BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL...
Transcript of IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL...
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
81
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Komparasi pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon
dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang)
Dyah Saptanti *)
Abstract
This research is aimed to detect and compare implementation Society Empowerment
National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village,
Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village. This research result showed that
implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty
tackling at Gisikdrono Village and Kalibanteng Kulon Village have not run with good because there are activities of Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can not be
done. But implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in
proverty tackling at Krobokan Village has run with good because all activities of Society
Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can be done. There are factors that
be influence implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent
in proverty tackling at Gisikdrono Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village have
should observe that is communication, resources, disposition and bureaucracy structure. In line
with suggeted the mentioned to use an exact strategy to increase implementation Society
Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono
Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village.
Keywords : implementation, tackling, proverty, Semarang
Latar Belakang
Para pimpinan dunia pada tahun
2000, bertemu di New York dan
menandatangani “Deklarasi Milennium”
yang berisi komitmen untuk
mempercepat pembangunan manusia dan
pemberantasan kemiskinan. Komitmen
tersebut diterjemahkan menjadi beberapa
tujuan dan target yang dikenal sebagai
Millennium Development Goals (MDGs).
Tahun 2007 dirintis Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri yang diarahkan untuk mendukung
upaya peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran
Millenium Development Goals (MDGs)
tersebut.
Ada beberapa hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian bagi para
pemangku kepentingan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota dalam mempercepat
penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut
antara lain perlunya penajaman yang
meliputi penetapan sasaran, perancangan
dan keterpaduan program, monitoring
dan evaluasi, serta efektivitas anggaran,
perlu dilakukan penguatan kelembagaan
di tingkat nasional dan daerah dalam
penanggulangan kemiskinan. Kecamatan
Semarang Barat dipilih sebagai lokasi
penelitian karena memiliki penduduk
miskin paling banyak di Kota Semarang
dan jumlahnya meningkat dari tahun ke
tahun. Kecamatan Semarang Barat terdiri
dari 16 (enam belas) kelurahan. Jumlah
penduduk miskin Kecamatan Semarang
Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada
Tabel 1.
Kelurahan yang akan menjadi lokus
penelitian dibatasi pada 3 (tiga) kelurahan
di Kecamatan Semarang Barat. Penentuan
3 (tiga) kelurahan ini diambil berdasarkan
cluster sampling yang menurut Arikunto
(2006:138), cluster sampling yaitu sampel
yang diambil berdasarkan kelompok. Tiga
kelurahan yang dipilih adalah berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan
program , yaitu kelurahan yang tingkat
perkembangan kegiatan programnya
kurang berjalan dengan baik, kelurahan
yang tingkat perkembangan kegiatan
programnya sedang dan kelurahan yang
tingkat perkembangan kegiatan
programnya berjalan baik.
*) Alumni Magister Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN
Email : [email protected]; [email protected]
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
82
Tabel 1
Jumlah Total Penduduk Miskin
Kecamatan Semarang Barat Menurut
Kelurahan, KK dan Jiwa Tahun 2010
No Kelurahan
Jumlah
Penduduk Miskin
KK Jiwa
(1) (2) (3) (4)
1 Tawangsari 89 268
2 Tambakharjo 183 622
3 Salamanmloyo 279 950
4 Cabean 311 1.017
5 Krapyak 400 1.433
6 Bojongsalaman 432 1.461
7 Tawangmas 435 1.552
8 Kalibanteng
Kulon
502 1.731
9 Kalibanteng Kidul 605 2.131
10 Karangayu 768 2.757
11 Bongsari 1.218 4.362
12 Krobokan 1.489 5.109
13 Kembangarum 1.585 5.906
14 Manyaran 1.805 6.642
15 Ngemplak 1.870 6.780
16 Gisikdrono 2.074 7.545
Jumlah 14.045 50.266
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011
Menurut klasifikasi tingkat
perkembangan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan di Kecamatan Semarang Barat,
maka penelitian ini dilakukan pada
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan. Ketiga kelurahan tersebut
meskipun sama-sama mendapat bantuan
PNPM Mandiri Perkotaan sampai
sekarang, namun perkembangan kegiatan
program pada ketiga kelurahan tersebut
berbeda-beda.
Perkembangan kegiatan dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kecamatan Semarang Barat ternyata
masih mengalami kendala atau masalah.
Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan rata-rata adalah
pada kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu masalah kemacetan dana
pinjaman bergulir yang mengakibatkan
antrian yang cukup lama bagi peminjam
berikutnya. Perkembangan Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan pada bulan Juli 2010 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2
Perkembangan BKM di Kelurahan
Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng
Kulon dan Kelurahan Krobokan
Bulan Juli Tahun 2010
NO KELURA-
HAN
BLM s/d
2009
EKONOMI
(KEUANGAN)
Awal Perkemba
ngan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Gisikdrono 934.500.0
00
494.645.0
00 453.850.276
2 Kalibanteng
Kulon
420.000.0
00
209.000.0
00 361.007.409
3 Krobokan 860.550.0
00
497.850.0
00 685.550.500
Sumber: PJOK PNPM MP Kecamatan Semarang
Barat, 2011
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
di Kelurahan Gisikdrono sampai dengan
tahun 2009 adalah sebesar
Rp934.500.000. Seiring
perkembangannya, pada bulan Juli Tahun
2010 berdasarkan hasil laporan BKM
Gisikdrono, untuk ekonomi malah
mengalami penurunan perkembangan dari
dana awal sebesar Rp 494.645.000
menjadi Rp453.850.276. Hal tersebut
terjadi karena bidang ekonomi berupa
dana pinjaman bergulir yang dialirkan
kepada masyarakat mengalami
kemacetan, yang akibatnya modal tidak
mengalami perkembangan dan pemasukan
laba dari hasil dana pinjaman bergulir juga
tersendat. Dibandingkan dengan
Kelurahan Gisikdrono, di Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan sampai bulan Juli 2010,
perkembangan ekonomi menurut laporan
BKM masing-masing malah mengalami
peningkatan.
Tabel Laporan Laba Rugi BKM
Gisikdrono 1 Januari sampai dengan 30
September 2010 memperlihatkan bahwa
BKM Gisikdrono mengalami rugi sebesar
Rp10.152.963. Kerugian tersebut terjadi karena kemacetan dana pinjaman bergulir
yang tidak bisa diatasi. Melihat hal
tersebut, sudah seharusnya pemerintah
mengetahui permasalahan dalam
implementasi kebijaksanaan program.
Sehingga ke depan diharapkan dapat
dibuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk
memperbaiki program yang sudah ada
dan dapat mengurangi kendala-kendala
jalannya program.
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
83
Tabel 3
Laporan Laba Rugi BKM Gisikdrono
Periode Januari-September 2010
Sumber: BKM Gisikdrono, 2010
Kondisi yang dijelaskan di atas
menunjukkan bahwa implementasi
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di
Kecamatan Semarang Barat masih belum
berjalan efektif. Hal itu karena meskipun
ada kelurahan yang mampu melaksanakan
program ini dengan baik, tetapi masih
terdapat juga kelurahan yang belum bisa
melaksanakan program ini dengan baik
karena belum mampunya dalam
mengelola dan memberdayakan
masyarakat miskin sebagaimana yang
diharapkan sehingga keberdayaan dan
kemandirian masyarakat belum dapat
ditingkatkan.
Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang dibahas
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang
mempengaruhi implementasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang
Barat?
3. Apakah strategi untuk meningkatkan
implementasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan dalam
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang
Barat?
Tujuan
Dengan memperhatikan pembatasan
masalah di atas, maka tujuan dari
penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono,
Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan
Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor
apakah yang mempengaruhi
implementasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng
Kulon dan Kelurahan Krobokan
Kecamatan Semarang Barat.
3. Untuk mengetahui strategi
peningkatkan implementasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan dalam
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan Kecamatan Semarang
Barat.
Metode Penelitian
Teknik pengumpulan data dalam
penulisan ini adalah dengan cara
wawancara, dokumentasi dan observasi.
Selanjutnya untuk menganalisis strategi
mengefektifkan implementasi PNPM
Mandiri Perkotaan dalam
penanggulangan kemiskinan di Kelurahan
Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon
dan Kelurahan Krobokan, penulis
menggunakan analisis strength
weakness opportunities threats (SWOT)
dalam melakukan penilaian internal dan
eksternal organisasi. Rangkuti (2006:18)
mengatakan bahwa analisis SWOT
adalah identifikasi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan
strategi perusahaan (organisasi). Analisis
ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan
peluang (opportunities), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (weaknesses) dan ancaman
(threaths).
LAPORAN LABA RUGI BKM GISIKDRONO
1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2010
Pendapatan = Rp14.513.901
Biaya-biaya = Rp24.666.864
Rugi = Rp10.152.963
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
84
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan
Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan
Kelurahan Krobokan
Dalam menjalankan kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan, masing-masing
kelurahan mempunyai wadah yang
dinamakan BKM dengan memakai strategi
Tridaya yaitu meliputi unit pengelola
lingkungan, unit pengelola sosial dan unit
pengelola ekonomi. Kelurahan
Gisikdrono mempunyai BKM dengan
nama BKM Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon mempunyai BKM
dengan nama BKM Tekad Manunggal, dan
Kelurahan Krobokan bernama BKM Arta
Kawula. Berbeda dengan BKM
Gisikdrono dan BKM Tekad Manunggal yang hanya memiliki unit pengelola
lingkungan, unit pengelola sosial dan unit
pengelola ekonomi yang merupakan
strategi Tridaya, BKM Arta Kawula juga
menerapkan strategi Tridaya tersebut
dengan mengembangkan unit pengelola
pelatihan dan unit pengaduaan masyarakat
sebagai tambahan.
