IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI...

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

SELVIA RIANTY

NIM : 110565201255

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

1

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SELVIA RIANTY

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah instansi yang bertugas

menjalankan kebijakan pemerintah daerah tentang pelayanan kesehatan. Untuk

meningkatkan kualitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau hal yang sangat

dibutuhkan adalah revolusi mental bagi tenaga kesehatannya. Peningkatan kesehatan

akan sejalan jika pelayanan yang diberikan rumah sakit sebagai tempat berobat baik.

Namun kenyataannya di Provinsi Kepri masalah pelayanan selalu menjadi faktor

utama

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan

Layanan Umum Daerah pasal 3 tentang Kewenangan Kelembagaan. Pada penelitian

ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini

informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa Implementasi

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Badan

Layanan Umum Daerah sudah berjalan sudah berjalan dengan baik. Namun tenaga

medis masih sangat kurang. Kurang meratanya tenaga kesehatan masih menjadi

problema bagi Indonesia. Kurangnya tenaga kesehatan membuat tidak semua sarana

kesehatan bisa melayani masyarakat. Karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan

dan belum meratanya tenaga kesehatan, terkadang Rumah Sakit membatasi jumlah

pasien. Tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan wawancara dan observasi secara

langsung masih belum ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta

memadai. Belum lagi permasalahan penggunaannya yang tidak dapat dioptimalkan

dengan baik oleh pegawai.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit, Pelayanan

2

A B S T R A C T

The Ministry of health in Indonesia aims to increase awareness, willingness and

ability of healthy living for everyone in order to realize the degree of health extended

as the embodiment of the general welfare. The General Hospital of the Riau Islands

province is in charge of running the agencies of Government policy areas of health

services. To improve the quality of healthcare in the Riau Islands province of the

very thing that is needed is a revolution for the mental health workforce. Health

promotion will be in line if the service that was provided to the hospital as a place of

good medical treatment. But the reality in the province Kepri service problem has

always been a major factor

The purpose of this research is basically to find out the Implementation of the

regulation of Riau Islands Province Area number 9 in 2010 About health care

General Hospital Area province of Riau Islands as a Regional Public Service Agency

Chapter 3 about the institutional Authority. In this study the author uses Descriptive

types of Qualitative research. Informants in this study consists of 5 people. Data

analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis

techniques.

Based on the results of the study so it can be analyzed that the Implementation

Regulations of the Riau Islands Province Area number 9 in 2010 About health care

General Hospital Area province of Riau Islands as a Regional Public Service Agency

has been running is already well underway. But medical personnel is still very

lacking. Less meratanya health workforce is still a problem for Indonesia. The lack

of health workers make not all health facilities to serve the community. Because of

the limited number of health care personnel and health care personnel, the

meratanya yet sometimes limit the number of Hospital patients. But in fact, after

interviews and observations directly is still undiscovered and infrastructure that can

support as well as adequate. Not to mention the problems of its use which can not be

optimized well by employees.

Keywords: Implementation, Policy, Hospitals, Service

3

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijaksanaan pembangunan yang

dirumuskan oleh pemerintah salah

satunya adalah pembangunan di bidang

kesehatan. Masyarakat berhak untuk

memperoleh derajat kesehatan yang

sama dan berkewajiban ikut serta dalam

usaha kesehatan yang diselenggarakan

oleh pemerintah. Untuk memperoleh itu

semua maka diperlukan berbagai usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

pokok masyarakat Indonesia, yang pada

hakekatnya terpenuhi sandang, pangan,

papan, kesehatan dan pendidikan.

Pelayanan kesehatan sebagai hak

masyarakat tercantum dalam Konstitusi

UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan

pasal 24 ayat (3) yang menempatkan

status sehat dan pelayanan kesehatan

merupakan hak masyarakat/warga

negara. Fenomena ini merupakan salah

satu contoh keberhasilan pemerintah

republik ini dalam kebijakan politik di

bidang kesehatan, yang menuntut

pemerintah maupun masyarakat untuk

melakukan upaya kesehatan secara

tersusun, merata dan menyeluruh pada

setiap lapisan masyarakat.

Sehat adalah suatu keadaan sejahtera

sempurna fisik, mental dan sosial tidak

terbatas pada bebas dari penyakit atau

kelemahan saja. Luas masalah

kesehatan bukanlah seluas suatu bidang

yang sederhana dan sempit. Kesehatan

dapat mencakup keadaan fisik, mental

dan sosial dan bukan hanya keadaan

yang bebas dari penyakit, cacat dan

kelemahan. Sistem kesehatan nasional

adalah suatu tatanan yang

mencerminkan upaya bangsa Indonesia

untuk meningkatkan kemampuannya

mencapai derajat kesehatan yang

optimal sebagai perwujudan

kesejahteraan umum seperti yang

dimaksud dalam UUD 1945. Salah satu

sasaran yang ingin dicapai dalam sistem

kesehatan nasional adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan

bermutu, merata, dan terjangkau oleh

masyarakat secara ekonomis, serta

tersedianya pelayanan kesehatan tidak

semata-mata berada di tangan

pemerintah melainkan

mengikutsertakan sebesar-besarnya

peran aktif segenap anggota masyarakat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan

akan sarana kesehatan pemerintah telah

berupaya untuk meningkatkan kualitas

sarana kesehatan, diantaranya dengan

membuat jaminan pemeliharaan

kesehatan berupa asuransi sosial

kesehatan seperti asuransi kesehatan

masyarakat miskin (askeskin) yang

menjangkau 60 juta orang penduduk.

Untuk menjamin bahwa kepentingan

kesehatan masyarakat menjadi prioritas

utama dibandingkan pertimbangan

keuntungan semata, maka di dalamnya

adalah pengaturan peran keterlibatan

swasta dan elit lainnya.

Tidak kalah pentingnya adalah peran

negara untuk menetapkan prinsip-

prinsip dan kesiapan yang harus

dipenuhi untuk pelaksanaan privatisasi

pelayanan kesehatan yang dilengkapi

dengan regulasi dan penegakan kontrol

untuk menjamin bahwa pelaksanaan

privatisasi tidak akan menelantarkan

rakyat dan tetap sesuai dengan amanat

konstitusi. Selain itu perlu juga

diadakan kajian aspek politik terhadap

pola pembiyaan kesehatan, baik di level

pusat maupun daerah. Belum

banyaknya anggaran kesehatan yang

belum terserap dengan baik, seharusnya

menjadi acuan pentingnya kajian

tentang politik pembiyaaan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan di Indonesia

bertujuan untuk meningkatkan

4

kesadaran, kemauan dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar dapat

mewujudkan derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya sebagai perwujudan

kesejahteraan umum sebagai yang

dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia

1945. Pelayanan Kesehatan tersebut

diselenggarakan dengan berdasarkan

kepada Sistem Kesehatan Nasional

(SKN) yaitu suatu tatanan yang

menghimpun berbagai upaya Bangsa

Indonesia secara terpadu dan saling

mendukung guna menjamin derajat

kesehatan yang setinggitingginya.

