implementasi kebijakan pengadaan sarpra (1).doc

8/15/2019 implementasi kebijakan pengadaan sarpra (1).doc

1/25

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN JAGOIBABANG

KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT

(Makalah ini disusun guna menyelesaikan tugas mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik)

oleh

Ketua : Diah Anggraeni Novitasari !"#"$$""%

&ekretaris : 'aluh akasii !"#"$$""*$

Anggota : Kiki Artadianti !"#"$$""+*

A,aria -da Pradana !"#"$$"".#

Indira /ebryanti !"#"$$"#*

-ga Aditya A !"#"$$"$$

JURUSAN ILMU ADMINSTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2015

0


2/25

DAFTAR ISI

Da0tar isi111111111111122222222222221111111122222222222222222

3A3 I P-NDA4565AN 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #

22 6atar belakang222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #

2#2 umusan Masalah222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 %

2$2 6andasan 7eori22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 %

3A3 II P-NDA4565AN222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +

#22 Implementasi kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Ke82

9agoibabang22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +

#2#2 Permasalahanpermasalahan implementasi kebijakan pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan Ke82 9agoibabang22222222222222222222222222222222222222222222 .

#2$2 /aktor0aktor menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan

pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Ke82 9agoibabang222222222222222 ;

#2!2 &olusisolusi untuk menangani permasalahan implementasi kebijakan

sarana dan prasarana pendidikan Ke82 9agoibabang222222222222222222222222222222222 #"

3A3 III P-N575P2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #

$22 Kesimpulan22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #

$2#2 &aran222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #

Da0tar Pustaka2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!

1


3/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar B!a"a#$

Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia2

3erbagai kebijakan tentang pendidikan pun telah dikeluarkan oleh Pemerintah

untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia2 5paya pemerataan

pendidikan telah diatur di dalam 5ndang5ndang epublik Indonesia Nomor #"

7ahun #""$ tentang &istem Pendidikan Nasional2

Di dalam landasan hukum yang berupa 55 Nomor #" 7ahun #""$ telah

menyebutkan baha pendidikan diselenggarakan se8ara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminati0 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<

nilai keagamaan< nilai kultural< dan kemajemukan bangsa2 3unyi dari pasal ! ayat

ini telah menunjukkan se8ara jelas baha seharusnya pendidikan dilakukan

se8ara demokratis< adil dan bias sama rata di seluruh ilayah Indonesia2 Namun

ternyata pada implementasinya tidak sesuai dengan apa yang telah disahkan dalam

55 yang bersangkutan2 4al ini dapat kita lihat dari beberapa permasalahan yang

ada dalam pendidikan yang ada sekarang di Indonesia< seperti mahalnya biaya

pendidikan< sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai< rendahnya

kesempatan pendidikan dan masih banyak lagi lainnya2 Disini kami akan

mengambil 0o8us dari permasalahan yang ada yaitu sarana dan prasarana

pendidikan yang tidak memadai2

&alah 0aktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses

pembelajaran yaitu sarana dan prasarana2 Prasarana dan sarana pendidikan adalah

salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu

peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang 8ukup 8anggih2 &arana prasarana adalah salah satu bagian input<

sedangkan input merupakan salah satu subsistem2 &arana prasarana sangat perlu

dilaksanakan untuk menunjang keterampilan sisa agar siap bersaing terhadap

2


4/25

pesatnya teknologi2 &arana prasarana merupakan bagian penting yang perlu

disiapkan se8ara 8ermat dan berkesinambungan< sehingga dapat dijamin selalu

terjadi K3M yang lan8ar2 Dalam penyelengaraan pendidikan< sarana prasaran

sangat di butuhkan untuk menghasilkan K3M yang e0ekti0 dan e0isien2

Peraturan Pemerintah No ; 7ahun #""+ tentang &tandar Nasional

Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan se8ara

nasional pada 3ab =II Pasal !# dengan tegas disebutkan baha :

• &etiap satuan pendidikan ajib memiliki sarana yang meliputi

perabot< peralatan pendidikan< media pendidikan< buku dan sumber

belajar lainnya< bahan habis pakai< serta perlengkapan lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan2

• &etiap satuan pendidikan ajib memiliki prasarana yang meliputi

lahan< ruang kelas< ruang pimpinan satuan pendidikan< ruang pendidik<

ruang tata usaha< ruang perpustakaan< ruang laboratorium< ruang

bengkel kerja< ruang unit produksi< ruang kantin< instalasi daya dan

jasa< tempat berolah raga< tempat beribadah< tempat bermain< tempat

bekreasi< dan ruang>tempat lain yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan2

&edangkan landasan operasionalnya< yaitu Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor #! 7ahun #"". mengenai &tandar &arana dan Prasarana

&ekolah > Madrasah Pendidikan 5mum juga menjelaskan kriteria yang harus

dilaksanakan agar sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik 2

4al tersebut tentu saja sudah terlaksana pada sekolahsekolah yang berada

di daerah Pusat Kota< namun berbeda halnya dengan sekolahsekolah yang berada

di daerah Perbatasan2 Daerah perbatasan merupakan daerah yang seringkali

kurang diperhatikan oleh Pemerintah karena letaknya yang jauh dari pusat kota2

Akibatnya terjadi disparitas (perbedaan men8olok) antara pendidikan di Kota

3


5/25

dengan Daerah Perbatasan2 &alah satu 8ontohnya adalah Ke8amatan jagoi 3abang2

7erletak $; kilometer dari Kota Pontianak< Ke8amatan 9agoi 3abang yang

berada di Kabupaten 3engkayang< Kalimantan 3arat merupakan titik perbatasan

langsung dengan daerah &araak< Malaysia2 Di sini< sarana dan prasarana

pendidikan yang ada tidak memenuhi standar sehingga tidak dapat menunjang

pendidikan yang ada di sana2 Akibatnya sebagian besar masyarakatnya tidak

mendapatkan pendidikan dengan layak2 /aktanya< di Ke8amatan 9agoi 3abang

yang jumlah penduduknya %!+! jia< hanya terdapat 7K dengan jumlah # guru<

+ &D dengan jumlah ". guru< $ &MP dengan jumlah $" guru dan &MA

dengan jumlah % guru2 /akta ini sangatlah memprihatinkan karena hal ini

menunjukkan banyak penduduk di Ke8amatan 9agoi 3abang yang tidak

bersekolah karena jumlah sekolah yang sangat terbatas2 9umlah guru yang

mengabdi di sekolahsekolah yang ada di 9agoi 3abang pun sangatlah terbatas2

Peristia tersebut tentu saja memprihatinkan bagi dunia pendidikan di

Indoenesia2 Dan sudah seharusnya hal tersebut juga menjadi instrospeksi serta P

(Pekerjaanumah) bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah untuk segera memperbaiki dan menyelesaiakan Pnya guna memperbaiki

pendidikan di Indonesia yang notabenenya sendiri untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia2

&arana dan prasarana sekolah yang tidak memadai ini disebabkan oleh

berbagai hal< seperti di bidang politik< ekonomi< sosial< teknologi< lingkungan dan

hukum2

Di bidang politik< sarana dan prasarana tidak memadai dikarenakan

perangkat pemerintah dan anggota legislati0< baik pemerintah maupun daerah

kurang memerhatikan se8ara serius permasalahan in0rastruktur sekolah di daerah<

terutama di daerah terpen8il dan daerah batas luar Indonesia2 Mereka lebih

mementingkan halhal lain yang belum saatnya untuk dibi8arakan dan kurang

penting< seperti pembangunan gedung DP baru2

4


6/25

3idang ekonomi< anggaran dana untuk pendidikan tidak teralokasikan

dengan baik< sehingga anggaran untuk pembenahan in0rastruktur sekolah tidak

memadai? Aliran lokasi dana untuk in0rastruktur sekolah terkadang tidak jelas dan

8enderung diseleengkan2

3idang sosial< arga sekolah belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk

menjaga< meraat< dan melestarikan lingkungan dan in0rastruktur sekolah? belum

adanya peringatan yang keras terhadap pengrusakan in0rastruktur sekolah? sekolah

tidak menyediakan beberapa penjaga sekolah untuk meraat< menjaga< dan

melestarikan lingkungan dan in0rastruktur sekolah karena masalah dana2

3idang teknologi< struktur bangunan yang dibuat tidak memenuhi standar

dan dibuat dengan sistem teknologi yang sangat minim akibat anggaran yang

tidak memadai dan terbatas? struktur bangunan dibuat dari bahanbahan

berkualitas rendah karena anggaran yang tidak memadai dan terbatas2

3idang lingkungan< karena terbuat dari bahanbahan berkualitas rendah

dan teknologi yang sangat minim< ketika sekolah tersebut terkena ben8ana alam(seperti gempa bumi< banjir< longsor< dll) akan mengakibatkan rusak berat< bahkan

han8urseketika? sekolah dibangun di daerah terpen8il dengan keadaan yang

ekstrem< seperti dibangun di keadaan yang sangat lembab sehingga bisa

memper8epat proses kerusakan pada bangunan sekolah2

3idang hukum< kepala sekolah terkadang tidak mengikuti prosedur

pen8airan dana in0rastruktur sekolah? proses birokrasi pen8airan dana yang sangat

lama dan memakan aktu2

5


7/25

1.2 R%&%'a# Ma'a!a(

1. 3agaimana implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di

Ke8amatan 9agoibabang Kab2 3engkayang Kalimantan 3arat @

2. Apa saja permasalahan implementasi kebijakan sarana dan prasarana di

Ke8amatan 9agoibabang Kab2 3engkayang Kalimantan 3arat @

). Apa saja 0aktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam

pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana di Ke8amatan 9agoibabang

Kab2 3engkayang Kalimantan 3arat @

*. 3agaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan

implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di Ke8amatan

9agoibabang Kab2 3engkayang Kalimantan 3arat @

1.) La#+a'a# T,r-

2$2 7eori dan Konsep Kebijakan Publik

Menurut /redri8kson dan 4art kebijakan adalah:

&uatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

seseorang< kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

dengan adanya hambatanhambatan tertentu sambil men8ari peluangpeluang

untuk men8apai tujuan>meujudkan sasaran yang diinginkanB (dalam 7angkilisan<

#""$:#)2

Kebijakan Publik (Publi8 Poli8y) adalah Pola ketergantungan yang

kompleks dari pilihanpilihan kolekti0 yang saling tergantung< termasuk

keputusankeputusan untuk tidak bertindak< yang dibuat oleh badan atau kantor

pemerintahB (Dunn< #""$:$#)2

Kebijakan publik menurut iant Nugroho (#""$< .) adalah suatu aturan

yang mengatur kehidupan bersama yang ditaati dan berlaku mengikat seluruh

argannya2

6


8/25

-dards III dan Ira &harkansky dalam &uitri (#""*: ;) juga menyatakan

baha kebijakan publik merupakan: apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang

undangan atau dalam poli8y statement yang berbentuk pidatopidato dan a8ana

yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera

ditindaklanjuti dengan programprogram dan tindakan pemerintah2

Kebijakan publik menurut 9ames A2 Anderson dalam &ubarsono (#""+: #)<

kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badanbadan dan

aparat pemerintahB2

Dari beberapa de0inisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan baha

kebijakan publik adalah suatua aturan yang mengatur kehidupan bersama yang

dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah2

2$2# 7eori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik

3udi Cinarno dalam bukunya yang berjudul 7eori dan Proses Kebijakan

Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan< sebagai berikut :

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana

berbagai aktor< organisasi< prosedur< dan teknik yang bekerja bersamasama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkanB

(Cinarno< #""+:")2

Pendapat 3udi Cinarno tersebut sejalan dengan pendapat iant Nugroho

Dijoijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik /ormulasi<

Implementasi dan -valuasi yang mengemukakan baha :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 8ara agar sebuah kebijakan

dapat men8apai tujuannya2 7idak lebih dan tidak kurang2 5ntuk

mengimplementasikan kebijakan publik< maka ada dua pilihan langkah yang ada<

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau

melalui 0ormulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebutB2

(Dijoijoto< #""!:+*)2

7


9/25

Menurut ipley dan /ranklin (dalam Cinarno< #"!: !*) menyatakan baha

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undangundang ditetapkan yang

memberikan otoritas program< kebijakan< keuntungan (benefit )< atau suatu jenis

keluaran yang nyata (tangible output)2 Implementasi men8akup tindakantindakan

oleh sebagai aktor< khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat

program berjalan2 'rindle (dalam Cinarno< #"!: !;) memberikan

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan baha se8ara umum<

tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan

tujuantujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan

pemerintah2

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya< Model ipley

dan /ranklin< Model Donald =an Metter dan =an 4orn< Model 4ogood dan

'unn< dan Model 'oerge 2 -dard III2

1. M,+! R-!/ +a# Fra#"!-#

Dalam buku yang berjudul Policy Implementasi and Bureacracy< andall

32 epley and 'ra8e A2 /ranklin (;*% : #$#$$) (dalam Al0atih< #"":++#)<

menulis tentang three conceptions relating to successful implementation sambil

menyatakan :

“the notion of success in implementation has no single widly accepted definition.

Different analists and different actors have very different meanings in mind when

they talk about or think about successful implementation. There are three

dominant ways of thinking about successful implementation”

&ehubungan dengan three dominant ways of thinking about successful

implementation tersebut< selanjutnya mereka menyatakan ada analist and actors

yang berpendapat baha implementasi kebijakan yang berhasil dinilai< pertama<

memakai ukuran tingkat kepatuhan degree of compliance!. Namun< yang kedua<

ada juga yang mengukur adanya kelan8aran rutinitas 0ungsi2 Eleh karena ipley

dan /ranklin menganggap kedua parameter tersebut “is too narrow and have

limites political interest”" maka mereka mengajukan perspective yang ketiga<

yaitu dampak yang diinginkan2 Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan

8


10/25

“we advance a third persepective" which is that successful implementation leads

to desired... impact from whatever program is being analy#ed.” 9adi ada $

perspekti0 untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan2

2. M,+! D,#a!+ Va# Mttr +a# Car! Va# H,r#

-nam variabei menurut =an Metter dan =an 4orn< yang mempengaruhi kinerja

kebijakan yaitu :

2 5kuran dan 7ujuan Kebijakan2

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika

ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada

di level pelaksana kebijakan2

#2 &umberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

meman0aatkan sumber daya yang tersedia

$2 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi 0ormal dan organisasi

in0ormal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat

banyak dipengaruhi oleh 8iri8iri yang tepat serta sesuai dengan para agen

pelaksananya2 &elain itu< 8akupan atau luas ilayah implementasi kebijakan perlu

juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana2 &emakin luas

8akupan implementasi kebijakan< maka seharusnya semakin besar pula agen yang

dilibatkan2

!2 &ikap>Ke8enderungan ( Disposition) para pelaksana2

&ikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan

publik2 4al ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil 0ormulasi orangorang yang terkait langsung terhadap kebijakan

yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan2

+2 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana2

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam impelementasi kebijakan

publik2 &emakin baik koordinasi komunikasi diantara pihakpihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi< maka asumsinya kesalahankesalahan akan

sangat ke8il untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya2

%2 6ingkungan -konomi< &osial< dan Politik2

9


11/25

4al terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik

dalam persepekti0 yang ditaarkan oleh =an Metter dan =an 4orn adalah sejauh

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang

telah ditetapkan2 6ingkungan sosial< ekonomi< dan politik yang tidak kondusi0

dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan2 Eleh

karena itu< upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula

memperhatikan kekondusi0an kondisi lingkungan eksternal.

