Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dan Keperawatan.

8/17/2019 Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dan Keperawatan.

1/32

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN

KEPERAWATAN

Disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah

Manajemen Strategi dan Kebijakan Kesehatan

Dosen Pengampu: Bambang Edi Wa si!o" S#Kp" M#Kes

Disusun oleh:

Ke$ompo% I&

Hi 'a Ainin Nu ())*)*++,-+**-./

Nu isda E0a I ma1a!i ())*)*++,-+**,2/

Nunung Ra34ma1a!i ())*)*++,-+**5*/

P imiand ian'a P o ena!a ())*)*++,-+**5+/

Noo A i6ani ())*)*++,-+**78/

PR9 RAM ST;DI MA ISTER KEPERAWATAN

< A K ; L TA S K E D 9 K T E R A N

;NI&ERSITAS DIP9NE 9R9

)*+5


2/32

BAB I

PENDAH;L;AN

A# La!a Be$a%angPelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar

masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah

sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 19 !

pasal "# $ ayat %1& 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin(

bertempat tinggal( dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan) dan Pasal * ayat

%*& '+egara bertanggung jawab atas penyediaan ,asilitas pelayanan

kesehatan dan ,asilitas pelayanan umum yang layak)Pemerintah mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai dengan

yang diamanatkan dalam UUD 19 !( maka disusunlah beberapa

kebijakan dalam pelayanan kesehatan Dalam setiap perumusan

kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu

diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi .etapa

pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan

banyak berarti /mplementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut

paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi( melainkan lebih

dari itu( ia menyangkut masalah kon,lik( keputusan dan siapa yang

memperoleh apa dari suatu kebijakan %0rindle dalam ahab( 1992:!9&3leh sebab itu( tidak berlebihan jika dikatakan implementasi

kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses

kebijakan /ni menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara

perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti

walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses

implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan( maka kebijakan yang

semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya Dalam kaitan

ini( seperti dikemukakan oleh ahab %1992:!1&( menyatakan bahwa


3/32

pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting( bahkan jauh lebih

penting daripada pembuatan kebijaksanaan Kebijaksanaan hanya

sekedar impian atau ren4ana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau

tidak mampu diimplementasikan

B# Rumusan Masa$a4.erdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah

'.agaimana implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dan

keperawatan 5)

=# Tu>uanUntuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan kesehatan

dan keperawatan


4/32

BAB II

TINJA;AN P;STAKA

A# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

+# De?inisi Imp$emen!asi Kebi>a%an

Menurut Patton dan Sawi4ki %199*& bahwa implementasi

berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program( dimana pada posisi ini eksekuti, mengatur

4ara untuk mengorganisir( menginterpretasikan dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi Sehingga dengan mengorganisir(

seorang eksekuti, mampu mengatur se4ara e,ekti, dan e,isien

sumber daya( Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung

pelaksanaan program( serta melakukan interpretasi terhadap

peren4anaan yang telah dibuat( dan petunjuk yang dapat diikuti

dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan

6adi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang

berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-

undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu

kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur

Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu

penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan men4apai

hasil melalui akti7itas atau kegiatan dan program pemerintah

%8angkilisan( "22*:9&

Menurut obert +akamura dan rank Smallwood hal-hal

yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah

keberhasilan dalam menge7aluasi masalah dan kemudian

menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersi,at

khusus %8angkilisan( "22*:1;& Sedangkan menurut Pressman dan

ilda7sky %19# &( implementasi diartikan sebagai interaksi antara


5/32

penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam men4apai

tujuan tersebut( atau kemampuan untuk menghubungkan dalam

hubungan kausal antara yang diinginkan dengan 4ara untuk

men4apainya %8angkilisan( "22*:1;& 6ones %19;;& menganalisis

masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada

konsepsi kegiatan-kegiatan ,ungsional 6ones %19;;&

mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan

mengenai program-program yang sudah disahkan( kemudian

menentukan implementasi( juga membahas aktor-aktor yang

terlibat( dengan mem,okuskan pada birokrasi yang merupakan

lembaga eksekutor 6adi /mplementasi merupakan suatu proses yang

dinamis yang melibatkan se4ara terus menerus usaha usaha untuk

men4ari apa yang akan dan dapat di lakukan Dengan demikian

implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada

penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang

diinginkan

)# a%an

ippley dan ranklin %19#"& menyatakan keberhasilan

implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga ,aktor yaitu:

a Prespekti, kepatuhan (compliance) yang mengukur

implementasi dari kepatuhan atas mereka

b Keberhasilan imp/ementasi diukur dari kelan4aran rutinitas dan

tiadanya persoalan

4 /mplementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang

memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima man,aat

yang diharapkan

%8angkilisan( "22*:"1&

Peters %19#"& mengatakan( implementasi kebijakan yang

gagal disebabkan beberapa ,aktor:

a /n,ormasi


6/32

Kekurangan in,ormasi dengan mudah mengakibatkan

adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek

kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan

yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan kebijakan itu

b /si Kebijakan

/mplementasi kebijakan dapat gagal karena masih

samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau

ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri(

menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu

4 Dukungan

/mplementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pad

pelaksanannya tidak 4ukup dukungan untuk kebijakan tersebut

d Pembagian Potensi

$al ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya

para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana

dalam kaitannya dengan di,erensiasi tugas dan wewenang

%8angkilisan( "22*:""&

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S 0rindle

%19#2& dipengaruhi oleh dua 7ariabel besar( yakni isi kebijakan( dan

lingkungan implementasi


7/32

program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan

beras kepada kelompok masayarakat miskin=

d >pakah letak sebuah program sudah tepat:

