halmahera Tengah 6.816 15.166 8.814 52.813

8203 Kepulauan Sula 11.441 29.753 17.489 99.196

8204 Halmahera Selatan 28.410 68.749 40.240 227.280

8205 Halmahera Utara 21.008 53.554 32.678 187.104

8206 Halmahera Timur 10.852 23.884 13.895 90.070

8207 Pulau Morotai 7.815 18.464 10.747 64.001

8208 Pulau Taliabu 6.820 15.198 8.651 51.928

8271 Kota Ternate 22.478 51.068 31.469 223.111

8272 Kota Tidore Kepulauan 10.301 25.610 15.617 99.337

8200 MALUKU UTARA 138.490 332.272 198.025 1.209.342


Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9101 Fakfak 8.179 19.487 11.556 76.102

9102 Kaimana 6.773 14.840 8.619 56.882

9103 Teluk Wondama 4.377 8.211 4.821 31.072

9104 Teluk Bintuni 7.349 15.000 8.744 61.794

9105 Manokwari 16.927 40.089 24.590 166.780

9106 Sorong Selatan 5.705 12.931 7.633 45.019

9107 Sorong 8.939 21.694 13.155 84.906

9108 Raja Ampat 6.039 12.443 7.162 47.301

9109 Tambraw 1.850 4.130 2.427 13.785

9110 Maybrat 2.416 10.263 7.112 39.191

9111 Manokwari Selatan 2.430 6.375 3.860 22.983

9112 Pegunungan Arfak 2.727 7.526 4.664 29.731

9171 Kota Sorong 24.899 57.724 35.116 239.815

9100 PAPUA BARAT 98.610 230.713 139.459 915.361



Tahun5 – 17Tahun


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9401 Merauke 23.910 50.137 30.365 223.389

9402 Jayawijaya 15.982 53.489 35.036 212.811

9403 Jayapura 13.571 28.332 17.152 125.975

9404 Nabire 15.139 32.403 19.266 145.101

9408 Yapen Waropen 11.100 24.065 14.471 95.007

9409 Biak Numfor 16.163 35.411 21.217 144.697

9410 Paniai 15.375 48.090 30.251 170.193

9411 Puncak Jaya 10.064 28.402 18.024 123.591

9412 Mimika 24.684 42.827 23.801 210.413

9413 Boven Digoel 9.054 15.041 8.396 66.209

9414 Mappi 13.559 26.719 15.208 94.671

9415 Asmat 14.685 25.152 13.987 92.909

9416 Yahukimo 14.031 57.730 35.783 187.021

9417 Pegunungan Bintang 9.638 19.243 11.640 73.473

9418 Tolikara 10.645 40.610 25.959 136.576

9419 Sarmi 4.588 8.424 4.907 38.210

9420 Keerom 5.901 12.036 7.266 55.018

9426 Waropen 3.583 7.052 4.100 29.480

9427 Supiori 2.646 5.131 2.989 19.104

9428 Mamberamo Raya 3.244 6.411 3.634 22.313

9429 Nduga 8.466 33.265 20.829 97.012

9430 Lanny Jaya 12.934 54.676 35.817 176.687

9431 Mamberano Tengah 3.733 14.371 8.718 47.487

9432 Yalimo 4.217 17.517 11.683 60.822

9433 Puncak 11.252 27.594 16.585 107.822

9434 Dogiyai 12.164 25.431 15.166 94.997

9435 Intan Jaya 5.525 12.274 7.609 48.318

9436 Deiyai 9.099 17.984 10.339 72.206

9471 Kota Jayapura 28.067 57.645 34.786 293.690

9400 PAPUA 333.019 827.462 504.984 3.265.202

INDONESIA 23.848.283 59.816.510 36.082.567 261.890.872


LAMPIRAN 3.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN ANAK

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap

10-17 tahun APS % Berwisata % Punya Akta Lahir

% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun

5-17 tahun Balita 5-17

tahun Balita 5-17 tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Simeulue 28,66 14,62 45,00 0,316 0,404 15,27 92,26 12,22 8,13 69,41 90,13

Aceh Singkil 59,87 15,89 31,35 0,000 1,848 16,42 89,02 15,91 13,90 70,98 85,61

Aceh Selatan 31,36 14,82 38,49 0,219 1,246 23,51 92,26 8,89 8,01 70,38 86,86

Aceh Tenggara 30,19 12,91 29,76 0,448 1,288 12,78 88,80 9,86 7,79 38,51 56,72

Aceh Timur 41,38 18,77 29,70 0,055 2,042 8,92 87,42 16,08 13,78 57,19 68,80

Aceh Tengah 46,33 14,29 76,38 0,824 1,504 12,79 87,60 17,38 17,04 84,69 97,03

Aceh Barat 47,24 17,48 43,34 0,480 0,553 17,13 90,62 13,40 9,40 70,15 91,27

Aceh Besar 55,20 12,76 47,56 0,328 0,569 15,97 89,94 12,45 12,33 89,74 98,86

Pidie 43,64 10,77 49,39 0,076 0,732 9,24 89,38 10,89 10,40 70,24 91,71

Bireuen 22,08 17,73 45,77 0,229 1,302 9,98 87,08 15,76 12,18 69,66 85,21

Aceh Utara 43,97 15,71 34,31 0,080 0,292 11,00 85,82 5,80 6,99 63,41 76,67

Aceh Barat Daya 30,04 14,53 55,26 0,081 0,483 20,83 92,47 16,30 8,94 90,14 96,89

Gayo Lues 41,66 14,89 23,94 0,751 2,804 8,52 85,93 12,64 9,04 67,60 88,77

Aceh Tamiang 19,94 16,25 75,27 0,118 0,583 8,73 87,64 15,90 13,51 82,63 91,96

Nagan Raya 19,13 15,53 21,35 0,219 0,821 12,13 85,86 11,96 10,16 71,09 84,55

Aceh Jaya 48,56 15,80 62,73 0,028 0,370 38,93 89,21 17,14 14,66 84,40 96,49

Bener Meriah 41,38 18,25 72,08 0,244 1,176 10,91 87,62 14,16 17,14 86,32 98,34

Pidie Jaya 20,10 20,69 56,45 0,172 0,713 17,10 89,48 13,14 13,05 66,07 84,26

Banda Aceh 31,77 22,93 67,10 0,000 0,683 20,85 87,86 38,57 35,10 89,80 98,11

Sabang 16,77 15,72 70,25 0,069 0,620 21,91 88,44 30,26 24,65 92,73 99,73

Langsa 33,76 16,90 60,30 0,054 0,723 11,18 90,81 28,70 24,99 84,42 96,92

Lhokseumawe 24,15 16,80 39,09 0,028 0,244 14,05 87,08 14,48 10,27 92,66 97,80

Subulussalam 34,87 14,71 28,69 0,102 1,386 20,23 91,71 19,14 17,35 66,42 87,57

ACEH 29,24 16,95 50,77 0,190 0,948 13,16 90,26 15,03 12,34 76,10 88,80


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nias 33,54 21,18 52,36 0,104 8,366 11,17 86,25 5,14 4,83 42,91 58,43

Mandailing Natal 48,11 16,52 36,65 0,455 2,247 5,83 86,64 12,97 10,03 46,44 46,24

Tapanuli Selatan 24,03 14,87 30,25 0,332 4,220 7,38 90,37 9,81 9,19 56,84 75,47

Tapanuli Tengah 43,48 20,87 39,12 0,070 3,822 13,18 89,37 11,60 10,13 50,11 55,95

Tapanuli Utara 22,44 11,94 38,13 0,087 7,434 11,36 89,77 15,65 12,50 45,17 64,73

Toba Samosir 61,34 19,10 64,79 0,041 3,991 15,28 87,31 23,29 17,40 56,24 74,15

Labuhan Batu 28,45 8,03 30,20 0,273 1,094 10,55 85,21 9,14 10,26 64,76 74,69

Asahan 40,10 20,49 63,71 0,251 0,968 9,20 86,66 20,28 16,80 70,17 83,55

Simalungun 32,32 17,87 60,98 0,305 2,482 10,68 90,48 19,14 18,78 60,29 84,72

Dairi 24,20 13,70 43,79 0,242 0,782 6,74 91,74 12,38 9,14 38,47 64,30

Karo 20,05 15,08 56,15 0,203 1,854 7,22 85,23 27,04 20,44 67,55 89,35

Deli Serdang 25,53 12,05 40,07 0,262 1,136 9,18 91,71 16,73 17,60 58,51 74,34

Langkat 23,80 14,07 52,14 0,211 2,014 9,77 88,91 13,50 13,29 64,02 61,85

Nias Selatan 13,96 10,47 21,15 0,183 5,434 14,35 86,70 6,81 7,22 43,84 53,71

Humbang Hasundutan

21,88 13,78 43,47 0,060 13,592 12,09 90,57 13,20 7,82 54,37 75,80

Pakpak Bharat 30,62 12,06 72,89 0,397 4,379 24,60 86,94 14,84 13,21 40,62 60,14

Samosir 8,46 12,14 62,42 0,110 11,556 11,20 89,71 18,12 12,18 50,25 74,44

Serdang Bedagai 30,81 18,77 55,32 0,446 2,147 8,24 88,53 24,27 21,07 55,78 70,96

Batu Bara 33,89 13,01 55,94 0,057 1,318 10,87 86,95 15,17 11,99 51,26 74,92

Padang Lawas Utara

50,79 12,65 32,28 0,470 3,027 7,90 88,15 11,47 9,14 51,96 82,59

Padang Lawas 27,59 10,43 29,22 0,379 1,495 7,39 89,00 10,76 8,38 58,11 83,36

Labuhan Batu Selatan

62,57 15,57 50,73 0,134 0,838 8,08 83,11 24,53 20,62 72,56 82,07

Labuhan Batu Utara

32,06 14,10 42,60 0,205 2,195 6,92 85,98 11,36 11,25 51,21 68,74

Nias Utara 36,72 19,80 28,06 0,098 3,397 8,47 87,51 4,29 3,76 42,72 65,34

Nias Barat 29,82 8,52 40,21 0,000 5,950 12,57 88,75 6,51 6,13 48,20 75,13

Sibolga 25,40 22,75 47,14 0,114 0,095 13,88 90,77 22,30 16,25 79,13 88,55

Tanjung Balai 29,59 18,84 33,34 0,000 0,518 8,12 85,07 15,04 15,74 75,97 88,94

Pematang Siantar 6,87 13,44 71,83 0,000 0,635 11,52 90,25 23,24 22,34 66,33 89,34

Tebing Tinggi 31,29 13,17 64,01 0,237 0,320 15,46 89,62 26,65 27,77 87,40 96,57

Medan 23,90 13,31 56,37 0,172 0,740 11,19 89,17 18,19 15,22 65,44 83,19

Binjai 19,18 14,28 50,44 0,412 0,389 12,64 89,68 10,82 13,96 78,34 91,25

Padangsidimpuan 53,42 18,85 38,59 0,039 1,750 10,82 89,35 17,08 18,00 72,93 83,83


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Gunungsitoli 25,97 9,17 61,74 0,047 0,693 17,97 89,06 9,43 7,91 79,66 91,23

SUMATERA UTARA

25,17 16,10 47,14 0,286 2,668 9,74 89,18 17,74 17,85 60,13 78,16

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kep, Mentawai 24,96 18,95 55,33 0,556 1,763 14,32 87,01 7,95 8,02 51,65 62,03

Pesisir Selatan 20,31 19,98 60,70 0,000 0,798 12,61 88,89 8,15 10,31 65,13 89,91

Solok 27,72 15,40 61,95 0,230 1,216 12,46 88,57 9,41 9,89 74,74 88,44

Sijunjung 40,41 16,35 61,15 0,677 1,910 12,72 80,49 15,61 13,94 60,64 71,45

Tanah Datar 23,37 14,07 62,23 0,184 2,380 10,53 87,84 15,40 12,87 76,45 83,24

Padang Pariaman 46,93 19,29 34,59 0,099 2,380 8,86 85,80 22,37 16,24 55,28 64,90

Agam 32,00 14,73 53,09 0,243 0,931 7,33 87,45 14,27 12,18 70,56 90,04

Lima Puluh Kota 54,16 13,65 65,04 0,640 2,145 8,84 83,42 13,42 17,14 72,73 78,11

Pasaman 35,02 13,46 41,53 0,264 0,962 8,42 84,44 9,08 8,15 59,96 73,16

Solok Selatan 20,04 22,18 34,20 0,714 1,574 8,26 85,10 10,39 15,14 74,27 82,27

Dharmasraya 33,56 17,05 57,18 0,612 1,825 13,01 83,30 22,76 17,90 75,72 86,30

Pasaman Barat 50,47 16,19 51,15 0,575 1,199 7,60 84,85 9,34 8,54 55,73 76,91

Kota Padang 31,37 12,70 48,58 0,000 0,408 16,76 87,88 30,07 23,68 77,09 91,20

Kota Solok 31,52 14,30 72,21 0,236 0,669 13,87 87,84 30,66 26,34 85,01 95,51

Kota Sawah Lunto 37,31 13,62 75,39 0,164 1,554 27,58 88,14 25,94 35,71 86,69 96,17

Kota Padang Panjang

27,74 24,07 53,53 0,075 0,550 28,14 88,62 31,41 29,13 91,51 97,08

Kota Bukittinggi 20,38 16,50 53,03 0,089 1,229 11,65 88,14 34,50 30,07 86,03 97,42

Kota Payakumbuh 19,17 19,53 57,42 0,130 1,270 16,37 85,05 33,00 35,07 85,81 94,59

Kota Pariaman 42,63 13,46 44,90 0,000 1,674 19,21 88,86 20,30 16,07 81,63 93,13

SUMATERA BARAT

25,04 17,20 58,05 0,330 1,659 13,66 87,31 21,19 17,54 70,50 86,94


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kuantan Singingi 30,88 17,47 49,21 0,397 1,917 11,15 87,17 14,44 15,06 71,95 85,32

Indragiri Hulu 37,35 16,61 51,28 0,681 2,119 10,53 84,88 13,45 12,14 66,27 71,26

Indragiri Hilir 28,62 20,66 32,57 0,188 2,889 9,48 84,12 15,16 8,80 56,61 72,88

Pelalawan 33,56 15,18 43,46 0,340 1,858 8,69 82,48 20,23 18,03 65,53 75,71

Siak 35,89 14,10 60,11 0,151 0,754 14,83 86,45 23,04 15,95 78,15 90,06

Kampar 24,93 19,35 49,61 0,324 1,108 7,96 85,35 14,56 12,42 68,20 81,10

Rokan Hulu 33,17 13,07 60,66 0,729 1,524 12,55 84,25 17,87 19,96 67,52 83,87

Bengkalis 22,45 11,55 68,77 0,029 1,119 16,55 89,77 18,73 15,24 81,36 82,09

Rokan Hilir 25,86 10,69 38,27 0,249 1,625 14,14 83,87 21,13 15,54 55,76 72,70

Kepulauan Meranti

28,92 17,24 62,15 0,255 1,652 18,53 88,30 11,62 9,45 66,02 73,72

Kota Pekanbaru 25,07 15,31 67,36 0,327 1,463 9,10 85,37 30,99 28,25 73,03 88,72

Kota Dumai 21,95 18,81 68,82 0,325 1,436 5,30 86,85 20,99 16,99 81,74 92,42

R I A U 23,52 13,93 54,06 0,300 1,619 11,08 85,16 18,14 18,04 68,08 82,76

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kerinci 33,42 17,96 68,39 0,712 0,793 35,84 93,90 10,63 8,61 86,91 91,63

Merangin 37,90 16,40 57,35 1,382 1,755 12,41 83,59 17,25 16,28 62,45 81,78

Sarolangun 37,16 16,27 54,50 1,481 1,337 17,71 85,87 16,41 14,12 76,92 90,79

Batang Hari 20,22 13,28 63,69 0,703 1,911 15,46 86,54 18,64 16,28 85,03 97,62

Muaro Jambi 25,85 14,69 68,64 0,209 1,103 12,81 88,54 15,41 16,04 86,70 98,50

Tanjung Jabung Timur

50,94 14,78 47,15 0,684 3,074 24,49 86,98 20,16 15,25 86,46 97,14

Tanjung Jabung Barat

36,14 16,26 56,36 0,325 2,292 16,29 85,35 12,48 9,58 88,33 97,05

Tebo 42,30 10,04 68,89 0,809 2,310 11,36 86,66 19,06 12,94 84,56 92,76

Bungo 20,22 19,47 56,09 2,009 2,284 13,82 84,64 17,57 16,25 84,83 95,03

Kota Jambi 25,50 15,08 66,38 0,042 1,136 19,00 90,48 18,01 19,14 93,53 98,70

Kota Sungai Penuh

26,19 16,03 62,58 0,299 1,633 31,85 88,27 18,34 17,82 87,38 93,19

JAMBI 30,27 15,89 62,39 0,594 1,726 18,94 88,70 15,70 16,06 81,34 94,57


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ogan Komering Ulu

55,91 11,35 78,72 0,861 1,275 9,77 86,93 15,74 10,07 84,33 91,66

Ogan Komering Ilir

46,76 15,41 59,26 0,650 2,188 12,02 84,99 10,43 10,22 76,80 79,92

Muara Enim 20,64 16,61 52,99 1,014 1,094 11,31 87,33 14,04 11,48 81,95 90,62

Lahat 13,60 19,50 77,20 0,415 1,219 10,79 90,65 13,27 7,14 88,22 91,91

Musi Rawas 29,99 8,72 73,04 1,172 2,217 5,51 88,57 7,22 7,13 88,00 91,55

Musi Banyuasin 41,24 18,52 40,92 0,700 1,433 11,04 87,04 10,13 10,01 81,89 95,55

Banyu Asin 38,58 16,83 63,94 0,711 1,637 11,32 84,52 9,91 8,02 82,18 90,59

OKU Selatan 31,99 18,78 61,84 0,555 2,909 8,96 87,96 9,62 7,05 80,30 91,50

OKU Timur 16,11 19,25 71,62 1,538 1,676 9,63 86,61 9,28 10,36 77,23 90,16

Ogan Ilir 42,95 19,74 55,62 0,536 2,768 22,64 85,70 16,32 12,80 84,52 83,73

Empat Lawang 51,20 20,15 48,98 0,695 0,145 8,44 90,93 13,27 10,04 83,06 88,66

PALI 43,60 14,07 35,94 0,684 0,852 8,10 81,99 12,25 7,35 74,02 81,08

Musi Rawas Utara 41,11 15,58 39,62 1,160 1,673 4,47 88,76 13,63 11,10 65,71 88,40

