IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 … · 3 PERNYATAAN Nama : DARA PUSTIKA SUKMA NIM :...
Transcript of IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 … · 3 PERNYATAAN Nama : DARA PUSTIKA SUKMA NIM :...
0
IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI PELAKSANA
JAMINAN SOSIAL DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO
Thesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Diajukan Oleh :
DARA PUSTIKA SUKMA
NIM S 321308007
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
3
PERNYATAAN
Nama : DARA PUSTIKA SUKMA
NIM : S321308007
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :
“ Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau dari Pelaksana Jaminan Sosial di
RSUD Kabupaten Sukoharjo “ adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan
karya saya dalam tesis tersebut diberitanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya diatas tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan tesis gelar yang saya
peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukan keasliannya, saya
memperbolehkan tesis ini di upload dalam website Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta, 1 Desember 2014
Yang membuat pernyataan
DARA PUSTIKA SUKMA
4
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini yang berjudul Implementasi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ditinjau Dari Pelaksana Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten
Sukoharjo. Ini dapat terselesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai
derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Tesis ini membahas dan mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang BPJS ditinjau dari pelaksana Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten
Sukoharjo. Mengetahui kendala Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di
lapangan yaitu di RSUD Kabupaten Sukoharjo dan cara mengatasi kendala yang terjadi
dilapangan.
Dalam kesempatan ini, disampaikan ucapan terimakasih dengan tulus dan
mendalam kepada semua pihak yang membantu baik materiil maupun non materiil
sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Prof. Dr. Ravik Kasidi MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Dr. M. Hudi Asrori S, SH, M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
5
6. Prof. Dr. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan
Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah
tulus ikhlas mengarahkan, membimbing serta member motivasi dalam
rangka penulisan tesis ini.
7. Bapak/ Ibu dosen pengampu pada Program Studi Megister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan
ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Ayah tersabar drg. Gani Suharto, Sp.KG, ibu terhebat Dra. Yuliana
Susanti, Msi, dan adik terbaik Bhisma Raga Sukma, terimakasih telah
memberikan dorongan moril dan perhatiannya.
9. Teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis pada khususnya dan teman-
teman angkatan 2013 pada umumnya yang telah memberikan dukungan
dalam menyelesaikan tesissaya.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah membantu
dalam penyusunan tesis dan terselesaikannya pendidikan ini.
Pada akhirnya disadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari
berbagai kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat
diharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa mendatang dan semoga
tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Surakarta, 1 Desember 2014
Penulis,
6
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………………………………………… i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ……………………… ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ……………………… iii
PERNYATAAN ……………………………………………………… vi
KATA PENGANTAR ……………………………………………… v
DAFTAR ISI ……………………………………………………… vii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………… x
ABSTRAK ……………………………………………………… xi
ABSTRACT ……………………………………………………… xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ……………………………… 1
B. Rumusan Masalah ……………………………………… 16
C. Tujuan Penelitian ……………………………………… 16
D. Manfaat Penelitian ……………………………………… 17
BAB II LANDASAN DAN KAJIAN
A. Tinjauan Tentang Teori …………………………………… 19
1. Teori Keadilan Aristoteles …………………………... 19
2. Teori Keadilan John Rawls ……………………….….. 21
3. Teori Kemanfaatan …………………………………… 26
4. Teori Penerapan Hukum …………………………………… 26
B. Implementasi Hukum …………………………………………… 29
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 …………………… 29
2. UU SJSN ………………………………………………….. 32
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan ……………………….………………………… 34
4. UU BPJS ……………………................................... 35
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
Tentang Penerima Bantuan Iuran JaminanSosial ………….. 37
7
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan …………………………………………… 38
C. Tinjauan tentang JaminanSosial ………………………… 39
1. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional……................ 39
2. Jaminan Sosial menurut Ahli ………………………… 41
3. Prinsip Jaminan Sosial ………………………………… 43
4. Manfaat Jaminan Sosial ………………………………… 48
5. Jenis Jaminan Sosial ………………………………… 52
D. Tinjauan tentang BPJS …………….…………………… 53
1. Sejarah BPJS ………………………………………… 53
2. Pengertian BPJS …………………………….………… 62
3. Manfaat BPJS ………………………….…………… 68
4. Hukum Asuransi BPJS …………………………………. 70
5. Asuransi Berdasarkan Undang-Undang ……………….. 73
6. Pengertian Asuransi Menurut Ahli ……………….. 75
7. Prinsip Dasar Asuransi ……………………………….. 77
8. Pengertian Asuransi Kesehatan ………………………. 78
9. Jenis Asuransi Kesehatan ………………………………. 84
E. Penelitian Yang Relevan ………………………………… 94
F. Kerangka Berpikir ………………………………………… 100
BAB II METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ………………………………………… 106
B. Bentuk Penelitian ………………………………………… 106
C. Sifat Penelitian ………………………………………… 108
D. Lokasi Penelitian ……………………………………….. 109
E. Jenis dan Sumber Data ……………………………………….. 109
F. Teknik Pengumpulan Data ……………………………….. 113
G. TeknikAnalisis Data ……………………………………….. 115
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi UU BPJS Ditinjau Dari Pelaksana Jaminan
Sosial di RSUD Kabupaten Sukoharjo …………………… 117
B. Mengatasi kendala yang terjadi di Lapangan dalam
Pelaksana Jaminan Sosial setelah diberlakukan UU BPJS. 136
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………….. 140
8
B. Implikasi ……………………………………. 142
C. Saran ……………………………………………. 143
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………. 145
LAMPIRAN
9
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul Tabel Halaman
Table 1 Perbandingan Penelitian yang Relevan 94
Table 2 Kerangka Berpikir 100
10
ABSTRAK
Dara Pustika Sukma, S321308007, Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau Dari Pelaksana
Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten Sukoharjo.
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari
pelaksana Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris, dengan
menggunakan konsep hukum yang keempat yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku
sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, maka metode
penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal dan menggunakan analisis
metode kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan adanya kendala didalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ditinjau dari pelaksana jaminan sosial di RSUD
Kabupaten Sukoharjo. Sifat penelitian dalam penulisan hokum ini merupakan penelitian
deskriptif. Dalam penulisan hokum ini, penulis bertujuan untuk menerangkan sejelas
mungkin mengenai pelaksanaan jaminan sosial BPJS di RSUD Kabupaten Sukoharjo
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan cara mengatasi
kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksana BPJS di RSUD Kabupaten Sukoharjo.
Kesehatan merupakan salah satu unsure utama dalam setiap kehidupan seseorang
karena sangat menunjang dalam aktivitas setiap manusia. LahirnyaUndang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memiliki perbedaan dengan ASKES dimana perlu
ada peran serta dan kerjasama antara pihak BPJS, Rumah Sakit dan masyarakat agar
program BPJS dapat berjalan dengan baik sebagaimana Undang-UndangNomor 24
Tahun 2011, perbedaan yang sangat signifikan adalah masalah Rumah Sakit dan
masyarakat harus menyiapkan diri terhadap sistem BPJS yang lebih tertata sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Meskipun pembentukan BPJS dinilai baik oleh
pemerintah dan berpihak kepada rakyat, akan tetapi masih banyak kendala yang harus
pemerintah perhatikan demi kelancaran penyelenggaraan BPJS. Hadirnya BPJS
memberikan perubahan bagi jaminan kesehatan masyarakat. Mengatasi kendala hadirnya
INA CBGs bagi Rumah Sakit diharapkan pihak Rumah Sakit Menatau ulang perencanaan
dan belanja RS sepertia lokasi belanja untuk pegawai, operasional dan investasi,
membangun kesadaran untuk pelayanan yang kompetitif yang efisiendanbermutu agar
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Kata kunci :Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan, RumahSakit
11
ABSTRACT
DaraPustikaSukma, S321308007, Implementation of Act Number 24 ofYear2011 on
The Social Security Agency (BPJS) Seen from The Executive ofSocial Security in
RSUD SukoharjoRegency
Thesis : The Graduate Program of SebelasMaret University Surakarta.
This research aims to conduct the implementation of Act Number 24 of Year 2011
on The Social Security Agency (BPJS) Seen fromThe Executive of Social Security in
RSUD Sukoharjo Regency.
This research categorized non-doctrinal or empirical research by conducting the
fourth law concept which is law as patterns of social behavior institutionalized existing
as empirical social variable. Thus, the researcher employs doctrinal method and
quantitative method to analyze the data. This research describes there are many
obstacles in actualizing Act Number 24 of Year 2011 on BPJS Seen from The Executive
of Social Security inin RSUD Sukoharjo Regency. The research methodology which is
employed by the researcher is andescreptive research. The purposes are to explain
briefly related to the implementation of BPJS in RSUD Sukoharjo Regency seen from the
executive of Social Security from Act Number 24 of 2011 on BPJS, the solutions to reduce
any obstacles happened in the field and the practice of BPJS inimplementing Sosial
Security rights in RSUDSukoharjo Regency.
Health is one of the main concerns of human life since it would support people
daily activities. The formulation of Act Number 24 of Year 2011 on BPJS distinguish
from ASKES which ASKES needs role and contribution between BPJS, hospitals and
citizens in order BPJS could be well-implemented like the Act Number 24 of Year 2011.
The significance happened in one of the public hospitals and citizens must be prepared
towards BPJS system to be more well-organized based on Act Number 24 of Year 2011.
Although the establishment of BPJS good appreciated by the government and citizens,
however, there are some obstacles to be noticed by governments for the continuity
implementation of BPJS. Surely, BPJS would show significance impacts of citizen health
insurance. Overcoming obstacles for the presence of INA CBGs expected Hospital to
rearrange the hospitals planning and expenses for example allocation of expenditure on
personnel, operations and investments, to raise awareness for efficient competitive
service and quality to fit the mandate of Act Number 24 of Year 2011 on BPJS.
Keywords : Health, Social Security Providers, Health Insurance and Hospitals’
Health Care