e >pakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya

dengan rin4i= dan

, >pakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang

memadai

Sedangkan 7ariabel lingkungan kebijakan men4akup:

a Seberapa besar kekuasaan( kepentingan( dan strategi yang

dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi

kebijakan=

b Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa=

4 8ingkat kepatuhan dan responsi7itas kelompok sasaran

%Subarsono( "22!:9*&

B# Pe$a6anan Kese4a!an

+# De?inisi

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan

dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat de,inisi

pelayanan kesehatan menurut Pro, Dr Soekidjo +otoatmojo adalah

sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah

pelayanan pre7enti, %pen4egahan& dan promoti, %peningkatan

kesehatan& dengan sasaran masyarakat Sedangkan menurut ?e7ey

dan ?oomba %19;*&( Pelayanan Kesehatan >dalah upaya yang

diselenggarakan sendiri@se4ara bersama-sama dalam suatu

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan(

men4egah( dan men4embuhkan penyakit serta memulihkan

kesehatan peroorangan( keluarga( kelompok( atau masyarakat


8/32

De,inisi Pelayanan Kesehatan menurut Depkes / %"229&

adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau se4ara

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan( men4egah dan menyembuhkan penyakit

serta memulihkan kesehatan perorangan( keluarga( kelompok

masyarakat Sesuai dengan batasan seperti di atas( mudah dipahami

bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang ditemukan

banyak ma4amnya

)# Ma3am@ma3am Pe$a6anan Kese4a!an

a Health promotion %promosi kesehatan&

8ingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat

pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan

kesehatan Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status

kesehatan agar masyarakat atau sasarannya tidak terjadi

gangguan kesehatan 8ingkat pelayanan ini dapat meliputi(

kebersihan perseorangan( perbaikan sanitasi lingkungan(

pemeriksaan kesehatan berkala( penigkatan status giAi(

kebiasaan hidup sehat( layanan prenatal( layanan lansia( dan

semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status

kesehatan

b Specific protection %perlindungan khusus&

Perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungi

masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan

status kesehatan( atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-

penyakit tertentu( an4aman kesehatan( yang termasuk dalam

tingkat pelayanan kesehatan ini adalah pemberian imunisasi

yang digunakan untuk perlindungan pada penyakit tertentu

seperti imunisasi .B0( DP8( $epatitis( 4ampak dan lain-lain

Pelayanan perlindungan keselamatan kerja dimana pelayanan

kesehatan yang diberikan pada seseorang yang bekerja di tempat


9/32

risiko ke4elakaan tinggi seperti kerja di bagian produksi bahan

kimia( bentuk perlindungan khusus berupa pelayanan pemakaian

alat pelindung diri dan lain sebagainya

4 Early diagnosis and prompt treatment %diagnosis dini dan

pengobatan segera&

8ingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam

tingkat dimulainya atau timbulnya gejala dari suatu penyakit

8ingkat pelayanan ini dilaksanakan dalam men4egah meluasnya

penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit

sehingga tidak terjadi penyebaran .entuk tingkat pelayanan

kesehatan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka sur7ei

pen4arian kasus baik se4ara indi7idu maupun masyarakat( sur7ei

penyaringan kasus serta pen4egahan terhadap meluasnya kasus

d Disability limitation %pembatasan 4a4at&

Pembatasan ke4a4atan ini dilakukan untuk men4egah

agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak ke4a4atan

akibat penyakit yang ditimbulkan 8ingkat ini dilaksanakan pada

kasus atau penyakit yang memiliki potensi ke4a4atan .entuk

kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan untuk

menghentikan penyakit( men4egah komplikasi lebih lanjut(

pemberian segala ,asilitas untuk mengatasi ke4a4atan dan

men4egah kematian

e Rehabilitation %rehabilitasi&

8ingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien

didiagnosis sembuh Sering pada tahap ini dijumpai pada ,ase

pemulihan terhadap ke4a4atan sebagaimana program latihan-

latihan yang diberikan pada pasien( kemudian memberikan

,asilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gairah


10/32

hidup kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima

dengan senang hati karena kesadaran yang dimilikinya

Upaya pemberian pelayanan kesehatan yang seharusnya

dilakukan oleh lembaga rumah sakit harus bersipat trasparan(

4epat( epekti, dan e,esien( tidak ada unsur perbedaan dalam

memberikan pelayanan terhadap para pengguna jasa pelayanan(

karna bagimanapun pasein merupakan beban dan

tanggungjawab yang harus dapat diatasi oleh pihak rumah sakit(

prean medis dalam hal ini sangat penting untuk mampu

memberikan kontrabusi kepada pasein

8# Lembaga Pe$a6anan Kese4a!an

?embaga pelayanan kesehatan meliputi:

