21

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG

Oleh: H. Deden Suhendar

1

I. Pengantar

Salah satu ciri pemerintahan yang efektif adalah komitmennya untuk

memberlakukan dan menegakkan aturan perundangan yang telah dibuatnya.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Bandung, dalam upaya

menertibkan penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan estetika kota,

telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana diubah dengan Perda Nomor

02 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda No. 17/2001. Untuk

mengimplementasikannya telah dikeluarkan pula Peraturan Walikota Bandung

Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame

sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun

2008 tentang Perubahan Perwal No. 407/2007.

Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Penyelenggaraan Reklame itu

adalah untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta

meningkatkan PAD Kota Bandung melalui penerimaan pajak reklame.

Penyelenggaraan reklame merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perizinan,

pemasangan/penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame.

Dalam kenyataannya di lapangan, implementasi kebijakan

penyelenggaraan reklame di Kota Bandung banyak menyalahi kandungan Perda

maupun Perwal Walikota tentang penyelenggaraan reklame yang ada. Sehingga,

tujuan dikeluarkannya Perda maupun Perwal tentang penyelenggaraan reklame,

yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta

1 H. Deden Suhendar, Drs., M.Si., adalah Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari, Kandidat

Doktor Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran

22

meningkatkan PAD Kota Bandung melalui penerimaan pajak reklame tidak

tercapai. Banyak pasal baik dalam Perda maupun Perwal tentang

penyelenggaraan reklame yang dilanggar.

Sebagai contoh, walaupun izin pemasangannya sudah habis, ratusan papan

reklame yang tersebar di sejumlah titik se-Kota Bandung masih banyak

terpasang. Hal itu melanggar Pasal 31 Perwal No. 470/2008 yang menyatakan

bahwa pembongkaran reklame dilaksanakan antara lain apabila

penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya dan tanpa

diperpanjang lagi.

Pasal 6 Perda Kota Bandung No. 02/2007 menyatakan bahwa pemanfaatan

titik-titik reklame di kawasan selektif dan di kawasan umum dengan ukuran 32

m2 dilaksanakan melalui pelelangan umum terbuka. Sebagaimana dijelaskan

pula di dalam Peraturan Walikota Bandung No. 407 Tahun 2007, Pasal 2,

khusus pola penyebaran dan peletakan titik reklame di persimpangan maupun

jalur jalan tertentu yang dianggap strategis dilaksanakan melalui pelelangan

yang dilakukan oleh panitia lelang yang ditetapkan oleh Walikota. Hingga saat

ini, kegiatan pelelangan umum terbuka belum dilaksanakan.

Ketentuan penempatan dan pemasangan reklame di Kota Bandung

sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Walikota Bandung No. 407 Tahun

2007 Pasal 8 adalah berdasarkan kriteria antara lain tidak mengganggu

keindahan visual wajah kota, seperti: tidak menghalangi/menutupi/merusak

bangunan-bangunan khusus yang mempunyai arsitektur, baik bangunan

bersejarah, bangunan yang dilestarikan, bangunan tengeran, dan lain-lain; tidak

merusak lingkungan alami yang sudah ada, seperti: tidak menebang,

memangkas, dan menempel dengan cara dipaku pada pohon untuk penempatan

reklame. Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan reklame yang

merusak lingkungan, antara lain reklame spanduk yang dipaku pada pohon-

pohon peneduh. Berdasarkan hasil observasi peneliti, banyak ditemukan

spanduk yang dipaku pada pohon-pohon peneduh. antara lain di Jln. Dipati

Ukur, Jln. Tamansari, Jln. Diponegoro, Jln. Ph.H. Mustopa, Jln. Sadangserang,

23

Jln. Tubagus Ismail, Jln. Setiabudi, Jln. Cipaganti, Jln. Sukajadi, Jln.

Cihampelas, Jln. Pajajaran, Jln. Cicendo, Jln. Wastukencana, dan Jln. R.E.

Martadinata.

Pasal 11 Perda Kota Bandung No. 02/2007 menyatakan bahwa setiap

penyelenggara reklame wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin

Penyelenggaraan Reklame (IPR) pada reklame terpasang. Begitu juga menurut

Peraturan Walikota Bandung No. 407 Tahun 2007, Bab VII, Pasal 23, reklame

terpasang yang telah memenuhi ketentuan wajib diberi tanda lunas/jangka waktu

izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dipasang hanya pada muka gambar,

kecuali untuk reklame insidental dan reklame dalam ruangan (indoor). Dalam

kenyataannya, selama ini hanya reklame spanduk yang berizin resmi yang

mencantumkan batas masa berlakunya; sementara reklame jenis yang lain pada

umumnya tidak mencantumkan batas masa berlakunya. Bahkan, masih terjadi

saling lempar tanggung jawab antar-SKPD tentang siapa yang mesti

menyediakan tanda batas waktu IPR tersebut.2

Di dalam Peraturan Walikota Bandung No. 407 Tahun 2007, Bab VII,

Pasal 23, tata cara pemasangan reklame di Kota Bandung antara lain diatur:

Reklame dilarang dipasang pada bangunan pemerintah, yaitu kantor, rumah

sakit, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, tiang penerangan jalan

umum, gardu, pohon jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan, dan

kendaraan dinas. Namun, dalam kenyataannya di lapangan masih banyak

ditemukan pemasangan reklame pada fasilitas milik pemerintah, seperti tiang

listrik, tiang telepon, tiang tower, petunjuk jalan, ataupun rambu-rambu lalu

lintas. Misalnya, berdasarkan hasil observasi ditemukan di beberapa tempat

baliho menggantung pada tiang tower, reklame berbentuk foster banyak

ditempel pada tiang listrik dan telepon. Bahkan, ditemukan reklame berbentuk

foster yang ditempel pada dinding rumah sakit, masjid, dan kantor

pemerintahan.

2 H.U. Tribun Jabar, 8 Juni 2009

24

Masih di dalam Peraturan Walikota Bandung No. 407 Tahun 2007, Bab

VII, Pasal 23, untuk pemasangan reklame berupa poster, selebaran, brosur,

pamflet, dan sejenisnya harus ada cap/legalisasi Walikota atau pejabat yang

ditunjuk; Namun, dalam kenyataannya sering ditemukan pihak-pihak yang

menyebarkan selebaran, pamflet, dan sejenisnya di jalan-jalan umum, dan

selebaran tersebut pada umumnya tidak mendapatkan legalisasi dari Walikota.

Sebagai catatan, hingga saat ini, tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi para

pelanggarnya dan tidak jelas siapa yang ditugaskan untuk mengawasinya. Hal

ini menunjukkan bahwa materi kebijakannya sendiri tidak implementatif.

Dalam Perwal No. 407/2007 tercantum enam kawasan jalur bebas

reklame, yaitu Jln. Ir. H. Djuanda (Dago), Jln. R.A.A. Wiranatakusumah

(Cipaganti), Jln. Dr. Djundjunan (Terusan Pasteur), Jln. Pajajaran, Jln. Braga,

dan Jln. Asia-Afrika. Satu tahun pascapenetapan Perwal tersebut, enam jalur itu

harus bebas dari reklame tanpa kecuali. Namun, dalam kenyataannya, pada

beberapa ruas jalan yang ditentukan sebagai jalur bebas reklame itu masih

terlihat reklame yang terpasang.

Pada tanggal 20 Februari 2010, di Pasar Kordon Buahbatu, tiga buah

baliho ambruk diterpa hujan besar dan angin kencang. Satu baliho berukuran 10

m menimpa salah satu kios di pasar tersebut. Menurut Kepala Seksi Trantib

Kecamatan Bandung Timur, satu dari tiga buah baliho tersebut tidak berizin.

Peristiwa lainnya, pada tanggal 17 Februari 2011 akibat angin kencang dan

struktur konstruksi reklame yang tidak memenuhi syarat, sebuah papan reklame

setinggi 15 m di Jln. Suria Sumantri ambruk menimpa sebuah bengkel las dan

sebuah kios. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun

atap bengkel dan kios tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Jumlah reklame liar yang tersebar di setiap sudut Kota Bandung

diperkirakan mencapai 1.000 buah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri

terus menerus menggelar operasi penertiban reklame liar.3 Reklame-reklame

3 Sinar Pagi News Online, 23 Juli 2009

25

ilegal itu terus bermunculan, bahkan setelah ditertibkan beberapa hari kemudian

kembali terpasang. Berdasarkan data dari Dinas Satpol PP Kota Bandung

sampai 6 Februari 2011, menurut Koordinator Lapangan Penertiban Reklame

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dari 45 reklame jenis

bando yang ada di Kota Bandung, 41 di antaranya tidak berizin. Selain itu, 19

dari 21 reklame yang dipajang di jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota

Bandung juga tidak berizin. Sementara untuk jenis billboard, terdapat 56 titik le-

lang yang saat ini bermasalah. Jumlah ini belum termasuk reklame berukuran

kecil yang jumlahnya masih terus didata.

II. Pembahasan

Pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Wahab

adalah dengan cara membandingkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dengan

hasil dari implementasinya di lapangan.

“Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dilihat dari sudut

kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan

program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya,

keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara

mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program

tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan (Wahab: 2008: 179).

Berkaitan dengan hal tersebut, Nugroho menyatakan bahwa implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan

langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk

program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan

publik tersebut (Nugroho, 2009: 494). Dalam kaitannya dengan implementasi

kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung, derivasi kebijakannya

adalah dalam bentuk Peraturan Walikota, yaitu Peraturan Walikota Bandung No.

407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana

diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008 tentang

Perubahan Perwal No. 407/2007.