Palembang 26,00 16,08 62,99 0,420 1,059 12,34 89,65 15,68 14,24 81,56 90,63

Prabumulih 26,56 17,82 64,76 0,249 1,051 12,42 90,95 17,38 19,23 88,48 87,13

Pagar Alam 45,36 18,90 70,66 0,411 0,912 13,42 89,02 15,72 13,46 88,13 94,59

Lubuklinggau 42,12 21,76 72,50 0,419 0,260 10,14 92,47 10,93 10,47 94,06 98,00

SUMATERA SELATAN

22,76 17,67 61,85 0,749 1,506 11,31 89,39 13,36 11,55 82,20 90,14


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bengkulu Selatan 43,69 18,85 74,48 0,474 2,247 18,51 94,34 16,26 17,36 87,21 92,19

Rejang Lebong 45,78 16,18 69,62 0,804 1,965 6,30 90,62 19,15 18,48 90,00 97,00

Bengkulu Utara 55,07 18,70 65,60 0,350 1,591 12,82 87,77 15,85 13,56 85,20 87,85

Kaur 40,08 14,06 48,69 1,114 1,027 15,10 90,51 11,17 8,88 66,26 85,96

Seluma 31,56 16,47 67,03 1,122 2,586 7,63 87,29 12,09 6,96 77,12 93,53

Mukomuko 79,13 18,46 62,70 1,330 1,804 9,68 88,01 11,80 10,14 83,63 91,31

Lebong 46,88 13,49 51,95 1,058 0,863 12,54 88,95 12,82 9,21 68,84 89,33

Kepahiang 25,56 10,77 66,39 0,841 1,923 12,11 89,62 8,41 8,16 91,08 96,58

Bengkulu Tengah 49,11 17,92 66,22 0,975 0,992 11,69 89,24 6,81 5,07 72,40 70,02

Kota Bengkulu 45,02 20,51 69,04 0,268 1,291 9,50 88,47 20,42 12,13 87,31 96,37

BENGKULU 36,54 17,76 65,04 0,834 1,672 10,99 88,96 15,15 11,93 82,91 91,14

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Lampung Barat 21,24 16,51 64,06 1,343 2,502 5,16 83,90 7,33 8,22 82,63 89,22

Tanggamus 26,78 18,41 66,15 0,418 2,101 11,80 86,35 11,36 9,68 74,39 76,21

Lampung Selatan 27,96 16,26 67,88 0,791 1,091 11,39 84,55 11,17 11,77 77,55 87,13

Lampung Timur 14,71 14,21 64,31 0,704 2,217 17,46 84,34 9,67 7,58 73,67 82,30

Lampung Tengah 36,66 22,69 70,33 0,557 4,612 10,22 84,72 26,96 21,05 74,51 83,49

Lampung Utara 35,08 18,99 68,62 0,348 2,171 7,42 85,96 13,33 9,52 83,11 92,75

Way Kanan 25,63 15,58 69,49 0,732 1,912 9,92 86,45 18,28 11,52 83,48 95,78

Tulangbawang 24,18 15,17 68,69 1,076 1,008 15,91 83,06 19,25 13,93 76,34 82,39

Pesawaran 30,13 13,97 65,78 0,247 1,113 13,60 88,00 8,30 16,87 84,77 90,30

Pringsewu 9,69 15,82 64,39 0,431 1,374 14,26 88,57 11,42 7,39 78,18 85,37

Mesuji 38,07 17,17 67,89 0,707 0,940 12,27 81,63 9,71 8,65 84,14 90,95

Tulang Bawang Barat

31,67 16,51 66,60 0,537 1,826 9,77 82,28 10,25 13,59 78,66 88,68

Pesisir Barat 47,79 14,88 56,05 0,932 0,605 5,72 85,56 11,26 5,16 83,53 83,76

Bandar Lampung 25,47 14,37 70,13 0,282 0,643 15,80 89,03 13,76 14,81 79,95 90,49

Kota Metro 34,06 17,72 72,25 0,382 0,997 33,66 88,89 25,31 24,59 89,13 94,96

LAMPUNG 24,08 16,51 67,57 0,691 1,977 12,67 88,98 14,87 13,61 78,48 87,28


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bangka 33,93 18,07 71,67 0,910 1,609 13,18 90,20 23,01 22,58 91,06 94,92

Belitung 30,47 18,81 76,15 0,185 2,653 15,20 87,38 35,89 38,13 92,92 95,96

Bangka Barat 56,80 16,72 70,39 0,919 2,114 13,37 85,30 28,63 29,47 90,74 97,31

Bangka Tengah 15,01 21,51 75,45 1,266 2,571 15,79 85,88 25,81 30,59 91,96 97,20

Bangka Selatan 25,34 16,69 60,23 2,085 2,228 7,24 79,21 16,45 19,74 85,88 88,63

Belitung Timur 20,80 17,64 75,95 0,257 0,865 19,23 86,33 16,57 17,24 94,85 100,00

Pangkal Pinang 17,32 17,09 77,18 0,000 1,320 12,26 87,30 33,64 37,41 94,97 99,74


24,64 19,07 74,00 0,984 1,938 12,95 87,26 28,89 31,89 90,86 96,44

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Karimun 6,09 14,95 67,66 0,002 0,650 10,09 87,01 6,30 9,53 88,61 97,25

Bintan 65,75 14,32 74,40 0,000 0,514 12,03 84,73 19,28 14,48 82,98 93,59

Natuna 34,09 16,69 67,45 0,378 0,097 25,28 88,54 11,58 10,37 81,70 96,47

Lingga 70,06 14,82 60,46 0,163 0,571 23,76 87,16 8,00 14,25 85,68 97,93

Kep, Anambas 46,12 11,82 57,32 0,000 0,272 18,27 89,78 13,50 9,07 84,21 97,70

Kota Batam 14,53 15,24 73,14 0,038 0,739 11,07 86,20 20,90 22,10 90,33 98,49

Tanjung Pinang 22,80 17,05 59,43 0,000 0,429 11,42 90,00 20,35 20,46 93,04 98,68

KEPULAUAN RIAU

18,85 15,25 67,06 0,163 0,616 12,09 87,74 18,39 18,50 89,60 97,85


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kepulauan Seribu 19,66 21,80 72,92 0,000 1,212 38,45 88,02 24,38 24,46 86,20 96,96

Jakarta Selatan 21,75 21,66 65,95 0,000 0,571 27,47 87,69 36,00 35,04 92,59 97,95

Jakarta Timur 24,42 19,68 71,37 0,194 0,685 27,19 86,33 26,80 28,66 92,66 97,15

Jakarta Pusat 20,89 19,16 60,08 0,179 1,097 26,20 86,96 28,34 21,95 94,11 96,19

Jakarta Barat 17,70 19,72 66,79 0,260 1,222 24,32 85,34 26,80 22,81 93,74 97,81

Jakarta Utara 23,86 21,28 64,58 0,233 1,183 20,56 84,89 27,02 25,30 90,38 94,97

DKI JAKARTA 21,46 20,98 68,10 0,290 0,919 24,89 86,04 29,31 28,32 92,18 97,96


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bogor 28,37 17,51 55,79 0,626 1,679 12,47 85,06 16,68 18,18 48,32 57,36

Sukabumi 16,22 19,78 54,04 0,330 0,884 16,55 84,28 9,93 8,12 66,19 77,41

Cianjur 29,94 18,37 47,23 0,712 0,720 15,53 83,64 4,81 7,43 78,74 82,04

Bandung 20,67 15,87 63,84 0,803 1,456 11,99 85,30 20,82 21,82 75,72 79,92

Garut 27,36 18,77 62,39 0,661 1,105 14,47 83,78 14,33 15,08 74,15 69,86

Tasikmalaya 31,64 15,09 67,93 0,213 0,578 18,36 84,26 9,27 15,06 82,34 86,06

Ciamis 17,74 16,55 61,49 0,358 0,051 19,75 87,79 17,27 19,32 86,27 88,78

Kuningan 8,57 21,40 79,05 0,000 0,522 19,32 84,25 11,27 19,00 91,83 95,79

Cirebon 22,17 19,39 64,29 0,595 0,637 17,72 85,72 6,62 12,75 82,43 81,82

Majalengka 21,63 19,34 69,69 0,797 0,754 8,35 85,69 12,30 22,10 86,22 92,23

Sumedang 40,58 15,73 72,27 1,193 0,922 12,90 86,14 19,21 24,83 81,76 90,55

Indramayu 17,37 16,50 49,09 0,270 0,538 10,31 88,01 11,26 11,72 74,37 83,43

Subang 14,63 13,94 58,88 1,125 0,761 17,02 86,06 11,54 14,52 86,81 90,37

Purwakarta 18,47 17,86 41,65 0,989 0,568 11,99 84,31 25,70 22,33 68,26 86,87

Karawang 17,39 17,19 42,06 0,699 0,443 11,71 86,84 9,50 15,62 78,18 84,90

Bekasi 29,64 14,55 36,48 0,000 0,876 14,23 88,53 19,86 26,26 80,07 83,29

Bandung Barat 23,21 15,32 46,75 1,909 0,034 12,91 84,15 11,21 10,52 76,81 74,27

Pangandaran 13,47 18,56 56,35 0,509 1,448 8,89 85,52 14,09 25,63 67,26 81,51

Kota Bogor 13,97 19,60 67,17 0,000 0,605 15,88 86,69 27,75 25,95 88,10 91,52

Kota Sukabumi 38,59 18,68 66,91 0,325 0,812 16,73 89,30 17,66 23,17 92,25 98,12

Kota Bandung 38,71 17,85 69,99 0,307 0,999 17,94 88,86 35,87 35,79 87,48 93,86

Kota Cirebon 34,53 21,36 72,60 0,597 0,924 20,21 88,30 14,08 21,28 89,55 95,40

Kota Bekasi 8,11 13,79 57,03 0,000 0,088 19,50 90,29 18,65 22,04 90,60 97,50

Kota Depok 23,81 16,93 75,94 0,063 0,592 21,39 85,55 25,63 24,35 88,85 93,28

Kota Cimahi 23,78 17,49 75,11 0,031 0,963 19,31 88,74 32,00 23,65 91,29 97,62

Kota Tasikmalaya 15,79 16,60 53,30 0,101 0,544 26,03 88,87 17,12 21,58 87,82 88,11

Kota Banjar 42,96 19,33 75,91 0,402 1,061 28,90 86,25 24,00 18,76 90,85 95,31

JAWA BARAT 22,31 18,05 60,18 0,659 0,854 16,17 86,28 17,37 20,88 78,18 83,81


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Cilacap 14,23 20,07 73,15 0,848 1,381 14,80 86,71 15,68 17,32 79,62 84,30

Banyumas 14,90 25,17 76,64 0,204 1,683 14,69 85,81 23,68 25,84 87,05 87,73

Purbalingga 30,08 22,82 75,53 0,996 1,716 17,06 87,61 19,40 27,01 78,36 94,44

Banjarnegara 14,40 21,37 72,24 1,549 2,377 26,30 86,06 16,63 19,06 90,60 96,96

Kebumen 22,66 18,17 80,05 0,000 1,154 24,75 87,03 18,94 17,15 92,94 97,81

Purworejo 12,53 20,12 71,29 0,000 1,837 27,45 90,28 21,13 20,68 89,26 96,21

Wonosobo 24,43 22,78 77,93 1,982 4,474 24,09 85,53 20,81 26,87 94,42 98,23

Magelang 24,25 19,60 72,24 0,636 1,188 26,70 84,77 17,03 16,92 89,00 98,00

Boyolali 17,51 18,61 73,72 0,000 2,171 23,13 89,12 16,29 22,59 86,45 91,80

Klaten 24,75 22,91 66,44 0,000 2,487 34,09 84,98 22,16 23,15 93,27 98,90

Sukoharjo 15,76 18,91 75,90 0,000 0,321 30,02 89,98 22,82 19,27 93,64 97,26

Wonogiri 20,25 15,89 69,08 0,000 0,916 12,34 87,27 13,64 19,36 98,94 99,28

Karanganyar 6,90 16,96 68,51 0,000 0,151 23,64 87,59 16,03 13,22 96,43 98,95

Sragen 20,67 18,28 71,46 0,158 1,366 23,82 87,83 21,32 24,70 93,21 96,61

Grobogan 18,41 17,97 68,40 0,381 2,032 20,43 87,50 14,36 16,31 91,81 92,41

Blora 35,85 22,22 70,02 1,439 2,089 34,77 86,27 13,26 18,53 93,51 98,65

Rembang 30,84 25,61 63,67 1,292 1,392 43,06 84,70 25,92 23,03 95,86 98,59

Pati 10,89 20,40 72,58 0,971 1,278 29,85 86,55 12,49 15,94 97,30 98,76

Kudus 44,01 25,98 58,61 0,000 0,936 36,79 89,51 21,54 23,70 91,80 98,39

Jepara 19,23 20,76 64,61 0,271 1,535 28,09 85,52 14,45 14,29 88,97 96,86

Demak 14,88 22,95 71,85 0,385 0,670 27,78 87,76 5,50 11,95 93,85 95,12

Semarang 22,14 22,48 72,59 0,675 2,643 33,01 87,21 21,80 25,13 89,34 96,89

Temanggung 16,14 19,52 78,22 1,233 2,711 29,35 84,68 19,58 22,98 93,03 99,16

Kendal 30,92 20,45 76,62 0,088 1,378 32,77 88,33 18,15 23,38 79,00 95,97

Batang 28,14 20,60 73,70 0,102 1,573 33,00 84,53 11,29 9,91 89,32 95,27

Pekalongan 24,68 22,72 69,60 0,248 1,745 33,81 86,84 11,44 15,91 86,22 92,16

Pemalang 20,78 21,89 64,25 0,323 1,431 17,05 86,65 17,00 18,49 74,39 85,20

Tegal 25,61 19,31 64,17 0,874 1,732 20,31 85,74 12,04 14,54 72,39 87,35

Brebes 22,98 22,76 58,62 0,621 1,586 14,74 84,64 13,05 18,84 84,07 84,89

Kota Magelang 20,05 14,74 75,93 0,000 1,160 36,93 88,97 26,74 26,48 91,47 99,91

Kota Surakarta 21,89 19,29 75,80 0,000 1,273 35,20 89,28 23,48 28,83 95,16 99,25

Kota Salatiga 15,23 20,70 78,93 0,000 0,935 36,25 87,51 34,69 37,29 91,18 97,71

Kota Semarang 19,23 22,82 71,17 0,000 1,345 34,72 87,51 35,41 33,37 94,14 97,13

Kota Pekalongan 24,58 15,85 57,66 0,003 0,574 40,52 88,12 19,04 22,20 92,71 97,68

Kota Tegal 29,04 22,77 73,96 0,292 1,422 27,55 87,71 25,02 27,10 91,30 97,10

JAWA TENGAH 19,70 20,60 72,23 0,513 1,590 25,96 89,44 18,48 20,50 88,07 95,31


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kulon Progo 10,13 21,74 78,97 0,015 2,374 56,49 89,34 21,50 22,25 97,96 99,99

Bantul 17,83 22,85 81,00 0,262 0,966 49,08 86,72 31,83 33,26 95,15 99,25

Gunung Kidul 11,48 18,09 80,37 0,256 1,883 46,08 88,65 15,88 20,46 96,78 96,83

Sleman 16,45 21,50 69,42 0,000 1,465 33,88 85,32 37,07 35,36 91,60 95,83

Kota Yogyakarta 16,74 18,82 72,32 0,294 1,813 39,72 89,51 24,73 28,59 93,49 98,81

DI YOGYAKARTA 16,12 20,74 74,05 0,058 1,556 45,86 86,58 29,82 32,14 94,94 97,49


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pacitan 16,19 22,73 78,63 0,384 4,069 24,85 88,57 20,48 22,15 93,25 99,89