1. M,+! Br-a# . H,$,,+ +a# L-' A. G%##

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli “the down

approach”. Menurut 4ogood dan 'unn (dalam Abdul Cahab< ;;:+.%!)<

untuk dapat mengimplementasikan kebijakan se8ara sempurna perpect

implementation! maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu< yaitu

) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan>instansi pelaksana tidak akan

menimbulkan gangguan>kendala yang serius2

#) 7ersedia aktu dan sumbersumber yang 8ukup memadai2$) Perpaduan sumbersumber yang diperlukan benarbenar tersedia2

!) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas

yang handal2

+) 4ubungan kausalitas bersi0at langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubungannya2

%) 4ubungan saling ketergantungan harus ke8il2

.) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan2

*) 7ugastugas diperin8i dan ditempatkan dalam urutan yang tepat2

;) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna2

") Pihakpihak yang memiliki eenang>kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna2

2. M,+! I&!&#ta'- K-3a"a# G,r$ C. E+ar+ III

Model implementasi kebijakan yang berspekti0 top down yang

dikembangkan oleh 'eorge 2 -dard III2 -dard III (dalam Agustino< #""* :

!;+!) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct

and Indirect Impact on Implementation2 Dalam pendekatan teori ini terdapat

10


12/25

empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan<

yaitu : 2 Komunikasi? #2 &umberdaya? $2 Disposisi? dan !2 &truktur birokrasi2

Dari penjabaran diatas maka dengan melihat permasalahan

mengenai implementasi kebijakan sarana dan prasarana di Ke8amatan

9agoibabang < maka model yang dipilih dalam menilai implementasi kebijakan

tersebut menggunakan Model Donald =an Metter dan arl =an 4orn < karena

melihat permasalahn ada kriteria yang menjadi penilaian dalam implementasi

kebijakan tersebut 2

2$2$ 7eori dan Konsep Pendidikan

Pendidikan adalah uatu proses pembentukan ke8akapan 0undamental baik

se8ara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia (9ohn

Deey)2 Pendidikan adalah usaha memberibekal yang tidak ada pada masa kanak

kanak akan tetapi dibutuhkan pada masa ia deasa (99 usseau)2 &edangkan

menurut bapak pendidikan Indonesia Ki 4ajar Deantara< pendidikan Adalah

usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada masa anak sebagai

manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk men8apai kesempurnaan hidup2

”Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertu$uan" antara

manusia dewasa dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan

menggunakan media dalam rangka memebrikan bantuan terhadap perkembangan

anak seutuhnya" dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya

semaksimal mungkin" agar men$adi manusia dewasa yang bertanggung $awab.

Potensi disini ialah potensi fisik" emosi" sosial" sikap" moral" pengetahuan" dan

keterampilan.” % Idris (;*#:")

Dari pendapat tokoh di atas< dapat diambil esensi pengertian Pendidikan< yaitu:

) Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan

mulia2 Misalnya membentuk ke8akapanke8akapan intelektual dan

emosional< membentuk manusia deasa< atau membaa kepada

kesempurnaan hidup anak2

11


13/25

#) &asaran pendidikan adalah anak didik yang sering disebut Fpeserta

didikG atau Fsubyek didikG

$) Pendidikan akan melalui proses yang berdimensi aktu< baik jangka

pendek maupun panjang2

!) Pendidikan membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik orang tua<

masyarakat< dan pemerintah agar bisa men8apai tujuan mulia2

+) Kegiatan pendidikan merupakan ekspresi manusiai manusia2 Eleh

karenanya< semua hal yang berkaitan dengan dasar< tujuan< asas


14/25


sarana pendidikan adalah semua 0asilitas yang se8ara langsung dan menunjang

proses pendidikan< khususnya proses belajar mengajar< baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak agar pen8apaian tujuan pendidikan yang e0ekti0 dan

e0isien2

&edangkan pengertian sarana dan prasarana etimologis (arti kata) sarana

adalah alat yang tidak langsung untuk men8apai tujuan2 Dalam pendidikan

misalnya : lokasi>tempat< bangunan sekolah< lapangan oleh raga< uang< dan

sebagainya2 &edangkan ssarana seperti alat langsung untuk men8apai tujuan

pendidikan misalnya? ruangan< buku< perpustaakaan< laboratorium< dan

sebagainya2

Menurut Ibrahim ba0adal (#""!< !;) prasarana pendidikan adalah semua

perangkat perlengkapan dasar yang se8ara tidak langsung menunjang

pelakasanaan proses pendidikan di sekolah2

Prasarana adalah barang atau benda yang se8ara tidak langsung dapat ber0ungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan< dalam pelaksanaan

pendidikan unsur tesebut dapat berbentuk seperti taman sekolah< gedung< ruangan<

halaman sekolah< C< ka0etaria< dan sebagainya2 (&yahril (#""+< #))2


prasarana pendidikan adalah 0asilitas yang se8ara tidak langsung menunjang

jalanya proses pendidikan atau pengajaran< seperti ? halaman< taman sekolah< jalan

menuju sekolah< tetapi diman0aatkan se8ara langsung untuk proses belajar

mengajar< seperti taman sekolah untuk belajar biologi< komponen tersebut

merupakan sarana pendidikan2

2$2+ 7eori dan Konsep Daerah perbatasan

Dalam Kamus 5mum 3ahasa Indonesia kata perbatasan berasal dari kata

batas yang berarti garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang<

daerah< dsb) ? pemisahan antara dua bidang (ruang< daerah< dsb) sampadan2

13


15/25

Dengan menga8u pada pengertian tersebut< maka yang dimaksud dengan

perbatasan disini adalah ilayah yang merupakan pemisah antara dua daerah atau

negara2

&oegijoko (;;! : +$) memberi batasan ilayah perbatasan merupakan

ilayah khusus karena perbatasan dengan ilayah negara tetangga< sehingga

penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan2

Pada umumnya daerah perbatasan nasional merupakan bagian ilayah yang

terpen8il dan rendah aksesibilitasnya oleh moda transportasi umum< terbelakang

dan masih belum berkembang se8ara mantap< kritis dan raan dalam ketertiban

dan keamanan2

Daerah perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah raan<

tetapi bersi0at strategis2 3ila dibadingkan dengan keadaan ilayah negara tetangga

yang berbatasan< tampak adanya kesenjangan sosial ekonomi dan sosial budaya2

BAB II

PEMBAHASAN

14


16/25

2.1. I&!&#ta'- "-3a"a# #$a+aa# 'ara#a +a# ra'ara#a #+-+-"a#

+- K4a&ata# Ja$,-aa#$ Ka. B#$"a/a#$ Ka!-&a#ta# Barat

7erletak $; kilometer dari Kota Pontianak< Ke8amatan 9agoi 3abang

yang berada di Kabupaten 3engkayang< Kalimantan 3arat merupakan titik

perbatasan langsung dengan daerah &araak< Malaysia2 &eperti yang kita ketahui

bersama baha Daerah Perbatasan seringkali menjadi Daerah yang kurang

diperhatikan oleh Pemerintah2 Padahal seharusnya setiap daerah di Indonesia

diperhatikan se8ara merata2

Di Ke8amatan 9agoi 3abang yang jumlah penduduknya %!+! jia< hanya

terdapat 7K dengan jumlah # guru< + &D dengan jumlah ". guru< $ &MP

dengan jumlah $" guru dan &MA dengan jumlah % guru2 /akta ini sangatlah

memprihatinkan karena hal ini menunjukkan banyak penduduk di Ke8amatan

9agoi 3abang yang tidak bersekolah karena jumlah sekolah yang sangat terbatas2

9umlah guru yang mengabdi di sekolahsekolah yang ada di 9agoi 3abang pun

sangatlah terbatas2

Kebijakan pengadaan sarana dan prasaran pendidikan di Ke8amatan

9agoibabang ini nampaknya belumlah terelaisasi dengan baik2 Dapat dilihat dari

tidak meratanya dan tidak terpenuhinya 0asilitas atau sarana pendidikan yang ada

di Ke8amatan 9agoibabang2 Kurangnya sarana pendidikan ini berdampak pada

rendahnya output pendidikan itu sendiri< menyebabkan generasi muda hanya

belajar se8ara teoretis tanpa ujud yang praksis sehingga pelajar hanya belajar

dalam anganangan yang keluar dari realitas yang sesungguhnya2 Ironisnya

pemerintah kurang mendukungg bahkan 8enderung membiarkan kurang

ter8ukupinya 0asilitas pendidikan2

Kerusakan sekolah< dan ketiadaan 0asilitas penunjang pendidikan lainnya

menyebabkan gagalnya sosialisasi pendidikan berbasis teknologi ini2 Kerusakan

sekolah merupakan masalah klasik yang 8enderung dibiarkan berlarutlarut dan

8elakanya lagi hal ini hanya sekedar menjadi permainan politik disaat pemilu saja2

15


17/25

Kerusakan bangunan sekolah dan kurangnya sarana pendidikan di

ke8amatan 9agoibabang mempengaruhi kualitas pendidikan karena se8ara

psikologis seorang anak akan merasa tidak nyaman dalam belajar2 &ebaliknya jika

sarana pendidikan memadai maka peserta didik akan merasa nyaman dalam

belajar< dapat meningkatkan semangat belajar< sehingga proses belajar mengajar

dapat berjalan dengan lan8ar2 Dalam melaksanan kegiatan belajar mengajar maka

0aktor psikologis penting untuk meningkatkan semangat belajar2

Namun realita yang ada< masih banyak bangunan sekolah di Ke8amatan

9agoibabang Kabupaten 3engkayang Kalimantan 3arat ini yang berdiri dengan

kriteria jauh dari layak2 4al ini kami dapati dari data di 3adan &tatistika yang

menunjukkan masih banyak sekolah rusak dan belum mendapat perhatian untuk

segera ditindaklanjuti dengan renovasi atau perbaikan oleh Pemerintah setempat2

&elain sarana< prasarana di Ke8amatan 9agoibabang ini pun masih

memprihatinkan2 Prasarana dalam arti &umber Daya Manusia yang memenuhi

kelengkapan Kegiatan 3elajar Mengajar yaitu 'uru2 9umlah guru yang bertugas di

ke8amatan 9agoibabang sangatlah sedikit dan jauh dari angka standar jumlah

semestinya2 Kekurangan tenaga pengajar ini mengakibatkan kelangsungan

Kegiatan 3elajar Mengajar yang tidak e0ekti0 dan e0isien yang nantinya

menghasilkan kualitas output sisa yang tidak sesuai dengan harapan2

'ambaran umum tadi menggambarkan baha kebijakan tentang

pengadaan sarana prasarana pendidikan di ke8amatan 9agoibabang Kabupaten

3engkayang Kalimantan 3arat ini belum diimplementasikan se8ara benar sesuai

prosedur yang ada2 &ehingga menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan ren8ana

aal dari dibentuknya kebijakan tersebut2

2.2. Pr&a'a!a(a# -&!&#ta'- "-3a"a# #$a+aa# 'ara#a +a#

ra'ara#a +- K4. Ja$,-aa#$ Ka. B#$"a/a#$ Ka!-&a#ta# Barat

16


18/25

Dalam setiap implementasi kebijakan< nampaknya selalu mun8ul

permasalahanpermasalahan yang mengiringi proses implementasi tersebut2 7ak

terke8uali dengan imlementasi kebijakan pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan di Ke8amatan 9agoibabang ini2 3eberapa permasalahan yang mun8ul

adalah sebagai berikut

a2 /aktor 'eogra0is

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beripuribu pulau< $!

provinsi< dengan jarak +!#*km dari &abang sampai Merauke membuat Indonesia

menjadi negara yang unik dari segi geogra0isnya< namun tak luput dari sisi negati0

keunikan 0aktor geogra0is Indonesia tersebut2

/aktor geogra0is merupakan salah satu 0aktor yang menjadi permasalahan

dalam implementasi kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan2 4al

ini dikarenakan akses lokasi untuk men8apainya menyulitkan pemerintah untuk

menjangkaunya sehingga terkadang masalah di daerah perbatasan bukan dijadikan

prioritas utama dibandingkan masalah pendidikan yang berada di pusat kota2

Akses di pusat kota yang berdekatan dengan pemerintah< memudahkan

untuk menjangkaunya< sehingga ketika terjadi ketimpangan dalam suatu proses

pendidikan pemerintah langsung mengetahui dan memberikan tindakan2

3erkebalikan untuk daerah perbatasan2 &elain komunikasi yang tidak langsung

dalam artian tidak mengetahui langsung permasalahan sarana dan prasarana apa

saja< pemerintah juga disulitkan untuk melakukan tindakan ketika terjadi

ketimpangan karna 0aktor geogra0is ini tadi2

/aktor geogra0is daerah perbatasan yang sulit dijangkau memberi dampak

sulitnya pendistribusian sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kesan

ketidaktanggapan Pemerintah terhadap pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan di daerah perbatasan yang kita diskusikan yaitu ke82 9agoibabang2

b2 Penyaluran anggaran pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah yang belum merata akibat dari tindak praktik korupsi2

17


19/25

&eharusnya ini menjadi kesadaran diri dari pejabat negara2 Mengapa

pejabat tega memakan hak rakyat yang mungkin tak seberapa jika dibandingkan

dengan apa yang sudah mereka miliki2 Namun apalah daya kita atas kesadaran diri

seseorang yang memiliki kekuasaan di negara kita ini2

7indakan aparat yang diberikan keenangan untuk mengurus sarana

prasarana sering disalahgunakan dengan memainkan suatu anggaran dalam sarana

dan prasarana2 &ehingga terkadang pemerintah daerah< dengan 0aktor geogra0is

yang menambah akses mereka terkadang kurang mengetahui in0ormasi se8ara

langsung2 In0ormasi seberapa besar anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk

pendidikan sehingga ketika sampai di pemerintah daerah anggaran tidak memadai

untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan2 &elain itu terkadang pemerintah

daerah sendirilah yang memainkan suatu anggaran tersebut< didukung dengan

masyarakat daerah perbatasan yang kurang mengetahui dan mindset mereka tidak

untuk pendidikan< maka seberapa jauh pemerintah telah memberikan anggaran

yang diberikan maka masyarakat tidak peduli2

82 Kurangnya daya tarik masyarakat perbatasan dalam masalah pendidikan

akibat dari mindset yang telah tertanam sebelumnya2

Antusias masyarakat daerah yang kurang mengakibatkan pemerintah tidak

mengetahui apa yang menjadi tuntutan masyarakat perbatasan2 Pendidikan bagi

masyarakat perbatasan bukan hal utama untuk dikejar2 Hang mereka utamakan

adalah bagaimana 8ara bertahan hidup dengan kondisi yang mereka hadapi tanpa

merasa lapar2 Mindset masyarakat perbatasan yang tidak memprioritaskan

pendidikan inilah yang menjadi masalah yang harus diperbaiki< karena ketika

tidak ada daya minat sendiri oleh masyarakat< peran pemerintah juga kurang

e0ekti02 7untutan masyarakat inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk

memperbaikinya2

18


20/25

2.). Fa"t,r #+,r,#$ +a# #$(a&at -&!&#ta'- "-3a"a#

#$a+aa# 'ara#a +a# ra'ara#a +- K4a&ata# Ja$,-aa#$ Ka.

B#$"a/a#$ Ka!-&a#ta# Barat

a2 /AK7E P-NDEEN'

Hang menjadi 0aktor pendorong dari adanya kebijakan pengadaan sarana

prasarana pendidikan di Ke8amatan 9agoibabang ini adalah 5paya Pemerintah

Melaksanakan Pemerataan &arana dan Prasarana Pendidikan

4arus diakui baha implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor #! 7ahun #"". tentang &arana dan Prasarana Pendidikan yang diharapkan

dapat menyelesaikan masalahmasalah yang ada di Indonesia ternyata tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan2 Pemerataan dalam hal ini diharapkan dapat berjalan

dengan semestinya namun ternyata masih banyak masalah yang belum teratasi2

&alah satunya adalah di Kabupaten &emarang yang ternyata masih ada sarana dan

prasarana di sekolah yang bisa dikatakan buruk2 Dengan adanya Permen ini

diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut2

b2 /AK7E P-N'4AM3A7

2 Anggaran Dana untuk Pendidikan tidak 7eralokasikan dengan 3aik

Anggaran Dana merupakan salah satu hal yang sangat sensiti0 dalam sebuah

perogram>kebijakan2 7erutama dalam implementasinya< anggaran dana adalah hal

yang sangat diantianti pengadaannya2

&eperti yang kita tahu< banyak kasus korupsi yang terjadi yang salah satunya

adalah korupsi dana untuk pendidikan2 Disini anggaran dana untuk pendidikan

tidak teralokasikan dengan baik< sehingga anggaran untuk pembenahan

in0rastruktur sekolah pun menjadi tidak memadai2 &elain itu< aliran lokasi dana

untuk in0rastruktur sekolah terkadang tidak jelas dan 8enderung diseleengkan2

Dengan dana yang tidak jelas ini tentu saja tidah sulit untuk melakukan

penyeleengan2

19


21/25

#2 Pemerintah Kurang Memperhatikan In0rastrukstur (&arana dan Prasarana)

&ekolah

&arana dan prasarana tidak memadai dikarenakan perangkat pemerintah dan

anggota legislati0< baik pemerintah maupun daerah kurang memerhatikan se8ara

serius permasalahan in0rastruktur sekolah di daerah< terutama di daerah terpen8il

dan daerah batas luar Indonesia2 Mereka lebih mementingkan halhal lain yang

belum saatnya untuk dibi8arakan dan kurang penting< seperti pembangunan

gedung DP baru2

2.4. S,!%'- /a#$ +aat +-!a"%"a# %#t%" &#a#$a#- r&a'a!a(a#

-&!&#ta'- "-3a"a# 'ara#a +a# ra'ara#a #+-+-"a# +-

K4a&ata# Ja$,-aa#$ Ka. B#$"a/a#$ Ka!-&a#ta# Barat

&etelah membahas gambaran umum< permasalahanpermasalahan yang

ada< 0aktor apa saja yang menjadi pendorong serta penghambat implementasi

kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di ke8amatan 9agoibabang<

dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan dan mensukseskan implementasi dari

sebuah kebijakan2

Apabila dikaji ulang< solusi utama yang harus dilakukan adalah pemberian

perhatian oleh Pemerintah Daerah terhadap pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan2 Meningkatkan perhatian serta kesediaan untu memperbaiki dan

melakoni pemerataan sarana dan prasarana pendidikan akan berimbas baik

terhadap kelangsungan peningkatan mutu dan kualitas belajar masyarakat dan

menghasilkan output masyarakat berpendidikan dan berkualitas2

&elain itu< Pemerintah Daerah harus lebih bisa mendekatkan diri dengan

Pemerintah Pusat2 &upaya komunikasi terjalin lan8ar sehingga apabila timbul

masalah dan PemDa membutuhkan bantuan turun tangan langsung dari

Pemerintah Pusat< maka Pemerintah Pusatpun bisa segera menindaklanjuti dari

adanya laporan Pemerintah Daerah tersebut2

20


22/25

BAB III

PENUTUP

).1 K'-&%!a#

Pendidikan adalah subsistem terpaling penting dalam melakukan

pembangunan di sebuah Negara< kadang tanpa kita sadari pengaruhnya ke bebagai

aspek pembangunan Nasional baik -konomi< Politik< 4ukum< Pertahanan dan

Keamanan< Kesehatan dsb2 &angat memerlukan tingkat pengelolaan pendidikan

yang baik< ditambah dengan adanya kesenjangan antara pembangunan di daerah

pusat dan daerah ketimpangan ini yang sering membuat iri masyarakat Indonesia2

Pembangunan di Kaasan 3arat Indonesia (K3I)< dan Kaasan 7imur Indonesia

(K7I) menimbulkan $ daerah 7erluar< 7erpen8il< dan 7ertinggal ($7) yang masing

masing membaa banyak permasalahan yang kompleks2 Pendidikan khususnya

bisa dibilang 8ukup menghaatirkan karena sedikit sekali perhatian pemerintah

pada daerah $7 ini2 ontohnya pada daerah perbatasan yang langsung berbatasan

dengan negara lain< bisa saja ini menjadi titik kelemahan kita dan 8elah peluang besar dari negara tetangga yang kapan saja dapat mengan8am kita2 Pendidikan

yang rendah< tingkat kepuasan masyarakat daerah perbatasan sangat rendah dalam

hal ekonomi dan hakhak ataupun kebutuhan sebagai masyarakat tidak terpenuhi

tidak menjamin mereka akan terimaterima saja< hal ini bisa saja membuat mereka

mengganti kearganegaraannya dengan yang lain dan masih banyak

permasalahan komplek lainnya yang seharusnya mendapat perhatian dan

kepekaan pemerintah2

).2 Sara#

Pendidikan merupakan salah suatu hak yang seharusnya dimiliki oleh

masyarakat di seluruh bagian Indonesia2 7etapi pernyataan tersebut hanyalah

sebatas katakata karena 0aktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum

mendapatkan pendidikan< terutama di daerah perbatasan< dan 9agoi 3abang

merupakan salah satunya2 Mungkin penyebab dari kejadian ini adalah belum

e0ekti0nya kebijakan yang digunakan pada saat ini atau karena banyaknya urusan

21


23/25

pemerintah sehingga kebutuhan untuk masyarakat perbatasan menjadi hal yang

terlupakan2 3erikut merupakan beberapa solusi yang kami anggap dapat

digunakan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi karena permasalahan

sarana pendidikan yang sangat minim di Ke8amatan 9agoi 3abang :

a2 Alokasi dana untuk in0rastruktur sekolah harus tepat dan harus

dikalkulasikan sesuai dengan kebutuhan untuk bangunan sekolah yang

ada2 &elain itu alokasi anggaran harus diaasi dengan ketat agar tidak ada

penyeleengan dalam penggunannya2

b2 Mengalokasikan dana AP3D sesuai kebutuhan di tiaptiap Ke8amatan di

Kabupaten 3engkayang untuk pembangunan sarana Pendidikan2 Dalam

hal ini seharusnya Pemerintah Kabupaten 3engkayang mengalokasikan

dana AP3D untuk pembangunan sekolah di Ke8amatan yang sarana

pendidikannya masih sangat minim sehingga setiap Ke8amatan dilengkapi

dengan sarana pendidikan yang memadai2

82 Meningkatkan kesempatan untuk melakukan kemajuan dalan sektor pariisata di Kabupaten 3engkayang2 3engkayang merupakan daerah

yang memiliki banyak tempat isata yang menarik antara lain Air 7erjun

Merasap< Air Panas (&pa)< dan pantai kurakura2 Di samping itu terdapat

pula obyek budaya yang dapat dinikmati seperti upa8ara adat di Kampung

6ama 9agoi 3abang2 Apabila obyek isata ini diekspose lebih oleh media

televisi< internet dan media lainnya< maka akan banyak isataan yang

berkunjung ke Kabupaten 3engkayang sehingga menambah pendapatan

masyarakat dan dapat pula menimbulkan interaksi dan relasi yang baik

antara isataan yang berasal dari luar daerah > pulau bahkan

man8anegara dengan masyarakat lo8al2

d2 Melakukan perjanjian dengan Perusahaan Pertambangan yang ada di

Kabupaten 3engkayang untuk mengalokasikan sejumlah dana dari

penghasilan perusahaan tersebut untuk pendidikan masyarakat di

Kabupaten 3engkayang sesuai kebutuhan masingmasing Ke8amatan2

22


24/25

&eharusnya Pemerintah Kabupaten 3engkayang melakukan suatu kontrak

dengan Perusahaan Pertambangan yang ada berlokasi di 3engkayang

untuk mengalokasikan beberapa persen penghasilan bersih perusahaan

untuk kebutuhan pendidikan masyarakat di seluruh Ke8amatan di

Kabupaten 3engkayang< terutama di Ke8amatan 9agoi 3abang yang

terletak di perbatasan agar masyarakat di 9agoi 3abang lebih memilih

untuk menetap belajar di Indonesia daripada bekerja ke Malaysia2

e2 Mengapresiasi segala kerajinan tangan buatan masyarakat di Kabupaten

3engkayang sehingga masyarakat di Kabupaten bengkayang merasa hasil

kerjanya dihargai oleh masyarakat Indonesia dan agar tidak terjadi kasus

klaim kerajinan oleh Negara Malaysia2

23


25/25

DAFTAR PUSTAKA

2 A2< -l0alasy2 #""2 &kuntabilitas PendidikanB2 JEnline2 7ersedia:

(http:>>el0alasy**2ordpress28om>#"">#>">akuntabilitaspendidikan>)

diakses J+ Desember #"$2

#2 Arie0

implementasi kebijakan pengadaan sarpra (1).doc

Documents

Transcript of implementasi kebijakan pengadaan sarpra (1).doc