IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN …lib.unnes.ac.id/97/1/6058.pdf · pemberdayaan...

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA LAMUK

KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Skripsi

Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata I Untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Imam Wahyudi Raharjo

3353404005

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2009

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Etty Soesilowati, M.Si Drs. ST. Sunarto MS NIP. 196304181989012001 NIP. 194712061975011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si NIP.196702071992031001

iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Dra. J. Titik Haryati, M.Si NIP. 195206221976122001 Anggota I Anggota II

Dr. Etty Soesilowati, M.Si Drs. ST. Sunarto MS NIP. 196304181989012001 NIP. 194712061975011001

Mengetahui :

Dekan,

Drs. Agus Wahyudin, M.Si NIP.196208121987021001

iv

PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi atau tugas akhir ini

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

IMAM WAHYUDI RAHARJO NIM.3353404005

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap

(Al-Insyirah:6-8).

Orang paling bahagia di duna ini adalah mereka yang pandai bersyukur,

bersyukurlah dengan selalu berfikir positif tentang Allah SWT, dirimu dan

masa depanmu.

Jika anda optimis hasilnya akan optimal, jika anda pesimis hasilnya akan

minimal.

Usaha itu ikhtiar, doa itu tawakal dan hasil itu kuasa Allah SWT.

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku yang telah membuatku ada.

2. Bapak ibu dosen yang telah mendedikasikan

waktunya demi sebuah kemajuan

3. Sahabatku dan teman-teman Ekonomi

Pembangunan 2004

4. Sakti Dian Kumalasari yang selalu memotivasi

5. Almamaterku

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan

rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA

LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata I (satu) guna meraih

gelar sarjana Ekonomi. Berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan

terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroadmodjo, M. Si, Rektor Universitas Negeri

Semarang

2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Semarang, yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan

penelitian.

3. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang

telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.

4. Dr. Etty Susilowati, M.Si, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan

dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Drs. ST Sunarto, M.S, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan

saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dra. J. Titik Haryati, M.Si, Selaku penguji skripsi yang telah memberikan

masukan dan saran untuk melengkapi skripsi.

vii

7. Dosen dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri

Semarang yang telah mendukung dan memperlancar dalam menyelesaikan

skripsi ini.

8. Bp. Bachrun, Kepala Desa Lamuk yang telah memberikan ijin dan membantu

dalam penelitian ini.

9. Bp. Torik H, Sekretaris Desa Lamuk beserta Semua Perangkat Desa Lamuk

yang telah membantu dalam penelitian ini.

10. Warga Desa Lamuk yang telah membantu dalam penelitian ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang saya berikan kepada beliau selain doa semoga Allah SWT Membalas

semua Amal dan jasanya. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita

semua dan saran dari pembaca sangat penulia harapkan.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

viii

ABSTRAK

IMAM WAHYUDI RAHARJO. 2009. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Prodi : Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing (1) Dr. Etty Susilowati, M.Si, (2) Drs. ST Sunarto, M.S. Kata kunci : Kondisi Rumah Tangga Miskin, Implementasi PNPM. Hasil, Kendala dan Penanganan kendala

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang memiliki orang miskin yang cukup banyak yaitu 707 KK dari 5.695 KK se Kecamatan Kejobong. Masalah kondisi irigasi yang rusak juga sangat mengganggu kegiatan para petani, kekurangan air bersih juga dialami banyak warga. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi rumah tangga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, bagaimana implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, bagaimana Hasil PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta usaha penangganan kendala. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kondisi rumah tangga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui dan menganalisis implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui dan menganalisis Hasil PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong, mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta usaha penangganan kendala.

Populasi penelitian ini berjumlah 707 KK miskin, sampel sebanyak 88 KK miskin dengan teknik metode Proporsional area random sampling, variabel penelitian ini adalah kondisi rumah tangga miskin, implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk, Hasil, Kendala dan usaha penangganan kendala pelaksanaan PNPM Mandiri. Metode pengumpulan datanya meliputi dokumentasi, wawancara dan kuisoner (angket). Metode analisis data adalah deskriptif presentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk rumah tangga miskin telah tamat SMP dengan persentase 50,00%, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari plester 48,86 %, jenis dinding terbuat dari papan 30,68 %, memiliki sarana buang air besar milik pribadi sebanyak 65,91 %, jenis bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar 70,45% , mengkonsumsi daging dalam satu minggu kategori tidak pernah atau satu kali dalam satu minggu 87,50%, mengkonsumsi ayam dalam satu minggu ketegori tidak pernah 70,45 %, kategori tidak pernah atau satu kali mengkonsumsi susu dalam satu minggu 76,14%, membeli pakaian dalam satu tahun sebanyak satu kali 95,45%, makan tiga kali sehari sebanyak 60,23 %, akses kesehatan menggunakan Puskesmas 53,41%, jumlah pendapatan kepala keluarga miskin antara kurang dari 600 ribu sebanyak 64 orang (72,72%), tidak mempunyai tabungan sebanyak 65 orang (73,86%). Implementasi PNPM berjalan dengan lancar dengan program perbaikan irigasi dan sarana air bersih, hasil yang dicapai ketepatan sasaran 79,26 % , ketepatan tujuan 88,64 % ketepatan manfaat 76,42 %, kendala yang dihadapi adalah

ix

rumitnya administrasi serta rendahnya swadaya masyarakat terkait kebutuhan tenaga swadaya.

Saran yang dapat diajukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan proporsi dana PNPM sehingga implementasi PNPM dapat berjalan lebih optimal, serta menyertakan dana pelestarian program.

x

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING...... ........................................................ ii

PENGESAHAN KELULUSAN................................................................. iii

PERNYATAAN ........................................................................................ iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................. v

PRAKATA ................................................................................................ vi

ABSTRAK ................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ............................................................................................. x

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xvi

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Permasalahan ............................................................................ 5

1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6

1.4. Kegunaan Penelitian ................................................................. 6

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 8

2.1. Kemiskinan .............................................................................. 8

2.1.1. Konsep Kemiskinan......................................................... 8

2.1.2. Ukuran Kemiskinan ......................................................... 12

2.1.3. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan ................................. 20

2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ........................................... 21

2.2.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .................................. 21

2.2.2. Langkah Pemberdayaan Masyarakat ................................. 23

2.2.3. Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat ........................ 24

2.3. Konsep Kesejahteraan .............................................................. 25

2.3.1. Indikator Kesejahteraan .................................................... 26

xi

2.3.1.1 Dimensi Moneter ................................................... 27

2.3.1.2 Dimensi Non Moneter ........................................... 28

2.4. Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan ........................ 29

2.4.1. Pengertian Efektivitas ....................................................... 29

2.4.2. Alat Untuk Mengukur Efektivitas Program ....................... 30

2.5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan ................................................................................ 31

2.5.1. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan..................................... 31

2.5.2. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan ................................... 32

2.5.3. Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri………… 35

2.5.4. Tahapan Pelaksanaan Program ......................................... 39

2.5.5. Besaranya Alokasi Bantuan Langsung Mandiri................. 41

2.5.6. Tahapan Penyaluran Dana ................................................ 44

2.6. Penelitian Terdahulu ................................................................. 45

2.7. Kerangka Berfikir ..................................................................... 47

BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... . 49

3.1. Populasi .................................................................................... 49

3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ................................. 49

3.3. Variabel Penelitian....................................................................... 51

3.4. Metode Pengumpulan Data.......................................................... 53

3.4.1 Metode Kuesioner (angket) .............................................. 53

3.4.2 Metode Dokumentasi ....................................................... 54

3.4.3 Metode Wawancara ......................................................... 54

3.5. Validitas dan Reliabilitas............................................................ 54

3.5.1 Validitas/kesahihan............................................................. 54

3.5.2 Reliabilitas.......................................................................... 56

3.6. Metode Analisis Data................................................................. 57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 60

4.1. Hasil Penelitian ........................................................................ 60

xii

4.1.1. Deskripsi Wilayah dan Responden Penelitian ................. 60

4.1.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian................... 60

4.1.1.2. Kondisi Rumah Tangga Miskin............................. 61

4.1.1.2.1 Tingkat Pendidikan................................ .... 61

4.1.1.2.2 Jenis Lantai.............................................. .. 62

4.1.1.2.3 Jenis Dinding........................................... .. 63

4.1.1.2.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar........... .. 64

4.1.1.2.5 Jenis Bahan Bakar................................... ... 65

4.1.1.2.6 Konsumsi Daging.................................... .. 66

4.1.1.2.7 Konsumsi Ayam...................................... .. 67

4.1.1.2.8 Konsumsi Susu........................................ .. 68

4.1.1.2.9 Frekuensi Pembelian Pakaian.................. .. 69

4.1.1.2.10 Frekuensi Makan..................................... . 70

4.1.1.2.11 Akses Kesehatan................................... ... 71

4.1.1.2.12 Jumlah Penghasilan.................................. 72

4.1.1.2.13 Jumlah Tabungan........... ......................... 73

4.1.2. Implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan

Kejobong Kabupaten Purbalingga.................................... 74

4.1.2.1. Pelaksanaan Kegiatan ............. ............................. 74

4.1.2.1.1 Deskripsi Program................................... 74

4.1.2.1.2 Dana Yang dikucurkan............................ 74

4.1.2.1.1 Sasaran program yang telah tercapai....... 75

4.1.2.2. Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri

Perdesaan.......................... ................................... 76

4.1.2.3. Sasaran Program PNPM Mandiri Perdesaan.......... 77

4.1.2.4. Tahapan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri

Perdesaan............................................................. 77

4.1.2.5. Jumlah dana yang dialokasikan.….……................ 78

4.1.2.6 Tahapan Penyaluran Dana ……….……................ . 79

4.1.2.7 Realisasi Penyaluran Dana...................................... 79

xiii

4.1.3. Hasil Yang Dapat Dicapai Dari Implementasi PNPM

Mandiri di Desa Lamuk.................................................... 81

4 .1.3.1.Ketepatan Sasaran.......... ....................................... 81

4.1.3.2. Ketepatan Tujuan.................................................... 84

4.1.3.3. Ketepatan Manfaat................................................ 86

4.1.4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan PNPM

Mandiri.............................................................................. 88

4.1.4. Solusi Dalam Menghadapi Kendala Yang Ada................ 92

4.2. Pembahasan................................................................................. 93

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 98

5.1. Simpulan .................................................................................... 98

5.2. Saran .......................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kejobong.......................................... 3

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, KK Miskin, dan KK Sejahtera........................... 4

Tabel 2.1. Jenis Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan..................................... 16

Tabel 3.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk.............................. 50

Tabel 3.3 Metode Pengumpulan Data ............................................................ 53

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket ............... 55

Tabel 3.4 Metode Analisis data ..................................................................... 57

Tabel 3.5 Kategori Deskriptif Persentase ....................................................... 59

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan ..................................................................... 61

Tabel 4.2 Jenis Lantai Tempat Tinggal Keluarga Miskin .............................. 62

Tabel 4.3 Jenis Dinding Tempat Tinggal Keluarga Miskin ............................ 63

Tabel 4.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Keluarga Miskin....................... 64

Tabel 4.5 Jenis Bahan Bakar Keluarga Miskin................................................. 65

Tabel 4.6 Konsumsi Daging Bagi Keluarga Miskin.................................... .... 66

Tabel 4.7 Konsumsi Ayam Keluarga Miskin………....................................... 67

Tabel 4.8 Konsumsi Susu Keluarga Miskin……............................................. 68

Tabel 4.9 Frekuensi Pembelian Pakaian Keluarga Miskin............................... 69

Tabel 4.10 Frekuensi Makan Keluarga Miskin.................................................. 70

Tabel 4.11 Akses Kesehatan Keluarga Miskin................................................. 71

Tabel 4.12 Jumlah Penghasilan Keluarga Miskin .......................................... 72

Tabel 4.13 Tingkat Pendidikan Keluarga Miskin ........................................... 73

Tabel 4.13 Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri Perdesaan...................... 77

xv

Tabel 4.14 Proporsi Jumlah Dana Program PNPM Mandiri ........................... 78

Tabel 4.15 Realisasi Dana PNPM Mandiri………….................................... .. 79

Tabel 4.17 Ketepatan Sasaran Pelaksanaan (PNPM) Mandiri......................... 82

Tabel 4.18 Indikator Ketepatan Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri............. 83

Tabel 4.19 Ketepatan Tujuan Pelaksanaan (PNPM) Mandiri.......................... 84

Tabel 4.21 Indikator Ketepatan Tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri............. 84

Tabel 4.23 Ketepatan Manfaat Pelaksanaan (PNPM) Mandiri......................... 86

Tabel 4.24 Indikator Ketepatan Manfaat Pelaksanaan PNPM Mandiri............ 87

Tabel 4.26 Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan .......................... 89

Tabel 4.27 Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk .............. 95

xvi

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan................................................................... . 10

Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse............................. .... 15

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.......................................................................... 48

Gambar 4.1 Proporsi Dana PNPM Mandiri.................................................... .. 77

Gambar 4.2 Realisasi Dana PNPM Mandiri...................................................... 80

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian …………………………………………………………... 104

Pedoman Wawancara …………………...……………………………………. 117

Perhitungan Validitas Angket Penelitian ……………...…………….………... 118

Perhitungan Realibilitas Angket Penelitian …………………………….……...120

Data Tingkat Kefektivitasan Pelaksanaan PNPM Mandiri Di Desa Lamuk…... 121

Surat Ijin Penelitian dari Kantor Kelurahan Desa ……...……….……..…….... 141

Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Kelurahan Desa ……………..……....142

Foto Hasil Program PNPM Mandiri Di Desa Lamuk………………..…….... 143

Foto Wawancara Pengelola PNPM Mandiri di Desa Lamuk…………………..145

Foto Pengisisn Kuisioner Penelitian……………………………………………146

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang

menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu kemiskinan.

Dan yang seperti kita ketahui bahwa fenomena kemiskinan di Indonesia masih

sulit dipecahkan. Kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai masalah-

masalah baru, seperti kebodohan, kelaparan, kesenjangan social, masalah

kesehatan dan tindakan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat.

Kemiskinan merupakan momok permasalahan yang harus dihadapi oleh

setiap negara, tidak memandang negara maju atau negara berkembang, seperti

Indonesia. Problematika kemiskinan merupakan problematika yang sangat

komplek, kemiskinan terkait erat dengan problem-problem lain seperti

pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Problem kemiskinan tidak hanya

disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan, pendapatan yang tidak

mencukupi, tetapi juga sebab-sebab lain seperti, tingkat kualitas sumber daya

manusia yang bersangkutan, masalah sedikit dan sulitnya mendapatkan lapangan

pekerjaan, pengangguran yang terus bertambah, masalah gizi dan kesehatan

masyarakat, dan budaya malas atau bahkan disebabkan oleh pemerintahan yang

korup yang memiskinkan masyarakatnya. Oleh karennya, kemiskinan sebagai

suatu potret permasalahan global, merupakan problem yang harus segera

2

dituntaskan, baik oleh pemeritah sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak

lain yang memiliki andil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah

kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga

mengadakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketika

dihadapkan pada kondisi nyata masyarakat Indonesia, alangkah lebih bijak apabila

pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan membidik pada mentalitas

masyarakat Indonesia. Disini diharapkan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya

memberikan bantuan pada masyarakat tetapi lebih kepada mengubah pola pikir

masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung

pasrah dalam mengahadapi kenyataan hidup dan cenderung mengandalkan

bantuan dari pemerintah, hal ini membuat masyarakat Indonesia menjadi pasif,

malas dan lebih suka menerima daripada memberi, sama artinya dengan lebih

suka mencari kerja daripada membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Indonesia selalau ada dalam bayang

kemiskinan.