26

Berdasarkan hasil survei di lapangan, implementasi kebijakan

penyelenggaraan reklame banyak di Kota Bandung melanggar Peraturan

Walikota Bandung, baik Perwal No. 407/2007 maupun Perwal No. 470/2008.

Pelanggaran terjadi pada level organizational dan operational. Menurut

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Bandung, selama kurun waktu tahun

2010 pelanggaran terhadap Perda di Kota Bandung yang tertinggi didominasi

oleh pelanggaran izin reklame, yakni mencapai 1.055 kasus. Menurutnya,

tingginya angka pelanggaran izin reklame ini menunjukkan iklim investasi di

daerah ini semakin meningkat, namun sayangnya tidak dibarengi dengan

kesadaran masyarakat dalam mengurus izin reklamenya. Kasus pelanggaran

reklame tersebut termasuk katagori liar yang izinnya sudah habis atau yang

tidak mempunyai izin.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame tidak hanya

bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi; melainkan

lebih dari itu, menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa

yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan

penyelenggaraan reklame dihadapkan pada banyak kendala, baik yang

berkaitan dengan standar dan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi/sikap pelaksana,

maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang kondusif.

Implementasi suatu kebijakan bisa jadi gagal (frustrated) ketika para

implementor tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan

kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan

disposisi para implementor.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada

kemampuan para implementor dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia;

standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu

standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan

27

sulit untuk bisa dicapai; disposisi/sikap implementor dipengaruhi oleh

pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu

terhadap kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal lain yang

perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah sejauh mana

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi

sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan beberapa kendala yang

menyebabkan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota

Bandung belum berhasil dalam menata reklame sesuai dengan estetika Kota.

Kendala-kendala tersebut dideskripsikan berikut ini.

1) Sebagian aparatur implementor kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota

Bandung kurang memahami tujuan kebijakan penyelenggaraan reklame.

Para aparatur implementor kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota

Bandung, baik di Dinas Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas

Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, maupun

aparatur di BPPT, mayoritas mereka kurang memahami tujuan dari kebijakan

penyelenggaraan reklame, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Perdanya

adalah: mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan

PAD Kota Bandung melalui penerimaan pajak reklame. Mayoritas informan

yang diwawancara tidak memahami tujuan dari kebijakan penyelenggaraan

reklame di Kota Bandung.

Pemahaman para aparatur implementor kebijakan terhadap sasaran yang

ingin dicapai sangat penting dalam implementasi kebijakan karena dengan itu

para aparatur akan termotivasi untuk mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Staf Bidang Perizinan

Usaha BPPT Kota Bandung, diketahui bahwa kurangnya pemahaman para

aparatur pada level pelaksana karena pada umumnya para aparatur hanya

mengetahui informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

28

reklame di Kota Bandung melalui surat edaran resmi atau dari atasan langsung

pada waktu apel pagi; sedangkan mengenai teknis operasionalnya tidak

mendapatkan penjelasan yang memadai. Di samping itu, pengarahan dari para

pimpinan pun terhadap para implementor di lapangan sangat minim. Menurut

mereka, pengarahan teknis hanya dilakukan dalam rapat teknis yang rata-rata

hanya diikuti oleh para kepala bagian sementara para pelaksana di tingkat bawah

tidak diikutsertakan dalam rapat teknis; sedangkan pengarahan kepada para

implementor di lapangan hanya dilakukan pada saat apel upacara pagi dengan

alokasi waktu yang sangat singkat.

Menurut Islamy (1984), kesiapan agen pelaksana dalam pelaksanaan

suatu kebijakan tidak terlepas dari sumber daya yang memadai dari sumber daya

yang harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti: 1) human resources

(staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya); 2) financial resources; 3)

technological resources; dan 4) phsicological resources. Sedangkan Thoha

(1999) berpendapat bahwa penyebab atau hambatan kesiapan masyarakat dalam

menerima perubahan ada tiga macam yakni: 1) hambatan internal, yaitu

hambatan yang timbul dari masyarakat itu sendiri atau kultur dan budaya (socio-

cultural constrained); 2) hambatan eksternal, (birokrasi/pemerintah); 3) tingkat

kesadaran yang masih rendah (pendidikan rendah atau kurang informasi).

Mengacu kepada pendapat di atas, dikaitkan dengan implementasi

kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung, maka ketidaksiapan

sumber daya manusia implementor kebijakan pada Pemerintah Kota Bandung

merupakan suatu sikap atau kebiasaan. Para pegawai selama ini selalu

berdasarkan atau selalu menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada.

Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak kreatif, sukar menerima perubahan

seperti halnya dalam hal mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan

reklame.

29

2) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan

penyelenggaraan reklame.

Indikasi lain yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan

penyelenggaraan reklame di Kota Bandung adalah karena adanya oknum

aparatur Pemerintah Kota Bandung yang membantu penyelenggaraan reklame

liar. Hal itu antara lain terungkap dari pernyataan Kepala Seksi Perizinan Usaha

BPPT Kota Bandung yang menilai bahwa keberadaan reklame liar di Kota

Bandung salah satunya karena adanya keterlibatan oknum aparatur di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Para oknum aparatur itu membantu

keinginan para pengusaha agar dapat memasang reklame tetapi tidak melalui

prosedur yang resmi. Para pengusaha mengeluarkan biaya jauh lebih murah

melalui oknum-oknum tersebut dibandingkan jika mengurusnya secara resmi.

Oknum-oknum aparatur itu ada yang membantu dalam proses pemasangan, ada

juga yang membantu dalam proses penertiban. Tidak heran jika kemudian

reklame banyak terpasang tanpa mengantongi izin atau reklame sudah terpasang

ketika proses pengurusan izin masih berjalan.4

Mengenai adanya oknum yang "bermain" dalam perizinan reklame,

Walikota Bandung pun sebelumnya pernah meminta BPPT atau dinas terkait

lainnya tidak gentar dengan keberadaan oknum aparatur tersebut. Bahkan, 17

Mei 2010, Walikota Bandung secara tegas menyatakan akan memutasikan

oknum aparatur yang diketahui "bermain" dalam proses perizinan reklame atau

reklame liar. Sanksi yang diberikan, dinilai cukup dan setimpal dengan

perbuatan oknum tersebut. Walikota Bandung tidak menginginkan, pelaksanaan

pemerintahan di Kota Bandung dikotori oleh tangan-tangan oknum aparatur

yang mencari keuntungan sendiri. 5

Untuk mencegah agar tidak banyak reklame liar atau penyelewengan

lainnya, pada masa yang akan datang Walikota Bandung meminta bantuan

aparat kewilayahan. Camat dan lurah bisa berkoordinasi dan mengikutsertakan

4 Hasil wawancara: 12 Agustus 2010 5 Tribun Jabar, 18 Mei 2010

30

aparat RT serta RW. Pengawasan sejak awal, dalam penilaian Walikota

Bandung menjadi langkah yang tepat. Dengan adanya oknum aparatur yang

tidak jujur di balik penyelenggaraan reklame, maka menyebabkan banyaknya

reklame liar yang terpasang di Kota Bandung. Orang awam tentu akan menilai

pendapatan yang diraih Pemkot Bandung dari sektor pajak reklame sangat besar.

Namun kenyataannya, pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan

jumlah reklame yang terpasang. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Kota Bandung, menyatakan adanya loss potential (potensi kerugian) dari sektor

pajak reklame dan jumlahnya cukup besar. Ia menyatakan hal itu pun sudah

pernah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat,

awal tahun 2010. Hitung-hitungan Dispenda sendiri, loss potential dari pajak

reklame bisa mencapai lebih dari Rp 10 miliar.6

Berkaitan dengan hal tersebut, Siagian (2002: 42) menyatakan bahwa

unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis

karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa saja yang perlu

diambil dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan input-input

tersebut, teknologi, dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan

mentransformasikan input-input tadi menjadi output yang memenuhi keinginan

publik (lingkungan).

3) SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum secara menyeluruh

didukung dengan sumber daya teknologi yang memadai.

Menurut salah seorang Staf Seksi Penindakan Dinas Satpol PP Kota

Bandung, faktor penyebab lainnya belum berhasilnya Pemerintah Kota Bandung

dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame adalah karena

pelaksanaan kerja organisasi pada SKPD yang menjadi implementor kebijakan

belum didukung oleh teknologi secara menyeluruh sehingga dalam pelaksanaan

kerja kerapkali mengalami hambatan. Sebagai contoh, banyaknya reklame

illegal yang tersebar di jalan-jalan di Kota Bandung sebenarnya dapat

6 H.U. Galamedia 9 Februari 2010

31

diminimalisasi apabila pendataan reklame sejak awal pengurusan perizinan,

rentang waktu berlakunya izin, lokasi pemasangan, ukuran, dan sebagainya

sudah dilakukan dengan sistem informasi yang jelas dan akurat.7

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang staf Seksi Perizinan Reklame pada

BPPT Kota Bandung. Menurutnya, memang hingga saat ini dalam

penyelenggaraan reklame di Kota Bandung belum diterapkan sistem otomasi

secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat bagus jika ke depan bisa

diberlakukan sistem otomasi terhadap semua reklame yang telah terpasang.

Sistem yang ada akan secara otomatis memberikan sinyal bahwa suatu reklame

yang terpasang telah habis masa izinnya, misalnya. Dan jika telah diterapkan

teknologi otomasi dalam pemasangan reklame dapat mempersempit kesempatan

kepada oknum-oknum aparatur yang suka melakukan penyimpangan dalam

pengurusan izin reklame.8

Menurut salah seorang staf Seksi Pengusutan dan Penertiban Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, memang jika sistem otomasi bisa

diterapkan dalam database reklame di Kota Bandung, kemungkinan besar

penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame di Kota

Bandung bisa diminimalisasi. Dengan cara seperti itu, aparatur yang akan

bertugas menertibkan reklame, baik dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman,

Dinas Satpol PP, BPPT, Dinas Bina Marga, maupun dari Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya akan lebih mudah melakukan pengecekan. Terjadinya kesalahan

penertiban terhadap reklame yang menjadi objek penertiban dapat

diminimalisasi. Idealnya, Pemerintah Kota Bandung harus memiliki sistem

database IPR, yang dapat menampilkan early warning untuk semua IPR yang

akan habis masanya 60 hari ke depan sehingga pemegang IPR dapat diingatkan

untuk mengurus perpanjangan dalam waktu 30 hari yang tersisa. Jika telah

memiliki sistem maka proses evaluasi dapat secara otomatis dilakukan setiap

7 Hasil wawancara 27 Juli 2010 8 Hasil wawancara 10 Agustus 2010

32

hari dengan bantuan teknologi, sehingga diharapkan bisa lebih cepat dan

transparan.9

4) Kurang Terjalinnya Komunikasi dengan baik.

Indikasi lain yang merupakan faktor penyebab tidak efektifnya

implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung adalah

kurang terjalinnya komunikasi yang baik, baik antara pengambil kebijakan

dengan para implementor kebijakan di lapangan, antar SKPD implementor

kebijakan, antara Pemerintah Kota Bandung dengan para pemasang reklame,

maupun komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang

berada pada ruas jalan yang bebas reklame.

5) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor

kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa salah satu penyebab

implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung belum

berhasil menata reklame sesuai dengan estetika kota adalah adanya indikasi

tekanan politis dari pihak tertentu terhadap implementor kebijakan, antara lain

dari pihak legislatif terhadap beberapa SKPD yang terlibat dalam

penyelenggaraan reklame.

Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan Dinas Pertamanan

dan Pemakaman Kota Bandung mengemukakan bahwa dari Januari 2003 sampai

Desember 2007 pengurusan izin reklame dilakukan oleh tim gabungan antar

SKPD yang terhimpun dalam Tim Pengurusan dan Perizinan Reklame (TP2R).

Sejak tahun 2007 sampai 2008, perizinan reklame ditangani oleh Bappeda Kota

Bandung, dan sejak tahun 2008 sampai sekarang perizinan reklame ditangani

oleh dua SKPD. Untuk perizinan reklame permanen ditangani oleh Badan

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung sedangkan untuk

perizinan reklame insidental ditangani oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman

(Distamkam) Kota Bandung. Menurutnya, ada kecenderungan SKPD yang

9 Hasil wawancara 16 Agustus 2010

33

lebih mengikuti keinginan legislatif dialah yang disetujui untuk diberi

kewenangan untuk mengurus izin reklame.10

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang

staf dari Seksi Penertiban Reklame Dinas Satpol PP Kota Bandung.

Menurutnya, bisa dilihat di jalan-jalan di Kota Bandung pada musim kampanye,

betapa banyaknya spanduk, baliho, bahkan dalam bentuk billboard yang

merupakan kampanye caleg tertentu. Kebanyakan dari reklame seperti itu tidak

menempuh izin yang resmi. Dan ketika petugas akan menertibkannya harus

berhadapan dengan orang-orang Parpol. Bahkan, kalau sudah ditertibkan tidak

jarang telepon berbau tekanan diterima oleh petugas penertiban.11

Menurut staf Penertiban Dinas Satpol PP Kota Bandung itu, walaupun di

lapangan ditemukan reklame illegal yang seharusnya ditertibkan, tetapi jika atas

perintah atasan harus dibiarkan karena ada permintaan dari Parpol atau pejabat

tertentu maka para petugas penertiban tidak bisa bertindak apa-apa selain

mengikuti keinginan atasan. Jadi, dalam hal ini adanya keterbatasan

kewenangan yang dimiliki oleh para petugas penertiban di lapangan terhadap

reklame-reklame yang melanggar.

6) Pemerintah Kota Bandung tidak tegas dalam Mengimplementasikan Perda

tentang Penyelenggaraan Reklame.

Penyebab lain dari belum efektifnya implementasi kebijakan

penyelenggaraan reklame di Kota Bandung adalah karena Pemerintah Kota

Bandung tidak memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan kebijakan

tentang penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkannya. Pemerintah Kota

Bandung harus mempertegas kembali pelaksanaan Perda No. 2/2007 tentang

Penyelenggaraan Reklame. Kelalaian Pemerintah Kota Bandung dalam

mengimplementasikan Perda tersebut dituding menjadi salah satu penyebab

maraknya reklame bermasalah. Hal itu dikemukakan antara lain oleh pakar

hukum tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep

10 Hasil wawancara 25 Agustus 2010 11 Hasil wawancara 27 Juli 2010

34

Warlan Yusuf. Menurut Asep Warlan Yusuf, maraknya reklame bermasalah di

Kota Bandung merupakan salah satu bentuk ketidaktegasan Pemerintah Kota

Bandung dalam menegakkan aturan. Walaupun sering dilakukan penertiban,

reklame bermasalah kerap muncul dan semakin marak. "Seharusnya Pemkot

Bandung tidak perlu ragu dalam menegakkan Perda tentang Penyelenggaraan

Reklame," ujar Asep Warlan Yusuf. 12

Terkait dengan kemungkinan tidak dilakukannya fungsi pengendalian oleh

Pemerintah Kota Bandung, seorang anggota Komisi A DPRD Kota Bandung

menilai sebetulnya Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan fungsi

itu, namun fungsi pengawasan tersebut tidak optimal. Salah satunya tidak

adanya tindakan tegas ketika terjadi pelanggaran.

Selain itu, anggota DPRD tersebut juga menyoroti ketidaktegasan

Pemerintah Kota Bandung dalam pencantuman masa berlaku izin pada setiap

reklame. Padahal, salah satu pasal di dalam Perda tentang Penyelenggaraan

Reklame disebutkan, setiap penyelenggara reklame wajib memuat jangka waktu

berakhirnya izin pada papan reklame.13

. Wakil Walikota Bandung mengaku

pencantuman masa berlaku izin pemasangan reklame menjadi salah satu

perhatian. Ke depan, Pemerintah Kota Bandung akan mempertegas agar setiap

reklame terpasang mencantumkan masa berlakunya. Hal itu akan dipertegas

dalam revisi Peraturan Walikota tentang reklame yang terbaru. Hal tersebut

dimaksudkan agar masyarakat ikut berpartisipasi memantau penyelenggaraan

reklame.14

Ketidaktegasan Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan

kebijakan penyelenggaraan reklame menyebabkan lemahnya pengawasan dan

pengendalian dari Pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi kebijakan

tersebut. Salah seorang aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat

membenarkan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak tegas dalam

12

H.U. Tribun Jabar & Galamedia, 14 Mei 2010 13 Hasil wawancara 16 Agustus 2010 14 Tempo Interaktif Online, 17 Februari 2011

35

mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan reklame. Akibatnya, banyak

berdiri reklame liar berdiri di Kota Bandung. Kota Bandung menjadi sasaran

empuk bagi para mapia reklame yang ingin menarik keuntungan sebesar-

besarnya tanpa harus memberikan kontribusi secara formal kepada Pemerintah

kota Bandung.15

. Akibat ketidaktegasan Pemerintah Kota Bandung

menyebabkan banyaknya reklame berbagai jenis yang berdiri tanpa izin, masih

tetap ada di Kota Bandung, bahkan akhir-akhir ini jumlah reklame liar itu

semakin bertambah.

7) Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten terhadap tujuan kebijakan

penyelenggaraan reklame.

Kendala lainnya dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame

di Kota Bandung adalah karena Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten

terhadap tujuan penyelenggaraan reklame, yaitu untuk mengendalikan estetika

ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi

kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan PAD Kota Bandung

melalui penerimaan pajak reklame. Di Kota Bandung banyak terpasang reklame

yang kurang memperhatikan keberadaan objek yang sudah ada sebelumnya.

Misalnya, papan nama sebuah masjid di sebuah mulut gang di Jl. Sudirman

menjadi tertutup oleh iklan sebuah rokok. Hal ini menunjukkan bahwa

bagaimana penyelenggaraan reklame yang tidak memperhatikan kepentingan

umum.

Kenyataan di lapangan yang sangat menyolok adalah pada enam ruas

jalan yang dinyatakan sebagai jalan bebas reklame, yaitu Jln. Ir. H. Djuanda, Jln.

Asia-Afrika, Jln. Braga, Jln. Padjadjaran, Jln. Cipaganti, dan Jln. Terusan

Pasteur masih banyak terpasang reklame berbagai jenis, seperti spanduk, baliho,

billboard, bando jalan, bahkan di Jln. Ir. H. Djuanda terdapat megatron. Ketika

Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten terhadap kebijakan penyelenggaraan

reklame yang telah dikeluarkannya maka hal itu menyulitkan implementasi

15 Hasil wawancara 13 Agustus 2010

36

kebijakan tersebut dapat diberlakukan kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Sehingga, tidak heran jika masyarakat masih melakukan pemasangan spanduk,

baliho, dan sebagainya pada jalur jalan bebas reklame. Hal itu mereka lakukan

karena Pemerintah Kota Bandung sendiri masih melakukan pemasangan

reklame pada jalur jalan bebas reklame. Di Kota Bandung pun banyak sekali

ditemukan tiang-tiang pancang reklame yang terpasang di atas trotoar yang

biasa dilalui oleh pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan

reklame tidak memperhatikan kepentingan umum, terutama para pejalan kaki

melalui trotoar.

Fenomena menyolok , bisa dilihat misalnya reklame di Jln. Dr. Setia Budi

pada ruas jalan antara Jl. Budisari sampai Jl. Gegerkaling Girang; di jalur Jln.

Cihampelas antara jalan Advent sampai Jln. Pasteur. Pemasangan reklame

yang bertumpuk dengan tidak memperhatikan estetika dan space ruang yang

tersedia. Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan reklame gagal

menciptakan ketertiban. Fenomena lain yang terjadi, di Kota Bandung beberapa

kali terjadi reklame yang roboh. Sebagai contoh kasus, Tiga baliho di Jln.

Terusan Buahbatu, Kota Bandung, pada tanggal 20 Februari malam, ambruk

diterpa hujan besar. Satu baliho iklan berukuran 10 meter itu menimpa salah

satu kios pisang milik Joni Sukmana di Pasar Kordon. Bagian atapnya rusak,

sehingga tidak dapat digunakan. Menurut Joni yang ditemui di lokasi kejadian,

akibat peristiwa tersebut, ia rugi sekitar Rp 5.000.000,00. Semua pisang

dagangan Joni busuk karena atap kios ambruk.

Kasus lain pada tanggal 17 Februari 2011 sebuah papan reklame

berukuran cukup besar setinggi 15 meter di jalan Suria Sumantri ambruk

menimpa sebuah bengkel las dan sebuah kios. Beruntung tidak ada korban jiwa

dalam peristiwa tersebut, namun atap bengkel dan kios tersebut mengalami

kerusakan yang cukup parah. Hal itu menunjukkan bahwa konstruksi reklame

tersebut tidak memenuhi syarat. Dua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah Kota Bandung telah gagal dalam melindungi keamanan masyarakat

dalam penyelenggaraan reklame.

37

8) Terjadi Tumpang Tindih Kebijakan

Reklame seharusnya sudah menjadi unsur yang harus diatur dalam tingkat

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). Wilayah peruntukannya

(kawasan/zoning) berada dalam tingkat Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Lokasi dan besaran pereklamean harus diatur dengan peruntukan dan fungsi

wilayah kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Lebih

mendetail masalah pereklamean ini merupakan bagian yang dipertimbangkan

dalam Pola Rancang dan Rekayasa Kota (urban design pattern dan urban

structure) yang biasanya tertuang dalam Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL).

Di Kota Bandung terjadi tumpang tindih kebijakan antara kebijakan

penyelenggaraan reklame dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Bandung. Sebagai contoh, di dalam Perda Kota Bandung No. 02 Tahun 2004

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung ditetapkan Jl. Pajajaran

termasuk ke dalam kawasan perdagangan namun pada sisi lain dalam Perda

tentang Penyelenggaraan Reklame termasuk jalan bebas reklame. Kawasan

perdagangan tentu memerlukan promosi, antara lain dalam bentuk reklame baik

permanen maupun insidental. Ketika kawasan perdagangan ditetapkan sebagai

kawasan bebas reklame tentu hal itu menjadi kontradiktif. Contoh lain, dalam

Perda RTRW kawasan Jl. Dago termasuk kawasan wisata belanja, tetapi di

dalam Perda tentang Penyelenggaraan Reklame ditentukan sebagai jalan bebas

reklame.

III. Penutup

Pemerintah Kota Bandung sudah mengimplementasikan kebijakan

penyelenggaraan reklame namun hasilnya masih belum efektif karena kurang

memperhatikan standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar

organisasi terkait; disposisi/sikap pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial,

dan politik. Di antara faktor implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

Van Meter & Van Horn, dalam hal ini karakteristik organisasi pelaksana tidak

38

terbukti berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di

Kota Bandung.

Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame

di Kota Bandung adalah: 1) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang

memahami tujuan kebijakan; 2) Lemahnya mental sumber daya aparatur

implementor kebijakan; 3) SKPD yang menjadi implementor kebijakan tidak

didukung dengan sumber daya teknologi otomasi secara menyeluruh; 4)

Kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan,

antar SKPD implementor kebijakan, antara Pemerintah Kota Bandung dengan

para pemasang reklame, maupun antara Pemerintah Kota Bandung dengan

masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan terutama yang berada pada ruas

jalan yang bebas reklame; 5) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu

terhadap implementor kebijakan; 6) Kurangnya ketegasan dalam

mengimplementasikan kebijakan; 7) Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten

terhadap tujuan kebijakan penyelenggaraan reklame; 8) Terdapat tumpang tindih

kebijakan antara kebijakan penyelenggaraan reklame dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota yang ada.

Agar Pemerintah Kota Bandung dapat mengimplementasikan kebijakan

penyelenggaraan reklame dengan efektif, maka hal-hal yang harus dilakukan

adalah: 1) Perlu peningkatan pemahaman aparatur implementor kebijakan

terhadap tujuan kebijakan; 2) Perlu pembinaan mental sumber daya aparatur

implementor kebijakan penyelenggaraan reklame dan mempersempit

kesempatan untuk melakukan penyimpangan; 3) Perlu diterapkan teknologi

otomasi secara menyeluruh pada SKPD yang menjadi implementor kebijakan;

4) Perlu peningkatan kualitas dan intensitas komunikasi dan koordinasi, baik

antara pengambil kebijakan dengan implementor kebijakan, antar SKPD

implementor kebijakan, antar personal implementor kebijakan, maupun antara

Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan;

5) Perlu perlindungan terhadap para aparatur implementor kebijakan agar dalam

melaksanakan kebijakan tidak takut dengan tekanan-tekanan dari pihak tertentu;

39

6) Perlu ketegasan Pemerintah Kota Bandung terhadap setiap pelanggar

kebijakan penyelenggaraan reklame; 7) Pemerintah Kota Bandung harus

konsisten terhadap tujuan kebijakan penyelenggaraan reklame, jangan sampai

hanya mengutamakan peningkatan pendapatan pajak reklame tetapi

mengabaikan keselamatan umum dan estetika kota; 8) Harus dilakukan

sinkronisasi atas semua produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kota Bandung agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bardach, Eugene, 1979, The Implementation Game: What Happens After a Bill

Becomes a Law. London: The MIT Press.

Cafezio, Peter & Morehouse Debra, 1988, Secrets of Breakthrough Leadership.

Mumbai: Jaico Ching, Fancis D.K., 1991, Bentuk, Ruang, dan

Susunannya. Jakarta: Erlangga.

Davis, Keith & John W. Newstrom, 1996, Human Behavior at Work:

Organizational Behavior, 7th Edition. USA: McGraw-Hill Inc.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, 1993,

Analisa dan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Reklame Perkotaan

(Laporan Akhir). Jakarta.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri 1991.

Studi Pemanfaatan dan Pengelolaan Reklame (Final Report).

Jakarta.

Dunn, William N., 1994, Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey:

Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs.

Dye, Thomas R., 1981, Understanding Public Policy. Englewood Cliffs:

Prentice-Hall, Inc.

Edwards III, G.C. dan Ira Sharkansky, 1978, The Policy Predicament. San

Francisco: W.H. Freeman and Company.

40

--------, 1980, Implementing Public Policy. Washington: Congressional

Quarterly Inc.

Grindle, M.S. & John W. Thomas, 1980a, Public Choises and Policy Change:

The Political Economy of Reform in Develoving Countries. London:

John Hopkins University Press.

---------, 1980b, Politics and Policy Implementation in The Third Word. New

Jersey: Princeton University Press.

Hoogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn, 1984, Policy Analysis for The Real

Word. New York: Oxford University Press.

Islamy, Irfan M., 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:

Bina Aksara.

Jones, Charles O., 1984, Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Jakarta:

P.T. Raja Grafindo Persada.

Kantor Litbang Kota Bandung Bekerja sama dengan PT. Massuka Pratama,

2004, Ringkasan Eksekutif Kajian Penanganan dan Penataan Reklame

di Kota Bandung.

Mazmanian, D.A. & Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy.

London: Scott, Foresman and Company.

Milles, Mathew B & A, Michael Huberman, 1992, Qualitative Data Analysis.

London: Sage Publications Inc.

Nawawi, Hadari, 1996, Metode Penelitian Ilmiah. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Nugroho, Riant, 2009, Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: P.T. Elex Media

Komputindo.

Parson, Wayne, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan

(Alihbahasa: Tri Wibowo Budi Santoso), 2008. Jakarta: Kencana PMG.

Ripley, R.B., 1984, Policy Analysis in Political Science. Chicago: Nelson – Hall

Publishers.

41

Saefullah, Djadja, 2008a (cetakan kedua), Pemikiran Kontemporer Administrasi

Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era

Desentralisasi. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.

Shirvani, Hamid, 1985, The Urban Design Process. New York: Van Nostrand

Reinhold.

Simon, Herbert A., 1976, Administrative Behavior. New York: Mc.Millan

Publishing..

Sugiyono, 2000, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: C.V. Alfa Beta.

-----------, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: C.V. Alfa Beta.

Tachjan, 2008 (cetakan kedua), Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Bandung – Puslit KP2W LEMLIT UNPAD.

Thoha, Miftah, 1984, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.

Jakarta: Rajawali.

Van Meter, Donald S., and Van Horn, Carl E, 1975, The Policy Implementation

Process: A Conceptual Framework. Administration and Society.

Wahab, Solichin Abdul, 2008a. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

---------, 2008b (cetakan keenam), Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulisar, Bakti, 1999, Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi dalam Penempatan

Reklame (Tesis Magister). Bandung: Program Magister Perencanaan

Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi

Bandung.

Zahnd, Markus, 2006, Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan

Kota dan Penerapannya. Yogyakarta: Kanisius.

Dokumen-dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008.

42

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi

Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun

2005.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Penyelenggaraan Reklame.

43