Perbedaan lain BKM Arta Kawula
dibandingkan dengan BKM Gisikdrono
dan BKM Tekad Manunggal serta BKM-
BKM yang lain, BKM Arta Kawula telah
melakukan kegiatan kemitraan
(partnership). Chanelling yang bermaksud
untuk membagi peran (share) dalam
penanggulangan kemiskinan dengan BKM
Arta Kawula di Kelurahan Krobokan
antara lain yaitu dalam kegiatan:
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), jenis kegiatan Payment Point
(Pembayaran Listrik) sejak 10 April
2002 sampai sekarang.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Semarang, jenis kegiatan Pengobatan
Gratis pada bulan Mei 2004.
Palang Merah Indonesia Kota Semarang, jenis kegiatan Donor Darah
sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang
(per 3 bulan sekali) dan pengobatan
gratis.
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.
Jakarta, jenis kegiatan Rehabilitasi
Rumah Sehat pada bulan September
2006.
Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu P2KP (Paket) PU dan DTK,
jenis kegiatan Pavingisasi dan
Pembuatan saluran pada bulan
Desember 2006.
PT. AJN Solusindo-PT.BRI, jenis kegiatan PPOB (Payment Point Online
Bank) untuk pembayaran listrik.
PT. Indotirta Jaya Abadi, jenis kegiatan
bantuan air mineral untuk korban
banjir dan berbagai kegiatan.
PT. Telkom, jenis kegiatan sponsor dan bantuan souvenir dalam berbagai
kegiatan.
Kegiatan kemitraan dengan chanelling
dapat mempermudah BKM Arta Kawula
dalam melakukan berbagai kegiatan dan
secara langsung juga meningkatkan
pendapatan serta mendukung pencapaian
tujuan penanggulangan kemiskinan demi
mendorong transformasi sosial dari
masyarakat tidak berdaya menuju
masyarakat madani seperti yang terlihat
pada gambar berikut ini:
Sumber: Pedoman Kemandirian PNPM Mandiri
Perkotaan, 2008
Gambar 1
Konsep Transformasi Sosial melalui
PNPM Mandiri Perkotaan
Adapun prestasi yang pernah diraih
oleh BKM Arta Kawula yaitu meliputi:
Juara BKM Terbaik Kota Semarang
Tahun 2005 dalam rangka Hari Habitat
Dunia.
Pendampingan KSM menjadi UKM Terbaik Tingkat Nasional Dibidang
Jasa dalam kegiatan “City Group Micro
Enterprenuership Award 2006” di
Jakarta.
Juara BKM Terbaik Tingkat Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009.
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
85
Tabel 4
Hasil Perbandingan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Tahun 2010
NO INDIKATOR KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG
KULON KELURAHAN KROBOKAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 UPL Kegiatan pembangunan/lingkungan
belum berjalan semua karena
keterbatasan dana dan partisipasi
masyarakat yang kurang.
Kegiatan pembangunan/lingkungan masih
ada yang belum dilaksanakan karena
keterbatasan dana, padahal partisipasi
masyarakatnya sudah cukup baik.
Kegiatan pembangunan/lingkungan
dapat terlaksana dengan baik karena
dana yang cukup & partisipasi
masyarakat sangat tinggi.
2 UPS Kegiatan sosial belum berjalan semua
karena keterbatasan dana.
Kegiatan sosial sudah berjalan semua
karena dana yang cukup untuk membiayai
kegiatan ini.
Kegiatan sosial sudah berjalan semua
karena dana yang cukup untuk
membiayai kegiatan ini.
3 UPE
a. Hasil Kegiatan
Ekonomi
Kegiatan ekonomi belum berjalan
semua karena kurangnya kesadaran
dalam berpartisipasi pada program
penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan ekonomi belum berjalan semua
karena belum memadainya BKM untuk
melaksanakan jaringan kemitraan.
Kegiatan ekonomi berjalan semua
dengan baik.
b. Pengelolaan
Dana Pinjaman
Bergulir
- Implementasi tahapan pemberian
pinjaman bergulir belum sesuai
dengan pedoman teknis, contoh:
Tahap Pengajuan Pinjaman (tidak
hanya pengisian blangko atau
memenuhi persyaratat tapi juga
harus disertai pelatihan)
- Implementasi perguliran dana
pinjaman mengalami kemacetan.
- Laporan Laba/Rugi sampai bulan
Desember 2010 mengalami
kerugian.