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Mulai tahun

2007 pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM

Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah khusus dan desa tertinggal.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri

3

Perdesaan merupakan pengembangan dari program Pengembangan Kecamatan

(PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah

berupaya penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat

miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatanan, serta berhasil menumbuhkan

kebersamaan dan partisipasi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan program

lanjutan dari PPK dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah

dengan jumlah penduduk miskin cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah

penduduk miskin sebanyak 250.6000 KK.

Jumlah penduduk Kecamatan Kejobong pada tahun 2008 berjumlah

47.510 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 23.783 jiwa dan perempuan

sebanyak 23.727 jiwa. Jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 5.695 KK

(Laporan Kependudukan Kecamatan Kejobong 2008).

Tabel 1.1 Jumlah penduduk Kecamatan Kejobong

NO DESA JUMLAH PENDUDUK Jumlah KK

(RTM) L P L + P

1. BANDINGAN 2.693 2.658 5.351 483 2. LAMUK 1.833 1.665 3.498 707 3. SOKANEGARA 1.592 1.528 3.120 420 4. GUMIWANG 1.218 1.208 2.426 345 5. KRENCENG 1.800 1.723 3.523 389 6. NANGKASAWIT 829 840 1.669 248 7. PANDANSARI 1.902 1.831 3.733 415 8 KEJOBONG 2.586 2.675 5.261 589 9 LANGGAR 3.054 3.122 6.176 498

10. TIMBANG 1.714 1.644 3.358 442 11. NANGKOD 1.351 1.383 2.734 343 12. KEDARPAN 1.050 1.080 2.130 275 13. PANGEMPON 2.161 2.370 4.531 541

JUMLAH 23.783 23.727 47.510 5695 (Laporan Kependudukan Kec. Kejobong 2008).

4

Pada tingkat desa, Desa Lamuk merupakan salah satu desa di Kecamatan

Kejobong dengan jumlah rumah tangga miskin yang tertinggi yaitu berjumlah 707

KK dari 5.695 KK se Kecamatan Kejobong.

Tabel. 1.2 Jumlah Penduduk, KK Miskin, dan KK Sejahtera Tahun 2005-

2008 :

Tahun

Jumlah KK

KK

Sejahtera

KK Miskin

Prosentase KK

Sejahtera KK

Miskin 2005 938 335 603 35,7% 64,3% 2006 948 292 656 30,8% 69,2% 2007 985 289 696 29,3% 70,7% 2008 1024 317 707 30,9% 69,1%

Sumber : Dokumentasi Potensi dan pekembangan Desa Lamuk

Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah keluarga miskin di Desa

Lamuk bertambah mengikuti kenaikan jumlah penduduk. Untuk mengetahui

kenaikan jumlah penduduk dan jumlah KK miskin di Desa Lamuk pada tahun

dapat dilihat pada tabel diatas, Perkembangan jumlah Rumah Tangga Miskin di

Desa Lamuk terus mengalami kenaikkan yaitu 603 KK pada tahun 2005,

mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebanyak 656 KK. Pada tahun 2007 terus

meningkat menjadi 696 KK, dan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan

menjadi 707 KK.

Sebagaimana daerah-daerah lain maka PNPM di Desa Lamuk merupakan

program pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam rangka untuk menanggulangi

kemiskinan di daerah pedesaan. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat,

pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sosial dasar dan ekonomi untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pada

5

akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh

masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih

judul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI BAGI KELUARGA MISKIN DI DESA

LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Lamuk

Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

2. Bagaimana Implementasi Program PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

3. Bagaimana hasil yang dapat dicapai dari Implementasi PNPM Mandiri bagi

keluarga miskin di Desa Lamuk?

4. Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh

pengelola program?

6

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Lamuk

Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

2. Untuk mengetahui Implementasi Program PNPM Mandiri bagi keluarga

miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

3. Untuk mengetahui hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program

PNPM Mandiri bagi keluarga miskin di Desa Lamuk

4. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dan solusi apa yang dapat

diambil oleh pengelola program.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan

konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademia dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan kemajuan dunia

pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Desa Lamuk

dengan adanya program PNPM tersebut agar dapat meningkatkan kesadaran

kritisnya pada pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan kemandirian

dalam upaya mengatasi penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat.

7

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemerintah mengenai

pelaksanaan dari program PNPM sebagai upaya untuk penanggulangan

kemiskinan agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan

masyarakat tercapai.

8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Konsep kemiskinan

Secara etimologi, “’kemiskinan” berasal dari kata miskin yag artinya tidak

berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan adalah kondisi serba

kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-

kebutuhan akan sandang-pangan- papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, dan

kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin tidak berdaya

dalam memenuhi kebutuhannya, tidak saja karena mereka tidak memiliki aset

sebagai sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosial - ekonomi,

sosial-budaya, dan sosial-politik tidak membuka peluang orang miskin keluar dari

lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (Mubyarto, 1997 : 35).

Menurut Departemen Sosial dan BPS, mendefinisikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan individu dalam memnuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak

hidup, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai

estándar kebutuhan mínimum, baik untuk makanan dan non makanan yang

disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu

untk dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang

per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian,

kesehatan,pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.(Nurhadi,

2007:13).

9

Bappenas dalam Sahdan (2005) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi

dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain,

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari

perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk

mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan

beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs

approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan

dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional

sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Kemiskinan paling

tidak memiliki tiga dimensi (Widodo, 2006:296) , yaitu :

a. Kemiskinan politik.

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan

(power). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial

politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok

orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

b. Kemiskinan sosial.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan

struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas

10

seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan

yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan

menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya

(resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok

orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan

persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan

membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang

dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak

hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial

keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua

jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan (sumber. Tri Widodo,2006 : 296)

Arsyad (1997:219) membedakan kemiskinan menjadi dua yaitu :

Sosial : Jaringan Sosial dan Struktural Kesempatan

Ekonomi : Sumber Daya

Kesejahteraan

KEMISKINAN

Politik : Akses Kekuasaan

Menentukan distribusi Sumber Daya

11

a. Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang

jumlahnya terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang

rendah.

b. Kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat masyarakat

tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan buatan kini popular disebut kemiskinan struktural, yaitu

kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga

tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia

bagi mereka. Hal itu dapat dikarenakan karena pemilikan sumber daya yang tidak

merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidakseimbangan

dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan

yang tidak seimbang dalam pembangunan (Arsyad dalam Tri Widodo,2006:297).

Beberapa konsep kemiskinan di Indonesia telah diberikan oleh banyak ahli.

Berikut ini adalah beberapa di antaranya (Widodo,2006:297) :

a. Pengertian konsep kemiskinan menurut Sajogyo adalah suatu tingkat kehidupan

yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimal yang ditetapkan

berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan

hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi (Prayitno, 1998

:98)

b. Sedangkan menurut Emil Salim kemiskinan adalah keadaan penduduk yang

meliputi hal-hal yang tidak memiliki mutu tenaga kerja tinggi, jumlah modal

yang memadai, luas tanah dan sumber alam yang cukup, keaslian dan

12

ketrampilan yang tinggi, kondisi fisik dan rohaniah yang baik, dan rangkuman

hidup yang memungkinan perubahan dan kemajuan (Cahyono, 1993:1)

c. Soemitro Djoyohadikusumo juga mengemukakan pengertian mengenai konsep

kemiskinan. Menurut Soemitro, kemiskinan ditandai dengan tingkat hidup

rendah dan tertekan. Ini merupkan akibat dari serangkaian keganjilan dan

kepincangan yang terdapat pada pertimbangan keadaan dasar dan kerangka

susunan masyarakat itu sendiri dan menyangkut beberapa masalah, yaitu

(Prayitno, 1998:190):

1) Keadaan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sebagai sumber

produksi yang menyangkut sumber daya alam, modal dan ketrampilan.

2) Kepincangan sebagai sektor ekonomi, modal dan penggunaan teknologi.

Di masa lampau dilakukan paling intensif justru di sektor- sektor yang

terbatas yaitu sektor perkebunan dan pertambangan.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Pada umumnya, ukuran kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan

dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara

layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut

dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan

membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin

dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

13

Sharp,et.al dalam Kuncoro (2003:131) mengidentifikasi penyebab

kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinanan

muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya

memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua

kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusiayang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang

pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini

karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi

atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam

modal.

Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan

(vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar,

dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya

produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka

terima.Rendanya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan

investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya

(Lihat gambar 2.2). Logika ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, di tahun 1953

yang mengatakan: “a poor country is poor because it is poor” (negara itu miskin

karena dia miskin).

14

Ketidaksempurnaan Pasar

Keterbelakangan

Ketertinggalan

Kekurangan Modal

Produktivitas Rendah

Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk

mengukurnya. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa

digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative (Arsyad dalam Tri

Widodo, 2006: 298)

a. Kemiskinan Absolut

Dalam konsep ini kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibatasi pada kebutuhan pokok atau

kebutuhan dasar ( basic need ) yang memungkinkan seseorang untuk hidup

secara layak. Apabila pendapatan tersebut tidak mencapai kebutuhan

minimum, maka dapat dikatakan miskin. Sehingga dengan kata lain bahwa

kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan

minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin

Pendapatan Rendah Tabungan

Rendah

Investasi Rendah

15

atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Masalah utama dalam

konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan

tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi

oleh adat istiadat, aklim dan berbagai faktor ekonomi lain. Konsep

kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum

merupakan konsep yang mudah dipahami tetapi garis kemiskinan objektif

sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya.

Tidak ada garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum, hal itu

dikarenakan garis kemiskinan berbeda antara tempat yang satu dengan

tempat yang lainnya.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Hal

ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan

sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah mencapai tingkat kebutuhan

dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan

masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan

miskin. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif ini, garis kemiskinan akan

mengalami perubahan bila tingkat pendapatan masyarakat berubah.

Menurut Lincolin Arsyad (1999 : 240 – 242) beberapa indikator

kemiskinan antara lain:

(1) Tingkat konsumsi beras

16

Menurut Prof. Sajogyo (1997 : 11), ada konsumsi beras tertentu untuk

membedakan tingkat kemiskinan, dan dibedakan antara daerah pedesaan dan

perkotaan.

Tabel 2.1. Jenis Kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan :

Jenis kemiskinan Pedesaan Perkotaan Melarat 180 Kg 270 Kg Sangat miskin 240 Kg 360 Kg Miskin 320 Kg 480 Kg

(2) Tingkat Pendapatan

Menurut BPS, ada perbedaan batas miskin di daerah pedesaan dan perkotaan.

Dengan menggunakan konsep pengeluaran, BPS menentukan garis

kemiskinan dengan cara melihat besarnya rupiah yang dikeluarkan atau

dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori

per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum

lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, dan bahan

bakar.

(3) Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Pada publikasi United Nation (1961) yang berjudul International Definition

and Measurement of Level of Living : An Interim Guide, menyarankan 9

komponen untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Komponen-komponen

tersebut adalah kesehatan, konsumsi bahan bakar, makanan dan gizi,

pendidikan, kesempatan kerja, dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang,

rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia. Pada empat komponen yang

17

terakhir untuk di identifikasi, diukur, dan diperbandingkan antar daerah atau

antar waktu (Asmara, H 1986 : 259).

(4) Indikator Pengeluaran Rumah Tangga

Hendra Asmara mencoba merevisi garis kemiskinan pedesaan perkotaan yang

dirumuskan Sajogya. Menurut Asmara, garis kemiskinan dapat dipandang dari

sudut pengeluaran aktual pada kelompok barang dan jasa kebutuhan pokok

seperti yang diungkapkan dalam data Susenas. Ternyata, ukuran yang dipakai

Asmara mampu menangkap dampak penghasilan riil yang meningkat terhadap

kuantitas barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi.

Beberapa kriteria kemiskinan menurut BPS (2005) adalah sebagai berikut :

(1) Pangan : Makan sehari kurang dari 3x

(2) Sandang : Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk bepergian dan di

rumah (tidak ada pakaian pengganti).

(3) Papan : Tempat tinggal tidak permanen (sebagian besar bukan tembok dan

tidak ada listrik.

(4) Kesehatan : Tidak mampu berobat ke puskesmas / RSU

(5) Pendidikan : Tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar

atas biaya sendiri.

(6) Orang terlantar di panti wreda dan yatim piatu.

Catatan : 1,2,3,4 dan 5 karena alasan ekonomi

Menurut BPS (2005), penduduk dikatakan sangat miskin apabila mencapai

1900 kalori per hari plus kebutuhan dasar non ekonomi, atau setara dengan

Rp.120.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin apabila

18

kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1900 sampai

2100 kalori per orang per hariplus kebutuhan-kebutuhan dasar non makanan atau

setara Rp.150.000,00 per orang per bulan. Penduduk dikatakan miskin mendekati

miskin apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara

2100 kalori plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.175.000,00 per

orang per bulan.

Sedangkan menurut Sutari Imam Bernadib dalam Kurniawati (2002 : 17)

kebutuhan keluarga dibagi menjadi tujuh tingkatan :

(1) Kebutuhan pangan dan gizi

Makanan merupakan faktor penting untuk memelihara kesehatan pertumbuhan

tubuh karena betapapun kita kaya atau berkedudukan tinggi dan berpangkat

serta serba kecukupan tetapi apabila hidupnya sering sakit-sakitan niscaya

tidak akan bahagia.

(2) Kebutuhan Perumahan

Kebutuhan perumahan juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Bidang

perumahan merupakan bidang yang ikut menentukan terwujudnya keluarga

karena adanya perumahan para anggota keluarga akan bisa menjalankan

fungsinya masing-masing sesuai dengan misi dan tugas yang harus

diselesaikan. Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena orang

yang tidak memiliki rumah biasanya hidupnya tidak tenang.

19

(3) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena

masalah pakaian adalah masalah kemampuan, keserasian, kesesuaian, dan

kewajaran.

(4) Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Setiap orang perlu jasmani dan rohani yang sehat, karena orang yang jasmani

dan rohaninya sehat dapat melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang

lebih daripada orang yang kurang sehat, untuk itu diperlukan pelayanan

kesehatan, misalnya orang tersebut perlu mendapatkan perawatan oleh dokter.

Jadi kebutuhan pelayanan kesehatan diperlukan setiap orang juga setiap

keluarga.

(5) Kebutuhan Memperoleh Pendidikan

Setiap manusia membutuhkan pendidikan baik formal maupun non formal

karena dengan pendidikan manusia akan memiliki wawasan dan pola pikir

yang luas dan maju. Oleh karena itu pendidikan makin terasa penting.

(6) Kebutuhan Pekerjaan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang akan

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya. Dengan

terpenuhinya kebutuhan berarti taraf hidupnya akan lebih baik.

(7) Kebutuhan Olahraga dan Rekreasi

Dengan berolahraga dan rekreasi maka akan tercipta kesehatan jasmani dan

rohani. Sebab dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan

olahraga dan rekreasi baik jasmani dan rohani dapat dihindarkan dari

ketegangan otak.

20

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah kelurga miskin.