a awat 6alan

?embaga pelayanan kesehatan ini bertujuan memberikan

pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan

pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak dan kronis

yang dimungkinkan tidak terjadi rawat inap ?embaga ini dapat

dilaksanakan pada klinik C klinik kesehatan( seperti klinik

dokter spesialis( klinik perawatan spesialis dan lain C lain

b /nstitusi

/nstitusi merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang

,asilitasnya 4ukup dalam memberikan berbagai tingkat

pelayanan kesehatan( seperti rumah sakit( pusat rehabilitasi dan

lain C lain

4 Hospice

?embaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan

yang di,okuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih

tenang dan dapat melewati masa C masa terminalnya dengan

tenang ?embaga ini biasanya digunakan dalam home care

d Community Based Agency


11/32

Merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan

yang dilakukan pada klien pada keluarganya sebagaimana

pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek perawat

keluarga dan lain C lain

-# Ling%up Sis!em Pe$a6anan Kese4a!an

?ingkup pelayanan kesehatan meliputi:

a Primary health care %pelayanan kesehatan tingkat pertama&

Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan

pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan

atau masyarakat sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan

kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera sehingga si,at

pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar

Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas

atau balai kesehatan masyarakat dan lain C lain

b Secondary health care %pelayanan kesehatan tingkat kedua&

.entuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi

masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan di rumah

sakit atau rawat inap dan tidak dilaksanakan di pelayanan

kesehatan utama Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di

rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya

4 ertiary health ser!ices %pelayanan kesehatan tingkat ketiga&

Pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan

yang tertinggi di mana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi

dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua .iasanya

pelayanan ini membutuhkan tenaga C tenaga yang ahli atau

subspesialis dan sebagai rujukan utuma seperti rumah sakit yang

tipe > atau .

,#


12/32

aktor-,aktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan meliputi:

a /lmu pengetahuan dan teknologi baru

Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dapat

dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi baru(

mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi(

maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau

juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih

mengikuti perkembangan dan teknologi seperti dalam pelayanan

kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit C penyakit yang

sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti laser( terapi

perubahan gen dan lain C lain .erdasarkan itu maka pelayanan

kesehatan membutuhkan biaya yang 4ukup mahal dan pelayanan

akan lebih pro,essional dan butuh tenaga C tenaga yang ahli

dalam bidang tertentu

b Pergeseran nilai masyarakat

.erlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat

dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna

jasa pelayanan( dimana dengan beragamnya masyarakat( maka

dapat menimbulkan peman,aatan jasa pelayanan kesehatan yang

berbeda Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan

yang tinggi( maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam

penggunaan atau peman,aatan pelayanan kesehatan( demikian

juga sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan

yang kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap

pelayanan kesehatan( sehingga kondisi demikian akan sangat

mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan

4 >spek legal dan etik

Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap

penggunaan atau peman,aatan jasa pelayanan kesehatan( maka

akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam


13/32

pelayanan kesehatan( sehingga pelaku pemberi pelayanan

kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan

kesehatan se4ara pro,esional dengan memperhatikan nilai C nilai

hukum dan etika yang ada di masyarakat

d konomi

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh

tingkat ekonomi di masyarakat Semakin tinggi ekonomi

seseorang( pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan

mudah dijangkau( demikian juga sebaliknya apabila tingkat

ekonomi seseorang rendah( maka sangat sulit menjangkau

pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan

kesehatan membutuhkan biaya yang 4ukup mahal Keadaan

ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam sistem

pelayanan kesehatan

e Politik

Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada

akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian

pelayanan kesehatan Kebijakan C kebijakan yang ada dapat

memberikan pola dalam sistem pelayanan

=# Pe$a6anan Kepe a1a!an

1 De?inisi Pe$a6anan Kepe a1a!an

Menurut /lyas %"221& dalam Sabarguna %"22 & Pelayanan

keperawatan adalah kinerja pelayanan keperawatan dengan

penampilan dari hasil karya atau jasa yang telah diberikan kepada

indi7idu atau kelompok Penampilan adalah proses( 4ara( perbuatan(

tindakan dan gambaran dari sesuatu atau indi7idu( selain itu

pengertian penampilan meliputi banyak hal tidak hanya masalah


14/32

busana( kebersihan( kerapian( ekspresi: senyum( 4emberut( ramah(

dan terampil

" Aspe% Kua$i!as Pe$a6anan Kepe a1a!an

>spek-aspek kualitas pelayanan keperawatan menurut

Parasuraman( .erry dan Eeithaml dalam Famit %"22"& dan berbagai

penelitian terhadap beberapa jenis jasa yang telah dilakukan berhasil

mengidenti,ikasi lima kualitas karakteristik yang digunakan oleh

pelanggan dalam menge7aluasi kualitas pelayanan keperawatan

Kelima karakteristik pelayanan keperawatan adalah :