- Implementasi tahapan pemberian
pinjaman bergulir belum sesuai dengan
pedoman teknis, contoh: Tahap
Pengajuan Pinjaman (tidak hanya
pengisian blangko atau memenuhi
persyaratat tapi juga harus disertai
pelatihan)
- Implementasi perguliran dana pinjaman
masih mengalami kemacetan meskipun
kecil (3%)
- Laporan Laba/Rugi sampai bulan
Desember 2010 mengalami laba (Rp
71.970.684).
- Implementasi tahapan pemberian
pinjaman bergulir sudah sesuai
dengan pedoman teknis (semua
tahapan menurut ketentuan).
- Implementasi perguliran dana
pinjaman masih ada kemacetan tapi
dalam jumlah yang sangat sedikit
(2%).
- Laporan Laba/Rugi sampai bulan
Desember 2010 mengalami laba
(Rp 123.035.749).
4 UPP Tidak Ada Tidak Ada Kegiatan pengelola pelatihan berjalan
semua dengan baik demi peningkatan
SDM.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
86
NO INDIKATOR KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG
KULON KELURAHAN KROBOKAN
5 UPM Tidak Ada Tidak Ada Unit Pengaduan Masyarakat
berfungsi menerima kritik, saran dan
pengaduan dari masyarakat.
6 Perkembangan
Penduduk Miskin
Tahun 2007-2010
Dari tahun ke tahun perkembangan
penduduk miskin semakin meningkat.
Dari tahun ke tahun perkembangan
penduduk miskin mengalami naik turun.
Dari tahun ke tahun perkembangan
penduduk miskin mengalami.
7 Prestasi Belum Ada - Best Prastice Tingkat Kecamatan
Semarang Barat.
- Juara BKM Terbaik Kota Semarang
Tahun 2005.
- Pendampingan KSM menjadi UKM
Terbaik Tingkat Nasional Dibidang
Jasa dalam kegiatan “Citi Group
Micro Enterprenuership Award
2006” di Jakarta.
- Juara BKM Terbaik Tingkat
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009. Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
87
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan
Kelurahan Krobokan
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam
penulisan ini dilihat berdasarkan beberapa hal yaitu komunikasi, sumber daya disposisi
dan strukstur birokrasi sesuai dengan teori George Edward III dalam Riant (2008:512).
Tabel 5
Hasil Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM
Mandiri Perkotaan
antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon
dan Kelurahan Krobokan
NO FAKTOR KELURAHAN
GISIKDRONO
KELURAHAN
KALIBANTENG
KULON
KELURAHAN
KROBOKAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Komunikasi Lemahnya sosialisasi tentang
PNPM Mandiri Perkotaan
kepada masyarakat
menyebabkan mereka
tidak jelas tentang
program ini. Persepsi yang
berkembang di masyarakat
menjadi salah karena
masyarakat menganggap
bahwa bantuan program
ini merupakan hibah yang
tidak perlu dikembalikan.
Kurangnya sosialisasi
PNPM Mandiri Perkotaan
kepada masyarakat
sehingga mereka kurang
jelas program ini. Masih
ada persepsi yang salah di
masyarakat karena
menganggap bantuan ini
merupakan bantuan
pemerintah yang tidak
perlu dikembalikan.
Seringnya sosialisasi
tentang PNPM Mandiri
Perkotaan kepada
masyarakat di Kelurahan
Krobokan menyebabkan
mereka tahu program
ini. Masyarakat tahu
bantuan program ini
merupakan bantuan
pemerintah untuk
penanggulangan
kemiskinan.
2 Sumber
Daya
Sumber daya manusia yang
ada di BKM Gisikdrono
sudah cukup memenuhi
standar dilihat dari kriteria
pendidikannya. Namun,
untuk kompetensi dan
profesioanlitas belum terlalu
diperhatikan dalam
kepengurusan BKM ini.
Selain itu, untuk sumber
material atau fasilitas di
BKM ini sudah lumayan
memadai, namun karena
kurangnya perawatan
mengakibatkan beberapa
fasilitas yang ada rusak
bahkan ada beberapa
barang yang telah dijual.
Sumber daya manusia
yang ada di BKM Tekad
Manunggal sudah cukup
standar dilihat dari
kriteria pendidikan.
Kompetensi dan
profesioanlitas sudah mulai
diperhatikan dalam
kepengurusannya. Sumber
material atau fasilitas di
BKM ini sudah lumayan
memadai, tapi perawatan
masih perlu diperhatikan
karena terdapat beberapa
fasilitas yang rusak.
Sumber daya manusia
yang ada di BKM Arta
Kawula sudah cukup
standar dilihat dari
kriteria pendidikan.