Sebagai pelaku dari pada

penyelenggaraan pembangunan

kesehatan adalah masyarakat,

pemerintah (pusat, provinsi,

kabupaten/kota). dengan demikian

dalam lingkungan pemerintah baik

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah harus saling bahu membahu

secara sinergis melaksanakan pelayanan

kesehatan yang terencana, terpadu dan

berkesinambungan dalam upaya

bersamasama mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.

(Yenik Pujowati : 2012)

Pembangunan kesehatan adalah salah

satu isu strategis dalam kebijakan

otonomi daerah karena merupakan

bagian dari pembangunan nasional yang

bertujuan meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal

dimana gambaran masyarakat Indonesia

di masa depan yang ingin dicapai

melalui pembangunan kesehatan adalah

masyarakat, bangsa, dan negara yang

ditandai oleh penduduknya hidup dalam

lingkungan dengan perilaku hidup

sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu secara adil dan merata, serta

memiliki derajat kesehatan yang

setinggin-tingginya di seluruh wilayah

Republik Indonesia. Pelayanan

kesehatan nantinya akan dilakukan

dengan memberikan pelayanan

kesehatan yang baik dan bermutu tanpa

adanya diskriminasi terutama bagi

keluarga miskin. Sehingga untuk

mewujudkan pelayanan kesehatan yang

lebih baik menurut Menteri Kesehatan

RI (2008), dilakukan melalui konsep

Clinical governance yang secara

konseptual harus memenuhi 4

komponen yaitu; accountability,

continuous quality improvement, high

quality standard dan menfasilitasi serta

menciptakan lingkungan yang

menjamin terlaksananya pelayanan

kesehatan yang bermutu; secara implisit

clinical governance diharapkan dapat

mengubah kinerja pelayanan kesehatan

kearah kinerja yang lebih baik.

(Abdullah AS. Mangge : 2012)

Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa

setiap upaya pembangunan harus

dilandasi dengan wawasan kesehatan

dalam arti pembangunan nasional harus

memperhatikan kesehatan masyarakat

dan merupakan tanggung jawab semua

pihak baik Pemerintah maupun

masyarakat. Kemudian dijelaskan pula

bahwa sumber daya di bidang

kesehatan adalah segala bentuk dana,

tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan

farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas

pelayanan kesehatan dan teknologi

yang dimanfaatkan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan

yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat.

Jurnal Nuryatin Phaksy Sukowati,

Minto Hadi, Stefanus Pani Rengu

(2014) dengan judul Implementasi

5

Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin Nonkuota

(JAMKESDA DAN SPM) (Studi di

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar)

dijelaskan bahwa Pelayanan kesehatan

yang memadai merupakan hak bagi

seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi

masyarakat miskin. Beberapa Program

Jaminan Kesehatan dibuat untuk

menunjang penyelenggaraan tersebut

khususnya di pemerintahan daerah

kabupaten, namun masih saja

ditemukan kelemahan di beberapa

aspek kebijakan. Seluruh program

tersebut dalam proses pelaksanaanya

belum mampu mengkover seluruh

masyarakat yang membutuhkan layanan

kesehatan yang prima khususnya

masyarakat miskin. Data peserta

Jamkesmas atau nama-nama keluarga

miskin yang ditetapkan belum

representatif, bahkan belakangan

banyak ditemukan nama-nama yang

salah sasaran yang merupakan

masyarakat yang tergolong mampu atau

bukan miskin. Hal ini menyebabkan

masyarakat yang kenyataannya miskin

semakin tersudut, banyak ditemukan

dan diberitakan di beberapa media

massa mereka menjadi pasien yang

terlantar di Rumah Sakit (RS)

Melihat perkembangan keadaan dan

semakin meningkatnya kebutuhan

pelayanan kesehatan masyarakat yang

memerlukan dukungan dana seimbang

untuk operasional, maka dipandang

perlu untuk melaksanakan perubahan

yang mengarah pada sistem yang

sederhana, adil, efektif, dan efisien serta

dapat menggerakkan peran serta

masyarakat dalam pembiayaannya, oleh

karena itu Rumah Sakit Umum Daerah

sebagai Badan Layanan Umum Daerah

perlu disesuaikan pengelolaan anggaran

satuan kerjanya dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau

tentang Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Umum Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Sebagai Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sektor publik merupakan suatu entitas

yang aktivitasnya berhubungan dengan

usaha menghasilkan barang dan jasa

untuk memenuhi kebutuhan publik.

Sektor publik bergerak dalam berbagai

bidang salah satunya adalah bidang

kesehatan yang merupakan kebutuhan

publik yang sangat penting. Dalam

proses pemenuhan kebutuhan publik,

bidang kesehatan ini bukan tidak

mungkin dalam aktivitasnya mengalami

berbagai kendala terutama berkaitan

dengan dana, dimana sektor publik

bidang kesehatan dituntut untuk dapat

memberikan pelayanan yang cepat dan

tepat setiap saat padahal dalam proses

pemenuhan tersebut pasti memerlukan

sejumlah dana yang belum tentu selalu

mencukupi aktivitas pelayanan yang

diberikan kepada publik. Rumah Sakit

Umum Daerah merupakan salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang bergerak dalam bidang jasa

kesehatan publik yang sebagian besar

telah diberikan kebebasan untuk

mengelola keuangannya dengan

menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK BLUD). Dengan status

BLUD ini, RSUD dapat merencanakan,

mengelola secara langsung

pendapatannya, dan mengendalikan

semua urusan internal rumah sakit

secara lebih fleksibel dengan tujuan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

Rumah Sakit Daerah Provinsi

Kepulauan Riau sebelum dan sesudah

perubahan status menjadi BLUD.