Menurut Kartasasmita dalam Widodo (2006 :297) kondisi kemiskinan disebabkan

oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu :

a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan

kemapuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya

lapangan kerja yang dapat dimasuki.

b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan

diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan

pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk

memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut.

d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak

berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga

sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan

gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sharp, et.al dalam Mudrajat (2003 : 131) mencoba mengidentifikasi penyebab

kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu :

a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanay ketidaksamaan pola

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

timpang. Penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya dalam jumlah

terbatas dan kualitasnya rendah.

21

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya renda,

yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya

manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung,

adanya diskriminasi atau karena keturuan.

c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan kebijakan, komitmen,

organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih darii tu diperlukan

juga sikap yang tidak memberlakukan orang miskin sebagai objek, tetapi sebagai

objek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan

orang yang memiliki sesuatu walaupun hanya sedikit (Bayo Ala, 1981:31).

Pemberdayaan adalah proses transformasi dengan upaya penggalian segenap

potensi yang ada menjadi lebih bermanfaat, maka diperlukan sebuah strategi atau

arah baru kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan terutama masyarakat miskin.

2.2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu :

a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat miskin (pro-poor).

b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan

pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur

sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.

22

Strategi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan penciptaan

kesempatan kerja dan peluang berusaha yang memberikan pendapatan yang

memadai bagi masyarakat. Dengan pengertian ini setiap anggota masyarakat

diharapkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama,

dan bertindak rasional.

Kartasasmita (1995:18) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah

memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan

dengan tiga langkah :

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk

berkembang (enabling)

b. Memperkuat potensi alat daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

c. Melindungi (protecting).

Sehingga proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi sermakin

lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Mubyarto

(1997:6) mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi rakyat, pengertian

ekonomi rakyat yang dikembangkan tersebut menjadi suatu gerakan terhadap

pemerintah dan para ahli ekonomi untuk kembali mengingatkan bahwa akar dari

pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang

miskin dan sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin parah ini

adalah rakyat itu sendiri. Dalam ekonomi rakyat terhadap usaha yang bersifat

23

mandiri yang merupakan ciri khas dari usaha ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi

rakyat ini dilakukakan tanpa modal yang besar dan dengan cara-cara swadaya.

Dalam konteks permasalahan paling sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi

“bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk miskin baik di desa maupun

di kota.

Pada bagian lain Mubyarto (1997:282) mengatakan bahwa ekonomi

kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat indonesia, harus ada upaya keras untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

Selama masih ada kemiskinan yang luas dikalangan rakyat jelata, pemerintah dan

masyarakat harus senantiasa bekerja keras untuk memeranginya. Seperti yang

diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 “faqir miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara”, artinya negara belum dapat dianggap melaksanakan

kewajibannya melindungi segenap bangsa indonesia dalam kesejahteraan umum

dan kecerdasan bangsa sebagaimana tecantum dalam pembukaan UUD 1945,

sebelum benar-benar mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

indonesia. Seluruh rakyat dalam indonesia merdeka harus merasakan kemakmuran

dalam keadlilan dan keadilan dalam kemakmuran.

2.2.2 Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Moeljarto (1993:34) mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam

pemberdayaan masyarakat miskin :

a. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi upaya penanggulangan

kemiskinan. Langkah konkrit adalah meningkatkan kesadaran kritis

24

masyarakat atas posisinya dalam struktur sosial politik dimana ornag miskin

tersebut tinggal.

b. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan

orang miskin, artinya membiarkan kesadaran kritis orang miskin muncul

untuk melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan prtoduktivitas

kerja dan kualitas hidupnya.

c. Menanamkan rasa kebersamaan dan memberikan gambaran bahwa

kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi penjelmaan konstrusi sosial.

d. Merealisasi perumusan pembangunan dengan malibatkan masyarakat miskin

secara penuh

e. Perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin.

f. Perlunya redistribusi prasaranan pembangunan yang lebih merata.

2.2.3 Kebijaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam buku panduan teknis PNPM Mandiri, kebijakan pemberdayaan

masyarakat secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Kebijaksanaan tidak langsung

Kebijaksanaan yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin

kelangsungan hidup seperti, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan

kelembagaan, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian

lingkungan hidup.

b. Kebijaksanaan langsung

Kebijaksaan pada pemberdayaan masyarakat secara nasional dalam bentuk

penyediaan prasaranan dan sarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa

25

pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan

produktivitas dan pendapatan khususnya masyrakat berpendapatan rendah.

c. Kebijakan khusus

Kebijaksaan yang diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat

melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat.

2.3 KONSEP KESEJAHTERAAN

Kemakmuran seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan negara. Secara

konseptual, kemakmuran dapat berarti kemampuan individu, kelomok atau negara

untuk menyediakan pemukiman, nutrisi dan barang-barang material lanilla yang

dapat membuat masyarakat hidup dengan layak. Setiap orang bahkan negara

sekalipun dapat memiliki usuran kemakmuran yang berbeda-beda. Salah satunya

hádala memahami kemamuran sebagai sebuah gambaran dari kesehatan

emocional dan kehidpan spiritual masyarakat yang akhirnya akan membawa pada

kondisi meningkatnya produktifitas masyarakat tersebut. Konsep kemakmuranpun

tidak terlepas dari kesejahteraan .

Kemakmuran maupun kesejahteraan sebuah masyarakat merupakan cermin

koalitas hidup masyarakat tersebut. Teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara

tingginya tingkat kesejahteraan dengan koalitas hidup semakin tinggi pula.

Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan akan semakin tinggi pula

kesejahteraan yang dilihat dari semakin besarnya konsumsi mereka. Para ahli

ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow in

come) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman

ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya

26

memiliki pendapat sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan

dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Amelia Marka, 2006: 1-2).

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut

(kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan di

masyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat

relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari koalitas hidup

masyarakat. Dimana koalitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi

social politik maupun ekonomi masyarakat tersebut.

Salah satu isu yang perlu diperhatikan hádala konsep kesejahteraan.

Pengukuran konsep kesejahteraan setidaknya memiliki dua bentuk pengukuran,

yaitu objektif dan subjektif. Konsep kesejahteraan objektif atau kesejahteraan

absolut merupakan informasi yang berasalal dari daerah pengukuran koalitas

hidup secara objektif. Sementara itu, kesejahteraan subjektif atau kesejahteraan

relatif merupakan persepsi individu yang merupakan hasil dari respon mental

maupun keadaan emosi seseorang terhadap koalitas hidupmereka. Konsep

kesejahteraan perlu dilihat dari dua sisi karena pada dasarnya, peningkatan

kesejahteraan objektif dan subjektif akan meningkatkan level kemakmuran

nasional (Amelia Marka, 2006: 4-5).

2.3.1 Indikator Kesejahteraan

Menurut Widodo (2006: 299) indikator kesejahteraan berkait erat dengan

kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh

indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah terpenuhi. Indikator kesejahteraan

dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran.

27

Disamping itu melalui dimensi moneter, kesejahteraan dapat dilihat melalui

dimensi non moneter misalnya kesehatan, pendidikan dan partisipasi sosial. lebih

jelasnya sebagai berikut :.

2.3.1.1 Dimensi Moneter

Ketika mengukur kesejahetaan melalui dimensi moneter,

pendekatan yang bisa dilakukan melalui pendapatan dan konsumsi sebagai

indikator kesejahteraan. Diantara pendekatan pendapatan dan konsumsi,

konsumsi hádala indikator yang lebih baik jira dibandingkan dengan

pendapatan dengan beberapa alasan sebagai berikut (Widodo, 2006:299):

1) Konsumsi saat ini (curren consumption) lebih erat hibungannya

dengan kesejahteraan seseorang yaitu berhubungan dengan

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan minimumnya

2) Pendapatan lebih sering berfluktuasi untuk beberapa mata pencaharian

tertentu.

3) Konsumsi lebih mencerminkan kemampuan seseorang untuk

memenuhi kebutuhan minimumnya. Pengeluaran untuk konsumsi

tidak hanya mencerminkan barang dan jasa yang dapat diperoleh

dengan pendapatannya, tetapi juga kemampuannya untuk memperoleh

kredit dan menabung pada saat pendapatannya rendah dibawah rata-

rata.

28

2.3.1.2 Dimensi Non Moneter

Kesejahteraan biasanya diukur melalu dimensi moneter, Namur

demikian kesejahteraan juga bisa diukur melalui dimensi non moneter. Hal

ini terjadi karena kesejahteraan tidak hanya mencukupi kebutuhan

ekonomi, yaitu social, budaza, dan politik misalnya desempatan dalam

berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, hak suara, tingkat

melek huruf dan lain-lain.

1) Indikator nutrisi dan kesehatan

Status kesehatan anggota rumah tangga dapat dijadikan indikator

kesejahteraan. Selain kesehatan anggota rumah tangga, indikator

kesehatan ini dapat diproduksi melalui pusat-pusat kesehatan, akses

terhadap kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Indikator kesehatan ini

juha berkaitan dengan kebutuhan dasar yang telah dipenuhi oleh

seseorang yang tidak hany meliputi kebutuhan dasar lain yaitu

kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih, dan lain-

lain.

2) Indikator pendidikan

Indikator pendidikan ini dapat diproduksi melalui tingkat melek

huruf, lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan akhir anggota

rumah tangga, dan lain-lain. Pendidikan ini berkaitan dengan human

capital yang merupakan nilai tambah bagi orang tersebut untuk

terlibat aktif dalam perekonomian.

29

3) Indikator partisipasi sosial

Peran serta anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan

merupakan cerminan dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan

aktualisasi dalam masyarakat.

2.4 Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

2.4.1 Pengetian Efektivitas

Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan itu efektivitas program sangat

tergantung dari keputusan yang diambil. Banyak anggapan bahwa

efektivitas sama dengan efisiensi padahal kedua istilah itu berbeda dengan

pendapat sebagai berikut : efisiensi adalah kemampuan untuk

menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik,

atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran (output) dan masukan

(input). Seorang manajer yanf efisien adalah seseorang yang mencapai

keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performan) dibandingkan

masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, modal dan waktu) yang

digunakan. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih

tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Seorang pengambil kebijakan (pemerintah, pemimpin

perusahaan) yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan

atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan (Handoko, 1997 : 7)

Dari pendapat tersebut diatas jelas bahwa efektivitas berhubungan

dengan hasil yang hendak dicapai atau tujuan yang hendak dicapai. Suatu

30

usaha dikatakan efektif apabila membuahkan hasil yang diinginkan dan

selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu

keadaan yang menunjukan efek atau akibat seperti yang dikehendaki dan

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan

dengan benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan

benar. Bagi para pengambil kebijakan, pertanyaan yang paling penting

adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi

bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukak dan

memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut ( Handoko,

1997 : 7 ).

Dalam mencapai suatu tujuan ada empat kemungkinan yang bias

terjadi antara lain :

a. Efektif dan efisien, ini yang paling baik.

b. Efektif tetapi tidak efisien, ini berarti kurang menguntungkan.

c. Efisien tetapi tidak efektif, ini berarti tujuan tidak tercapai.

d. Tidak efektif dan tidak efisien. Kemungkinan yang paling buruk dan

sangat merugikan ( Sriyadi, 2001 : 3 ).

2.4.2 Alat untuk mengukur efektivitas program

Untuk mengukur efektivitas program penganggulangan kemiskinan di

pedesaan adalah

31

a. Ketepatan Sasaran program, semakin tinggi presentase masyarakat

miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan

berarti semakin efektif.

b. Manfaat program, semakin tinggi manfaat yang dapat diperoleh

penerima program maka proram tersebut semakin efektif.

c. Tujuan program, semakin tinggi presentase masyarakat miskin yang

mengerti dan jelas program penanggulangan kemiskinan berari semakin

efektif.

d. Ketepatan penggunaan dana, semakin tinggi presentase penggunaan

dana bantuan program kemiskinan untuk usaha produktif berarti

semakin efektif.

e. Pengembalian dana, semakin tinggi presentase pengembalian dana

bantuan program oleh masyarakat miskin berarti semakin efektif.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan

2.2.1 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin

dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

32

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya lokal

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan

oleh masyarakat

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa

(BKAD)

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan

2.2.2 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Lokasi sasaran: Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya

dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran

berdasarkan ketentuan : (a) Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori

“kecamatan bermasalah dalam PPK”; (b) Kecamatan-kecamatan yang diusulkan

oleh pemerintahan daerah dalam skema kontribusi pendanaan.

Kelompok sasaran: (a) Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan; (b)

Kelembagaan masyarakat di perdesaan; (c) Kelembagaan pemerintahan lokal.

2.2.3 Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu pada ketentuan-

ketentuan pokok yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan bagi

33

masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan

dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara

lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :

2.5.3.1 Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak

berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan -

kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan

pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa

tertinggal akan mendapat prioritas didanai

Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada

besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara

otomatis kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan, karena

setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun

manfaat sosial ekonominya.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut

adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan

pertemuanpertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-

kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk

mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang

memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan

desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster.

34

Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan

mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster

dilakukan dalam MAD Sosialisasi.

2.5.3.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk

kegiatan yang memenuhi kriteria:

a. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun

bukan desa tertinggal

b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan

c. dapat dikerjakan oleh masyarakat

d. didukung oleh sumber daya yang ada

e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri

Perdesaan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang

dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan,

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat

(pendidikan nonformal)

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis

sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)

d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan

(SPP)

35

2.5.3.3 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Adapun pedoman petujuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan

bergulir PNPM tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan satu-satunya pengelola

administrasi BKM, sementara pengambilan keputusan tetap menjadi

wewenang BKM. Selama masa proyek, BKM tidak diperkenankan

membentuk unit usaha lain yang bertindak sebagai pengelola keuangan

selain UPK.

(2) Seluruh dana bergulir yang berasal dari BLM harus dikelola oleh UPK.

Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai KSM berikut yang telah

dinyatakan layak oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) selama

masih bekerja. Untuk itu, pelayanan UPK agar mengenakan pendekatan

pembentukan KSM sehingga pelayanan individu oleh UPK tidak

diperkenankan.

(3) KSM yang dapat menerima dana bergulir adalah:

(a) KSM baru yang belum pernah memperoleh pembiayaan PNPM baik untuk

kepentingan usaha/ ekonomi maupun untuk prasarana pisik (prioritas).

(b) KSM lama yang sudah melunasi pinjaman dan mempunyai catatan

pengembalian yang baik dan masih membutuhkan modal untuk

pengembalian lebih lanjut.

(c) KSM lama dimana pencairan tahap sebelumnya belum dapat memenuhi

pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya.

36

(d) Selain hal tersebut di atas, dana bergulir dapat dipergunakan untuk

kepentingan pelatihan baik berupa hibah maupun berupa pinjaman,

tergantung jenis, tujuan serta penerima manfaat tujuan tersebut. Hal ini

diusulkan oleh KSM sesuai dengan aturan yang ada di dalam manual.

(4) Selama KMW masih bekerja, semua usulan dari KSM yang akan

menanfaatkan dana bergulir tetap harus diajukan kepada KMW melalui

Faskel. Sebagian besar dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) yang

disalurkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ke Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) usaha / ekonomi maupun untuk kepentingan pelatihan

sudah dibayar kembali ke masyarakat melalui KSM. Kemajuan

perkembangan terakhir ini sesuai dengan tujuan P2KP.