Ponorogo 19,24 21,72 72,03 0,385 0,755 21,95 87,91 13,37 18,26 81,82 91,39

Trenggalek 12,31 26,79 80,92 0,642 2,008 27,51 83,71 9,91 20,02 91,10 95,78

Tulungagung 10,93 19,27 79,21 0,447 1,642 19,07 83,48 9,13 15,62 92,61 98,38

Blitar 14,40 19,90 78,05 0,357 3,339 19,33 84,21 23,95 26,64 83,17 97,29

Kediri 21,59 22,64 74,17 0,326 1,879 23,66 84,02 21,03 19,38 87,12 96,42

Malang 19,94 22,85 71,69 0,969 2,181 23,53 84,86 13,79 13,94 66,70 79,35

Lumajang 24,84 18,10 64,43 1,834 1,058 31,09 81,81 7,60 8,99 84,12 87,57

Jember 17,41 19,84 62,64 1,730 1,023 23,81 84,60 14,81 12,99 56,08 60,03

Banyuwangi 31,55 23,98 68,12 0,910 2,911 19,04 85,39 19,08 18,15 82,04 88,35

Bondowoso 35,20 23,20 56,26 1,350 0,999 36,30 85,30 21,26 18,80 73,77 88,47

Situbondo 35,76 19,94 61,06 2,835 0,627 37,00 85,74 20,38 17,45 78,28 80,04

Probolinggo 25,18 21,80 54,66 4,202 3,032 34,74 85,71 14,76 13,26 78,17 88,16

Pasuruan 47,36 24,30 65,24 1,720 1,507 17,16 86,52 18,47 15,99 70,01 82,72

Sidoarjo 16,59 21,41 71,55 0,157 0,530 27,20 87,67 27,30 32,13 85,07 97,98

Mojokerto 18,58 22,52 71,32 0,239 1,006 30,24 89,97 26,12 30,22 87,56 94,73

Jombang 17,09 21,61 72,60 0,687 1,978 27,25 86,84 25,00 24,81 70,37 93,13

Nganjuk 30,18 21,73 74,48 0,163 1,479 25,07 86,93 6,47 20,12 95,82 96,68

Madiun 10,46 16,21 75,90 0,000 1,858 30,38 89,31 15,28 18,49 90,61 98,02

Magetan 21,25 21,54 80,70 0,234 0,777 27,91 90,29 19,29 23,65 90,53 98,29

Ngawi 21,85 15,95 80,27 0,000 1,912 19,12 88,87 8,16 17,07 91,77 96,27

Bojonegoro 13,29 19,33 69,26 0,303 1,995 45,65 85,16 9,66 15,52 92,17 96,10

Tuban 17,46 20,95 66,71 0,553 1,785 39,56 87,12 9,57 10,76 78,06 91,92

Lamongan 19,58 19,26 67,89 0,620 1,077 46,45 90,19 17,30 19,75 90,20 98,13

Gresik 24,19 15,94 68,42 0,136 0,283 41,84 89,51 20,16 21,00 89,21 95,26

Bangkalan 40,05 19,24 35,66 0,839 1,854 13,94 85,53 5,75 10,98 56,79 64,93

Sampang 44,09 28,38 31,66 1,069 2,338 22,32 84,85 15,89 13,41 59,55 53,40

Pamekasan 33,83 20,07 51,53 1,137 1,705 30,18 89,03 13,17 13,08 78,53 82,54

Sumenep 20,96 23,27 36,07 2,285 0,394 25,47 88,23 10,63 14,64 85,80 89,90

Kota Kediri 11,33 23,82 74,79 0,547 0,691 33,51 88,85 28,11 29,61 92,48 99,38

Kota Blitar 12,77 23,90 77,44 0,059 2,072 41,99 88,96 37,50 37,17 90,62 98,75

Kota Malang 35,13 22,84 63,05 0,640 0,412 35,35 88,36 27,26 27,29 91,01 97,72

Kota Probolinggo 27,80 25,76 67,57 0,606 1,217 23,28 88,28 27,28 27,37 92,17 97,87

Kota Pasuruan 17,31 19,63 67,83 0,000 1,187 33,05 86,62 32,47 33,25 88,10 95,96

Kota Mojokerto 13,53 21,73 75,20 0,000 1,287 28,41 88,08 29,49 30,29 95,18 99,56

Kota Madiun 48,46 18,72 77,48 0,000 1,940 26,58 88,31 38,23 35,04 96,37 99,99


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kota Surabaya 30,98 14,94 64,20 0,116 1,194 38,86 86,64 37,27 35,62 91,81 97,47

Kota Batu 20,27 25,26 68,12 0,826 1,596 36,09 87,07 30,35 25,30 89,07 97,06

JAWA TIMUR 22,06 20,86 66,71 0,944 1,569 29,72 88,79 20,09 22,50 85,09 90,96

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pandeglang 19,50 17,43 45,41 0,819 0,568 10,54 86,82 10,71 9,20 55,61 61,97

Lebak 22,95 18,66 35,99 0,852 1,432 10,80 85,24 12,62 14,42 54,20 53,68

Tangerang 18,50 20,09 46,04 0,170 0,982 16,07 87,80 19,84 17,63 73,48 78,90

Serang 22,92 17,41 39,19 0,374 0,852 14,44 85,86 14,85 13,83 57,55 67,07

Kota Tangerang 14,20 18,63 67,89 0,216 0,875 17,03 88,62 21,45 26,83 86,79 96,30

Kota Cilegon 29,62 20,84 63,82 0,402 0,698 14,70 90,73 31,76 25,19 89,44 98,14

Kota Serang 45,19 21,83 47,02 0,511 1,144 15,30 83,83 21,18 22,40 70,98 85,53

Tangerang Selatan

27,60 17,07 62,52 0,000 0,439 16,34 89,72 18,02 19,49 84,06 96,95

BANTEN 20,00 18,24 51,34 0,339 0,897 14,75 89,26 20,37 17,75 72,74 76,43


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jembrana 36,29 20,38 75,10 1,574 1,498 7,28 89,99 20,29 15,44 77,09 94,71

Tabanan 53,98 17,62 77,80 0,177 1,504 10,86 88,89 19,43 26,01 77,82 92,03

Badung 21,86 18,10 78,34 0,000 1,058 10,58 86,59 25,61 26,82 88,22 96,13

Gianyar 23,07 18,50 79,56 0,000 2,003 13,53 87,88 19,63 23,20 73,40 92,28

Klungkung 13,26 16,78 77,11 0,031 3,283 13,56 85,27 9,56 11,56 78,97 90,71

Bangli 22,66 19,86 74,17 0,002 7,466 6,55 86,11 27,01 25,28 62,39 83,02

Karang Asem 12,11 20,67 73,92 1,054 7,054 6,28 85,76 18,38 21,20 57,71 67,70

Buleleng 28,08 24,74 69,28 0,806 4,277 6,67 87,66 27,15 27,83 55,50 72,11

Kota Denpasar 8,91 19,41 78,15 0,270 0,875 12,06 89,06 39,14 37,73 80,40 97,82

B A L I 22,61 19,57 74,94 0,547 2,003 9,88 89,74 28,71 26,68 78,17 91,89

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Lombok Barat 21,83 16,92 76,02 0,339 0,979 13,47 85,52 9,99 7,98 73,37 83,71

Lombok Tengah 36,84 23,63 74,53 1,710 4,284 19,99 88,82 4,92 8,01 42,08 57,93

Lombok Timur 29,07 21,68 70,46 0,840 1,763 22,91 87,14 7,31 10,80 55,80 78,33

Sumbawa 39,06 19,96 69,16 0,580 3,511 25,72 84,03 15,61 16,87 58,98 79,99

Dompu 36,21 20,72 53,67 0,401 0,945 22,87 91,95 10,16 7,54 50,75 81,58

Bima 33,18 21,94 57,27 0,353 3,510 25,68 92,46 4,78 6,45 45,62 65,72

Sumbawa Barat 54,48 19,20 68,13 0,654 2,225 24,55 86,02 16,76 12,63 83,25 95,16

Lombok Utara 29,19 19,06 63,33 0,921 1,127 15,19 87,68 6,40 6,29 74,20 86,16

Kota Mataram 18,22 17,05 80,41 0,000 0,651 17,28 85,72 26,14 34,96 83,77 86,79

Kota Bima 54,44 19,24 75,84 0,000 1,973 24,10 87,88 21,49 22,80 65,38 84,60

NUSA TENGGARA BARAT

35,58 19,87 68,66 0,937 2,317 20,46 90,62 9,94 11,73 58,38 76,18


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sumba Barat 55,10 20,83 75,95 0,000 3,710 28,61 89,84 5,27 4,29 36,12 65,09

Sumba Timur 30,63 23,34 77,38 0,210 6,825 24,90 88,02 14,37 11,82 27,72 47,28

Kupang 39,98 21,49 61,46 0,149 5,544 20,54 87,53 8,04 8,72 40,03 77,36

Timor Tengah Slt 39,96 23,21 63,16 0,163 5,484 13,10 88,04 12,44 6,26 19,56 50,28

Timor Tengah Utr 33,98 23,51 69,03 0,000 3,702 20,17 86,89 6,27 5,15 20,58 34,44

Belu 32,25 24,95 67,71 0,087 3,236 14,06 88,41 7,02 4,20 26,49 51,64

Alor 35,09 18,91 35,89 0,440 4,642 12,82 88,56 5,34 4,63 45,14 73,98

Lembata 15,84 23,28 79,65 0,227 2,054 20,28 88,62 15,65 4,10 45,90 83,44

Flores Timur 24,52 24,47 81,63 0,338 4,411 13,51 87,02 4,87 3,39 45,65 82,69

Sikka 18,17 23,10 78,61 0,193 2,848 26,88 88,15 5,42 5,21 41,96 81,33

Ende 46,46 20,89 77,49 0,687 3,033 9,57 86,24 10,41 7,25 25,54 65,12

Ngada 40,13 20,62 66,81 0,060 3,550 8,69 85,94 6,38 7,48 41,90 82,00

Manggarai 26,55 18,43 75,71 0,347 1,706 12,96 88,88 6,64 5,28 42,46 71,07

Rote Ndao 57,51 22,26 31,82 0,282 2,741 14,27 85,99 11,27 5,40 59,53 80,22

Manggarai Barat 31,65 19,29 69,03 0,290 3,144 4,92 85,93 7,07 5,61 62,42 86,37

Sumba Tengah 31,66 22,99 66,36 0,246 4,715 30,02 88,84 6,50 6,02 27,94 48,49

Sumba Barat Daya 40,60 19,58 49,75 0,308 2,037 9,49 87,89 8,83 7,66 20,73 26,45

Nagekeo 36,12 22,26 67,67 0,034 4,253 5,87 85,01 1,92 1,75 39,06 76,38

Manggarai Timur 34,01 20,92 65,35 0,137 1,923 6,60 86,76 5,18 3,29 32,45 54,06

Sabu Raijua 50,68 14,34 45,57 0,004 2,119 25,25 90,82 2,08 3,14 59,97 88,26

Malaka 72,37 19,82 65,00 0,071 3,807 10,97 88,99 2,46 0,43 16,54 38,15

Kota Kupang 21,71 19,51 79,35 0,000 0,873 16,27 91,54 18,15 16,86 70,20 93,43

NUSA TENGGARA TIMUR

43,08 20,20 65,75 0,493 3,457 15,12 89,43 6,95 4,66 36,55 67,03


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sambas 30,67 16,15 58,22 1,266 1,692 9,57 85,65 9,16 7,46 83,62 85,24

Bengkayang 18,22 21,11 67,24 0,613 2,041 8,97 81,60 16,72 12,89 71,87 84,89

Landak 25,66 18,72 57,21 1,089 1,194 10,49 89,57 7,95 6,15 83,33 85,95

Pontianak 68,17 13,15 52,19 0,537 0,744 7,32 86,63 10,97 10,81 83,98 91,18

Sanggau 18,93 15,45 55,47 0,753 2,754 7,56 81,77 16,10 7,41 60,23 68,10

Ketapang 36,47 19,96 40,40 0,994 2,258 8,59 79,59 5,11 6,55 62,90 79,27

Sintang 28,69 14,99 67,35 0,761 2,815 5,80 84,88 8,61 4,68 73,11 86,69

Kapuas Hulu 26,87 14,49 55,99 0,505 1,642 7,09 87,14 5,24 2,93 78,03 92,26

Sekadau 26,86 17,18 45,17 1,308 2,673 6,87 83,96 5,65 8,77 66,29 80,30

Melawi 26,83 17,54 45,17 0,508 2,637 7,28 81,99 12,08 7,07 67,89 69,91

Kayong Utara 29,87 16,92 35,36 0,007 0,736 11,76 88,91 5,39 2,72 54,91 74,62

Kubu Raya 32,62 19,88 46,60 0,218 1,565 6,54 87,18 6,01 6,49 79,01 86,43

Kota Pontianak 26,29 17,62 51,65 0,000 1,236 12,43 89,15 14,85 14,84 86,26 97,94

Singkawang 20,76 16,43 59,67 0,357 3,004 9,08 84,47 18,75 19,82 91,23 96,96

KALIMANTAN BARAT

25,47 17,11 53,98 0,903 1,903 8,60 87,93 10,25 8,15 75,18 87,86


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kotawaringin Barat

18,95 14,96 69,89 1,726 1,413 10,23 81,88 19,50 15,72 88,61 93,45

Kotawaringin Timur

34,25 17,97 58,97 0,457 1,698 9,18 85,27 7,28 8,94 69,17 74,30

Kapuas 34,94 17,71 35,16 0,377 3,244 12,67 85,05 11,16 6,64 48,01 63,93

Barito Selatan 21,01 14,81 46,59 0,918 1,430 29,97 89,40 17,08 8,07 84,33 92,99

Barito Utara 16,37 18,49 48,93 0,941 5,435 17,20 86,02 13,34 12,48 85,31 92,59

Sukamara 24,77 18,49 64,63 1,100 2,191 30,56 87,01 24,11 14,01 84,27 95,21

Lamandau 47,81 13,34 58,38 1,799 1,022 31,65 86,84 25,59 17,16 86,08 95,70

Seruyan 10,34 13,83 60,13 0,907 0,928 15,98 83,97 16,72 20,05 81,59 94,59

Katingan 33,43 18,83 65,51 0,685 2,830 16,37 89,97 20,51 18,17 75,05 91,05

Pulang Pisau 32,97 22,84 53,52 0,474 2,865 13,31 85,86 17,06 17,15 77,75 89,08

Gunung Mas 24,58 15,19 60,69 0,707 4,817 13,51 85,55 17,03 16,16 78,48 88,05

Barito Timur 23,05 17,29 71,59 1,108 5,662 19,19 86,71 17,22 13,30 74,44 89,77

Murung Raya 34,42 15,58 55,89 1,514 2,653 19,09 87,45 7,95 6,71 54,19 74,32

Palangka Raya 28,81 19,30 60,34 0,689 1,675 11,96 88,85 26,74 20,44 89,10 90,68

KALIMANTAN TENGAH

28,91 16,52 59,33 0,905 1,814 16,06 86,51 18,04 14,50 78,36 89,91


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tanah Laut 23,26 25,68 67,26 1,487 2,482 16,08 82,38 24,69 21,69 85,74 95,60

Kota Baru 26,16 17,23 55,73 1,421 0,985 11,29 85,28 15,73 15,05 66,10 91,33

Banjar 40,51 22,95 59,87 0,744 4,236 22,32 82,53 26,27 20,41 73,54 84,87

Barito Kuala 43,38 21,30 67,92 0,458 1,761 17,37 86,39 28,57 24,48 71,30 80,51

Tapin 11,86 21,27 75,49 1,609 2,596 21,67 82,67 15,90 16,67 86,99 91,90

Hulu Sungai Selatan

22,68 20,32 62,96 0,825 2,261 18,57 84,02 25,61 15,61 81,60 86,76

Hulu Sungai Tengah

47,39 16,73 73,16 0,474 1,840 23,20 85,78 18,65 18,26 80,91 84,36

Hulu Sungai Utara 38,06 21,96 69,47 0,803 3,302 27,26 87,82 19,13 19,58 68,50 86,02

Tabalong 21,30 16,84 69,17 0,571 1,891 15,46 86,06 19,56 14,46 81,92 91,40

Tanah Bumbu 23,84 16,35 64,19 0,952 2,458 18,95 82,21 17,15 19,29 85,98 93,30

Balangan 32,56 19,60 77,57 0,498 2,091 31,80 87,01 24,12 14,36 88,61 99,53

Kota Banjarmasin 20,44 23,04 68,18 0,784 2,226 14,41 87,97 20,09 13,32 82,22 90,09

Kota Banjar Baru 25,14 16,49 71,00 1,097 1,218 21,19 87,69 14,14 13,18 85,48 92,07

KALIMANTAN SELATAN

28,54 19,43 69,20 1,004 2,391 18,70 87,72 21,72 17,71 77,31 91,73

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Paser 23,77 15,39 75,52 0,681 0,390 11,10 86,46 10,41 8,18 85,99 96,91

Kutai Barat 18,70 13,89 66,73 1,034 0,635 10,95 84,85 10,17 10,82 75,59 92,52

Kutai Kartanegara 23,76 21,42 65,14 0,823 0,625 12,22 90,49 5,41 6,14 86,70 94,34

Kutai Timur 55,18 18,66 58,49 0,217 0,299 10,57 86,05 14,86 10,57 79,43 91,32

Berau 24,47 11,03 70,06 0,278 1,145 18,57 85,93 14,30 9,24 87,27 97,96

Penajam Paser Utr 18,47 15,21 77,58 0,932 1,236 12,15 88,05 20,54 11,80 91,13 96,93

Mahakam Hulu 35,57 13,05 76,91 0,638 0,635 9,43 88,03 2,22 11,98 72,90 98,19

Kota Balikpapan 36,57 14,52 74,24 0,380 0,952 12,95 88,17 23,79 19,27 89,85 98,45

Kota Samarinda 23,92 16,84 72,10 0,235 0,624 10,30 91,04 10,51 12,67 90,28 96,97

Kota Bontang 28,27 16,23 65,74 0,000 1,400 26,00 85,62 25,00 23,15 92,19 97,29

KALIMANTAN TIMUR

29,87 15,34 71,16 0,473 1,370 12,99 87,42 14,09 11,98 87,49 95,50


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Malinau 25,49 18,83 63,43 0,477 0,170 19,40 87,03 11,27 8,42 67,63 91,66

Bulungan 23,58 22,49 70,32 0,774 0,959 18,61 85,61 8,77 7,75 74,33 89,08

Tana Tidung 77,83 24,67 36,41 2,244 1,578 23,17 85,33 12,15 12,17 73,46 94,83

Nunukan 34,35 21,72 61,76 1,799 1,766 9,70 83,85 5,48 3,62 74,72 94,11

Kota Tarakan 31,67 16,73 78,83 0,693 0,828 13,27 83,36 11,20 10,56 85,51 99,05

KALIMANTAN UTARA

31,45 20,19 64,82 1,041 1,780 9,71 88,38 10,41 8,61 81,87 95,92

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BolMo 17,43 24,05 63,62 0,095 1,010 10,11 90,06 9,44 6,29 44,90 85,98

Minahasa 33,64 14,11 57,40 0,774 1,582 12,30 92,53 8,20 6,49 75,19 94,73

Kepulauan Sangihe

32,71 24,38 73,13 0,976 1,267 27,95 85,71 11,22 9,28 63,68 85,63

Kepulauan Talaud 35,03 13,27 75,17 0,784 1,515 25,97 87,54 7,27 5,97 73,72 95,91

Minahasa Selatan 32,30 22,63 73,85 1,153 1,267 15,50 90,72 16,17 21,37 73,99 88,17