a eliability %Kehandalan&

Menurut ?ee( 199! dalam jurnal >KK Unair( salah satu

landasan kepuasan pelanggan adalah mengenai sikap( tindakan

dan latihan untuk para petugas( sedangkan menurut pendapat

8ener dan De 8ore %199"& yang menyebutkan bahwa nilai

kualitas yang paling mudah dipahami dari suatu barang atau

atau jasa pelayanan adalah 4epat dalam artinya bagaimana suatu

saranan atau jasa pelayanan dapat diperoleh se4ara 4epat mudah

dan menyenangkan .erkaitan dangan kemampuan perusahaan

untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan se4ara akurat

sejak pertama kali %8jiptono( "22#&

Kualitas yang mengukur kehandalan dalam perusahaan

dalam memberikan layanan pada pelanggan /klan yang kreati,

dan memberikan janji yang lebih tidak akan e,ekti, Pelanggan

tertarik tetapi setelah men4oba pelayanannya( ternyatan tidak

seseuai dengan yang dijanjikan( oleh karena itu saat menentukan

janji yang ditawarkan kepada pelanggan dalam dalam suatu

iklan( perlu memastikan bahwa perusahaan mampu memberikan

suatu yang dijanjikan %/rwan( "22"&

b >ssuran4e


15/32

%6aminan& Menurut Eethaml( .erry dan Parasuraman

%19#!& dimana mereka mengidenti,ikasi kelompok karakteristik

yang digunakan oleh para pelanggan dalam mege7aluasi

kualitas( diantaranya jaminan yang men4akup kemampuan(

kesopanan dan si,at dapat diper4aya yang dimiliki sta,( bebas

dari bihaya( resiko atau keragu-raguan .erkenan dengan

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka

dalam menentukan rasa per4aya dan keyakinan pelanggan

8jiptono( %"22"& Kualitas yang berhubungan dengan

kemampuan perusahaandan perilaku ,ront-line sta, dalam

menanamkan rasa per4aya( kenyakinan pada pelanggan

.erdasarkan banyak riset yang dilakukan( ada aspek pada

dimensi ini( yaitu keramahan( kompetensi( dan keamanan /rwan(

%"22"&

4 8angibles

%.ukti isik& Untuk pasien yang menjadikan bukti ,isik

sebagai suatu indi4ator dalam menentukan kepuasan terhadap

sarana yang diterima( maka hal ini perlu mendapat perhatian

dari pihak rumah rumah sakit sebab kualitas tangible ini

merupakan suatu bukti ,isik yang dapat dirasakan dan dapat

diukur oleh pasien

Sedangkan menurut Eeithaml( .erry dan Pasuruman

bukti langsung %8angibles& merupakan tampilan pelayanan

se4ara ,isik( ,asilitas ,isik( penampilan tenaga kerja( alat atau

peralatan yang digunakan dan dalam memberikan bukti ,isik

sebagai media awal bagi klien@pasien untuk melihat se4ara nyata

pertama kali apa yang ada( sesuai itu mengenai penampilan

petugas maupun tentang sarana ,isik yang digunakan diunit

rawat inap .erkenan dengan penampilan ,isik ,asilitas

pelayanan( peralatan atau perlengkapan( sumber daya manusia(


16/32

dan materi komunikasi perusahaan 8jiptono %"22#& Karena

suatu ser7i4e tidak bisa dilihat( tidak bisa di4ium dan tidak bisa

diraba( maka aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran

terhadap pelayanan Pelanggan akan menggunakan indra

penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan

8angible yang baik akan mempengaruhi persepsi

pelanggan Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini juga

merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan

pelanggan Karena tangible yang baik( harapan pasien menjadi

lebih tinggi Kualitas tangible umumnya lebih penting bagi

pelanggan baru 8ingkat kepentingan aspek ini relati7e lebih

rendah dagi penggan yang sudah menjalin hubungan dengan

penyedia jasa /rwan %"22"&

d mphaty % mpati&

.erarti perusahaan memahami masalah para

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan dalam

memiliki jam opersi yang nyaman 8jiptono %"22#&

Pelanggan dari kelompok menengah atas atas

mempunyai harapan tinggi atas perusahaan penyedia jasa

mengenal mereka se4ara pribadi Pelanggan yang empathy

sangat memerlukan sentuhan pribadi /rwan %"22"& Memberikan

pelayanan yang menyenangkan dan mengikuti proses yang

sesuai maka kualitas pelayanan yang seseuai dapat diwujudkan(

sebagaimana de,inisi kualitas dari Salusu %199G& Dengan

menggunakan ke lima kualitas ini didapatkan konsep

kesenjangan kualitas pelayanan( antara harapan pelanggan dan

pelayanan yang dirasakan Kesenjangan antara pelayanan yang

diberikan dengan pelayanan yang dirasakan merupakan suatu

pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang akan

menimbulkan kepuasan %positi,& maupun keke4ewaan %negati,&


17/32

e esponsi7eness %Ketanggapan&

Menurut obert dan Pre7ost tahun %19#;& dalam >Awar

%199G& menyatakan bahwa bagi pemakai jasa pelayanan

kesehatan %health 4ostumer& kualitas pelayanan lebih terkait

dengan ketanggapan petugas memenuhi kebutihan pasien dan

kelan4aran komunikasi antara petugas dengan pasien( dimana

dalam hal ini kebutuhan pasien adalah menjadi lebih sesuai atau

sembuh dari keluhan@penyakit yang dideritanya

Sedangkan menurut Depkes / %"22#& telah menetapkan

bahwa pelayanan keperawatan dikatakan berkualitas baik

apabila perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien

sesuai dengan aspek-aspek dasar perawat >spek dasar tersebut

meliputi aspek penerimaan( perhatian( tanggung jawab(

komunikasi dan kerjasama Masing-masing aspek dijelaskan

sebagai berikut:

, >spek Penerimaan

>spek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah(

sopan( periang dan selalu tersenyum( menyapa semua pasien

maupun keluarga pasien Perawat perlu memiliki minat terhadap

orang lain( menerima pasien tanpa membedakan golongan(

pangkat( latar belakang sosial ekonomi dan budaya( sehinga

pribadi utuh >gar dapat melakukan pelayanan sesuai aspek

penerimaan perawat harus memiliki minat terhadap orang lain

dan memiliki wawasan luas

g >spek Perhatian

>spek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan

pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar( murah hati dalam

arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada

pasien dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan( memiliki


18/32

sensi7itas dan peka terhadap setiap perubahan pasien( mau

mengerti terhadap ke4emasan dan ketakutan pasien

h >spek Komunikasi

>spek ini meliputi setiap perawat yang harus biasa

melalukan komunikasi yang baik dengan pasien( dan keluarga

pasien >danya komunikasi yang saling berinteraksi antara

pasien dengan perawat( dan adanya hubungan yang baik dengan

keluarga pasien

i >spek Kerjasama

>spek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu

melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga

pasien

j >spek tanggung jawab

>spek ini meliputi sikap perawat yang jujur( tekun dalam

tugas( mampu men4urahkan waktu dan perhatian( sporti, dalam

tugas( konsisten serta tepat dalam bertindakan

Sedangkan Soegiarto %199*& dalam ijono(D %1999&

menyebutkan empat aspek yang harus dimiliki industri jasa

pelayanan( yaitu :

a Bepat( waktu yang digunakan dalam melayani tamu minimal

sama dengan batas waktu standar Merupakan batas waktu

kunjung di rumah sakit yang sudah ditentukan waktunya

b 8epat( ke4epatan tanda ketepatan dalam bekerja tidak menjamin

kepuasan konsumen .agaimana perawat dalam memberkan

pelayanan kepada pasien yaitu tepat memberikan bantuan

dengan keluhan-keluhan dari pasien

4 >man( rasa aman meliputi aman se4ara ,isik dan psikis selama

pengkonsumsi suatu produk atau dalam memberikan pelayanan


19/32

jasa yaitu memperhatikan keamanan pasien dan memberikan

keyakinan dan keper4ayaan kepada pasien sehingga

memberikan rasa aman kepada pasien

d amah tamah( menghargai dan menghormati konsumen( bahkan

pada saat pelanggan menyampaikan keluhan Perawat selalu

ramah dalam menerima keluhan tanpa emosi yang sehingga

pasien akan merasa senang dan menyukai pelayanan dari

perawat


20/32

BAB III

PEMBAHASAN

A# Imp$emen!asi Kebi>a%an Pe$a6anan Kese4a!anSalah satu tujuan pendirian +egara Kesatuan epublik

/ndonesia yang ter4antum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

+egara epublik /ndonesia 19 ! berupaya meningkatkan kesejahteraan

rakyat Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati se4ara

berkelanjutan( adil( dan merata menjangkau seluruh rakyat Dinamika

pembangunan bangsa /ndonesia telah menumbuhkan tantangan berikut

tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpe4ahkan Salah

satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal "#$ ayat %*& mengenai hak

terhadap jaminan sosial dan Pasal * ayat %"& Undang-Undang Dasar

+egara epublik /ndonesia tahun 19 !( dan Keputusan Majelis

Permusyawaratan akyat epublik yang tertuang dalam 8>P +omor H@MP @"221( yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem

6aminan Sosial +asional %S6S+& dalam rangka memberikan

perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpaduDengan ditetapkannya Undang-Undang +omor 2 8ahun "22

tentang S6S+ maka bangsa /ndonesia sebenarnya telah memiliki system

jaminan sosial bagi seluruh rakyat /ndonesia Pasal ! Undang-Undang

tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut .adan

Penyelenggara 6aminan Sosial %.P6S& yang harus dibentuk dengan

Undang-UndangPada tanggal "! +o7ember "211( ditetapkan Undang-Undang

+o " tentang Sistem 6aminan Sosial +asional dan Undang-Undang

+omor 2 8ahun "211 tentang .adan Penyelenggara 6aminan sosial

yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 6anuari "21


21/32

.P6S merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan@atau anggota

keluarganya Dalam penyelenggaraannya .P6S ini terbagi menjadi dua

yaitu .P6S kesehatan dan .P6S ketenagakerjaan %8abrany( "229&

Dengan ditetapkannya .P6S dua anomaly penyelenggaraan jaminan

sosial /ndonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip uni7ersal

penyelenggaraan jaminan sosial di dunia akan diakhiri Pertama( +egara

tidak lagi mengumpulkan labadari iuran wajib +egara yang dipungut

oleh badan usaha miliknya( melainkan ke depan +egara

bertangungjawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas

jaminan sosial Kedua( jaminan sosial /ndonesia resmi keluar dari

penyelenggaraan oleh badan pri7at menjaadi pengelolaan oleh badan

publi4

Imp$emen!asi ;ndang@;ndang Nomo -* Ta4un )*++ Mengenai

BPJSPada tanggal 1 januari "21 mulai diberlakukan .P6S kesehatan

di seluruh pelayanan kesehatan di /ndonesia Uji 4oba .P6S sudah

mulai dilaksanakan sejak tahun "21" dengan ren4ana aksi dilakukan

pengembangan ,asilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dan perbaikan

pada system rujukan dan in,rastruktur 7aluasi jalannya 6aminan

Kesehatan nasional ini diren4anakan setiap tahun dengan periode per

enam bulan dengan kajian berkala tahunan elitibilitas ,asilitas

kesehatan( kredensialing( kualitas pelayanan dan penyesuaian besaran

pembayaran harga keekonomian Diharapkan pada tahun "219 jumlah

,asilitas kesehatan dan tenaga kesehatan men4ukupi( distribusi merata(

system rujukan ber,ungsi optimal( pembayaran dengan 4ara prospekti,

dan harga keekonomian untuk semua penduduk Pelaksanaan UU .P6S

melibatkan P8 >SK S( P8 >S>. /( P8 6>MS3S8 K dan P8

8>SP + Dimana P8 >SK S dan P8 6>MS3S8 K beralih dari


22/32

Perseroan menjadi .adan Publik mulai 1 januari "21 Sedangkan P8

>S>. / dan P8 8>SP + pada tahun "2"9 beralih menjadi badan

publi4 dengan bergabung ke dalam .P6S ketenagakerjaan

Masa$a4 Yang Timbu$ Saa! Imp$emen!asi Kebi>a%an BPJSPelayanan kesehatan .P6S mempunyai sasaran didalam