(5) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak oleh KMW tetap diserahkan

kepada BKM untuk membuat skala prioritas dan membuat berita acara yang

harus diketahui dan ditandatangani oleh Faskel.

(6) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak dan memperoleh prioritas

BKM segera ditindaklanjuti oleh UPK tanpa melalui Penanggungjawab

Operasional Kecamatan (PJOK) maupun KPKN. Meskipun demikian

dianjurkan untuk melaporkan kemajuan kepada PJOK.

(7) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir ini, tidak diwajibkan lagi dana

insentif 2 persen untuk Faskel yang berasal dari dana bergulir tersebut. Hal

ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

(8) Tanggungjawab pengelolaan dana bergulir berada di tangan BKM dan

dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota lengkap BKM. Diharapkan

37

petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana bergilir P2KP dapat dijadikan

sebagai acuan bagi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun KMW.

2.5.3.4 Kriteria Penerima Dana PNPM

Kriteria bagi berhak menerima dana bantuan PNPM adalah :

(1) Memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP)

Dengan memiliki KTP, maka dapat dibuktikan sebagai penduduk yang

tinggal di dalam wilayah pemerintah daerah setempat. Jika terdapat anggota

masyarakat yang tidak memiliki KTP karena berbagai alasan, tetapi

keberadaan dan eksistensinnya dapat diterima oleh warga setempat, maka

atas persetujuan BKM dapat didaftarkan menjadi penerima dana bantuan

PNPM.

(2) Kepala Keluarga Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang Kepala Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atupun tidak tetap

dapat didaftarkan menjadi penerima dana PNPM karena penghasilan yang

diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya.

(3) Istri Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang istri merupakan penndamping kepala keluarga dan mempunyai

kewajiban untuk membantu kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan

anggota keluarganya, istri yang tidak memiliki pekerjaan dapat didaftarkan

sebagai penerima dana PNPM.

(4) Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga Banyak

Semakin banyak jumlah anggota kelurga, semakin banyak pula biaya yang

harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, jumlah

38

tanggungan dalam keluarga banyak namun tidak diimbangi dengan

pendapatan yang memadai, maka keluarga tersebut dapat didaftarkan menjadi

penerima dana PNPM.

(5) Tidak Memiliki Rumah Sendiri

Keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri dapat digolongkan dalam

penerima dana PNPM karena tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan

primer, yaitu kebutuhan papan (memiliki tempat tinggal sendiri).

(6) Kondisi Rumah/Tempat Tinggal

Kondisi rumah/temapt tinggal mencerminkan kondisi ekonomi dalam suatu

keluarga, kondisi rumah tidak layak huni dapat didaftarkan menjadi penerima

dana PNPM.

2.5.3.5 Komponen-Komponen Program yang didanai PNPM

Komponen-komponen program yang didanai PNPM adalah :

(1) Komponen Fisik

Komponen fisik meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan

sarana dan prasarana dasar lingkungan yang dibutuhkan masyarakat

kelurahan setempat. Beberapa jenis komponen fisik yang dapat diusulkan,

misalnya :

(a) Perbaikan dan peningkatan jalan dan lingkungan

(b) Ruang terbuka hijau atau taman

(c) Sarana dan prasarana bagi peningkatan ekonomi masyarakat

(d) Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali

pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.

39

(2) Komponen kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Kegiatan ekonomi skala kecil meliputi kegiatan industri rumah

tangga atau kegiatan usaha kecil lainnya yang dilakukan

perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM. Tidak ada

pembatasan dalam jenis usaha dalam mempeoleh kredit tambahan modal

usaha, pendepositoan di lembaga keuangan,produksi/penjualan obat

terlarang, senjata dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan,

pembebasan lahan serta pembiayaan administrasi pemerintah.

(3) Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan

kesepakatan warga kelurahan setempat. Pelatihan untuk meningkatkan

ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal

penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan

kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pengenalan desa diantaranya adalah:

1. mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku-

pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya

2. kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM

40

Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya

3. inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka

menengah)

4. inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri

Perdesaan yang akan masuk ke desa, dll

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi

PNPM Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini

harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di

semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan

dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki

pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya

sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku

PNPM Mandiri Perdesaan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti:

pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja,dll), pertemuan

adat istiadat; (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan

alternatif untuk menyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media

penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta

media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk

menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, Setiap desa dapat

mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri

41

Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket

kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/

ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah

desa khusus perempuan

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang

ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana

kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan

alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil

verifikasi kelayakan kelompok

c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan

kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh

musyawarah desa perencanaan

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan

usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan

usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa

perencanaan tetap tiga.

2.2.5 Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua

cara, yaitu:

42

a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal

Kecamatan yang mempunya desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal yang

ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada data yang

ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Alokasi BLM

Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal, dengan ketentuan sebagai

berikut:

b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk di

kecamatan

Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal yang

telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio

penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

Jumlah

Desa Tertinggal

Alokasi BLM

(Rupiah)

< 3 1.000.000.0004 1.250.000.0005 1.500.000.000 6 1.500.000.0007 1.750.000.000 8 2.000.000.0009 2.250.000.000

10 2.500.000.000 11 2.750.000.000

> 12 3.000.000.000

43

Lokasi Jumlah Persen Alokasi BLM

</=40% 1.500.000.000 < 25.000 > 40% 1.750.000.000 </=40% 1.750.000.000

25.000-50.000 > 40% 2.000.000.000Jawa < 20% 2.250.000.000

> 50.000 20% sd 40% 2.500.000.000 > 40% 3.000.000.000 </=40% 1.500.000.000 < 15.000 > 40% 1.750.000.000 </=40% 1.750.000.000 15.000-25.000 > 40% 2.000.000.000

Luar Jawa < 20% 2.250.000.000 > 25.000 20% sd 40% 2.500.000.000 > 40% 3.000.000.000

Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan,

Sumber dana berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c. Swadaya masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sbb:

a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan

(Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat

keputusan oto risasi

b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar

Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.

44

2.2.6 Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke

rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran

dana BLM sebagai berikut:

a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran,

Depkeu

b. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan

melaui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan, Depkeu

c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal

dari APBN

d. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh

(net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya

2.5.6.1 Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM

yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) di di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK

dengan TPK

b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan

45

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar

desain, RAB, dan lampirannya)

c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan

Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

2.5.6.2 Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu

pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan

tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan

PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana

operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri

Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan

Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang

bersangkutan.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Tri Widodo W. Utomo, SH., MA “Beberapa

Permasalahan Dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program-program

pemberdayaan masyarakat yang ada selama ini disinyalir kurang mampu

mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh

kesalahan dalam mendesain program tersebut. Selama ini, kebijakan

pemberdayaan lebih banyak dikaitkan dengan program pemberian bantuan

lunak secara bergilir yang kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat

46

lokal. Untuk itu, seharusnya program pemberdayaan harus memenuhi 5

(lima) kategori pemberdayaan yaitu aspek-aspek ekonomis, sosial budaya,

politis administratif, serta prasarana. Hal lain yang dibutuhkan untuk

mengakselerasi 5 kategori pemberdayaan ini adalah kemauan pemerintah

(Pusat dan Daerah) untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Roosgandha E.M. dan Valer iana

Darwis “ Karakteristik Petani Miskin Dan Persepsinya Terhadap Program

Jaring Pengaman Sosial di Propinsi Jawa Timur” Hasil dari penelitian ini

yaitu Salah satu dampak krisis ekonomi adalah peningkatan jumlah populasi

kemiskinan di Indonesia, berdasarkan pada data BPS tahun lalu yaitu 1998,

jumlah kemiskinan yang ada yaitu sekitar 49,5 juta orang. Untuk

meminimalisir pertumbuhan kemiskinan, pemerintah tlah meluncurkan

program Jaring Pengaman Sosial. Penelitian ini mencoba untuk

mengidentifikasi karakteristik apa yang melekat pada warga miskin dan

bagaimana persepsi mereka terhadap program Jaring Pengaman Sosial,

surveinya dilakukan pada 160 responden kabupaten di Jawa Timur, hasil

survei menunjukan anggota, keluarga miskin adalah yang memilki tingkat

pendidikan rendah dan kebanyakan kerjanya di bidang pertanian. Dalam

partisipasinya terhadap program Jaring Pengaman Sosial. Umumnya mereka

melakukan apapun yang dikatakan oleh Pemerintah karena mereka tidak

tahu banyak mengenai program tersebut, miskipun ada beberapa kelemahan

namun mereka masih tetap menikmayi dan berharap programnya akan

berlangsung lama.

47

2.7 Kerangka Berfikir

Kemiskinan mengandung banyak pengertian, dan telah dideskripsikan dalam

berbagai perspektif. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian

masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam dan

kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas yang

dihasilkan juga rendah. Produktivitas yang rendah mentyebabkan penghasilan

yang rendah, dan akan menyebabkan kemiskinan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah

kemiskinan.Pelaksanaan Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri mulai berjalan dari tahun 2007. PNPM mandiri merupakan program

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Program PNPM terdiri dari tiga kegiatan, yaitu

pembangunan/perbaikan sarana prasarana dasar, kegiatan pelatihan

pengembangan ketrampilan kelompok usaha, penambahan permodalan simpan

pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Dalam penelitian ini peneliti hanya

membatasi penelitian pada kegiatan pembangunan fisik dan permodalan simpan

pinjam, karena program pelatihan tidak dilaksanakan. Pendekatan PNPM mandiri

perdesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan

yang selama ini dinilai berhasil. Keberhasilan implementasi PNPM dilihat dari

tujuan pelaksanaan program, selain itu efektifitas juga dinilai besar kecilnya

manfaat dari program tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

miskin dan dilihat dari ketepatan sasaran pelaksanaan program tersebut. Sasaran

pelaksanaan disesuaiakan dengan objek pelaksanaan program, dalam hal ini

adalah Rumah Tangga Miskin (RTM).

48

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kelembagaan pemerintah lokal

yang terkait yang tentunya diharapkan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

Dengan adannya keterpaduan yang baik diantara hal tersebut, dengan

pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya

lokal. Sehingga program ini sesuai dengan target atau tepat sasaran, yaitu

ditujukan kepada rumah tangga miskin perdesaan.

Dari uraian kerangka berfikir diatas dapat digambarkan dalam skema sebagai

berikut :

Gambar 2.3 . Kerangka Berfikir

PNPM Mandiri

Desa Penerima PNPM Mandiri

Bentuk Program PNPM Mandiri 1. Pembangunan/perbaikan sarana prasarana 2. Permodalan Simpan Pinjam 3. Ketrampilan kelompok usaha

Implementasi program PNPM Mandiri

Kendala Program

Rumah Tangga Miskin Mandiri

Hasil Program

49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian menurut Arikunto (2006

:130). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang ada di

Desa Lamuk, yang berjumlah 707 kepala keluarga yang tersebar dalam 10 RW

dan 20 RT.

3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,

2006:131). Dalam penelitian tidak semua populasi yang ada dijadikan objek

penelitian. Untuk itu peneliti hanya mengambil sebagian dari populasi Tehnik

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Proporsional

area random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-

masing bagian terambil sampelnya secara acak. Adapun langkah-langkah yang

digunakan dalam tehnik proporsional area random sampling adalah sebagai

berikut :

(a) Menentukan populasi setiap RW

(b) Menentukan Jumlah sampel keseluruhan atau yang dikehendaki dengan cara

menjumlahkan sampel-sampel masing-masing RW.

(c) Mengambil dari setiap RW yang telah ditentukan sampelnya secara acak.

50

Penentuan sampel dihitung dengan rumus (Slovin dalam Husein, 1998:78-

79):

21 NeNn

+=

n = 707

1+ (707) (0,01)

n = 707

8,07

n = 87,6

n = 88

Dengan demikian, pengambilan sampel sebanyak 88 kepala keluarga sudah

dianggap representatif. Adapun Perincian jumlah sampel yang diambil dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Lamuk

RW Populasi % Sampel I II III IV V VI VII VIII IX X

50 61 69 81 82 76 77 74 72 65

7,07 8,63 9,76

11,46 11,60 10,75 10,89 10,47 10,18 9,19

6 8 9

10 10 9

10 9 9 8

Jumlah 707 100 88

51

3.3 Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel penelitian

ini adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi keluarga miskin di Desa Lamuk yaitu menggambarkan kondisi

keluarga miskin yang ada di Desa Lamuk, kondisi tersebut yaitu :

1. Pendidikan

2. Luas lantai tempat tinggal

3. Jenis lantai tempat tinggal

4. Jenis dinding tempat tinggal

5. Fasilitas buang air besar

6. Sumber air minum

7. Bahan bakar yang digunakan

8. Konsumsi daging/susu/ayam dalam seminggu

9. Kemampuan membeli pakaian

10. Kemampuan makan dalam satu tahun

11. Akses kesehatan

12. Jumlah penghasilan

13. Jumlah tabungan

(b) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perdesaan di Desa Lamuk kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang

dilakukan dalam mengatasi kemiskinan.

52

Indikator pengukuran :

(1) Pelaksanaan kegiatan

(2) Gambaran umum Implementasi PNPM

(3) Tahapan dan pelaksanaan program

(4) Jumlah dana yang dialokasikan

(5) Tahapan penyaluran dana

(6) Realisasi penyaluran dana

(c) Hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk. Hasil dari

pelaksanaan berupa ketepatan sasaran, ketepatan tujuan, ketepatan manfaat

bagi pengentasan kemiskinan.

(d) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasioal Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk kecamatan Kejobong

Kabupaten Purbalingga. Kendala yang dihadapi berupa hambatan dalam

pelaksanaan (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk.

Indikatornya antara lain pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksanan

program.

53

3.4 Metode pengumpulan data

Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data

No Masalah Data Yang Diambil

Sumber Metode Pengumpulan

Data 1 Bagaimana profil Rumah

Tangga Miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

Profil keluarga miskin di Desa Lamuk

Keluarga Miskin

Metode Kuesioner dan

Metode Dokumentasi

2 Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan

Pengelola Program

Metode Wawancara,

Metode Dokumentasi

3 Bagaiamana Hasil yang dapat

dicapai dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk ?

Hasil dari implementasi program PNPM mandiri yang dilaksanakan

Pengelola Program dan Keluarga Miskin

Metode kuesioner dan

Metode Wawancara

4 Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola kegiatan?

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di Desa Lamuk

Pengelola Program

Metode Wawancara

3.4.1 Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau

hal- hal yang diketahuinya (Arikunto, 2006:151). Metode ini digunakan untuk

mengetahui implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dan tingkat keberhasilan

implementasi PNPM di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong.

54

3.4.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data dengan bersumber pada benda-

benda tertulis yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, notulen rapat,

peraturan dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Metode ini digunakan untuk

memperoleh data berupa data keluarga miskin di Desa

3.4.3 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,

2006:155). Metode ini digunakan untuk mengetahui kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa Lamuk melalui

program PNPM mandiri Perdesaan.

3.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data

3.5.1 Validitas/ kesahihan

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:144). Rumus yang digunakan untuk

mengukur validitas adalah rumus korelasi product moment.

∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

−−

−=

2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYNrxy

Ket : rxy = koefisien korelasi

N= Jumlah responden

∑ X = nilai skor butir

∑Y = nilai skor total

55

∑ 2X = jumlah kuadrat nilai X

∑ 2Y = Jumlah kuadrat nilai Y

Apabila r hit >r tabel berarti ada korelasi yang nyata antara kedua variabel

tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut valid.

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Instrumen Angket

Butir Pertanyaan r hitung (koefisien validitas) r tabel 5% KeteranganButir No.1 0,238 0,444 Tidak ValidButir No.2 0,497 0,444 Valid Butir No.3 0,674 0,444 Valid Butir No.4 0,462 0,444 Valid Butir No.5 0,415 0,444 Tidak ValidButir No.6 0,615 0,444 Valid Butir No.7 0,508 0,444 Valid Butir No.8 0,661 0,444 Valid Butir No.9 0,494 0,444 Valid Butir No.10 0,673 0,444 Valid Butir No.11 0,627 0,444 Valid Butir No.12 0,499 0,444 Valid Butir No.13 0,632 0,444 Valid Butir No.14 0,560 0,444 Valid Butir No.14a 0,485 0,444 Valid Butir No.15 0,515 0,444 Valid Butir No.16 0,683 0,444 Valid Butir No.17 0,555 0,444 Valid Butir No.18 0,507 0,444 Valid Butir No.19 0,594 0,444 Valid Butir No.20 #DIV/0! 0,444 Tidak ValidButir No.21 0,702 0,444 Valid Butir No.22 0,646 0,444 Valid Butir No.23 0,723 0,444 Valid Butir No.24 0,513 0,444 Valid Butir No.25 0,592 0,444 Valid Butir No.26 0,659 0,444 Valid Butir No.27 0,648 0,444 Valid Butir No.28 0,519 0,444 Valid Butir No.29 0,593 0,444 Valid Butir No.30 0,631 0,444 Valid Butir No.31 0,473 0,444 Valid Butir No.32 0,461 0,444 Valid Butir No.33 0,505 0,444 Valid Butir No.34 0,503 0,444 Valid

56

Pada tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai r hitung tidak semuanya ≥ r

tabel, yaitu butir no 1, 5 dan 20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ke-35

butir pernyataan tersebut yang valid hanya 32 butir.

3.5.2 Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertianbahwa suatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan

instrumen tersebut baik (Arikunto, 2006:142).

Untuk mencari reliabilitas digunakan teknik uji dengan rumus alpha :

⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−⎟⎟

⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛−

= ∑2

2

1)1(

11t

bk

krσ

σ

Ket : r11 = reliabilitas instrumen

K = Banyak butir soal atau pertanyaan

∑ 2bσ = jumlah varian butir

2tσ = varian total

Untuk mencari varian tiap butir digunakan rumus :

( ) ( )

NNX

X ∑∑ −=

22

2σ

Ket : 2σ = varian tiap butir

X = jumlah skor butir

N= jumlah responden

Apabila r11 > r tabel berarti instrumen tersebut memenuhi syarat reliabilitas.

Dari hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen angket pada a =5% dengan

N =20 diperoleh r tabel = 0,444, dan dari perhitungan koefisien reliabilitas

57

diperoleh r11 = 0,929, sehingga r11 > r tabel. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa ke 35 butir soal tersebut adalah reliabel.

3.6 Metode Analisis data

Tabel 3.4 Metode Analisis data

No Masalah Metode Analisis Data 1 Bagaimanakah profil Rumah Tangga Miskin

di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga?

Analisis Deskriptif Persentase

2 Bagaimana implementasi program PNPM di Desa Lamuk?

Analisis Deskriptif

3 Bagaimana Hasil yang dapat dicapai dari implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk ?

Analisis Deskriptif Persentase

4 Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil oleh pengelola kegiatan?

Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskrisi)

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi

atau daerah tertentu (Suryabrata,1998:18).

Analisis deskripsi dapat dilengkapi dengan penggambaran secara

persentase atau tabel. Adapun rumus deskriptif persentase adalah sebagai berikut :

P% = Nn x 100%

% : Persentase yang diperoleh.

n : Jumlah skor yang diperoleh dari data.

N : jumlah skor ideal (Muhammad Ali, 1992 : 184)

58

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data

sebagai berikut :

a) Membuat tabel

b) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah

ditetapkan dengan ketentuan mengubah skor kualitatif menjadi kuantitatif

dengan cara :

% = n × 100 % N

Keterangan :

Dimana : % = persentase jawaban yang diperoleh,

n = jumlah skor yang diperoleh dari data

N = jumlah skor yang ideal (Muhammad Ali, 1992:184).

c) Menjumlahkan skor yang diperoleh dari tiap-tiap responden

Jawaban A skor nilainya 4

Jawaban B skor nilainya 3

Jawaban C skor nilainya 2

Jawaban D skor nilainya 1

d) Memasukkan skor jawaban tersebut ke dalam rumus sebagai berikut :

e) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori

Persentase tertinggi = (4:4) x 100% = 100%

Persentase terendah = (1:4) x 100% = 25%

Rentang = 100% - 25% = 75%

Panjang kelas interval = 75% : 4 = 18,75%

59

Dengan panjang kelas 18,75% dan persentase terendah 25% dapat dibuat

kriteria sebagai berikut :

81,26 – 100 = sangat Tepat

62,51 – 81,25 = Tepat

43,76 – 62,50 = cukup Tepat

25,00 – 43,75 = kurang Tepat

(Muhammad Ali, 1994: 184)

Tabel 3.5 Kategori Deskriptif Persentase

Persentase Kategori

81.25% ≤ 100.0% 62.50% ≤ 81.25% 43.75% ≤ 62.50% 25.00% ≤ 43.75%

Sangat Tepat Tepat

Cukup Tepat Kurang Tepat

60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah dan Responden Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Desa Lamuk Kecamatan Kejobong

Kabupaten Purbalingga. Dari monografi desa diperoleh data tentang letak Desa

Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara : Desa Bandingan

2) Sebelah Timur : Desa Sokanegara

3) Sebelah Selatan : Desa Bukateja

4) Sebelah Barat : Desa Cilapar

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga mempunyai

luas wilayah sekitar 309.512 ha. Desa Lamuk mempunyai 10 RW dengan jumlah

20 RT dengan kepadatan penduduk 3.498 jiwa (Monografi Desa Lamuk Tahun

2008).

61

4.1.1.2 Kondisi Rumah Tangga Miskin

4.1.1.2.1 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Tingkat Pendidikan

keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Keluarga Miskin di Desa Lamuk

Berdasarkan Rukun Warga

RW

Tingkat Pendidikan TotalTamat

SD Tamat SMP

Tamat SMA

Tamat Perguruan

tinggi

Lainnya..

I 2 4 0 0 0 6 II 0 5 3 0 0 8 III 3 4 2 0 0 9 IV 3 7 0 0 0 10 V 3 2 4 1 0 10 VI 8 1 0 0 0 9 VII 2 7 1 0 0 10 VIII 4 3 2 0 0 9 IX 3 6 0 0 0 9 X 2 5 1 0 0 8

KK 30 44 13 1 0 88 Persentase

(%) 34.09 50.00 14.77 1.14 0 100

Sumber:Data penelitian diolah (2009)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pada

keluarga miskin yang tamat SD sejumlah 30 orang atau (34,09%), jumlah

keluarga miskin yang tamat SMP adalah 44 orang atau 50,00%, keluarga miskin

yang lulus SMA sebanyak 13 orang (14,77%) dan yang perguruan tinggi hanya

satu atau (1,14%). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga

miskin di Desa Lamuk telah tamat SMP yaitu sebanyak 50,00 %.

62

4.1.1.2.2 Jenis Lantai

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jenis lantai tempat

tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jenis Lantai Tempat Tinggal Keluarga Miskin di Desa Lamuk Dirinci


RW Jenis Lantai Tempat Tinggal TotalTanah Plester Tegel Keramik

I 1 2 3 0 6 II 4 4 0 0 8 III 3 4 1 1 9 IV 3 6 1 0 10 V 2 8 0 0 10 VI 2 6 1 0 9 VII 4 1 5 0 10 VIII 1 4 3 1 9 IX 2 3 4 0 9 X 2 5 1 0 8

KK 24 43 19 2 88 Persentase (%) 27.27 48.86 21.59 2,27 100


Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jenis lantai tempat tinggal

keluarga miskin yang terbuat dari tanah sebanyak 24 orang (27,27 %), jenis lantai

tempat tinggal terbuat dari plester sebanyak 43 orang (48,86 %), jenis lantai

terbuat dari tegel sebanyak 19 Orang (21,59 %), dan jenis lantai yang terbuat dari

keramik sebanyak 2 orang (2,27 %). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar

jenis lantai tempat tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk terbuat dari plester.

63

4.1.1.2.3 Jenis Dinding

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jenis dinding tempat

tinggal keluarga miskin di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jenis Dinding Tempat Tinggal Keluarga Miskin Desa Lamuk


RW

Jenis Dinding Tempat Tinggal TotalBambu Papan Setengah

Tembok Tembok

berplester I 1 0 0 5 6II 2 4 2 0 8III 6 1 0 2 9IV 2 4 1 3 10V 1 6 2 1 10VI 5 2 1 1 9VII 3 2 3 2 10VIII 2 2 2 3 9IX 2 2 0 5 9X 2 4 2 2 8

KK 26 27 11 24 88Persentase (%) 29,54 30,68 12,50 27,27 100


Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dinding tempat tinggal

keluarga miskin yang terbuat dari bambu tanpa plester sebanyak 26 orang (29,54

%), jenis dinding tempaat tingga yang terbuat dari papan sebanyak 27 orang

(30,68 %), jenis dinding terbuat dari setengah tembok sebanyak 11 Orang (12,50

%), dan yang terbuat dari tembok berplester sebanyak 24 orang (27,27 %). Hasil

ini menunjukkan bahwa sebagian dinding tempat tinggal keluarga miskin terbuat

dari papan yaitu sebesar 30,68 %.

64

4.1.1.2.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Fasilitas Tempat

Buang Air Besar keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.4 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Keluarga Miskin Desa Lamuk


RW

Fasilitas Tempat Buang Air Besar TotalTidak

mempunyai milik umum milik

pribadi lebih dari

1 I 0 0 5 1 6II 3 1 4 0 8III 1 2 6 0 9IV 2 1 7 0 10V 2 0 8 0 10VI 4 1 4 0 9VII 1 4 5 0 10VIII 2 1 6 0 9IX 2 0 7 0 9X 1 1 6 0 8

KK 18 11 58 1 88 Persentase (%) 20,45 12,50 65,91 1,14 100


Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa keluarga miskin di Desa Lamuk

yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sebanyak 18 orang

(20,45%), sedangkan yang masih menggunakan sarana Baung air besar milik

umum sebanyak 11 orang (12,50%), yang memiliki sarana buang air besar milik

pribadi sebanyak 65,91 %. Dan yang mempunyai fasilitas buang air besar lebih

dari satu sebanyak 1,14 %. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar

telah memiliki fasilitas buang air besar milik pribadi yaitu sebanyak 65,91% .

Namun di sisi lain masih banyaknya orang yang tidak mempunyai fasilitas yaitu

sebanyak 20,45 % memberikan gambaran bahwa tingkat kesadaran keluarga

miskin akan tingkat kesehatan masih rendah, karena masih terbiasanya mereka

menggunakan fasilitas buang air besar milik umum.

65

4.1.1.2.5 Jenis Bahan Bakar

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Jenis Bahan Bakar

yang digunakan keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jenis Bahan Bakar Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Jenis Bahan Bakar TotalKayu bakar

Minyak tanah

Gas Gas dan minyak tanah

I 3 3 0 0 6II 6 0 0 2 8III 6 0 2 1 9IV 7 0 1 2 10V 4 0 2 4 10VI 9 0 0 0 9VII 10 0 0 0 10VIII 4 2 0 3 9IX 5 0 0 4 9X 8 0 0 0 8

KK 62 5 5 16 88Persentase (%) 70,45 5,68 5,68 18,18 100


Dari tabel 4.5 di atas menggambarkan bahwa kondisi jenis bahan bakar

yang digunakan keluarga miskin adalah sebanyak 62 orang ( 70,45% ) masih

menggunakan kayu bakar, sedangkan sebanyak 5 orang (5,68%) menggunakan

minyak tanah sebagai bahan bakar, sebanyak 5 orang (5,68%) menggunakan gas

sebagai bahan bakar dan sisanya sebanyak 18,18 % menggunakan minyak tanah

dan gas. Di Desa Lamuk pada bulan Juni telah ada konversi minyak tanah ke gas,

dan semua keluarga mendapatkan jatah kompor dan gas dari pemerintah. Dalam

penggunaan keseharian mereka masih tetap memilih kayu bakar sebagai bahan

memasak.

66

4.1.1.2.6 Konsumsi Daging

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Daging

yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.6 Konsumsi Daging Dalam Satu Minggu Bagi Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Konsumsi Daging Dalam Satu Minggu TotalTidak pernah

atau satu kali 2 kali 3 kali Lebih dari 3

kali I 6 0 0 0 6II 6 2 0 0 8III 9 0 0 0 9IV 10 0 0 0 10V 4 4 2 0 10VI 7 2 0 0 9VII 9 1 0 0 10VIII 9 0 0 0 9IX 9 0 0 0 9X 8 0 0 0 8

KK 79 5 3 1 88Persentase (%) 89,77 5,68 3,41 1,14 100


Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa kebiasaan

mengkonsumsi daging bagi keluarga miskin dalam satu minggu kategori tidak

pernah atau satu kali dalam satu minggu adalah 79 orang (89,77%),

mengkonsumsi daging dua kali dalam seminggu sebanyak 5 orang (5,67%),

mengkonsumsi daging tiga kali dalam seminggu sebanyak 3 orang (3,41%) dan

kebiasaan mengkonsumsi daging lebih dari tiga kali dalam semimggu sebanyak 1

orang (1,14%). Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar keluarga miskin tidak

pernah atau hanya satu kali mengkonsumsi daging dalam satu minggu, hal

tersebut dikarenakan jumlah pendapatan keluarga miskin yang relatif rendah

sehingga hanya mampu untuk membeli lauk apa kadarnya.

67

4.1.1.2.7 Konsumsi Ayam

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Ayam

Dalam Satu Minggu yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai

berikut :

Tabel 4.7 Konsumsi Ayam Dalam Satu Minggu Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Konsumsi Ayam Dalam Satu Minggu TotalTidak pernah 1 kali 2 kali Lebih dari 2 kali


KK 64 15 6 3 88Persentase (%) 72,72 17,05 6,82 3,01 100


Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan keluarga miskin

mengkonsumsi ayam dalam satu minggu ketegori tidak pernah sebanyak 64 orang

atau sebesar 72,72 %. Sedangkan kategori satu kali mengkonsumsi ayam dalam

satu minggu sebanyak 15 orang (17,05%), mengkonsumsi ayam sebanyak dua kali

dalam satu minggu sebanyak 6 orang (6,82%) dan ketegori lebih dari 2 kali hanya

sebanyak 3 orang atau sebesar 3,01. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa

masih rendahnya tingkat konsumsi ayam pada keluarga miskin, bahkan untuk

kategori tidak pernah mengkonsumsi ayam sangat besar yaitu sebesar 72,72 %,

menggambarkan bahwa pola konsumsi keluarga miskin tidak mengedepankan

konsumsi ayam, karena terbentur masalah keuangan.

68

4.1.1.2.8 Konsumsi Susu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Konsumsi Susu

Dalam Satu Minggu yang dilakukan oleh keluarga miskin di Desa Lamuk

Kecamatan Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.8 Konsumsi Susu Dalam Satu Minggu Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Konsumsi Susu Dalam Satu Minggu TotalTidak pernah

atau satu kali 2 kali 3 kali Lebih dari 3

kali I 6 0 0 0 6II 5 1 0 2 8III 5 4 0 0 9IV 6 1 1 2 10V 2 2 1 5 10VI 7 2 0 0 9VII 10 0 0 0 10VIII 9 0 0 0 9IX 9 0 0 0 9X 8 0 0 0 8

KK 70 9 3 6 88Persentase (%) 79,55 10,23 3,40 6,82 100


Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kondisi keluarga miskin dalam

kaitannya dengan kebiasaan mengkonsumsi susu dalam satu minggu adalah

sebagai berikut, untuk kategori tidak pernah atau satu kali mengkonsumsi susu

dalam satu minggu sebanyak 70 orang (79,55%), mengkonsumsi sebanyak dua

kali dalam seminggu adalah 9 orang (10,23%), tiga kali dalam satu minggu

sebanyak 3 orang (3,40%), sedangkan yang terbiasa mengkonsumsi susu lebih

dari tiga kali dalam satu minggu sebanyak 6 orang (6,82%). Penjabaran tersebut

dapat menggambarkan bahwa tingkat konsumsi susu pada keluarga miskin

tergolong masih sangat rendah, sebanyak 79,55% masuk kategori tidak pernah

69

atau satu kali dalam seminggu mengkonsumsi susu, kecenderungan mereka tidak

mengkonsumsi susu karena harganya yang relatif mahal sehingga lebih suka

menggantinya dengan minuman lain seperti teh atau kopi.

4.1.1.2.9 Frekuensi Pembelian Pakaian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan Frekuensi Pembelian

Pakaian Dalam Satu Tahun keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.9 Frekuensi Pembelian Pakaian Dalam Satu Tahun Keluarga Miskin

di Desa Lamuk Berdasarkan Rukun Warga

RW

Frekuensi PembelianPakaian Dalam Satu Tahun Total1-2 kali

3-4 kali 5 kali Lebih dari 5 kali


KK 83 3 2 0 88Persentase (%) 94,32% 3,41 2,27 0% 100


Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa kebiasaan keluarga miskin

dalam membeli pakaian dalam satu tahun sebanyak satu kali sebanyak 83 orang

atau 94,32%, sedangkan yang membeli pakaian sebanyak tiga kali dalam setahun

sebanyak 3 orang (3,41%), membeli pakain lima kali dalam satu tahun sebanyak 2

orang (2,27%). Hal tersebut menggambarkan bahwa kebiasaan membeli pakaian

bagi keluarga miskin yaitu mereka hanya membeli pakaian sebanyak satu kali

dalam satu tahun yang mewakili (94,32%). Kebiasaan masyarakat desa terutama

70

keluarga miskin yaitu mereka membeli pakaian hanya pada saat menjelang hari

raya.

4.1.1.2.10 Frekuensi Makan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Frekuensi Makan


Tabel 4.10 di Desa Lamuk


RW Makan Dalam Satu Hari Total< 2 kali

2 kali 3 kali Lebih dari 3 kali


KK 11 28 48 1 88Persentase (%) 12,50 31,82 54,54 1,34 100


Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kebiasaan makan dalam satu

hari dua kali sebanyak 11 orang (12,50%), makan dua sampai tiga kali dalam

sehari sebanyak 28 orang (31,82%). Kebiasan yang makan tiga kali sehari

sebanyak 54,54 %, dan yang terbiasa mkan lebih dari tiga kali dalam sehari hanya

satu responden atau 1,34%. Dapat disimpulkan bahwa walaupun mereka masuk

dalam kategori keluarga miskin namun sebagian besar dari mereka telah mampu

memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan sehari tiga kali yaitu sebesar 54,54%.

71

4.1.1.2.11 Akses Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Akses Kesehatan


Tabel 4.11 Akses Kesehatan Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW Akses Kesehatan Keluarga Miskin di Desa Lamuk TotalDibiarkan saja karena tidak mampu

Mantri

Puskesmas

Dokter spesialis


KK 17 24 47 0 88 Persentas

e (%) 19,32 27,27 53,41 0 100


Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin yang

tidak mampu berobat pada waktu sakit sebanyak 19,32%, berobat ke Mantri

sebanyak 27,27%, pergi ke Puskesmas sebanyak 53,41%, dan dokter spesialis

0,00%. Hal ini menunjukkan sebagian besar keluarga miskin menggunakan

Puskesmas 53,41%. Dan ke dokter spesialis sebanyak 0%. Hal ini dikarenakan

keluarga miskin dapat berobat gratis di puskesmas dengan menggunakan kartu

berobat gratis sehingga sebagian besar keluarga miskin dapat memanfaatkannya

ketika menderita sakit. Hal ini pengaruh dari rendahnya pendapatan keluarga

miskin, sehingga tidak mempunyai biaya yang besar untuk berobat ke tempat lain

selain berobat ke Puskesmas.

72

4.1.1.2.12 Jumlah Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa Jumlah Penghasilan


Tabel 4.12 Jumlah Penghasilan Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Jumlah Penghasilan TotalKurang Rp. 600.000

Rp. 600.000,- < sampai dengan ≤ Rp 800.000

Rp 800.000,- < sampai dengan ≤ Rp 1.000.000

Diatas Rp. 1.000.000


KK 67 18 3 0 88 Persentase

(%) 76,13 20,45 3,41 0 100


Berdasarkan data Tabel 4.12, dapat diketahui jumlah pendapatan kepala

keluarga miskin antara kurang dari 600 ribu sebanyak 67 orang (76,13 %), 600

ribu sampai dengan 800 ribu sebanyak 18 orang (20,45 %), 800 ribu samapai

dengan 1 juta sebanyak 3 orang (3,41 %), lebih dari 1 juta sebanyak 0 (0 %). Hal

ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan keluarga miskin kurang dari

600 ribu. Hal ini merupakan pengaruh dari sebagian besar pekerjaan sebagai

petani serta ditambah dengan statusnya sebagai penggarap lahan pertanian orang

lain, dengan pembagian keuntungan lebih besar pemilik lahan pertanian.

Pendapatan petani juga tidak menentu tergantung dari hasil panen padi yang telah

diperoleh, semakin besar hasil panen semakin besar pendapatan mereka dan

73

semakin kecil hasil panen semakin kecil pula pendapatan yang mereka terima.

Pendapatan yang diterima sebagian besar warga miskin yang hanya kurang dari

600 ribu jelas sangat memberatkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi

keluarga, ditambah dengan beban keluarga yang besar.

4.1.1.2.13 Jumlah Tabungan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa jumlah tabungan

yang dimiliki oleh keluarga miskin di Desa Lamuk sebagai berikut :

Tabel 4.13 Tabungan Keluarga Miskin di Desa Lamuk


RW

Jumlah Tabungan Total

Tidak dapat

disisikan

Kurang dari Rp 100.000,-

Rp 100.000,- ≤ sampai dengan < Rp 500.000,-

Diatas Rp

500.000,-


KK 69 17 2 0 88 Persentase

(%) 78,41 19,32 2,27 0 100


Berdasarkan data Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang

tidak mempunyai tabungan sebanyak 69 orang (78,41 %), kurang dari 100 ribu

sebanyak 17 orang (19,32%), antara 100 ribu sampai dengan 500 ribu sebanyak 2

orang (2,27%), diatas 500 ribu sebanyak 0%. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar keluarga miskin tidak mempunyai tabungan. Hal ini merupakan

74

pengaruh dari rendahnya tingkat pendapatan mereka sehingga pendapatan yang

didapat hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan belum mampu untuk

ditabung, Padahal mempunyai tabungan sangat penting, apalagi jika terdapat

kebutuhan keluarga yang tidak terduga.

4.1.2 Implementasi PNPM Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan

Kejobong Kabupaten Purbalingga 4.1.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan (Fisik)

4.1.2.1.1 Deskripsi Program

Pelaksanaan kegiatan fisik yang dilkukan di Desa Lamuk yaitu kegiatan

pembangunan serta perbaikan saluran irigasi dan pembuatan sarana air bersih.

Kegiatan irigasi yang dilakukan untuk memperbaiki saluran irigasi yang telah ada

dan menambah saluran irigasi baru guna untuk menambah daya tampung air

sehingga kebutuhan air para petani tercukupi, serta dapat menampung kelebihan

air hujan agar tidak menggenangi sawah dan dapat tersalurkan ke hilir. Program

air bersih yang dilakukan yaitu memperbaiki 10 titik sumur yang airnya kotor

dengan tujuan untuk tersediannya air bersih diharapkan akan meningkatkan taraf

kesehatan dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Miskin dan masyarakat pada

umumnya. (Tim Penulis Usulan Desa Lamuk 2008).

4.1.2.1.2 Dana Yang dikucurkan

Dana yang dialoksikan untuk program kegiatan lingkungan fisik di Desa

Lamuk dengan rincian untuk kegiatan irigasi sebesar Rp 53.240.000, sedangkan

untuk Kegiatan air bersih sebesar Rp 41.602.000. untuk program air bersih dana

diimplementasikan secara merata ke seluruh 10 RW yang terdapat di Desa

Lamuk.

75

4.1.2.1.3 Sasaran program yang telah tercapai

Pelaksanaan program irigasi di laksanakan di Dusun IV yaitu RW 07 dan

RW 08 telah terlaksana, pelaksanaan program irigasi ini dilaksanakan atas usulan

dari warga masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan merasa

kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah.

Pelaksanaan program air bersih telah berjalan dengan memperbaiki sumur-

sumur kumuh yang airnya kotor, dengan alokasi tempat setiap RW mendapatkan

prioritas 1 titik sumur. Jadi jumlah keseluruhan ada 10 titik sumur yang

diperbaiki.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut sesuai

target program adalah 3 bulan, tapi realisasi dilapangan proyek irigasi dapat

terselesaikan hanya dalam waktu 46 hari, hal itu sesuai dengna yang di

sampaikan Bp. Sakri selaku ketua pelaksana Program

“………kalau alokasi waktu dikerjakan selama target program adalah 3 bulan, tapi bias dilaksanakan talud irigasi selama 46 hari itu selesai, kalau air bersih dikerjakan setiap satu titik sumur dikerjakan satu tukang dengan tiga pekerja…”

Dengan relatif cepatnya pengerjaan program irigasi dan air bersih maka

petani dan rumah tangga miskin merasa sangat terbantu. Petani merasa terbantu

karena tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah

mereka, dan masyarakat juga sangat terbantu dengan tersedianya sarana air bersih

di lingkungan mereka sehingga tidak lagi mengalami kesulitan air bersih.

76

4.1.2.2 Gambaran Umum Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Implementasi PNPM tahun 2008 di Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga dilaksanakan di 13 desa di Kecamatan Kejobong. Implementasi

PNPM tahun 2008 merupakan proyek dari pemerintah yang pertama kali

dilaksanakan di Kecamatan Kejobong, demikian juga untuk seluruh Kabupaten

Purbalingga. Pada tingkat kecamatan, pelaksanaan program dilakukan oleh PJOK

(Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) yang bertugas untuk memonitoring

pelaksanaan PNPM di tingkat desa, sedangkan pada tingkat desa pelaksanaan

program dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) beserta TPU (Tim

Pengelola Usulan), serta KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) yang bertugas

melaksanakan program simpan pinjam di tingkat RW. Kepengurusan TPK,UPK

dan KSM bersifat sukarela, sehingga tidak ada paksaan untuk menjadi relawan

dalam pelaksanaan program PNPM mandiri Perdesaan.

4.1.2.3 Sasaran Program PNPM mandiri Perdesaan

Sasaran utama implementasi program PNPM mandiri Perdesaan di Desa

Lamuk adalah keluarga miskin yang tersebar di 10 RW dengan total keberadaan

KSM sebanyak 15 KSM

4.1.2.4 Tahapan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan

1. Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri

Pelaksanaan program PNPM diDesa Lamuk Kecamatan Kejobong

menitikberatkan pada kegiatan lingkungan, kegiatan kesehatan dan kegitan

Ekonomi (simpan pinjam). Dibawah ini merupakan jenis dan proporsi kegiatan :

77

Tabel 4.13 Jenis dan Proporsi Dana PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber : Surat Penetapan Camat Kejobong

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran seperti

berikut ini :

Gambar 4.1 Proporsi Dana PNPM Mandiri

Tabel 4.13 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi

PNPM mandiri di Desa Lamuk dititikberatkan pada kegiatan lingkungan fisik dan

kesehatan yaitu program pembangunan irigasi dan pembuatan air bersih yang

Jenis Kegiatan Proporsi

- Kegiatan Lingkungan dan kesehatan

1. Program Irigasi

2. Air bersih

-Kegiatan Ekonomi (Pinjaman Modal

Bergulir)

-BOP (Dana Operasional TPK)

73 %

24 %

3 %

78

mencapai 73% dari seluruh anggaran dari kecamatan. Sedangkan untuk kegiatan

ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 24 %. Hal ini

dikarenakan, adanya kebutuhan air yang sangat mendesak dari para petani dan

juga adanya kekurangan air bersih, sehingga Implementasi PNPM yang pertama

kalinya dilaksanakan di Desa Lamuk menitikberatkan pada bidang fisik.

4.1.2.5 Jumlah Dana yang dialokasikan

Dana Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Desa lamuk merupakan

dana bantuan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD

Kabupaten Purbalingga. Selain dana dari APBN dan APBD, juga terdapat dana

swadaya masyarakat Desa lamuk. Untuk lebih jelas dalam proporsi jumlah dana

yang dialokasikan dapat dilihat dalam Tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14 Proporsi Jumlah Dana Program PNPM Mandiri

(surat penetapan camat kejobong 2008)

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa total dana yang dialokasikan dari APBN

dan APBD sebanyak Rp 127.344.700, sedangkan untuk dana swadaya sebesar Rp

5.647.500 sehingga total dana yang dialokasikan untuk implementasi PNPM

mandiri desa Lamuk sebesar Rp. 132.992.200,

Jenis Kegiatan Alokasi dana APBN

BOP UPK (2%)

BOP TPK (3%)

Swadaya Masyarakat

Total

1. Irigasi 2. Air bersih 3. Simpan

Pinjam

53.240.00041.602.500 31.500.000

1.120.800875.800 663.200

1.681.3001.313.800

994.800

5.647.500 0 0

56.042.10043.792.100 33.158.000

79

4.1.2.6 Tahapan Penyaluran Dana

Pencairan dana secara bertahap melalui 2 tahap baik progam fisik baik

irigasi maupun air bersih, berdasarkan RPD (rencana Penggunaan Dana) setelah

selesai ada LPD (Laporan Penggunaan Dana). rincian pencairan dana yaitu

jumalah alokasi dana ditambah 5 % dengan rincian 2% untuk UPK dan 3% untuk

operasional. Atas dasar musdes di kecamatan sesuai dengan proposal yang

diajukan, namun untuk mengurangi kecemburuan anatar desa maka diputuskan

besarnya dana dalam satu kecamatan dibagi menjadi 13 dan besarnya hampir

sama.

4.1.2.7 Realisasi Penyaluran Dana

Pada tahap realisasi ternyata mengalami ketidaksesuaian antara rencana

kegiatan dengan dana yang terealisasi dari kecamatan. Hal itu dapat terlihat pada

table 4.15

Tabel 4.15 Realisasi Dana PNPM Mandiri

Jenis kegiatan Total Dana yang diajukan

Realisasi dana Realisasi

1. Irigasi 2. Air bersih 3. Simpan Pinjam

60.000.000 100.000.000 127.000.000

53.240.000 41.602.500 31.500.000

88% 41% 25%

(surat penetapan camat kejobong 2008)

80

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh gambaran seperti

berikut ini :

Gambar 4.2 Realisasi Dana PNPM Mandiri

Berdasarkan tabel 4.15 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi dana

pada program fisik yang meliputi program irigasi mencapai hampir mencapai

88%, yaitu dari rencana kegiatan Rp.60.000.000 dalam pelaksanaannya terpenuhi

sebanyak Rp.53.240.000, dengan adanya tambahan dana swadaya dari

masyarakatsebanyak Rp. 5.647.500. Sedangkan untuk kegiatan air bersih, dari

rencana semula mengajukan dana sebesar Rp. 100.000.000 ternyata dalam

realisasi hanya disetujui sebesar Rp.41.602.500 atau terealisasi sebesar 41%.

Untuk simpan pinjam kelompok perempuan dari yang semula diajukan sebesar

Rp.127.000.000 untuk 15 kelompok dengan besaran tiap anggota mendapat

Rp.8.500.000 dalam realisasinyaa hanya mendapatkan dana Rp.31.500.000 untuk

8 kelompok. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak Gentur

Selaku KPMD:

“….. kalu realisasi dulunya SPP saya ajukan satu kelompok Rp.8.500.000 pada awalnya kami mengajukan 15 kelompok tapi setelah di verifikasi hanya ada 8 kelompok yang diterima oleh tim verifikasi, itupun tidak sama jumlahnya ada yang sekelompok 5 orang, 8 orang, bahkan ada yang 12 orang…”

81

4.1.3 Hasil yang dapat dicapai dari Implementasi Program

Nasional Pemberdayan Masyarakat (PNPM) Mandiri di

Desa Lamuk Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui tingkat

keefektivitasan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Untuk

memperoleh hasil tersebut maka digunakan angket yang disebarkan sebanyak 88

responden.

Tingkat Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk, dapat dilihat dari indikator

ketepatan sasaran, indikator ketepatan tujuan dan indikator ketepatan manfaat.

4.1.3.1 Ketepatan Sasaran

Indikator ketepatan sasaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

82

Tabel 4.17 Ketepatan Sasaran Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

yang dirinci per RW

Sumber : data kuesioner yang diolah Keterangan : ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden) T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden) CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden) TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan sasaran program yang

dilakukan terhadap 88 dipresentasikan adalah sebagai berikut :

Jumlah responden : 88

Jumalah soal : 13

Jumlah alternative jawaban : 4

Skor Tertinggi : 88 x 13 x 4 = 4576

Skor terendah : 88 x 13 x 1 = 1144

Rentang skor : (4576 – 1144) : 4 = 858

Nilai Riil : (0x1x13)+(5x2x13)+(30x3x13)+(53x4x13)

: 0 + 130 + 1170 + 2756 = 4056

NO

RW Jumlah responden

Frekuensi Persen (%) ST T CT TT ST T CT TT

1 I 6 1 5 0 0 2 II 8 4 2 2 0 3 III 9 3 6 0 0 4 IV 10 2 6 2 0 5 V 10 1 3 6 0 6 VI 9 5 4 0 0 7 VII 10 4 6 0 0 8 VIII 9 1 8 0 0 9 IX 9 2 7 0 0 10 X 8 2 6 0 0

Total 88 10 -

83

Dari tabel diatas di intervalkan untuk mengetahui pelaksanaan program

nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di desa Lamuk berdasarkan

inidikator ketepatan sasaran tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.18

berikut ini :

Tabel 4.18 Indikator Ketepatan Sasaran Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk No Skor Frekuensi

1 3718 – 4576 53 2 2860 – 3717 30 3 2002 – 2859 5 4 1144 – 2001 0

Jumlah 88 Sumber : data kuesioner yang diolah

Tabel 4.19 Gambaran Indikator Ketepatan Sasaran

Indikator Skor Ideal Skor Riil % Kategori Ketepatan

sasaran 4576 4056 88,63 Sangat Tepat

Sumber : data kuesioner yang diolah

Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 88,63 % setelah

dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria ketepatan sasaran

termasuk dalam kategori Sangat Tepat.

84

4.1.3.2 Ketepatan Tujuan

Selain bertujuan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan, program

PNPM juga bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan dan

memberdayakkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk miskin khususnya

didaerah perdesaan. Selai itu progrm PNPM juga diharapkan memperkuat

mekanisme perencanaan pembangunan ditingkat pemerintahan Kota/Kabupaten.

Guna mendorong terjadinya proes perkembangan sosial ekonomi penduduk

miskin kearah yang lebih maju.

Tabel 4.20 Ketepatan Tujuan Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

yang dirinci per RW

Sumber : data kuesioner yang diolah Keterangan : ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden) T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden) CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden) TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan tujuan program yang



NO

RW Jumlah responden

Frekuensi Persen (%) ST T CT TT

1 I 6 3 3 0 0 - 2 II 8 7 1 0 0 3 III 9 4 5 0 0 - 4 IV 10 9 1 0 0 90.00 10.00 - 5 V 10 6 4 0 0 60.00 40.00 - 6 VI 9 3 5 1 0 33.33 55.56 11.11 7 VII 10 5 5 0 0 8 VIII 9 8 1 0 0 88.89 11.11 - 9 IX 9 2 7 0 0 - 10 X 8 4 2 2 0

Total 88

85

Jumlah soal : 11




Rentang skor : (3872 – 968) : 4 = 726


: 0 + 66 + 990 + 2420 = 3476


nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk berdasarkan

inidikator ketepatan tujuan tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.21

berikut ini :

Tabel 4.21 Indikator Ketepatan Tujuan pelaksanaanPNPM mandiri di Desa Lamuk

No Skor Frekuensi

1 3146 - 3872 55 2 2420 - 3145 30 3 1694 - 2419 3 4 968 - 1693 0


Tabel 4.22 Gambaran Indikator Ketepatan Tujuan

Indikator Skor Ideal Skor Riil % Kategori Ketepatan Tujuan

3476 3872 89,77 Sangat Tepat


Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan tujuan pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 89,77 % setelah

dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria rata-rata ketepatan

tujuan termasuk dalam kategori Sangat Tepat.

86

4.1.3.3 Ketepatan Manfaat

Indikator ketepatan manfaat pelaksanaan program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk yang terdiri dari 7 butir pertanyaan

yaitu nomor 27,28,29,30,31,32, dan 33 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.23 Ketepatan Manfaat Pelaksanaan (PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

yang dirinci per RW


Keterangan : ST : Sangat Tepat (skor 4 pada jawaban responden) T : Tepat (skor 3 pada jawaban responden) CT : Cukup Tepat (skor 2 pada jawaban responden) TT : Tidak Tepat (skor 1 pada jawaban responden)

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketepatan tujuan program yang



Jumlah soal : 7




NO RW Jumlah responden

Frekuensi Persentase (%) ST T CT TT ST CT T TT

1 I 6 3 0 3 0 50.00 0 50.00 0 2 II 8 5 1 2 0 3 III 9 3 2 4 0 4 IV 10 3 2 4 1 5 V 10 4 5 0 1 6 VI 9 7 1 1 0 7 VII 10 1 5 4 0 10.00 50.00 40.00 0 8 VIII 9 2 5 0 2 9 IX 9 2 3 4 0 10 X 8 5 3 0 0 Total 88

87

Rentang skor : (2464 - 616) : 4 = 462


: 21 + 280 +504 + 1148 = 1953


nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Lamuk berdasarkan

indikator ketepatan manfaat tepat atau tidak tepat. Dapat dilihat pada tabel 4.24

berikut ini :

Tabel 4.24 Indikator Ketepatan Manfaat Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk

No Skor Frekuensi

1 2002 - 2464 41 2 1540 - 2001 24 3 1078 - 1539 20 4 616 - 1077 3


Tabel 4.25 Gambaran Indikator Ketepatan Manfaat

Indikator Skor Ideal Skor Riil % Kategori Ketepatan Manfaat

2464 1953 79,26 Tepat


Dari tabel 4.25 dapat diketahui bahwa tingkat ketepatan manfaat

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Lamuk dengan persentase 79,26

% setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi presentase kriteria rata-rata

ketepatan manfaat termasuk dalam kategori Tepat.

88

Dengan melihat hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sasaran sangat

terbantu dengan adanya Program PNPM Mandiri perdesaan, pelaksanan program

irigasi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena sebagian besar adalah petani

sehingga mereka langsung dapat menikmati manfaat dari program irigasi, tidak

adalagi sawah yang kekeringan, dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka.

Program air bersih sangat membantu ketersediaan air bersih, terutama pada musim

kemarau. Sekarang tidak ada lagi kekurangan air bersih.

4.1.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM) di Desa Lamuk mengalami beberapa kendala, baik dari program Simpan

Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) maupun kegiatan fisik dalam hal ini irigasi

dan air bersih. Kendala dalam pelaksanann PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :

89

Tabel 4.26 Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan No Kendala Pengelola (TPK) Objek program

1. Waktu Pelaksanaan program bertepatan dengan musim penghujan, hal tersebut menyulitkan pengelola dalam melakukan kegiatan.

1.Rendahnya keswadayaan masyarakat khususny dalam swadaya tenaga. 2. Keterbatasan mengakses informasi sehingga RTM kurang mengetahui serta peran mereka dalam pelaksanaan program 3. Adanya keterbatasan kelompok KSM yang menerima dana pinjam, karena pada saat verifikasi banyak anggota yang tidak hadir.

2. Letak Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia

4. Dana - TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada

- Tidak adanya dana pelestarian hasil kegiatan

5. Administrasi Rumitnya sistem pelaporan ke UPK

(Unit Pengelola Kecamatan) 6. Kepengurusan Adanya keanggotaan TPK yang tidak

aktif sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan

Dari table 4.23 dapat dilihat bahwa pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk

mengalami beberapa kendala, baik yang berasal dari pengelola program

maupun dari rumah tangga sasaran

1. Pelaksanaan kegiatan fisik bertepatan dengan musim penghujan

menyebabkan pengelola mengalami kesulitan kerena beratnya medan

kegiatan.

2. Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan

terpaksa diangkut dengan tenaga manusia. Pada kegiatan irigasi yang

dilakukan di wilayah Dusun 04, tempat kegiatan jauh dari jalan besar

sehingga menyulitkan pekerja proyek dalam melaksanakan kegiatan

90

khususnya yang berkaitan dengan pengangkutan material. Jauhnya tempat

dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa

diangkut dengan tenaga manusia, menyebabkan waktu pelaksanaan sedikit

mengalami kemunduran dan juga menyebabkan pembengkakan biaya. Hal

tersebut seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Bapak

Sakri selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

“….Waktunya adalah musim penghujan sehingga untuk mengangkut dari pada material sampai ke proyeknya itu sangat susah, karena medannya luar biasa sulit, sehingga materialnya sampai beberapa puluh meter diangkut oleh tenaga orang….” ( wawancara, 23 juni 2009)

3. Tidak adanya dana pelestarian hasil, yaitu tidak dimasukkannya biaya

pemeliharaan hasil dari program tersebut, sedangkan TPK sebagai

pengelola di tingkat desa diminta bertanggung jawab atas pemeliharaan

hasil tersebut, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Prio Atmojo

“... kesulitan bagi saya menjadi kesulitan masalah pemeliharaan, memang dari sana dari UPK memang harus menjaga hasil PNPM tapi karena belum ada dannya maka diambil alih oleh desa dan dipasrahkan ke lingkungan tersebut. Untuk irigasi dipasrahkan ke kepala dusun setempat…”(wawancara, 02 juli 2009) Senada dengan hal tersebut, Bapk Sakri juga menjelaskan “…kendala lain yang di hadapi dalam program fisik yaitu tidak adanya dana untuk pelestarian hasil, dala rencana anggaran pelaksanna program tidak termasuk dana pelestarian…”( wawancara, 23 juni 2009)

4. Dalam hal administrasi, TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami

kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada. Hal tersebut

diungkapkan oleh Bapak Sakri, bahwa besarnya dana operasionl yang

besarnya 3% dari jumlah dana program, sekitar Rp. 3.989.900 masih terlalu

91

kecil, karena untuk biaya sekali musdes mengeluarkan biaya kurang lebih

Rp.600.000. Selain kecilnya dana BOP TPK, rumitnya administrasi juga

dirasa sebagai kendala bagi penggelola program, seperti diungkapkan oleh

Bapak Sakri

“… dalam pelaporan harus dibuat sedetail mungkin, seabagai contoh pada saat membeli pasir, itu harus dicantumkan jenis kendaraan, ukuran lebar tinggi panjang bak kendaraan, bahkan sampai plat nomor kendaraan pengangkut harus dicantumkan, dan juga pembuatan laporan baik berupa RPD (Rencana Penggunan Dana), LPD (Laporan Penggunaan Dana)” ( wawancara, 23 juni 2009)

5. Swadaya dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tenaga relative

rendah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prio atmojo selaku bendahara

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

“…Dalam pelaksaanaan karena masyarakat telah di rong-rong oleh bantuan-bantuan pemerintah, jadi yang seharusnya saya membutuhkan swadaya dalam bentuk kerja bakti rendah, tapi ya masih ada yang mau…”(wawancara, 02 juli 2009)

Selanjutnya beliau menambahkan

“…swadaya yang rendah membutuhkan swadaya sangat sedikit yaitu dengan menghubungi lingkungan sekitar seperti irigasi ya minta tenaga dari kadus 4, untuk air bersih ada swadaya, cuman istilahnya untuk membawa material, contoh dibawah gunung masyarakat sekitar dimintai tenaga untuk membawa material…”(wawancara, 02 juli 2009)

6. Kendala dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yaitu bahwa adanya

keterbatasan jumlah (Kelompok Simpan Pinjam) KSM yang mendapatkan

pinjaman, hal ini dikarenakan waktu ada verifikasi bertepatan dengan masa

panen sehingga banyak anggota yang tidak hadir pada saat verifikasi, dari

pihak verifikasi menyatakan bahwa anggota KSM yang tidak hadir maka

dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan pinjaman.

92

4.1.4 Solusi dalam menghadapi kendala yang ada

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pengelola program mempunyai

alternative solusi untuk menghadapi kendala yang ada, untuk mensiasati kesulitan

lokasi maka pengelola kegiatan mengambil jalan yaitu dengan memanfaatkan

tenaga manusia untuk mengangkut material-material yang dibutuhkan seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Sakri

“…Kalau kendala musim hujan ini tidak bisa ditanggulangi, yang penting kita melaksanakan program ini dengan tekun, dilaksanakan tetapi memakan biaya yang lebih banyak, karena menggunakan tenaga orang maka ada pembengkakan biaya…”( wawancara, 23 juni 2009)

Solusi dalam menghadapi rendahnya swadaya yang ada, pengelola

melakukan pendekatan kepada warga sekitar proyek, dengan melibatkan mereka

dalam proyek tersebut untuk membantu mengangkut material-material, walaupun

mereka ada yang dihitung sebagai pekerja dan mendapatkan upah. Diungkapkan

oleh Bapak Prio atmojo

“..Swadaya yang rendah, untuk saluran air bersih dibutuhkan tenaga untuk ngarug tanah saya mengambil sediktik tenaga swadaya dari kadus 04. Untuk air bersih ya sebatas membawa material ke lokasi…”

Solusi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelestarian hasil progam yang

ada yaitu dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekitar untuk menjaga

pemeliharaan.

