implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
-
Upload
kuswatun-hasanah -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
1/21
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebelum dilakukan amandemen ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai mandatris MPR dan mempunyai
garis pertanggungjawaban kepada MPR berdasarkan Garis-Garis esar !aluan "egara yang
dibuat oleh MPR melalui #etetapan MPR ($ap MPR)% !al inilah yang menjadi dasar kenapa
MPR mempunyai wewenang membentuk $ap MPR sebagaimana disebutkan dalam &&'
*+ pra amandemen, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan &ndang-&ndang'asar dan garis-garis besar dari pada haluan "egara%
Pertanggungjawaban Presiden terhadap MPR itu juga didasarkan pada adanya struktur
kekuasaan "egara yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi "egara (supreme)
sebagai pemegang kedaulatan rakyat sehingga segala proses penyelenggaraan negara dapat
dilakukan pengawasan oleh MPR termasuk dalam proses penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden%
#ewenangan pembentukan $ap MPR dan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi
"egara itu kemudian dihapus sejak amandemen ketiga &&' *+% Penghapusan kewenangan
pembentukan $ap MPR ini didasarkan alasan untuk memperkuat sistem presidensial, dimana
Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR dan tidak mempunyai garis
pertanggungjawaban terhadap MPR dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan% Garis
pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden sekarang langsung kepada rakyat
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam &&' *+% #edudukan MPR juga bukan lagi
sebagai lembaga tertinggi "egara tetapi bergeser sebagai lembaga "egara yang
kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga "egara lainnya seperti 'PR, M., M#, dan
lainnya%
Penghapusan wewenang pembentukan $ap MPR itu diatur dalam Pasal / amandemen
ketiga &&' *+% 'alam Pasal / amandemen ketiga &&' *+ ini tidak menyebutkan lagi
adanya wewenang pembentukan $ap MPR% kewenangan MPR sekarang berdasarkan Pasal /
amandemen ketiga &&' *+ tersebut adalah 0
a% Mengubah dan menetapkan &ndang-&ndang 'asar1
1
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
2/21
b% Melantik Presiden dan2atau Wakil Presiden1
3% 'apat memberhentikan Presiden dan2atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut &ndang-&ndang 'asar%
ersadarkan ketentuan &&' *+ di atas sangat jelas bahwa kewenangan
pembentukan #etetapan oleh MPR sudah dihapus dalam sruktur peraturan perundang-
undangan, sehingga hal ini yang melatarbelakangi diaturnya ketentuan dalam Pasal .turan
Peralihan amandemen keempat &&' *+ yang berbunyi 0 Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum #etetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan #etetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk
diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 455/%
erdasarkan Pasal .turan Peraliha amandemen keempat &&' *+ di atas, maka
dalam sidang tahunan MPR tahun 455/, MPR mengeluarkan $ap MPR "omor 2MPR2455/
tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status !ukum #etetapan MPRS dan #etetapan MPR
R6 tahun 77 sampai dengan tahun 4554% 'alam $ap ini mengelompokkan / $ap MPRS
dan $ap MPR yang sudah ada ke dalam enam kelompok status baru, yaitu0
1. 8ang di 3abut dan dinyatakan tidak berlaku selama 9 $ap1
2. 8ang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu sebanyak / $ap1
3. 8ang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil
pemilu sebanyak 9 $ap1
4. 8ang dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang sebanyak
$ap1
5. 8ang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib
baru oleh MPR hasil pemilu tahun 455* sebanyak + $ap1
6. 8ang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena
bersi:at :inal (einmalig), telah di 3abut, maupun telah selesai dilaksanakansebanyak 5* $ap%
'engan dihapuskannya wewenang pembentukan $ap MPR berdasarkan Pasal /
.mandemen ketiga &&' *+, bukan berarti MPR tidak diperbolehkan untuk membentuk