Pemilihan Rumah Sakit Daerah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai objek

penelitian dilatarbelakangi oleh

6

perubahan status Rumah Sakit Daerah

Provinsi Kepulauan Riau tersebut

menjadi BLUD yang masih dapat

dikatakan baru. Sebelum adanya aturan

tentang BLU, manajemen pengelolaan

keuangan di sebuah rumah sakit sangat

ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa

mengembangkan diri dalam hal

keuangan. Yang lebih parah, mutu

layanan kepada pasien atau konsumen

juga semakin menurun.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

menyadari bahwa pelayanan kesehatan

merupakan suatu hal yang harus

menjadi perhatian. Di Dalam Perda

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9

Tahun 2010 Tentang Pelayanan

Kesehatan dijelaskan bahwa kesadaran

masyarakat akan hidup sehat dapat

mempengaruhi meningkatnya

kebutuhan pelayanan dan pemerataan

yang mencakup tenaga, sarana dan

prasarana baik jumlah maupun mutu,

oleh karena itu diperlukan pengaturan

untuk melindungi pemberi dan

penerima jasa pelayanan kesehatan.

Dalam pasal 14 dijelaskan juga bahwa

Pemerintah bertanggung jawab

merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan

mengawasi penyelenggaraan upaya

kesehatan yang merata dan terjangkau

oleh masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 9 Tahun 2010 Tentang

Pelayanan Kesehatan pasal 3 tentang

Kewenangan Kelembagaan dijelaskan

bahwa Pemerintah Daerah

menyelenggarakan pelayanan kesehatan

dan bertanggung jawab atas pelayanan

kesehatan secara prima kepada

masyarakat, untuk mencapai tujuan

sebagaimana dimaksud Pemerintah

Daerah menyelenggarakan pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah dalam rangka upaya kesehatan

perorangan. Kesehatan adalah hak dan

investasi,setiap warga negara berhak

atas kesehatannya termaksud

masyarakat miskin.Untuk itu diperlukan

suatu sistem yang mengatur

pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan

hak warga negara untuk tetap hidup

sehat.

Pemerintah sebagaimana dijelaskan

pada pasal 3 bertanggungjawab

terhadap pelayanan prima kepada

masyarakat. Didalam negara

demokratis, peran negara memiliki

tugas untuk memberikan pelayanan

publik. Semakin tinggi mutu pelayanan

negara/pemerintah kepada rakyatnya

menunjukkan semakin beradab sebuah

negara/pemerintahan. Dinegara-negara

maju, telah diatur standar minimal

kualitas pelayanan, sedangkan pada

negara-negara berkembang telah mulai

mengikuti dengan menerapkan standar

pelayanan minimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Pelayanan Kesehatan

dijelaskan bahwa

pembiayaan/pendapatan Rumah Sakit

dapat bersumber dari penerimaan

Rumah Sakit, anggaran Pemerintah,

subsidi Pemerintah, anggaran

Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah

Daerah atau sumber lain yang tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

digunakan seluruhnya secara langsung

untuk biaya operasional Rumah Sakit

dan tidak dapat dijadikan sebagai

pendapatan negara atau pemerintah

daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pembiayaan

yang cukup harus didukung dengan

pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah.

7

Pemimpin Badan Layanan Umum

Daerah juga bertanggungjawab

terhadap beberapa hal yaitu

memberikan remunerasi kepada

pegawai; melakukan kerjasama

dan/atau Kerja Sama Operasional

(KSO) dengan pihak tiga; dan

melakukan rekrutmen pegawai non

PNS berdasarkan efesiensi dan tingkat

kebutuhan. Jelas bahwa dalam

Peraturan Daearah Nomor 9 Tahun

2010 Rumah Sakit Umum Provinsi

Kepulauan Riau sebenarnya punya hak

untuk melakukan rekrutmen jika dokter,

perawat maupun pegawai di rumah

sakit dianggap kurang memadai.

Pelayanan prima merupakan sebuah

tuntutan didalam proses pelayanan

publik. Sektor kesehatan merupakan

sektor publik yang mengemban fungsi

untuk melaksanakan pelayanan publik

yang berkualitas atau pelayanan prima.

Dalam proses manajemen mutu

layanan, sektor kesehatan yang

memiliki peran langsung dalam

pelayanan publik seperti rumah sakit

dan puskesmas telah berlomba-lomba

menerapkanstandar pelayanan prima.

Pelayanan prima kesehatan, adalah

pelayanan kesehatan yang dapat

memperhatikan kebutuhan dari

masyarakat, yakni jika unit pelayanan

masyarakat yang ingin maju dan

mengharapkan pelanggannya untuk

memakai atau memanfaatkan jasa

pelayanannya. Pelayanan prima bidang

kesehatan yang baik dibutuhkan

kesiapan semua anggota pelaksana

program tanpa kecuali. Apakah mereka

yang berhubungan langsung atau tidak

langsung dengan para pelanggannya,

untuk dapat melaksanakan tugas dan

bekerjasama bersama orang lain.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya

yang diselenggarakan sendiri/secara

bersama-sama dalam suatu organisasi

untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mencegah, dan

mencembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan peroorangan,

keluarga, kelompok, atau masyarakat.

definisi pelayanan kesehatan menurut

Depkes RI (2009) adalah setiap upaya

yang diselenggarakan sendiri atau

secara bersama-sama dalam suatu

organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan perorangan,

keluarga, kelompok dan atupun

masyarakat. Jenis pelayanan kesehatan

adalah kelompok pelayanan kedokteran

(medical services) ditandai dengan cara

pengorganisasian yang dapat bersifat

sendiri (solo practice) atau secara

bersama-sama dalam satu organisasi.

Tujuan utamanya untuk

menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan, serta

sasarannya terutama untuk

perseorangan dan keluarga. Kemudian

pelayanan kesehatan masyarakat :

Pelayanan kesehatan yang termasuk

dalam kelompok kesehatan masyarakat

(public health service) ditandai dengan

cara pengorganisasian yang umumnya

secara bersama-sama dalam suatu

organisasi. Tujuan utamanya untuk

memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit,

serta sasarannya untuk kelompok dan

masyarakat.

Pemerintah seharusnya lebih optimal

dalam program-program peningkatan

kualitas kesehatan karena Pendapatan

Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah

dan Pemerintah Daerah digunakan

seluruhnya secara langsung untuk biaya

operasional Rumah Sakit dan tidak

dapat dijadikan sebagai pendapatan

negara atau pemerintah daerah sesuai

8

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Keberadaan masyarakat akan hidup

sehat, mempengaruhi meningkatnya

kebutuhan pelayanan dan pemerataan

yang mencakup tenaga, sarana dan

prasarana baik jumlah maupun mutu

oleh karena itu diperlukan pengaturan

untuk melindungi pemberi dan

penerima jasa pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

di Rumah Sakit Daerah lebih

dititikberatkan pada upaya peningkatan

kesehatan (promotif), pencegahan

penyakit (prefentif), penyembuhan

penyakit (kuratif), serta pemulihan

kesehatan (rehabilitatif) yang

dilaksanakan bersama-sama antara

pemerintah dan masyarakat secara

menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan.