Minahasa Utara 34,10 18,35 69,08 0,782 1,500 15,99 88,90 8,42 11,35 66,59 84,33

BolMo Utara 33,59 14,11 58,69 0,751 0,967 36,49 90,58 10,39 8,95 79,92 98,47

SiTaRo 26,67 14,98 73,81 0,790 2,606 12,92 90,49 11,28 12,08 66,56 91,94

Minahasa Tenggara

52,89 22,98 67,68 0,691 0,875 19,22 90,34 10,80 8,60 57,03 90,98

BolMo Selatan 63,93 16,95 46,76 0,444 1,051 15,60 86,94 18,72 12,26 43,09 88,42

BolMo Timur 42,80 21,69 68,30 1,251 0,478 26,21 95,18 17,01 9,73 71,86 95,88

Kota Manado 45,01 13,02 65,26 0,481 0,815 29,23 93,00 23,17 26,61 84,00 95,23

Kota Bitung 20,36 22,99 68,83 0,625 0,545 17,66 91,54 16,66 13,84 75,84 95,53

Kota Tomohon 11,18 18,85 75,69 0,332 1,238 15,60 92,91 12,17 12,53 88,21 98,37

Kotamobagu 52,88 16,13 74,71 0,907 1,189 19,51 92,99 12,84 12,46 73,20 97,25

SULAWESI UTARA

31,04 18,39 71,92 0,727 0,613 19,76 92,18 15,63 16,29 72,46 93,40


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Banggai Kepulauan

67,42 23,86 63,25 0,771 1,501 26,87 86,74 12,61 9,89 43,28 81,07

Banggai 24,75 18,00 58,50 0,729 2,365 15,90 88,16 12,47 14,35 50,83 77,88

Morowali 72,85 13,62 71,60 0,890 3,576 34,40 87,36 10,84 11,34 61,11 87,40

Poso 34,39 16,25 76,78 0,795 4,030 19,05 88,38 18,81 14,80 74,73 94,63

Donggala 70,23 18,59 73,70 0,701 3,066 16,06 84,42 18,20 13,95 38,53 59,81

Toli-Toli 60,65 10,82 69,59 0,191 2,700 20,55 87,70 13,16 8,28 60,82 78,25

Buol 39,63 15,29 59,04 0,489 5,461 32,62 89,73 8,43 5,69 46,12 81,63

Parigi Moutong 79,28 19,84 74,35 1,178 5,289 12,70 82,90 17,09 11,09 37,63 64,36

Tojo Una-Una 59,66 20,47 67,17 0,892 3,838 29,32 88,26 12,01 13,11 67,98 89,76

Sigi 44,98 16,81 51,03 0,707 6,068 15,39 84,91 7,74 4,02 45,04 69,87

Banggai Laut 59,55 23,64 68,86 0,305 3,101 15,01 89,40 8,40 11,52 34,70 76,33

Morowali Utara 50,33 20,19 62,43 0,000 1,475 17,64 89,42 7,10 6,17 60,78 90,48

Kota Palu 45,81 21,19 70,23 0,503 3,528 19,21 88,97 28,63 22,77 63,79 90,06

SULAWESI TENGAH

49,74 17,17 70,20 0,838 1,774 19,15 88,77 14,91 11,89 49,52 79,69


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kepulauan Selayar

30,79 13,10 61,87 0,002 3,268 24,47 86,84 9,77 7,80 73,16 92,53

Bulukumba 31,92 11,16 50,95 1,361 6,687 12,88 87,77 16,48 11,92 68,54 94,26

Bantaeng 58,42 20,28 47,01 2,051 4,578 18,12 87,77 20,68 26,38 57,25 85,18

Jeneponto 52,34 19,99 38,52 1,644 2,792 14,44 89,19 26,97 19,41 40,07 47,70

Takalar 31,11 19,61 64,27 0,783 2,403 9,67 88,99 11,65 8,60 59,24 84,69

Gowa 31,26 16,44 58,08 1,357 8,225 8,82 87,93 8,41 8,73 64,96 86,57

Sinjai 54,10 13,62 70,27 0,343 3,942 36,71 87,07 18,73 9,72 79,02 97,86

Maros 50,56 18,93 68,16 0,409 1,944 5,96 86,93 18,20 16,72 76,67 95,47

PangKep 33,30 17,96 59,00 0,941 1,799 12,53 84,97 18,75 15,93 80,21 94,52

Barru 23,49 17,95 63,61 0,572 3,340 13,28 86,19 12,78 9,69 78,80 89,97

Bone 38,80 12,43 58,39 1,389 1,655 16,96 86,70 9,24 5,04 67,42 94,57

Soppeng 32,73 10,49 80,00 1,190 4,074 10,96 88,73 14,42 10,95 91,70 98,43

Wajo 30,42 17,98 61,04 1,836 2,291 20,22 81,82 15,32 11,64 61,78 89,83

Sidenreng Rappang

13,96 16,45 81,20 1,288 2,635 20,75 85,53 18,29 16,22 74,36 97,76

Pinrang 20,80 14,71 76,77 0,700 3,379 7,07 87,45 18,51 19,70 77,52 92,81

Enrekang 28,91 14,58 75,17 0,217 3,500 7,79 87,63 8,35 7,11 74,95 90,92

Luwu 21,06 18,60 69,31 0,547 8,186 6,16 89,69 14,64 11,43 72,56 91,44

Tana Toraja 14,50 19,99 72,92 0,799 4,372 6,73 90,00 16,46 7,79 86,67 97,92

Luwu Utara 18,02 16,84 78,59 1,297 3,860 6,76 88,71 22,67 11,30 76,99 97,26

Luwu Timur 25,51 18,84 78,69 0,775 2,934 11,25 88,32 27,14 18,03 89,57 98,93

Toraja Utara 14,10 18,68 76,68 0,461 1,368 4,92 90,10 12,04 9,48 74,01 92,39

Kota Makassar 35,60 18,35 70,64 0,316 1,846 19,36 87,43 27,41 20,04 85,54 94,60

Kota Parepare 21,03 24,65 80,15 0,652 1,125 20,53 88,93 31,33 22,09 88,19 95,39

Kota Palopo 46,55 19,54 77,72 0,117 3,183 13,05 89,51 15,42 18,97 76,63 97,44

SULAWESI SELATAN

26,93 16,17 69,06 1,073 5,633 12,49 88,56 19,25 14,29 75,31 92,42


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Buton 50,30 17,14 59,19 0,394 3,522 14,42 88,02 2,31 5,87 58,65 82,53

Muna 38,92 21,48 70,93 0,634 3,199 11,78 87,91 8,14 9,61 56,71 83,90

Konawe 37,28 17,86 69,20 0,523 5,990 20,24 88,38 10,87 15,23 72,82 85,72

Kolaka 31,40 21,48 59,84 0,984 5,656 11,22 86,26 20,82 16,00 71,77 88,66

Konawe Selatan 29,29 15,60 68,65 1,720 3,328 11,83 89,03 16,65 9,73 66,66 87,23

Bombana 54,62 13,79 67,17 1,178 2,938 14,57 87,15 7,85 3,88 50,48 68,42

Wakatobi 49,53 9,43 61,71 0,910 8,016 27,78 91,45 9,18 11,10 79,26 96,80

Kolaka Utara 21,08 22,72 54,91 1,353 2,661 14,70 86,59 27,37 16,20 73,73 94,55

Buton Utara 38,78 16,17 62,01 0,732 3,732 13,40 90,20 9,40 7,17 54,85 70,40

Konawe Utara 63,95 18,64 49,53 0,597 5,432 12,01 89,66 28,03 30,69 51,55 65,09

Kolaka Timur 20,30 18,22 70,44 0,820 4,343 11,68 89,45 21,31 14,20 55,26 76,45

Konawe Kepulauan

46,22 15,72 46,16 0,190 0,779 13,24 95,29 20,70 15,26 50,64 62,53

Muna Barat 38,92 19,17 45,45 0,394 2,588 8,07 72,09 6,92 9,13 32,08 53,70

Buton Tengah 50,30 17,95 51,03 1,060 2,641 9,69 72,53 4,36 5,52 42,88 64,86

Buton Selatan 50,30 18,62 50,12 0,984 2,359 8,35 77,01 4,85 5,29 49,93 78,92

Kota Kendari 30,47 18,72 68,39 0,217 3,883 20,37 91,06 27,62 21,57 71,77 91,73

Kota Baubau 59,45 18,15 76,49 0,122 4,175 10,94 89,17 21,03 14,65 77,33 94,13

SULAWESI TENGGARA

35,18 16,99 64,10 0,604 2,417 13,96 89,57 16,02 18,03 66,93 86,80


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Boalemo 31,60 22,97 58,12 1,032 3,250 38,20 85,53 24,62 23,16 80,98 96,28

Kab. Gorontalo 50,78 19,62 71,68 0,772 2,559 24,68 86,04 14,10 17,27 75,33 89,30

Pohuwato 74,10 20,79 61,78 1,398 2,268 32,94 85,18 14,69 15,95 64,40 90,75

Bone Bolango 44,75 21,52 67,59 1,019 3,753 38,06 87,51 15,43 9,24 83,95 94,84

Gorontalo Utara 50,81 23,90 69,60 1,396 1,866 32,86 88,07 14,20 14,85 55,05 78,35

Kota Gorontalo 66,85 18,95 81,72 0,118 2,007 27,85 88,83 17,10 12,71 87,60 97,74

GORONTALO 50,30 20,93 69,42 0,910 3,727 29,54 88,43 16,44 15,97 76,84 94,24

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Majene 58,36 17,51 59,31 0,339 4,342 29,04 85,96 13,65 15,99 66,73 89,11

Polewali Mandar 66,16 13,82 62,93 0,751 3,325 19,00 84,81 9,74 8,69 80,75 97,17

Mamasa 34,06 17,50 60,26 0,238 4,409 15,79 84,55 5,38 5,04 61,67 83,24

Mamuju 62,65 19,98 54,19 0,480 4,410 18,84 86,08 13,11 12,18 66,57 87,76

Mamuju Utara 39,51 18,83 64,68 1,162 6,061 15,60 86,34 22,61 15,26 69,82 81,74

Mamuju Tengah 35,11 13,54 50,03 0,276 4,276 9,91 83,16 24,98 15,02 60,40 87,06

SULAWESI BARAT

52,23 16,39 59,74 0,728 4,417 19,12 86,74 13,95 11,43 71,16 90,33


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Maluku Tenggara Brt

44,36 14,66 71,13 1,014 1,706 15,92 86,49 1,71 2,07 51,53 75,84

Maluku Tenggara 42,14 14,63 76,93 0,000 0,556 31,22 89,97 3,71 2,96 60,97 89,69

Maluku Tengah 44,81 15,28 56,14 0,048 2,948 16,48 87,93 3,48 3,82 38,65 87,88

Buru 48,64 18,30 42,04 0,319 2,778 11,06 91,16 9,64 6,77 47,90 84,59

Kepulauan Aru 46,48 10,85 48,73 0,661 1,742 17,17 88,12 5,83 5,18 50,13 76,20

Seram Bagian Barat

30,73 18,93 48,01 0,255 3,878 10,90 92,76 7,39 6,83 39,19 88,93

Seram Bagian Tmr 60,66 14,73 36,42 0,000 3,300 4,99 90,85 6,26 3,13 32,11 60,33

Maluku Barat Daya

35,78 13,64 59,94 0,147 2,264 20,56 89,04 3,64 2,64 43,74 75,96

Buru Selatan 49,17 9,94 31,84 0,709 1,098 27,80 88,06 9,18 8,17 28,51 66,57

Kota Ambon 29,56 15,95 79,72 0,059 1,558 15,49 91,72 18,65 20,92 70,00 95,12

Kota Tual 36,99 14,45 69,96 1,061 1,688 20,77 91,19 13,29 8,00 49,46 87,69

MALUKU 45,86 13,00 57,35 0,314 1,639 16,35 92,30 9,65 9,79 48,61 84,94

Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Halmahera Barat 41,25 19,85 44,07 0,402 2,935 17,43 91,36 5,88 4,98 69,51 91,45

Halmahera Tengah

41,72 15,64 55,71 0,816 2,578 22,25 88,79 23,51 16,16 71,99 88,81

Kepulauan Sula 73,79 11,60 36,15 0,400 4,162 17,92 88,77 11,26 0,17 49,76 82,02

Halmahera Selatan

53,84 17,29 67,28 0,858 2,426 25,79 88,93 10,20 5,70 29,66 59,03

Halmahera Utara 39,42 13,58 55,61 1,114 3,540 16,40 88,94 8,88 10,62 54,26 87,17

Halmahera Timur 27,57 12,17 47,98 0,749 1,198 24,30 87,15 8,50 6,85 52,72 86,57

Pulau Morotai 42,83 12,89 35,27 0,817 3,705 17,93 88,43 4,88 3,56 62,23 84,32

Pulau Taliabu 84,15 10,28 25,91 1,397 1,278 18,26 84,30 3,63 2,72 40,94 74,40

Kota Ternate 37,27 15,37 71,66 0,512 4,349 18,79 93,21 5,91 5,91 84,44 99,85

Kota Tidore Kep. 57,51 12,96 68,02 0,526 2,781 16,43 89,21 7,70 6,33 78,97 95,63

MALUKU UTARA 46,13 14,81 52,12 0,792 2,396 17,81 91,41 9,78 8,03 55,77 84,00


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Fakfak 44,67 17,06 55,72 0,000 2,682 11,21 87,86 5,68 3,99 60,35 78,12

Kaimana 121,17 18,59 50,52 0,480 5,541 22,97 86,26 8,25 12,25 51,86 63,72

Teluk Wondama 70,71 14,54 24,81 0,619 1,814 24,99 81,91 27,17 19,36 41,24 64,15

Teluk Bintuni 116,12 14,49 59,07 0,494 3,153 26,99 84,54 12,72 15,51 61,08 76,10

Manokwari 94,25 15,73 58,34 1,157 3,136 16,54 85,57 14,57 6,67 57,33 86,82

Sorong Selatan 80,42 15,25 58,27 1,306 1,825 15,41 89,22 8,27 8,88 38,08 63,20

Sorong 50,12 16,29 72,59 0,718 1,069 13,06 89,49 0,81 3,20 65,00 92,00

Raja Ampat 70,83 16,20 36,14 0,690 2,619 12,60 88,00 26,80 25,38 46,44 61,91

Tambrauw 71,16 14,97 32,60 0,325 4,273 12,81 84,23 6,09 11,66 38,61 38,37

Maybrat 74,76 15,41 50,12 1,002 5,485 4,34 94,37 9,13 6,89 31,55 56,07

Manokwari Selatan

62,68 10,65 33,18 1,851 4,305 9,35 84,94 6,97 8,46 33,25 55,43

Pegunungan Arfak

69,04 11,54 11,59 0,583 0,932 3,53 68,71 9,26 2,26 12,78 15,59

Kota Sorong 38,16 15,73 67,17 0,315 2,274 19,72 88,84 18,81 22,98 72,61 89,83

PAPUA BARAT 74,33 15,01 49,40 0,747 4,252 16,94 88,94 11,26 14,66 56,68 78,90


Kabupaten/Kota AKBa

Angka Morbiditas

(5-17) tahun

% Imunisasi

Dasar Lengkap


% Kawin

% Bekerja

2-4 tahun



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Merauke 40,27 20,75 74,74 0,538 5,350 17,63 86,05 4,96 3,52 56,36 80,49

Jayawijaya 50,72 17,43 39,99 0,480 0,485 7,12 76,84 2,96 3,09 40,83 37,68

Jayapura 26,13 12,35 39,67 1,708 1,654 22,12 88,96 3,53 6,36 56,67 74,64

Nabire 21,89 13,31 49,31 0,316 1,837 12,78 76,52 10,44 6,24 71,76 76,05

Kepulauan Yapen 63,93 17,24 35,95 0,032 1,248 12,05 85,16 7,95 4,36 41,52 58,95

Biak Numfor 65,30 10,41 65,71 0,025 14,258 12,45 87,89 7,09 4,25 46,75 59,29

Paniai 24,71 9,73 38,88 0,802 12,654 4,92 65,16 4,74 2,24 19,48 16,28

Puncak Jaya 25,12 11,47 12,95 0,267 1,180 9,59 62,47 5,48 1,51 30,01 37,00

Mimika 70,98 11,81 72,63 0,380 3,521 6,83 88,75 14,38 9,44 80,44 91,93

Boven Digoel 42,03 8,15 34,99 1,650 6,444 6,99 80,11 6,62 5,79 49,62 68,95

Mappi 26,45 15,27 35,69 0,356 4,527 6,59 76,42 9,63 5,71 27,29 35,77

Asmat 72,00 8,27 45,32 1,299 11,875 4,87 64,06 5,04 1,93 17,91 18,85

Yahukimo 21,30 8,40 21,41 0,000 14,930 2,94 50,26 5,48 0,83 9,01 17,85

Peg. Bintang 105,30 9,10 17,34 0,215 9,700 3,85 51,55 8,38 6,12 14,58 15,66

Tolikara 35,82 11,59 18,18 0,000 1,856 5,16 47,11 4,09 4,53 20,56 13,86

Sarmi 30,34 24,60 62,09 0,374 2,852 18,16 84,68 19,42 8,25 63,12 81,18

Keerom 35,21 18,74 59,46 0,000 1,301 10,28 78,23 6,34 5,54 67,18 87,33

Waropen 89,27 26,51 21,23 0,134 0,856 12,21 90,86 21,81 10,57 39,96 68,79

Supiori 82,63 15,93 79,25 0,000 4,931 15,89 84,86 33,58 22,97 33,08 77,09

Mamberamo Raya 98,96 8,19 30,00 0,000 11,329 7,76 76,98 3,06 1,89 24,11 34,86

Nduga 37,63 16,94 13,02 0,000 10,580 5,63 69,91 5,48 3,53 19,81 33,25

Lanny Jaya 7,98 18,22 27,62 0,000 12,915 5,35 62,55 5,48 1,22 17,95 22,11

Mamberamo Tengah

98,44 11,26 30,02 0,000 7,864 6,76 81,26 5,48 3,53 14,35 34,35

Yalimo 80,00 12,15 39,02 0,416 12,464 3,49 61,66 5,48 5,48 17,04 22,04

Puncak 55,45 12,98 17,73 1,768 5,075 6,76 39,18 5,56 2,76 17,02 26,28

Dogiyai 23,32 17,80 16,73 0,380 15,639 5,37 78,73 3,44 2,33 27,87 33,70

Intan Jaya 20,66 13,96 14,02 1,330 13,769 4,25 53,92 5,48 3,53 17,69 17,38

Deiyai 51,07 9,33 17,46 1,056 0,762 5,76 56,86 5,48 3,53 16,23 21,29

Kota Jayapura 20,95 13,67 71,30 0,394 4,096 23,86 88,15 16,31 16,73 81,77 93,89

PAPUA 49,12 13,98 47,22 0,815 7,038 8,75 73,91 12,48 9,53 43,81 55,81


LAMPIRAN 4.