$ap MPR, akan tetapi masih tetap diperbolehkan hanya sebatas ketetapan MPR mengenai
pelantikan maupun pemberhentian presiden dan2atau wakil presiden% 6ni berarti bahwa $ap
MPR tidak lagi bersi:at mengatur se3ara umum (regeling) akan tetapi sudah bersi:at konkrit
dan indi;idual (beschiking)%
2
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
3/21
#etentuan bahwa $ap MPR bersi:at bes3hiking diatur lebih lanjut dalam Pasal < ayat
() &ndang-&ndang "omor 5 $ahun 455* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, bahwa yang dimaksud dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
yang bersi:at regeling hanya meliputi0
a% &ndang-&ndang 'asar "egara Republik 6ndonesia *+1
b% &ndang-&ndang2Peraturan Pemerintah Pengganti &ndang-&ndang1
3% Peraturan Pemerintah1
d% Peraturan Presiden1
e% Peraturan 'aerah%
erdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa $ap MPR tidak lagi termasuk dalam
bagian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang bersi:at regeling% Status hukum
$ap MPR yang bersi:at beschiking ini berubah dengan diberlakukannya &ndang-&ndang
"omor 4 $ahun 45 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (&& "o%4 $h%
45), sebagai pengganti dari &ndang-&ndang "omor 5 $ahun 455* yang telah dinyatakan
tidak berlaku% Menurut && "o%4 $h% 45 bahwa $ap MPR merupakan bagian dari jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan yang ditempatkan di bawah &&' *+% 6ni berarti
$ap MPR tidak lagi hanya bersi:at beschiking tetapi juga bersi:at regeling% !al ini
sebagaimana diatur dalam Pasal < ayat () && "o% 4 $h% 45 bahwa yang dimaksud hirarki
peraturan perundang-undangan meliputi0
a% &ndang-&ndang 'asar "egara Republik 6ndonesia *+1
b% #etepan Majelis Permusyawaratan Rakyat1
3% &ndang-&ndang2Peraturan Pemerintah Pengganti &ndang-&ndang1
d% Peraturan Pemerintah1
e% Peraturan Presiden1
:% Peraturan 'aerah Pro;insi1
g% Paraturan Pemerintah #abupaten2#ota%
'engan adanya perubahan status hukum dari pada $ap MPR yang awalnya hanya
sebatas beschiking tetapi sekarang juga dimasukkan dalam jenis regeling berdasarkan &&
"o%4 $h% 45, maka salah satu implikasi yuridisnya adalah bagaimana jika $ap MPR itu
dinilai bertentangan dengan &&' *+= .pakah Mahkamah #onstitusi (M#) berwenang
untuk memeriksa dan mengadili terhadap $ap MPR yang bersi:ar regeling dan dianggap
bertentangan dengan &&' *+% #arena se3ara tekstual wewenang M# hanya dapat
melakukan pengujian terhadap undang-undang yan2g dinilai bertentangan dengan &&' *+
(constitutional review), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4*> ayat () &&' *+%
3
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
4/21
1.2 Rumusan Masalah
1. agaimana #edudukan $.P MPR pas3a diterbitkannya &ndang-undang "omor 4
$ahun 45 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan=
2. .pakah Mahkamah #onstitusi (M#) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili terhadap $ap MPR yang dianggapbertentangan dengan &&' *+=
1.3 Tujuan Penulisan
1. &ntuk mengetahui bagaimana kedudukan $.P MPR R6 dalam diterbitkannya
&ndang-undang "omor 4 $ahun 45 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan%
&ntuk mengetahui #ewenangan Mahkamah #onstitusi (M#) dalam menguji $ap MPR terhadap
&&' *+%
4
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
5/21
BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Kedudukan TAP MPR as!a diter"itkann#a Undang$undang N%m%r &' Tahun
'(&& tentang Pem"entukan Peraturan Perundang$undangan
1.1.1 Kedudukan Ta MPR Se"elum dan Sesudah Amandemen UUD &)*+
Salah satu tuntutan yang paling mendasar dan prioritas dari gerakan re:ormasi yang
berujung pada runtuhnya kekuasaan ?rde aru pada medio tahun 9 adalah re:ormasi pada
bidang hukum% $ahap awal yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas tersebut adalah
dengan mengubah &ndang-&ndang 'asar $ahun *+ (&&' *+) sebagai hukum dasar
dalam penyelenggaraan negara% Se3ara prinsipil, perubahan &&' *+ merupakan suatu
kenis3ayaan% Mengingat, re:ormasi hukum mustahil dilakukan tanpa melakukan perubahan