pelaksanaan akan adanya sustainibilitas operasional dengan memberi

man,aat kepada semua yang terlibat dalam .P6S( pemenuhan

kebutuhan medik peserta( dan kehati-hatian serta transparansi dalam

pengelolaan keuangan .P6S Perlu perhatian lebih mendalam dalam

pelaksanaan terhadap system pelayanan kesehatan %$ealth Bare

Deli7ery System&( system pembayaran %$ealth Bare Payment System&

dan system mutu pelayanan kesehatan %$ealth Bare Iuality System&

Mengingat pelaksanaan .P6S dikeluarkan melalui Undang-Undang

dimana bersi,at mengatur sedangkan proses penetapan pelaksanaan

diperkuat melalui surat keputusan atau ketetapan dari pejabat +egara

yang berwenang seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden

setidaknya minimal 12 regulasi turunan harus dibuat untuk memperkuat

pelaksanaan .P6SSaat ini masalah banyak yang mun4ul dari implementasi .P6S

%0unawan( "21 & yaitu:

+# S6s!em pe$a6anan %ese4a!an (Hea$!4 =a e De$i0e 6 S6s!em/

a Penolakan pasien tidak mampu di ,asilitas pelayanan kesehatan

hal ini dikarenakan PP +o 121@"21" tentang P./ jo Perpres

111@"21* tentang 6aminan kesehatan hanya mengakomodasi#G( juta rakyat miskin sebagai P./ padahal menurut .PS

%"211& orang miskin ada 9G(; juta Pelaksanaan .P6S tahun

"21 didukung pendanaan dari pemerintah sebesar p "G trliun

yang dianggarkan di >P.+ "21 >nggaran tersebut

dipergunakan untuk Penerima .antuan /uran %P./& sebesar p

1G 2; trliun bagi #G( juta masyarakat miskin sedangkan sisanya


23/32

bagi P+S( 8+/ dan Polri Pemerintah harus se4epatnya

menganggarkan biaya kesehatan p 22 milyar untuk

gelandangan( anak jalanan( penghuni panti asuhan( panti jompo

dan penghuni lapas %jumlahnya sekitar 1(; juta orang& Dan

tentunya jumlah orang miskin yang dis4o7er .P6S kesehatan

harus dinaikkan menjadi 9G(; juta dengan konsekuensi

menambah anggaran dari >P.+

b Pelaksanaan di lapangan( pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan oleh PPK / %Puskesmas klinik& maupun PPK //

% umah Sakit& sampai saat ini masih bermasalah Pasien harus

men4ari-4ari kamar dari satu S ke S lainnya karena dibilang

penuh oleh S( bukanlah hal yang baru dan baru sekali terjadi

)# S6s!em pemba6a an (Hea$!4 =a e Pa6men! S6s!em/

a .elum ter4ukupinya dana yang ditetapkan .P6S dengan real

4ost( terkait dengan pembiayaan dengan skema /+> B.0s dan

Kapitasi yang dikebiri oleh Permenkes +o G9@"21*

Dikeluarkannya S +o *1 dan *" tahun "21 oleh Menteri

Kesehatan untuk memperkuat Permenkes +o G9 ternyata belum

bisa mengurangi masalah di lapangan

b Kejelasan area pengawasan masih lemah baik dari segi internal

maupun eksternal Pengawasan internal seperti melalui

peningkatan jumlah peserta dari "2 juta %dulu dikelola P8

>skes& hingga lebih dari 111 juta peserta( perlu diantisipasi

dengan perubahan system dan pola pengawasan agar tidak

terjadi korupsi Pengawasan eksternal( melalui pengawasan

3toritas jasa Keuangan %36K&( Dewan 6aminan Sosial +asional

%D6S+& dan .adan Pengawas Keuangan %.PK& masih belum

jelas area pengawasannya


24/32

8# S6s!em mu!u pe$a6anan %ese4a!an (Hea$!4 =a e ua$i!6

S6s!em/

a Keharusan perusahaan .UM+ dan swasta nasional( menengah

dan ke4il masuk menjadi peserta .P6S Kesehatan belum

terealisasi mengingat man,aat tambahan yang diterima pekerja

.UM+ atau swasta lainnya melalui regulasi turunan belum

selesai dibuat $al ini belum sesuai dengan amanat Perpres +o

111@"21* %pasal " dan ";& mengenai keharusan pekerja .UM+

dan swasta menjadi peserta .P6S Kesehatan paling lambat 1

6anuari "21! Dan regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan

se4ara transparan dengan asuransi kesehatan swasta( serikat

pekerja dan >pindo sehingga soal Man,aat tambahan tidak lagi

menjadi masalah

b Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di ,asilitas

kesehatan sehingga peserta .P6S tidak tertangani dengan 4epat

Landasan Hu%um Mendasa i Kebi>a%an

a UU +omor 2@"22 Pasal "" berisi man,aat komprehensi,:

Promoti,( pre7enti,( kurati, dan rehabilitati7e

b UU +omor 2@"22 Pasal " mengenai .P6S berkewajiban

mengembangkan system pelayanan kesehatan( system mutu dan

system pembayaran yang e,isien dan e,ekti,

4 Perpres 1"@"21* Pasal "2 ayat 1: menetapkan produk: pelayanan

kesehatan perorangan %promoti,( pre7enti,( kurati, dan

rehabilitati7e&( obat dan bahan medis habis pakai

d Perpres 1"@"21* Pasal *G

>yat 1 : Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua

,asilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan

.P6S


25/32

>yat " : asilitas kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah

yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama

dengan .P6S

>yat * : asilitas kesehatan swasta yang memenuhi

persyaratan dapat bekerjasama dengan .P6S

>yat : .P6S kesehatan dengan ,asilitas membuat perjanjian

tertulis sebagai landasan kerjasama

>yat ! : Persyaratan sebagai ,asilitas kesehatan menga4u pada

peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku

e Perpres 1"@"21* Pasal "

>yat 1 : Pelayanan kepada peserta jaminan kesehatan harus

memperhatikan mutu pelayanan( berorientasi kepada

aspek keamanan peserta( e,ekti,itas tindakan(

kesesuaian dengan kebutuhan peserta serta e,isiensi

biaya

>yat " : Penerapan system kendali mutu pelayanan jaminan

kesehatan dilakukan se4ara menyeluruh( meliputi

standar pemenuhan ,asilitas kesehatan( memastikan

proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan

standar yang ditetapkan( serta pemantauan terhadap

iuran kesehatan peserta

>yat * : Ketentuan mengenai penerapan system kendali mutu

diatur oleh ketetapan .P6S

, Perpres 1"@"21* Pasal *

>yat 1 : Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya

menteri bertanggung jawab untuk $8>( pertimbangan

klinis dan man,aat jaminan kesehatan( perhitungan

standar tari,,( mone7 jaminan kesehatan

>yat " : Dalam melaksanakan Mone7( menteri berkoordinasi

dengan Dewan 6aminan Sosial +asional


26/32

g Perpres 1"@"21* Pasal : Ketentuan tentang pasal * diatur

dengan Peraturan Menteri

Re%omendasi Imp$emen!asi BPJS )*+-

7aluasi implementasi .P6S Kesehatan yang dimulai pada

tanggal 1 6anuari "21 saat ini masih banyak ditemui kendala

disebabkan masih minimnya penetapan melalui pemerintah dalam

pelaksanaan .P6S( sedikitnya 12 regulasi turunan yang harus

ditambahkan untuk menunjang .P6S tersebut Dengan

Penyelenggaraan .P6S Kesehatan yang belum berjalan sesuai

dengan prinsip dan tujuan( oleh karena itu diperlukan:

a Dalam pembentukan surat keputusan atau peraturan hendaknya

menggunakan 4ara pandang konstitusional( berdasarkan Pasal

"# $ ayat %*& dan Pasal * ayat %"& UUD 19 ! serta merujuk

pada Pasal UU S6S+ dan Pasal 2 tahun "211 dan Pasal "

tahun "211

b $arus dilakukan kajian lebih lanjut untuk mere7isi regulasi

turunan .P6S seperti dalam penetapan 4ost .P6S dan

pengaturan penyaluran dana ke ,asilitas kesehatan

penyelenggara( jumlah tenaga kesehatan yang tersedia %dokter(

perawat( administrasi rumah sakit dan lain-lain& sehingga

memudahkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan(

serta ,asilitas kesehatan yang dimiliki dapat menunjang

pelaksanaan se4ara e,isien dan e,ekti,

B# Imp$emen!asi Kebi>a%an Pe$a6anan Kepe a1a!anPengembangan pelayanan keperawatan di rumah sakit

merupakan rangkaian kegiatan yang mengimplementasikan semua

kebijakan berupa Standar( Pedoman serta peraturan se4ara terpadu

langsung pada tatanan nyata di rumah sakit >gar implementasi


27/32

pengembangan ini terarah dan sistematis( maka perlu disusun prinsip-

prinsip( kerangka kerja serta langkah-langkah yang menggambarkan

alur implementasi tersebut >gar kegiatan implementasi pengembangan pelayanan

keperawatan ,okus dan terarah dalam men4apai tujuan maka diperlukan

kerangka kerja implementasi Kerangka kerja ini dikembangkan dengan

mempergunakan pendekatan sistem yaitu input %masukan&( proses dan

output %hasil@keluaran& Kerangka kerja dapat digambarkan pada skema

sebagai berikut:


28/32

A$u Me%anisme Imp$emen!asi Pengembangan Pe$a6anan

Kepe a1a!an Ruma4 Sa%i!

Pene apan S!anda Pe$a6anan Kepe a1a!an Dengan Pen6usunan

SP9Standar pelayanan keperawatan merupakan 4apaian minimal

yang harus dipenuhi oleh bidang keperawatan dalam mengelola dan

memberikan pelayanan keperawatan Untuk memenuhinya perlu

disusun standar prosedur operasional men4akup pelayanan dan

manajemen keperawatan8ujuan : Men4apai kualitas pelayanan keperawatan

dengan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap SP3Sasaran : Seluruh perawat di unit ruang rawatPelaksana : Kepala ruangan sebagai penanggung jawab?angkah-langkah:

1 /denti,ikasi lingkup praktik keperawatan di setiap unit ruang rawat(

" /denti,ikasi ,ungsi-,ungsi manajemen asuhan keperawatan di unit

ruang rawat(

* /denti,ikasi sikap pro,esional( prinsip( moral( etik yang harus harus

diterapkan di unit ruang rawat(

/denti,ikasi pola komunikasi perawat-pasien( perawat-perawat(

perawat dan tim kesehatan lain( dan perawatCmanajer(

! Susun da,tar SP3 yang diperlukan untuk melaksanakan

pelayanan@ asuhan keperawatan disetiap unit ruang rawat


29/32

G Susun SP3 yang belum ada

; ?aksanakan asuhan keperawatan mempergunakan SP3(

# ?akukan '4oa4h)( pembinaan serta penilaian selama menerapkan

SP3(

9 e7isi SP3 se4ara berkala sesuai perkembangan pelayanan(

/P8 K dan kebutuhan masyarakat

Pe$a%sanaan Asu4an Kepe a1a!an dan Do%umen!asi Sesuai Dengan

Sis!em Pembe ian Asu4an Kepe a1a!an

>suhan keperawatan yang dilaksanakan pada setiap unit ruang rawat

perlu didukung oleh ,ungsi manajemen yaitu sesuai dengan sistem

pemberian asuhan keperawatan $al ini penting( karena akan menentukan

pembagian tugas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan

8ujuan : Pasien menerima pelayanan@ asuhan keperawatan sesuai

kebutuhannya dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran : Semua perawat di unit ruang rawat

Pelaksana : Ketua tim( perawat primer atau manajer kasus sebagai

penanggung jawab

?angkah-langkah:

1 Mengelompokkan pasien sesuai kondisi atau penyakitnya(

" Menetapkan penanggung jawab pasien sesuai sistem pemberian

asuhan keperawatan %8im( Primer( Manajemen Kasus&(

* Memberikan asuhan keperawatan dengan mempergunakan

proses keperawatan dan SP3 yang telah disusun(

Melakukan kerja sama tim sesuai kondisi pasien(

! Menerapkan prinsip etik Keperawatan(

G Menerapkan prinsip keselamatan pasien selama pemberian

asuhan keperawatan(

; Melakukan pre4eptorship C mentoring(


30/32

# Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai ,ormat yang

disediakan

BAB I&

PEN;T;P

A# Kesimpu$an


31/32

Dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut program

maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan

pelaksanaan atau implementasi .etapa pun baiknya suatu kebijakan

tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti /mplementasi

kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat

saluran-saluran birokrasi( melainkan lebih dari itu( ia menyangkut

masalah kon,lik( keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu

kebijakan %0rindle dalam ahab( 1992:!9&

B# Sa an

+# Bagi Pengambi$ Kebi>a%an

$endaknya mengidenti,ikasi kebijakan terkait pelayanan

kesehatan dan keperawatan( apakah kebijakan tersebut dapat di

implementasikan di wilayah@institusinya dengan maksud agar

proses implemplementasi berjalan dengan e,ekti, dan e,isien sesuai

dengan 7isi dan misi

)# Bagi Pembe i Pe$a6anan Kese4a!an

Sebagai pemberi pelayanan kesehatan hendaknya mengerti(

memahami dan melaksanakan pelayanan kesehatan maupun

keperawatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna

men4apai 7isi dan misi instansi maupun institusinya

DA 0 Subarsono "22# Analisis "ebi#a$an Publi$ Fogyakarta: PustakaPelajar(


32/32

>bdul ahab( Soli4hin 1992 Pengantar Analisis "ebi#a$sanaan %egara&6akarta: ineka Bipta

--------------- 1992 Analisis "ebi#a$sanaan Dari 'ormulasi $e mpementasi "ebi#a$sanaan %egara& 6akarta: .umi >ksara

--------------- 199 Esensi %ilai Dalam "ebi#a$an Perbincangan eoriti$aldalam buku *"ebi#a$an Publi$ + Pembangunan,& Malang:/K/P

Direktorat .ina Pelayanan Keperawatan "21* Petun#u$ Pela$sanaan mplementasi Pengembangan Pelayanan "epera-atan RS "husus 6akarta: Kementerian Kesehatan /

0rindle( Merilee S ( %ed& 19#2 Politics and Apolicy mplementation in the

hird .orld& new jersey: Prin4etown Uni7ersity PressPatton dan Sawi4ki 199* Basic /ethods of Policy Analysis and Planning

Prenti4e $all: Mi4higan Uni7ersity

Pressman( 6 ? dan >aron ilda7sky 19;* mplementation0 Ho- 1reat E2pectation in .ashington are Dased in 3a$land ?ondon:Bali,ornia Press

ipley and ranklin= 19#"= Policy mplementation and Bureau AcuracyBhi4ago: Dorsey Press

Sabarguna( . S "22 Iuality >ssuran4e Pelayanan umah Sakit disi

Kedua Fogyakarta: Konsorsium umah Sakit /slam 6ateng-D/F

8angkilisan( $esel +ogi "22* mplementasi "ebi#a$an Publi$ Fogyakarta:?ukman 3,,set FP>P/

8angkilisan( $esel +ogi "22* "ebi#a$an Publi$ 4ang /embumiFogyakarta: ?ukman 3,,set FP>P/

Famit( E "22" /ana#emen "ualitas Produ$ dan 5asa& disi PertamaFogyakarta: konisia Kampus akultas konomi U//

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dan Keperawatan.

Documents

Transcript of Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dan Keperawatan.