INDEKS DIMENSI HAK ANAK DAN IKKA

Kabupaten/Kota

Indeks Pemenuhan Hak Anak

IKKAKelangsungan Hidup

Perlin-dungan

Tumbuh Kembang Partisipasi Identitas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Simeulue 81,16 74,64 55,67 25,44 79,77 63,34

Aceh Singkil 75,30 66,49 54,77 37,26 78,30 62,42

Aceh Selatan 80,57 70,65 60,82 21,13 78,62 62,36

Aceh Tenggara 82,65 65,67 52,39 22,07 47,61 54,08

Aceh Timur 75,14 65,45 49,29 37,32 62,99 58,04

Aceh Tengah 78,90 91,27 51,80 43,03 90,86 71,17

Aceh Barat 75,57 73,56 56,01 28,50 80,71 62,87

Aceh Besar 79,13 75,98 54,95 30,98 94,30 67,07

Pidie 82,81 77,03 50,47 26,62 80,98 63,58

Bireuen 79,03 74,66 49,78 34,93 77,43 63,16

Aceh Utara 77,83 68,88 49,79 15,98 70,04 56,50

Aceh Barat Daya 81,05 80,42 59,25 31,55 93,51 69,16

Gayo Lues 78,98 61,52 48,29 27,11 78,18 58,82

Aceh Tamiang 80,82 91,47 49,28 36,76 87,29 69,12

Nagan Raya 81,66 61,34 50,51 27,65 77,82 59,80

Aceh Jaya 77,05 84,65 68,94 39,76 90,45 72,17

Bener Meriah 75,66 89,33 50,63 39,13 92,33 69,42

Pidie Jaya 76,36 80,92 55,42 32,73 75,16 64,12

Kota Banda Aceh 72,40 86,94 56,96 92,08 93,96 80,47

Kota Sabang 81,82 88,68 57,92 68,63 96,23 78,66

Kota Langsa 78,14 83,11 52,39 67,11 90,67 74,28

Kota Lhokseumawe 79,65 71,58 52,32 30,94 95,23 65,94

Kota Subulussalam 80,17 65,19 58,50 45,60 76,99 65,29

ACEH 78,75 77,63 53,36 34,21 82,45 65,28


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nias 73,89 74,85 50,11 12,45 50,67 52,39

Mandailing Natal 76,41 69,01 46,96 28,75 46,34 53,49

Tapanuli Selatan 81,59 64,53 49,80 23,75 66,15 57,16

Tapanuli Tengah 72,74 69,79 52,93 27,17 53,03 55,13

Tapanuli Utara 84,76 67,42 51,98 35,19 54,95 58,86

Toba Samosir 71,88 83,98 53,20 50,86 65,20 65,02

Labuhan Batu 87,79 66,09 49,20 24,25 69,73 59,41

Asahan 73,61 84,78 49,08 46,35 76,86 66,14

Simalungun 77,38 82,48 51,92 47,41 72,50 66,34

Dairi 82,74 73,82 50,08 26,89 51,38 56,98

Karo 81,97 80,17 47,13 59,35 78,45 69,41

Deli Serdang 84,19 71,56 51,60 42,91 66,43 63,34

Langkat 82,43 77,85 50,56 33,48 62,93 61,45

Nias Selatan 87,48 58,94 52,32 17,54 48,77 53,01

Humbang Hasundutan 83,00 67,32 52,84 26,28 65,08 58,90

Pakpak Bharat 83,44 88,11 58,84 35,07 50,38 63,17

Samosir 86,61 78,84 51,85 37,88 62,34 63,51

Serdang Bedagai 76,70 79,44 49,41 56,67 63,37 65,12

Batu Bara 82,01 80,39 50,27 33,95 63,09 61,94

Padang Lawas Utara 79,88 66,18 49,01 25,76 67,27 57,62

Padang Lawas 85,51 65,30 49,12 23,93 70,74 58,92

Labuhan Batu Selatan 75,23 77,70 46,61 56,44 77,31 66,66

Labuhan Batu Utara 81,19 72,47 47,32 28,26 59,98 57,84

Nias Utara 74,80 63,84 49,05 10,07 54,03 50,36

Nias Barat 87,09 69,36 52,23 15,79 61,66 57,23

Kota Sibolga 73,52 76,09 54,06 48,19 83,84 67,14

Kota Tanjung Balai 76,81 68,26 47,61 38,48 82,46 62,72

Kota Pematang Siantar 85,55 89,59 52,32 56,97 77,84 72,46

Kota Tebing Tinggi 82,23 85,28 54,47 68,03 91,98 76,40

Kota Medan 83,17 80,86 51,58 41,76 74,32 66,34

Kota Binjai 82,90 77,62 52,74 30,98 84,79 65,81


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kota Padangsidimpuan 73,29 70,55 51,44 43,85 78,38 63,50

Kota Gunungsitoli 87,01 83,93 55,76 21,68 85,44 66,77

SUMATERA UTARA 80,20 74,71 50,68 44,49 69,15 63,84

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kepulauan Mentawai 77,38 79,58 52,46 19,97 56,84 57,25

Pesisir Selatan 77,03 83,32 52,33 23,08 77,52 62,66

Solok 80,52 83,69 52,07 24,13 81,59 64,40

Sijunjung 77,70 82,68 48,20 36,94 66,05 62,31

Tanah Datar 82,49 83,29 50,51 35,34 79,84 66,29

Padang Pariaman 73,81 67,98 48,43 48,27 60,09 59,72

Agam 80,56 78,91 48,31 33,06 80,30 64,23

Lima Puluh Kota 78,39 84,74 47,24 38,19 75,42 64,80

Pasaman 81,39 72,46 47,48 21,54 66,56 57,89

Solok Selatan 74,88 67,86 47,71 31,92 78,27 60,13

Dharmasraya 78,01 80,55 49,78 50,82 81,01 68,03

Pasaman Barat 76,39 77,53 47,17 22,35 66,32 57,95

Kota Padang 82,68 76,79 54,41 67,18 84,14 73,04

Kota Solok 81,07 89,66 52,59 71,25 90,26 76,97

Kota Sawah Lunto 80,90 91,03 61,31 77,06 91,43 80,35

Kota Padang Panjang 71,85 79,43 61,90 75,68 94,29 76,63

Kota Bukittinggi 80,50 78,80 51,35 80,71 91,73 76,62

Kota Payakumbuh 77,66 81,20 52,76 85,08 90,20 77,38

Kota Pariaman 80,27 74,10 56,44 45,46 87,38 68,73

SUMATERA BARAT 79,12 81,26 52,19 48,42 78,72 67,94


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kerinci 77,12 87,24 69,35 24,05 89,27 69,41

Merangin 78,02 80,29 49,55 41,92 72,11 64,38

Sarolangun 78,27 78,87 54,00 38,17 83,86 66,63

Batang Hari 83,74 84,08 52,93 43,65 91,33 71,15

Muaro Jambi 81,50 87,48 52,27 39,32 92,60 70,63

Tanjung Jabung Timur 77,73 74,31 58,80 44,27 91,80 69,38

Tanjung Jabung Barat 78,42 80,00 52,85 27,57 92,69 66,31

Tebo 83,73 86,71 50,43 40,00 88,66 69,91

Bungo 77,55 79,01 50,96 42,28 89,93 67,95

Kota Jambi 81,17 86,29 57,11 46,44 96,12 73,43

Kota Sungai Penuh 80,12 83,80 64,04 45,19 90,28 72,69

JAMBI 79,66 83,50 56,18 39,70 87,96 69,40

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kuantan Singingi 77,99 76,18 50,55 36,88 78,64 64,05

Indragiri Hulu 77,89 77,09 49,02 31,99 68,77 60,95

Indragiri Hilir 75,13 66,56 47,99 29,96 64,74 56,87

Pelalawan 79,89 73,05 46,67 47,83 70,62 63,61

Siak 80,63 82,94 52,49 48,74 84,10 69,78

Kampar 76,98 76,84 47,65 33,72 74,65 61,97

Rokan Hulu 82,06 82,57 49,97 47,29 75,69 67,52

Bengkalis 85,15 87,63 55,23 42,46 81,73 70,44

Rokan Hilir 85,51 70,32 50,77 45,84 64,23 63,33

Kepulauan Meranti 78,51 83,57 55,73 26,33 69,87 62,80

Kota Pekanbaru 81,00 86,53 48,37 74,04 80,88 74,16

Kota Dumai 77,96 87,35 46,74 47,47 87,08 69,32

R I A U 82,61 79,07 49,51 45,23 75,42 66,37


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ogan Komering Ulu 80,43 92,67 49,57 32,27 88,00 68,59

Ogan Komering Ilir 77,71 81,50 50,01 25,81 78,36 62,68

Muara Enim 80,36 78,38 50,73 31,90 86,28 65,53

Lahat 78,50 92,07 52,07 25,51 90,07 67,64

Musi Rawas 86,87 88,88 47,73 17,94 89,77 66,24

Musi Banyuasin 75,41 71,67 50,42 25,18 88,72 62,28

Banyu Asin 77,50 84,35 49,33 22,41 86,38 63,99

OKU Selatan 76,52 82,62 49,58 20,84 85,90 63,09

OKU Timur 78,38 88,18 49,32 24,55 83,70 64,83

Ogan Ilir 73,94 79,25 57,00 36,41 84,13 66,14

Empat Lawang 72,32 76,79 50,74 29,13 85,86 62,97

Penukal Abab Lematang Ilir 79,52 69,20 46,06 24,50 77,55 59,36

Musi Rawas Utara 78,38 70,59 47,17 30,91 77,06 60,82

Palembang 80,09 84,25 52,54 37,40 86,10 68,08

Prabumulih 78,28 85,33 53,24 45,76 87,80 70,08

Pagar Alam 74,43 88,59 52,89 36,47 91,36 68,75

Lubuklinggau 72,04 89,94 52,57 26,75 96,03 67,47

SUMATERA SELATAN 78,98 83,23 51,76 31,15 86,17 66,26


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bengkulu Selatan 74,73 90,02 58,74 42,03 89,70 71,04

Rejang Lebong 77,09 87,30 49,25 47,04 93,50 70,84

Bengkulu Utara 73,20 85,47 51,90 36,76 86,53 66,77

Kaur 80,04 75,98 54,69 25,06 76,11 62,38

Seluma 78,89 85,39 48,41 23,81 85,33 64,37

Mukomuko 69,90 83,26 50,05 27,43 87,47 63,62

Lebong 79,62 77,90 52,31 27,53 79,08 63,29

Kepahiang 85,47 85,50 52,38 20,71 93,83 67,58

Bengkulu Tengah 74,86 85,81 51,93 14,85 71,21 59,73

Kota Bengkulu 72,87 87,58 50,17 40,69 91,84 68,63

BENGKULU 76,87 84,88 51,35 33,85 87,02 66,79


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bangka 76,94 88,56 53,33 57,00 92,99 73,76

Belitung 76,71 90,89 53,19 92,52 94,44 81,55

Bangka Barat 74,92 87,59 51,00 72,62 94,03 76,03

Bangka Tengah 76,29 90,00 52,81 70,51 94,58 76,84

Bangka Selatan 79,58 81,31 44,13 45,23 87,26 67,50

Belitung Timur 79,31 91,63 55,18 42,27 97,43 73,16

Pangkal Pinang 80,37 92,22 51,31 88,81 97,36 82,01

KEP. BANGKA BELITUNG 77,30 89,65 51,72 75,97 93,65 77,66

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lampung Barat 80,37 83,66 45,17 19,43 85,92 62,91

Tanggamus 77,65 85,49 50,55 26,31 75,30 63,06

Lampung Selatan 79,63 86,77 49,39 28,67 82,34 65,36

Lampung Timur 83,63 84,27 53,08 21,56 77,98 64,10

Lampung Tengah 71,92 86,49 48,75 60,02 79,00 69,23

Lampung Utara 75,86 86,86 47,62 28,56 87,93 65,37

Way Kanan 80,65 87,29 49,42 37,25 89,63 68,85

Tulangbawang 81,28 87,12 51,48 41,47 79,37 68,14

Pesawaran 81,60 85,87 52,50 31,46 87,54 67,79

Pringsewu 82,76 84,87 53,20 23,51 81,78 65,22

Mesuji 77,23 86,89 48,49 22,95 87,55 64,62

Tulang Bawang Barat 78,84 85,82 47,24 29,79 83,67 65,07

Pesisir Barat 78,09 80,37 46,35 20,53 83,64 61,80

Bandar Lampung 81,88 88,50 54,39 35,72 85,22 69,14

Kota Metro 77,27 89,45 65,48 62,37 92,05 77,32

LAMPUNG 79,95 86,21 52,41 35,61 82,88 67,41


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Karimun 84,16 87,27 49,81 19,79 92,93 66,79

Bintan 76,02 91,07 49,88 42,20 88,28 69,49

Natuna 78,30 87,23 60,07 27,44 89,08 68,42

Lingga 74,88 83,22 58,43 27,82 91,81 67,23

Kep, Anambas 81,40 81,71 56,31 28,22 90,95 67,72

Kota Batam 82,63 90,24 50,02 53,74 94,41 74,21

Tanjung Pinang 79,60 82,80 52,14 51,01 95,86 72,28

KEPULAUAN RIAU 81,97 86,86 51,42 46,11 93,73 72,02

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kepulauan Seribu 75,31 89,90 68,04 61,05 91,58 77,18

Jakarta Selatan 75,14 86,35 61,01 88,80 95,27 81,32

Jakarta Timur 76,73 89,21 60,16 69,32 94,90 78,07

Jakarta Pusat 77,77 82,74 59,86 62,86 95,15 75,67

Jakarta Barat 77,68 86,36 57,87 62,01 95,77 75,94

Jakarta Utara 75,21 85,17 55,30 65,40 92,68 74,75

DKI JAKARTA 75,86 87,23 58,58 72,04 95,07 77,76


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bogor 78,32 79,84 50,32 43,58 52,84 60,98

Sukabumi 77,83 79,41 52,48 22,57 71,80 60,82

Cianjur 77,23 75,52 51,53 15,30 80,39 59,99

Bandung 81,09 84,34 50,14 53,30 77,82 69,34

Garut 77,21 83,78 50,94 36,76 72,00 64,14

Tasikmalaya 80,26 87,34 53,60 30,42 84,20 67,16

Ciamis 80,84 83,96 56,24 45,74 87,52 70,86

Kuningan 77,34 93,65 54,20 37,83 93,81 71,37

Cirebon 77,35 85,10 53,93 24,21 82,12 64,54

Majalengka 77,48 87,94 48,07 43,00 89,22 69,14

Sumedang 78,30 89,09 51,13 55,04 86,15 71,94

Indramayu 80,94 76,87 50,45 28,73 78,90 63,18

Subang 83,91 81,77 53,67 32,58 88,59 68,10

Purwakarta 79,43 72,36 49,65 60,04 77,57 67,81

Karawang 80,25 72,80 50,74 31,40 81,54 63,35

Bekasi 81,09 69,83 53,16 57,65 81,68 68,68

Bandung Barat 81,27 75,00 50,14 27,17 75,54 61,82

Pangandaran 79,46 80,33 48,32 49,65 74,39 66,43

Kota Bogor 78,35 87,01 53,27 67,12 89,81 75,11

Kota Sukabumi 75,64 86,60 55,10 51,04 95,19 72,71

Kota Bandung 76,45 88,23 55,64 89,58 90,67 80,11

Kota Cirebon 73,56 89,57 56,78 44,21 92,48 71,32

Kota Bekasi 85,02 81,64 57,33 50,86 94,05 73,78

Kota Depok 79,57 91,86 56,15 62,47 91,06 76,22

Kota Cimahi 79,01 91,23 56,44 69,57 94,46 78,14

Kota Tasikmalaya 81,08 79,29 60,70 48,37 87,97 71,48

Kota Banjar 74,35 91,44 61,19 53,45 93,08 74,70

JAWA BARAT 78,67 82,68 53,25 47,82 81,00 68,68


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Cilacap 77,84 89,52 52,60 41,25 81,96 68,64