konstitusi (constitutional reform)% 'alam pandangan .braham .mos, proses perubahan
konstitusi bukan sesuatu yang bersi:at keramat (tabu), melainkan bertujuan untuk
memperbaiki hal-hal substansial yang belum termuat dalam konstitusi, dan memperbaiki
kelemahan-kelemahan, serta ketidaksempurnaan konstitusi sebagai buah karya manusia%
#arena pada awal pembentukannya, &&' *+ adalah konstitusi yang bersi:at sementara%
?leh karena itu, Soekarno menyebutnya sebagai &&' revolutiegrondwet%
Perubahan &&' *+ kemudian dilakukan se3ara bertahap sejak tahun sampai
dengan tahun 4554 dalam sidang-sidang MPR% Perubahan &&' *+ tersebut meliputi hampir
keseluruhan materi &&' *+% @ika naskah &&' *+ sebelum perubahan berisi
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
6/21
Permusyawaratan Rakyat% Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa MPR merupakan
lembaga negara yang tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat% !al ini mengandung arti
bahwa lembaga-lembaga negara yang lain berada di bawah majelis% ?leh karena itu,
lembaga-lembaga negara di luar majelis tidak dapat membatalkan putusan-putusan majelis,
hal mana disebabkan oleh kedudukannya yang lebih rendah% Pemahaman MPR sebagai
lembaga negara tertinggi kala itu dijabarkan pula dalam penjelasan Pasal tersebut, bahwa
Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara%
Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut0
a) menetapkan &ndang-&ndang 'asar1
b) mengubah &ndang-&ndang 'asar1
c) menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara1
d) memilih Presiden dan Wakil Presiden1 dan
e) meminta pertanggungjawaban Presiden ditengah masa jabatannya karena dakwaan
pelanggaran melalui persidangan istimewa%
.pabila di3ermati ketentuan Pasal ayat (4) &&' *+ sebelum perubahan yang
menyatakan se3ara eksplisit bahwa MPR adalah pelaksana sepenuhnya dari kedaulatan
rakyat, maka sesungguhnya kekuasaan MPR tidak terbatas pada lima poin kekuasaan di atas%
MPR memiliki kekuasaan lainnya sebagai lembaga yang menjalankan sepenuhnya kedaulatan
rakyat selain kekuasaan yang se3ara jelas disebutkan dalam &&' *+, yaitu0 MPR
menetapkan &&' dan Garis-garis esar daripada !aluan "egara (G!"), MPR sekali lima
tahun memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan MPR dapat mengubah &ndang-&ndang
'asar%
'asar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan kedudukan MPR
sebagai badan2lembaga perwakilan rakyat adalah &&' *+ sebelum perubahan membentuk
struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yangsepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat% !al seperti ini berakibat tidak terjadinya saling
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances system) pada institusi-institusi
ketatanegaraan% Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kun3i yang
menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan
rakyat%
Selain itu, kelemahan paling mendasar adalah masalah jumlah anggota MPR yang
terlalu banyak pada masa ?rde aru% #ondisi ini menjadi sebab MPR tidak dapat se3ara akti:menyelenggarakan sidang-sidang untuk menjalankan tugasnya% 'engan hambatan seperti ini,
6
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
7/21
pada akhirnya MPR tidak melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang dapat menilai
accountability pemerintah, yang merupakan syarat mutlak perwujudan dari konsep
kedaulatan rakyat%
Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara se3ara
konseptual ingin menegaskan bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan
kedaulatan rakyat% Setiap lembaga yang mengemban tugas politik negara dan pemerintahan
(tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk
dan bertanggung jawab kepada rakyat% $untutan perubahan pada tingkat hukum dasar
(konstitusi) dari lembaga perwakilan rakyat tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki
kualitas kerja dan hasil kerja parlemen 6ndonesia untuk memajukan rakyat 6ndonesia%
Pasal ayat (4) &&' *+ perubahan ketiga memuat ketentuan yang berbunyi
#edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut &ndang-&ndang 'asar.
Perubahan ketentuan ini membawa implikasi yang luar biasa terhadap kedudukan MPR%
Semula, MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pas3a perubahan &&'
*+, MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara
lainnya, yaitu Aembaga #epresidenan, 'ewan Perwakilan Rakyat, 'ewan Perwakilan
'aerah, Mahkamah #onstitusi, Mahkamah .gung, dan adan Pemeriksa #euangan%
'engan kedudukan demikian, kekuasaan MPR setelah perubahan &&' *+
(berdasarkan Pasal / &&' *+ setelah perubahan) adalah0
a) mengubah dan menetapkan &ndang-&ndang 'asar1
b) melantik Presiden dan2atau Wakil Presiden1
c) memberhentikan Presiden dan2atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut &ndang-&ndang 'asar1 dan
d) memilih dan menetapkan Presiden dan2atau Wakil Presiden dalam keadaan
Presiden dan2atau Wakil Presiden berhalangan tetap%
Perubahan Pasal ayat (4) tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan
meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara 6ndonesia karena pelaksanaan
kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh MPR tetapi melalui 3ara dan berbagai lembaga
yang ditentukan dalam &&' *+% ahwa dengan ditetapkannya perubahan tersebut maka
kedaulatan berada di tangan rakyat, lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian
dari wewenang, tugas, dan :ungsi yang diberikan &&' *+, aturan dalam &&' tersebutlah
yang menjadi rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga MPR tidak lagi
7
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
8/21
berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara%
Setelah amandemen ketiga kedudukan MPR kemudian bergeser dari lembaga tertinggi
negara menjadi lembaga negara sama dengan lembaga negara lainnya% ?leh karena ini MPR
bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat% !al ini sebagaimana diatur dalam Pasal
ayat (4) amandemen ketiga &&' *+ bahwa #edaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut &ndang-&ndang 'asar% Pergeseran kedudukan MPR ini kemudian
diatur lebih lanjut dalam Pasal / &ndang-&ndang "omor 4< $ahun 455 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, 'ewan Perwakilan Rakyat, 'ewan Perwakilan 'aerah, dan 'ewan
Perwakilan Rakyat 'aerah (&& M'/) yang berbunyi 0 MPR merupakan lembaga
permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara%
MPR mempunyai kewenangan yang se3ara rin3i ditentukan di dalam Pasal * &&M'/ yang berbunyi 0
a% Mengubah dan menetapkan &ndang-&ndang 'asar "egara Republik 6ndonesia $ahun
*+1
b% Melantik Presiden dan2atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum1
3% Memutuskan usul 'PR untuk memberhentikan Presiden dan2atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah #onstitusi memutuskan bahwa Presiden
dan2atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan ter3ela dan2atau terbukti bahwa Presiden dan2atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan2atau Wakil Presiden1
d% Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya1
e% Memilih Wakil Presiden dari 4 (dua) 3alon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya1 dan
:% memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
se3ara bersamaan, dari 4 (dua) pasangan 3alon presiden dan wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 3alon
Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya%
8
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
9/21
1.1.2 Kedudukan TAP MPR Pas!a Disahkann#a Undang$Undang N%m%r &'Tahun
'(&& Tentang Pem"entukan Peraturan Perundang$Undangan,
'ewan Perwakilan Rakyat ('PR) dan pemerintah pada tahun 45 yang lalu telah
mensahkan dan membentuk sebuah &ndang &ndang no 4 tahun 45 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang &ndangan menggantikan &ndang &ndang "o 5 $ahun 455*% #elahiran
&ndang-&ndang ini tidak banyak mendapat perhatian se3ara luas dari masyarakat dan dari
media, padahal undang undang ini merupakan salah satu undang undang yang krusial dan
undang undang ini disahkan sebagai pengganti undang undang no 5 tahun 455* yang dirasa
memiliki beberapa kekurangan dan belum dapat menampung atau menjadi payung hukum
yang sempurna terhadap perkembangan pembentukan peraturan yang baik%
Salah satu materi yang mendapat banyak sorotan perbaikan undang undang "o 5
tahun 455* yang kemudian dielaborasi ke dalam undang undang "o 4 tahun 45 adalah
tentang di3antumkannya atau dimasukkannya kembali $.P MPR ke dalam susunan atau
hierarki peraturan perundang undangan% Sebagai mana kita ketahui bersama, dalam undang
undang "o% 5 tahun 455* pasal < disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang undangan
adalah 0
&ndang &ndang 'asar "egara Republik 6ndonesia tahun *+%
&ndang &ndang 2 Peraturan Pemerintah Pengganti &ndang &ndang%
Peraturan Pemerintah%
Peraturan Presiden%
Peraturan 'aerah%
Sedangkan di sisi yang lain, ada peraturan yang bernama $.P MPR dan masih berlaku
sampai sekarang, maka perubahan mendasar dalam &ndang &ndang no 4 tahun 45 adalah
dengan memasukkan kembali $.P MPR ke dalam hierarki peraturan perundang undangan,
seperti yang ter3antum dalam pasal < undang undang no 4 tahun 45, yaitu 0
&ndang-&ndang 'asar "egara Republik 6ndonesia $ahun *+
$.P MPR
&ndang &ndang 2 Peraturan Pemerintah Pengganti &ndang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan 'aerah Propins
9
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
10/21
Peraturan 'aerah #ota2#abupaten
Masuknya kembali $.P MPR kedalam susunan peraturan perundang- undangan adalah
untuk mengakomodir beberapa $.P MPR yang sampai sekarang masih berlaku% .da dua
ma3am $.P MPR yang masih berlaku hingga saat ini meskipun kewenangan yang dimiliki
MPR banyak yang telah direduksi sejak perubahan &ndang &ndang 'asar *+, yaitu $.P
MPR yang berlaku se3ara tak terbatas, dan $.P MPR yang berlaku hingga terbentuknya
&ndang &ndang yang menggantikan%
eberapa $.P MPR yang berlaku se3ara tak terbatas adalah 0
$.P MPRS "o% BBC2MPRS277 tentang pembubaran Partai #omunis 6ndonesia%
$.P MPR "o% BC62MPR29 tentang Politik Dkonomi dalam rangka 'emokrasi
Dkonomi%Sedangkan $.P MPR yang masih berlaku hingga terbentuknya &ndang &ndang yang
menggantikan adalah 0
$.P MPRS "o%BB6B2MPRS tentang pengangkatan pahlawan ampera sampai
terbentuknya && ttg pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan (sudah ada, && no
45 tahun 455)
$.P MPR "o%B629 tentang penyelenggaraan negara yg bersih dan bebas ##" (sudah
ada && no 49 tahun )
$.P MPR "o%BC29 tentang penyelenggaran otonomi daerah, pengaturan pembagian
dan peman:aatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta peribangan keuangan
pusat dan daerah (sudah ada && no /4 tahun 455*)
$.P MPR 66624555 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan per&&an (sudah
ada && no 4 tahun 45)
$.P MPR "o%C24555 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan "asional
$.P MPR "o%C624555 tentang pemisahan $"6 dan Polri (sudah ada && no /* tahuh
455* tentang $"6 dan && no 4254 tentang Polri)
$.P MPR "o% C62455 tentang etika kehidupan berbangsa $.P MPR "o% C662455 tentang ;isi indonesia masa depan
$.P MPR "o%C6662455 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan
pen3egahan praktek ##" (sudah ada && #P#, && $ipikor, && $indak Pidana
#orupsi)
$.P MPR "o%6B2455 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan S'.
'engan masih banyaknya $.P MPR yang hingga saat ini masih berlaku (ke3uali yang
sudah ada &ndang-undang penggantinya) maka sewajarnya bila $.P MPR tersebut kembali
dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang undangan%
10
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
11/21
&ntuk menentukan kedudukan hukum #etetapan MPR2S dilihat dari keberadaan
#etetapan MPR2S dalam tata urutan (tata urutan) peraturan perundang-undangan dan
kelompok norma hukum% Seperti yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal < ayat () &&
"omor 4 $ahun 45, #etetapan MPR2S berada di bawah &&' "R6 *+ dan di atas
&ndang-&ndang% Sejalan dengan teori !ans #elsen sebelumnya, dengan kedudukan
#etetapan MPR2S yang demikian berarti ke atas #etetapan MPR2S berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma-norma yang terdapat dalam &&' "R6 *+, dan ke bawah #etetapan
MPR2S menjadi dasar hukum dan sumber bagi pembentukan && dan peraturan perundang-
undangan lainnya%
.pabila diperhatikan dengan seksama ketentuan pasal-pasal dalam && "omor 4
$ahun 45, khusunya mengenai tata urutan dan materi muatan peraturan perundang-undangan, maka penulis menemukan keganjilan terkait dengan pengaturan mengenai
#etetapan MPR2S% Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal < ayat () undang-undang
tersebut, #etetapan MPR2S digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan dalam
tata urutan atau tata urutan peraturan perundang-undangan berada setingkat di bawah &&'
"R6 *+ dan di atas &&% Sementara itu, dalam pasal-pasal mengenai materi muatan
peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai materi
muatan yang harus di atur oleh #etetapan MPR% !al tersebut dapat dipahami dengan melihat
pada penjelasan Pasal < ayat () huru: b, bahwa #etetapan MPR2S yang dimaksud dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan adalah #etetapan MPR2S yang masih dinyatakan
berlaku oleh #etetapan MPR "o% 62MPR2455/% !al ini berarti bahwa kedepannya tidak ada
#etetapan MPR yang si:atnya mengatur, selain ketetapan-ketetapan yang disebutkan dalam
penjelasan Pasal < ayat () huru: b && "o% 4 $ahun 45% !al tersebut juga sesuai dengan
kedudukan dan kewenangan MPR setelah perubahan &&' *+ yang salah satunya sudah
tidak memiliki wewenang untuk menetapkan Garis-garis esar !aluan "egara (G!") yang
dituangkan dalam bentuk produk hukum #etetapan MPR2S%
!al lain yang ganjil adalah mengenai materi muatan &&% 'alam ketentuan Pasal
angka / dikatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang
dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, :ungsi, dan tata urutan
peraturan perundang-undangan% #etentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat ()
yang mengatur perihal materi muatan suatu &&, yaitu0 (i) pengaturan lebih lanjut mengenai
ketentuan &ndang-&ndang 'asar "R6 *+, (ii) perintah suatu &ndang-&ndang diatur
dengan &ndang-&ndang, (iii) pengesahan perjanjian internasional tertentu, (i;) tindak lanjut
11
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
12/21
atas putusan Mahkamah #onstitusi,dan2atau (;) pemenuhan kebutuhan hukum dalam
masyarakat% 'ari ketentuan Pasal 5 ayat () tersebut tidak terdapat mengenai pengaturan
lebih lanjut ketentuan #etetapan MPR2S sebagai materi muatan &&% !al ini tentunya tidak
sejalan dengan kedudukan #etetapan MPR2S dalam kelompok norma sebagaimana
pandangan !ans "awiasky, bahwa #etetapan MPR2S merupakan Staatsgrundgesetz yang
berisi ketentuan-ketentuan pokok yang meliputi keseluruhan bidang kehidupan bernegara
yang masih harus dijabarkan lagi ke dalam norma-norma yang lebih rendah (&&), dan
selanjutnya merupakan dasar dan sumber bagi &&%
#etiadaan hal yang demikian dalam pengaturan && "omor 4 $ahun 45 bisa saja
membuat ran3u kedudukan hukum #etetapan MPR2S dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan% Pertanyaan yang mun3ul dari kondisi tersebut adalah apakah #etetapan MPR2Smemiliki kedudukan hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber
dan dasar bagi && dan peraturan perundang-undangan lainnya, atau malah sebaliknya tidak
memiliki makna sama sekali% $erhadap hal ini, dapat dilihat Penjelasan &mum && "o% 4
$ahun 45 yang menyatakan bahwa materi baru yang ditambahkan dalam && "omor 4
$ahun 45 tersebut adalah penambahan #etetapan MPR2S sebagai salah satu jenis peraturan
perundang-undangan dan tata urutannya ditempatkan setelah &&' "R6 *+% 'ari
penjelasan tersebut, penulis melihat pembentuk && "omor 4 $ahun 45 memang dengan
sengaja memasukkan kembali #etetapan MPR2S dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan dan menempatkannya di atas &&% 'itambah lagi dengan kenyataan bahwa
ketetapan-ketetapan MPR2S yang dinyatakan masih berlaku oleh #etetapan MPR "o%
62MPR2455/ mengamanahkan dibentuknya && untuk mengatur mengenai materi yang
dikandung oleh ketetapan-ketetapan tersebut (khusunya ketetapan-ketetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal * #etetapan MPR "o% 62MPR2455/)%
eranjak dari penjelasan di atas, materi muatan #etetapan MPR2S yang masih
dinyatakan berlaku oleh #etetapan MPR "o% 62MPR2455/ adalah materi muatan pada saat
#etetapan MPR2S dibentuk dalam kontruksi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang
:ungsinya adalah menjabarkan atau mena:sirkan ketentuan &&' *+% Sehingga, status
hukumnya berada di atas && dan tergolong norma yang bersi:at konstitusi atau aturan dasar
negara% 'engan dilakukannya peninjauan kembali terhadap #etetapan MPR2S tersebut dan
ketentuan Pasal * #etetapan MPR "o% 62MPR2455/ yang menyatakan bahwa terdapatnya#etetapan MPR2S yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya &&,
12
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
13/21
sesungguhnya menerangkan bahwa #etetapan-ketetapan MPR2S yang termasuk dalam
golongan ini, oleh #etetapan MPR "o% 62MPR2455/ se3ara materi muatan ditundukkan oleh
MPR sendiri terhadap materi muatan &&% .rtinya, MPR menilai bahwa materi muatan yang
dikandung dalam ketetapan MPR tersebut 3ukup diatur dalam bentuk &&% "amun demikian,
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, #etetapan MPR2S tersebut berada di atas
&&, oleh && "omor 4 $ahun 45 ditentukan kekuatan mengikatnya tidak sama dengan
&&' dan &&% Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 4 #etetapan MPR "o% 62MPR2455/,
se3ara materi muatan masih merupakan aturan dasar negara yang berada di bawah &&'
*+% 'engan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa #etetapan MPR2S dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai aturan dasar negara
(Staatsgrundgesetz) yang setingkat di bawah &&' "R6 *+, yang menjadi dasar serta
sumber bagi pembentukan && dan peraturan perundang-undangan di bawahnya%
Peletakan $.P MPR di atas undang-undang dalam rumusan Pasal < && "o% 4 $ahun
45, dilandasi pada pemikiran bahwa kenyataannya berdasar $.P MPR 2455/ terdapat /
$.P MPR yang masih berlaku dan $.P MPR yang tetap berlaku , tetapi tidak sebagai
sumber hukum berdasar Pasal < && 5 $ahun 455*% $.P MPR 2455/ menjadi muspro, tidak
mempunyai konsekuensi hukum dan politik apabila terjadi pelanggaran% $.P MPR menjadi
ma3an ompong dan dokumen keari:an saja% M# harus memperbaharui peraturan M# yang
mengakomodasi $.P MPR, karena $.P MPR termasuk bagian integral dari hukum dasar
yang posisinya di atas undang-undang%M# harus juga menguji && terhadap $.P MPR%
13
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
14/21
2.2 Ke-enangan Mahkamah K%nstitusi .MK/ untuk memeriksa dan mengadili
terhada Ta MPR #ang diangga "ertentangan dengan UUD &)*+
2.2.1 N%rma Hukum Dalam Negara
Sebelum masuk dalam pembahasan kewenangan M# dalam memeriksa dan
mengadili $ap MPR $erhadap &&'*+ sebaiknya kita menetahui tentang !ierarki norma
hukum% !ierarki norma hukum menurut !ans #elsen mengenai teori jenjang norma
hukum (Stu:entheorie), !ans #elsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti, suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih yang tinggi, norma
yang lebih berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersi:athipotesis dan :ikti: yaitu norma dasar (Grundnorm)%
"orma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu system norma tersebut tidak
lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan
terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi
norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu
dikatakan Presupposed%
erkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh !ans #elsen tersebut, !ans "awiasky
mengembangkan teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara% !ans "awiasky
dalam bukunya yang berjudul AllgemeineRechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan
teori !ans #elsen, maka suatunorma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan
berjenjang-jenjang% "orma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
tertinggi yang disebut dengan norma dasar%
!ans "awiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok%
Pengelompokkan norma hukum dalam suatu "egara manurut !ans "awiaky yakni 0
1. "orma :undamental negara (Staatsfundamentalnorm)1
2. .turan dasar negara (staatsgrundgesetz)1
3. &ndang-undang :ormal (formell gesetz)1 dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung)%
14
-
7/25/2019 implikasi masuknya TAP MPR dalam UU No 12 Tahun 2011.rtf
15/21
@adi, peraturan perundang-undangan yang dimaksud di atas adalah merupakan hierarki
atau tata urutan peraturan perundang-undangan% .rtinya, suatu peraturan perundang-
undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan
perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya% #onsekuensinya, setiap peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi%
2.2.2 0e-enang Pengujian Ta MPR
Masuknya #etetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
justru melahirkan persoalan hukum baru, yaitu pertentangan antara #etentuan Pasal *
#etetapan MPR "omor 62MPR2455/ dengan Pasal < ayat () && "omor 4 $ahun
45% #etentuan Pasal * $ap MPR "omor 62MPR2455/ menyatakan bahwa beberapa
#etetapan MPR masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya &&% 'i sisi lain, Pasal