“…Dalam hal pelestarian hasil kedepan fasilitator dari kecamatan mengharapkan ada dana pelestarian, untuk sementara ini ya dikembalikan kepada lingkuingan sekitar…”

Untuk irigasi, pihak pengelola menetapkan iuran untuk pemeliharaan yang

ditujukan untuk para RTM penerima progam. Untuk air bersih nantinya

93

diterapkan iuran bagi warga pengguna sarana tersebut, yang besarnya

disesuaiakan dengan kemampuan waraga. Bapak Sakri mengungkapkan

“…Pengunaan menggunakan dana lain-lain yang diambil dari iuran potongan (dua panen sekali) yang dipungut kepada para petani. Pelestarian air bersih diserahkan pada lingkungan sekitar…”

4.2 Pembahasan

1. Kondisi Keluarga Miskin di Desa Lamuk

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kondisi keluarga

miskin di Desa Lamuk bahwa sebagian besar keluarga miskin masih jauh tingkat

kesejahteraannya, kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan

sandang pangan papan masih rendah.

Walaupun rata-rata telah mampu makan sehari tiga kali namun kemampuan

dalam mengkonsumsi daging, susu, atau ayam rata-rata hanya satu kali dalam

seminggu serta hanya mampu membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.

Hal itu tentunya kurang dapat memenuhi kebutuhan akan gizi. Dalam hal papan,

terlihat dari dinding tempat tinggal sebagian besar terbuat dari bambu. Tentu saja

kurang bisa dianggap layak untuk sebuah kesejahteraan. Kondisi demikian

diperparah dengan rendahnya pendapatan keluarga miskin dengan rata-rata

berpendapatan kurang dari Rp. 600.000 dalam sebulan. Jumlah yang rendah jika

dibandingkan dengan tingginya harga-harga kebutuhan pada masa sekarang ini

dan banyaknya tanggungan keluarga yang mereka tanggung, kecilnya pendapatan

menyebabkan keluarga miskin akan selalu miskin. Menurut Ragnar Nurkse dalam

Kuncoro (1997 : 107) penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan “Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya

94

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya”.

Pola kemiskinan di Desa Lamuk adalah seasonal poverty, hal ini disebabkan

sebagian besar masyarakat miskin bekerja sebagai petani sehingga kondisi

keluarga bergantung pada hasil pertanian, sedangkan jenis kemiskinan di Desa

Lamuk adalah kemiskinan alamiah, hal ini disebabkan karena rendahnya sumber

daya yang ada.

2. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk yang telah dilaksanakan yaitu

pembuatan saluran irigasi dan pembuatan sarana air bersih telah berjalan sesuai

dengan pedoman pelaksanaan program. Waktu pelaksanaan kegiatan selesai lebih

awal yaitu dari rencana awal 3 bulan dalam kenyataan dilapangan dapat

diselesaikan hanya 45 hari. Hasil kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan

yang diusulkan warga. Sarana irigasi dan air bersih memang sangat dibutuhkan

warga Desa Lamuk, setelah melewati proses perencanaan kegiatan yaitu

Musyawarah antar Dusun (MUSDUS), kemudian dibawa ke tingkat desa yaitu

Musyawarah Desa (MUSDES) akhirnya disepakati bahwa kegiatan yang dipilih

yaitu pembuatan saluran irigasi dan air bersih. Alokasi dana kegiatan fisik

mencapai 73% dari seluruh anggaran dari kecamatan. Sedangkan untuk kegiatan

ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 24 %, hal itu

menjadi kebijakan Tim Pengelola Program (TPK) setiap desa dengan

95

menyesuaiakan dengan jenis kegiatan yang di usulkan dan dibutuhkan oleh

warganya Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa program tersebut telah sesuai

dengan kebutuhan warga masyarakat sebagai penerima program.

3. Hasil dari Implementasi Program Nasional Pemberdayan Masyarakat

(PNPM) Mandiri di Desa Lamuk

Dari hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

di Desa Lamuk berdasarkan kriteria ketepatan sasaran, ketepatan tujuan dan

ketepatan manfaat dapat dilihat dalam tabel 4.27 dibawah ini :

Tabel 4.27 Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Lamuk Indikator Skor Ideal Skor Riil % Kategori Ketepatan sasaran

4576 4056 88,63 Sangat Tepat

Ketepatan Tujuan

3476 3872 89,77 Sangat Tepat

Ketepatan Manfaat

2464 1953 79,26 Tepat

Dari tabel 4.27 dapat disimpulakan bahwa pelaksaan PNPM Mandiri di

Desa Lamuk adalah sangat tepat sasaran, sangat tepat tujuan dan tepat

manfaat. Rumah tangga miskin sebagai sasaran telah dapat menikmati hasil dari

program tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam program PNPM mandiri

sangat besar, dari mulai penetapan rencana kegiatan melalui MUSDUS

(Musyawarah Dusun), MUSDES (Musyawarah Desa) sampai usaha pelaksaan

kegiatan dan juga pelestarian hasil. Manfaat yang dapat diambil dari program

tersebut telah mampu dirasakan oleh rumah tangga sasaran yaitu sawah para

petani tidak lagi mengalami kekeringan pada musim kemarau sekalipun, sehingga

dampaknya dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka. Program air bersih

96

sangat membantu ketersediaan air bersih, terutama pada musim kemarau.

Sekarang tidak ada lagi kekurangan air bersih. Efektivitas Pelaksanaan PNPM

Mandiri telah tercapai hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter

Drucker dalam Handoko (1997:7) “Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang

benar”. Berdasarkan temuan diatas bahwa pelaksaan program tersebut telah sesuai

dengan cita-cita awal yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan, pelaksanna

program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lebih memberdayakan

masyarakat, sesuai dengan yang dikemukakan Kartasasmita (1995:18) bahwa

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan

perkataan lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat.

4. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM) di Desa Lamuk mengalami beberapa kendala, baik dari program Simpan

Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) maupun kegiatan fisik dalam hal ini irigasi

dan air bersih.

97

Kendala dalam pelaksanann PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :

No Kendala Pengelola (TPK) Objek program

1. Waktu Pelaksanaan program bertepatan dengan musim penghujan, hal tersebut menyulitkan pengelola dalam melakukan kegiatan.

1.Rendahnya keswadayaan masyarakat khususny dalam swadaya tenaga. 2. Keterbatasan mengakses informasi sehingga RTM kurang mengetahui serta peran mereka dalam pelaksanaan program 3. Adanya keterbatasan kelompok KSM yang menerima dana pinjam, karena pada saat verifikasi banyak anggota yang tidak hadir

2. Letak Jauhnya tempat dari jalan besar sehingga material-material yang dibutuhkan terpaksa diangkut dengan tenaga manusia

4. Dana - TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada

- Tidak adanya dana pelestarian hasil kegiatan

5. Administrasi Rumitnya sistem pelaporan ke UPK

(Unit Pengelola Kecamatan) 6. Kepengurusan Adanya keanggotaan TPK yang tidak

aktif sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pengelola program mempunyai

alternatife solusi untuk menghadapi kendala yang ada, khususnya tentang tidak

adanya dana pelestarian hasil. Dalam hal ini TPK selaku penanggungjawab

kegiatan bekerjasama dengan aparat setempat yaitu para Kepala Dusun (Kadus),

Ketua Rukun Warga (RW) Ketua Rukun Tangga (RT) untuk bisa mengelola hasil

PNPM yang berupa sarana irigasi dan air bersih.

Pelaksanaan kegiatan sejenis kedepan diharapkan adanya dana pelestarian

hasil, sehingga hasil-hasil kegiatan yang ada dapat terus dimanfaatkan

keberadaannya oleh para penerima sasaran sehingga manfaat dari program

tersebut dapat terus dinikmati.

98

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai

berikut :

1) Kondisi keluarga miskin di Desa Lamuk bahwa sebagian besar keluarga

miskin masih jauh tingkat kesejahteraannya, jenis lantai dan dinding

tempat tinggal sebagian besar terbuat dari bambu dengan lantai berplester,

telah memiliki sarana buang air besar, jenis bahan bakar yang digunakan

adalah kayu bakar, kebiasaan mengkonsumsi daging/susu/ ayam dalam

seminggu dengan jumlah tidak pernah atau satu kali dalam satu minggu,

kebiasaan membeli pakaian hanya sebanyak sekali dalam kurun waktu satu

tahun, memanfaatkan puskesmas sebagai akses kesehatan, berpendapatan

kurang dari Rp. 600.000 dalam sebulan, pendidikan SMP, tidak

mempunyai tabungan.

2) Implementasi PNPM tahun 2008 di di Desa Lamuk berjalan dengan lancar,

pelaksanaan implementasi PNPM di Desa Lamuk dilaksanakan dalam

bentuk kegiatan fisik yang berupa pembuatan saluran irigasi dan

pembuatan sarana air bersih, non fisik berupa simpan pinjam. Aloksi dana

kegiatan lingkungan fisik dengan rincian untuk kegiatan irigasi Rp.

53.240.000, air bersih Rp. 41.602.000. Irigasi di laksanakan di Dusun IV

yaitu RW 07 dan RW 08 telah terlaksana. Pelaksanaan program air bersih

99

telah berjalan dengan memperbaiki sumur-sumur kumuh, waktu yang

dibutuhkan untuk mengerjakan diselesaikan selama 46 hari yaitu lebih

cepat dari rencana awal yang mencapai 3 bulan. Dana PNPM merupakan

dana bantuan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD.

Rincian pencairan dana yaitu jumlah alokasi dana ditambah 5% dengan

rincian 2% untuk UPK dan 3% untuk operasional.

3) Tingkat keefektifitasan PNPM mandiri di Desa Lamuk, dapat dilihat dari

indikator ketepatan sasaran, indikator ketepatan tujuan dan indikator

ketepatan manfaat. Berdasarkan kriteria ketepatan sasaran dengan

persentase 88,63 % termasuk dalam kategori sangat tepat, berdasarkan

kriteria ketepatan dengan persentase 89,72% dalam ketegori sangat tepat.

menurut kriteria ketepatan manfaat dengan persentase 79,26% termasuk

dalam ketegori tepat.

4) Pelaksanaan PNPM di Desa Lamuk menghadapi beberapa kendala.

Beberapa kendala tersebut yaitu dari TPK yaitu waktu pelaksaan kegiatan

yang bertepatan dengan musim penghujan maka menyulitkan pengelola

dalam melakukan kegiatan, tempat kegiatan jauh dari jalan besar sehingga

menyulitkan pengelola proyek dalam melaksanakan kegiatan khususnya

yang berkaitan dengan pengadaan material. Kendala lain dalam dalam

PNPM ini yaitu tidak adanya dana pelestarian hasil. Dalam hal

administrasi, TPK selaku pengelola kegiatan di desa mengalami kesulitan

dengan terlalu sedikitnya dana operasional yang ada. Upaya untuk

mengatasi kendala yang ada antara lain :

100

a) Memanfaatkan tenaga manusia untuk mengangkut material-material

yang dibutuhkan.

b) Dengan melibatkan masyarakat lingkungan sekitar untuk menjaga

pemeliharaan. Untuk irigasi, pihak pengelola menetapkan iuran untuk

pemeliharaan yang ditujukan untuk para RTM penerima progam

dengan sistem iuran setelah panen. Untuk air bersih nantinya akan

diterapkan iuran bagi warga pengguna sarana tersebut, yang besarnya

disesuaiakan dengan kemampuan warga

101

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

(1) Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan PNPM hendaknya lebih ditingkatkan

terutama masalah alokasi dana. Pemda Kabupaten Purbalingga seharusnya

dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk

meningkatkan proporsi dana PNPM sehingga implementasi PNPM dapat

berjalan lebih optimal.

(2) Bagi pemerintah selaku perencana program hendaknya menyertakan dana

pelestarian, sehingga hasil program yang telah dilaksakan dapat terus dijaga

keberadaannya serta dapat terus diambil kemanfaatannya bagi rumah tangga

sasaran.

(3) Bagi TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk dapat meningkatkan

profesionalisme dalam menjalankan PNPM, TPK harus lebih meningkatkan

kinerjanya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM, pemlilihan orang-

orang yang tepat untuk mengisi posisi strukur di TPK sehingga dapat

menjalankan kegiatan sesuai dengan kedudukannya dan supaya tidak terjadi

rangkap jabatan yang mengakibatkat adanya penumpukan tugas sehingga

kinerja kurang optimal.

(4) Bagi keluarga miskin, dengan adanya manfaat langsung (Direct benefit) dan

manfaat tidak langsung (Indirect benefits) dari PNPM, Keluarga miskin

untuk dapat mempergunakan sebaik-baiknya fasilitas irigasi dan air bersih

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. irigasi dapat dimanfaatkan secara

optimal untuk meningkatkan hasil pertanian, air bersih dapat dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya untuk menanggulangi kekuranganakan kebutuhan air

bersih.

102

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakatrta: UPP AMP YKPN.

Arisudi, A dan Andarwati. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa melalui

Operasi Pasar Khusus Beras (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Universitas ekonomi Universitas Brawijaya : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences).

Arsyad, Lincolin. 1997. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN

Ali, Muhammad. 1992. Statstika Penelitian. Yogyakarta : BPFE

Bayo Ala, Andre. 1981. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yoyakarta:Liberty

Handoko, Hani, 1997. Manajemen. Yogyakarta : BPEF

HS. Dillon dan Hermanto. 1993. Kemiskinan dinegara Berkembang, Masalah

Konseptual dan Globalisasi. Prisma No. 3 hal 11-2. Jakarta : LP3ES.

Kantor Kecamatan Kejobong. Data Rumah Tangga Miskin Tahun 2008. Kejobong

Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Studi Pembangunan. ITB Bandung

Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan

Kebijakan, Edisi Ketiga, Yogyakarta :UPP AMP YKPN. N.R. Kurniawati. 2002. Hubungan Penerimaan Upah dengan Kesejahteraan

Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

Moeljarto. 1993. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta

Moelong, Lexi J .2007. Metodologi Penelitian Kualitatif ( Resived Ed ) .Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. 1997. Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi

Indonesia. Yogyakarta : ADITYA MEDIA. Mubyarto. 1997. Teori Ekonomi Rakyat. Yogyakarta : BPFE

103

Nurhadi. 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan.Yogyakarta: Media Wacana.

Prayitno, Hadi. 1985. Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Yogyakarta : LIBERTY.

Sahdan, Gregorius, 2005, Menanggulangi Kemiskinan Desa, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. http:// www.jurnalekonomirakyat.com

Salim, Emil. 1982. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan.

Jakarta: Yayasan Idayu Umar, Husein. 1998.Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Tim Koordinasi PNPM-PPK. 2007. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK). Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era

Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2006. LKPG Jateng, 2006. www.databps.com (10 februari 2009)

2007. Copyright 2004 KBI.gemari. or.id.(10 februari 2009)

Filename: 6058 Directory: D:\AJIEK Digilib Template: C:\Users\Pak

DEDE\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: imam Keywords: Comments: Creation Date: 20/03/2011 20:58:00 Change Number: 3 Last Saved On: 20/03/2011 21:00:00 Last Saved By: pakdede Total Editing Time: 12 Minutes Last Printed On: 21/03/2011 7:32:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 120 Number of Words: 21.543 (approx.) Number of Characters: 122.800 (approx.)

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN …lib.unnes.ac.id/97/1/6058.pdf · pemberdayaan...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN …lib.unnes.ac.id/97/1/6058.pdf · pemberdayaan...