Banyumas 72,64 91,63 52,09 61,91 87,39 73,13

Purbalingga 72,76 90,61 54,47 58,02 86,40 72,45

Banjarnegara 76,51 88,17 59,47 44,61 93,78 72,51

Kebumen 78,49 93,90 58,98 45,10 95,38 74,37

Purworejo 78,04 88,69 62,30 52,27 92,74 74,81

Wonosobo 73,62 90,06 57,82 59,59 96,33 75,49

Magelang 76,83 89,22 59,07 42,44 93,50 72,21

Boyolali 78,82 89,87 59,02 48,61 89,12 73,09

Klaten 73,45 85,67 63,80 56,63 96,09 75,13

Sukoharjo 78,78 92,00 63,75 52,62 95,45 76,52

Wonogiri 81,14 87,92 51,34 41,24 99,11 72,15

Karanganyar 82,03 87,99 58,57 36,56 97,69 72,57

Sragen 78,68 88,94 58,80 57,51 94,91 75,77

Grobogan 79,33 86,80 56,52 38,33 92,11 70,62

Blora 72,51 87,14 64,87 39,74 96,08 72,07

Rembang 69,85 84,03 69,27 61,18 97,23 76,31

Pati 78,00 89,20 61,93 35,54 98,03 72,54

Kudus 67,55 82,09 67,75 56,55 95,09 73,81

Jepara 76,41 84,99 60,32 35,93 92,91 70,11

Demak 74,86 89,39 61,25 21,81 94,49 68,36

Semarang 74,27 88,67 64,23 58,66 93,11 75,79

Temanggung 78,11 91,48 60,68 53,20 96,09 75,91

Kendal 75,01 91,84 64,64 51,91 87,48 74,18

Batang 75,26 90,10 62,89 26,50 92,29 69,41

Pekalongan 73,65 87,67 64,55 34,20 89,19 69,85

Pemalang 75,06 84,82 53,98 44,35 79,79 67,60

Tegal 76,92 84,35 55,56 33,22 79,87 65,98

Brebes 73,86 81,46 51,53 39,86 84,48 66,24

Kota Magelang 82,31 91,60 67,56 66,52 95,69 80,74

Kota Surakarta 77,49 91,47 66,64 65,39 97,20 79,64


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kota Salatiga 77,06 93,38 66,41 89,98 94,45 84,26

Kota Semarang 74,35 88,86 65,46 85,97 95,64 82,06

Kota Pekalongan 80,54 81,74 69,39 51,54 95,19 75,68

Kota Tegal 72,96 90,23 61,07 65,15 94,20 76,72

JAWA TENGAH 76,50 89,08 60,95 48,73 91,69 73,39

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kulon Progo 76,77 92,68 79,97 54,70 98,98 80,62

Bantul 74,53 94,38 74,04 81,36 97,20 84,30

Gunung Kidul 80,22 93,58 73,13 45,42 96,80 77,83

Sleman 76,08 87,83 63,83 90,54 93,71 82,40

Kota Yogyakarta 78,71 89,13 69,58 66,65 96,15 80,04

D I YOGYAKARTA 76,89 90,33 72,60 77,45 96,21 82,70


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pacitan 74,89 91,46 59,82 53,28 96,57 75,20

Ponorogo 75,45 89,45 57,67 39,54 86,61 69,74

Trenggalek 71,40 93,63 59,05 37,42 93,44 70,99

Tulungagung 79,12 92,96 53,66 30,94 95,49 70,43

Blitar 77,98 91,51 54,19 63,24 90,23 75,43

Kediri 74,18 90,10 56,80 50,51 91,77 72,67

Malang 74,21 88,25 57,14 34,65 73,02 65,46

Lumajang 78,25 84,35 60,34 20,74 85,85 65,90

Jember 77,60 83,42 57,18 34,76 58,05 62,20

Banyuwangi 71,38 85,93 54,60 46,54 85,20 68,73

Bondowoso 71,63 80,08 65,34 50,08 81,12 69,65

Situbondo 74,80 82,19 65,99 47,28 79,16 69,89

Probolinggo 74,50 76,75 64,57 35,03 83,16 66,80

Pasuruan 68,73 84,63 53,98 43,07 76,37 65,36

Sidoarjo 76,15 89,41 60,84 74,28 91,53 78,44

Mojokerto 74,75 89,00 63,89 70,43 91,14 77,84

Jombang 75,88 89,00 60,45 62,26 81,75 73,87

Nganjuk 73,83 90,56 59,13 33,25 96,25 70,60

Madiun 82,25 91,24 63,64 42,22 94,31 74,73

Magetan 75,33 94,33 62,59 53,68 94,41 76,07

Ngawi 80,84 93,64 56,38 31,55 94,02 71,29

Bojonegoro 78,71 87,33 71,11 31,47 94,14 72,55

Tuban 76,48 85,89 68,28 25,41 84,99 68,21

Lamongan 77,86 86,87 74,13 46,32 94,17 75,87

Gresik 80,50 87,80 70,91 51,44 92,23 76,58

Bangkalan 74,87 68,46 51,48 20,92 60,86 55,32

Sampang 65,13 65,89 56,37 36,63 56,47 56,10

Pamekasan 74,96 77,20 63,37 32,81 80,54 65,78

Sumenep 73,65 68,70 60,04 31,59 87,85 64,37

Kota Kediri 74,51 90,93 65,37 72,15 95,93 79,78

Kota Blitar 74,22 91,96 70,72 93,33 94,68 84,98


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kota Malang 72,00 84,50 66,27 68,18 94,36 77,06

Kota Probolinggo 70,15 86,63 58,69 68,32 95,02 75,76

Kota Pasuruan 77,82 87,09 63,97 82,16 92,03 80,61

Kota Mojokerto 76,28 91,13 61,79 74,73 97,37 80,26

Kota Madiun 74,15 92,07 60,77 91,58 98,18 83,35

Kota Surabaya 80,50 85,01 67,61 91,11 94,64 83,77

Kota Batu 71,76 86,64 66,09 69,57 93,07 77,43

JAWA TIMUR 75,90 85,80 62,97 53,24 88,02 73,19

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pandeglang 79,70 74,53 50,00 24,89 58,79 57,58

Lebak 77,97 68,85 49,37 33,81 53,94 56,79

Tangerang 77,19 75,00 53,94 46,84 76,19 65,83

Serang 79,22 71,16 51,96 35,85 62,31 60,10

Kota Tangerang 79,28 87,17 54,95 60,35 91,54 74,66

Kota Cilegon 74,80 84,91 54,55 71,19 93,79 75,85

Kota Serang 71,53 75,29 51,48 54,48 78,25 66,21

Tangerang Selatan 78,87 84,52 55,07 46,89 90,51 71,17

BANTEN 78,82 77,90 53,85 47,66 74,58 66,56


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jembrana 74,29 90,19 49,54 44,66 85,90 68,92

Tabanan 74,44 92,38 51,23 56,80 84,93 71,96

Badung 78,68 92,99 49,91 65,54 92,17 75,86

Gianyar 78,10 93,20 52,40 53,54 82,84 72,02

Klungkung 81,27 91,18 51,10 26,39 84,84 66,96

Bangli 76,80 87,47 47,15 65,36 72,70 69,90

Karang Asem 77,55 87,01 46,80 49,48 62,71 64,71

Buleleng 71,13 85,95 48,00 68,72 63,80 67,52

Kota Denpasar 79,28 92,84 52,07 96,08 89,11 81,88

B A L I 77,11 90,36 51,05 69,23 85,03 74,56

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lombok Barat 79,87 91,57 51,18 22,47 78,54 64,72

Lombok Tengah 70,95 88,41 56,90 16,16 50,00 56,48

Lombok Timur 74,05 87,84 57,89 22,64 67,07 61,90

Sumbawa 74,29 86,38 58,09 40,60 69,49 65,77

Dompu 73,95 79,14 60,27 22,12 66,17 60,33

Bima 73,18 79,88 62,28 14,03 55,67 57,01

Sumbawa Barat 72,79 86,41 58,35 36,73 89,20 68,70

Lombok Utara 76,65 84,16 53,33 15,86 80,18 62,04

Kota Mataram 80,27 94,35 53,66 76,38 85,28 77,99

Kota Bima 72,75 91,15 59,00 55,36 74,99 70,65

NUSA TENGGARA BARAT 74,89 86,52 58,10 27,08 67,28 62,78


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sumba Barat 71,07 90,34 62,80 11,95 50,61 57,35

Sumba Timur 72,16 89,47 59,57 32,74 37,50 58,29

Kupang 72,63 81,30 56,60 20,95 58,69 58,04

Timor Tengah Selatan 70,91 82,27 52,21 23,38 34,92 52,74

Timor Tengah Utara 71,49 86,50 56,05 14,27 27,51 51,16

Belu 70,30 85,96 52,99 14,02 39,06 52,47

Alor 75,93 67,40 52,29 12,47 59,56 53,53

Lembata 74,39 93,11 56,98 24,69 64,67 62,77

Flores Timur 71,92 92,98 51,95 10,32 64,17 58,27

Sikka 74,22 92,15 60,87 13,29 61,64 60,44

Ende 72,28 91,19 49,10 22,08 45,33 56,00

Ngada 73,48 85,31 48,40 17,32 61,95 57,29

Manggarai 77,67 91,04 52,54 14,89 56,76 58,58

Rote Ndao 69,28 66,17 51,91 20,83 69,87 55,61

Manggarai Barat 76,06 86,63 46,04 15,85 74,40 59,80

Sumba Tengah 72,35 84,39 63,18 15,65 38,22 54,76

Sumba Barat Daya 74,45 76,47 49,88 20,61 23,59 49,00

Nagekeo 72,43 85,45 46,18 4,59 57,72 53,27

Manggarai Timur 74,08 85,27 47,51 10,59 43,25 52,14

Sabu Raijua 78,20 74,25 61,19 6,52 74,12 58,86

Malaka 69,54 84,17 51,36 3,62 27,34 47,21

Kota Kupang 77,30 93,65 55,94 43,76 81,81 70,49

NUSA TENGGARA TIMUR 73,46 84,55 54,17 14,52 51,79 55,70


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sambas 79,34 80,86 48,81 20,77 84,43 62,84

Bengkayang 76,21 86,03 46,41 37,02 78,38 64,81

Landak 77,50 80,64 51,34 17,62 84,64 62,35

Pontianak 76,83 78,36 47,89 27,23 87,58 63,58

Sanggau 81,77 79,07 45,61 29,38 64,17 60,00

Ketapang 74,67 70,82 45,17 14,57 71,08 55,26

Sintang 80,79 85,63 46,06 16,61 79,90 61,80

Kapuas Hulu 81,56 80,03 48,00 10,22 85,14 60,99

Sekadau 78,87 73,10 46,28 18,03 73,30 57,92

Melawi 78,51 73,52 45,54 23,93 68,90 58,08

Kayong Utara 78,69 69,27 51,81 10,14 64,76 54,93

Kubu Raya 75,33 75,00 47,68 15,62 82,72 59,27

Kota Pontianak 78,51 78,07 52,34 37,12 92,10 67,63

Singkawang 80,51 81,47 47,91 48,21 94,10 70,44

KALIMANTAN BARAT 79,14 78,58 49,34 22,99 81,52 62,32


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kotawaringin Barat 82,25 87,26 47,33 44,02 91,03 70,38

Kotawaringin Timur 76,99 81,68 48,38 20,27 71,74 59,81

Kapuas 77,15 67,72 50,44 22,26 55,97 54,71

Barito Selatan 82,10 74,71 63,43 31,44 88,66 68,07

Barito Utara 79,10 74,00 53,76 32,28 88,95 65,62

Sukamara 77,87 84,26 62,60 47,66 89,74 72,43

Lamandau 79,63 81,02 63,20 53,43 90,89 73,64

Seruyan 84,65 82,49 51,97 45,97 88,09 70,63

Katingan 76,25 84,64 55,22 48,35 83,05 69,50

Pulang Pisau 72,31 78,07 51,25 42,76 83,42 65,56

Gunung Mas 81,20 80,95 51,22 41,48 83,27 67,62

Barito Timur 79,32 86,39 55,35 38,15 82,11 68,26

Murung Raya 79,35 78,97 55,66 18,33 64,25 59,31

Kota Palangka Raya 76,47 82,34 51,90 58,97 89,89 71,91

KALIMANTAN TENGAH 79,23 81,60 53,29 40,68 84,13 67,79


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Paser 81,11 91,42 50,17 23,24 91,45 67,48

Kutai Barat 83,36 86,24 49,27 26,24 84,05 65,83

Kutai Kartanegara 75,09 85,46 52,88 14,44 90,52 63,68

Kutai Timur 73,22 82,24 49,63 31,79 85,38 64,45

Berau 85,38 88,21 54,57 29,42 92,61 70,04

Penajam Paser Utara 82,07 92,01 51,62 40,43 94,03 72,03

Mahakam Hulu 81,72 92,09 49,91 17,75 85,55 65,40

Kota Balikpapan 80,10 90,58 52,18 53,83 94,15 74,17

Kota Samarinda 79,64 89,62 51,96 28,97 93,63 68,77

Kota Bontang 79,61 85,82 59,06 60,19 94,74 75,89

KALIMANTAN TIMUR 80,27 88,61 51,83 32,60 91,49 68,96

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tanah Laut 70,90 85,38 51,24 57,98 90,67 71,23

Kota Baru 78,92 79,76 49,70 38,47 78,72 65,11

Banjar 71,09 80,77 55,21 58,35 79,20 68,93

Barito Kuala 72,32 86,62 54,05 66,32 75,90 71,04

Tapin 76,98 89,84 54,88 40,72 89,44 70,37

Hulu Sungai Selatan 76,34 83,44 53,61 51,52 84,18 69,82

Hulu Sungai Tengah 76,30 89,49 57,39 46,15 82,63 70,39

Hulu Sungai Utara 72,44 86,54 60,95 48,38 77,26 69,11

Tabalong 80,03 87,20 52,69 42,52 86,66 69,82

Tanah Bumbu 80,15 83,96 52,94 45,55 89,64 70,45

Balangan 75,61 91,80 63,38 48,09 94,07 74,59

Kota Banjarmasin 73,96 86,38 52,99 41,76 86,15 68,25

Kota Banjar Baru 79,81 88,29 57,09 34,14 88,78 69,62

KALIMANTAN SELATAN 76,37 86,75 55,55 49,29 84,52 70,50


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Malinau 77,42 84,92 55,64 24,61 79,64 64,45

Bulungan 74,04 88,20 54,44 20,66 81,71 63,81

Tana Tidung 63,89 68,32 57,14 30,39 84,14 60,78

Nunukan 73,22 82,53 47,99 11,38 84,42 59,91

Kota Tarakan 78,61 93,04 49,97 27,19 92,28 68,22

KALIMANTAN UTARA 75,18 84,60 50,26 23,78 88,90 64,54

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bolaang Mongondow 73,39 84,79 51,35 19,66 65,44 58,93

Minahasa 80,95 80,71 53,95 18,36 84,96 63,79

Kepulauan Sangihe 70,81 89,51 60,32 25,61 74,66 64,18

Kepulauan Talaud 81,58 90,61 60,00 16,55 84,81 66,71

Minahasa Selatan 72,62 89,82 55,05 46,93 81,08 69,10

Minahasa Utara 76,64 87,24 54,44 24,71 75,46 63,70

Bolaang Mongondow Utara 80,95 81,75 68,09 24,17 89,19 68,83

Siau Tagulandang Biaro 81,10 89,31 53,32 29,20 79,25 66,44

Minahasa Tenggara 69,24 86,82 57,18 24,25 74,00 62,30

Bolaang Mongondow Selatan

73,64 75,23 53,22 38,73 65,75 61,32

Bolaang Mongondow Timur 72,02 87,08 63,97 33,43 83,87 68,07

Kota Manado 80,36 85,61 64,77 62,23 89,62 76,52

Kota Bitung 74,01 87,65 56,81 38,14 85,68 68,46

Kota Tomohon 79,51 91,26 56,21 30,87 93,29 70,23

Kotamobagu 76,09 90,46 58,69 31,62 85,22 68,42

SULAWESI UTARA 77,05 89,28 58,44 39,90 82,93 69,52


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Banggai Kepulauan 66,22 84,00 60,17 28,12 62,17 60,14

Banggai 78,36 80,95 54,02 33,52 64,36 62,24

Morowali 75,66 87,55 65,18 27,72 74,25 66,07

Poso 78,69 90,24 56,10 42,01 84,68 70,35

Donggala 71,09 89,06 52,25 40,20 49,17 60,35

Toli-Toli 80,26 87,21 56,69 26,80 69,54 64,10

Buol 78,88 79,83 65,25 17,65 63,87 61,10

Parigi Moutong 68,50 88,07 49,38 35,22 50,99 58,43

Tojo Una-Una 70,76 84,95 62,45 31,41 78,87 65,69

Sigi 76,57 74,96 52,07 14,70 57,46 55,15

Banggai Laut 67,60 86,55 54,08 24,90 55,52 57,73

Morowali Utara 72,40 83,95 55,74 16,58 75,63 60,86

Kota Palu 72,07 87,00 56,49 64,26 76,93 71,35

SULAWESI TENGAH 75,52 87,69 56,36 33,50 64,61 63,53


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kepulauan Selayar 82,37 82,74 58,71 21,97 82,84 65,73

Bulukumba 84,14 74,28 51,93 35,50 81,40 65,45

Bantaeng 71,13 72,80 55,21 58,83 71,21 65,84

Jeneponto 72,31 69,18 53,62 57,98 43,89 59,40

Takalar 75,81 84,11 50,54 25,31 71,96 61,55

Gowa 78,96 77,47 49,48 21,43 75,77 60,62

Sinjai 78,42 86,90 66,48 35,57 88,44 71,16

Maros 73,63 86,69 47,19 43,65 86,07 67,45

Pangkajene dan Kepulauan 77,14 81,41 50,32 43,35 87,36 67,92

Barru 78,60 83,38 51,39 28,08 84,39 65,17

Bone 81,86 80,91 53,95 17,85 81,00 63,12

Soppeng 84,70 91,81 51,21 31,71 95,06 70,90

Wajo 77,55 81,85 53,55 33,70 75,80 64,49

Sidenreng Rappang 81,49 93,15 55,73 43,13 86,06 71,91

Pinrang 82,23 90,61 48,14 47,76 85,16 70,78

Enrekang 81,17 89,90 48,68 19,33 82,94 64,40

Luwu 78,30 84,14 48,69 32,58 82,00 65,14

Tana Toraja 77,88 87,92 49,20 30,32 92,29 67,52

Luwu Utara 80,51 91,08 48,58 42,45 87,13 69,95

Luwu Timur 77,41 91,86 51,19 56,47 94,25 74,24

Toraja Utara 79,25 91,68 48,12 26,90 83,20 65,83

Kota Makassar 76,42 88,16 55,82 59,31 90,07 73,95

Kota Parepare 72,26 93,64 57,30 66,78 91,79 76,35

Kota Palopo 73,62 91,53 52,91 42,99 87,04 69,62

SULAWESI SELATAN 79,87 85,01 52,09 41,93 83,86 68,55


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Buton 75,47 80,93 53,02 10,23 70,59 58,05

Muna 72,80 87,49 51,32 22,19 70,31 60,82

Konawe 76,66 85,19 56,84 32,62 79,27 66,12

Kolaka 73,90 79,92 50,14 46,03 80,22 66,04

Konawe Selatan 80,09 85,62 51,91 32,98 76,95 65,51

Bombana 78,18 85,26 52,68 14,67 59,45 58,05

Wakatobi 83,28 79,82 63,09 25,35 88,03 67,91

Kolaka Utara 74,18 78,50 52,48 54,46 84,14 68,75

Buton Utara 78,13 82,22 53,48 20,72 62,63 59,43

Konawe Utara 71,95 74,50 52,33 73,40 58,32 66,10

Kolaka Timur 78,80 86,55 52,03 44,39 65,85 65,52

Konawe Kepulauan 77,48 75,16 55,92 44,95 56,59 62,02

Muna Barat 75,11 73,76 41,09 20,07 42,89 50,58

Buton Tengah 74,65 76,50 42,32 12,36 53,87 51,94

Buton Selatan 73,98 76,17 43,73 12,67 64,43 54,20

Kota Kendari 76,80 85,94 58,26 61,49 81,75 72,85

Kota Baubau 73,10 90,35 51,42 44,61 85,73 69,04

SULAWESI TENGGARA 77,83 84,10 53,51 42,57 76,86 66,97

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Boalemo 72,38 80,15 66,64 59,72 88,63 73,50

Kab. Gorontalo 72,91 88,16 58,45 39,21 82,32 68,21

Pohuwato 68,31 82,49 63,18 38,30 77,58 65,97

Bone Bolango 71,89 85,17 67,55 30,83 89,40 68,97

Gorontalo Utara 68,63 87,04 64,57 36,31 66,70 64,65

Kota Gorontalo 71,22 94,34 61,82 37,27 92,67 71,46

GORONTALO 71,67 86,25 62,68 40,52 85,54 69,33


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Majene 73,90 80,61 61,13 37,05 77,92 66,12

Polewali Mandar 76,45 82,92 54,28 23,03 88,96 65,13

Mamasa 77,50 81,16 52,14 13,02 72,45 59,25

Mamuju 70,81 77,66 54,82 31,61 77,17 62,41

Mamuju Utara 75,36 82,32 52,92 47,34 75,78 66,75

Mamuju Tengah 81,30 75,52 47,77 50,00 73,73 65,67

SULAWESI BARAT 75,93 80,62 55,31 31,73 80,75 64,87

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Maluku Tenggara Barat 78,82 88,16 53,20 4,72 63,69 57,72

Maluku Tenggara 79,18 92,46 64,49 8,33 75,33 63,96

Maluku Tengah 78,13 79,69 54,26 9,13 63,26 56,89

Buru 74,55 71,81 52,49 20,50 66,25 57,12

Kepulauan Aru 82,32 75,87 54,79 13,76 63,16 57,98

Seram Bagian Barat 76,55 74,61 53,19 17,77 64,06 57,24

Seram Bagian Timur 76,35 68,58 48,54 11,73 46,22 50,28

Maluku Barat Daya 81,10 82,09 57,37 7,84 59,85 57,65

Buru Selatan 82,83 66,79 61,41 21,68 47,54 56,05

Kota Ambon 79,70 93,48 55,54 49,46 82,56 72,15

Kota Tual 80,11 87,49 58,57 26,61 68,58 64,27

MALUKU 80,25 80,88 56,37 24,30 66,78 61,72


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Fakfak 76,37 79,61 50,94 12,09 69,24 57,65

Kaimana 63,59 75,05 57,48 25,63 57,79 55,91

Teluk Wondama 75,07 62,57 56,57 58,15 52,70 61,01

Teluk Bintuni 68,43 80,99 59,14 35,29 68,59 62,49

Manokwari 70,41 80,27 53,12 26,55 72,07 60,49

Sorong Selatan 72,92 80,81 54,24 21,43 50,64 56,01

Sorong 76,34 89,43 52,91 5,02 78,50 60,44

Raja Ampat 73,38 68,42 51,87 65,23 54,18 62,62

Tambrauw 74,57 65,81 50,12 22,19 38,49 50,24

Maybrat 73,60 74,60 49,89 20,02 43,81 52,39

Manokwari Selatan 80,13 65,36 48,31 19,29 44,34 51,49

Pegunungan Arfak 78,31 55,68 36,56 14,41 14,18 39,83

Kota Sorong 78,65 86,02 56,75 52,24 81,22 70,98

PAPUA BARAT 74,05 74,94 55,06 32,40 67,79 60,85

Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halmahera Barat 74,08 72,82 56,57 13,56 80,48 59,50

Halmahera Tengah 78,22 79,26 58,30 49,58 80,40 69,15

Kepulauan Sula 77,55 67,80 55,58 14,29 65,89 56,22

Halmahera Selatan 74,79 85,74 60,58 19,88 44,35 57,07

Halmahera Utara 80,62 78,57 54,72 24,37 70,72 61,80

Halmahera Timur 83,77 75,68 58,76 19,19 69,64 61,41

Pulau Morotai 80,81 67,33 55,42 10,55 73,27 57,48

Pulau Taliabu 77,34 63,06 53,56 7,93 57,67 51,91

Kota Ternate 79,14 87,38 58,35 14,78 92,14 66,36

Kota Tidore Kepulauan 78,58 86,13 54,88 17,54 87,30 64,89

MALUKU UTARA 78,40 77,36 56,83 22,26 69,88 60,95


Kabupaten/Kota



Perlin-dungan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Merauke 73,32 88,58 54,04 10,61 68,43 59,00

Jayawijaya 75,11 71,73 42,87 7,56 39,26 47,31

Jayapura 83,81 70,36 58,30 12,36 65,66 58,10

Nabire 83,47 76,32 46,24 20,84 73,90 60,16

Kepulauan Yapen 73,36 69,33 50,11 15,38 50,23 51,68

Biak Numfor 79,99 79,37 51,73 14,18 53,02 55,66

Paniai 86,64 64,87 35,66 8,73 17,88 42,76

Puncak Jaya 84,84 56,47 37,23 8,74 33,50 44,16

Mimika 77,75 88,40 48,65 29,78 86,19 66,15

Boven Digoel 85,66 65,39 44,43 15,50 59,28 54,05

Mappi 80,84 67,39 42,33 19,18 31,53 48,25

Asmat 81,14 68,59 35,07 8,71 18,38 42,38

Yahukimo 88,47 54,43 26,97 7,89 13,43 38,24

Pegunungan Bintang 75,42 54,67 28,18 18,13 15,12 38,31

Tolikara 83,14 59,17 26,78 10,77 17,21 39,42

Sarmi 70,94 82,88 53,70 34,59 72,15 62,85

Keerom 76,09 82,38 45,54 14,86 77,26 59,22

Waropen 60,36 61,30 53,06 40,47 54,38 53,91

Supiori 71,92 91,56 52,36 70,69 55,08 68,32

Mamberamo Raya 77,26 61,00 43,34 6,19 29,49 43,45

Nduga 77,53 51,94 38,48 11,27 26,53 41,15

Lanny Jaya 80,61 58,89 34,62 8,38 20,03 40,50

Mamberamo Tengah 74,26 62,75 44,86 11,27 24,35 43,50

Yalimo 76,08 65,24 33,01 13,71 19,54 41,52

Puncak 78,87 56,43 23,82 10,40 21,65 38,23

Dogiyai 78,78 51,28 42,72 7,21 30,79 42,16

Intan Jaya 83,00 50,24 29,62 11,27 17,53 38,33

Deiyai 83,16 58,79 32,03 11,27 18,76 40,80

Kota Jayapura 83,25 87,37 58,99 41,30 87,83 71,75

PAPUA 78,80 72,31 42,42 27,52 49,81 54,17


LAMPIRAN 5.

PERINGKAT KABUPATEN/KOTA MENURUT IKKA

Peringkat Kode Wilayah Wilayah Administrasi IKKA Status Pencapaian

(1) (2) (3) (4) (5)

1 3572 Kota Blitar 84,98 Tinggi

2 3402 Bantul 84,30 Tinggi

3 3373 Kota Salatiga 84,26 Tinggi

4 3578 Kota Surabaya 83,77 Tinggi

5 3577 Kota Madiun 83,35 Tinggi

6 3404 Sleman 82,40 Tinggi

7 3374 Kota Semarang 82,06 Tinggi

8 1971 Kota Pangkal Pinang 82,01 Tinggi

9 5171 Kota Denpasar 81,88 Tinggi

10 1902 Belitung 81,55 Tinggi

11 3171 Kota Jakarta Selatan 81,32 Tinggi

12 3371 Kota Magelang 80,74 Tinggi

13 3401 Kulon Progo 80,62 Tinggi

14 3575 Kota Pasuruan 80,61 Tinggi

15 1171 Kota Banda Aceh 80,47 Tinggi

16 1373 Kota Sawah Lunto 80,35 Tinggi

17 3576 Kota Mojokerto 80,26 Tinggi

18 3273 Kota Bandung 80,11 Tinggi

19 3471 Kota Yogyakarta 80,04 Tinggi

20 3571 Kota Kediri 79,78 Menengah

21 3372 Kota Surakarta 79,64 Menengah

22 1172 Kota Sabang 78,66 Menengah

23 3515 Sidoarjo 78,44 Menengah

24 3277 Kota Cimahi 78,14 Menengah

25 3172 Kota Jakarta Timur 78,07 Menengah

26 5271 Kota Mataram 77,99 Menengah

27 3516 Mojokerto 77,84 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

28 3403 Gunung Kidul 77,83 Menengah

29 3579 Kota Batu 77,43 Menengah

30 1376 Kota Payakumbuh 77,38 Menengah

31 1872 Kota Metro 77,32 Menengah

32 3101 Kepulauan Seribu 77,18 Menengah

33 3573 Kota Malang 77,06 Menengah

34 1372 Kota Solok 76,97 Menengah

35 1904 Bangka Tengah 76,84 Menengah

36 3376 Kota Tegal 76,72 Menengah

37 1374 Kota Padang Panjang 76,63 Menengah

38 1375 Kota Bukittinggi 76,62 Menengah

39 3525 Gresik 76,58 Menengah

40 3311 Sukoharjo 76,52 Menengah

41 7171 Kota Manado 76,52 Menengah

42 1274 Tebing Tinggi 76,40 Menengah

43 7372 Parepare 76,35 Menengah

44 3317 Rembang 76,31 Menengah

45 3276 Kota Depok 76,22 Menengah

46 3520 Magetan 76,07 Menengah

47 1903 Bangka Barat 76,03 Menengah

48 3174 Kota Jakarta Barat 75,94 Menengah

49 3323 Temanggung 75,91 Menengah

50 6473 Kota Bontang 75,89 Menengah

51 3524 Lamongan 75,87 Menengah

52 5103 Badung 75,86 Menengah

53 3672 Kota Cilegon 75,85 Menengah

54 3322 Semarang 75,79 Menengah

55 3314 Sragen 75,77 Menengah

56 3574 Kota Probolinggo 75,76 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

57 3375 Kota Pekalongan 75,68 Menengah

58 3173 Kota Jakarta Pusat 75,67 Menengah

59 3307 Wonosobo 75,49 Menengah

60 3505 Blitar 75,43 Menengah

61 3501 Pacitan 75,20 Menengah

62 3310 Klaten 75,13 Menengah

63 3271 Kota Bogor 75,11 Menengah

64 3306 Purworejo 74,81 Menengah

65 3175 Kota Jakarta Utara 74,75 Menengah

66 3519 Madiun 74,73 Menengah

67 3279 Kota Banjar 74,70 Menengah

68 3671 Kota Tangerang 74,66 Menengah

69 6311 Balangan 74,59 Menengah

70 3305 Kebumen 74,37 Menengah

71 1173 Kota Langsa 74,28 Menengah

72 7320 Luwu Timur 74,24 Menengah

73 2171 Kota Batam 74,21 Menengah

74 3324 Kendal 74,18 Menengah

75 6471 Kota Balikpapan 74,17 Menengah

76 1471 Kota Pekanbaru 74,16 Menengah

77 7371 Kota Makassar 73,95 Menengah

78 3517 Jombang 73,87 Menengah

79 3319 Kudus 73,81 Menengah

80 3275 Kota Bekasi 73,78 Menengah

81 1901 Bangka 73,76 Menengah

82 6207 Lamandau 73,64 Menengah

83 7501 Boalemo 73,50 Menengah

84 1571 Kota Jambi 73,43 Menengah

85 1906 Belitung Timur 73,16 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

86 3302 Banyumas 73,13 Menengah

87 3309 Boyolali 73,09 Menengah

88 1371 Kota Padang 73,04 Menengah

89 7471 Kota Kendari 72,85 Menengah

90 3272 Kota Sukabumi 72,71 Menengah

91 1572 Kota Sungai Penuh 72,69 Menengah

92 3506 Kediri 72,67 Menengah

93 3313 Karanganyar 72,57 Menengah

94 3522 Bojonegoro 72,55 Menengah

95 3318 Pati 72,54 Menengah

96 3304 Banjarnegara 72,51 Menengah

97 1273 Kota Pematang Siantar 72,46 Menengah

98 3303 Purbalingga 72,45 Menengah

99 6206 Sukamara 72,43 Menengah

100 2172 Kota Tanjung Pinang 72,28 Menengah

101 3308 Magelang 72,21 Menengah

102 1116 Aceh Jaya 72,17 Menengah

103 3312 Wonogiri 72,15 Menengah

104 8171 Kota Ambon 72,15 Menengah

105 3316 Blora 72,07 Menengah

106 6406 Penajam Paser Utara 72,03 Menengah

107 5104 Gianyar 72,02 Menengah

108 5102 Tabanan 71,96 Menengah

109 3211 Sumedang 71,94 Menengah

110 6271 Kota Palangka Raya 71,91 Menengah

111 7314 Sidenreng Rappang 71,91 Menengah

112 9471 Kota Jayapura 71,75 Menengah

113 3278 Kota Tasikmalaya 71,48 Menengah

114 7571 Kota Gorontalo 71,46 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

115 3208 Kuningan 71,37 Menengah

116 7271 Kota Palu 71,35 Menengah

117 3274 Kota Cirebon 71,32 Menengah

118 3521 Ngawi 71,29 Menengah

119 6301 Tanah Laut 71,23 Menengah

120 3674 Kota Tangerang Selatan 71,17 Menengah

121 1106 Aceh Tengah 71,17 Menengah

122 7307 Sinjai 71,16 Menengah

123 1504 Batang Hari 71,15 Menengah

124 6304 Barito Kuala 71,04 Menengah

125 1701 Bengkulu Selatan 71,04 Menengah

126 3503 Trenggalek 70,99 Menengah

127 9171 Kota Sorong 70,98 Menengah

128 7312 Soppeng 70,90 Menengah

129 3207 Ciamis 70,86 Menengah

130 1702 Rejang Lebong 70,84 Menengah

131 7315 Pinrang 70,78 Menengah

132 5272 Kota Bima 70,65 Menengah

133 1505 Muaro Jambi 70,63 Menengah

134 6208 Seruyan 70,63 Menengah

135 3315 Grobogan 70,62 Menengah

136 3518 Nganjuk 70,60 Menengah

137 5371 Kota Kupang 70,49 Menengah

138 6310 Tanah Bumbu 70,45 Menengah

139 1408 Bengkalis 70,44 Menengah

140 6172 Kota Singkawang 70,44 Menengah

141 3504 Tulungagung 70,43 Menengah

142 6307 Hulu Sungai Tengah 70,39 Menengah

143 6201 Kotawaringin Barat 70,38 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

144 6305 Tapin 70,37 Menengah

145 7204 Poso 70,35 Menengah

146 7173 Kota Tomohon 70,23 Menengah

147 3320 Jepara 70,11 Menengah

148 1672 Kota Prabumulih 70,08 Menengah

149 6405 Berau 70,04 Menengah

150 7319 Luwu Utara 69,95 Menengah

151 1508 Tebo 69,91 Menengah

152 5106 Bangli 69,90 Menengah

153 3512 Situbondo 69,89 Menengah

154 3326 Pekalongan 69,85 Menengah

155 6309 Tabalong 69,82 Menengah

156 6306 Hulu Sungai Selatan 69,82 Menengah

157 1405 Siak 69,78 Menengah

158 3502 Ponorogo 69,74 Menengah

159 3511 Bondowoso 69,65 Menengah

160 6372 Kota Banjar Baru 69,62 Menengah

161 7373 Kota Palopo 69,62 Menengah

162 6209 Katingan 69,50 Menengah

163 2102 Bintan 69,49 Menengah

164 1117 Bener Meriah 69,42 Menengah

165 1211 Karo 69,41 Menengah

166 3325 Batang 69,41 Menengah

167 1501 Kerinci 69,41 Menengah

168 1506 Tanjung Jabung Timur 69,38 Menengah

169 3204 Bandung 69,34 Menengah

170 1472 Kota Dumai 69,32 Menengah

171 1805 Lampung Tengah 69,23 Menengah

172 1112 Aceh Barat Daya 69,16 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

173 8202 Halmahera Tengah 69,15 Menengah

174 1871 Kota Bandar Lampung 69,14 Menengah

175 3210 Majalengka 69,14 Menengah

176 1114 Aceh Tamiang 69,12 Menengah

177 6308 Hulu Sungai Utara 69,11 Menengah

178 7105 Minahasa Selatan 69,10 Menengah

179 7472 Kota Baubau 69,04 Menengah

180 7504 Bone Bolango 68,97 Menengah

181 6303 Banjar 68,93 Menengah

182 5101 Jembrana 68,92 Menengah

183 1807 Way Kanan 68,85 Menengah

184 7107 Bolaang Mongondow Utara 68,83 Menengah

185 6472 Kota Samarinda 68,77 Menengah

186 7408 Kolaka Utara 68,75 Menengah

187 1673 Kota Pagar Alam 68,75 Menengah

188 1377 Kota Pariaman 68,73 Menengah

189 3510 Banyuwangi 68,73 Menengah

190 5207 Sumbawa Barat 68,70 Menengah

191 3216 Bekasi 68,68 Menengah

192 3301 Cilacap 68,64 Menengah

193 1771 Kota Bengkulu 68,63 Menengah

194 1601 Ogan Komering Ulu 68,59 Menengah

195 7172 Kota Bitung 68,46 Menengah

196 2103 Natuna 68,42 Menengah

197 7174 Kota Kotamobagu 68,42 Menengah

198 3321 Demak 68,36 Menengah

199 9419 Supiori 68,32 Menengah

200 6212 Barito Timur 68,26 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

201 6371 Kota Banjarmasin 68,25 Menengah

202 6571 Kota Tarakan 68,22 Menengah

203 3523 Tuban 68,21 Menengah

204 7502 Kab. Gorontalo 68,21 Menengah

205 1808 Tulangbawang 68,14 Menengah

206 3213 Subang 68,10 Menengah

207 1671 Kota Palembang 68,08 Menengah

208 7111 Bolaang Mongondow Timur 68,07 Menengah

209 6204 Barito Selatan 68,07 Menengah

210 1311 Dharmasraya 68,03 Menengah

211 1509 Bungo 67,95 Menengah

212 7309 Pangkajene Dan Kepulauan 67,92 Menengah

213 7407 Wakatobi 67,91 Menengah

214 3214 Purwakarta 67,81 Menengah

215 1809 Pesawaran 67,79 Menengah

216 2105 Kepulauan Anambas 67,72 Menengah

217 1604 Lahat 67,64 Menengah

218 6171 Kota Pontianak 67,63 Menengah

219 6211 Gunung Mas 67,62 Menengah

220 3327 Pemalang 67,60 Menengah

221 1708 Kepahiang 67,58 Menengah

222 7318 Tana Toraja 67,52 Menengah

223 5108 Buleleng 67,52 Menengah

224 1407 Rokan Hulu 67,52 Menengah

225 1905 Bangka Selatan 67,50 Menengah

226 6401 Paser 67,48 Menengah

227 1674 Kota Lubuklinggau 67,47 Menengah

228 7308 Maros 67,45 Menengah

229 2104 Lingga 67,23 Menengah



(1) (2) (3) (4) (5)

230 3206 Tasikmalaya 67,16 Menengah

231 1271 Kota Sibolga 67,14 Menengah

232 1108 Aceh Besar 67,07 Menengah

233 5105 Klungkung 66,96 Menengah

234 3513 Probolinggo 66,80 Menengah

235 2101 Karimun 66,79 Menengah

236 1703 Bengkulu Utara 66,77 Menengah

237 1278 Kota Gunung Sitoli 66,77 Menengah

238 7605 Mamuju Utara 66,75 Menengah

239 7104 Kepulauan Talaud 66,71 Menengah

240 1222 Labuhan Batu Selatan 66,66 Rendah

241 1503 Sarolangun 66,63 Rendah

242 7108 Siau Tagulandang Biaro 66,44 Rendah

243 3218 Pangandaran 66,43 Rendah

244 8271 Kota Ternate 66,36 Rendah

245 1275 Kota Medan 66,34 Rendah

246 1209 Simalungun 66,34 Rendah

247 1507 Tanjung Jabung Barat 66,31 Rendah

248 1305 Tanah Datar 66,29 Rendah

249 3329 Brebes 66,24 Rendah

250 1605 Musi Rawas 66,24 Rendah

251 3673 Kota Serang 66,21 Rendah

252 9409 Mimika 66,15 Rendah

253 1610 Ogan Ilir 66,14 Rendah

254 1208 Asahan 66,14 Rendah

255 7601 Majene 66,12 Rendah

256 7403 Konawe 66,12 Rendah

257 7410 Konawe Utara 66,10 Rendah

258 7203 Morowali 66,07 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

259 7404 Kolaka 66,04 Rendah

260 3328 Tegal 65,98 Rendah

261 7503 Pohuwato 65,97 Rendah

262 1174 Kota Lhokseumawe 65,94 Rendah

263 3508 Lumajang 65,90 Rendah

264 7303 Bantaeng 65,84 Rendah

265 3603 Tangerang 65,83 Rendah

266 6402 Kutai Barat 65,83 Rendah

267 7321 Toraja Utara 65,83 Rendah

268 1276 Binjai 65,81 Rendah

269 3528 Pamekasan 65,78 Rendah

270 5204 Sumbawa 65,77 Rendah

271 7301 Kepulauan Selayar 65,73 Rendah

272 7209 Tojo Una-Una 65,69 Rendah

273 7606 Mamuju Tengah 65,67 Rendah

274 6205 Barito Utara 65,62 Rendah

275 6210 Pulang Pisau 65,56 Rendah

276 1603 Muara Enim 65,53 Rendah

277 7411 Kolaka Timur 65,52 Rendah

278 7405 Konawe Selatan 65,51 Rendah

279 3507 Malang 65,46 Rendah

280 7302 Bulukumba 65,45 Rendah

281 6407 Mahakam Hulu 65,40 Rendah

282 1806 Lampung Utara 65,37 Rendah

283 1803 Lampung Selatan 65,36 Rendah

284 3514 Pasuruan 65,36 Rendah

285 1175 Kota Subulussalam 65,29 Rendah

286 1810 Pringsewu 65,22 Rendah

287 7310 Barru 65,17 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

288 7317 Luwu 65,14 Rendah

289 7602 Polewali Mandar 65,13 Rendah

290 1218 Serdang Bedagai 65,12 Rendah

291 6302 Kota Baru 65,11 Rendah

292 1812 Tulang Bawang Barat 65,07 Rendah

293 1206 Toba Samosir 65,02 Rendah

294 8272 Kota Tidore Kepulauan 64,89 Rendah

295 1609 Ogan Komering Ulu Timur 64,83 Rendah

296 6102 Bengkayang 64,81 Rendah

297 1308 Lima Puluh Kota 64,80 Rendah

298 5201 Lombok Barat 64,72 Rendah

299 5107 Karang Asem 64,71 Rendah

300 7505 Gorontalo Utara 64,65 Rendah

301 1811 Mesuji 64,62 Rendah

302 3209 Cirebon 64,54 Rendah

303 7313 Wajo 64,49 Rendah

304 6404 Kutai Timur 64,45 Rendah

305 6501 Malinau 64,45 Rendah

306 7316 Enrekang 64,40 Rendah

307 1303 Solok 64,40 Rendah

308 1502 Merangin 64,38 Rendah

309 1705 Seluma 64,37 Rendah

310 3529 Sumenep 64,37 Rendah

311 8172 Kota Tual 64,27 Rendah

312 1307 Agam 64,23 Rendah

313 7103 Kepulauan Sangihe 64,18 Rendah

314 3205 Garut 64,14 Rendah

315 1118 Pidie Jaya 64,12 Rendah

316 1804 Lampung Timur 64,10 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

317 7206 Toli-Toli 64,10 Rendah

318 1401 Kuantan Singingi 64,05 Rendah

319 1607 Banyu Asin 63,99 Rendah

320 8102 Maluku Tenggara 63,96 Rendah

321 6502 Bulungan 63,81 Rendah

322 7102 Minahasa 63,79 Rendah

323 7106 Minahasa Utara 63,70 Rendah

324 6403 Kutai Kartanegara 63,68 Rendah

325 1706 Mukomuko 63,62 Rendah

326 1404 Pelalawan 63,61 Rendah

327 1109 Pidie 63,58 Rendah

328 6104 Pontianak 63,58 Rendah

329 1217 Samosir 63,51 Rendah

330 1277 Kota Padangsidimpuan 63,50 Rendah

331 3215 Karawang 63,35 Rendah

332 1212 Deli Serdang 63,34 Rendah

333 1101 Simeulue 63,34 Rendah

334 1409 Rokan Hilir 63,33 Rendah

335 1707 Lebong 63,29 Rendah

336 3212 Indramayu 63,18 Rendah

337 1216 Pakpak Bharat 63,17 Rendah

338 1110 Bireuen 63,16 Rendah

339 7311 Bone 63,12 Rendah

340 1608 Ogan Komering Ulu Selatan 63,09 Rendah

341 1802 Tanggamus 63,06 Rendah

342 1611 Empat Lawang 62,97 Rendah

343 1801 Lampung Barat 62,91 Rendah

344 1107 Aceh Barat 62,87 Rendah

345 9416 Sarmi 62,85 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

346 6101 Sambas 62,84 Rendah

347 1410 Kepulauan Meranti 62,80 Rendah

348 5308 Lembata 62,77 Rendah

349 1272 Kota Tanjung Balai 62,72 Rendah

350 1602 Ogan Komering Ilir 62,68 Rendah

351 1302 Pesisir Selatan 62,66 Rendah

352 9108 Raja Ampat 62,62 Rendah

353 9104 Teluk Bintuni 62,49 Rendah

354 1102 Aceh Singkil 62,42 Rendah

355 7604 Mamuju 62,41 Rendah

356 1704 Kaur 62,38 Rendah

357 1103 Aceh Selatan 62,36 Rendah

358 6103 Landak 62,35 Rendah

359 1304 Sijunjung 62,31 Rendah

360 7109 Minahasa Tenggara 62,30 Rendah

361 1606 Musi Banyuasin 62,28 Rendah

362 7202 Banggai 62,24 Rendah

363 3509 Jember 62,20 Rendah

364 5208 Lombok Utara 62,04 Rendah

365 7412 Konawe Kepulauan 62,02 Rendah

366 1406 Kampar 61,97 Rendah

367 1219 Batu Bara 61,94 Rendah

368 5203 Lombok Timur 61,90 Rendah

369 3217 Bandung Barat 61,82 Rendah

370 8205 Halmahera Utara 61,80 Rendah

371 6107 Sintang 61,80 Rendah

372 1813 Pesisir Barat 61,80 Rendah

373 7305 Takalar 61,55 Rendah

374 1213 Langkat 61,45 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

375 8206 Halmahera Timur 61,41 Rendah

376 7110 Bolaang Mongondow Selatan 61,32 Rendah

377 7207 Buol 61,10 Rendah

378 9103 Teluk Wondama 61,01 Rendah

379 6108 Kapuas Hulu 60,99 Rendah

380 3201 Bogor 60,98 Rendah

381 1402 Indragiri Hulu 60,95 Rendah

382 7212 Morowali Utara 60,86 Rendah

383 1613 Musi Rawas Utara 60,82 Rendah

384 7402 Muna 60,82 Rendah

385 3202 Sukabumi 60,82 Rendah

386 6503 Tana Tidung 60,78 Rendah

387 7306 Gowa 60,62 Rendah

388 9105 Manokwari 60,49 Rendah

389 9107 Sorong 60,44 Rendah

390 5310 Sikka 60,44 Rendah

391 7205 Donggala 60,35 Rendah

392 5205 Dompu 60,33 Rendah

393 9404 Nabire 60,16 Rendah

394 7201 Banggai Kepulauan 60,14 Rendah

395 1310 Solok Selatan 60,13 Rendah

396 3604 Serang 60,10 Rendah

397 6105 Sanggau 60,00 Rendah

398 3203 Cianjur 59,99 Rendah

399 6504 Nunukan 59,91 Rendah

400 6202 Kotawaringin Timur 59,81 Rendah

401 5315 Manggarai Barat 59,80 Rendah

402 1115 Nagan Raya 59,80 Rendah

403 1709 Bengkulu Tengah 59,73 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

404 1306 Padang Pariaman 59,72 Rendah

405 8201 Halmahera Barat 59,50 Rendah

406 7409 Buton Utara 59,43 Rendah

407 1207 Labuhan Batu 59,41 Rendah

408 7304 Jeneponto 59,40 Rendah

409 1612 Penukal Abab Lematang Ilir 59,36 Rendah

410 6213 Murung Raya 59,31 Rendah

411 6112 Kubu Raya 59,27 Rendah

412 7603 Mamasa 59,25 Rendah

413 9417 Keerom 59,22 Rendah

414 9401 Merauke 59,00 Rendah

415 7101 Bolaang Mongondow 58,93 Rendah

416 1221 Padang Lawas 58,92 Rendah

417 1215 Humbang Hasundutan 58,90 Rendah

418 1205 Tapanuli Utara 58,86 Rendah

419 5320 Sabu Raijua 58,86 Rendah

420 1113 Gayo Lues 58,82 Rendah

421 5313 Manggarai 58,58 Rendah

422 7208 Parigi Moutong 58,43 Rendah

423 5302 Sumba Timur 58,29 Rendah

424 5309 Flores Timur 58,27 Rendah

425 9403 Jayapura 58,10 Rendah

426 6110 Melawi 58,08 Rendah

427 7401 Buton 58,05 Rendah

428 7406 Bombana 58,05 Rendah

429 1105 Aceh Timur 58,04 Rendah

430 5303 Kupang 58,04 Rendah

431 8105 Kepulauan Aru 57,98 Rendah

432 1312 Pasaman Barat 57,95 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

433 6109 Sekadau 57,92 Rendah

434 1309 Pasaman 57,89 Rendah

435 1223 Labuhan Batu Utara 57,84 Rendah

436 7211 Banggai Laut 57,73 Rendah

437 8101 Maluku Tenggara Barat 57,72 Rendah

438 8108 Maluku Barat Daya 57,65 Rendah

439 9101 Fakfak 57,65 Rendah

440 1220 Padang Lawas Utara 57,62 Rendah

441 3601 Pandeglang 57,58 Rendah

442 8207 Pulau Morotai 57,48 Rendah

443 5301 Sumba Barat 57,35 Rendah

444 5312 Ngada 57,29 Rendah

445 1301 Kepulauan Mentawai 57,25 Rendah

446 8106 Seram Bagian Barat 57,24 Rendah

447 1225 Nias Barat 57,23 Rendah

448 1203 Tapanuli Selatan 57,16 Rendah

449 8104 Buru 57,12 Rendah

450 8204 Halmahera Selatan 57,07 Rendah

451 5206 Bima 57,01 Rendah

452 1210 Dairi 56,98 Rendah

453 8103 Maluku Tengah 56,89 Rendah

454 1403 Indragiri Hilir 56,87 Rendah

455 3602 Lebak 56,79 Rendah

456 1111 Aceh Utara 56,50 Rendah

457 5202 Lombok Tengah 56,48 Rendah

458 8203 Kepulauan Sula 56,22 Rendah

459 3527 Sampang 56,10 Rendah

460 8109 Buru Selatan 56,05 Rendah

461 9106 Sorong Selatan 56,01 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

462 5311 Ende 56,00 Rendah

463 9102 Kaimana 55,91 Rendah

464 9406 Biak Numfor 55,66 Rendah

465 5314 Rote Ndao 55,61 Rendah

466 3526 Bangkalan 55,32 Rendah

467 6106 Ketapang 55,26 Rendah

468 7210 Sigi 55,15 Rendah

469 1204 Tapanuli Tengah 55,13 Rendah

470 6111 Kayong Utara 54,93 Rendah

471 5316 Sumba Tengah 54,76 Rendah

472 6203 Kapuas 54,71 Rendah

473 7415 Buton Selatan 54,20 Rendah

474 1104 Aceh Tenggara 54,08 Rendah

475 9410 Boven Digoel 54,05 Rendah

476 9418 Waropen 53,91 Rendah

477 5307 Alor 53,53 Rendah

478 1202 Mandailing Natal 53,49 Rendah

479 5318 Nagekeo 53,27 Rendah

480 1214 Nias Selatan 53,01 Rendah

481 5304 Timor Tengah Selatan 52,74 Rendah

482 5306 Belu 52,47 Rendah

483 1201 Nias 52,39 Rendah

484 9110 Maybrat 52,39 Rendah

485 5319 Manggarai Timur 52,14 Rendah

486 7414 Buton Tengah 51,94 Rendah

487 8208 Pulau Taliabu 51,91 Rendah

488 9405 Kepulauan Yapen 51,68 Rendah

489 9111 Manokwari Selatan 51,49 Rendah

490 5305 Timor Tengah Utara 51,16 Rendah



(1) (2) (3) (4) (5)

491 7413 Muna Barat 50,58 Rendah

492 1224 Nias Utara 50,36 Rendah

493 8107 Seram Bagian Timur 50,28 Rendah

494 9109 Tambrauw 50,24 Rendah

495 5317 Sumba Barat Daya 49,00 Sangat Rendah

496 9411 Mappi 48,25 Sangat Rendah

497 9402 Jayawijaya 47,31 Sangat Rendah

498 5321 Malaka 47,21 Sangat Rendah

499 9408 Puncak Jaya 44,16 Sangat Rendah

500 9423 Mamberamo Tengah 43,50 Sangat Rendah

501 9420 Mamberamo Raya 43,45 Sangat Rendah

502 9407 Paniai 42,76 Sangat Rendah

503 9412 Asmat 42,38 Sangat Rendah

504 9426 Dogiyai 42,16 Sangat Rendah

505 9424 Yalimo 41,52 Sangat Rendah

506 9421 Nduga 41,15 Sangat Rendah

507 9428 Deiyai 40,80 Sangat Rendah

508 9422 Lanny Jaya 40,50 Sangat Rendah

509 9112 Pegunungan Arfak 39,83 Sangat Rendah

510 9415 Tolikara 39,42 Sangat Rendah

511 9427 Intan Jaya 38,33 Sangat Rendah

512 9414 Pegunungan Bintang 38,31 Sangat Rendah

513 9413 Yahukimo 38,24 Sangat Rendah

514 9425 Puncak 38,23 Sangat Rendah

INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK...Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan...

Documents

Transcript of INDEKS KOMPOSIT KESEJAHTERAAN ANAK...Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan...