IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI SERENAN

KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2020

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

FEMILLA APHRODITE WIDO HAJANDI

A220160041

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

i

ii

iii

1

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DI DESA SERENAN

KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi tugas dan fungsi kepala desa,

proses, kendala dan solusi alternatif guna penyelesaian terhadap kendala implementasi tugas

dan fungsi Kepala Desa Serenan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek

penelitian ini yaitu kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kantor

Kepala Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan menggunakan

trianggualasi teknik pengumpulan data dan trianggulasi sumber data. Analisis data dilakukan

dengan menerapkan model interaktif. Indikator implementasi tugas dan fungsi kepala desa

meliputi: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) penyelenggaraan pemerintah desa,

(3) dan menetapkan anggaran perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk

pelaksanaan fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik

karena adanya pembagian dana desa, serta bantuan langsung tunai bagi pemegang kartu

keluarga miskin. Pelaksananaan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintah desa belum

terlaksana dengan baik karena kedatangan perangkat desa yang tidak tepat waktu dan sanksi

yang kurang tegas. Fungsi menetapkan anggaran desa sudah berjalan dengan baik karena

adanya pembahasan dan persetujuan APBDesa.

Kata kunci: fungsi kepala desa, tugas kepala desa,pemerintahan desa

Abstract

This study aims to describe the implementation of the duties and functions of the village

head, the process, constraints and alternative solutions in order to solve the obstacles in

implementing the duties and functions of the Serenan Village Head. This type of research is

descriptive qualitative. The subjects of this study were the village head, village officials and

community leaders in the Serenan Village Head Office, Juwiring District, Klaten Regency.

Data collection techniques using interviews and documentation. The data validity was done

by using triangulation of data collection techniques and triangulation of data sources. Data

analysis was performed by applying an interactive model. Indicators of the implementation of

the duties and functions of the village head include: (1) improving the welfare of the

community, (2) implementing village government, (3) and determining the village apparatus

budget. The results showed that the implementation of the function of improving community

welfare has gone well because of the distribution of village funds, as well as direct cash

assistance for poor family card holders. The implementation of the function of leading the

implementation of village government has not been carried out properly due to the arrival of

village officials who are not on time and the sanctions are not firm. The function of

determining the village budget has worked well because of the discussion and approval of the

Village budget.

Key words: the function of the village head, the duties of the village head, the village

administration

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Peraturan

Pelaksanaan Desa Pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah:

2

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dimaksud dengan desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

maupun mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan

desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang

dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Republik (RI ,2019)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menetapkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public

good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). (RI

,2014)

Pemerintah Desa selalu identik dengan berbagai keluhan masyarakat akan pelayanan yang

tidak maksimal. Pemerintah Desa Serenan Kecamatan Juwiring merupakan salah satu

Pemerintah Desa yang tidak terlepas dari berbagai kekurangan tersebut. Dalam Permendagri

Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)

mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat desa

mempunyai tugas dan fungsi. Pasal 6 menetapkan tentang tugas dan fungsi Kepala Desa

yaitu:

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa

memiliki fungsi-fungsi.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur

empat tugas utama Kepala Desa yaitu: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa dan, memberdayakan

masyarakat desa. Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh

Undang-undang tersebut. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat yang dipimpin kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Peran

dan kinerja pemerintahan desa sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok.

3

Tugas pokok tersebut adalah memimpin, mengkoordinasikan urusan rumah tangga

desa, melakukan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus

dapat memberdayakan masyarakat di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Klaten sehingga

bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa. Peran pemerintah desa sudah

dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa, dimana pemerintah desa telah

melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju ke arah

yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah.Indikator yang

digunakan dalam penelitian ini sesuai Pasal 26 Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014,

bahwa fungsi Kepala Desa meliputi: (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa ,

(3) Menetapkan anggaran desa.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Ghony dan Almanshur (2012:25),

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak

dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara kuantitatif. Menurut

Moleong (2018:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis

statistic atau cara kuantifikasi laiinya. Penelitian ini di fokuskan pada tugas dan fungsi kepala

desa di Desa Serenan yang dapat di uraikan melalui kinerja kepala desa dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya baik ide/pemikiran, waktu, tenaga, materi serta peran pemerintah dalam

melayani masyarakat. Desain penelitian ini adalah studi kasus.

Tempat penelitian ini adalah di Desa Serenan , Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penulisan

laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih tiga

bulan yaitu sejak bulan April sampai bulan Juni 2020. Menurut Arikunto (2010:172), sumber

data merupakan subjek darimana data itu diperoleh peneliti. Menurut Bungin (2013: 129),

metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan

berhasil atau tidak suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan

dokumentasi. Informan atau narasumber dari penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa,

kaur perencanaan, perangkat desa, bayan atau kepala dusun di Desa Serenan Kecamatan

Juwiring Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu

triangualasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan

dengan menerapkan model interaktif. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berasal

4

dari informan yaitu kepala desa sekretaris desa, kaur perencanaan, perangkat desa, bayan atau

kepala dusun di Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Serenan

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Untuk dapat melaksanakan tugas menyelengagrakan

pemerintahan desa, ditiap-tiap pemerintahan desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana

pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organiasi yang didalamnya terdapat

aparatur pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi

yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan desa dengan tugas dan fungsi

didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan

desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini

memfokuskan pada tugas dan fungsi kepala desa di Desa Serenan Kecamatan Juwiring

Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Proses Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Serenan Kecamatan

Juwiring Kabupaten Klaten Tahun 2020, meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

di desa Serenan ialah dengan pembagian dana desa, dan batuan-bantuan dari pemerintah

seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa tahun anggaran 2020 bagi kartu

keluarga miskin akibat covid-19 yang dibagikan setiap sebulan sekali.

2. Memimpin penyelengaraan pemerintah desa. Tugas Kepala Desa Serenan dalam

penyelenggaraan pemerintah desa di dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan

kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi,

hubungan bathin dan kepemimpinan agar lebih sukses kedepannya. Seorang pemimpin

mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain

sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai

kesadaran dan tanpa paksaan.

3. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peran kepala desa terhadap APBDesa

antara lain membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa, membahas perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban bersama BPD, Selain itu saya juga mempunyai peran

untuk menetapkan Perdes APBDesa, mensosialisasikan Perdes APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa , menetapkan kebijakan tentang

pelaksanaan APBDesa dan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. saya juga berhak

5

menetapkan bendahara desa dan menetapkan bendahara desa dan petugas yang

melakukan pemungutan penerimaan serta menetapkan petugas yang melakukan

pengelolaan barang milik desa.

Kendala yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang

berkaitan dengan memimpin penyelenggaraan pemerintah desa adalah kedatangan perangkat

desa yang kadang-kadang tidak tepat waktu bahkan ada salah satu perangkat desa yang sering

tidak masuk, perangkat desa kurang konsekuen dengan aturan-aturan yang ada, perangkat

desa kurang memiliki rasa percaya diri, dan sanksi yang diberikan kepada perangkat desa

kurang tegas sehingga jalannya pemerintahan desa serenan sedikit terhambat. Kendala

selanjutnya yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang

berkaitan dengan menetapkan anggaran dan belanja desa adalah masyarakat kurang peduli

terhadap pembangunan di daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama karena

kecenderungan masyarakat untuk menunggu bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)

dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kendala yang lain ialah kepala desa Serenan di

dalam menyampaikan informasi dan program-program kepada masyarakat desa yang

seringkali dihadapi yaitu faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian

besar masyarakat.

Solusi alternatif untuk mengatasi kendala kepala desa dalam memimpin penyelengaraan

pemerintah desa ialah dengan kepala desa memberikan reward kepada perangkat desa yang

memiliki kinerja yang baik, perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu

mengingatkan sesama perangkat desa akan tugas dan fungsi nya masing-masing, memberikan

arahan kepada perangkat desa agar lebih baik lagi. Solusi alternatif yang kedua ialah kepala

desa beserta perangkat desa perlu memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat dalam

tiap-tiap pertemuan tentang dana desa sehingga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi

dalam meningkatkan keuangan desa demi kelancaran pemerintah dan pembangunan desa.

Solusi alternatif yang ketiga ialah diharapkan agar masyarakat saling melengkapi maksudnya

ialah untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi agar membantu kendala kepala desa dalam

menyampaikan informasi tentang program-progream desa kepada masyarakat yang

berpendidikan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Rusadi (2011) yang menunjukkan fungsi

kepala desa sebagai pelaksana pembangunan di desa Makteduh di Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan termasuk pada kategori “Cukup Mampu”. Kepala desa dalam

menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan tidak berjalan dengan baik

6

dikarenakan kurangnya potensi desa, banyaknya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam

pembangunan, dan sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan

Hasil penelitian ini selaras dengan kajian Rohmah (2013) yang menunjukkan

implementasi tugas dan fungsi kepala desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten

Sukoharjo terdapat beberapa kendala yang menghambat proses jalannya pemerintahan desa

dengan baik. Kendala tersebut antara lain minimnya dana alokasi desa untuk pembangunan

desa, sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi pembangunan

desa Gedangan, adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan kinerja kepala desa

Gedangan, kepala desa kurang mendengar aspirasi msyarakat dan kurangnya komunikasi

dengan warga desa, kesadaran masyarakat yang minim akan peraturan desa Gedangan.

Kepala Desa harus lebih mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam hal mendengar aspirasi

dan keluhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Emylio (2015) yang menunjukkan fungsi

kepala desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga,masih kurang maksimal

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, kurang maksimal dalam mengambil

suatu keputusan dan penggunaan dana yang sering melenceng dengan apa yang awalnya

direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Dendi (2015) yang menunjukkan bahwa

Kepala Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan sudah berjalan cukup

baik terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan kajian Trisnawati (2014) yang menunjukkan

Kepala desa dan perangkat Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

dalam menjalankan tugas dan fungsi cukup memiliki karakter disiplin yang baik.

Pelanggaran biasa terjadi itu hanya masalah kedatangan perangkat desa yang kadang-kadang

tidak tepat waktu.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya bisa dikatakan sudah cukup berjalan dengan baik, walaupun

dalam pelaksanaannya tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kepala desa

sudah menemukan beberapa solusi alternatif yang diharapkan mampu mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi demi kemajuan kepala desa Serenan dan juga Pemerintahan Desa

Serenan.

7

Berdasarkan hasil penelitian memberikan implikasi bahwa keberhasilan pelaksanaan

tugas dan fungsi Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa memerlukan kerjasama dari segala

pihak yang bersangkutan. Kepala Desa harus lebih mengoptimalkan kinerjanya terutama

dalam hal mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat sebagai pemimpin desa kepala desa

harus lebih peka dalam menyikapi hal-hal yang membuat masyarakat resah. Aspirasi

masyarakat harus didengar dengan seksama kemudian menindak lanjuti permasalahan yang

ada supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka

Cipta.

Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif

dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan

Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dendi, Haryadi. 2015. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pesisir”

dalam.Academia.edu.(http://repository.umrah.ac.id/589/1/jurnal%20pdf%20dendi.pdf).

Riau : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 20.00 WIB

Emylio, Saputra. 2015. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” dalam. Academia

edu.(file:///F:/Referensi%20skripsi/Naskah-Publikasi-Emylio-Saputra-.pdf) Riau :

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang. Diakses pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 20.30 WIB

Ghony, M.D. dan Almanshur, F. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yog-yakarta: Ar-

ruzz Media.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta:

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rohma, Kunnica. 2013. “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Gedangan

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”. dalam. Eprint.ums.ac.id Skripsi-S1.( Rohma, Kunnica. 2013. “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi-S1. Surakarta: Jurusan Pendidikan

8

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. - Penelusuran Google) Surakarta: Jurusan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 14.00

WiB.

Rosadi, Paramitha. 2011 “Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di

Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pahlawan”. dalam. Uin-suska.ac.id.

(https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fungsi+kepala+desa+dal

am+pelaksanaan+pembangunan+di+kecamatan+kerumutan+kabupaten+pahlawan&btn

G) Riau: Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Diakses pada hari Jumat 17 April 2020 pukul 13.00

WIB.

Trisnawati, Nisa. 2014. “Implementasi Karakter Disiplin Kepada Dalam Menjalankan Tugas

dan Fungsi di Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar”.Skripsi-

S1.dalam.Ums.ac.id.(https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Trisnawati%2C+

Nisa.+2014.+%E2%80%9CImplementasi+Karakter+Disiplin+Kepada+Dalam+Menjalankan+Tugas+dan

+Fungsi++di+Desa+Papahan+Kecamatan+Tasikmadu++Kabupaten+Karanganyar%E2%80%9D.+Skripsi

S1.+Surakarta%3A+Jurusan+Pendidikan+Pancasila+dan+Kewarganegaraan%2C+Fakultas+Keguruan+Il

mu+Pendidikan%2C+Universitas+Muhammadiyah+Surakarta.+&btnG) Surakarta: Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Minggu 19 April 2020 pukul

14.00 WIB.