IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA...

139
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT TRI MURNI SAKTI NO.POKOK P0800209004 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012

Transcript of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA...

Page 1: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

i

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DESA TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU

PROVINSI SULAWESI BARAT

TRI MURNI SAKTI

NO.POKOK P0800209004

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2012

Page 2: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

ii

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU

PROVINSI SULAWESI BARAT

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister Program Studi Administrasi Pembangunan

Diajukan Oleh :

TRI MURNI SAKTI NO.POKOK P0800209004

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2012

ii

Page 3: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

iii

iii

Page 4: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

iv

iv

Page 5: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

v

v

Page 6: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

vi

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Murni Sakti

Nomor Pokok Mahasiswa : P0800209004

Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis

benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan bukan merupakan

pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari

terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini

hasil karya orang lain, saya bersedia memenuhi sanksi atas perbuatan

tersebut.

Makassar, 27 Juli 2012

Yang menyatakan

TRI MURNI SAKTI

vi

Page 7: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

vii

PRAKATA

Bismillahirahmanirahim

Alhamdulillah, hanya kepada Allah SWT puji dan syukur senantiasa

kita panjatkan atas segala limpahan hidayah-Nya dan Nikmat-Nya.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya, Muhammad,

yang telah menyucikan jiwa kita, dan mengajarkan hal-hal yang kita tidak

ketahui

Tesis yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil penelitian

yang dilakukan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

magister pada program studi administrasi pembangunan. Tujuan dari

penelitian “Implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat” ini adalah untuk mengetahui

besaran pengaruh langsung dan tidak langsung komunikasi, struktur

organisasi, sikap (disposisi), dan sumber daya terhadap keberhasilan

implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di kabupaten

Mamuju.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

Direktur Pascasarjana Unhas Makassar beserta seluruh dosen dan

staf akademik atas segala bantuan, perhatian, dan fasilitas yang

disediakan selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana FISIP

Unhas.

vii

Page 8: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

viii

Ketua program studi magister pembangunan, Bapak Dr. Alwi, M.Si

semoga kesuksesan senantiasa menyertai beliau.

Ucapan terima kasih yang tulus pula penulis sampaikan kepada

Prof.Dr. Suratman, M.Si selaku ketua Komisi Penasihat, para Bapak

Penguji : Prof. Dr. Haselman, M.Si, Dr. Syaiful Cangara, M.Si, Dr. H.

Baharuddin, M.Si yang telah memberikan masukan-masukan dalam

penulisan tesis ini sehingga dapat rampung tepat pada waktunya.

Kepada suami tercinta Dr. Marigan Rasyid, S.Sos, M.Si yang telah

memberikan motivasi dan spirit bagi saya sehingga dapat menempuh dan

menyelesaikan studi pada program magister APB Unhas Makassar

Kepada Ayahanda dan Ibunda Nurhaeni Yusuf, yang tiada duanya

di dunia dengan kasih sayang dan pengorbanan yang ikhlas kepada saya,

serta doa dan harapan yang senantiasa menjadi pemacu semangat bagi

ananda dalam menempuh pendidikan, semoga Allah SWT senantiasa

mencurahkan Karunia dan Kasih Sayang-Nya.

Ananda tersayang A.M. Yuswinarto Adhi Hartawan yang sabar dan

mengerti dengan aktivitas ibunda selama aktif dalam perkuliahan dan

ketika sibuk dalam penyusunan tesis ini, semoga ananda Adith selalu

dalam lindungan Allah SWT dan dijadikan anak yang sukses dunia dan

akhirat.

Kepada My Siste Chaca yang telah ikhlas dalam mengantar dan

menjemput ketika penulis dalam pengurusan tahap akhir penyusunan,

viii

Page 9: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

ix

semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya dan diberikan masa

depan yang baik.

Penulis ingin menyampaikan bahwa keluarga adalah hal yang

paling istimewa takkan ada penggantinya di dunia ini, penulis sangat

mencintai orang tua dan keluarga semuanya.

Semoga Allah memberkahi keluarga kami dan melindungi kami

dalam kebaikan dunia dan akhirat.

Kepada semua pihak yang telah membantu, sahabatku, mahasiswa

reguler APB ’09 Unhas, semoga Allah membalas semua budi baik dengan

kebaikan yang banyak.

Demikianlah, harapan penulis, semoga Allah SWT melimpahkan

taufik-Nya kepada kita semua.

Makassar, 27 Juli 2012

Tri Murni Sakti

ix

Page 10: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................. ii

ABSTRAK ............................................................................................ iv

ABSTRACT .......................................................................................... v

HALAMAN KEASLIAN TESIS .............................................................. vi

PRAKATA ............................................................................................ vii

DAFTAR ISI ......................................................................................... x

DAFTAR TABEL .................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................... 1

B. Rumusan Masalah ........................................................ 10

C. Tujuan Penelitian .......................................................... 10

D. Manfaat Penelitian ........................................................ 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12

A. Teori Tentang Kebijakan ............................................... 12

B. Implementasi Kebijakan ................................................ 15

C. Kebijakan Transmigrasi ................................................ 28

D. Kerangka Pikir Penelitian .............................................. 45

E. Hipotesis Penelitian ....................................................... 48

x

Page 11: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

xi

BAB III METODE PENELITIAN ........................................................... 49

A. Jenis Penelitian ............................................................. 49

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian ............................ 49

C. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................... 50

D. Populasi dan Sampel Penelitian .................................... 50

E. Jenis dan Sumber Data ................................................. 53

F. Instrumen Penelitian ..................................................... 54

G. Analisis Data ................................................................. 54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 59

A. Hasil Penelitian ............................................................. 59

1. Komunikasi ................................................................ 59

2. Struktur Birokrasi ....................................................... 63

3. Disposisi .................................................................... 66

4. Sumberdaya .............................................................. 70

5. Implementasi Kebijakan Transmigrasi ...................... 73

B. Uji Hipotesis Penelitian ................................................. 84

1. Hipotesis Penelitian ................................................. 84

2. Pengaruh Gabungan ............................................... 85

3. Pengaruh Parsial ..................................................... 87

4. Analisis Korelasi Antar Variabel ............................... 90

5. Analisis Pengaruh secara Proporsional ................... 92

xi

Page 12: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

xii

C. Pembahasan ................................................................. 93

1. Analisis Komunikasi menentukan Implementasi ...... 93

2. Analisis Struktur Organisasi menentukan

Implementasi ........................................................... 95

3. Analisis Disposisi menentukan Implementasi .......... 97

4. Analisis Sumberdaya menentukan Implementasi .... 99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 100

A. Kesimpulan ................................................................... 100

B. Saran-saran .................................................................. 101

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 102

LAMPIRAN .......................................................................................... 110

xii

Page 13: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Transmigrasi dalam Perspektif Pusat, Provinsi, dan Kabupaten ..................................................................... 43

Tabel 3.1. Operasionalisasi variable penelitian ............................... 49

Tabel 3.2. Keadaan Desa Transmigrasi ......................................... 52

Tabel 4.1. Tingkat Pemahaman Implementor terhadap Isi Kebijakan ....................................................................... 61

Tabel 4.2 Tingkat Kejelasan Isi Kebijakan ..................................... 62

Tabel 4.3. Tingkat Konsistensi Informasi Kebijakan ....................... 63

Tabel 4.4. Pelaksanaan Koordinasi Antara Organisasi ................... 65

Tabel 4.5. Tingkat Kesesuaian Standar Operasional Prosedur ...... 66

Tabel 4.6. Tingkat prasangka dari implementor .............................. 67

Tabel 4.7. Kondisi Kepuasan Kerja Implementor ............................ 68

Tabel 4.8. Komitmen pada Organisasi ............................................ 69

Tabel 4.9. Kompetensi Impelementor Kebijakan ............................ 71

Tabel 4.10. Keterampilan Implementor ............................................. 72

Tabel 4.11. Pendapat Implementor tentang Fasilitas ........................ 73

Tabel 4.12. Perkembangan Pemukiman Desa Transmigrasi ............ 74

Tabel 4.13. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan ................................ 75

Tabel 4.14. Kontribusi Desa Transmigrasi terhadap pembangunan . 77

Tabel 4.15. Dampak terhadap Lingkungan Fisik ............................... 78

Tabel 4.16. Dampak Lingkungan Sosial-Budaya .............................. 79

Tabel 4.17. Integrasi Penduduk Desa Transmigrasi ......................... 81

Tabel 4.18. Tingkat Asmilasi Penduduk Desa Transmigrasi ............. 82

Tabel 4.19. Ketegangan Sosial di Desa Transmigrasi ...................... 83

xiii

Page 14: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

xiv

Tabel 4.20. ANOVA .......................................................................... 85

Tabel 4.21. Tabel besaran Pengaruh Variabel ................................. 86

Tabel 4.22. Pengaruh Variabel Bebas (X1,X2,X3, dan X4) terhadap Variabel Terikat (Y) ......................................... 87

Tabel 4.23. Pengaruh Variabel Bebas (X1,,X3, dan X4) terhadap Variabel Terikat (Y) ........................................................ 89

Tabel 4.24. Hubungan antara Variabel Bebas .................................. 90

xiv

Page 15: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Direct and Indirect Impact on Implementation ..... 22

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian ............................................... 48

xv

Page 16: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Luas Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencakup hampir 70%

wilayah Indonesia. Jumlah penduduknya hanya 20% dari total jumlah

penduduk Indonesia. Sementara itu, Jawa, Bali dan Sumatera dengan

luas wilayah kurang lebih 30% dari luas wilayah Indonesia dihuni oleh

sekitar 80% penduduk Indonesia. Pada saat ini masih banyak sumberdaya

alam di KTI yang belum diolah. Di masa mendatang untuk mengolah

sumber-sumber alam tersebut diperlukan banyak tenaga kerja terampil

dan terdidik. Arus tenaga kerja masuk ke KTI diperkirakan akan

bertambah besar, terutama bila laju pertumbuhan pembangunan di KTI

semakin meningkat (Wae, 2003).

Realitas obyektif menunjukkan, bahwa Indonesia bukan saja

merupakan sebuah negeri besar kepulauan (archipelago) di Kawasan

Asia Tenggara, tetapi lebih dari itu juga sebuah negeri kepulauan yang

kaya akan sumberdaya alam. Masalahnya sebagian besar penduduk

terkonsentrasi di Pulau Jawa (Suparno, 2007). Sekarang ini tingkat

kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok telah

mencapai tingkat kepadatan 2.133 orang per Km2 (Sensus Penduduk

Nasional 2005). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Pulau

Sumatera 97 jiwa orang per km2, Kalimantan 31 jiwa per km2, Sulawesi 87

1

Page 17: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

2

per km2, Papua 7 jiwa per km2 dan pulau-pulau lainnya 80 jiwa per km2

(BPS, 2006).

Persebaran penduduk yang tidak merata memacu adanya

perpindahan penduduk ke daerah atau pulau lain. Kebijakan awal program

kolonisatie sampai program transmigrasi, bertujuan mengurangi

ketimpangan demografis antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Jika tujuannya

hanya itu, program pemindahan penduduk besar-besaran ini tentu tidak

memenuhi sasaran. Sebagai contoh, walaupun sebenarnya sudah 6,4 juta

jiwa ditransmigrasikan sejak tahun 1905-1990 ke luar Jawa, tetap saja

penduduk Jawa meningkat dari 30 juta jiwa menjadi sekitar 108 juta jiwa

pada periode tersebut. Ternyata, besarnya pertambahan penduduk

tersebut bukan karena kolonisatie dan transmigrasi umum, melainkan

justru karena adanya transmigrasi swakarsa mandiri (ke P.Jawa) yang

besarnya mencapai tiga sampai lima kali lipat dibanding dengan program

transmigrasi itu sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1905, penduduk

Lampung berjumlah 157 ribu jiwa, dan pada sensus tahun 2005 telah

menjadi lebih dari tujuh juta jiwa, 75% di antaranya suku Jawa, Sunda,

dan Bali. (Utomo, 2007).

Pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Indonesia yang tidak

merata dari waktu ke waktu, justru menciptakan pola arus migrasi dan

mobilitas penduduk yang relatif stabil yaitu terbentuknya pola asal dan

tujuan migran. Pola arus migran tersebut antara lain: satu, antara desa ke

kota dengan fenomena terjadinya diversifikasi pola usaha dari pertanian

Page 18: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

3

ke industri/jasa dan dua, antara Jawa dan luar Jawa dengan konversi

sosial lainnya (pendidikan, mencari kerja, ikut suami/keluarga dan

sebagainya). Migrasi demikian ditengarai secara kuantitas lebih

didominasi oleh kaum migran spontan (Harjono, 1997)

Salah satu pendekatan yang realistik dalam rangka pembebasan

manusia dari kondisi dehumanis yang mencekamnya, adalah melalui

pindah, atau hijrah. Perpindahan adalah suatu cara sekaligus peluang

bagi individu untuk dapat mengembangkan potensi diri dari martabatnya.

Perpindahan juga merupakan ciri dinamik dan universal dalam kehidupan

manusia untuk memperoleh peluang memanfaatkan kelimpahan alam

(Heeren, 1979).

Gerak keruangan manusia haruslah didukung sepenuhnya, bukan

saja demi perbaikan kondisi kehidupan, tetapi sekaligus juga dalam

kerangka pengenalan terhadap perbedaan ciri eksistensi dirinya sebagai

makhluk yang beragam. Manusia hadir dan diciptakan dalam keragaman

dan perbedaan, baik warna kulit (ras), perilaku budaya (etnik), dan system

kepercayaannya (agama), yang harus disadari dengan penuh pengertian

(Koentjaraningrat, 1984)

Pembangunan nasional, sebagai upaya pembebasan manusia

Indonesia dari segala bentuk dan proses dehumanisasi, haruslah

mencakup di dalamnya penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk

melakukan perpindahan (hijrah) sebagai salah satu pendekatan. Dalam

konteks inilah maka transmigrasi sebagai konsep pembangunan, sangat

Page 19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

4

diperlukan (Tarumingkeng, 2003). Transmigrasi diarahkan untuk mencapai

keberhasilan lima hal, yaitu: (1) mendukung ketahanan pangan dan

kebutuhan papan, (2) mendukung ketahanan nasional, (3) mendukung

kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong

pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan (5) menunjang penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran (Suparno, 2007)

Sesuai dengan UU N0 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

mengamanatkan bahwa program transmigrasi merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya,

peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya dalam PP NO 2 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Program transmigrasi

diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang usaha,

pemberian hak milik atas tanah, pemberian bantuan permodalan dan atau

prasarana/sarana produksi, memfasilitasi pengurusan administrasi dengan

badan usaha, peningkatan pendapatan, pendidikan dan pelatihan,

pelayanan kesehatan, pemantapan ideologi, mental spiritual, sosial dan

budaya

Hasil penelitian Warsono (2004), menunjukkan bahwa untuk

kelompok pulau-pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan,

Jawa, NTT dan Bali, Papua dan Maluku) menunjukkan trend perpindahan

penduduk Jawa yang tinggal di luar Jawa secara absolut lebih tinggi dari

Page 20: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

5

penduduk luar Jawa yang masuk ke Jawa, masing-masing 5.38 juta jiwa

dan 2.23 juta jiwa, sedangkan menurut kelompok yang lain, penduduk

Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang tinggal di Kawasan Timur Indonesia

(KTI) juga lebih tinggi dari penduduk KTI yang menetap di KBI, masing-

masing 2.16 juta jiwa dibandingkan 0.88 juta jiwa.

Kondisi tersebut meskipun tidak digambarkan dengan data antara

kelompok migran spontan dan kelompok migran terprogram, dapat diduga

bahwa dukungan perpindahan penduduk baik transmigrasi terprogram

maupun transmigrasi spontan, selama ini telah memberikan andil

persebaran yang positif.

Para transmigran berpindah karena suatu motivasi atau dorongan

hati untuk mengembangkan diri demi mendapatkan kehidupan yang lebih

baik. Tanpa motivasi tentunya para transmigran tidak akan mewujudkan

keinginannya dengan mengambil resiko meninggalkan daerah asal.

Daerah tujuan transmigrasi diasumsikan sebagai kawasan akomodatif

menerima kehadiran kaum trans-migran yang datang dari daerah lain.

Daerah tujuan transmigrasi, dengan sendirinya, berfungsi sebagai the

hope land bagi kaum transmigran (Suparno, 2007). Dengan adanya

dorongan atau faktor internal dan adanya stimuli atau faktor eksternal

membuat mereka memutuskan untuk berpindah ke daerah tujuan dengan

suatu harapan (Taylor, 1970). Sebagaimana teori harapan yang

dikemukakan oleh Victor Vroom, Transmigran menginginkan hal-hal yang

Page 21: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

6

baik sehingga daya penggerak yang memotivasi semangat seseorang

terkandung dari harapan yang akan diperoleh di masa depan.

Selanjutnya McClelland mengembangkan teori motivasi yang

mendorong perilaku manusia yaitu: (1) motivasi berprestasi, (2). Motivasi

berafiliasi, dan (3) motivasi berkuasa. Motivasi berprestasi adalah

dorongan untuk mengerjakan sesuatu untuk menjadi lebih baik atau lebih

efisien daripada sebelumnya. Motivasi berafiliasi yaitu dorongan untuk

berhubungan dengan orang lain serta disenangi orang lain. Sedangkan

motivasi berkuasa sebagai kebutuhan untuk mempengaruhi, mendesak,

serta mengontrol orang lain

Di lokasi tujuan transmigran melakukan penyesuaian diri dengan

lingkungan yang baru, lingkungan yang berbeda dari daerah asal baik

secara ekologi maupun sosial budaya. Penyesuaian terhadap sumberdaya

alam terutama lahan pertanian merupakan hal yang tidak dapat dihindari

demi kelangsungan hidup. Program transmigrasi diantaranya diarahkan

kepada pertanian tanaman pangan sehingga lahan transmigrasi itu bisa

digunakan untuk tanaman padi atau pangan. Diharapkan masalah pangan

tidak impor lagi, bila perlu swasembada pangan atau eskpor, tujuan

lainnya supaya ada pendekatan sosial budaya (Suparno, 2006) Dengan

program transmigrasi tersebut maka transmigran mempunyai suatu

keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, ekonomi

maupun sosial budaya di lokasi tujuan.

Page 22: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

7

Logika sosial yang melandasi pelaksanaan program transmigrasi

adalah pemanfaatan faktor ke-unggulan komparatif berupa kekayaan alam

melalui prakarsa-prakarsa yang bersukmakan keunggulan kompetitif.

Sementara itu, prakarsa yang bersukmakan keunggulan kompetitif

ditentukan oleh adanya inovasi dan terobosan berdasarkan formasi

sumberdaya manusia. “Modal sosial” dalam konteks ini lalu terkait dengan

derajat apresiasi sumberdaya manusia terhadap sumberdaya alam.

Bagaimana manusia memberlakukan sumber-sumber produktif dari

kekayaan alam menjadi agenda penting. Logika sosial inilah yang

kemudian mengarahkan aktualisasi modal sosial pada sinergi yang

koheren di antara berbagai elemen yang terkait di dalamnya (Suparno,

2007).

Penyesuaian diri merupakan bentuk mempertahankan

kelangsungan hidup keluarga secara efektif dalam mengalokasikan

sumber daya yang terbatas untuk menghadapi perubahan-perubahan

sosial ekonomi. Dalam proses penyesuaian terhadap lingkungan yang

baru memacu kreativitas transmigran untuk memanfaatkan sumberdaya

yang ada secara efektif. Kreatifitas tidak hanya kemampuan untuk

bersikap kritis pada diri sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan

sesuatu yang baru dalam hal ini hubungan antara dirinya dengan

lingkungan, baik dalam hal materiil, sosial maupun psikis (Daljoeni, 1997).

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju merupakan salah satu

daerah penempatan transmigrasi. Sejak sekitar tahun 1985-an daerah ini

Page 23: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

8

merupakan tujuan transmigrasi baik transmigrasi umum maupun

transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi umum berasal dari penduduk

di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Lombok maupun bagi pendatang

dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Mamuju terdapat

penempatan Transmigrasi Umum pada 14 UPT (Unit Pemukiman

Transmigrasi) yang tersebar di 2 kecamatan dengan jumlah1760 KK yang

berasal dari Jawa, Bali, NTB, Lombok, Poso, dan Sulawesi Selatan

(Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju, 2011).

Transmigrasi Umum dilaksanakan mengutamakan penduduk yang

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan

peluang usaha di daerah asal.

Keadaan sosial ekonomi di masyarakat Kecamatan Tobadak dan

Karossa dihuni oleh para petani kelapa sawit yang tergabung dalam PIR

Transmigrasi. Sedang masyarakat penduduk asli berkebun coklat dan

kelapa. Penduduk di daerah pesisir bermata pencarian sebagai nelayan.

Keadaan penduduk heterogen terdiri dari berbagai suku, di mana

penduduk asli dari etnis Mandar, sedang penduduk pendatang berasal

dari etnik Bali, Jawa, Lombok, Madura, dan lain-lain.

Untuk Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan dengan

mengutamakan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin meningkatkan

kesejahteraannya. Transmigran Swakarsa Mandiri adalah penduduk yang

berasal dari Pulau Jawa, Pulau Bali, Dan Pulau Sulawesi atau daerah

lainnya. Transmigran Swakarsa Mandiri melakukan transmigrasi ke lokasi

tujuan dengan biaya dan kemauan sendiri. Pada umumnya Transmigran

Page 24: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

9

Swakarsa Mandiri diajak oleh saudara, tetangga atau kenalannya yang

telah lebih dahulu pindah ke lokasi tujuan. Jadi Transmigran Swakarsa

Mandiri adalah orang-orang yang tertarik untuk pindah setelah mendengar

cerita keberhasilan saudara, tetangga atau kenalannya di lokasi tujuan.

Adanya rangsangan untuk bertransmigrasi dengan mudah dan murah

memberikan harapan keberhasilan yang tinggi, membuat arus

transmigrasi spontan ini deras dan cepat sekali (Warsono, 2005).

Berkaitan dengan arus transmigrasi dari daerah asal ke

lokasi tujuan, timbul beberapa hal yang menjadi pertanyaan antara lain:

Apa yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi program transmigrasi ini. Hal ini penting sebab masalah

implementasi dari kebijakan transmigrasi melibatkan tidak hanya pelaku

implementasi tetapi juga masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan

transmigrasi.

Terdapat dugaan yang kuat bahwa komunikasi antar pelaksana

kebijakan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, disposisi atau sikap

para pelaksana, dan sumber daya merupakan factor yang diperkirakan iku

berpengaruh dalam implementasi kebijakan public seperti halnya

kebijakan transmigrasi.

Hal-hal seperti itulah yang menjadi pertanyaan pokok dari penelitian

ini dan ditulis dalam sebuah karya ilmiah tesis dengan judul “Kajian

Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Transmigrasi di Kabupaten

Mamuju.

Page 25: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

10

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

2. Berapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

struktur organisasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

3. Berapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

disposisi (sikap) pelaksana terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

4. Berapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

sumber daya yg tersedia terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis besaran pengaruh langsung dan tidak langsung

komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

2. Untuk menganalisis besaran pengaruh langsung dan tidak langsung

struktur organisasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Page 26: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

11

3. Untuk menganalisis besaran pengaruh langsung dan tidak langsung

sikap (disposisi) terhadap keberhasilan implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

4. Untuk menganalisis besaran pengaruh langsung dan tidak langsung

sumber daya yang tersedia terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada

pihak terkait dalam hal:

a. Manfaat teoritis

1. Untuk mengembangkan penelitian mengenai studi kebjakan publik

kaitannya dengan pembangunan desa transmigrasi

2. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan studi administrasi

pembangunan di masa yang akan datang

b. Manfaat Praktis

1. Bahan pertimbangan untuk penyusunan program transmigrasi

yang tepat sasaran, lokasi dan prospek pengembangan daerah ke

depan.

2. Pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam menentukan

kebijakan pengembangan serta faktor yang memengaruhi

pembangunan desa transmigrasi

Page 27: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang Kebijakan

lstilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris (policy).

Secara sederhana kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang

dipilih untuk mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Menurut Ealau

dan Prewitt (1973) yang dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik

karangan Edi Suharto, Ph.D., "kebijakan adalah sebuah ketetapan yang

berlaku yang dirincikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari

yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan

itu)".

Timtus (1974) mendifinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang

mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Timtus, senantiasa berorientasi kepada masalah

(problem ,oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action orientrd).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai

tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Thomas Dye yang

dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik karangan Edi Suharto,

(2005:44) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tau tidak

12

Page 28: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

13

melakukan (Public policy is whatever goverentments choose to do or not

to do). Konsep itu sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu

yang dilakukan oleh pemerintah disamping yang tidak dilakukan oleh

pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik.

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan

organisasi swasta.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah.

James E. Anderson mendifinisikan kebijakan publik yang dikutip

dari buku Analisis Kebijakan Publik karangan Drs. AG. Subarsono, M.Si,

MA (2005:2) sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan

aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat

dipengaruhi oleh pars aktor dan faktor dari luar pemerintah dari definisi

tersebut kita dapat membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan

publik :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator

negara, atau administrator public. Jadi kebijakan publik adalah segala

sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama

atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perorang atau

golongan.

Page 29: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

14

3. Dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat

yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh Iebih

banyak atau Iebih besar dari pengguna langsungnya.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya

jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan

publik yang dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik karangan Edi

Suharto, Phd (2005:44 - 45) yaitu :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah

yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk

melakukannya.

2. Sebuah rekasi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan kongkrit

yang berkembang di masyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan Kebijakan publik,

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai

tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk

memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat

Page 30: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

15

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya

tidak melakukan tindakan tertentu

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang

aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi

terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah

dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat

oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan

lembaga pemerintah.

B. Implementasi Kebijakan

Implimentasi kebijakan pada prinsipnya ditujukan untuk tercapainya

tujuan dari Suatu kebijakan. Implementasi kebijakan memiliki banyak

pengertian, seperti yang dikemukakan Mamanian dan Sabatier adalah

sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik yang berasal dari

legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu menurut Van Meter dan

Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan

yang dilakukan baik individu atau kelomppok pemerintah tas swasta, yang

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah

jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Page 31: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

16

Instisusi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk

mempengaruhi prilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan

pelayanan dan mengatur prilaku kelompok sasaran.

Namum dalam praktek badan-badan pemerintah sering

menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang

yang terlalu makro dan mendua, sehingga memaksa mereka untuk

memutus apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling

berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang

berbagai variabel yang terlihat di dalam implementasi, maka dalam

pembahasan ini akan dijelaskan beberapa teori implementasi dan kira-kira

yang mana yang cocok untuk diterapkan dalam kebijakan implementasi

transmigrasi.

1. Teori George Edward III (1980)

Dalam pandangan Edward Ill, dalam buku Analisis Kebijakan

Publik karangan Drs. AG. Subarsono, M.Si, MA (2005: 90-91) yaitu

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya,

disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi mensyaratkan agar implementator

mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang menjadi tujuan dan

Page 32: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

17

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(target group) sehingga akan mempengaruhi distorsi implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari

kelompok sasaran.

Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi

secara tepat akurat, maka terdapat paling tidak tiga halyang harus

diperhatikan sekaligus yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan

komunikasi yaitu:

(a) Transmisi, atau penyaluran. Dalam penyaluran pesan-pesan

dalam berkounikasi tidak terjadi kesalahpahaman disebabkan

komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi yang terlibat

dalam implementasi. Akibatnya, terjadi distorsi membuat

implementasi suatu kebijakan gagal.

(b) Kejelasan, hal ini disebabkan karena komunikasi yang diterima

oleh para pelaksana kebijakan tidak jelas dan membingungkan.

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi

impementasi, tetapi pada hal-hal tertentu para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Pentingnya memahami komunikasi dalam organisasi menurut Pace

dan Faules (2000) adalah karena komunikasi adalah salah satu

unsure dari organisasi. Hanya saja dalam proses berkomunikasi

Page 33: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

18

yang penting jua diperhatikan adalah proses penciptaan makna

atas interaksi yang ada dalam organisasi.

b. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas

kepada kelompok sasaran tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan

berjalan secara efektif.

Implementasi tidak akan efektif jika sumberdaya pendukung

terhadap pelaksanaan jauh dari kebutuhan yang dianggap

memadai.Sumber daya ini dapat berupa: staf dalam bentuk kualitas

sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas-

fasilitas lainnya.

Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting

dalam melakukan suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat

terlaksana dengan baik kalau didukung oleh sumber daya manusia

yang memadai, baik dari segi kompetensi, keahlian serta

ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan.

Selain sumber daya manusia, informasi juga penting.

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: informasi tentang

bagaimana melaksanakan kebijakan, artinya para pelaksana perlu

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara

melakukannya, dan data tentang ketaatan para pelaksana terhadap

peraturan pemerintah dan bentuk informasi tersebut penting bagi

Page 34: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

19

efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan

tugas masing-masing.

Dalam kaitan dengan wewenang, hal ini penting terutama

dalam hal luasnya kewenangan yang dimiliki. Dapat saja seseorang

pembuat kebijakan memiliki wewenang yang luas akan tetapi tidak

berjalan efektif dalam proses implementasinya, kerena kurangnya

kerjasama dengan pelaksana di lapangan.

Fasilitas yang terkait dengan sumber daya adalah

ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya suatu

kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki

sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Selain itu disposisi dapat diartikan sebagai persepsi,

kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana atau

implementor untuk menerapkan suatu kebijakan. Menurut

Butarbutar (2007) ada tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu:

menerima, menolak, atau bersikap netral. Agar implementasi

Page 35: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

20

kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh

pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat bersesuaian

dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap

individu akan arah yang mereka lakukan.

Sikap merupakan bagian penting dalam hidup manusia,

terutama yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Greberg

(dalam Butarbutar, 2007) dalam hubungannya dengan pekerjaan

yang berkaitan dengan sikap, meliputi: sikap terhadap yang lain

(termasuk prasangka), sikap terhadap pekerjaan (dikenal dengan

kepuasan kerja) dan sikap terhadap organisasi (dikenal sebagai

komitmen organisasi).

Semua staf harus memiliki sikap yang positif baik terhadap

apa yang dikerjakan maupun terhadap organisasi, hal ini tentunya

semata-mata untuk keberhasilan organisasi dalam

mengimplementasi program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar

operating procedur atau SOP). SOP bisa menjadi pedoman bagi

setiap implementor dalam bertindak.

Page 36: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

21

Menurut Butarbutar (2007) kelemahan birokrasi saat ini yang

berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu

dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal

penting dalam struktur organisasi yaitu prosedur-prosedur dan

ukuran dasar kerja atau standar oeprasional prosedur (SOP) yang

berasal dari dalam organisasi. SOP berisi standar-standar baku

dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi

yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit

menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki

perubahan cara-cara yang lazim dilakukan, Dengan kata lain

semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara

yang lazim dalam sebuah organisasi, semakin besar pula

probabilitas SOP menghambat implementasi.

Galbraith (dalam Butarbutar, 2007) menjelaskan bahwa

dalam organisaso, struktur dapat menghambat pencapaian tujuan

organisasi kalau struktur tersebut tidak disesuaiakn dengan tugas-

tugas organisasi. Demikian pula organisasi tidak dapat beradaptasi

dengan lingkungannya kalau struktur tidak fleksibel terhadap

perubahan-perubahan lingkungan.

Dari uraian di atas tentang model George C, Edward III dapat

ditegaskan bahwa model implementasi kebijakan yang

dikembangkannya adalah “Direct and indirect impact on

implementation”. Model ini memperlihatkan bahwa dampak

Page 37: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

22

langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan

yaitu: komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan

tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Sumber daya dan

dsposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan.

Ada pun visualisasi dari model itu adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Model Direct and Indirect Impact on Implementation

2. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Arief, 2012)

menyatakan bahwa model yang dikembangkan ole Merilee S.Grindle

(1980) ditentukan oleh dua hal pokok, yaitu: Isi kebijakan (content of

policy) dan konteks implementasi (contex policy). Lebih jauh ia

mengatakan bahwa ide dasar pemikiran Grindle bahwa setelah

kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan

dilakukan. Keberhasilan Implementasi ditentukan oleh derajat

implementability dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan tersebut

menurut Arief (2012) dengan berdasar atas pandangan dari Grindle

adalah sebagai berikut.

Communication

Resources

Disposition

Implementation

Bureucratif structur

Page 38: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

23

1. Content of Policy, hal ini berkaitan dengan:

a. Interest affected (kepentingan-kepentingan yang

mempengaruhi). Intersest affected ini berkaitan dengan

berbagai kepentingan yang ikut berpengaruh dalam suatu

implementasi kebijakan. Suatu argumen mengemukakan bahwa

mengimplementasikan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak

kepentingan. Hanya saja yang penting untuk dilihat adalah

sejauh mana kepentingan itu berpengaruh terhadap

implementasi suatu kebijakan.

b. Type of Benefits (Tipe manfaat). Yang penting dalam tipe

manfaat dari isi kebijakan adalah harus memiliki manfaat yang

dapat memacu upaya-upaya pelaksana dalam mempercepat

pelaksanaan atau pencapaian dari implementasi suatu

kebijakan.

c. Extent of Change Emision (perubahan yang ingin dicapai).

Suatu kebijakan diambil tentunya memiliki tujuan untuk

mengubah atau terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat.

Perubahan-perubahan yang ingin dicapai tentunya adalah

perubahan positif dalam makna adanya perbaikan atau

peningkatan dari kondisi sebelum dan sesudah suatu kebijakan

diimplementasikan.

Page 39: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

24

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan). Pada

dasarnya suatu formulasi kebijakan yang akan diputuskan

menjadi suatu kebijakan untuk diimplementasikan, seyogyanya

memperhatikan wktu yang tepat untuk mengambil suatu

keputusan. Letak keputusan yang tepat melahirkan hasil yang

maksimal. Karena itu site of decision making hendaknya

dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan ddari suatu

kebijakann yag hendak diimplementasikan.

e. Program Implementor (pelaksana ptogram). Perlu dijelaskan

dalam point ini bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan

apapun terlebih lagi bila program itu menyentuh langsung

kepentingan publik, seyogyanya didukung oleh pelaksana

kebijakan yang handal dan kapabel demi keberhasilan suatu

implementasi kebijakan.

f. Resources Commited (sumber daya yang digunakan). Untuk

mencapai suatu hasil yang maksimal, maka pelaksanaan suatu

kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang potensial,

sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan

dengan baik seperti yang diharapkan.

2. Context Policy, hal ini berkaitan dengan:

a. Power, interest, and strategy of actors involved (kekuasaan,

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat). Dalamkaitan

dengan aktor, seyogyanya aktor memperhatikan secara

Page 40: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

25

seksama kekuasaan apa yang kemungkinan pberpengaruh,

kepentingan apa yang ikut bermain dalam upaya

mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sebab bila tidak

memperhatikan hal-hal itu yang menyangkut kekuasaan dan

kepentingan yang ada bisa menyebabkan implementasi

kebijakan tadi menjadi gagal.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristikk lembaga

dan rezim yang berkuasa). Salah satu faktor yang tidak kalah

pentingnya dalam impementasi kebijakan publik adalah faktor

lingkungan. Lingkungan yang kondusif sangat mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan. Ini berarti tingkat

keberhasilan implementasi yang dilakukan oleh aktor pelaksana

sangat tergantung dari karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan

adanya respon dari pelaksana). Respon merupakan hal yang

penting diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan

publik. Selain respon juga yang penting adalah tingkat

kepatuhan para iplementor yang akan bekerja di lapangan.

3. Isi Kebijakan (Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dalam buku

Analisis Kebijakan Publik karangan Drs. AG. Subarsono, M.Si, MA

Page 41: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

26

(2005 : 94-98) : yaitu terdapat tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

a. Karakteristik dan masalah

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, suatu program

akan lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok

sasarannya adalah homogen.

3) Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan.

b. Karakteristik kebijakan dan undang-undang

1) Kejelasan isi kebijakan

2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan secara teoritis.

3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan

tersebut.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar

berbagai institusi pelaksana.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

c. Variabel Iingkungan kebijakan

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan

teknologi.

2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.

3) Sikap dari kelompok.

Page 42: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

27

4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan

implementor.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn yang dikutip dalam buku Analisis

Kebijakan Publik karangan Drs. AG, Subarsono, M.Si, MA (2005 : 99-

101) : yaitu terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja

implementasi, yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga

dapat direalisasi.

b. Sumberdaya

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

d. Karakteristik agen pelaksana.

e. Kondisi sosial ekonomi dan politik

f. Disposisi implementator, mencakup tiga hal penting, yaitu :

1) Respon implementator terhadap kebijakan yang akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan:

2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.

3) Intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang

dimiliki oleh implementator.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy

makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam

implementasinya. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun

Page 43: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

28

kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan

upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi birokrat pelaksanaan

agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur prilaku kelompok

sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan

oleh badan-badan pemerintah. Badan tersebut melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak kepada

warganya. Dalam literatur administrasi negara klasik, politik dan

administrasi dipisahkan. Politik menurut Frank Goodnow yang menulis

pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan

dilakukan oleh negara. Ini berhubungan dengan nilai keadilan dan

penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah.

Sedangkan administrasi di pihak lain berhubungan dengan

pernyataan fakta bukan yang seharusnya. Konsekuensi ini administrasi

memfokuskan perhatian pada mencari cara yang efisien, one best way

untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Andeson, 1979 dan Henry

1988).

C. Kebijakan Transmigrasi

1. Tinjauan Historis Transmigrasi

Sejarah perpindahan penduduk dari pulau yang padat

penduduknya ke pulau-pulau lainnya di Indonesia yang masih memiliki

wilayah yang luas dengan penduduk yang masih kurang di awali pada

Page 44: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

29

bulan November 1905. Ketika itu 155 kepala keluarga asal Jawa

diberangkatkan menuju Lampung. Mereka inilah yang menjadi sasaran

program kolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda ketika

itu. Desa koloniasasi pertama yang dibentuk di Provinsi Lampung ketika

itu diberi nama Bagelen sesuai dengan kabupaten-kabupaten asal mereka

yang ada di daerah “Bagelen” di pulau Jawa.

Ide koloniasso bermula dari keyakinan tentang adanya kelebihan

penduduk di pulau Jawa. Dengan kolonisasi diharapkan agar penduduk

pulau Jawa dapat dikurangi. Dengan mengutip laporan Thomas Raffles

entang kepadatan penduduk pulau Jawa, Swasono (1985)

mengungkapkan :

“Pelaksanaan kolonisasi merupakan ungkapan kecemasan nyata yang selama itu terpendam dalam pandangan demografi sentris pada saat itu. Misalnya saja dari Thomas Raffles sebagai penguasa Inggris di Jawa (1814) telah dikemukakan olehnya gejala kelebihan penduduk Jawa dan melihat ke depan kepada Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lain yang langka penduduknya siap menerima kolonisasi dari Jawa.” Kekuatiran penjajah ketika itu tentang semakin padatnya penduduk

pulau Jawa memang banyak menghiasi buku-buku sejarah pada masa

sekarang ini. Suatu laporan atas kekuatiran itu misalnya dikemukakan

oleh Swasono (1985), dengan mengutip laporan Du Bus d Gisignies

(1827) yang mengatakan:

“…. Demikian pulla Du Bus de Gisignies (1827) telah mencemaskan masalah kelebihan penduduk Jawa pula. Du Bus memperkirakan bahwa suatu ketika apabilla seluruh tanah Jawa dibuka, maka tanah-tanah itu aan penuh dengan manusia, berhimpit-himpit seperti terjadi sekarang ini terhadap tanah-tanah terbuka yang sedang mereka kerjakan.”

Page 45: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

30

Dalam konteks masa kini sebenarnya kekuatiran para penjajah

ketika itu tentang ancaman kepadatan penduduk pulau Jawa terasa

sangat berkelebihan. Sebab dari catatan sejarah dapat dietahui bahwa

angka pertumbuhan penduduk pulau Jawa pada tahun 1940 hanya sekitar

1,6 % saja (Swasono, 1985). Jadi, kelebihan penduduk pulau Jawa ketika

itu hanyalah berdasarkan persepsi kecemasan saja, atau dengan kata lain

hanya merupakan mitos belaka. Selanjutnya menurut Swasono (1985)

mitos ini kemudian berkembang lebih lanjut menjadi keyakinan yang

berlebhan, bahwa penyelesaian kelebihan penduduk pulau Jawa ini hanya

melalui pemindahan penduduk besar-besaran ke luar pulau Jawa. Mitos

ini masih sering nampak hingga saat ini.

Dengan mengutip beberapa pendapat akhirnya Swasono (1985)

berkesimpulan bahwa kelebihan penduduk itu tidak dapat dijadikan alasan

rasional bagi kebijaksanaan dan pelaksanaan kolonisasi, meskipun

kecemasan melekat padanya tidak mustahil melekat pula pada pembuat

keputusan politik tersebut. Beberapa pihak mencari alasan yang masuk

akal dan kemudian menaruh dugaan dan prasangka terhadap program

kolonisasi, yang tidak lebih adalah sarana penyediaan buruh murah bagi

pengembangan perusahaan-perusahaan kapitalis Belanda dan Asing di

pulau Sumatera.

Kekuatiran atau kecemasan yang dilatarbelakangi oleh

pertimbangan demografis-sentris tidak hanya dominan di dalam zaman

penjajahan. Tetapi pertimbangan demokratis-sentris yang hanya melihat

Page 46: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

31

kemungkinan terjadinya kepadatan penduduk pula Jawa berlangsung

terus sesudah masa kemerdekaan. Bahkan dalam sejarah transmigrasi di

Indonesia pernah terjadi ditargetkan mengurangi penduduk pulau Jawa

menjadi 31 juta padda tahun 1981 (Swasono, 1985).

Dalam era kemerdekaan perpindahan penduduk pulau Jawa ke

pulau lainnya masih tetap dilanjutkan dan mulailah istilah kolonisasi

ditinggalkan dan diganti dengan nama transmigrasi. Transmigrasi

kelihatannya mempunyai kaitan dengan “etische politiek” yang

diperkenalkan oleh kolonial untuk memberi balas jasa kepada daerah

jajahan. Dalam etische politiek mengandung makna bahwa pemerintah

kolonial melakukan pembangunan di bidang-bidang pendidikan, irigasi,

dan emigrasi atau perpndahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau

yang masih kurang penduduknya. Sekalipun perpindahan penduduk

dalam bentuk kolonisasi merupakan politik etis dari penjajah kolonial

Belanda, kegiatan ini banyak dicurigai sebagai suatu tindakan yang “tidak

etis” dari pemerintah kolonial Belanda yang hanya ditujukan untuk

menyediakan tenaga kerja buruh dengan upah yang rendah atau buruh

murah pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri yang

dibangun pemerintah kolonial di Sumatera.

Tujuan perpindahan penduduk pasca kemerdekaan, sekalipun

diembeli dengan tujuan dalam rangka pembangunan nasional untuk

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah Indonesia, namun pendekatan demografis sentris masih kelihatan

Page 47: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

32

kental mempengaruhi para pengambil kebijakan transmigrasi. Akibatya

tujuan pembangunan transmigrasi menjadi kurang menentu yang ditandai

dengan berubah-ubahnya tujuan dan departemen yang harus

melaksanakannya. Kondisi seperti itu oleh Swasoni (1985)

digambarkannya dengan mengatakan.

“Kemudian dikenal slogan-slogan yang terus menerus mendorong dominasi aspek demografis dan mengarah pada mitos yang lebih sulit dimengerti, yang menyakini bahwa transmigrasi adalah masalah mati-hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, di zaman orde lama pernah ditargetkan memindahkan penduduk pulau Jawa 5.000 orang perhari dan membuka tanah di luar pulau Jawa 2000 hektar perhari.” Besarnya perhatian pemerintah ketika itu untuk memindahkan

penduduk ke luar pulau Jawa oleh kebanyakan praktisi dan akademisi

pembangunan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup

bagi penduduk miskin yang berdesakan di pulau Jawa. Karena itu

digalakkanlah usaha pemerintah ini dengan memberi lahan dua hektar

ditambah rumah dan jaminan hidup setahun kepada si miskin. Dengan

bantuan ini diharapkan si miskin tadi dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Namun demikian upaya ini tetap mengalami kesukaran untuk

mewujudkannya. Setidaknya terdapat empat alasan pokok yang

menyebabkan tujuan itu tidak mudah dicapai seperti yang diberikan oleh

Mangoenperojo (1985). Keempatnya adalah sebagai berikut.

“Pertama, tentang penyediaan lahan yang layak huni tersedia, hal ini merupakan masalah yang paling rawan. Kedua, tentang si miskin dengan segala keterbelakangannya, hal ini merupakan masalah yang paling ruwet meskipun sering digampangkan. Ketiga, tentan cara meningatkan taraf hidup di daerah yang baru, yang tentu saja tidak lebih mudah dari penduduk miskin desa/kota yang

Page 48: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

33

telah settled. Keempat, tentang pembiayaannya, kita semua harus berhati-hati karena adanya comparative advantage. Dana pembangunan juga diperlukan bagi sektor-sektor yang lebih penting. Kesulitan-kesulitan yang diprediksi bisa muncul dalam pemindahan

penduduk yang begitu besar ke luar pulau Jawa tidak menyurutkan niat

pemerintah untuk tetap melangsungkan proses pemindahan penduduk itu.

Jadi kegiatan pemindahan penduduk yang dimulai dengan model

kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belandda tetap dilanjutkan oleh

pemerintah sesudah kemerdekaan. Hanya saja menurut kalangan

birokrasi pemerintahan dan disahkan oleh Undang Undang yang ada

menegaskan bahwa perpindahan penduduk yang dikenal dengan nama

transmigrasi pasca kemerdekaan bukan dan tidak sama dengan kolonisasi

yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di masa lalu. Namun ada

kalangan yang justeru melihat keduanya – kolonisasi dan transmigrasi –

adalah dua model yang sama. Collin (1979) misalnya menilai bahwa

keduanya tidak berbeda, tujuan-tujuan transmigrasi tetap sama dan

konsisten sejakk tahun 1905. Bahkan pola dasar yang digunakannya pun

tetap sama yaitu resettlement.

Resetlement yang dimaksudkan adalahn kegatan pembukaan

bidang-bidang tanah yang belum didiami dan akan digarap oleh

sekelompok orang tertentu. Resettlement ini banyak dilakukan di Asia

Tenggara dan Afrika. Menurut Mangoenperojo (1985) dalam resettlement

dikenal tiga tahapan, yaitu: Pertama, perencanaan pisik terhadap bidang

Page 49: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

34

tanah kosong. Kedua, penyiapan pisik sesuai rencana yang dibuat. Ketiga,

mengisi lahan kosong yang sudah disiapkan dengan manusia pendatang.

Tahapan resettlement di atas dalam pelaksanaannya terutama

pada tahapan pertama yaitu perencanaan pisik terhadap bidang tanah

kosng dan tahap kedua penyiapan pisik sesuai rencana yang dibuat dalam

kenyataannya mengalami kemudahan dan tidak terlalu menimbulkan

masalah. Hal ini disebabkan karena adanya kekuatan dan kekuasaan

birokrasi pemerintahan yang didukung oeh perundang-undangan yang

berlaku untuk memilih dan menyiapkan secara fisik proyek perpindahan

penduduk. Tetapi pada tahap ketiga di mana tanah-tanah kosong yang

telah disiapkan akan diisi dengan para transmigran, tahap ini menjadi

sangat krusial. Hal ini disebabkan karena telah menyangkut aspek

manusia dan pembinaannya.

Kendala-kendala pada tahap pemindahan manusia inilah yang

banyak menimbulkan masalah dan mengundang kritikan dari

berbagainpihak, baik dari praktisi pembangunan, kalangan akademisi,

lebih-lebih dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal di mana proyek

perpindahan penduduk dengan gaya resettlemen tadi dilaksanakan.

Demikian pula perubahan paradigma pemerntahan atau hubungan

pemerintah pusat setelah berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU

nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah mau tidak mau membawa

implikasi terhadap model pelaksanaan perpindahan penduduk yang

bernama transmigrasi itu.

Page 50: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

35

Dilihat dari masalah di atas, pembangunan transmigrasi lebih

menekankan pada pemecahan masalah penduduk dan masalah

institusional. Karena program transmigrasi merupakan salah satu solusi

untuk mengatasi masalah penduduk dalam pembangunan nasional, dan

masalah institusional menyangkut koordinasi antara organisasi birokrasi.

Swasono dan Singariimbun (1986) mengatakan:

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan baik di daerah yang ditinggalkan maupun daerah yang didatangi dalam rangka pembangunan nasional. …. Ada empat kreteria untuk menentukan prioritas perpindahan penduduk, yaitu: daerah-daerah terkena bencana, daerah krisis, daerah yang padat penduduknya, dan daerah yang terkena pembangunan”. Konsep dasar transmigrasi adalah mempertemukan sumber daya

manusia (tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam melalui

perpindahan penduduk untuk bermukim secara menetap. Sedangkan

dalam batasan operasional transmigrasi adalah perpindahan penduduk

secara sukarela dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan

menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokal pemukiman

transmigrasi (Puslitbang Ketransmigrasian, 2002).

Konsep ini mengandung pengertian adanya campur tangan

pemerintah. Campur tangan pemerintah dipahami sebagai pengarahan

(directing) maupun pelaksanaan (rowing) sesuai dengan kebutuhan dan

kewenangan yang ada. Sebagai program perpindahan penduduk berskala

besar transmigrasi jelas merupakan bagian dari pembangunan nasional

Indonesia. Campur tangan tersebut khususnya dalam pembangunan dan

Page 51: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

36

atau pengembangan pemukiman bagi penduduk yang dipindahkan disertai

dengan penyediaan lapangan kerja sesuai dengan sumber daya yang

tersedia, serta dalam mengarahkan arus perpindahan penduduk.

2. Transmigrasi dalam Era Otonomi Daerah

Belajar dari pengalaman masa lalu dan pemahaman untuk

pengembangan ke masa depan serta keinginan untuk melakukan

perbaikan yang mendasar dan sistematik maka perlu disadari bahwa

sebenarnya pada pembangunan transmigrasi telah terjadi pergeseran

paradigma. Pergeseran paradigma ketransmigrasian muncul sebagai

konsekuensi dari diterapkannya sistem pemerintahan yang menganut

prinsip otonomi atau desentralisasi.

Dalam konteks pembangunan otonomi daerah yang ditujukan untuk

meningkatkan pembangunan masyarakat dan pembangunan sosial demi

percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah

diyakini dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial

ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang

efektif. Di sinilah letak urgenasi penempatan pelaksanaan transmigras

sebagai bagian dari pembangunan daerah atau pemerataan

pembangunan di daerah. Sebab hanya dengan berorientasi kepada

pembangunan di daerahlah yang dapat memberi rasa memiliki birokrasi

pemerintahan daerah dan masyarakt daerah dapat menerima program

perpindahan penduduk ke suatu wilayah. Dengan demikian pelaksanaan

program transmigrasi mau tidak mau harus mengubah paradigmanya dari

Page 52: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

37

paradigma sentralisasi ke paradigma baru pelaksanaan transmigrasi di era

otonomi daerah.

Terdapat pandangan yang tidak kondusif tentang transmigrasi di

era otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk

mengatur daerahnya sendiri. Menurut Poeloengan (2002), bahwa terdapat

pandangan negatif daerah terhadap penyelenggaraan program

transmigrasi sebagai berikut.

a. Program transmigrasi adalah program pemerintah pusat untuk memecahkan masalah pulau Jawa melalui daerah lain.

b. Program transmigrasi adalah program pemindahan kemiskinan, sehingga dengan adanya program transmigrasi masyarakat miskin di daerah tersebut tidak pernah beranjak untuk berkurang.

c. Program transmigrasi merupakan program untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pendatang.

d. Program transmigrasi hanya mengurusi pendatang dengan perhatian, input, sarana dan prasarana yang tidak berimbang dibandingkan dengan yang diperleh penduduk setempat.

e. Program transmigrasi adalah program Jawanisasi, budaya yang dikembangkan adalah budaya Jawa, sehingga sasaran terciptanya harmonisasu budaya di pemukiman yang baru tidak tercapai.

Pandangan destruktif seperti itu menyebabkan terjadinya kesulitan

dalam pencapaian tujuan pembangunan transmigrasi. Hal itu misalnya

menyebabkan pemerintah daerah beserta masyarakat enggan menerima

transmigran dengan tangan terbuka, pemerintah daeraah hanya

memberikan lahan yang tidak mendukung, dan adanya pandangan bahwa

pemerintah daerah tidak berkepentingan untuk merealisasikan program

tersebut kepada masyarakat sekitar. Selain itu pandangan-pandangan

destruktif ini juga besar kemungkinannya untuk menimbulkan

Page 53: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

38

kecemburuan sosial dari masyarakat setempat yang pada gilirannya akan

menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat pendatang dengan

masyarakat setempat. Akibat semua itu menyebabkan tujuan

penyelenggaraan transmigrasi untuk meningkatkan akselerasi

pembangunan daerah dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi hanya tersimpan rapi di dalam peraturan-peraturan ddan tidak

dapat membumi di dalam kehidupan masyarakat.

Puslitbang Ketransmigrasian (2002) mengemukakan perubahan

paradigma transmigrasi di dalam era otonomi daerah, sebagai berikut:

a. Transmigrasi masa lalu mengutamakan visi pemerintah pusat yang

ditekankan padda pertimbangan demografis, ke depan

mengutamakan solusi bagi kepentingan masyarakat pendatang dan

lokal, daerah, dunia usaha dan pemerintah.

b. Di masa lalu transmigrasi lebih menekankan pada upaya

pemindahan penduduk ddari suatu tempat ke tempat lain dalam

wilayah Indonesia dan diatur untuk mencapai target pemindahan

setiap tahun, ke depan dilihat sebagai pengarahan dan pesebaran

penduduk secara permanen ke daerah yang membutuhkan dan

sesuai dengan peruntukannya.

c. Transmigrasi masa lalu berorientasi pada target dan masukan

kegiatan, ke depan pada hasil yang terfokus pada pemberdayaan

penduduk dan peningkatan kesejahteraan serta pengembangan

wilayah.

Page 54: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

39

d. Di masa lalu penyelenggaraan transmigrasi untuk pemecahan

masalah ketimpangan pembangunan antar daerah direalisasikan

dengan pemerataan proyek transmigrasi di seluruh wilayah. Di

masa akan datang adanya kompetisi pembangunan antar daerah

menempatkan pemerintah untuk mengelola pembangunan antar

daerah mencapai keseimbangan dinamis.

e. Pada masa lalu transmigrasi menyediakan fasilitas dengan lebih

mengedepankan pemukiman tanpa jaminan prospek dan usaha. Ke

depan transmigrasi dimaksudkan sebagai penedia peluang

berusaha atau kesempatan kerja dengan prospek dan tingkat

kepastian yang terjamin.

f. Transmigrasi di masa lalu mempunyai pola pemukiman yang

seragam dengan produk beragam dan tanpa unggulan. Pada masa

mendatang pola pemukiman transmigrasi disesuaikan terhadap

sumber daya yang khas setempat dengan produk unggulan.

g. Perencanaan pembangunan transmigrasi di masa lalu didekati

secara reaktif responsif dan bersifat mekanistik-normatif. Ke depan

perencanaan pembangunan transmigrasi didekati secara proaktif

antisipatif dan bersifat organik-generatif.

h. Pembiayaan transmigrasi di masa lalu mengandalkan dana

pemerintah. Ke depan pembiayaan mengandalkan dana dunia

usaha dan masyarakat.

Page 55: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

40

Seiring dengan bergulirnya reformasi politik sejak tahun 1998,

desakan politik dan lingkungan strategis serta dominannya pihak-pihak

yang menghendaki perubahan secara mendasar dalam penyelenggaraan

transmigasi semakin menguat. Dari berbagai seminar dan kajian tentang

ketransmigrasian yang dilaksanakan sejak tahun 1998 diperoleh

keseimpulan bahwa pada tataran konsepsi sesungguhnya transmigrasi

tidak mempunyai masalah. Problema muncul hanya pada tataran

pelaksanaan sebagaimana tercermin pada berbagai citranya seperti

proyek orented, sentralistik, dan tidak memberi kontribusi signifikan

terhadap pembangunan daerah (Puslibang Ketransmigrasian, 2002).

Urgensi paradigma baru ketransmigrasian ini muncul sebagai

akibat logis dari perubahan paradigma baru pemerintahan di Indonesia.

Karena itu ke masa depan konsep penyelenggaraan transmigrasi harus

mengadopsi semangat dan jiwa desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam

kerangka itulah Poeloengan (2002) dalam diskusi panel “Hubungan Pusat

Daeah pada Era Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Transmigrasi”,

menyebutkan bahwa paradigma baru pelaksanaan transmigrasi haruslah

dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan sosial (social acceptable)

dan sistem perencanaan yang bersifat desentralisasi dan parsial.

Pembangunan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan

nasional, mempunyai tujuan sejalan dengan tujuan pembangunan

nasional. Tujuan transmigrasi tidak hanya mengembangkan persebaran

penduduk yang belum merata, tetapi dimaksudkan juga untuk

Page 56: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

41

meningkatkan harkat dan martabat para transmigran untuk mendapatkan

kehidupan yang lebih baik. Tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf

hidup, pembangunan daerah, keseimbangan persebaran penduduk,

pembangunan yang merata, pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga

manusia, kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkuat pertahanan

dan keamanan nasional. Sesuai dengan tujuan tersebut, tolak ukur untuk

menilai keberhasilan program transmigrasi, yaitu peningkatan taraf hidup,

keseimbangan penyebaran penduduk, pengembangan sumber daya,

peningkatan perdagangan regional, kesatuan dan persatuan bangsa

dalam usaha memperkuat pertahanan dan keamanan nasional (Swasono

dan Singarimbun, 1986).

Selama ini keberhasilan transmigrasi baruu diukur dari pencapaian

out-putnya, seperti jumlah unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang

dibangun, banyaknya transmigran yang ditempatkan, luas lahan yang

dibagikan, banyaknya jumlah desa eks transmigrasi yang didefinitkan, dan

lain-lain. Pengukuran seperti ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab

belum tampaknya kontribusi transmigrasi bagi pembangunan daerah dan

belum memperlihatkan hasil seperti dinyatakan tujuan transmigrasi yang

tela ditegaskan dalam Undang Undang Nmr 15 tahun 1997 tentang

ketransmigrasian, yaitu: “Tujuan transmigrasi adalah meningkatkan

kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan

pemerataan pembangunan daerah, memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa”.

Page 57: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

42

Berdasar atas hal itulah, maka Pusat Penelitian dan

Pengembangan Ketransmigrasian menyatakan (2000), menyatakan

bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan transmigrasiseharusnya

memperlihatkan pencapaian hasil seperti dinyatakan tujuan transmigrasi.

Sesuai dengan tujuan transmigrasi, keberhasilan prgram transmigrasi

diukur dengan parameter sebagai berikut.

a. Pencapaian tujuan pertama (meningkatkan kesejahteraan

transmigras dan masyarakat sekitar) diukur dengan parameter yang

menggambarkan perkembangan pemukiman transmigrasi,

peningkatan kesempatan kerja serta kesejahteraan penduduknya

(transmigran dan penduduk sekitar).

b. Pencapaian tujuan kedua (peningkatan dan pemerataan

pembangunan daerah) diukur dengan parameter yang

memperlihatkan besarnya kontribusi yang disumbangkan

transmigrasi untuk pembangunan wilayah. Transmigrasi sebagai

pendekatan pembangunan yang berkesinambungan, juga

memerlukan pengukuran keberhasilan dan dampaknya terhadap

lingkungan baik fisik, sosial, maupun budaya.

c. Pencapaian tujuan ketiga (memperkokoh persatuan dan kesatuan

bangsa) diukur dengan terjadinya proses integrasi dan asimilasi

antara penduduk yang berbeda latar belakang.

Page 58: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

43

Pelaksanaan program pembangunan sebagai suatu program

pembangunan nasional di dalam era otonomi daerah mau tidak mau

melibatkan kewenangan di dalam hierarki pemerintahan. Kewenangan

pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan

pemerintah kota dan kabupaten. Dalam konteks pembagian wewenang

dalam perspektif penyelenggaraan transmigrasi ini dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.1.

Transmigrasi dalam Perspektif Pusat, Provinsi, dan Kabupaten

PUSAT PROVINSI KABUPATEN Transmigrasi diselenggarakan sebagai bagian dari pem-bangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah

Transmigrasi merupakan pe-ngembangan pusat-pusat per-tumbuhan yang berkaitan erat dengan upaya penciptaan kesempatan kerja dan pe-luang usaha di daearh, yang pada akhirnya diharapkan da-pat menjadi magnit atau daya tarik bagi perpindahan pen-duduk yang sebesar-besar-nya secara mandiri

Transmigrasi sebagai dina-misator pembangunan, dalam kaitan ini transmigrasi diarah-kan untuk membangun dan mengembangkan sentra-sen-tra produksi, perluasan ke-sempatan kerja dan penye-diaan tenaga kerja sesuai de-ngan kebutuhan pembangun-an daerah

Mobilitas penduduk melalui transmigrasi, dari kacamata nasional adalah untuk ke-butuhan distribusi penduduk, lingkungan, dan persatuan dan kesatuan

Mobilitas penduduk merupa-kan cara untuk penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah atau sentra-sentra produksi

Mobilitas penduduk merupa-kan cara mengisi peluang kesempatan kerja dengan kompetensi yang sesuai ke-butuhan lokal

Dari konsep transmigrasi mulai dari kolonisasi, resettlement,

transmigrasi dalam nuangsa sentralistis hingga transmigrasi paradigma

baru dalam era otonomi daerah memberi indikasi bahwa program ini

masih sangat diperlukan. Sepanjang ditujukan kepada peningkatan

Page 59: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

44

kesejahteraan penduduk pendatangdan penduduk lokal, terjadinya

pemerataan pembangunan di daerah, hingga terciptanya suasana

kondusif yang dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini tentunya

mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk melakukan terobosan-

terobosan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya lewat pembukaan-

pembukaan kawasan pemukiman baru untuk para pendatang dan

masyarakat lokal di daerahnya.

Dalam era otonomi daerah maka pembagian kewenangan antara

pemerintah pussat dan daerah seharusnya tertata dengan lebih

proporsional. Dalam era otonomi daerah fungsi pemerintah pusat lebih

banyak berfungsi sebagai steering, yaitu sebagai perumus kebijakan

pembuat standarisasi, mekanisme dan pedoman, serta memfasilitasi

kerjasama antar provinsi. Pembagian kewenangan ni penting diatur

bersama. Sebab dalam UU nomor 22 tahun 1999 tidak diatur atau

tidakmenyeutkan kewenangan dibidang transmigrasi. Demikian pula

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tidak menyebutkan

transmigrasi. Ini berarti kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan

transmigrasi menjadi kewenangan daerah. Hanya saja dalam pelaksanaan

transmigrasi yang cukup besar itu tidak mungkin diselenggarakan sendiri

oleh pemerintah daerah.

Page 60: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

45

D. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan publik ditentukan oleh banyak faktor, dan

setiap faktor saling terkait dan saling mempengaruhi. Ada banyak pakar

yang memiliki pandangan tentang berbagai faktor yang berpengaruh

terhadap suatu kebijakan. Salah satu pakar tersebut adalah George

Edward III (1980). Edward III mengungkapkan bahwa ada empat faktor

yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Keempat faktor itu adalah: (1) komunikasi, (2) struktur birokrasi, (3)

disposisi, dan (4) suber daya.

Menurut Edwar III komunikasi sebagai faktor yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tiga indikator,

yaitu transmisi dimana seharusnya pesan yang ada dalam organisasi

dapat diterima secara tepat oleh implementor sehingga tidak

menghasilkan distorsi atau kesalahfahaman dalam organisasi. Indikator

kedua adalah kejelasan, yang berarti paa pelaksana kebijakan harus

menerima informasi secara jelas dan tidak membingungkan. Sedang

indikator ketiga adalah konsistensi, yang berarti perintah yang diberikan

harus konsisten dan tidak selalu berubah-ubah.

Faktor kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi

mempersyaratkan adanya struktur yang sesuai dengan tugas-tugas

organisasi dan struktur yang dapat beradaptasi dengan lingkungan.

Jelasnya harus terdapat struktur organisasi yang dapat dengan melakukan

Page 61: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

46

koordinasi diantara bagian-bagian dari organisasi yang terlibat dalam

suatu kebijakan.

Faktor ketiga adalah sikap atau disposisi dari para pelaksana

kebijakan. Dalam kaitan dengan pekerjaan maka selayaknya para

pelaksana pekerjaan memiliki sikap yang positif terhadap sesama

termasuk prasangka, sikap positif terhadap pekerjaan (kepuasan kerja)

dan sikap positif terhadap organisasi (komitmen organisasi).

Faktor keempat yang dapat berpengaruh terhadap implementasi

kebijakan adalah sumberdaya. Kualitas sumber daya manusia yang

terlibat dalam implementasi akan menentukan, kualitas ini menyangkut

kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan keperluan. Selain itu

fasilitas fisik dan non fisik juga ikut menentukan.

Keempat faktor itulah – komunikasi, struktur birokrasi, disposisi,

dan sumber daya – yang oleh Edward III (1980) memiliki pengaruh

langsung dan tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi

kebijakan. Karena itulah teori dari Edward III ini juga disebut sebagai

“Direct and Indirect Impact on Implementation”.

Dalam kaitan dengan implementasi kebijakan Pembangunan Desa

Transmigrasi di Kabupaten Mamuju, keempat hal tersebut di atas akan

saling terkait dan saling berpengaruh. Kebijakan transmigrasi sendiri

sebagai suatu pola kebijakan memiliki tujuan tertentu sebagaimana yang

telah ditetapkan oleh Puslitbang Ketransmigrasian.

Page 62: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

47

Secara jelas tujuan trasmigrasi ada tiga, yaitu : (1) Meningkatkan

kesejahteraan trasmigran dan penduduk sekitar, (2) Peningkatan dan

pemerataan pembangunan daerah, dan (3) Memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa.

Tujuan pertama meningkatkan kesejahteraan transmigran dan

penduduk sekitar akan terwujud lewat tiga indikator yaitu: perkembangan

pemukiman transmigrasi, peningkatan kesempatan kerja, dan

kesejahteraan penduduk. Sedang tujuan kedua yaitu peningkatan dan

pemerataan pembangunan daerah terwujud lewat empat hal, yaitu (a)

kontribusi yang disumbangkan transmigran untuk pembangunan wilayah,

(b) dampak transmigrasi terhadap lingkungan fisik, (c) dampak

transmigrasi terhadap lingkungan sosial, dan (d) dampak transmigrasi

terhadap budaya. Untuk tercapainya tujuan yang keempat memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud lewat empat hal, yaitu: (a)

terjadinya proses integrasi antar penduduk yang berbeda latar belakang,

(b) terjadinya proses assimilasi, (c) kriminilitas, dan (d) ketegangan antar

suku, agama, tepat tinggal.

Dari uraian tentang kerangka pikir di atas dapat digambarkan ke

dalam gambar berikut.

Page 63: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

48

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

1. Komunikasi antar pelaksana kebijakan berpengaruh secara langsung

dan tidak langsung terhadap keberhasilan implementansi program

desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

2. Struktur birokrasi organisasi pelaksana kebijakan berpengaruh secara

langsung dan tidak langsung terhadap keberhasilan implementansi

program desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

3. Disposisi dari pelaksana kebijakan berpengaruh secara langsung dan

tidak langsung terhadap keberhasilan implementansi program desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

4. Sumber daya yang tersedia berpengaruh secara langsung dan tidak

langsung terhadap keberhasilan implementansi program desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

KOMUNIKASI (X1)

Transmisi

Kejelasan

konsistensi

STRUKT BKR (X2)

Kesesuaian

Koordinasi

DISPOSISI (X3)

Prasangka

Kepuasan kerja

Komitmen organisasi

SUMBERDAYA (X4)

Kompetensi

Ketrampilan

Fasilitas

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

TRANSMIGRASI (Y)

Page 64: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

49

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif

dengan teknik survei dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan kaitan

hubungan antar variable penelitian. Berdasarkan atas metode survey

hubungan variable sebagaimana telah digambarkan pada kerangka pikir

penelitian, adalah hubungan yang bersifat kausal.

B. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini ada lima. Dari kelimanya empat adalah

variable bebas dan satu variable terikat. Variabel terikat adalah

keberhasilan implementasi pembangunan desa transmigrasi, sedang

variable bebasnya, yaitu: komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan

sumber daya.

Adapun operasionalisasi dari kelima variable itu adalah dilakukan

dengan membentuk dimensi dan indikatornya sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Operasionalisasi variable penelitian

No Variabel Dimensi Indikator 1 Komunikasi 1.Transmisi

2.Kejelasan 3.Kosistesi

2 Struktur Birokrasi 1.Koordinasi 2.Kesesuaian

3 Disposisi 1.Prasangka

49

Page 65: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

50

2.Kepuasan kerja 3.Komitmen

4 Sumberdaya 1.Kompetensi 2.Keterampilan 3.Fasilitas

5 Keberhasilan Implementasi

1.Kesejahteraan penduduk

1.Perkembangan pemukiman transmigrasi 2.Kesempatan kerja

2.Pemerataan pembangunan

1.Kontribusi 2.Dampak lingkungan fisik 3.Dampak lingk. Social budaya

3.Kesatuan dan persatuan bangsa

1.Integrasi penduduk 2.Asimilasi 3.Ketegangan sosial

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Selanjutnya penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Februari

sampai dengan bulan April 2011. Dengan lokasi penelitian di Kecamatan

Karossa dan Tobadak Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan aparat pelaksana atau aparat

organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamuju yang terkait dalam

program pembangunan desa di kedua kecamatan yang dijadikan lokasi

penelitian.

Penentuan responden penelitian dengan memilih lokasi penelitian

untuk Transmigrasi Umum yang mengacu pada metode pengambilan

contoh acak kelompok (cluster random sampling) yang merupakan teknik

memilih contoh dari kelompok-kelompok kecil. Populasi dari cluster

Page 66: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

51

merupakan bagian dari populasi total. Metode ini dapat digunakan bila

metode sederhana lainnya yang menghendaki adanya data populasi

(frame) tidak dapat dipakai. Artinya bila data mengenai populasi tidak

diperoleh, tidak ada daftar nama-nama, jenis-jenis atau bentuk-bentuk

dari anggota populasi maka metode cluster dapat mengatasi. Atau bila

untuk mengumpulkan data awal tersebut dibutuhkan biaya dan tenaga

yang cukup besar dan waktu yang cukup lama (Daniel, 2005). Seperti

diketahui bahwa Kecamatan Karossa dan Kecamatan Tobadak Kabupaten

Mamuju secara administratif terbentuk tahun 2002 maka data-data tentang

populasi yang diperlukan tidak mencukupi baik pada tingkat kabupaten

maupun tingkat kecamatan. Dmikian juga pelaksana yang terkait dengan

pembangunan desa transmigran lokasi penelitian.

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah memperoleh

informasi tentang populasi transmigran yang terkait dengan penelitian baik

pada tingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten. Dari informasi yang

diperoleh tercatat beberapa desa di Kecamatan Karossa Kabupaten

Mamuju sebagai tujuan transmigrasi, kemudian dipilih desa yang

representatif yaitu desa Lara 1, Lara 2, dan Lara 3 dan desa Mora 1, Mora

2, Mora 3. Kemudian pada kecamatan Tobadak yang terjabar dalam 8

(delapan) desa yaitu, desa tobadak 1, tobadak 2, tibadak 3, tobadak 4,

tobadak 5, tobadak 6, tobadak 7, dan tobadak 8.

Page 67: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

52

Untuk penentuan lokasi Transmigrasi Umum ditetapkan secara

purposif hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1997) bahwa

penentuan secara purposif random Sampling dapat dilakukan apabila

memenuhi syarat diantaranya adalah subyek yang diambil sebagai sampel

benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri

yang terdapat pada populasi. Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

terdapat 6 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Kec. Tobadak

terdapat . 8 Unit Pemukiman transmigrasi (UPT). Berikut ini adalah tabel

penjabaran dari kedua kecamatan tersebut .

Tabel 3.2

Keadaan Desa Transmigrasi

No Nama Kecamatan Nama Desa Jumlah KK

1

Kec. Karossa

Ds. Lara 1 70

Ds. Lara 2 65

Ds. Lara 3 55

Ds. Mora 1 78

Ds. Mora 2 54

Ds. Mora 3 57

2 Kec. Tobadak Ds. Tobadak 1 201

Ds. Tobadak 2 103

Ds. Tobadak 3 155

Ds. Tobadak 4 203

Ds. Tobadak 5 109

Page 68: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

53

Ds. Tobadak 6 106

Ds, Tobadak 7 300

Ds. Tobadak 8 204

Jumlah 1760

Sumber Data : Hasil Olahan, 2012

Selanjutnya dari kedua kecamatan di atas dapat dikumpulkan

keterangan bahwa terdapat sekitar 58 orang aparat pelaksana yang

terdeteksi pernah bertugas dalam pembangunan desa transmigrasi ini.

Karena jumlah ini terjangkau maka sampel ditetapkan secara “sampel

jenuh” yang berarti ke 45 orang aparat itulah yang dijadikan responden

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara bebas dan tertutup

dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder

dikumpulkan dari instansi terkait (BPS Propinsi maupun Kabupaten,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi dan Kabupaten, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perkebunan

Propinsi dan Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju,

Kecamatan Karossa dan Kecamatan Tobadak dan instansi terkait

lainnya). Data primer dikumpulkan melalui responden, informan kunci dan

informan ahli. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan prinsip

Page 69: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

54

triangulasi yakni dengan menggabungkan sejumlah teknik sesuai jenis

data yang dibutuhkan.

F. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh hasil data dilapangan dengan banyak informasi

maka digunakan alat atau instrumen penelitian berikut ini :

a. Angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai dengan indikator

dari operasionalisasi penelitian.

b. Wawancara mendalam (in-depth interview). Wawncara dilakukan

kepada informan untuk mendukung data penelitian

c. Dokumentasi. Diperlukan melalui foto-foto tentang kegiatan

transmigrasi selama keberadaannya di lokasi penelitian

G. Analisis Data

Analisis data menggunakan statistic inferensial. Statistik yang

digunakan adalah Analisis Jalur. Oleh karena data yang diperoleh dari

kuesioner menggunakan skala ordinal, sedang untuk menggunakan

analisis koefisien jalur datanya minimal harus dalam skala pengukuran

interval, maka data yang diperoleh dinaikkan menjadi data skala interval

dengan menggunakan “metode succesive interval” atau msi (method of

succesive intervals). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Pengambilan data ordinal hasil kuesioner

b. Setiap pertanyaan. Dihitung proporsi jawaban untuk setiap kategori

jawaban dan hitung proporsi kumulatifnya.

Page 70: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

55

c. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh

dengan menggunakan tabel normal.

d. Menghitung nilai idensitas untuk setiap proporsi kumulatif dengan

memasukkan nilai Z pada rumus distribusi normal.

e. Menghitung nilai skala dengan rumus “Method of Successive

Interval”:

Density at Lower Limit – Dencity at Upper Limit Mean of interval = -------------------------------------------------------------- Area at Below Dencity Upper Limit – Area at Below Lower Limit

f. Menentukan nilai transformasi (nilai untuk skala interval) dengan

menggunakan rumus :

Nilai transformasi = Nilai skala – I nilai skala minimal I + 1

Dari hasil perhitungan yang dilakukan terhadap metode successive

interval ini maka berikut adalah data variable X1, X2, X3, X4, dan Y

setelah dilakukan perubahan (perhitungan terlampir):

SKALA ORDINAL SKALA INTERVAL No X1 X2 X3 X4 Y No. X1 X2 X3 X4 Y

1 6 2 3 3 8 1 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 4 2 4 4 9 2 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

3 6 4 6 5 15 3 3.00 2.00 3.00 2.00 7.28 4 15 10 15 14 40 4 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48 5 9 4 9 8 24 5 6.84 2.00 6.84 5.56 15.68 6 15 10 15 14 40 6 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48

7 9 4 9 8 24 7 5.93 2.28 5.93 4.65 16.42

8 15 10 15 15 40 8 10.68 7.12 10.68 10.68 28.48 9 9 6 8 9 25 9 5.93 3.65 4.65 6.84 17.70

10 4 2 3 3 8 10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 4 2 4 4 9 11 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

12 6 4 6 5 15 12 3.00 2.00 3.00 2.00 7.00 13 15 10 15 14 40 13 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48 14 9 4 9 8 24 14 5.93 2.00 6.84 5.56 17.33 15 15 10 15 14 40 15 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48

16 9 4 9 8 24 16 6.84 2.00 6.84 5.56 15.96 17 15 10 15 15 40 17 10.68 7.12 10.68 10.68 28.48 18 10 6 8 9 25 18 7.21 3.65 5.56 6.84 17.70

Page 71: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

56

19 4 2 3 3 8 19 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 4 2 4 4 9 20 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 21 6 4 6 5 15 21 3.00 2.00 3.00 2.00 7.00 22 15 10 15 14 40 22 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48

23 9 4 9 8 24 23 6.84 2.00 6.84 5.56 17.33

24 15 10 15 14 40 24 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48

25 9 4 9 8 24 25 6.84 2.00 6.84 5.56 17.33 26 15 10 15 15 40 26 10.68 7.12 10.68 10.68 28.48

27 9 6 8 9 25 27 5.93 4.56 5.56 6.84 16.05

28 3 2 3 3 8 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 4 2 4 4 9 29 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 30 6 4 10 5 15 30 3.00 2.00 7.21 2.00 7.28 31 10 10 15 14 40 31 7.21 7.12 10.68 9.77 28.48

32 9 4 9 8 24 32 6.84 2.00 6.84 5.56 17.33 33 15 10 15 14 40 33 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48 34 9 4 9 8 24 34 6.84 2.00 6.84 5.56 16.42 35 15 10 15 15 40 35 10.68 7.12 10.68 10.68 28.48

36 9 6 8 9 20 36 6.84 4.56 5.56 6.84 13.12 37 6 2 3 3 8 37 3.28 0.00 0.00 0.00 1.00 38 4 2 4 4 9 38 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 39 6 4 6 5 10 39 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00

40 15 10 15 14 40 40 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48

41 9 4 9 8 24 41 6.84 2.00 6.84 5.56 17.33 42 15 10 15 14 40 42 10.68 7.12 10.68 9.77 28.48 43 9 4 9 8 24 43 6.84 2.00 6.84 5.56 15.51 44 15 10 15 15 40 44 10.68 7.12 10.68 10.68 28.48

45 4 9 8 9 20 45 1.00 6.21 5.56 6.84 13.12

Data dengan skala interval di atas yang akan dilakukan analisis

jalur dengan gambaran sebagai berikut.

Dimana

X1 : Komunikasi X2 : Struktur Organisasi X3 : Disposisi X4 : Sumberdaya Y : Implementasi kebijakan Pembangunan Desa Transmigrasi

X1

X2

X3

Y

rx1x2

rx2x4

Pyx1

Pyx2

Pyx3

Pye

X4 Pyx4

rx1x3 rx1x3

rx3x4

E

rx2x3

Page 72: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

57

Untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

digunakan analisis sebagai berikut.

a. Pengaruh Komunikasi (X1) terhadap Implementasi (Y)

Pengaruh Langsung = (PYX1) (PYX1)

Pengaruh tdk Langsung melalui X2 = (PYX1) (rX1X2) (PYX2)

Pengaruh tdk langsung melalui X3 = (PYX1) (rX1X3) (PYX3)

Pengaruh tdk langsung melalui X4 = (PYX1) (rX1X4) (PYX4)

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk)

b. Pengaruh Struktur Organisasi (X2) terhadap Implementasi (Y)

Pengaruh Langsung = (PYX2) (PYX2)

Pengaruh tdk Langsung melalui X1 = (PYX2) (rX1X2) (PYX1)

Pengaruh tdk langsung melalui X3 = (PYX2) (rX2X3) (PYX3)

Pengaruh tdk langsung melalui X4 = (PYX2) (rX2X4) (PYX4)

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk)

c. Pengaruh Disposisi (X3) terhadap Implementasi (Y)

Pengaruh Langsung = (PYX3) (PYX3)

Pengaruh tdk Langsung melalui X1 = (PYX3) (rX1X3) (PYX1)

Pengaruh tdk langsung melalui X2 = (PYX3) (rX2X3) (PYX2)

Pengaruh tdk langsung melalui X4 = (PYX3) (rX3X4) (PYX4)

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk)

Page 73: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

58

d. Pengaruh Sumber daya (X4) terhadap Implementasi (Y)

Pengaruh Langsung = (PYX4) (PYX4)

Pengaruh tdk Langsung melalui X1 = (PYX4) (rX1X4) (PYX1)

Pengaruh tdk langsung melalui X2 = (PYX4) (rX2X4) (PYX2)

Pengaruh tdk langsung melalui X3 = (PYX4) (rX3X4) (PYX3)

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk)

Page 74: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

59

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal tesis ini

bahwa penelitian ini mengangkat tema faktor-faktor yang berpengaruh

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan

program pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju. Faktor

pengaruh tersebut terdiri dari 4 faktor, yaitu: komunikasi, struktur birokrasi,

disposisi, dan sumber daya. Sedang keberhasilan program pembangunan

desa transmigrasi terdiri dari tujuan: (1) Meningkatnya kesejahteraan

penduduk baik transmigran maupun penduduk di sekitarnya, (2)

Pemerataan Pembangunan Daerah, dan (3) Terjalinnya kesatuan dan

persatuan bangsa.

Setelah dilakukan pengumpulan data lewat kuesioner dan

wawancara terhadap 45 orang responden maka diperoleh data hasil

penelitian sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan pesan atau informasi dari

pembuat kebijakan kepada implementor di lapangan. Untuk mengetahui

sejauhmana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, ada tiga

indikator penting, yaitu: proses transmisi, kejelasan pesan, dan

59

Page 75: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

60

konsistensinya. Keadaan ketiga indikator komunikasi tersebut dapat dilihat

dalam pembahasan berikut.

a. Transmisi

Dalam penyaluran informasi atau pesan dalam komunikasi tidak

jarang terjadi kesalahpahaman disebabkan karena adanya hambatan

dalam berkomunikasi dalam berbagai hierarki organisasi pelaksana

kebijakan. Akibatnya terjadi distorsi yang dapat menyebabkan gagalnya

implementasi dari kebijakan. Demikian juga halnya dengan implementasi

pembagunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju, dapat saja gagal

mencapai tujuannya akibat adanya distorsi dari komunikasi yang berkaitan

dengan penyaluran (transmisi) dari komunikasi itu sendiri. Dalam

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju, kurang atau tidak

adanya petunjuk teknis tentang apa yang harus dilakukan di tingkat

lapangan menjadikan implementor harus berupaya untuk dapat

memahami tugas-tugas yang harus diembangnya di lapangan.

Kekurangan pedoman tertulis ini terkadang dapat pula menyebabkan

adanya “kesalahan tafsir” dari para pelaksana pembangunan desa

transmigrasi di tingkat lapangan.

Data dalam tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana tingkat

pemahaman implementor kebijakan publik yang terkait dengan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Page 76: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

61

Tabel 4.1.

Tingkat Pemahaman Implementor terhadap Isi Kebijakan

No Tingkat Pemahaman Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk memahami Tidak memahami Cukup memahami Memahami Sangat Memahami

7 9 10 5 14

15,56 20.00 22.22 11.11 31.11

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata pemahaman

implementor terhadap isi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju telah berada dalam tingkatan “sangat memahami” isi

kebijakan, yaitu sebesar 31,1% implementor telah memahaminya. Hanya

sebagaia kecil saja, yaitu sekitar 15,6 % yang sangat tidak memahami isi

kebijakan ini.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi mempersyaratkan bahwa isi

komunikasi yang diberikan kepada implementor harus jelas agar tidak

menimbulkan kebingungan para implementor. Dalam kaitan dengan

kejelasan ini, timbul sebagai akibat lanjutan dari kurang atau hamper tidak

adanya petunjuk atau pedoman atau petunjuk teknis yang detail tentang

fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh para implementor di tingkat

bawah atau di tingkat lapangan.

Page 77: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

62

Sekalipun demikian kejelasan ini tidaklah berarti para implementor

di tingkat lapangan tidak boleh melakukan hal-hal di luar isi komunikasi.

Artinya juga dibutuhkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Bagaimana kejelasan isi kebijakan dalam hal pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4.2

Tingkat Kejelasan Isi Kebijakan

No Tingkat Kejelasan Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk jelas Tidak jelas Cukup jelas Jelas Sangat Jelas

7 11 13 -

14

15,56 24.44 28.89

- 31.11

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata kejelasan isi

kebijakan pembangunan desa transmigrasi yang diterima implemntor telah

berada dalam tingkatan penilaian “sangat jelas” dari isi kebijakan, yaitu

sebesar 31,1 % implementor telah memahaminya. Hanya sebagaian kecil

saja, yaitu sekitar 15,6 % yang sangat tidak memahami isi kebijakan ini.

c. Konsistensi

Oleh karena aliran informasi yang diterima oleh para implementor

berlangsung secara terus menerus selama pekerjaan atau implementasi

kebijakan, maka tingkatan konsisten dari isi-isi informasi tersebut perlu

Page 78: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

63

konsisten sejak dari awal hingga akhir. Hal ini penting untuk menciptakan

kemudahan di dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Bagaimana konsistensi dari isi informasi dari pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Tingkat Konsistensi Informasi Kebijakan

No Tingkat Konsistensi Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk kosisten Tidak konsisten Cukup konsisten Konsisten Sangat konsisten

6 11 13 1 14

13.13 24,44 28.89 02.23 31.11

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata tingkat

konsistensi isi informasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi yang

diterima implemntor telah berada dalam tingkatan penilaian “sangat

konsisten” dari isi informasi kebijakan, yaitu sebesar 31,1 % implementor

telah memahaminya. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 13,3 %

yang mengatakan isi kebijakan sangat tidak konsisten.

2. Struktur Birokrasi

Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu prosedur-

prosedur dan ukuran dasar kerja atau standar opersional prosedur (SOP)

yang berasal dari dalam organisasi. SOP berisi standar-standar baru

Page 79: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

64

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang cocok untuk organisasi yang

relatif tidak menghadapi perubahan drastis.

Selain itu tanggung jawab suatu bidang kebijakan tidak semata-

mata menyatu pada satu organisasi perangkat daerah tetapi melainkan

menyebar pada berbagai organisasi. Untuk itu diperlukan adanya

koordinasi dan kesesuaian prosedur dengan implementasi kebijakan.

a. Koordinasi

Koordinasi sebagai bagian penting untuk memberikan patokan

kepada berbagai perangkat organisasi yang terlibat atau terkait dengan

suatu implementasi kebijakan. Dalam kaitan koordinasi antar organisasi

perangkat daerah dalam penanganan implementasi kebijakan transmigrasi

di Kabupaten Mamuju diperlukan adanya koordinasi yang tidak hanya

secara vertikal semata, tetapi juga koordinasi harizontal menjadi penting,

agar segenap implementor di lapangan dapat bergerak dan bekerja

menuju satu arah yaitu pencapaian tujuan dari kebijakan pembangunan

desa transmigrasi.

Data dalam tabel berikut memberi gambaran singkat tentang

bagaimana koordinasi yang berlangsung dalam tataran lapangan dalam

mengemplementasikan kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju.

Page 80: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

65

Tabel 4.4

Pelaksanaan Koordinasi Antara Organisasi

No Tingkat Koordinasi Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk terkoodinir Tidak terkoordinir Cukup terkoordinir Terkoordinir Sangat terkoordinir

10 14 3 3 15

22.22 31.11 06.67 06.67 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata di tingkat

lapangan para implementor kebijakan memandang bahwa koordinasi

antar organisasi telah berlangsung secara “sangat terkoordinasi”, yaitu

sebesar 33,3 % implementor. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 6,7

% yang mengatakan koordinasi baru berlangsung dalam taraf “cukup

terkoordinasi”.

b. Kesesuaian

Selain koordinasi maka standar operasional prosedur perlu

disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Tingkat kesesuaian

prosedural ini sangatlah penting di dalam upaya mempercepat proses

pencapaian tujuan dari kebijakan.

Demikian juga halnya standar operasional prosedur di dalam

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju, perlu disesuaikan

dengan berbagai kondisi lapangan yang ada. Bagaimana tingkat

kesesuaian operasional prosedur ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 81: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

66

Tabel 4.5

Tingkat Kesesuaian Standar Operasional Prosedur

No Tingkat Kesesuaian Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk sesuai Tidak sesuai Cukup sesuai Sesuai Sangat sesuai

11 16 2 -

16

24.44 35.56 04.44

- 35.56

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata menurut para

implementor kebijakan tingkat kesesuaian standar operasional prosedur

mempelihatkan kesesuaian pada tingkatan “sangat sesuai”, yaitu sebesar

33,6% dari keseluruhan implementor. Hanya saja terdapat jumlah yang

sama dari implementor yang mengatakan bahwa kesesuaian itu dalam

tingkatan “tidak sesuai”. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 4,4%

yang mengatakan tingkat kesesuaian itu dalam taraf “cukup sesuai”.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi atau sikap yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi menyangkut sikap terhadap

Page 82: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

67

yang lain atau prasangka dan sikap yang berkaitan dengan kepuasan

kerja, serta sikap yang berkaitan dengan komitmen kepada orgaisasi.

a. Prasangka

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses implementasi kebijakan

para implementor bekerja dalam sebuah tim yang terdapat sejumlah

orang. Proses implementasi dengan sendirinya membutuhkan kerjasama

yang sinergis antara orang-orang tersebut. Karena itu sikap positif

terhadap orang-orang yang saling bekerjasama menjadi sangat penting.

Sikap bebas dari prasangka dalam proses implementasi

pembangunan desa transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Tingkat prasangka dari implementor

No Tingkat Prasangka Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

10 5 14 1 15

22.22 11.11 31.11 02.22 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata di tingkat

lapangan para implementor kebijakan memandang bahwa kehadiran

orang lain sesama implementor dipenuhi dengan sikap prasangka yang

“sangat tinggi” yaitu sebesar 33,3 % dari keseluruhan implementor.

Page 83: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

68

Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 2,2 % yang mengakui prasangka

mereka dalam tingkatan “tinggi”.

b. Kepuasan Kerja

Sikap kepuasan terhadap kerja adalah sebuah kebutuhan yang

bersifat aktualisasi. Karena itu sikap puas terhadap kerja sangat

dibutuhkan untuk spirit dalam bekerja. Dalam kaitan dengan pekerjaan

sebagai implementor hal ini juga menjadi sangat penting.

Berikut ini pada tabel di bawah akan diperlihatkan bagaimana

tingkatan kepuasan kerja dari para implementor yang bertugas dalam

implementasi pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Tabel 4.7

Kondisi Kepuasan Kerja Implementor

No Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk puas Tidak puas Cukup puas Puas Sangat puas

8 9 13 -

15

17.78 20.00 28.89

- 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata di tingkat

lapangan para implementor kebijakan memandang bahwa pekerjaan

mereka telah memberikan kepuasan dalam tingkatan yang “sangat puas”

yaitu sebesar 33,3 % dari keseluruhan implementor. Hanya sebagaian

Page 84: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

69

kecil saja, yaitu sekitar 17,8 % yang mengakui kepuasan mereka masih

dalam tingkatan “sangat tidak puas”.

c. Komitmen pada Organisasi

Komitmen kepada organisasi dapat dianggap sebagai kesetiaan

seseorang kepada lembaga di mana ia bekerja. Komitmen dapat diartikan

sebagai tingkat ketaatan terhadap norma-norma pengatur yang ada di

dalam organisasi. Demikian juga halnya dengan para implementor

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju perlu memiliki

komitmen seperti ini.

Data di bawah ini akan menjelaskan tingkat komitmen para aparat

yang terlibat dalam proses pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju.

Tabel 4.8

Komitmen pada Organisasi

No Tingkat Komitmen Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk berkomitmen Tidak berkomitmen Cukup berkomitmen Berkomitmen Sangat berkomitmen

7 10 11 2 15

15.56 22.22 24.44 04.44 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memandang bahwa komitmen mereka terhadap organisasi

dalam tingkatan yang “sangat berkomitmen” yaitu sebesar 33,3 % dari

Page 85: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

70

keseluruhan implementor. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 4,4 %

yang memiliki komitmen pada organisasi dalam tingkatan “berkomitmen”

pada organisasi.

4. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas kepada

kelompok sasaran tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara

efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan

sumberdaya finansial. Dalam kaitan dengan sumber daya manusia

menyangkut kompetensi dari implementor dan juga keterampilan mereka.

a. Kompetensi

Kompetensi dimaksudkan sebagai adanya kesesuaian antara

pendidikan maupun keterampilan yang dimiliki dengan jenis pekerjaan

yang menjadi tanggung jawab implementor. Pentingnya kompetensi ini

berkaitan dengan penempatan seorang implementor di dalam pekerjaan

yang tepat.

Bagaimana tingkatan kompetensi implementor kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju dapat dilihat

dalam tabee berikut.

Page 86: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

71

Tabel 4.9

Kompetensi Impelementor Kebijakan

No Tingkat Kompetensi Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

7 12 11 3 12

15.56 26.67 24.44 06.67 26.67

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan telah memiliki tingkatan kompetensi dalam tingkatan yang

“sangat tinggi” yaitu sebesar 26,7 % dari keseluruhan implementor.

Hanya saja dalam jumlah yang sama terdapat mereka yang baru memiliki

kompetensi dalam tingkatan yang masih “rendah”. Hanya sebagaian kecil

saja, yaitu sekitar 6,7 % yang memiliki kompetensi dalam tingkatan

“tinggi”.

b. Keterampilan

Keterampilan juga memegang peranan yang penting dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan. Suatu formulasi kebijakan yang

telah berkualitas dapat saja tidak dapat terimplementasi dengan baik bila

tingat ketrampilan para implementor tidak memadai.

Bagaimana kondisi aktual dari tingkat keterampilan para aparat

yang terkait dengan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 87: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

72

Tabel 4.10

Keterampilan Implementor

No Tingkat Ketrampilan Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat tdk trampil Tidak trampil Cukup trampil Trampil Sangat trampil

9 8 13 1 14

20.00 17.78 28.89 02.22 31.11

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan telah memiliki tingkatan keterampilan dalam tingkatan yang

“sangat trampil” yaitu sebesar 31,1 % dari keseluruhan implementor.

Hanya saja dalam jumlah yang hampir sama terdapat mereka yang baru

memiliki keterampilan dalam tingkatan yang “cukup terampil”. Hanya

sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 2,2 % yang memiliki keterampilan dalam

tingkatan “trampil”.

c. Fasilitas

Fasilitas dimaksudkan sebagai tersedianya sumber daya financial

yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Demikian juga halnya dalam mengimplementasikan kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju memerlukan

berbagai fasilitas fisik dan non-fisik berupa pembiayaan.

Page 88: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

73

Bagaimana kondisi fasilitas yang dirasakah oleh para aparat yang

bekerja dalam pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju

dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.11

Pendapat Implementor tentang Fasilitas

No Tingkat Fasilitas Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

14 6 9 7 9

31.11 13.33 20.00 15.56 20.00

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan fasilitas yang digunakan

berada pada penilaian yang paling rendah, yaitu pada tingkatan fasilitas

dalam tingkatan yang “sangat rendah” yaitu sebesar 31,1 % dari

keseluruhan implementor. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 13,3

% yang memiliki pendapat bahwa fasilitas itu masih tergolong dalam

tingkatan “rendah”.

5. Implementasi Tujuan Kebijakan Transmigrasi

Sebagai suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

maka program transmigras memiliki tujuan, yaitu : (1) Meningkatkan

kesejahteraan trasmigran dan penduduk sekitar, (2) Peningkatan dan

Page 89: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

74

pemerataan pembangunan daerah, dan (3) Memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa.

Bagaimana ketiga tujuan tersebut terimplementasi, dapat dilihat

dari hasil penelitian yang telah dilakukan berikut.

a. Kesejahteraan Penduduk

Peningkatan kesejahteraan penduduk baik transmigran maupun

penduduk lokal akan dapat memberi sumbangan terhadap semakin

dicapainya tujuan dari kebijakan program transmigrasi. Ada dua hal yang

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk transmigran dan

penduduk lokal ini, yaitu: yang berkenaan dengan perkembangan

pemukiman, dan tersedianya kesempatan kerja bagi penduduk lokal dan

transmigran. Bagaimana kedua hal itu dapat dilihat dalam uraian berikut.

1) Perkembangan Pemukiman Transmigrasi

Terjadinya perkembangan pemukiman desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju dipersepsi oleh implementor dalam beberapa

tingkatan. Sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12

Perkembangan Pemukiman Desa Transmigrasi

No Tingkat Perkembangan Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

10 5 13 1 16

22.22 11.11 28.89 02.22 35.56

Jumlah 45 100.00

Page 90: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

75

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan perkembangan pemukiman

transmigrasi berada pada penilaian yang paling tinggi, yaitu pada

tingkatan perkembangan dalam tingkatan yang “sangat tinggi” yaitu

sebesar 35,6 % dari keseluruhan implementor. Hanya sebagaian kecil

saja, yaitu sekitar 2,2 % yang memiliki pendapat bahwa perkembangan itu

masih tergolong dalam tingkatan “tinggi”.

2) Ketersediaan Lapangan Kerja

Ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk transmigran dan

penduduk lokal sebagai akibat adanya pembentukan desa transmigrasi

juga menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik ini.

Data dalam tabel di bawah ini akan menggambarkan kondisi aktual

dari ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk desa-desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju.

Tabel 4.13

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

No Tingkat Ketersediaan Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

11 12 5 1 16

24.22 26.67 11.11 02.22 35.56

Jumlah 45 100.00

Page 91: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

76

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan ketersediaan lapangan kerja di

wilayah pemukiman transmigrasi berada pada penilaian yang paling

tinggi, yaitu pada tingkatan ketersediaan dalam tingkatan yang “sangat

tinggi” yaitu sebesar 35,6 % dari keseluruhan implementor. Hanya

sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 2,2 % yang memiliki pendapat bahwa

perkembangan itu masih tergolong dalam tingkatan “tinggi”.

b. Pemerataan Pembangunan

Tujuan kedua pembangunan desa transmigrasi adalah terjadinya

pemerataan pembangunan daerah. Tujuan ini dapat dilihat sejauh mana

kontribusi yang disumbangkan desa transmigrasi terhadap pembangunan

wilayah yang menjadi sasaran penempatan transmigran. Selain itu apakah

penempatan transmigrasi membawa dampak fisik, dan dampak

sosialbudaya antara penduduk lokal dengan transmigran. Uraian di bawah

ini berkaitan dengan implementasi dari tujuan kedua tarnsmigrasi, yaitu

terjadinya pemerataan pembangunan di daerah.

a) Kontribusi ke pembangunan daerah

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa seharusnya pembangunan

desa transmigrasi tidak hanya berdampak positif terhadap penduduk yang

berasal dari transmigran yang dipindahkan, tetapi juga terhadap penduduk

wilayah sekitar sehingga kedatangan transmigran dapat dirasakan

Page 92: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

77

manfaatnya oleh penduduk sekitar. Berkenaan dengan hal itu berikut ini

adalah tabel yang mengungkapkan akan hal tersebut.

Tabel 4.14

Kontribusi Desa Transmigrasi terhadap pembangunan

No Tingkat Kontribusi Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

12 9 9 -

15

26.67 20.00 20.00

- 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan kontribusii ke pembangunan

daerah berada pada penilaian yang paling tinggi, yaitu sebesar 33,3 %

dari keseluruhan implementor. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar

20 % yang memiliki pendapat bahwa kontribusinya hanya dalam tingkatan

“rendah”. Jumlah yang sama menyatakan dalam tngkatan “cukup”.

b) Dampak Fisik

Dampak pelaksanaan program transmigrasi terhadap lingkungan

fisik seperti seberapa banyak pembukaan lahan untuk pertanian,

perkebunan atau pun perkembangan lingkungan fisik lainnya. Mengenai

hal itu dalam kaitannya dengan pembangunan yang berakibat pada

lingkungan fisik data dilihat dalam tabel berikut.

Page 93: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

78

Tabel 4.15

Dampak terhadap Lingkungan Fisik

No Tingkat Dampak Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

9 12 9 -

15

20.00 26.67 20.00

- 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan dampak pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju berada pada penilaian bahwa

kebijakan itu berampak “sangat tinggi” terhadap lingkungan fisik di wilayah

desa transmigrasi dan sekitarnya, yaitu sebesar 33,3 % dari keseluruhan

implementor. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 20 % yang

memiliki pendapat bahwa dampaknya hanya dalam tingkatan “cukup

tinggi”. Jumlah yang sama menyatakan dalam tingkatan “sangat rendah”.

c) Dampak Sosial-budaya

Selanjutnya apakah suatu kebijakan mempunyai dampak terhadap

pengembangan kondisi sosial budaya baik dari masyarakat lokal maupun

dari masyarakat transmigran itu sendiri. Hal ini penting terutama berkaitan

dengan kedatangan pendatang transmigran di tengah-tengah masyarakat

lokal.

Page 94: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

79

Bagaimana pendapat implementor terhadap dampak dari kondisi

sosial-budaya berkaitan dengan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 4.16

Dampak Lingkungan Sosial-Budaya

No Tingkat Dampak Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

12 9 4 5 15

26.67 20.00 08.89 11.11 33.33

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan dampak pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju terhadap linguga sosil-budaya berada

pada penilaian bahwa kebijakan itu berdampak “sangat tinggi” terhadap

lingkungan sosial-budaya di wilayah desa transmigrasi dan sekitarnya,

yaitu sebesar 33,3 % dari keseluruhan implementor. Tetapi implementor

yang menilai bahwa dampak terhadap lingkungan sosial- rendah”, juga

secara proporsional cuku banyak. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu

sekitar 8,9 % yang memiliki pendapat bahwa dampaknya hanya dalam

tingkatan “cukup tinggi”.

Page 95: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

80

c. Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Tujuan transmigrasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan

bangsa dapat dilihat dari perkembangan terjadinya proses integrasi dan

asimilasi antar penduduk yang berbeda latar belakang, yaitu penduduk

asal transmigran dan penduduk lokal dengan budayanya sendiri. Selain itu

terjadinya ketegangan-ketegangan sosial antara penduduk yang ada

dalam suatu wilayah juga menjadi ukuran keberhasilan tujuan ketiga dari

transmigrasi atau pembangunan desa transmigrasi di kabupaten Mamuju.

a) Integrasi Penduduk Desa Transmigrasi

Integrasi penduduk menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini

terutama berkaitan dengan stigma yang banyak berkembang di dalam

proses kedatangan transmigran dari luar wilayah kabupaten. Tentu saja

tujuan untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeda menjadi penting

dalam kaitan dengan pembangunan desa transmigrasi, termasuk di

Kabupaten Mamuju.

Data berikut ini adalah pendapat implementor terhadap tingkatan

integrasi penduduk lokal dan transmigrasi yang ada di Kabupaten

Mamuju.

Page 96: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

81

Tabel 4.17

Integrasi Penduduk Desa Transmigrasi

No Tingkat Dampak Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

10 6 11 2 16

22.22 13.33 24.44 04.44 35.56

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan integrasi penduduk di desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju berada pada penilaian bahwa

kebijakan itu berdampak “sangat tinggi” terhadap integrasi penduduknya,

yaitu sebesar 35,6% dari keseluruhan implementor. Tetapi implementor

yang menilai bahwa integrasi yang terjadi hanya dalam taraf “cukup tinggi”

dan “sangat rendah” juga secara proporsional cukup banyak. Hanya

sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 4,4 % yang memiliki pendapat bahwa

telah terintegrasi dalam tingkatan “tinggi”.

b) Asimilasi

Proses asimilasi dimaksudkan sebagai terintegrasinya dua

kebudayaan yang berbeda dalam suatu komunitas yang memiliki

penduduk yang berbeda latar belakang budayanya. Demikianlah dalam

desa transmigrasi yang penduduknya berbeda latar belakang budaya,

Page 97: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

82

maka proses asimilasi ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang

lebih mantap.

Bagaimana tingkatan asimilasi yang terjadi di desa-desa

transmigrasi yang ada di Kabupaten Mamuju dapat dilihat dalam table

berikut.

Tabel 4.18

Tingkat Asmilasi Penduduk Desa Transmigrasi

No Tingkat Asimilasi Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

10 6 9 3 17

22.22 13.33 20.00 06.67 37.78

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan terjadinya asimilasi di

kalangan penduduk desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju berada pada

penilaian bahwa kebijakan itu berdampak “sangat tinggi” terhadap proses

asmilasi, yaitu sebesar 37,8% dari keseluruhan implementor. Tetapi

implementor yang menilai bahwa proses asimilasi yang terjadi dalam taraf

“sangat rendah” juga secara proporsional cukup banyak yaitu sekitar

22,2%. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 6,7 % yang memiliki

pendapat bahwa telah terjadi asimilasi dalam tingkatan “tinggi”.

Page 98: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

83

c) Ketegangan Sosial

Ketegangan sosial kemungkinan besar terjadi dalam sebuah

komunitas yang berisi penduduk yang berbeda, seperti halnya di desa-

desa transmigrasi. Ketegangan sosial itu dapat saja berupa ketegangan

dalam latar budaya, agama, dan masalah sosial sendiri. Bagaimana

ketegangan sosial yang ada di desa-desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.19

Ketegangan Sosial di Desa Transmigrasi

No Tingkat Ketegangan Sosial Frekuensi Persentase

1 2 3 4 5

Sangat rendah Rendah Cukup tinggi Tinggi Sangat tinggi

13 5 6 5 10

28.89 11.11 13.33 11.11 22.22

Jumlah 45 100.00

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata para implementor

kebijakan memiliki pendapat terkait dengan ketegangan sosial di kalangan

penduduk desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju berada pada penilaian

bahwa kebijakan itu berdampak “sangat tinggi” terhadap ketegangan

sosial, yaitu sebesar 35,6% dari keseluruhan implementor. Tetapi

implementor yang menilai bahwa ketegangan sosial yang terjadi dalam

taraf “sangat rendah” juga secara proporsional cukup banyak yaitu sekitar

28,92%. Hanya sebagaian kecil saja, yaitu sekitar 11,1 % yang memiliki

pendapat bahwa ketegangan sosial dalam tingkatan “tinggi”, jumlah yang

sama dengan menyatakan “rendah".

Page 99: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

84

B. Uji Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah : Komunikasi, struktur

organisasi birokrasi, disposisi, dan sumber daya berpengaruh positif

terhadap keberhasilan implementasi desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju.

Oleh karena data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan

skala ordinal, sedang untuk menggunakan analisis koefisien jalur datanya

minimal harus dalam skala pengukuran interval, maka data yang diperoleh

dinaikkan menjadi data skala interval dengan menggunakan “metode

succesive interval” atay msi (method of successive intervals). Untuk

maksud digunakan alat bantu SPSS 17. Data inilah yang diolah

seterusnya.

Dari hipotesa di atas dapat dilakukan penyusunan dagram jalur

(path) sebagai berikut:

Dimana : X1 : Komunikasi X2 : Struktur Organisasi X3 : Disposisi X4 : Sumberdaya Y : Implementasi kebijakan

X1

X2

X3

Y

rx1x2

rx2x4

Pyx1

Pyx2

Pyx3

Pye

X4 Pyx4

rx1x3 rx1x3

rx3x4

E

rx2x3

Page 100: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

85

Dari diagram jalur tentang pengaruh positif dari komunikasi, struktur

organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, dan sumber daya yang

tersedia terhadap keberhasilan implementasi kebijakan transmigrasi di

Kabupaten Mamuju, dapat digambarkan persamaan strukturnya, yaitu:

Y = PYX1 + PYX2 + PYX3 + PYX4 + E

2. Pengaruh Gabungan Komunikasi, Struktur organisasi, Disposisi, dan Sumber daya terhadap Immplementasi Kebijakan Transmigrasi.

Sebelum mencari pengaruh gabungan antara variable bebas – yaitu

komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya – terhadap

keberhasilan implementasi pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju, dilakukan uji hubungan liner.

Dalam uji hubungan liner ini diuji hipotesa “Ada hubungan linear antara

komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya terhadap

keberhasilan implementasi pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju”. Dalam uji hipotesa dengan menggunakan Program SPSS 17,

dihasilkan informasi berupa table Anova berikut.

Tabel 4.20

ANOVA

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5175.325 4 1293.831 701.569 .000a

Residual 73.768 40 1.844

Total 5249.093 44

a. Predictors: (Constant), SUMBER DAYA, KOMUNIKASI, STRUKTUR ORGANISASI, DISPOSISI

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Page 101: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

86

Dari table Anova di atas memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi

dari perhitungannya adalah 0,00 yang berarti bahwa hipotesa alternatifnya

yang menyatakan: “Ada hubungan linear antara komunikasi, struktur

organisasi, disposisi, dan sumber daya terhadap keberhasilan

implementasi pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju”,

diterima. Artinya model ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh

antara variable bebas dan variable terikat.

Selanjutnya dalam melihat pengaruh gabungan dari keempat

variable bebas – komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber

daya – terhadap keberhasilan implementasi pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju, dilihat dari perhitungan SPSS 17,

sebagai berikut;

Tabel 4.21

Tabel besaran Pengaruh Variabel

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .993a .986 .985 1.35801

a. Predictors: (Constant), SUMBER DAYA, KOMUNIKASI, STRUKTUR

ORGANISASI, DISPOSISI

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Angka-angka dalam tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa R

Square 0,986 menjelaskan bahwa Implementasi pembagunan desa transmigrasi

di Kabupaten Mamuju dapat ditentukan sebesar 98,6% dari variable bebas

komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya. Dengan demikian

masih terdapat faktor penyebab lain sebesar 1,4% yang belum diketahui.

Page 102: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

87

3. Pengaruh Parsial komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya terhadap Implementasi Kbijakan

Untuk uji parsial ini juga dilakukan perhitungan statistic uji t (t test)

dengan menggunakan program SPSS 17, hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel 4.22

Pengaruh Variabel Bebas (X1,X2,X3, dan X4) terhadap Variabel Terikat (Y)

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.428 .408 -3.499 .001

KOMUNIKASI .605 .179 .207 3.376 .002

STRUKTUR ORGANISASI -.127 .237 -.033 -.535 .596

DISPOSISI .889 .203 .320 4.381 .000

SUMBER DAYA 1.475 .285 .515 5.173 .000

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Angka-angka dari tabel tersebut menjelaskan tentang pengaruh

parsial, atau satu persatu dari variabel komunikasi, struktur organisasi,

disposisi, dan sumber daya terhadap keberhasilan implementasi pembangunan

desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju, Angka alfa yang digunakan adalah

0.05. Hasilnya adalah sebagai berikut.

a. Angka signifikansi pengaruh komunikasi terhadap implementasi

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah 0.002. Karena

angka ini ternyata lebih kecil dari siginifikan 0.05. Maka ini bermakna bahwa

komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi

pembangunan desa transmigran di Kabupaten Mamuju.

Page 103: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

88

b. Angka signifikansi pengaruh struktur organisasi terhadap implementasi

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah 0.596. Karena

angka ini ternyata lebih besar dari siginifikan 0.05. Maka ini bermakna bahwa

struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi pembangunan

desa transmigran di Kabupaten Mamuju.

c. Angka signifikansi pengaruh disposisi atau sikap implementor terhadap

implementasi pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah

0.00. Karena angka ini ternyata lebih kecil dari siginifikan 0.05. Maka ini

bermakna bahwa disposisi atau sikap implementor berpengaruh secara

signifikan terhadap implementasi pembangunan desa transmigran di

Kabupaten Mamuju.

d. Angka signifikansi pengaruh sumber daya terhadap implementasi

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah 0.00. Karena

angka ini ternyata lebih kecil dari siginifikan 0.05. Maka ini bermakna bahwa

sumber daya berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi

pembangunan desa transmigran di Kabupaten Mamuju.

Jadi dapat dikatakan bahwa diantara empat variable bebas yang diteliti

ternyata terdapat sebuah variable yang tidak berpengaruh yaitu “struktur

organisasi”. Atau dengan kata lain hanya terdapat tiga variable yang

berpengaruh terhadap implementasi pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju, yaitu komunikasi, disposisi, dan sumber daya.

Oleh karena ada salah variable yang tidak berpengaruh yang harus

dikeluarkan dari model paradigm penelitian, maka paradigm penelitian

selanjutnya hanya ada tiga variable, yaitu komunikasi, disposisi, dan sumberdaya

berpengaruh terhadap implementasi program pembangunan desa transmigrasi di

Page 104: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

89

Kabupaten Mamuju. Karena itu diagram jalurnya harus diubah (theory trimming),

sehingga paradigm barunya adalah.

Diagram jalurnya

Dimana :

X1 : Komunikasi X3 : Disposisi X4 : Sumberdaya Y : Implementasi kebijakan

Tabel 4.23

Pengaruh Variabel Bebas (X1,,X3, dan X4) terhadap Variabel Terikat (Y)

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.386 .397 -3.492 .001

KOMUNIKASI .631 .171 .215 3.686 .001

DISPOSISI .882 .201 .317 4.393 .000

SUMBER DAYA 1.368 .202 .477 6.773 .000

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

X1

X3

X4

Y

rx1x3

Pyx1

Pyx3

Pyx4

Pye rx1x4

E

rx3x4

Page 105: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

90

Dari table tersebut di atas ddapat diperoleh data tentang pengaruh antar

variable bebas dengan variable terikat, yaitu yang berkenaan dengan angka

koefisien jalur, yaitu:

Pengaruh X1 terhadap Y (pyx1) : 0.215

Pengaruh X3 terhadap Y (pyx3) : 0.317

Pengaruh X4 terhadap Y (pyx4) : 0.477

4. Analisis Korelasi Antar Variabel

Analisis korelasi ini diperlukan untuk mengukur bagaimana korelasi

atau hubungan antar variable bebas, yaitu komunikasi, struktur organisasi,

disposisi, dan sumber daya. Dari perhitungan SPSS 17 dapat diketahui

hubungan-hubungan tersebut sebagaimana tertera dalam table berikut.

Tabel 4.24

Hubungan antara Variabel Bebas

Y X1 X3 X4

Pearson

Correlation

Y 1.000 .960 .977 .983

X1 .960 1.000 .940 .937

X3 .977 .940 1.000 .959

X4 .983 .937 .959 1.000

Sig. (1-tailed) IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

. .000 .000 .000

KOMUNIKASI .000 . .000 .000

DISPOSISI .000 .000 . .000

SUMBER DAYA .000 .000 .000 .

N IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

45 45 45 45

KOMUNIKASI 45 45 45 45

DISPOSISI 45 45 45 45

Page 106: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

91

Y X1 X3 X4

Pearson

Correlation

Y 1.000 .960 .977 .983

X1 .960 1.000 .940 .937

X3 .977 .940 1.000 .959

X4 .983 .937 .959 1.000

Sig. (1-tailed) IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

. .000 .000 .000

KOMUNIKASI .000 . .000 .000

DISPOSISI .000 .000 . .000

SUMBER DAYA .000 .000 .000 .

N IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

45 45 45 45

KOMUNIKASI 45 45 45 45

DISPOSISI 45 45 45 45

SUMBER DAYA 45 45 45 45

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui :

Korelasi antara komunikasi dengan disposisi (rxix3) adalah

0.940

Korelasi antara komunikasi dengan sumber daya (rx1x4)

adalah 0.937.

Korelasi antara disposisi dengan sumberdaya (rx3x4) adalah

0.959.

Dengan demikian dapat diketahui nilai-nilai paradigm penelitian

seperti dalam gambar berikut.

Page 107: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

92

5. Analisis Pengaruh Secara Proporsional

e. Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi

Pengaruh Langsung = (PYX1) (PYX1) = (0.215) (0.215)

= 0.046225

Pengaruh tdk Langsung melalui X3 = (PYX1) (rX1X3) (PYX3) = (215)(0.940)(0.317)

= 0.0640657

Pengaruh tdk langsung melalui X4 = (PYX1) (rX1X4) (PYX4) = (0.215)(0.937)(0.477)

= 0.096094035

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk)

= 0.206384735

f. Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi

Pengaruh Langsung = (PYX3) (PYX3) = (0.317) (0.317)

= 0.100489

Pengaruh tdk Langsung melalui X1 = (PYX3) (rX1X3) (PYX1) = (0.317)(0.940)(0.215)

= 0.0640657

Pengaruh tdk langsung melalui X4 = (PYX3) (rX3X4) (PYX4) = (0.317)(0.959)(0.477)

= 0.145009431

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk) = 0.309564131

X1

X3

X4

Y

0.940

0.215

0.317

0.477

Pye 0.937

E

0.959

Page 108: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

93

g. Pengaruh Sumber daya terhadap Implementasi

Pengaruh Langsung = (PYX4) (PYX4) = (0.477) (0.477)

= 0.227529

Pengaruh tdk Langsung melalui X1 = (PYX4) (rX1X4) (PYX1) = (0.477)(0.937)(0.215)

= 0.096094035

Pengaruh tdk langsung melalui X3 = (PYX4) (rX3X4) (PYX3) = (0.477)(0.959)(0.317)

= 0.145009431

Pengaruh total = (p.langsung)+(p.tdk) = 0.468632466

Epselon atau factor yang tidak diteliti = (100) – (Total X1+X3+X4)

= (100) – (0.984581332)

= 0.12

C. Pembahasan

1. Analisis Komunikasi Menentukan Implementasi Pembangunan Desa Transmigrasi

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa memang ternyata

komunikasi sebagai sebuah variable bebas dalam menentukan tingkat

implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju. Secara statistic telah dianalisis bahwa besarnya pengaruh

langsung komunikasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan

desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah sebesar 1,6%. Selain itu

lewat pengaruh tidak langsung atau melalui variable lain (struktur

organisasi, disposisi, dan sumber daya) adalah sebesar 14,3%, sehingga

dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh sebesar 15,9%

Page 109: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

94

terhadap keberhasilan implementasi pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju.

Dalam karyanya yang terkenal, Edward III (1980) mengungkapkan:

“the first reguirement for effective policy implementation is that those who

are to implement a decision must know what they are supposed to do. Ini

berate pelaksana harus memahami dengan baik isi kebijakan sebelum

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Demikian juga dalam kaitan

dengan kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju

seharusnya para aparat pelaksana di lapangan mengetahu dan memahani

isi dari kebijakan pembangunan tersebut. Hal ini sejalan juga dengan apa

yang dikatakan oleh Face & Faules, 2000 bahwa “pemahaman yang baik

adalah kunci dari komunikasi”.

Memang perlu dipahami bahwa dalam proses komunikasi dimana

tujuannya adalah terciptanya pengertian yang “sama” diantara para unsur

yang terlibat dalam komunikasi. Pemahaman yang baik antara pelaksana

program memungkinkan untuk tidak terjadinya kesalahan dalam

interpretasi pekerjaan sekaligus juga dapat menghindarinya. Hal ini

senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)

“therefore, the prospects of effective implementation will be enhanced by

the clarity with standards and objectives are stated and by the accuracy

and consistency which they are communicated”. Jadi pentingnya

komunikasi dalam mengimplementasi sebuah kebijakan, agar tidak terjadi

kesalahan dalam mengintrepretasikan di tingkat lapangan.

Page 110: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

95

Dalam kaitan urgensi komunikasi dalam implementasi kebijakan

pemangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju, ada tiga hal yang

menjadi pokok perhatian, yaitu pertama yang berkaitan dengan apek

transmisi, yang kedua berkaitan dengan kejelasan, dan yang ketiga

berkaitan dengan konsistensi baik dari organisasi yang memiliki

kewenangan dengan pihak aparatur pelaksana di tingkat lapangan.

Berkaitan dengan ketiga hal tersebut di atas – transmisi, kejelasan,

dan konsistensi – kelihatannya belum berjalan secara optimal. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang

menjadi pelaksana kebijakan pembangunan desa transmigrasi. Jadi

kemungkinan secara jelas pesan-pesat berupa informasi dan panduan

tentang pelaksanaan program telah dikomunikasikan oleh para pembuat

kebijakan transmigrasi, namun di tingkat implementor makna dari

informasi tersebut tidak dapat dipahami sebagaimana seharusnya.

2. Analisis Struktur Birokrasi Menentukan Implementasi

Pembangunan Desa Transmigrasi

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa memang ternyata

struktur birokrasi sebagai sebuah variable bebas dalam menentukan

tingkat implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju. Secara statistic telah dianalisis bahwa besarnya

pengaruh langsung struktur organisasi terhadap implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah sebesar

2,3%. Selain itu lewat pengaruh tidak langsung atau melalui variable lain

Page 111: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

96

(komunikasi, disposisi, dan sumber daya) adalah sebesar 37,2%,

sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh sebesar

39,5% terhadap keberhasilan implementasi pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Jadi dapat dikatakan bahwa ternyata struktur organisasi memiliki

pengaruh langsung ke implementasi masih dalam skala kecil atau lemah.

Memang oleh banyak kalangan pakar, seperti misalnya Butarbutar (2007)

menduga dengan kuat bahwa kelemahan birokrasi pemerintahan dalam

mengimplementasikan kebijakan public adalah ia terlalu dibatasi oleh

struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal dalam struktur

organisasi yang penting yaitu prosedur-prosedur dan ukuran standar kerja

atau standar operasional prosedur (SOP) yang berasal dari dalam

organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu

pekerjaan.

Persoalannya muncul ketika suatu pekerjaan harus melibatkan

organisasi lain. Di sinilah unsur koordinasi menjadi sesuatu keharusan,

namun dapat bertabrakan dengan standar-standar oeprasional yang ada

ddalam organisasi itu sendiri.

Kendala-kendala dalam koordinasi baik koordinasi vertical maupun

koordinasi horizontal menyebab implementasi kebijakan public menjadi

terganggu. Hal inilah yang banyak ditemui di dalam implementasi

kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Page 112: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

97

3. Analisis Disposisi Menentukan Implementasi Pembangunan Desa Transmigrasi

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa memang ternyata

disposisi atau sikap para impelementor sebagai sebuah variable bebas

dalam menentukan tingkat implementasi kebijakan pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju. Secara statistic telah dianalisis bahwa

besarnya pengaruh langsung disposisi terhadap implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah sebesar 10

%. Selain itu lewat pengaruh tidak langsung atau melalui variable lain

(komunikasi, struktur organisasi, dan sumber daya) adalah sebesar 31%,

sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh sebesar

41% terhadap keberhasilan implementasi pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh langsung dan tidak

langsung disposisi atau sikap pelaksana terhadap keberhasilan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju menampakkan

urgensi dari sikap pelaksana ini. Hal ini sesuai dengan pandangan dari

Edward III (1980), bahwa: if implementation is to proceed effectively, not

only must implementers know what to do and have the capacity to do it,

but they must also desire to carry out police”. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa disposisi atai sikap pelaksana menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi. Pandangan

Edwar III di atas menyatakan bahwa tidak ada jaminan keberhasilan

implementasi kebijaan kalau hanya mengandalkan kemampuan para

Page 113: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

98

implementor saja. Namun hal yang tidak kalah pentingnya diperhatikan

adalah sikap atau disposisi para pelaksana di tingkat lapangan. Adanya

kesesuaian sikap antara para pelaksana dengan tujuan kebijakan atau

tujuan transmigrasi tentunya menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan transmigrasi tersebut terutama di tingkat lapangan. Sebaliknya

jika tidak ada kesesuaian sikap para implementor tentunya dapat

menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pencapaian tujuan

transmigrasi.

Demikian juga hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan

pandangan Van Meter dan Van Horn (1975). Ia menyatakan bahwa: “three

elements of the implementor’s response may effect their ability and

willingness to carry out the policy; their cognition (comprehension,

understanding) of policy, the direction of the response toward it

(acceptance, neutrality, rejection), the intencity of of the response”.

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi

kebijakan merupakan akumulaso dari kognisi, kecenderungan tanggapan,

dan intensitas para pelaksana lapangan dalam melaksanakan program

pembangunan desa transmigrasi. Selanjutnya kognisi merupakan

akumulasi dari pengetahuan dan pemahaman tentang tujuan atau isi

kebijakan dan hal ini tentunya menjadi tugas dari para pejabat untuk

menjelaskan dan memberikan pengertian kepada para petugas lapangan.

Page 114: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

99

4. Analisis Sumberdaya Menentukan Implementasi Pembangunan Desa Transmigrasi

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa memang ternyata

disposisi atau sikap para impelementor sebagai sebuah variable bebas

dalam menentukan tingkat implementasi kebijakan pembangunan desa

transmigrasi di Kabupaten Mamuju. Secara statistic telah dianalisis bahwa

besarnya pengaruh langsung disposisi terhadap implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju adalah sebesar 49

%. Selain itu lewat pengaruh tidak langsung atau melalui variable lain

(komunikasi, struktur organisasi, disposisi, dan sumber daya) adalah

sebesar 40%, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi memiliki

pengaruh sebesar 89% terhadap keberhasilan implementasi

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi dan

keterampilan aparat pelaksana memiliki peranan yang sangat kuat dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini sejalan juga dengan

pandangan dari Arief (2011) bahwa implementasi kebijakan public hanya

dapat berhasil jika ditunjang oleh perangkat organisasi dan manajemen

implementasinya. Termasuk di dalamnya kemampuan aparat pelaksana

dan alokasi sumber daya yang ada.

Page 115: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

100

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Komunikasi berpengaruh secara langsung dan tidak langsung

terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju. Besarnya pengaruh langsung komunikasi adalah

lebih kecil daripada pengaruh langsungnya. Dibandingkan dengan

besaran total pengaruh diantara kesemua variable, maka komunikasi

menempati besaran pengaruh yang paling rendah.

2. Struktur organisasi birokrasi lokal pemerintah Kabupaten Mamuju

berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap

implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten

Mamuju. Besarnya pengaruh langsung struktur organisasi lebih kecil

dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. Dalam analisis data

ditemukan bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap implementasi pembangunan desa transmigrasi.

3. Disposisi atau sikap para pelaksana program berpengaruh secara

langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan

pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju. Dibandingkan

dengan besaran total pengaruh diantara kesemua variable, maka

komunikasi menempati besaran pengaruh yang berada di urutan

kedua dari keempat variable bebas yang diteliti.

4. Sumber daya berpengaruh secara langsung dan tidak langsung

terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa transmigrasi di

Kabupaten Mamuju. Dibandingkan dengan besaran total pengaruh

100

Page 116: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

101

diantara kesemua variable, maka komunikasi menempati besaran

pengaruh yang paling tinggi.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu lebih meningkatkan

komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang memiliki urusan di

sektor pembangunan desa transmigrasi. Peningkatan komunikasi yang

dilakukan terutama yang berkaitan dengan bagaimana

mengtransmisikan isi dari kebijakan pembangunan desa transmigrasi

yang ada di Kabupaten Mamuju. Hal ini penting sebab kejelasan isi

dan konsistensi dari isi dari pesan atau informasikan dikomunikasikan

akan menjadi pegangan dari para implementor di lapangan. Tanpa

adanya kejelasan dan konsisten dari isi komunikasi akan dapat

menimbulkan gangguan dalam implementasi pembangunan desa

transmigrasi Kabupaten Mamuju.

2. Demikian juga halnya dengan perbaikan dari koordinasi antara

perangkat daerah perlu terus diperbaiki, baik dalam hal koordinasi

vertical yaitu antara instansi yang vertical maupun instansi yang sejajar

atau koordinasi horizontal. Dengan adanya koordinasi maka arah dari

kegiatan pembangunan desa transmigrasi di Kabupaten Mamuju dapat

seiring dan saling menunjang dalam pencapaian atau

pengimplementasikan tujuan dari kebijakan transmigrasi, yaitu

tercapainya peningkatan kesejahteraan penduduk pendatang dan

penduduk asli, terjadinya pemerataan pembangunan, dan terciptanya

persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah ini.

Page 117: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

102

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, O.S., 1993. Indonesian Transmigrants and Adaptation. An

Ecological Anthropological Perspective. Centers for South and southeast Asia Studies, University of California at Berkeley.

Alderfer, C.P., 1972. Existence, relatedness, and growth: Human needs in

Organizational Setting, New York: Free Press.

Ali, M. Saleh S., 2000. Pengetahuan Lokal Dan Pembangunan Pertanian berkelanjutan: Perspektif Dari Kaum Marjinal. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.

Anonim, 2004. Pengkajian produktivitas dan Performansi Kerja Petani-Nelayan. Jurnal Pengkajian Volume 02. Badan Pengkajian SDM Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta.

Anonim, 1973. Knowledge And Society. American Sociology. Voice of America Forum Lecture. USA.

Arifin, B., 2001. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia. Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi. Erlangga, Jakarta.

Arikunto, S., 1997. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Asnawi S. 2002. Teori Motivasi: Dalam Pendekatan Psikologi Industri Organisasi. Studio Press. Jakarta.

Azwar, S. (1995). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPP Sidoraharjo, 2007. Laporan Tahunan BPP Sidoraharjo 2007. Kecamatan Sukamaju

BPS Mamuju Utara, 2005. Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utaradalam Angka 2004. BPS Propinsi Sulawesi Selatan.

BPS Mamuju Utara, 2006. Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utaradalam Angka 2005. BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Page 118: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

103

BPS Mamuju Utara, 2007. Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utaradalam Angka 2006. BPS Propinsi Sulawesi Selatan.

BPS Sulawesi Selatan, 2006. Penduduk Indonesia, Hasil Sensus

Penduduk Tahun 2005. Seri L2.2. Badan Pusat Statistik, Indonesia.

Butarbutar, Timbul. 2007. Pengaruh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi,

dan Struktur Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan Angkutan Kota. Studi Implementasi Kebijakan Angkutan Kota di Kota Bogor. Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.

Chambers, Robert and Gordon Conway, 1992. Sustainable Rural

Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century. Cronbach, L.,J. (1984). Essentials of Psychological Testing, 4th edition.

New York: Harper and Row.

Daljoeni, 1997. Strategi Adaptasi. Gajahmada University Press,Yogyakarta.

Dayakisni, T., dan Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. UMM, Malang. Danny dan Davies, 1982. The Act of Creativity. Oxford University Press.

London. Daniel, M., 2005. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Bumi Aksara. Dedi Supriadi, 1994. Pengukuran Kreativitas PT. Rineka Cipta. Jakarta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kabupaten Mamuju Utara,

2006. LaporanTahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utaratahun 2007.

Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan, 2007. Laporan Tahunan 2007. Dinas

Perkebunan Sulawesi Selatan Ellis, F., 2000. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries.

Oxford University Press. New York. Freedman, Ronald (et.al), 1982. Principles of Sociolgy. A Text with

Readings, New York: Holt Gavin, 1975. The Problems of Urbanization In Indonesia. Airlangga

University Press, Surabaya.

Page 119: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

104

Gerungan, W.H., 1997. Psychology Social. Bandung: P.T. Eresco. Guinness, P., 1977. Transmigration in South Kalimantan and South

Sulawesi. Population Institute, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Handoko, M. 1992. Motivasi: Daya Penggerak Tingkah Laku, Hagen, E. Everett, 1961. On The Theory of Social Change. How

Economic Growth Begins. Illinois. The Dorsey Press. Hasibuan, M. 2000. Manajemen Sumberdaya Manusia. Bumi Aksara,

Jakarta. Harjono, J. M. 1997. Transmigration in Indonesia. Oxford in Asia Current

Affairs. Harvey, C., 1992. Motivasi Yang Sukses. British Institute of Management.

P.T. Kesaint Blanc Coorp. Jakarta. Havelock, 1973. The Human Problems of Innovation. HMSO.London Heeren, 1979. Transmigration in Indonesia. Gramedia, Jakarta. Herzberg, Frederick W.,1987. The Motivation to Work. Wiley, New York. Hasbullah, 2006. Social Capital. Menuju Keunggulan Budaya Manusia

Indonesia. MR-United Press, Jakarta. Hill, Donald R., 1977. The Impact of Migration on Metropolitan. Grenada,

USA Hilgard, E.R. et all., 1971. Introduction to Psychology. Harcourt Brace

Jovanovich, Inc. New York, USA. Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif, University of Indonesia

Press. Jakarta. Isnanto, B.S, 1984. Hubungan antara Motivasi Berprestasi, Motivasi

Berafiliasi, dan Motivasi Berkuasa. Universitas Gajahmada, Yogyakarta.

Issac, s., dan Michael, W.B. 1983. Hand Book in Research and

Evaluation. 2nd Edition, California-USA: Edits Publishers.

Page 120: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

105

Kahler, 1985. Methods in Adult Education. Interstate Printers and Publishers, Inc. Illinois.

Kartono, K. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Penerbit C.V.

Mandar Maju, Bandung. Kerlinger, F.N. (1996). Asas-asas Penelitian Behavioral. (Terjemahan,

L.R. simatupang). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Koentjaraningrat, 1984. Masyarakat di Indonesia Masa Ini. Yayasan

Penerbit Fakulatas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Koentjaraningrat, 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta. Laurer, R.H., 2003. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. PT. Rineka

Cipta, Jakarta. Lee, Everett, 1969. A Theory of Migration, Cambridge: University Press. Liliweri, A., 1994. Perspektif teoritis, Komunikasi Antarpribadi (Suatu

Pendekatan Ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Luthans, F., 1989. Organizational Behavior. McGraw-Hill Book Co. United

State of Amerca Mangunwidjaja, D. dan Sailah, I., 2005. Pengantar Teknologi Pertanian.

Penebar Swadaya. Jakarta. Mantra, I.B., 2000. Demografi Umum. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mardikanto, T., 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian, Sebelas

Maret University Press, Surakarta. McClelland, David, 1961. The Achieving Society. Harper, New York. Micklin, M. And Choldin, H.M. Sociological Human Ecology. Contemporary

Issues and Applications. West view Press/Boulder and London Moleong, L.J., 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT.

Remaja Rosdakarya. Bandung. Mubyarto, 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian LP3ES, Jakarta.

Page 121: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

106

Munandar, 1988. Ilmu Sosial Dasar. Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Indonesia. P.T. Refika Aditama, Bandung

Nadler, D.A., Lawler E.E., 1983. Motivation: A Diagnostic Approach. New

York: McGraw Hill. Narwoko, J.D. dan Suyanto, B., 2004. Sosiologi. Teks Pengantar Dan

Terapan. Prenada Media. Jakarta. Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. Ngelow, Z.T., 2006 Perspektif Gereja terhadap Nilai-nilai Budaya

Tradisional di Sulawesi Selatan* Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Transmigrasi Powell, S., 1983. Mobility and Adaptation. Southern Illinois University

Press. Pomp, M. 1994. Smallholders and Innovation Adoption. Cocoa in

Sulawesi, Indonesia. Purwanto, 2007. Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan.

Pengembangan dan Pemanfaatan . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Putnam, R.D., 2002. Bowling Together. TAP Riduwan dan Akdon, 2007. Rumus dan Data dalam Analisis Statistika.

Alfabeta, Bandung. Ritzer, G. dan Goodman, J.D., 2004. Teori Sosiologi Modern. Edisi

Keenam. Kencana. Jakarta. Ritzer, G., 2004. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. PT.

RajaGrafindo Persada. Jakarta. Rogers, E.M. and Kinkaid, L., 1981. Communication Network. Toward a

New Paradigm for Research. The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co. Inc. New York.

Rogers, E.M., 1976. Komunikasi Dan Pembangunan. Perspektif Kritis.

LP3ES Russel, E.W., (1980), Soil Conditioner and Plant growth, Longman group

Ltd., London.

Page 122: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

107

Santoso, S., 2004. SPPSS Versi 11,5 for Windows. Mengolah Data Statistik Secara Profesional. PT. Elex Media Computindo, Jakarta.

Sarjono, 2001. Mobilitas Penduduk Desa-Kota. Universitas Indonesia,

Jakarta Selo Soemardjan, 1983. Sifat Panutan dalam Pandangan Masyarakat

Indonesia. Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional MIPI. Jakarta.

S. Rahayu. 1979. Aspek Ekonomi Penguasaan Tanah dan Hubungan

Agraria, SDP/SAE, Bogor. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D.

CV Alfabeta, Bandung. Soekanto, S. 2002. Sosiologi. Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta. Sukartawi 1989. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi, PT.

Rajawali Pers, Jakarta. Sukidin, dkk., 2003. Pengantar Ilmu Budaya. Insan Cendekia, Surabaya. Suparman, I.A. 1987. Statistik Sosial. PT. Rajawali Pers, Jakarta. Suparno, E., 2007. Paradigma Baru Transmigrasi. Menuju Kemakmuran

Rakyat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

_________, 2006 Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.” Mendukung Pembangunan Tujuh Propinsi Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi Paradigma Baru. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Jakarta.

Suparmoko, 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam Lingkungan. Suatu

Pendekatan Teoritis BPFE, Yogyakarta. Suryabrata, S. 1993. Metodologi Penelitian. C.V. Rajawali, Jakarta. Susanto, F.X., 2000. Tanaman Cacao. Budidaya dan Pengolahannya Sutanto. J., 2006. Revitalisasi Pertanian Dan Dialog Peradaban. Penerbit

Buku Kompas, Jakarta

Page 123: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

108

Swasono, S.E., 1986. Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Syafa’aat, dkk., 2005. Pertanian. Menjawab Tantangan Ekonomi

Nasional. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Syafa’aat, N., Supena F., dan Saktyanu K.D. 1998. Mobilitas Penduduk

Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Syafa’aat, N., S.H. Susilowati, dan D. Hidayat, 1998. Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi Peluang Migrasi. JAE Vol. (2):3. Bogor. Syaastad, A.L., 1972. The Cost and Returning of Human Migration in

Regional Economics: A Readers (H.W.Richardson,ed). The University Press.Glasgow.

Sztompka, P., 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada Media. Jakarta Tarumingkeng, 2003. Transmigration and Development in Indonesia,

University of Pittsburgh. Taylor, R.C., 1970. Migration and Motivation: A Study of Determinants and

Types. In Migration. Cambridge University Press. Thompson, W.S. dan D.T. Lewis, 1970. Population Problems. New York:

McGraw-Hill. Tjasyono, B., 2004. Klimatologi. Penerbit ITB, Bandung Undang Undang No 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Utomo, M., Transmigrasi: Membangun dan Merekatkan Bangsa. Opini

pada Media Lampung. Desember 2007. Veeger, K.J., 2001. Ilmu Budaya Dasar. Gloria, Jakarta. Wae, J.N. 2004. Nilai Strategis Kawasan Indonesia Timur. Opini pada

Media Departemen dan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. htpp://www.narkertrans.go.id

Wahjosumidjo, 1987. Kepemimpinan dan Motivasi. Ghalia Indonesia,

Jakarta. Walgito, B., 1991. Psikologi Sosial. Suatu Pengantar. Andi Offset,

Yogyakarta.

Page 124: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

109

Warsono, S.H. 2005. Transmigrasi, Perpindahan Penduduk Dan Disparitas Ekonomi Wilayah. Pascasarjana pada Program Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Jakarta.

William P. A., 1972. Motives and Motivation,” dalam The Encyclopedia of

Philosophy, vol. 5, reprint edition (New York: Macmillan Pubblishing Co., Inc. & The Free Press, 1972), hal. 399-409.

Wim van Zanten, 1994. Statistika Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. PT. Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta. Winoto, J. 1995. Impact of Urbanization on Agricultural Development in

Nothen Coastal Region West Java. Michigan State University and University Microfilm. USA, Michigan

Wiradi, G. and C. Manning. 1984. Land Ownership, Tenancy and Source

of Household Income Community Pattern form a. Partial Recensus of Eight Villages in Rural Java. SDP/SAE, Bogor.

Wirartha, I.M., 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Penerbit Andi

Yogyakarta. Wlodkowski, 1986. Motivation and Teaching: Washington DC: National

Education Association. http://www.google.com 3 September 2008 jam 12.00 Ardika, I.W., 2008.

Kebudayaan Lokal , Multikultural, dan Politik Identitas Refleksi Hubungan Antaretnis.

Page 125: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

110

KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

a. Nama Responden (boleh tdk ditulis) ………………………………………

b. Jenis Kelamin : (1) Kali-laki (2) Perempuan

c. Unit kerja :

……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………..

d. Pangkat/Golongan : ………………………………………………………..

e. Pendidikan : …………………………………………………..

B. KOMUNIKASI

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(1) memahami apa yang dikomunikasikan

berkaitan dengan tuas-tugas and di desa ini?

a. Sangat tidak memahami

b. Tidak memahami

c. Cukup memahami

d. Memahami

e. Sangat memahami

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) isi kebijakan pembangunan desa

transmigrasi dapat diketahui secara jelas ?

a. Sangat tidak jelas

b. Tidak jelas

c. Cukup jelas

d. Jelas

e. Sangat jelas

Page 126: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

111

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) isi kebijakan pembangunan desa

transmigrasi dapat sudah konsisten?

a. Sangat tidak konsisten

b. Tidak konsisten

c. Cukup konsisten

d. Konsisten

e. Sangat konsisten

C. STRUKTUR BIROKRASI

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) petugas-petugas yang ada dalam

melaksanakan tugasnya sudah terkoordinasi ?

a. Sangat tidak terkoordinasi

b. Tidak terkoordinasi

c. Cukup Terkoordinasi

d. Terkoordinasi

e. Sangat terkoordinasi

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah standar operasional prosedur

yang ada sudah sesuai ?

a. Sangat tidak sesuai

b. Tidak sesuai

c. Cukup sesuai

d. Sesuai

e. Sangat sesuai

Page 127: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

112

D. DISPOSISI

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah petugas yang ada di lapangan

memiliki sikap prasangka terhadap sesame petugas lapangan yang

ada ?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah petugas yang ada di lapangan

memiliki sikap puas terhadap pekerjaan mereka ?

a. Sangat tidak puas

b. Tidak puas

c. Cukup Puas

d. Puas

e. Sangat puas

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah petugas yang ada di lapangan

memiliki sikap yang berkomtmen terhadap organisasi ?

a. Sangat tidak berkomitmen

b. Tidak berkomitmen

c. Cukup berkomitmen

d. Berkomitmen

e. Sangat berkomtmen

Page 128: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

113

E. SUMBER DAYA

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah petugas yang ada di lapangan

memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya ?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah petugas yang ada di lapangan

memiliki ketrampilan yang sesuai dengan tugasnya ?

a. Sangat tidak terampil

b. Tidak terampil

c. Cukup terampil

d. Terampil

e. Sangat terampil

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah fasilitas yang tersedia ?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

Page 129: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

114

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA TRANSMIGRASI

A. Kesejahteraan Penduduk Trans dan Sekitar

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah pemukiman transmigrasi yang

anda bina mengalami perkembangan ?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup Tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi.

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) apakah dalam pemukiman transmigrasi

yang anda bina tersedia lapangan kerja?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup Tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

B. Pemerataan Pembangunan Daerah

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana kontribusi pemukiman

transmigrasi terhadap pembangunan di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

Page 130: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

115

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana dampak pemukiman

transmigrasi terhadap lingkungan fisik di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

16. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana dampak pemukiman

transmigrasi terhadap lingkungan social budaya di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

C. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

17. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana tingkatan integrasi antara

penduduk transmigrasi dengan penduduk asli di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

18. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana tingkatan asimilasi antara

penduduk transmigrasi dengan penduduk asli di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

Page 131: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

116

19. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(1) bagaimana tingkatan keteganan social

antara penduduk transmigrasi dengan penduduk asli di daerah ini?

a. Sangat rendah

b. Rendah

c. Cukup tinggi

d. Tinggi

e. Sangat tinggi

Terima kasih

atas kerjasama Bapak/Ibu/Sdr(i) dalam memberikan informasi

lewat pengisian kuesioner ini

Page 132: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

117

PERHITUNGAN PATH DENGAN X1, X2, X3, X4, dan Y

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

15.7353 10.92234 45

KOMUNIKASI 6.1889 3.72865 45

DISPOSISI 6.1953 3.92612 45

SUMBER DAYA 5.6664 3.81006 45

STRUKTUR ORGANISASI 3.5491 2.86667 45

Correlations

IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI KOMUNIKASI DISPOSISI

SUMBER DAYA

STRUKTUR ORGANISASI

Pearson Correlation IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

1.000 .960 .977 .983 .923

KOMUNIKASI .960 1.000 .940 .937 .861

DISPOSISI .977 .940 1.000 .959 .906

SUMBER DAYA .983 .937 .959 1.000 .950

STRUKTUR ORGANISASI .923 .861 .906 .950 1.000

Sig. (1-tailed) IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

. .000 .000 .000 .000

KOMUNIKASI .000 . .000 .000 .000

DISPOSISI .000 .000 . .000 .000

SUMBER DAYA .000 .000 .000 . .000

STRUKTUR ORGANISASI .000 .000 .000 .000 .

N IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

45 45 45 45 45

KOMUNIKASI 45 45 45 45 45

DISPOSISI 45 45 45 45 45

SUMBER DAYA 45 45 45 45 45

STRUKTUR ORGANISASI 45 45 45 45 45

Page 133: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

118

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .993a .986 .985 1.35801

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR ORGANISASI, KOMUNIKASI,

DISPOSISI, SUMBER DAYA

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5175.325 4 1293.831 701.569 .000a

Residual 73.768 40 1.844

Total 5249.093 44

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR ORGANISASI, KOMUNIKASI, DISPOSISI, SUMBER DAYA

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.428 .408 -3.499 .001

KOMUNIKASI .605 .179 .207 3.376 .002

DISPOSISI .889 .203 .320 4.381 .000

SUMBER DAYA 1.475 .285 .515 5.173 .000

STRUKTUR ORGANISASI -.127 .237 -.033 -.535 .596

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Page 134: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

119

Page 135: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

120

PERHITUNGAN PATH DENGAN X1, X3, X4, dan Y

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

15.7353 10.92234 45

KOMUNIKASI 6.1889 3.72865 45

DISPOSISI 6.1953 3.92612 45

SUMBER DAYA 5.6664 3.81006 45

Correlations

IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI KOMUNIKASI DISPOSISI SUMBER DAYA

Pearson Correlation IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

1.000 .960 .977 .983

KOMUNIKASI .960 1.000 .940 .937

DISPOSISI .977 .940 1.000 .959

SUMBER DAYA .983 .937 .959 1.000

Sig. (1-tailed) IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

. .000 .000 .000

KOMUNIKASI .000 . .000 .000

DISPOSISI .000 .000 . .000

SUMBER DAYA .000 .000 .000 .

N IMPLEMENTASI

TRANSMIGRASI

45 45 45 45

KOMUNIKASI 45 45 45 45

DISPOSISI 45 45 45 45

SUMBER DAYA 45 45 45 45

Page 136: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

121

Correlations

IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI KOMUNIKASI DISPOSISI SUMBER DAYA

Pearson Correlation IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

1.000 .960 .977 .983

KOMUNIKASI .960 1.000 .940 .937

DISPOSISI .977 .940 1.000 .959

SUMBER DAYA .983 .937 .959 1.000

Sig. (1-tailed) IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

. .000 .000 .000

KOMUNIKASI .000 . .000 .000

DISPOSISI .000 .000 . .000

SUMBER DAYA .000 .000 .000 .

N IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

45 45 45 45

KOMUNIKASI 45 45 45 45

DISPOSISI 45 45 45 45

SUMBER DAYA 45 45 45 45

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .993a .986 .985 1.34614

a. Predictors: (Constant), SUMBER DAYA, KOMUNIKASI, DISPOSISI

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 5174.798 3 1724.933 951.907 .000a

Residual 74.295 41 1.812

Total 5249.093 44

a. Predictors: (Constant), SUMBER DAYA, KOMUNIKASI, DISPOSISI

b. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Page 137: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

122

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.386 .397 -3.492 .001

KOMUNIKASI .631 .171 .215 3.686 .001

DISPOSISI .882 .201 .317 4.393 .000

SUMBER DAYA 1.368 .202 .477 6.773 .000

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value -1.3863 29.3840 15.7353 10.84477 45

Residual -4.07207 2.53125 .00000 1.29943 45

Std. Predicted Value -1.579 1.259 .000 1.000 45

Std. Residual -3.025 1.880 .000 .965 45

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI TRANSMIGRASI

Page 138: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

123

Page 139: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ...digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/Digital...kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, (4) mendorong pemerataan pertumbuhan

124