Keputusan Menteri Kesehatan no. 228

tahun 2002 menyatakan bahwa standar

adalah spesifikasi teknis atau sesuatu

yang dibakukan sebagai patokan dalam

melakukan kegiatan. Standar ini dapat

ditentukan berdasarkan kesepakatan

propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan

evidence base. Standar pelayanan

rumah sakit daerah adalah

penyelenggaraan pelayanan manajemen

rumah sakit, pelayanan medik,

pelayanan penunjang dan pelayanan

keperawatan, baik rawat inap maupun

rawat jalan yang minimal harus

diselenggarakan oleh rumah sakit.

Standar pelayanan Minimal yang

selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara

minimal. Standar pelayanan minimal

rumah sakit pada hakekatnya

merupakan jenisjenis pelayanan rumah

sakit yang wajib dilaksanakan oleh

pemerintah/pemerintah

provinsi/pemerintah kabupaten/kota

dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Namun demikian mengingat kondisi

masing-masing daerah yang terkait

dengan sumber daya yang tidak merata

maka diperlukan pentahapan dalam

pelaksanaan SPM sesuai dengan

kondisi/perkembangan kapasitas

daerah. Disusunnya Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit diharapkan dapat

membantu pelaksanaan penerapan

Standar Pelayanan Minimal di rumah

sakit. SPM ini dapat dijadikan acuan

bagi pengelola rumah sakit dan unsur

terkait dalam melaksanakan

perencanaan, pembiayaan dan

pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

Berdasarkan standar operasional

prosedur dalam pelayanan di rumah

sakit umum provinsi Kepulauan Riau,

setiap pasien yang mendapatkan

pelayanan kesehatan dikenakan tarif

pelayanan jasa rumah sakit yaitu

imbalan yang diterima oleh Rumah

Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas,

alat kesehatan, bahan habis pakai,

bahan non medis habis pakai lainnya

yang digunakan langsung dalam

observasi, administrasi dan keuangan.

Kemudian juga akan dikenakan jasa

pelayanan yaitu imbalan atas jasa yang

terdiri dari jasa dokter, jasa

keperawatan, jasa kefarmasian, jasa

paramedis non keperawatan dan jasa

pelaksana teknis rumah sakit. Setiap

orang berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan Rumah Sakit yang meliputi:

pelayanan kesehatan yang berkualitas

sesuai asas-asas dan tujuan pelayanan

kesehatan serta sesuai standar

pelayanan yang telah ditentukan,

kemudahan akses terhadap informasi

selengkaplengkapnya tentang sistem,

mekanisme dan prosedur dalam

pelayanan kesehatan, tanggapan atas

9

keluhan yang diajukan secara layak

sebagaimana mekanisme yang berlaku

sesuai dengan standar operasional yang

berlaku; dan pelayanan yang tidak

diskriminatif, santun, bersahabat dan

ramah.

Rumah Sakit Umum Provinsi

Kepulauan Riau adalah instansi yang

bertugas menjalankan kebijakan

pemerintah daerah tentang pelayanan

kesehatan. Untuk meningkatkan

kualitas kesehatan di Provinsi

Kepulauan Riau hal yang sangat

dibutuhkan adalah revolusi mental bagi

tenaga kesehatannya. Peningkatan

kesehatan akan sejalan jika pelayanan

yang diberikan rumah sakit sebagai

tempat berobat baik. Namun

kenyataannya di Provinsi Kepri

masalah pelayanan selalu menjadi

faktor utama. (Sumber : Haluankepri

diterbitkan Sabtu, 11 April 2015)

Tidak hanya permasalahan pelayanan

saja Penjabat Gubernur Kepri, Agung

Mulyana meragukan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) yang ada di

Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)

Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi

teknologi-teknologi yang digunakan

sudah canggih dan memenuhi

standarisasi pelayanan yang ditetapkan.

Di Rumah Sakit Umum Provinsi

(RSUP) belum maksimalnya

kemampuan medis. (Batam Pos,

diterbitkan Rabu, 16 Sep 2015)

Dari data yang terhimpun diketahui

bahwa minimnya tenaga medis di

Provinsi Kepulauan Riau, sampai saat

ini RSUP masih kekurangan tenaga

kerja seperti pegawai, perawat, dan

bidan. Keterbatasan tenaga kerja

tersebut dikahwatirkan dapat

menghambat proses pelayanan

kesehatan masyarakat. Jumlah

keseluruhan tenaga kerja di RSUP

hanya berkisar 500 orang. Idealnya

Rumah Sakit yang berukuran besar

layaknya RSUP Kepri ini masih

membutuhkan lebih tenaga baru yang

terbagi atas perawat, bidan, dan tenaga

pegawai lainnya. Sesuai dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor:

81/MENKES/SK/I/2004 Tentang

Pedoman Penyusunan Perencanaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan Di

Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta

Rumah Sakit. Rasio dokter –

penduduk/populasi bervariasi dalam

suatu provinsi. Dalam upaya untuk

mengatasi masalah kekuarangan tenaga

kerja tersebut, pihaknya telah

mengajukan penambahan tenaga kerja

melalui Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kepri.

Berdasarkan dari latar belakang diatas

maka dilakukan penelitian dengan judul

”IMPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG PELAYANAN

KESEHATAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU SEBAGAI

BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH”

B. Perumusan Masalah

Kenyataannya di Provinsi Kepri

masalah pelayanan selalu menjadi

faktor utama. (Sumber : Haluankepri

diterbitkan Sabtu, 11 April 2015) Tidak

hanya permasalahan pelayanan saja

Penjabat Gubernur Kepri, Agung

Mulyana meragukan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) yang ada di

Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)

Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi

teknologi-teknologi yang digunakan

sudah canggih dan memenuhi

standarisasi pelayanan yang ditetapkan.

Di Rumah Sakit Umum Provinsi

(RSUP) belum maksimalnya

10

kemampuan medis. Berdasarkan uraian-

uraian diatas maka kemudian munculah

berbagai permasalahan yang berkaitan

dengan pelayanan kesehatan yang tidak

sesuai denga peraturan daerah yang

telah ditetapkan. Adapun rumusan yang

penulis ambil adalah Bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah



Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Sebagai

Badan Layanan Umum Daerah

khsusnya pada pasal 3 tentang

Kewenangan Kelembagaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk

mengetahui Implementasi Peraturan


Nomor 9 Tahun 2010 Tentang

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Sebagai Badan Layanan Umum

Daerah pasal 3 tentang Kewenangan

Kelembagaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan masukan

bagi Rumah Sakit Provinsi

Kepulauan Riau

b. Sebagai bahan acuan bagi

peneliti berikutnya apabila

memiliki permasalahan yang

sama, untuk pengembangan

ilmu pengetahuan sosial

khususnya dalam ilmu

Pemerintahan

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur

penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu

variabel, dengan kata lain konsep

operasional adalah semacam petunjuk

pelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel. Adapun

fungsi dari konsep operasional adalah

sebagai alat untuk mengidentifikasi

fenomena atau gejala-gejala yang

diamati dengan jelas, logika, atau

penalaran yang digunakan oleh peneliti

untuk menerangkan fenomena yang

diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini

menggunakan teori Edward III dengan

berpedoman kepada Implementasi






Daerah

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang

efektif terjadi apabila implementor

mengetahui yang harus dilakukan.

Apa yang menjadi tujuan serta

sasaran Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun

2010 Tentang Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah


Badan Layanan Umum Daerah.

Sehingga program tersebut dapat

berjalan dengan baik. Hal ini dapat

dilihat dari indikator sebagai

berikut: Adanya Sosialisasi dan

pelatihan untuk para pegawai di

Rumah Sakit agar lebih memahami

hak dan kewajiban yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Provinsi






11

2. Sumber daya

Ketersedian sumber daya yang

dimaksud adalah tersedianya

sumber-sumber daya, baik sumber

daya pendukung maupun sumber

daya manusia selaku pelaksana

Peraturan Daerah Provinsi






tersebut.

a. Bantuan teknis, melalui

penempatan tim medis di

Rumah Sakit Provinsi

Kepulauan Riau

b. Adanya sarana dan

prasarana pendukung di


Kepulauan Riau

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan

karekteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen

untuk membangun keberhasilan

Implementasi Peraturan Daerah



Kesehatan Rumah Sakit Umum


Sebagai Badan Layanan Umum

Daerah. Ini dapat dilihat dari

indikator :

a. Adanya komitmen

pemerintah dan pegawai


Kepulauan Riau untuk

menjalankan pelayanan

kesehatan ini agar dapat

mencapai tujuannya dengan

baik

c. Adanya kejujuran dari para

pegawai Rumah Sakit

Provinsi Kepulauan Riau.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah

karekteristik, norma-norma, dan

pola-pola hubungan yang terjadi

dalam Implementasi Peraturan


Nomor 9 Tahun 2010 Tentang



Riau Sebagai Badan Layanan

Umum Daerah. Ini dapat dilihat dari

indikator :

a. Adanya kerjasama yang baik

antara Rumah Sakit Provinsi

Kepulauan Riau dengan

instansi-instansi terkait.

b. Adanya pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah

seperti dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau

kepada Rumah Sakit


untuk melihat sejauh mana

kebijakan ini sudah berjalan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif, sebagian pendapat

mengatakan bahwa menurut Sugiono

(2012:11) penelitian deskriptif adalah

“Penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan

antara satu variabel dengan variabel

yang lain”. Dalam hal ini diuraikanlah

hal-hal yang memerlukan suatu

penjelasan ataupun gambaran yang

mencari informasi yang bersifat

12

deskriptif, selanjutnya Sugiono

(2012:14) menjelaskan “Data kualitatif

adalah data yang berbentuk kata,

kalimat, skema dan gambar”.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam

penelitian Implementasi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Di Rumah Sakit Umum

Provinsi Kepulauan Riau adalah analisa

data kualitatif yaitu dengan melakukan

terlebih dahulu mendeskripsikan,

memverifikasi, menginterpretasikan

untuk kemudian dianalisis sehingga

memperoleh suatu kesimpulan. Untuk

lebih jelas lagi penulis menggunakan

Teknik Triangulasi dalam menganalisis

data.

II. LANDASAN TEORI

1. Ilmu Pemerintahan

Ndraha (2003 : 7) menyatakan

bahwa “Ilmu pemerintahan merupakan

ilmu yang mempelajari bagaimana

memenuhi dan melindungi kebutuhan

dan tututan setiap orang akan jasa-jasa

publik dan layanan sipil dalam

hubungan pemerintahan (sehingga

dapat diterima) pada saat dibutuhkan

oleh yang bersangkutan”. Ilmu

pemerintahan menurut Ndraha (2003 :

7) adalah ilmu yang mempelajari

bagaimana memenuhi dan melindungi

kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan

jasa publik dan layanan civil dalam

hubungan pemerintahan, sehingga dapat

diterima pada saat yang dibutuhkan

oleh yang bersangkutan.

Rasyid (2000 : 59) membagi

fungsi-fungsi pemerintahan menjadi

empat, yaitu: pelayanan (public

service), pembangunan (development),

pemberdayaan (empowering), dan

pengaturan (regulation). Untuk

menjalankan fungsi pemerintahan

tersebut pemerintah diharapkan dapat

mengatur segala kehidupan masyarakat

dengan membuat suatu peraturan atau

kebijakan, memberdayakan masyarakat,

memberikan pelayanan tidak terkecuali

bagi pelayanan kesehatan yang sangat

penting. Pemerintah telah membuat

peraturan daerah dimana didalamnya

berisikan tentang panduan pemerintah

setempat untuk memberikan pelayanan

kesehatan bagi seluruh kalangan

masyarakat

2. Implementasi Kebijakan

Hirarki perundang-undangan

menurut Undang-Undang No 12 Tahun

2011 tentang tata urutan perundang-

undangan RI menjelaskan jenis dan

hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

a.Undang-Undang Dasar Negara

Republik IndonesiaTahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat;

c.Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dan kekuatan hukumnya ditegaskan

pada pasal 7 ayat 2 :

Kekuatan hukum Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan

13

hierarki sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). Jenis Peraturan Perundang-

undangan ini mencakup peraturan yang

ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank

Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

atau komisi yang setingkat yang

dibentuk dengan Undang-Undang atau

Pemerintah atas perintah Undang-

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Kepala Desa atau yang setingkat.

Suatu undang-undang yang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, maka pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan, suatu Peraturan Perundang-

undangan di bawah Undang-Undang

diduga bertentangan dengan Undang-

Undang, pengujiannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung.

Dunn (2000:109) menjabarkan

bahwa implementasi kebijakan

merupakan rangkaian pilihan yang

kurang lebih hubungan (termasuk

keputusan untuk tidak bertindak) yang

dibuat oleh badan dan pejabat

pemerintah yang diformulasikan ke

dalam bidang-bidang kesehatan,

kesejahteraan sosial, ekonomi, dll.

Implementasi kebijakan merupakan

tahap kedua setelah pembuatan atau

pengembangan kebijakan. Nugroho

(2003:158) mengemukakan bahwa:

“implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya”

Nugroho (2003:158)

mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara

agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini

yang perlu ditekankan adalah bahwa

tahap implementasi kebijakan tidak

akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran ditetapkan atau

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan. Keberhasilan

implementasi kebijakan akan

ditentukan oleh banyak variabel dan

faktor dan variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain, menurut

Edwards III (Subarsono 2008:90-92)

ada empat variabel dalam implementasi

kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi. Keberhasilan

Implementasi Kebijakan

mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus

dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan dan sasaarn kebijakan

harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target

group) sehingga akan

mengurangi distorsi

implementasi.

2. Sumber Daya Sumber daya

dapat berwujud sumber daya

manusia, yakni kompetensi

implementor dan sumber daya

financial, sumber daya adalah

factor penting untuk

mengimplementasi kebijakan

agar efektif.

3. Disposisi. Disposisi adalah

watak dan karakteristik yang

dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran,

sifat demokratis

4. Struktur Birokrasi. Birokrasi

merupakan salah satu badan

yang paling sering bahkan

14

secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Kerja sama

yang baik dalam birokrasi dan

struktur yang kondusif akan

membuat pelaksanaan kebijakan

efektif.

Dari pendapat diatas dapat

disimpulkan bahwa agar kebijakan itu

berhasi dalam pencapaian tujuannya,

maka serangkaian usaha perlu

dilakukan diantaranya perlu

dikomunikasikan secara terbuka, jelas,

dan transparan kepada sasaran.

Perlunya sumber daya yang berkualitas

untuk pelaksanaannya dan perlunya

dirampungkan struktur pelaksana

kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam

Winarno 2007:146) mengatakan bahwa:

“implementasi kebijakan sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu (atau kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini

mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun

dalam rangka melanjutkan usaha-usaha

untuk mencapai perubahan-perubahan

besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan-keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut diatas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik adalah

suatu tindakan pejabat pemerintah atau

lembaga pemerintah dalam

menyediakan sarana untuk

melaksanakan progam yang telah

ditetapkan sehingga program tersebut

dampak menimbulkan dampak terhadap

tercapainya tujuan.

Abidin (2002:186) menyatakan

bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan

kebijakan terkait dengan identifikasi

permasalahan dan tujuan serta

formulasi kebijakan sebagai langkah

awal dan monitoring serta evaluasi

sebagai langkah akhir”.

Menurut Winarno (2007:144)

Implementasi dipandang secara luas

mempunyai makna pelaksanaan

undang-undang dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur dan teknik bekerja

bersama-sama menjalankan kebijakan

dalam upaya untuk meraih tujuan-

tujuan kebijakan. Implementasi pada

sisi yang lain merupakan fenomena

yang kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai suatu proses, suatu

keluaran (output) maupun sebagai suatu

dampak (outcome).

Mazmanian dan Sabatier (Wahab,

2002:68-69) merumuskan “Proses

implementasi kebijaksanaan negara

dengan lebih rinci:

“Implementasi adalah pelaksanaan

keputusan kebijakan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang namun

dapat pula berbentuk perintah-perintah

atau keputusan keputusan eksekutif

yang penting atas keputusan badan

peradilan. Lazimnya keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah yang

ingin diatasi, menyebut secara tegas

tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan

berbagai cara untuk

menstruktur/mengatasi proses

implementasinya”

15

Secara khusus Wahab (2002:5-10)

mengemukakan tentang ciri-ciri yang

melekat pada kebijakan yaitu:

a. “Kebijakan itu dirumuskan oleh

orang-orang yang memiliki

wewenang dalam sistem politik

seperti ketua adat, ketua suku,

eksekutif, legislator, hakim,

administrator, monarkhie, dan

sebagainya.

b. Kebijakan merupakan tindakan

yang mengarah pada tujuan

melalui tindakan-tindakan yang

direncanakan secara matang.

c. Kebijakan itu hakekatnya terdiri

atas tindakan-tindakan yang

berkait dan berpola yang

mengarah pada tujuan tertentu

yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah. Kebijakan tidak

hanya mencakup keputusan

untuk membuat undang-undang

dalam bidang tertentu tapi juga

diikuti dengan keputusan-

keputusan yang bersangkutan

dengan implementasi dan

pemaksaan pemberlakuannya

d. Kebijakan bersangkutan dengan

apa yang senyatanya dilakukan

pemerintah dalam bidang-

bidang tertentu baik berbentuk

positif atau negatif”.

Implementasi kebijakan merupakan

aspek yang penting dalam keseluruhan

proses kebijakan dan merupakan suatu

upaya untuk mencapai tujuan tertentu

dengan sarana tertentu dan dalam

urutan waktu tertentu. Pada dasarnya

implementasi kebijakan adalah upaya

untuk mencapai tujuan yang sudah

ditentukan dengan mempergunakan

sarana dan menurut waktu tertentu, agar

dapat mencapai output/outcome dan

agar policy demands dapat terpenuhi

maka kebijakan harus dilaksanakan,

pelaksanaan kebijakan dapat pula

dirumuskan sebagai pengguna sarana

yang ditentukan terlebih dahulu.

Suatu kebijakan yang telah diterima

dan disahkan tidaklah ada artinya jika

tidak dilaksanakan. Pelaksanaan

kebijaksanaan itu haruslah berhasil.

Malahan tidak hanya pelaksanaannya

saja yang harus berhasil, akan tetapi

tujuan yang akan terkandung dalam

kebijaksanaan itu haruslah tercapai.

Menurut Agustino (2006:185)

mengatakan bahwa pelaksanaan

kebijakan itu dapat gagal, tidak

membuahkan hasil, karena antara lain :

a. Teori yang menjadi dasar itu

tidak tepat. Dalam hal ini

demikian, maka harus dilakukan

reformulation terhadap

kebijaksanaan pemerintah itu

b. Sarana yang dipilih unutk

pelaksanaan tidak efektif

c. Sarana itu mungkin tidak atau

kurang dipergunakan

sebagaimana mestinya

d. Isi dari kebijakan itu bersifat

samar-samar.

e. Ketidakpastian faktor intern dan

atau faktor ekstern

f. Kebijaksanaan yang ditetapkan

itu mengandung banyak lubang

g. Dalam pelaksanaan kurang

memperhatikan masalah teknis

h. Adanya kekurangan akan

tersedianya sumber-sumber

pembantu (waktu, uang dan

sumber daya manusia)

Dari hal-hal yang dapat

menyebabkan kegagalan dalam

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah

itu, dapatlah diketahui bahwa sejak

dalam pembentukan kebijaksanaan

16

tersebut sudah harus diperhatikan dan

diperhitungkan faktor-faktor yang

disebutkan di atas.