Kompetensi dan keahlian
sudah mulai diperhatikan
dalam kepengurusan BKM
ini. Sumber material atau
fasilitas di BKM ini sangat
memadai, dan
perawatannya juga telah
diperhatikan karena
kondisi fasilitas yang
bagus dan tidak ada yang
rusak.
3 Diposisi Sikap pelaksana BKM
Gisikdrono sangat
mendukung adanya PNPM
Mandiri Perkotaan ini,
meskipun masih ada
kendala kurangnya
pemahaman tentang
pelaksanaan program itu.
Pengangkatan telah sesuai
dengan ketentuan yang
ada. Namun, insentif atau
Sikap pelaksana BKM
sangat mendukung dan
sudah mulai memahami
tentang PNPM Mandiri
Perkotaan. Pengangkatan
telah sesuai dengan
ketentuan yang ada.
Insentif atau upah masih
dirasa kecil namun karena
ada tambahan berupa
honorarium dari laba
Sikap pelaksana BKM
Arta Kawula sangat
mendukung dan
memahami tentang PNPM
Mandiri Perkotaan.
Pengangkatan telah
sesuai dengan ketentuan
yang ada. Insentif atau
upah sudah cukup bagus
karena ada tambahan
berupa honorarium dari
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
88
NO FAKTOR KELURAHAN
GISIKDRONO
KELURAHAN
KALIBANTENG
KULON
KELURAHAN
KROBOKAN
(1) (2) (3) (4) (5)
upah oleh pengelola dirasa
masih belum cukup karena
upah yang rendah tanpa
ada tambahan-tambahan
lain. Ini tentunya
mempengaruhi motivasi
para pengelola dalam
mengelola BKM.
BKM, pendapatan/upah
menjadi lumayan.
laba BKM.
4 Struktur
Birokrasi
Struktur organisasi BKM
Gisikdrono masih belum
memenuhi prosedur yang
berlaku karena hanya
terdiri dari koordinator,
sekretaris, tambahan divisi
dan 3 (tiga) unit pengelola
yaitu UPE, UPL dan UPS.
Masih terdapat kekurangan
pada struktur
organisasinya yaitu kurang
pengawas. Selain itu
terdapat rangkap jabatan
yaitu sekretaris merangkap
menjadi anggota UPE.
Padahal hal itu seharusnya
tidak diperbolehkan.
Struktur organisasi BKM
Tekad Manunggal telah
memenuhi prosedur yang
berlaku yaitu terdiri dari
koordinator, sekretaris,
dewan pengawas UPE dan
3 (tiga) unit pengelola
yaitu UPE, UPL dan UPS,
meskipun dewan
pengawasnya hanya untuk
UPE padahal seharusnya
untuk semua unit
pengelola.
Struktur organisasi BKM
Arta Kawula telah
memenuhi prosedur
yang berlaku yaitu terdiri
dari koordinator,
sekretaris, dewan
pengawas dan 5 (lima)
unit pengelola yaitu UPE,
UPL, UPS, UPP dan
UPM. Tambahan unit-unit
ini adalah pengembangan
dari BKM dalam rangka
meningkatkan kinerja
untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011
C. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono
1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan
Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono
Diperlukan upaya-upaya yang strategis dalam mendukung implementasi
PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan.
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
89
Tabel 6
Matriks SWOT dan Isu Strategis
Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
di Kelurahan Gisikdrono
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN
(STRENGTHS)
a. Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD
Kota Semarang berupa dana pendamping
untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.
b. Adanya Petunjuk Teknis Operasional yang
jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP.
c. Adanya keinginan yang kuat dari Tim
Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP
yang lebih baik.
d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan
kelurahan yang telah tersedia lengkap.
e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk
konsensus di tingkat kelurahan yang diakui
dan dipertanggungjawabkan
KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
a. Lemanya sosialisasi kepada masyarakat akan
informasi tentang PNPM-MP.
b. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai
PNPM-MP.
c. Persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-
MP adalah dana hibah yang tidak perlu
dikembalikan lagi.
d. Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan
PNPM-MP di kelurahan ini masih belum
diperhatikan kemampuan dan kompetensinya.
e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPM-
MP di kelurahan ini masih belum teratur dan
sering terlambat.
f. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap
penerima dana bantuan.
g. Kondisi perekonomian masih rendah.
h. Lemahnya payung hukum bagi penunggak
pinjaman.
i. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang
bersifat bantuan murni.
j. Belum mampu dilakukannya kemitraan kepada
pihak-pihak lain yang dapat mendukung program
ini.
k.
PELUANG
(OPPORTUNITIES)
a. Dukungan regulasi Pemerintah Kota
Semarang mendukung program
penanggulangan kemiskinan.
b. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi
PNPM-MP dan SKPD.
c. Berkesinambungannya dana bantuan PNPM-
MP.
d. Situasi masyarakat yang kondusif.
e. Pendataan warga miskin oleh aparat kelurahan
dan tokoh masyarakat.
f. Terbentuknya KSM yang terselektif.
STRATEGI S-O
a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan
kerjasama antar SKPD terkait dengan
implementasi PNPM-MP.
b. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi
PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan
implementasi PNPM-MP.
c. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang
terbatas dengan menyeleksi KSM secara
selektif.
STRATEGI W-O
a. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap
keberadaan PNPM-MP.
b. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara
berkesinambungan kepada pengelola PNPM-MP
agar dapat meningkatkan kemampuannya.
c. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara
berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.
d. Membatasi program pemerintah yang bersifat
bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan
masyarakat.
ANCAMAN
(THREATS)
a. Perkembangan penduduk miskin semakin
bertambah.
b. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP.
c. Kurangnya partisipasi masyarakat.
d. Rendahnya upah pengelola BKM.
e. Ketergantungan masyarakat miskin kepada
pengelola BKM.
f. Keterlambatan pengembalian pinjaman.
g. Faktor iklim usaha yang semakin sulit
menghambat usaha yang dijalankan.
h. Tingginya tuntutan transparansi implementasi
PNPM-MP.
i. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah
Pusat.
STRATEGI S-T
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk
berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan
pelaksanaan program.
b. Memberikan upah yang layak kepada
pengelola BKM agar dapat meningkatkan
kinerjanya.
c. Memberikan alternatif peluang usaha dan
pelatihan usaha agar bisa mengatasi
kesulitan ekonomi.
STRATEGI W-T
a. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan
dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan
kemiskinan.
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
90
2. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam
Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kalibanteng Kulon
Tabel 7
Matriks SWOT dan Isu Strategis
Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
di Kelurahan Kalibanteng Kulon
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN
(STRENGTHS)
a. Ketersediaan alokasi anggaran dari
APBD Kota Semarang berupa dana
pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.
b. Adanya Petunjuk Teknis
Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP.
c. Adanya keinginan yang kuat dari
Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih
baik.
d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah
tersedia lengkap.
e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat
kelurahan yang diakui dan
dipertanggungjawabkan
KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
akan informasi tentang PNPM-MP.
b. Masih adanya persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-MP adalah
dana hibah yang tidak perlu dikembalikan
lagi. c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan
terhadap penerima dana bantuan.
d. Kondisi perekonomian masih rendah. e. Lemahnya payung hukum bagi
penunggak pinjaman.
f. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni.
g. Belum mampu dilakukannya kemitraan
kepada pihak-pihak lain yang dapat mendukung program ini.
PELUANG
(OPPORTUNITIES)
a. Dukungan regulasi Pemerintah Kota Semarang mendukung program
penanggulangan kemiskinan. b. Dukungan stakeholders Tim
Koordinasi PNPM-MP dan SKPD.
c. Adanya partisipasi masyarakat. d. Berkesinambungannya dana bantuan
PNPM-MP.
e. Situasi masyarakat yang kondusif. f. Pendataan warga miskin oleh aparat
kelurahan dan tokoh masyarakat.
g. Terbentuknya KSM yang terselektif.
STRATEGI S-O
a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar
SKPD terkait dengan implementasi PNPM-MP.
b. Memaksimalkan peran Tim
Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan
implementasi PNPM-MP.
c. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan
menyeleksi KSM secara selektif.
STRATEGI W-O
a. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM-
MP. b. Memberikan pembinaan dan pengawasan
secara berkesinambungan kepada
penerima dana bantuan. c. Membatasi program pemerintah yang
bersifat bantuan murni agar tidak menjadi
perbandingan masyarakat.
ANCAMAN
(THREATS)
a. Terbatasnya dana bantuan PNPM-
MP.
b. Ketergantungan masyarakat miskin kepada pengelola BKM.
c. Keterlambatan pengembalian
pinjaman bergulir. d. Faktor iklim usaha yang semakin sulit
menghambat usaha yang dijalankan.
e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi
PNPM-MP.
f. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.
STRATEGI S-T
a. Memberikan alternatif peluang
usaha dan pelatihan usaha agar bisa
mengatasi kesulitan ekonomi.
STRATEGI W-T
a. Mengusahakan dilakukannya jaringan
kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam
penanggulangan kemiskinan.
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
91
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011
3. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam
Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Krobokan
Tabel 8
Matriks SWOT dan Isu Strategis
Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan
di Kelurahan Krobokan
Faktor Internal
Faktor Eksternal
KEKUATAN
(STRENGTHS)
a. Ketersediaan alokasi anggaran dari
APBD Kota Semarang berupa dana
pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.
b. Adanya Petunjuk Teknis
Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP.
c. Adanya keinginan yang kuat dari
Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih
baik.
d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang
telah tersedia lengkap.
e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat
kelurahan yang diakui dan
dipertanggungjawabkan.
KELEMAHAN
(WEAKNESSES)
a. Masih adanya persepsi
masyarakat menganggap bantuan
PNPM-MP adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan
lagi.
b. Lemahnya payung hukum bagi penunggak pinjaman.
c. Adanya program kebijaksanaan
pemerintah yang bersifat bantuan murni.
PELUANG
(OPPORTUNITIES)
a. Dukungan regulasi Pemerintah Kota
Semarang mendukung program
penanggulangan kemiskinan.
b. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD.
c. Sosialisasi yang baik kepada mayarakat
tentang PNPM-MP. d. Berkesinambungannya dana bantuan
PNPM-MP.
e. Situasi masyarakat yang kondusif. f. Partisipasi masyarakat yang antusias.
g. Pendataan warga miskin oleh aparat
kelurahan dan tokoh masyarakat. h. Terbentuknya KSM yang terselektif.
a. Sudah mampu dilakukannya kemitraan
kepada pihak-pihak lain.
STRATEGI S-O
a. Meningkatkan komunikasi,
koordinasi dan kerjasama antar
SKPD terkait dengan implementasi
PNPM-MP. b. Memaksimalkan peran Tim
Koordinasi PNPM-MP untuk
mendukung keberhasilan implementasi PNPM-MP.
c. Memaksimalkan penyaluran
anggaran yang terbatas denagn menyeleksi KSM secara selektif.
STRATEGI W-O
a. Meningkatkan lagi pembinaan
dan pengawasan secara
berkesinambungan kepada
penerima dana bantuan. b. Membatasi program pemerintah
yang bersifat bantuan murni agar
tidak menjadi perbandingan masyarakat.
ANCAMAN
(THREATS)
a. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP.
b. Ketergantungan masyarakat miskin
kepada pengelola BKM. c. Faktor iklim usaha yang semakin sulit
menghambat usaha yang dijalankan.
d. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi
PNPM-MP.
e. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.
STRATEGI S-T
a. Memberikan alternatif peluang
usaha dan pelatihan usaha agar bisa
mengatasi kesulitan ekonomi.
STRATEGI W-T
a. Memperkuat jaringan kemitraan
dengan pihak-pihak lain dalam
penanggulangan kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada
peran tunggal pemerintah semata. Oleh karena itu, dukungan serta peran dari
organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan
semua pihak yang terkait secara bersama-sama dapat mengentaskan masalah kemiskinan
dalam masyarakat. Sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur dan
sejahtera dapat terlaksana.
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
92
Tabel 9
Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan
di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan
KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG KULON KELURAHAN KROBOKAN
(1) (2) (3)
1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama
antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap
keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha
agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi.
4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan
pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan
aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program.
6. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara
berkesinambungan kepada pengelola PNPM Mandiri
Perkotaan agar dapat meningkatkan kemampuannya.
7. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk
mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan.
8. Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM
agar dapat meningkatkan kinerjanya.
9. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas
dengan menyeleksi KSM secara selektif.
10. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan
murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat.
11. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara
berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.
1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan
kerjasama antar SKPD terkait dengan
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan
terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Memberikan alternatif peluang usaha dan
pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan
ekonomi.
4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan
dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan
kemiskinan.
5. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-
MP untuk mendukung keberhasilan
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.
6. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang
terbatas dengan menyeleksi KSM secara
selektif.
7. Membatasi program pemerintah yang bersifat
bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan
masyarakat.
8. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara
berkesinambungan kepada penerima dana
bantuan.
1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan
kerjasama antar SKPD terkait dengan
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Memberikan alternatif peluang usaha dan
pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan
ekonomi.
3. Memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak-
pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-
MP untuk mendukung keberhasilan
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.
5. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang
terbatas dengan menyeleksi KSM secara
selektif.
6. Membatasi program pemerintah yang bersifat
bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan
masyarakat.
7. Memberikan pembinaan dan pengawasan
secara berkesinambungan kepada penerima
dana bantuan.
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
93
Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan dalam penanggulangan
kemiskinan di Kecamatan Semarang
Barat Kota Semarang belum efektif,
karena masih terdapat kegiatan
pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan yang belum dapat dilaksanakan, misalnya kegiatan pada
unit kegiatan lingkungan dan unit
kegiatan ekonomi di Kelurahan
Gisikdrono dan Kelurahan
Kalibanteng Kulon. Sedangkan
implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan dalam penanggulangan
kemiskinan di Kelurahan Krobokan
semua kegiatannya mampu
dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono,
Kelurahan Kalibanteng Kulon dan
Kelurahan Krobokan yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi
dan struktur birokrasi.
3. Strategi yang harus dilakukan untuk
meningkatkan implementasi PNPM
Mandiri Perkotaan dalam
penanggulangan kemiskinan di
Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan
Kalibanteng Kulon dan Kelurahan
Krobokan harus memperhatikan
faktor-faktor komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur
birokrasi.
Saran
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut:
1. Implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan dalam penanggulangan
kemiskinan agar dapat berjalan
efektif, maka hendaknya dilakukan
evaluasi kebijaksanaan secara
periodik untuk dapat mengatasi
permasalahan yang timbul dalam
implementasi kebijaksanaan
tersebut.
2. Implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan dalam penanggulangan
kemiskinan agar efektif, perlu
memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi suatu kebijaksanaan
yaitu meliputi komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur
birokrasi agar pelaksanaan kegiatan
PNPM Mandiri Perkotaan di masa
yang akan datang dapat terlaksana dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat.
3. Strategi untuk meningkatkan
implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan dalam penanggulangan
kemiskinan yaitu sebagai berikut:
a) Meningkatkan komunikasi,
koordinasi dan kerjasama antar
SKPD terkait dengan
implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan.
b) Meningkatkan sosialisasi dan
pemantapan terhadap
keberadaan PNPM Mandiri
Perkotaan.
c) Memberikan alternatif peluang
usaha dan pelatihan usaha agar
bisa mengatasi kesulitan
ekonomi.
d) Mengusahakan dilakukannya
jaringan kemitraan dengan
pihak-pihak lain dalam
penanggulangan kemiskinan.
e) Meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk berperan
aktif dalam setiap tahapan
kegiatan pelaksanaan program.
f) Memberikan pengetahuan atau
pelatihan secara berkesinambungan kepada
pengelola PNPM Mandiri
Perkotaan agar dapat
meningkatkan kemampuannya.
g) Memaksimalkan peran Tim
Koordinasi PNPM-MP untuk
mendukung keberhasilan
implementasi PNPM Mandiri
Perkotaan.
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)
94
h) Memberikan upah yang layak
kepada pengelola BKM agar
dapat meningkatkan kinerjanya.
i) Memaksimalkan penyaluran
anggaran yang terbatas dengan
menyeleksi Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) secara
selektif.
j) Membatasi program
pemerintah yang bersifat
bantuan murni agar tidak
menjadi perbandingan
masyarakat.
k) Memberikan pembinaan dan
pengawasan secara
berkesinambungan kepada
penerima dana bantuan.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik. Bandung :
Alfabeta.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
Boyo Ala, Andre. 1996. Kemiskinan dan
Strategi Memerangi Kemiskinan
Yogyakarta : Liberty.
Effendy, Khasan. 2010. Memadukan
Metode Kuantitatif Kualitatif.
Bandung : Indra Prahasta.
Gulo, 2007. Metodologi Penelitian.
Jakarta: Grasindo.
Huri, Daman, dkk. 2008. Demokrasi dan
Kemiskinan, Program Sekolah
Demokrasi. Malang.
Irawan, Prasetya. 2000. Logika dan
Prosedur Penelitian (Pengantar
Teori dan Panduan Praktis
Penelitian Sosial). STIA-LAN.
Jakarta.
Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip
Perumusan Kebijaksanaan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Jones, Charles O. 1996. Pengantar
Kebijakan Publik (Public Policy),
(Penerjemah: Ricky Istamto).
Jakarta : Raja Grafindo
Persada.
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy.
Jakarta : Elex Media
Komputindo.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di
Kota Semarang.
Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT:
Teknik Membedah Kasus Bisnis.
Jakarta : Ikrar Abadi Mandiri.
Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan
Publik. Jakarta : Raja Grafindo
Persada.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999.
Kemiskinan: Teori, Fakta dan
Kebijakan. Jakarta : IMPAC.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitataif dan R&D.
Bandung : Alfabeta.
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial di Indonesia.
Bandung : Alfabeta.
.Sumodiningrat, Gunawan. 1999.
Pemberdayaan Masyarakat.
Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama..
Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96
95
Sumoprawiro, Hariyoso. 2002.
Pembaruan Birokrasi dan
Kebijaksanaan Publik. Jakarta :
Peradaban.
Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi,
Pemberdayaan dan Pengentasan
Kemiskinan. Bandung :
Humaniora Utama Press.
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis
Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijkasanaan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Wasistiono, Sadu dan Fernandes
Simangunsong. 2009.
Metodologi Ilmu Pemerintahan.
Universitas Terbuka. Jakarta.
Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik:
Teori dan Proses. Yogyakarta :
Media Pressindo.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
http://www.kotasemarang.go.id
http://www.pnpm.co.id