Syafiie (2006:104), mengemukakan

bahwa kebijakan (policy) hendaknya

dibedakan dengan kebijaksanaan

(wisdom) karena kebijaksanaan

merupakan pengejawantahan aturan

yang sudah ditetapkan sesuai situasi

dan kondisi setempat oleh person

pejabat yang berwenang. Untuk itu

Syafiie mendefenisikan kebijakan

publik adalah semacam jawaban

terhadap suatu masalah karena akan

merupakan upaya memecahkan,

mengurangi, dan mencegah suatu

keburukan serta sebaliknya menjadi

penganjur, inovasi, dan pemuka

terjadinya kebaikan dengan cara terbaik

dan tindakan terarah.

Keban (2008:55) memberikan

pengertian dari sisi kebijakan publik,

yang dikutipnya dari pendapat Graycar,

dimana menurutnya bahwa public

policy dapat dilihat dari konsep

filosifis, sebagai suatu produk, sebagai

suatu proses, dan sebagai suatu

kerangka kerja. Sebagai suatu konsep

filosofis, kebijakan merupakan

serangkaian prinsip, atau kondisi yang

diinginkan, sebagai suatu produk,

kebijakan dipandang sebagai

serangkaian kesimpulan atau

rekomendasi, dan sebagai suatu proses,

kebijakan dipandang sebagai suatu cara

dimana melalui cara tersebut suatu

organisasi dapat mengetahui apa yang

diharapkan darinya, yaitu program dan

mekanisme dalam mencapai produknya,

dan sebagai suatu kerangka kerja,

kebijakan merupakan suatu proses

tawar menawar dan negosiasi untuk

merumus isu-isu dan metode

implementasinya.

3. Implementasi Program

Implementasi program yaitu suatu

prosedur yang dilakukan untuk

menyelesaikan program komunikasi

data yang akan digunakan. Oleh karena

itu implementasi sangat penting dalam

suatu sistem. Jones dalam Arif

Rohman (2009: 101-102) menyebutkan

program merupakan salah satu

komponen dalam suatu kebijakan.

Program merupakan upaya yang

berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Charles O. Jones ( dalam

Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar

aktivitas dalam mengoperasikan

program yaitu :

1. Pengorganisasian : Struktur

oganisasi yang jelas diperlukan

dalam mengoperasikan program

sehingga tenaga pelaksana dapat

terbentuk dari sumber daya

manusia yang kompeten dan

berkualitas.

2. Interpretasi : Para pelaksana

harus mampu menjalankan

program sesuai dengan petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksana

agar tujuan yang diharapkan

dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi : Perlu

adanya pembuatan prosedur

kerja yang jelas agar program

kerja dapat berjalan sesuai

dengan jadwal kegiatan

sehingga tidak berbenturan

dengan program lainnya.

Pola yang dikembangkan Korten

(Tarigan:2000:12), dapat dipahami

bahwa kinerja program tidak akan

17

berhasil sesuai dengan apa yang

diharapkan kalau tidak terdapat

kesesuaian antara tiga unsur

implementasi kebijakan. Hal ini

disebabkan apabila output program

tidak sesuai dengan kebutuhan

kelompok sasaran, jelas output tidak

dapat dimanfaatkan. Jika organisasi

pelaksana program tidak memiliki

kemampuan melaksanakan tugas yang

disyaratkan oleh program, maka

organisasinya tidak dapat

menyampaikan output program dengan

tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan

organisasi pelaksana program tidak

dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran,

maka kelompok sasaran tidak

mendapatkan output program. Oleh

karena itu, kesesuaian antara tiga unsur

implementasi kebijakan mutlak

diperlukan agar program berjalan sesuai

dengan rencana yang telah dibuat.

4. Manajemen Kesehatan

Manajemen kesehatan adalah suatu

kegiatan atau suatu seni untuk mengatur

para petugas kesehatan dan nonpetugas

kesehatan guna meningkatkan

kesehatan masyarakat melalui program

kesehatan.” Dengan kata lain

manajemen kesehatan masyarakat

adalah penerapan manajemen umum

dalam sistem pelayanan kesehatan

masyarakat sehingga yang menjadi

objek dan sasaran manajemen adalah

sistem pelayanan kesehatan masyarakat.

(Notoatmodjo, 2010)

Pelayanan kesehatan menurut

Pohan (2007:28) merupakan suatu alat

organisasi untuk menjabarkan mutu

layanan kesehatan kedalam terminologi

operasional, sehingga semua orang

yang terlibat dalam layanan kesehatan

akan terikat dalam suatu sistem, baik

pasien, penyedia layanan kesehatan,

penunjang layanan kesehatan ataupun

manajemen organisasi layanan

kesehatan, dan akan bertanggung gugat

dalam melaksanakan tugas dan

perannya masing-masing. Menurut

Levey dan Loomba dalam Azwar

(1996:35) pelayanan kesehatan adalah

setiap upaya yang diselenggarakan

sendiri atau secara bersama-sama dalam

suatu organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan perorangan,

keluarga, kelompok dan ataupun

masyarakat. Upaya pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan diwujudkan

dalam suatu wadah pelayanan

kesehatan yang disebut sarana atau

pelayanan kesehatan (health service).

Menurut Notoadmodjo (2010:5–6)

bahwa pelayanan kesehatan adalah

tempat atau sarana yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya

kesehatan.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Rumah sakit sebagai institusi

penyelenggara pelayana kesehatan

perorangan merupakan sub sistem dari

Sistem Kesehatan Nasional yang secara

umum bertujuan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi – tingginya. Sebagai institusi

yang sangat spesifik (padat modal,

padat teknologi dan padat karya),

Rumah Sakit juga menyimpan banyak

sekali data terkait pelayanan kesehatan

yang dapat memberikan konstribusi

dalam pengembangan kebijakan

kesehatan rujukan dan kesehatan

masyarakat pada umumnya. Sejalan

dengan hal tersebut, kebutuhan akan

data dan informasi telah berkembang

18

dengan sangat pesat, dilihat dari segi

kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan telah berlakunya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

maka tersedianya data dan informasi

mutlak dibutuhkan oleh rumah sakit.

Untuk itu Rumah Sakit perlu memiliki

sebuah dokumen yang berisi gambaran

tentang hasil kegiatan dan pelayanan di

rumah sakit. Selain bermanfaat bagi

rumah sakit sendiri, profil ini juga

diharapkan bermanfaat untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan

oleh stakeholder agar dapat ikut

memberikan masukan dan evaluasi

terhadap kinerja rumah sakit.

Profil ini diharapkan dapat

memberikan gambaran pelaksanaan

tugas dan fungsi rumah sakit

sebagaimana diamanatkan oleh Perda

Prov. Kepri Nomor 5 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

dan lembaga lain. Dalam hal ini RSUD


Tanjungpinang mempunyai tugas

melaksanakan upaya kesehatan secara

berdayaguna dan berhasilguna dengan

mengutamakan upaya

penyembuhan,pemulihan yang

dilaksanakan secara serasi, terpadu

dengan upaya peningkatan serta

pencegahan dan melaksanakan upaya

rujukan

IV. ANALISA DATA DAN

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Produk ditemukan bahwa

diketahui bahwa Sosialisasi sudah

pernah dilakukan. Sosialisasi

diupayakan dengan berbagai macam

baik secara langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung seperti

diskusi, penyuluhan dan ceramah bagi

para pegawai. Dan secara tidak

langsung seperti pihak RSUP membuat

brosur, spanduk atau mensosialisasikan

lewat media masa tentang adanya






Daerah sehingga masyarakat mampu

memperoleh informasi.

2. Sumber daya

2. Sumber daya diketahui bahwa

tenaga medis masih sangat kurang.

Kurang meratanya tenaga kesehatan

masih menjadi problema bagi

Indonesia. Kurangnya tenaga kesehatan

membuat tidak semua sarana kesehatan

bisa melayani masyarakat. Karena

terbatasnya jumlah tenaga kesehatan

dan belum meratanya tenaga kesehatan,

terkadang Rumah Sakit membatasi

jumlah pasien. Tetapi pada

kenyataannya setelah dilakukan

wawancara dan observasi secara

langsung masih belum ditemukan

sarana dan prasarana yang dapat

mendukung serta memadai. Belum lagi

permasalahan penggunaannya yang

tidak dapat dioptimalkan dengan baik

oleh pegawai.

3. Disposisi

3. Disposisi diketahui bahwa

Kejujuran pegawai sangat penting

dalam menjalankan Peraturan Daerah



Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah


Badan Layanan Umum Daerah.

Pegawai tidak hanya dituntut untuk

memahami dan tahu tentang peraturan

tersebut tetapi juga berkomitmen untuk

menjalankannya agar mencapai tujuan

19

yang telah disusun. Di Rumah sakit

Provinsi Kepulauan Riau selama ini

pegawai masih bersikap wajar dan

komit terhadap jalannya Perda tersebut.



diketahui bahwa pengawasan sudah

dilakukan. Dalam penyelenggaraan

Rumah Sakit, keberadaan pengawasan

diharapkan dapat menjadi mitra kerja

yang baik bagi manajemen dalam

menilai setiap kegiatan yang

diselenggarakan oleh Rumah Sakit, dan

dalam pelaksanaan Implementasi






Daerah ini sudah adanya Standar

Operating Prosedure (SOP) yang dibuat

untuk pelaksanaan kebijakan ini.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka

dapat dianalisa bahwa Implementasi






Daerah sudah berjalan sudah berjalan

dengan baik

B. Saran

Adapun saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

a. Seharusnya pihak RSUP

Kepulauan Riau menambahkan

tenaga medis sesuai dengan

kebutuhan rumah sakit saat ini

b. Seharusnya ada tambahan

sarana prasarana di RSUP

Provinsi Kepulauan Riau agar

pelayanan dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan

Publik. Jakarta : Yayasan

Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar

Kebijakan Publik. Bandung :

CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur

Penelitian suatu pendekatan

praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Arif Rohman. 2009. Politik Ideologi

Pendidikan. Yogyakarta:

Laksbang. Mediatama

Azwar, A, 1996. Pengantar Ilmu

Kesehatan Lingkungan, Penerbit

Mutiara. Sumber Widya, Jakarta

Dunn, W William. 2000. Analisa

kebijakan. Jakarta: PT. Bumi

Aksara

Keban, Yeremias, T. 2004. Enam

Dimensi Strategis

Administrasi Publik Konsep,

Teori dan Isu, Penerbit Gaya

Media Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology

(Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid

1. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan

Publik Formulasi Implementasi

dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex

Media Komputindo

20

Notoatmodjo,s. 2010. Ilmu Perilaku

Kesehatan. Jakarta : PT Rineka

Cipta

Pohan,Imbalo. 2002. Jaminan Mutu

Layanan Kesehatan : Dasar-

Dasar PengertianDan

Penerapan. Jakarta: EGC

Ryias Rasyid.M, 2000. Otonomi

Daerah Negara Kesatuan,

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu

Administrasi Publik. Jakarta:

PT. Rineka Cipta.

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan

Publik. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian

Administrasi. Bandung: Alfa Beta

Tarigan.. 2000. Artikulasi Konsep

Implementasi Kebijakan:

Perspektif, Model, dan

Kriteria Pengukurannya.

Jurnal Baca, 1(1): 12 13.

Wahab. Solichin Abdul. 2002. Analisis

Kebijaksanaan: dari Formula ke

Implementasi Kebijaksanaan

Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan

Publik, Teori dan Proses.

Jakarta: PT. Buku Kita.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional


Riau Nomor 9 Tahun 2010

Tentang Pelayanan Kesehatan



Sebagai Badan Layanan Umum

Daerah

Jurnal :

Abdullah AS. Mangge. 2012. Analisis

Implementasi Kebijakan Sistem

Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis di

Kabupaten Buol. e-Jurnal Katalogis,

Volume I Nomor 1, Desember 2012

hlm 49-62

Nuryatin Phaksy Sukowati, Minto Hadi,

Stefanus Pani Rengu (2014) dengan

judul Implementasi Kebijakan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Miskin Nonkuota (JAMKESDA DAN

SPM) (Studi di Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar). Jurnal Administrasi

Publik (JAP), Vol .1, No. 6, Hal. 1195-

1202

Yenik Pujowati. 2012. Implementasi

Kebijakan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan (Tentang Pelaksanaan

Program Jaminan Mutu Pelayanan

Kesehatan Dasar Di Puskesmas

Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Jurnal

21

Kebijakan dan Manajemen Publik

Vol.3, No.1, April 2012:47-64

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI...