IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU LANSIA JAKARTA DI...
Transcript of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU LANSIA JAKARTA DI...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU LANSIA JAKARTA DI
KELURAHAN BINTARO JAKARTA SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh:
Tri Noviyanti
NIM: 11150541000045
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
1441 H / 2020 M
i
ABSTRAK
Tri Noviyanti (11150541000045), Implementasi Kebijakan
Kartu Lansia Jakarta Di Kelurahan Bintaro Jakarta
Selatan.
Menurut Data Survey Sosial Ekonomi pada tahun 2018
bahwa jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun ke atas di
Indonesia sudah mencapai lebih dari 9,3% dari total populasi
atau setara dengan 24,7 juta jiwa. Program Kartu Lansia Jakarta
diharapkan dapat membantu lansia yang sudah tidak mampu
dalam ekonomi, maupun yang memiliki kendala fisik atau
psikologis, guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara
dengan enam orang informan dan observasi di lingkungan
kebijakan, studi dokumen melalui data yang didapat dan
dokumen pribadi peneliti. Tujuan penelitian ini membahas
tentang suatu pelaksanaan kebijakan program melalui teori
faktor yang mempengaruhi terjadinya implementasi menurut
Mazmanian dan Sabatier yang juga mengacu pada teori konsep
usia lanjut menurut Suadirman dalam memahami permasalahan
serta kebutuhan hidup lansia.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan
program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro dari faktor
yang memengaruhi implementasi sudah berjalan dengan baik
sehingga pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlaksana. Akan
tetapi dukungan implementor dalam pelaksanaan kebijakan
Kartu Lansia Jakarta ini dirasa sangat berpengaruh guna
mendukung berhasilnya pelaksanaan kebijakan di Kelurahan
Bintaro. Dalam memahami masalah dan kebutuhan, lansia
sangat bersyukur atas bantuan dari program ini, karena dirasa
program Kartu Lansia Jakarta sudah mencankup dua aspek
dalam memahami permasalahan dan pemenuhan kebutuhan
dasar lanjut usia.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Lanjut usia, Kartu
Lansia Jakarta, Kelurahan Bintaro.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‗Alamin,
sebagai bentuk rasa syukur peneliti kepada Allah SWT Puji
Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya. Shalawat dan Salam tak lupa dipanjatkan kepada
Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan
umatnya hingga akhir zaman. Dalam proses penyelesaian skripsi
ini penulis menyadari bahwa banyak rintangan dan hambatan
yang datang silih berganti, namun berkat bantuan baik moril
maupun materil serta bimbingan dan dorongan yang tak henti-
hentinya dari berbagai pihak, dan atas izin Allah SWT akhirnya
penulis dapat merampungkan skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa peyusunan skripsi ini masih
terdapat banyak kekurangan. Peneliti memohon maaf apabila
terdapat kesalahan yang kurang berkenan dalam penyusunan
skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik
dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi
kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari
bantuan, bimbingan, serta motivasi yang peneliti dapatkan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan peneliti dengan segala
kerendahan hati ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebersar-
besarnya kepada:
iii
1. Bapak Suparto, M.Ed., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Ibu Dr. Siti Napsiyah Ariefuzzaman, MSW selaku
Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Dr. Sihabuddin
Noor, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum. Bapak Drs. Cecep Sastrawijaya, MA selaku Wakil
Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Bapak Ahmad Zaky, M.Si, selaku Ketua Program Studi
Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Ibu Hj. Nunung Khoiriyah, MA, selaku Sekretaris Program
Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Arief Subhan, M.Ag, selaku dosen
pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang
telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan
bimbingan, arahan, dan masukan positif kepada peneliti
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial yang
telah memberikan wawasan dan keilmuan serta
membimbing peneliti selama peneliti menjalankan
perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, terima kasih karena telah membantu dalam
memberikan informasi akan referensi buku, jurnal, maupun
skripsi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang
dibutuhkan peneliti.
iv
6. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Topik
Darusman dan Mamah Ma’nia Malik yang senantiasa
memberikan dukungan baik moril maupun materil, kasih
sayang, dan cintanya yang begitu besar kepada peneliti
dalam membimbing, menguatkan dan mendoakan
perjalanan kehidupan peneliti sehingga doanya dapat
mengantarkan peneliti bisa berada di titik ini.
7. Teruntuk suamiku tercinta, Binar Rona Nugraha. S.T. Suami
hebat yang sabar dalam membimbing serta mengajarkan hal
positif tanpa henti kepada peneliti. Terimakasih telah hadir
dalam hidup peneliti sebagai motivator pribadi dan menjadi
semangat bagi kehidupan peneliti. Nasihat dan saran yang
diberikan kepada peneliti adalah hal yang dapat menolong
dan membuat peneliti sadar akan hal yang baik hingga
sampai pada tahap ini.
8. Untuk kakak saya, Nirwan Saputra, Anita Saputri S.I. Kom.
dan kakak ipar saya, Adistya Widyana S.Pd, Eko Desi
Wibowo S.Mat. serta Keponakan tercinta Athaya, Fudhoil,
Azka, dan Ancala. Terima kasih telah memberikan canda
dan tawanya untuk sekadar melepas penat dalam
penyusunan skripsi dan selalu memberikan dukungan dan
doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kewajiban ini.
9. Teruntuk teman yang selalu mensupport saya dalam skripsi
ini Nesa Syafia S.Sos dan Afni Alfiyani S.Sos. Terima kasih
sudah saling berbagi, memberikan semangat dalam berjuang
meraih gelar sarjana sosial ini.
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ................................................................................ i
KATA PENGANTAR ............................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................. vi
DAFTAR TABEL .................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ................................................................ x
DAFTAR BAGAN ................................................................... xi
DAFTAR ISTILAH ................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ....................................................... 9
C. Batasan Masalah ............................................................. 9
D. Rumusan Masalah .......................................................... 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................... 10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................................ 11
G. Metode Penelitian ........................................................... 13
H. Sistematika Penulisan ..................................................... 20
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................... 22
A. Landasan Teori ............................................................... 22
1. Implementasi Kebijakan ............................................. 22
a. Pengertian Implementasi .................................... 22
b. Implementasi Kebijakan .................................... 23
c. Faktor Implementasi Kebijakan ......................... 25
2. Kebijakan Sosial ........................................................ 32
a. Pengertian Kebijakan Sosial .............................. 32
vii
b. Tujuan – Tujuan Kebijakan Sosial ..................... 33
3. Konsep Lanjut Usia .................................................... 35
a. Definisi Lanjut Usia ........................................... 35
b. Periode Lanjut Usia ............................................ 39
c. Karakteristik Lanjut Usia ................................... 41
d. Tipe-Tipe Lanjut Usia ........................................ 41
e. Permasalahan Usia Lanjut .................................. 42
f. Kebutuhan Usia Lanjut ...................................... 46
B. Kerangka Berpikir .......................................................... 49
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA ......................... 51
A. Latar Belakang Kelurahan Bintaro ................................ 51
B. Letak Geografis .............................................................. 52
C. Dasar Hukum ................................................................. 54
D. Demografi Kelurahan Bintaro ........................................ 54
E. Susunan Staff Kelurahan Bintaro ................................... 57
F. Seksi Kesejahteraan Rakyat ........................................... 57
G. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta ..................................... 59
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN ................... 68
A. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta ..................................... 68
B. Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta............... 81
1. Karakteristik Masalah ................................................ 81
2. Karakteristik Kebijakan ............................................. 90
3. Lingkungan Kebijakan ............................................... 94
BAB V PEMBAHASAN .......................................................... 99
A. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta ..................................... 101
1. Permasalahan Lansia .................................................. 101
viii
2. Kebutuhan Lansia ....................................................... 103
B. Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta............... 106
1. Karakteristik Masalah ................................................ 106
2. Karakteristik Kebijakan ............................................. 108
3. Lingkungan Kebijakan ............................................... 109
BAB VI PENUTUP .................................................................. 117
A. Kesimpulan ....................................................................... 117
B. Implikasi ........................................................................... 120
C. Saran ................................................................................. 121
DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 122
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bintaro ........... 4
Tabel 1.2 Jumlah Pendistribusian KLJ .......................... 6
Tabel 1.3 Penerima KLJ Tahun 2019 ............................. 6
Tabel 1.4 Pedoman Wawancara ...................................... 17
Tabel 2.1 Aplikasi Konseptual Implementasi ................ 29
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bintaro ........... 55
Tabel 3.2 Sarana Pendidikan Formal ............................. 56
Tabel 5.1 Analisa Aplikasi Konseptual Implementasi ... 111
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Peta Kelurahan Bintaro .................................. 52
Gambar 3.2 Pasar Murah Kelurahan ................................. 58
Gambar 3.3 Fisik Kartu Lansia Jakarta ............................. 60
Gambar 4.1 Info Pangan Murah .......................................... 70
Gambar 4.2 Pangan Murah Lanjut Usia ............................ 72
Gambar 4.3 Antrian Pangan Murah ................................... 73
Gambar 4.4 Pengambilan Pangan Murah .......................... 73
Gambar 4.5 Pengambilan Pangan Murah .......................... 74
Gambar 4.6 Foto Arisan Ibu-Ibu PKK RT ......................... 77
Gambar 4.7 Kegiatan Arisan PKK RT ............................... 78
Gambar 4.8 Kegiatan Pengajian .......................................... 79
Gambar 4.9 Informan Ulul Sugiono .................................... 82
Gambar 4.10 Informan Suhaimi ............................................ 83
Gambar 4.11 Informan Anisa Ketua RT .............................. 85
Gambar 4.12 Informan Tonih Ketua RT .............................. 89
Gambar 4.13 Informan Na’alih ............................................. 91
Gambar4.14 Informan Ma’rup ............................................. 96
xi
DAFTAR BAGAN
Bagan 2.1 Tujuan Kebijakan Sosial ................................. 33
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir ........................................... 50
Bagan 3.1 Struktur Staff Kelurahan Bintaro .................. 57
xii
DAFTAR ISTILAH
APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BDT-PPFM = Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
DKI = Daerah Khusus Ibukota
DKPKP = Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian
JAKSEL = Jakarta Selatan
KEMENSOS = Kementrian Sosial
KJP = Kartu Jakarta Pintar
KLJ = Kartu Lansia Jakarta
KK = Kartu Keluarga
KTP = Kartu Tanda Penduduk
LANSIA = Lanjut Usia
RI = Republik Indonesia
RPTRA = Ruang Publik Terpadu Ranah Anak
RT = Rukun Tetangga
RW = Rukun Warga
SIKS-NG = Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
SK = Surat Keputusan
PEMDA = Pemerintah Daerah
PKH = Program Keluarga Harapan
PPSU = Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
PUSDATIN = Pusat Data Informasi
JAMSOS = Jaminan Sosial
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemiskinan sejatinya adalah sebuah masalah yang sangat
sulit dituntaskan di suatu negara. Begitupun di Indonesia,
masalah kemiskinan sudah tidak asing lagi kita temukan.
Karena masalah ini sudah menjadi sangat kompleks yang
berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi serta
aspek lainnya, masalah kemiskinan tersebut sudah menjadi
permasalahan yang sangat menonjol di berbagai belahan dunia,
termasuk di Indonesia yang merupakan negara berkembang.
(Badan Pusat Statistik, 2014, h.1).
Masalah kemiskinan selalu muncul di setiap Negara, tidak
terkecuali di Negara berkembang seperti Indonesia. Pada
bulan September 2017 kemiskinan di Indonesia mempunyai
nilai capaian sebesar 26,58 juta orang atau setara dengan
10,12%. Banyak sekali faktor yang mendukung terjadinya
tingkat kemiskinan di Negara Indonesia, mulai dari tingkat
pendidikan yang rendah, rumah tangga berekonomi rendah,
sampai dengan usia yang sudah tidak produktif lagi di
kalangan masyarakat Indonesia, hingga saat ini kemiskinan di
Indonesia sudah mengalami penurunan sampai dengan 9,82%
atau setara dengan 25,95 juta orang (Badan Pusat Statistika
(BPS), 2018). Sedangkan dalam menangani fakir miskin
disuatu negara guna memenuhi keadilan sosial dan
2
kesejahteraan rakyat terdapat dalam Undang-Undang No.13
Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Fakir miskin
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata
pencaharian atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.”
Peran pemerintah dalam proses pembangunan sebuah
negara, seperti Indonesia salah satunya adalah
mensejahterakan rakyatnya, baik itu di negara maju ataupun
di negara berkembang. Seperti halnya di DKI Jakarta,
kemiskinan adalah salah satu syarat bagi warga negara yang
mendapatkan subsidi kebutuhan dasar dari pemerintah DKI
Jakarta.
Salah satu kelompok warga negara yang perlu
disejahterakan oleh pemerintah yaitu kelompok lanjut usia,
sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1998 menjelaskan bahwa
“Kesejahteraan Lansia, yaitu lanjut usia adalah seseorang
yang sudah memiliki umur diatas 60 tahun. Pemerintah
bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan
kesejahteraan sosial lanjut usia, terutama kepada lanjut usia
yang tidak potensial, lanjut usia yang tidak potensial adalah
lanjut usia yang sudah tidak berdaya dalam mencari nafkah
dan masih bergantung kepada orang lain.”
Salah satu kebijakan program yang dibuat oleh pemerintah
provinsi DKI Jakarta ialah Program Kartu Lansia Jakarta yang
3
diluncurkan langsung oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan
diresmikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies
Baswedan di Monumen Nasional (Monas) pada 21 Desember
2017, Data Survey Sosial Ekonomi mempunyai data bahwa
jumlah penduduk lansia yang berusia 60 tahun ke atas di
Indonesia sudah mencapai lebih dari 9,3% dari total populasi
atau setara dengan 24,7 juta jiwa, (Badan Pusat Statistik 2018).
Selain itu, dalam perspektif Islam terdapat pula hadits yang
memiliki korelasi bagi orang-orang yang memuliakan dan
menghormati lanjut usia, yakni sebagaimana hadiTs yang
diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi:
لي س منا من لم يوقر كبيرنا
Artinya: “Bukan termasuk golongan kami mereka yang
tidak menghormati orang – orang lanjut usia di antara kami”
(H.R Ahmad Tirmidzi).
Hadits tersebut memberikan pemahaman kepada kita
semua bahwa agama Islam mewajibkan untuk memuliakan
dan menghormati para lanjut usia, yakni salah satunya kita
sebagai masyarakat harus mendukung sepenuhnya program
atau kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada
para lanjut usia guna mensejahterakan lanjut usia di masa
tuanya.
4
Dengan jumlah lansia yang semakin besar di suatu Negara,
pemerintah sangat berperan penting dalam menciptakan
kesejahteraan rakyatnya, terutama kepada lansia yang
dikategorikan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya, Program Kartu Lansia Jakarta ini sangat diharapkan
dapat membantu angka harapan hidup bagi para lansia yang
sudah tidak produktif lagi guna memenuhi kebutuhan
Sesuai dengan ketentuan dinas sosial pada program Kartu
Lansia Jakarta, lansia yang sudah terdaftar di basis data
terpadu mendapat bantuan uang tunai sebesar 600 ribu rupiah
perbulan (Carina, 2019), Dana tersebut dapat dicairkan setiap
tiga bulan sekali melalui bank DKI bagi para lanjut usia yang
sudah terdaftar menjadi penerima bantuan program Kartu
Lansia Jakarta tersebut.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Bintaro 2018
Data Penduduk Kelurahan Bintaro Tahun 2018
WNI 61.125 Jiwa
WNA 15 Jiwa
Jumlah 61.140 Jiwa
(Sumber: Data Kelurahan, 2018)
Bintaro adalah salah satu wilayah kelurahan yang memiliki
luas wilayah 455,50 Ha, yang dibagi habis kedalam 15 Rukun
5
Warga (RW) yang terdiri dari 143 Rukun Tetangga (RT)
dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 17.990 KK, adapun
jumlah penduduk sampai dengan akhir Februari 2018 tercatat
sebanyak 61.140 jiwa, yang terdiri dari Warga Negara
Indonesia (WNI) 61.125 jiwa, dimana laki-laki sebanyak
30.964 jiwa, dan perempuan sebanyak 30.161 jiwa dan 15
jiwa Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari laki-laki
sebanyak 9 jiwa dan perempuan 6 jiwa, sedangkan untuk
kepadatan penduduk 276,7 jiwa/Ha sebagian besar merupakan
pemukiman penduduk dengan peruntukan 80% digunakan
untuk perumahan dan pekarangan, 10% digunakan untuk
perkantoran / industri , 5% untuk fasilitas umum, dan 5%
peruntukan lainnya. Adapun mayoritas masyarakat di
Kelurahan Bintaro sangat agamis dengan didominasi oleh
penduduk beragama Islam (90%) (Data Kelurahan, 2018).
Bintaro adalah wilayah dari Kecamatan Pesanggrahan yang
berada di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan, wilayah
Bintaro merupakan wilayah yang dikenal termasuk dengan
wilayah elite karena bintaro memiliki segalanya, baik fasilitas
yang lengkap dan berkelas, lokasi yang strategis, serta
infrastruktur yang lengkap untuk pekerja komuter ke tengah
Jakarta (RUMAH, 2017). Akan tetapi walaupun terkenal
menjadi kawasan elite, di kawasan Bintaro masih terdapat
lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan. Maka, di
kawasan bintaro ini perlu adanya peninjauan kembali secara
rutin atau berkala kepada para lanjut usia yang berumur 60
tahun keatas, karena masih banyak lansia warga Bintaro yang
6
tinggal di rumah sewa atau kontrakan dan masih banyak yang
belum mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi DKI
Jakarta pada program Kartu Lansia Jakarta.
Tabel 1.2
Jumlah Pendistribusian KLJ 2018 - 2019
(Sumber: Arjawinangun, 2019)
Tabel 1.3
Penerima KLJ Tahun 2019
(Sumber: Arjawinangun, 2019)
Pendistribusian Kartu Lansia Jakarta
Tahap I Tahun 2018 28.420
Tahap II Tahun 2019 11.999
Jumlah 40.419
Penerima Kartu Lansia Jakarta Tahun 2019
Jakarta Barat 1990
Jakarta Pusat 1846
Jakarta Selatan 899
Jakarta Timur 3528
Jakarta Utara 3540
Jumlah 11.803
7
Pemerintah provinsi DKI Jakarta, meresmikan Kartu
Lansia Jakarta pada Desember 2017, lalu Kartu Lansia Jakarta
(KLJ) didistribusikan sampai pada tahun 2019, yaitu sebanyak
40.419 lansia penerima bantuan dari KLJ, dan bantuan Kartu
Lansia Jakarta tersebut dibagi dalam dua tahap, tahap pertama
pada tahun 2018 sebanyak 28.420 KLJ, lalu tahap kedua
sebanyak 11.999 lansia penerima bantuan KLJ (Arjawinangun,
2019). Adapun wilayah penerima bantuan yang paling sedikit
ialah Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 899 penerima KLJ,
sedangkan berbeda dengan Jakarta Utara 3.540 penerima KLJ,
Jakarta Timur 3.528 penerima KLJ, Jakarta Barat 1.990
penerima KLJ, dan Jakarta Pusat 1.846 penerima KLJ
(Arjawinangun, 2019). Dapat disimpulkan Jakarta Selatan
yang terdaftar hanya separuh dari Jakarta lainnya, sehingga
pemerintah perlu mengadakan pendataan ulang terkait
penerima bantuan dari Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
tersebut.
Berdasarkan sumber data dari kelurahan yang di dapat
bekerjasama dengan Kepala Satuan Pelaksana Registrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Bintaro
mengadministrasikan perubahan data jumlah penduduk yang
meliputi lahir, mati, pindah dan datang (LAMPID). Adapun
penduduk yang lanjut usia sampai dengan bulan Februari 2019
adalah sebanyak 3.259 lanjut usia mencakup lansia laki-laki
dan perempuan yang berada di Kelurahan Bintaro.
8
Peneliti tertarik saat ada beberapa penduduk lanjut usia
yang menyampaikan aspirasi nya kepada anggota legislatif
yang memang berdomisili di Wilayah Bintaro bahwa lanjut
usia tersebut sudah mendaftarkan dirinya sejak lama dan ingin
sekali terdaftar menjadi penerima bantuan Kartu Lansia
Jakarta, tetapi belum ada respon baik dari pemerintah
setempat dan belum ada lagi pemutakhiran data. Lalu, dari
data yang ada terkait jumlah lansia di kelurahan Bintaro
memang tidak sebanding dengan data penerima lansia yang
hanya tercatat 35 penduduk lanjut usia saja yang terdaftar
dapat memenuhi syarat serta ketentuan menjadi penerima
bantuan dari program Kartu Lansia Jakarta di kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan, (Data Kelurahan, 2018).
Dari situlah saya tertarik mengambil judul Implementasi
Program Kartu Lansia Jakarta Di Kelurahan Bintaro Jakarta
Selatan, karena seringkali kebijakan pada program pemerintah
seperti Kartu Lansia Jakarta ini tidak berjalan sesuai dengan
pelaksanaan program yang diharapkan, yaitu dapat membantu
setiap lanjut usia yang sudah tidak memiliki penghasilan
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, serta tidak dapat
disamaratakan oleh keadaan yang terlihat dilapangan alih-alih
warga yang dipandang sebelah mata sehingga belum dapat
menerima program bantuan kartu lansia Jakarta tersebut.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti mengambil
judul “Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta Di
Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan”.
9
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan penemuan yang peneliti temukan di lapangan
yaitu:
Pada pelaksanaan kebijakan Kartu Lansia di Kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan ini, terdapat lanjut usia yang
memberikan masukan terhadap salah satu wakil rakyat yang
berada di daerah Kelurahan Bintaro terkait haknya akan
bantuan dari program KLJ. Sehingga peneliti melakukan
peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program Kartu
Lansia Jakarta tersebut, terdapat ketidakseimbangan data yang
ada dikelurahan dengan fakta yang terjadi dilapangan.
C. Batasan Masalah
Adanya batasan masalah dalam penelitian ini, diharapkan
dapat mempermudah dan menghindari salah pengertian serta
mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka peneliti
membatasinya hanya pada pendeskripsian Implementasi
Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta
Selatan.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas,
maka rumusan masalah ini peneliti simpulkan sebagai berikut.
Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
di Kelurahan Bintaro Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.
193 Tahun 2017?
10
E. Tujuan dan Manfaat Penellitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah
dalam penelitian ini, maka terdapat pula tujuan dalam
penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan proses
pelaksanaan serta penerapan Kebijakan Kartu Lansia
Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan sesuai dengan
Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 dalam
pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia.
2. Manfaat Penelitian
Peneliti berharap penelitian ini banyak memberikan
manfaat pada bidangnya masing-masing, yaitu:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
kesejahteraan sosial, khususnya pada implementasi
program kartu lansia Jakarta yang nantinya dapat
memberikan sebuah informasi tambahan kepada
pemerintah kelurahan Bintaro sampai tingkat
pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan
Kebijakan Kartu Lansia Jakarta kedepannya yang ada
di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
11
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah
satu alternatif dalam membantu sebuah pelaksanaan
kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik sesuai
prosedur pemerintah provinsi DKI Jakarta yang
berjalan di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
F. Tinjauan Kajian Terdahulu
Review kajian terdahulu pada penulisan ini, penulis
menggunakan skripsi-skripsi terdahulu dan jurnal. Untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengakui
karya orang lain. Penulis melakukan kajian terdahulu untuk
melihat apakah terdapat kesamaan dari tema atau judul yang
terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Kajian
pustaka yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
1. Skripsi karya Yulianti (2018) dengan judul “Dampak
Program Elderly Day Care Service Terhadap
Kesejahteraan Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi
Dharma Bekasi”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial.
Persamaan penelitian Yulianti dengan penelitian peneliti
adalah terkait dengan kesejahteraan lansia. Perbedaannya
yakni, program Yulianti lebih kepada lansia yang tidak
mampu tinggal dirumah senduru atau terisolasi namun
ingin mandiri hidup di lembaga PSTW Bekasi sedangkan
pada penelitian peneliti bagaimana pengaruh kepada para
12
lansia yang menerima bantuan pemerintah provinsi DKI
Jakarta dari program Kartu Lansia Jakarta di kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan.
2. Skripsi karya Fanhari Nugroho (2019) dengan judul
“Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Penyandang
Disabilitas Di Lingkungan Stadion Utama Gelora Bung
Karno Jakarta”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial.
Persamaan penelitian Fanhari Nugroho dengan penelitian
peneliti adalah terkait dengan implementasi kebijakan.
Perbedaannya yakni, program penelitian peneliti lebih
mengacu pada sasaran dari kebijakan pemerintah daerah,
yaitu pada program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan, sedangkan Fanhari Nugroho lebih
fokus kepada sasaran penyandang disabilitas di lingkungan
Gelora Bung Karno Jakarta.
3. Jurnal karya Richa Meliza, Budiawati Supangkat Iskandar,
Rini Susetyawati Soemarwoto (2019) dengan judul
“ASPEK EKONOMI PADA KEHIDUPAN PEREMPUAN
LANJUT USIA: Studi Etnografi di Desa Demuk,
Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulung Agung”.
Andalas University, Jurusan Antropologi: Isu-isu sosial
budaya. Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti
adalah sama-sama membahas terkait aspek ekonomi.
Perbedannya yakni jika pada jurnal membahas aspek
ekonomi pada kehidupan perempuan saja, sedangkan pada
penelitian peneliti tentang aspek ekonomi bagi kehidupan
13
para lansia baik lansia laki-laki maupun lansia perempuan
yang ada di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
4. Jurnal Karya Anis Ika Nur Rohmah, Purwaningsih,
Khoridatul Bariyah (2012) dengan judul “Kualitas Hidup
Lanjut Usia”. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Malang, Jurusan Keperawatan. Persamaan Jurnal Anis,
Purwaningsih dan Khoridatu Bariyah dengan penelitian
peneliti adalah sama sama mendalami terkait kebutuhan
atau kualitas hidup bagi para lanjut usia. Perbedaannya
yakni peneliti membahas tentang hasil dari kebijakan
pemerintah terhadap para lansia yang tidak mampu,
sedangkan Jurnal Anis, Purwaningsih dan Khoridatul
Bariyah membahas tentang kualitas hidup para lansia saja.
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Alasan memilih pendekatan kulitatif berdasarkan judul
penelitian yang dipakai yaitu untuk mengetahui
Implementasi Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro
Jakarta Selatan guna memberikan informasi tambahan
kepada pemerintah DKI yang ada di Kelurahan Bintaro
dalam memenuhi kesejahteraan rakyat sesuai dengan
pernyataan masyarakat yang sudah maupun belum
menerima kebijakan program dari Kartu Lansia Jakarta.
Bogdan dan Taylor dalam buku J. Lexy
14
mendefinisikannya “sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”(J.
Lexy: 2005, hlm. 4)
Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mendeskripsikan
tentang bagaimana hasil dari data yang ditemukan di
lapangan sebagai informasi tambahan terkait program
tersebut. Dengan pendekatan kualitatif ini dapat diharapkan
mampu menghasilkan suatu uraian mendalam bagi suatu
kelompok individu, kelompok, masyarakat atau organisasi
tertentu. Menurut Jalaludin Rakhmat, mengemukakan
bahwa “penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi
atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau
menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau
membuat prediksi” (Rakhmat: 2005, hlm. 24).
Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah sebagai
berikut; (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci
yang melukiskan gejala yang ada; (2) Mengidentifikasi
masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang
berlaku; (3) Membuat perbandingan dan evaluasi; (4)
Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam
menghadapi masalah yang sama dan belajar dari
pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan
keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat: 2005,
hlm. 25).
15
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah atau staff
di Kelurahan Bintaro beserta jajarannya serta warga
masyarakat Kelurahan Bintaro yang memenuhi kriteria
penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta, yang diharapkan
dapat memberikan informasi secara mendalam.
3. Sumber Data
Adapun sumber data pada penelitian ini akan terbagi
menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer yaitu data penelitian langsung diperoleh
dari informan-informan yang ada di Kelurahan Bintaro
Jakarta Selatan. Hasil data primer tersebut dilakukan
melalui proses hasil wawancara dan pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari hasil catatan-catatan atau
dokumen yang terkait dengan hasil penelitian yang
diperoleh dari lembaga yang diteliti dan adanya
referensi dari buku-buku yang ada diperpustakaan.
16
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun untuk melaksanakan penelitian, jenis data yang
dikumpulkan untuk penelitian tersebut terdiri dari data
primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut :
a. Wawancara
Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah
“Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak
dengan maksud tertentu, yaitu antara pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interview) yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu (J. Lexy: 2005, hlm. 240).
Wawancara membutuhkan waktu yang lama agar hasil
yang diperoleh menjadi akurat. Dari wawancara yang
dilakukan kita dapat memperoleh informasi-informasi
yang dibutuhkan. Wawancara yang paling umum
dilakukan yaitu open-ended dimana peneliti dapat
bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta
suatu peristiwa disamping pendapat mereka mengenai
peristiwa tersebut.
17
Adapun pedoman wawancara dalam peneltian ini
yaitu:
Tabel 1.4
Pedoman Wawancara
No. Karakteristik Jumlah
1. Staff Kesejahteraan
Rakyat Kelurahan Bintaro 1 Orang
2. Tokoh Masyarakat (Ketua
RT) 2 Orang
3. Penerima Bantuan Kartu
Lansia Jakarta (Lansia) 3 Orang
Total Informan 6 Orang
b. Observasi
Karl Weick dalam buku Rakhmat (2005, hlm. 83)
mendefinisikan observasi sebagai “pemilihan,
pengubahan, pencatatan, dan pengodean, serangkaian
perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisme
in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan
secara langsung terhadap peristiwa, situasi dan tempat
penelitian di Kelurahan Bintaro.
18
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah bagian pokok dalam
pengumpulan data yang sering digunakan dalam
berbagai metode pengumpulan dan analisis data.
Metode Observasi dan wawancara sering dilengkapi
dengan kegiatan penelusuran yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan
interpretasi data. Dokumen tersebut berbentuk dokumen
publik, melalui buku-buku, makalah-makalah, photo-
photo kegiatan, dan rekaman yang berhubungan dengan
judul yang peneliti angkat sehingga dapat membantu
dari setiap hasil kegiatan yang peneliti peroleh untuk
keabsahan dari penelitian. (Kriyanto: 2007, hlm. 116).
5. Teknik Analisis Data
Peneliti akan menjawab masalah pokok dalam
penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan
deskriptif analisis. Menurut Lexy J. Moleong, deskriptif
analisis adalah “data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
bukan angka-angka, dan gambar. Selain itu semua yang
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa
yang sudah diteliti (2005, hlm. 11).
Berdasarkan pernyataan diatas, analisis deskriptif
adalah data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata
dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya
penerapan metode kualitatif. Dan data yang diperoleh
19
peneliti didapat melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Melalui data tersebut, peneliti akan
mendeskripsikan guna menjawab permasalahan yang
diteliti.
6. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti kepada staf
Kelurahan Bintaro dan masyarakat penerima manfaat
Kartu Lansia Jakarta, serta masyarakat yang memenuhi
kriteria dari Kartu Lansia Jakarta, penelitian ini
dilaksanakan hingga bulan Desember 2019.
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan, alamat Kelurahan Bintaro di Jl. RC
Veteran No. 1 RT 001 RW 003 Kecamatan Pesanggrahan
12330.
20
H. Sistematika Penulisan
Struktur dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam enam
bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,
Tesis, dan Disertasi) yang tercantum dalam SK Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun 2017 sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri atas enam
sub bab antara lain latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
kajian terdahulu, metodologi penelitian (yang
terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian,
subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan
waktu penelitian) serta sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA. Berisi tentang paparan
landasan teori penelitian, yaitu terkait tinjauan
umum pengertian implementasi dan kebijakan
publik dan kebijakan sosial. Kemudian juga
menjelaskan terkait kesejahteraan lansia pada
program Kartu Lansia Jakarta.
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA. Berisi
tentang sejarah mengenai gambaran umum lembaga
dan profil lembaga dari Kelurahan Bintaro Jakarta
Selatan. Pada bab ini peneliti ingin mengetahui
21
program apa saja yang ada di Kelurahan Bintaro
Jakarta Selatan
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN. Pada bab
ini penulis membahas uraian penyajian data hasil
temuan penelitian di lapangan. Dalam bab ini
dipaparkan terkait pengamatan dan wawancara
implementasi program Kartu Lansia Jakarta di
Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
BAB V PEMBAHASAN. Berisikan uraian pembahasan
mengenai permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini yaitu terdiri dari latar belakang, teori,
dan rumusan teori dari penelitan yang telah
dilakukan untuk saling dikaitkan.
BAB VI PENUTUP. Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan
dari hasil penelitian yang telah didapat, dan
disertakan implikasi yang berfungsi untuk
memberikan data temuan disertai saran.
22
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Implementasi Kebijakan
a. Pengertian Implementasi
Menurut Mulyadi pengertian implementasi
mengacu pada “tindakan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan,
tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-
keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta
berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau
kecil, sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya”
(Mulyadi, 2015, p.12).
Menurut Mazmanian dan Sebatier menyebutkan
bahwa “implementasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah
atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
badan peradilan lainnya, keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur
atau mengatur proses implementasinya (Waluyo, 2007,
p. 49).
23
Dalam arti seluas-luasnya, maka implementasi
sering dianggap juga sebagai bentuk
pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas
yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan
kesepakatan bersama di antara pemangku kepentingan
(stakeholders), organisasi (publik atau privat), aktor,
prosedur, dan teknik secara sinergistis untuk
bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah yang
dikehendaki. Dengan demikian, sasaran dan tujuan
program keseluruhan tersebut dapat dicapai secara
memuaskan (Wahab & Abdul, 2012, p. 133)
b. Implementasi Kebijakan
Menurut Goggin dkk implementasi kebijakan
sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari
institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah
dan tentunya keberhasilan kinerjanya dapat diukur
(Akib, 2010, p. 3)
Menurut (Grindle, 1980) realita menunjukkan,
implementasi kebijakan sejak awal itu sebuah proses
yang melibatkan kerasionalan dan emosional yang
teramat kompleks. Studi implementasi, mau tidak mau,
akan menimbulkan keputusan-keputusan yang pelik,
permasalahan yang konflik, dan isu mengenai berapa
banyak siapa yang memperoleh apa. Dilihat dari sudut
pandang pusat, maka fokus pada analisis implementasi
24
kebijakan itu mencankup usaha-usaha yang dilakukan
oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di
tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari
pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga ditingkat daerah
yang lebih rendah, dalam upaya memberikan pelayanan
kepada kelompok sasaran dengan tujuan mengubah
perilaku masyarakat dalam program yang bersangkutan,
apabila program tidak berjalan dengan sebagaimana
mestinya, kemungkinan penyesuaian akan dilakukan
terhadap program tersebut dan pejabat-pejabat yang
bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi hukum, bila
perlu kebijakan dirumuskan kembali (Wahab & Abdul,
2012, p. 131).
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan
berjalan sebelum tujuan dan sasaran dapat ditetapkan
oleh keputusan-keputusan dari kebijakan itu sendiri.
Atau implementasi kebijakan dapat didefinisikan
sebagai proses suatu output, atau tolak ukur sejauh
mana dukungan terhadap suatu program, misalnya
seberapa besar pengeluaran yang sudah dianggarkan
untuk sebuah program dan terkait jumlah
penyimpangan yang terjadi akibat kegagalan mematuhi
peraturan negara (Wahab & Abdul, 2012, p. 143)
25
c. Faktor Yang Memengaruhi Implementasi
Kebijakan
Berbagai pendekatan dari implementasi kebijakan
sangat berkaitan dengan implementor, lingkungan,
sumber daya, permasalahan, metode, ataupun tingkat
kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber
daya manusia sebagai implementor mempunyai
peranan yang penting dalam pengendalian
implementasi kebijakan publik (Anggara, 2014, p.
257)
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam
(Anggara) ada tiga faktor yang dapat memengaruhi
keberhasilan dari implementasi itu sendiri, yaitu
(Anggara, 2014, p. 257):
1. Karakteristik Masalah
a. Tingkat kesulitan teknis yang bersangkutan
dengan masalah. Ada masalah sosial yang
mudah dipecahkan, seperti harga beras naik atau
kekurangan air minum bagi penduduk. Ada
masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti
kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan
sebagainya. Oleh karena itu sifat masalah sangat
memengaruhi mudah-tidaknya implementasi
suatu program.
26
b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal
ini menandakan bahwa suatu program lebih
mudah diimplementasikan apabila kelompok
sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila
sasarannya heterogen, implementasi program
akan lebih sulit karena tingkat pemahaman
setiap anggota kelompok sasaran dari program
tersebut berbeda.
c. Sebuah program akan sulit diimplementasikan
apabila sasarannya mencankup semua populasi.
Tetapi sebaliknya, sebuah program akan mudah
diimplementasikan apabila kelompok sasaran
tidak terlalu luas atau besar.
d. Perubahan perilaku yang diharapkan. Program
yang bersifat kognitif dan memberikan
pengetahuan akan lebih mudah
diimplementasikan daripada program yang
bertujuan merubah sikap masyarakat.
2. Karakteristik Kebijakan
a. Kejelasan isi dari kebijakan. Semakin jelas dan
terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah
diimplementasikan karena implementor mudah
memahami dan menerjemahkan dalam tindakan
nyata. Sebaliknya, implementasi jika tidak jelas
27
merupakan potensi lahirnya distorsi dalam
implementasi kebijakan.
b. Alokasi dana sumber daya financial terhadap
kebijakan. Sumber daya keuangan adalah faktor
krusial untuk setiap program sosial yang
diimplementasikan, dari program tersebut juga
dibutuhkan staf untuk melakukan pekerjaan
administrasi dan teknis, serta memonitor
program karena semuanya memerlukan biaya.
c. Dukungan dari institusi pelaksana. Karena
kegagalan program sering disebabkan
kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal
antar instansi yang terlibat dalam implementasi
program.
d. Kejelasan dari konsistensi aturan yang ada pada
badan pelaksana program.
e. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan
kebijakan. Seperti, kasus korupsi yang terjadi di
negara-negara dunia ketiga, khususnya
Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya
tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan
tugas dan pekerjaannya.
28
3. Lingkungan Kebijakan
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat
kemajuan teknologi sangat mempengangaruhi.
Masyarakat yang sudah terdidik lebih mudah
menerima program dibandingkan dengan
masyarakat yang masih tradisional. Kemajuan
teknologi sangat berpengaruh dalam membantu
proses keberhasilan implementasi program
karena program-program yang ada dapat
disosialisasikan dan diimplementasikan dengan
banatuan dari teknologi modern.
b. Dukungan publik terhadap kebijakan. Publik
biasanya lebih mudah memberikan dukungan
kepada kebijakan yang memberikan insentif.
c. Kelompok pemilih biasanya dapat
mempengaruhi implementasi melalui berbagai
cara, antara lain kelompok pemilih dapat
melakukan intervensi terhadap keputusan yang
dibuat badan pelaksana melalui berbagai
komentar dengan maksud mengubah keputusan.
Lalu, kelompok pemilih dapat memiliki
kemampuan untuk memengaruhi badan
pelaksana secara tidak langsung melalui kritik
yang dipublikasikan terhadap kinerja badan
29
pelaksana, dan membuat pernyataan yang dibuat
oleh badan legislatif.
d. Tingkat komitmen dari implementor, pada
akhirnya variabel yang sangat krusial adalah
komitmen dari aparat pelaksana untuk
merealisasikan tujuan yang tertuang dalam
kebijakan. Badan pelaksana harus memiliki
keterampilan dalam membuat prioritas tujuan,
lalu selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan
tersebut.
Tabel 2.1
Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif
Implementasi Kebijakan
Aspek Ruang Lingkup
Komunikasi a. Siapakah implementor dan
kelompok sasaran dari program
/ kebijakan? b. Bagaimana sosialisasi
program/kebijakan efektif
dijalankan?
- Metode yang digunakan - Intensitas komunikasi
Sumber Daya a. Kemampuan Implementor
- Tingkat Pendidikan - Tingkat pemahaman
terhadap tujuan dan
sasaran serta aplikasi detail
program
- Kemampuan
menyampaikan program
dan mengarahkan b. Ketersediaan Dana
30
- Berapa dana yang
dialokasikan - Prediksi kekuatan dana
dan besaran biaya untuk
implementasi
program/kebijakan
Disposisi Karakter pelaksana - Tingkat komitmen dan
kejujuran: dapat diukur
dengan tingkat konsistensi
antara pelaksanaan
kegiatan dengan guideline
yang telah ditetapkan.
Semakin sesuai dengan
guideline semakin tinggi
komitmennya.
- Tingkat demokratis, dapat
diukur dengan intensitas
pelaksana melakukan
proses sharing dengan
kelompok sasaran, mencari
solusi dari masalah yang
dihadapi dan melakukan
diskresi yang berbeda
dengan guideline guna
mencapai tujuan dan
sasaran program.
Struktur
Birokrasi a. Ketersedian SOP yang mudah
dipahami b. Struktur Organisasi
- Seberapa jauh rentang
kendali antara pucuk
pimpinan dan bawahan
dalam struktur organisasi
pelaksana. Semakin jauh
berarti semakin rumit,
birokratis dan lambat untuk
merespon perkembangan
program.
(Sumber : Dwiyanto, 2009)
31
Van meter dan Van Horn dalam (Anggara)
menyatakan bahwa ada enam variabel (Kelompok) yang
harus diperhatikan karena dapat memengaruhi
keberhasilan dari implementasi, antara lain sebagai
berikut (Anggara, 2014, p. 242):
1. Tujuan dan standar kebijakan yang jelas, yaitu
perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai
melalui kebijakan beserta standar dalam mengukur
pencapaian.
2. Sumber daya (berbagai insentif atau dana yang
dapat memfasilitasi dari keefektifan implementasi
tersebut).
3. Kualitas dari hubungan interorganisasional.
Keberhasilan implementasi sering menuntut
mekanisme dan prosedur kelembagaan yang
memungkinkan stuktur yang lebih tinggi
mengontrol agar implementasi dapat berjalan
sesuai dengan standar dan tujuan yang sudah
ditetapkan.
4. Karakteristik dari lembaga/organisasi pelaksana
(termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana,
tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana
terbawah saat implementasi, dukungan politik, dari
legislatif dan eksekutif, serta berkaitan dengan
formal dan informal dengan lembaga pembuat
kebijakan.
32
5. Dari lingkungan sosial, politik dan ekonomi
(sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar
kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial
ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik
tentang kebijakan tersebut; apakah elite medukung
implementasi).
6. Disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana
(pemahaman dan pengetahuan isi dan tujuan
kebijakan, intensitas sikap, sikap atas kebijakan.
2. Kebijakan Sosial
a. Pengertian Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan,
kerangka kerja, rencana, petunjuk, peta, atau strategi, yang
dirancang untuk menterjemahkan visi politis pemerintah
atau lembaga pemerintah kedalam tindakan atau program
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan
sosial. Karena urusan kesejahteraan sosial menyangkut
orang banyak, maka kebijakan sosial senantiasa sering kali
diidentikan dengan kebijakan publik(Suharto, 2015, p. 82).
Social policy is about policy. Kebijakan sosial adalah
tentang ‘kebijakan’. Elemen utama dari ‘kebijakan’ adalah
proses implementasi, tujuan dan pencapaian hasil dari
suatu inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat oleh,
misalnya departemen pemerintah (makro) dan lembaga
pelayanan sosial (mikro) (Suharto, 2015, p. 83)Kebijakan
sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan
33
sosial. Tujuan sosial ini mengandung pengertian yang
saling terkait, yakni: memenuhi kebutuhan sosial dan
memecahkan masalah sosial. Tujuan dari pemecahan
masalah mengandung arti mengadakan perbaikan atau
mengusahakan karena ada sesuatu keadaan yang tidak
diharapkan (misalnya kemiskinan) (Suharto, 2015, p. 61)
Bagan 2.1
Tujuan Kebijakan Sosial.
(Sumber: Suharto, 2015)
b. Tujuan-Tujuan Kebijakan Sosial
Tujuan dari pemenuhan kebutuhan mengandung
arti dapat menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang
diperlukan , baik adanya masalah maupun tidak ada
masalah, atau dalam arti bersifat pencegahan (mencegah
permasalahan dan mencegah perluasan masalah, agar tidak
terulang dan timbul kembali permasalahan tersebut).
Secara lebih rinci , tujuan-tujuan dari kebijakan sosial
adalah (Suharto, 2015, p. 62)
Kebijakan
Sosial Tujuan Sosial
Memecahkan
Masalah Sosial
Memenuhi
Kebutuhan Sosial
34
1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok
atau masyarakat, keluarga yang tidak dapat mereka
penuhi sendiri melainkan harus melalui tindakan
kolektif.
2. Mengantisipasi, mengatasi atau mengurangi masalah-
masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi
yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-
peranan sosial dan pencapaian dari kebutuhan
masyarakat sesuai dengan hak, dan martabat
kemanusiaan.
4. Mengalokasikan, menggali, dan mengembangkan
sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya
keadilan sosial dan kesejahteraan sosial.
Menurut David Gil (1973) dalam (Suharto) untuk
mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan sosial, terdapat
mekanisme dan perangkat kemasyarakatan yang perlu
diubah, yaitu (Suharto, 2015, p. 62):
1. Pengembangan sumber-sumber. Meliputi pembuatan
keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan
tindakan berkenaan dengan kualitas, kuantitas, dan
jenis semua barang-barang dan pelayanan yang ada
dalam masyarakat.
2. Pengalokasian status. Meliputi perluasan dan
peningkatan akses serta keterbukaan kriteria dalam
menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota
35
masyarakat. Atau dengan kata lain kebijakan sosial
harus mendorong bahwa semua anggota masyarakat
memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan yang layak, pendidikan, berkumpul dalam
organisasi sosial tanpa mempertimbangkan stasus
sosial ekonomi, ras, usia, jenis kelamin, suku bangsa,
dan agama.
3. Pendistribusian hak. Menunjuk pada perluasan
kesempatan kelompok maupun individu dalam
mengontrol sumber-sumber material dan non material.
Apakah mereka sudah memiliki kesempatan yang sama
dalam berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan-
kebijakan yang menyangkut kehidupan anggota
masyarakat. Pendistribusian hak juga menunjuk pada
usaha-usaha pemerataan sumber-sumber dari golongan
kaya ke golongan miskin.
Itulah ketiga aspek yang dapat merupakan kerangka
dan acuan dalam menentukan tujuan kebijakan sosial.
Kebijakan sosialpun harus memperhatikan peleyanan,
pendistribusian barang, kesempatan, dan kekuasaan yang
lebih luas, adil, dan merata bagi segenap warga masyarakat.
3. Konsep Lanjut Usia
a) Definisi Lanjut Usia
Lanjut Usia adalah istilah dari tahap akhir proses
penuaan. Menurut Nugroho Wahyudi dalam Pratiwi
proses menua merupakan proses yang terus menerus
36
(berlanjut) secara alamiah dimulai sejak lahir dan
umumnya dialami pada semua makhluk hidup (Pratiwi,
2015). Menurut Casseli dan Lopez mengemukakan
bahwa proses menua adalah suatu proses yang terjadi
secara biologis secara terus-menerus yang dialami oleh
manusia pada semua tingkatan waktu dan umur. Masa
usia lanjut adalah masa yang tidak bisa dielakkan oleh
semua orang yang khususnya memiliki karunia umur
panjang. Menurut Effendi dan Makhfudli dalam
Mading seseorang dikatakan lanjut usia apabila berusia
65 tahun ke atas, Lansia bukan suatu penyakit, namun
merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan
yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh
untuk beradaptasi dengan stres lingkungan (Mading,
2015). Manusia hanya bisa melakukan dalam
menghambat proses agar tidak terlalu cepat menua,
karena pada hakikatnya dalam proses menua menjadi
suatu penurunan atau kemunduran. Siklus kehidupan
menuju tua pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup,
yang diawali oleh proses kelahiran ke dunia, kemudian
37
tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak,
selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya
meninggal (Suardiman, 2011, p. 1).
Lanjut usia digolongkan menjadi dua yaitu lanjut
usia potensial dan juga lanjut usia tidak potensial.
Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih
mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang
dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Kemudian
lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak
berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya
bergantung pada bantuan orang lain. (Undang Undang
Online Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998,
2019)
Di Indonesia, hal hal yang terkait dengan usia lanjut
sudah diatur dalam undang-undang, yaitu undang-
undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam pasal 1 ayat 2
Undang-undang No.13 Tahun 1998 tersebut
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia
adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas
(Suardiman, 2011, p. 2).
38
Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk
mengidentifikasi kapan seseorang dapat dikatakan
menjadi tua, yaitu pendekatan biologis dan kronologis
(Suardiman, 2011, p. 2).
1. Usia biologis adalah usia yang didasarkan dari
kapasitas fisik atau biologis seseorang.
2. Usia kronologis adalah usia dari seseorang yang
didasarkan pada hitungan umur seseorang. Dan
usia kronologis adalah cara mudah dari
mengidentifikasi seseorang yang sudah tergolong
tua atau belum, atau yang didasarkan pada umur
dari ulang tahun terakhir atau kalender.
Keberhasilan pembangunan yang telah
dilaksanakan terutama dalam bidang kesejahteraan
sosial dan kesehatan sangat berdampak pada
meningkatnya angka rata-rata usia harapan hidup
penduduk (Suardiman, 2011, p. 3).
Pembangunan nasional yang peduli pada
peningkatan kesehatan penduduk, kesejahteraan sosial
ditandai dengan peningkatan status gizi, layanan
kesehatan, peningkatan pendidikan, kemajuan
teknologi di bidang kesehatan yang berdampak pada
meningkatnya angka harapan hidup penduduk.
Meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia
terutama, menandakan bahwa masa tua menjadi
semakin panjang (Suardiman, 2011, p. 5)
39
Membicarakan usia lanjut memiliki arti penting
yang mengingat jumlahnya terus meningkat, yang
bermuara pada peningkatan angka harapan hidup
disuatu negara. Dampak positif dari pembangunan di
bidang kesehatan, sosial ekonomi, dan keluarga
berencana merupakan hasil dari meningkatnya jumlah
penduduk usia lanjut sehingga menurunkan angka
kematian ibu, bayi dan angka fertilitas serta
menghasilkan perbaikan gizi masyarakat. Oleh
karenanya, memahami permasalahan dari kebutuhan
usia lanjut memiliki arti penting dalam memberikan
pelayanan dan perhatian, serta mengupayakan berbagai
fasilitas guna meningkatakan kualitas hidup usia lanjut
(Suardiman, 2011, p. 9).
b) Periode Lanjut Usia
Menurut Burnside dkk dalam (Pratiwi, 2015)
membagi periode lanjut usia ke dalam 4 tahapan:
a) Young Old (60-69 tahun)
Pada periode ini orang lanjut usia harus
menyesuaikan diri dengan struktur peran yang baru
agar dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan
dengan berkurangnya penghasilan, kehilangan
teman- teman dan orang-orang yang dicintai. Selain
itu, adanya penurunan fisik dapat menjadi masalah
bagi pekerja di sektor industri. Namun demikian
banyak pula orang berusia 60 tahun-an yang
40
memiliki kelebihan tenaga sehingga lalu mencari
aktivitas berbeda dan baru. Beberapa orang lanjut
usia menjadi tenaga sukarela pada perusahaan kecil,
pengunjung rumah sakit maupun sebagai kakek
nenek angkat.
b) Middle Age Old (70-79 tahun)
Usia 70 tahun-an ditandai dengan timbulnya
penyakit dan banyak mengalami kehilangan,
dimana jumlah kerabat dan keluarga yang
meninggal menjadi meningkat. Kondisi kesehatan
orang lanjut usia juga semakin menurun dan sering
merasakan kegelisahan dan mudah marah. Aktivitas
seksual pada lansia pria dan wanita juga menurun,
disebabkan karena pasangannya sudah meninggal.
Orang lansia pun harus menyesuaikan diri juga
dengan menurunnya partisipasi dalam organisasi-
organisasi formal yang diikutinya.
c) Old-Old (80-89 tahun)
Orang berusia 80 tahun-an semakin sulit
menyesuaikan diri dalam melakukan interaksi
dengan lingkungan sekitarnya. Pada periode ini
orang lanjut usia membutuhkan bantuan agar dapat
mempertahankan kontak sosial dengan lingkungan
budayanya.
d) Very old-old (90-99 tahun)
Pada periode usia ini masalah kesehatan juga
semakin parah. Orang berusia 90 tahun-an ini
41
membutuhkan kegiatan yang tidak mempunyai
unsur persaingan dan hendaknya juga di bebaskan
dari tekanan dan tanggung jawab yang ada dalam
pekerjaan. Apabila lansia ini dapat mengatasi
masalahnya secara memuaskan, maka mereka dapat
hidup bahagia dan damai.
c) Karakteristik Lansia
Karakteristik Lansia Menurut Budi Anna dalam Padila,
lanjut usia memiliki karakteristik sebagai berikut
(Padila, 2013):
1. Berusia lebih dari 60 tahun (sesuai dengan pasal 1
ayat (2) UU No.13 tentang kesehatan).
2. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari
rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan
biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi
adaptif hingga kondisi maladaftif.
3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.
d) Tipe Tipe Lanjut Usia
Tipe- tipe Lansia sebagai berikut (Azizah, 2011).
1. Tipe arif bijaksana, yakni kaya dengan hikmah
pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan
zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah,
rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi
undangan, dan menjadi panutan.
2. Tipe mandiri, yakni mengganti kegiatan-kegiatan
yang hilang dengan kegiatan-kegiatan baru, selektif
42
dalam mencari pekerjaan, teman pergaulan, serta
memenuhi undangan.
3. Tipe tidak puas, yakni konflik lahir batin
menentang proses proses ketuaan, yang
menyebabkan hilangnya kecantikan, kehilangan
daya tarik jasmaniah, kehilangan kekuasaan, status,
teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah
tersinggung, menuntut, sulit dilayani dan pengkritik.
4. Tipe pasrah, yakni menerima dan menunggu nasip
baik, mempunyai konsep habis gelap datang terang,
mengikuti kegiatan beribadah, ringan kaki,
pekerjaan apa saja dilakukan.
5. Tipe bingung, yakni kaget, hilangnya kepribadian,
mengasingkan diri, merasa minder, menyesal, pasif,
mental, sosial dan ekonominya
e) Permasalahan Lanjut Usia
Masalah yang biasanya dialami oleh usia lanjut
dapat dikelompokkan ke dalam empat permasalahan,
yakni (Suardiman, 2011, p. 9):
1. Masalah Ekonomi
Usia lanjut ditandai dengan menurunnya
produktivitas kerja, berhentinya pekerjaan utama
dan memasuki masa pensiun. Hal ini berakibat
kepada menurunya pendapatan yang kemudian
terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-
hari, seperti, papan, sandang, pangan, kesehatan,
kebutuhan sosial, dan rekreasi.
43
Penghasilan usia lanjut pada umumnya
berasal dari bantuan dari anak atau anggota
keluarga, pensiun, tabungan. Bagi usia lanjut yang
memiliki penghasilan yang mencukupi tidak
menjadi masalah. Bagi yang tidak memiliki
penghasilan yang cukup akan menjadi sebuah
masalah. Bagi yang memiliki pensiun, mereka
dapat akses kesehatan dari pemerintah yang
memang sangat dibutuhkan. Sedangkan jika tidak
memiliki pensiun, akan membawanya kepada
kondisi yang bergantung atau menjadi
beban/tanggungan bagi anak cucuk atau keluarga
lainnya. Dengan demikian status ekonomi usia
lanjut pada umumnya berada pada status ekonomi
miskin, kurang atau bahkan terlantar.
Menurut Wirakartakusumah (1994) dalam
(Suardiman) secara ekonomis, penduduk usia lanjut
dapat diklasifikasikan kepada tingkat
ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam
kaitan ini dikelompokkan penduduk usia lanjut ke
dalam tiga kelompok, yaitu (i) kelompok lanjut usia
yang produktif, mereka dapat memenuhi kebutuhan
mereka sendiri dan tidak tegantung. (ii) kelompok
lanjut usia yang sudah pikun, uzur atau sudah tidak
mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar
mereka. (iii) kelompok lanjut usia yang miskin,
mereka relatif yang dapat memenuhi kebutuhannya
44
sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang
tidak dapat menunjang kelangsungan
kehidupaanya(Suardiman, 2011, p. 11).
2. Masalah Sosial
Fase masa tua ditandai dengan
berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota
keluarga, teman kerja, maupun anggota masyarakat
dan mengakibatkan terputusnya hubungan kerja
karena sudah pensiun. Perubahan nilai sosial
masyarakat yang mengarah kepada tatanan
masyarakat individualistik, berpengaruh pada usia
lanjut karena menjadi kurang mendapat perhatian,
sehingga sering tersisih dan terlantar dari
kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tidak
sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk
sosial yang dalam hidupnya membutuhkan
kehadiran orang lain(Suardiman, 2011, p. 12).
Ancok (1993) dalam (Suadirman)
menyatakan bahwa upaya menghimpun kelompok
usia lanjut dalam suatu wadah kegiatan sangat
dibutuhkan guna memungkinkan mereka
menikmati hidup dan saling berbagi rasa
(Suardiman, 2011, p. 13).
3. Masalah Kesehatan
Salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan di Indonesia adalah usia
harapan hidup manusia di Indonesia meningkat.
45
Masa tua ditandai oleh penurunan kondisi fisik dan
rentan terhadap berbagai penyakit, diperlukan
layanan kesehatan terutama untuk kelainan
degeneratif demi meningkatkan derajat kesehatan
dan mutu kehidupan usia lanjut agar tercapai masa
tua yang berguna dalam kehidupan keluarga dan
masyarakat serta bahagia sesuai keberadaannya
(Suardiman, 2011, p. 13) .
Kondisi kesehatan usia lanjut berkaitan
dengan apa yang dimakan. Pengaturan menu yang
tepat adalah kuncinya. Perlu diupayakan makanan
yang penuh akan gizi. Dengan mengatur makanan
sesuai dengan kondisinya, kehidupan usia lanjut
yang menyenangkan akan lebih dapat
dipertahankan, tidak terlalu merasa kehidupan yang
berbeda saat masih muda.(Suardiman, 2011, p. 14).
4. Masalah Psikologis
Masalah dari psikologis pada usia lanjut
umumnya meliputi: kesepian, ketidakberdayaan,
terasing dari lingkungan, perasaan tidak berguna,
ketergantungan, kurang percaya diri, keterlantaran
bagi usia lanjut yang miskin, dan sebagainya.
Berbagai persoalan tersebut biasanya bersumber
dari menurunnya fungsi-fungsi psikis dan fisik
sebagai akibat dari proses penuaan (Suardiman,
2011, p. 15).
46
Pada umumnya lanjut usia sangat
mengharapkan: panjang umur, semangat hidup,
dihormati, tetap berperan sosial, mempertahankan
hak dan hartanya, tetap berwibawa, ketenangan
dalam kematian dan diterima di sisi-Nya (khusnul
khotimah), dan masuk surga. Proses menua yang
sering tidak sesuai dengan harapan tersebut,
dirasakan para usia lanjut sebagai beban mental
yang cukup berat. (Suardiman, 2011, p. 16).
Mengingat kondisi usia lanjut tersebut,
dapat disimpulkan secara umum bahwa usia lanjut
merupakan kelompok penduduk yang rentan
terhadap masalah, baik masalah sosial, ekonomi,
psikologis, maupun kesehatan. Oleh karenanya,
agar usia lanjut tetap sehat, sejahtera, mandir, dan
berguna perlu didukung oleh lingkungan yang
kondusif, baik di keluarga maupun lingkungan
masyarakat. Keberadaan usia lanjut bukan sebagai
objek tetapi sebagai subjek yang memiliki
pengalaman dan kearifan yang pada umumnya
belum dimiliki oleh generasi yang lebih muda
(Suardiman, 2011, p. 16).
f) Kebutuhan Lanjut Usia
Terjadinya masalah-masalah lanjut usia karena
adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh
keluarga atau institusi yang melakukan perawatan
kepada lanjut usia. Menurut Hurlock dalam Yulianti
47
adapun kebutuhan dari lanjut usia yaitu (Yulianti, 2018,
p. 35):
1. Kebutuhan Ekonomi
Pada saat lanjut usia mencapai usia tua,
secara drastis berkurang minatnya untuk mencari
uang yang tidak lagi berorientasi kepada apa yang
ingin mereka beli, akan tetapi lebih beorientasi
kepada kebutuhan lanjut usia agar mereka dapat
hidup mandiri.
2. Kebutuhan Fisik (Kesehatan)
Lanjut usia rentan mengalami kemunduran,
sehingga lansia mengalami perubahan-perubahan
kebutuhan fisik lanjut usia yang sangat signifikan
dalam hidupnya. Agar mengantisipasi perubahan
tersebut, kita harus mengetahui kebutuhan fisik
yang dibutuhkan oleh lansia. Adapun kebutuhan
fisik (kesehatan) lansia tersebut yaitu (Hurlock,
2014, p. 430).
➢ Suhu ruangan dirumah harus seimbang, karena
lansia sendiri tidak tahan terhadap suhu yang
terlalu panas atau terlalu dingin.
➢ Lanjut usia sangat membutuhkan jendela yang
lebar agar banyak pencahayaan yang masuk
untuk mengimbangi penglihatannya.
➢ Peralatan rumah tangga mereka harus didisain
dengan mengutamakan kemerdekaan dan
48
keselamatan orang lanjut usia dalam
mempergunakannya.
➢ Tersedia ruangan yang cukup luas untuk
hiburan dan rekreasi diluar maupun didalam
rumah.
➢ Tingkat kegaduhan harus dikontrol, terutama
saat malam hari. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara mendisain kamar untuk tidak berada
dibagian yang sepi dari rumah.
➢ Sebaiknya menyediakan ruangan untuk duduk-
duduk yang ada pada lantai pertama agar dapat
terhindar dari kemungkinan jatuh dari tangga.
3. Kebutuhan Sosial
Bertambahnya usia seperti lanjut usia
mengakibatkan banyak orang yang merasa
menderita karena kegiatan sosial yang dilakukan
jumlahnya semakin berkurang. Hal ini lazim
diistilahkan sebagai lepas dari kegiatan masyarakat
(Social Disengagement), yaitu proses lanjut usia
dalam pengunduran diri secara timbal balik dari
lingkungan sosialnya (Hurlock, 2014, p. 398).
4. Kebutuhan Psikologis
Merupakan kebutuhan yang akan rasa aman,
kebutuhan akan rasa dimiliki dan memiliki, serta
akan rasa kasih sayang, dan kebutuhan akan
49
aktualisasi diri, orang yang berusia lanjut biasanya
mempunyai kebutuhan pribadi. Adapun kebutuhan
psikologis pada lansia yaitu (Hurlock, 2014, p. 430).
➢ Lanjut usia membutuhkan kasih sayang dari
kerabat terdekat, seperti keluarga, dan
sahabatnya untuk mengisi kekosongan hari-
harinya dan lanjut usia menginginkan sering
berkomunikasi dengan kerabat dekatnya.
➢ Lanjut usia sebaiknya tinggal dekat dengan
lingkungan keluarganya agar mendapatkan
perhatian yang lebih dan perawatan.
➢ Lanjut usia sebaiknya tinggal dekat dengan toko
dan organisasi masyarakat agar bebas dalam
menentukan jenis kegiatan dan waktu.
➢ Tersedia sarana hiburan dan rekreasi agar lansia
tidak merasakan bosan dalam melakukan
kegiatan.
B. Kerangka Berpikir
Implementasi Kebijakan merupakan sebuah grand teori
dalam penelitian ini, Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam
Anggara ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi
implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah,
karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakannya sendiri.
50
Sesuai dengan teori lansia yang sudah peneliti bahas di
atas, ada dua aspek, yakni membantu memenuhi kebutuhan
lansia dan memahami permasalahan lansia, dalam aspek
memenuhi kebutuan lansia, ada kebutuhan ekonomi, fisik,
sosial, dan psikologis lansia. Sedangkan dalam aspek
memahami permasalahan lansia ada menangani permasalahan
ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologis lansia. Sehingga
senantiasa dengan terlahirnya program Kartu Lansia Jakarta
ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan
memahami permasalahan lansia dalam kehidupan sehari –
harinya di masa tua.
Berdasarkan uraian di atas kerangka berpikir yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagan 2.2
Kerangka Berpikir
Implementasi Kebijakan
Memenuhi
Kebutuhan Sosial
Memahami
Permasalahan Sosial
Kebijakan Kartu Lansia
Jakarta menurut Pergub No.
193 Tahun 2017
Faktor Yang
Memengaruhi Kebijakan
51
BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA
A. Latar belakang Kelurahan Bintaro
Kelurahan Bintaro adalah termasuk ke dalam wilayah
dari Kecamatan Pesanggrahan yang berada di Ibu Kota
Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan, Kelurahan
Bintaro adalah salah satu wilayah kelurahan yang memiliki
luas wilayah 455,50 Ha. Kelurahan Bintaro menjadi sangat
terkenal karena dipakai untuk menamai perumahan elit yang
ternama yang ada di kawasan Bintaro, yaitu Bintaro Jaya,
yang wilayahnya tersebut jauh lebih besar daripada
Kelurahan Bintaro. Sejak dahulu, di daerah Bintaro terkenal
sekali daerah Sektor 1 sampai dengan Sektor 9 yang dari dulu
membuat masyarakat daerah lain menjadi sangat rumit
membedakan batasan wilayah Bintaro, karena Bintaro
Jakarta Selatan pula dapat dikenal sebagai “kota pinggiran”
yang wilayahnya berbatasan dengan Tangerang Selatan,
terbagi dua wilayah, yaitu Sektor 1 menjadi bagian dari
wilayah Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan, sedangkan
Sektor 2 sampai Sektor 9 menjadi bagian dari wilayah
Tangerang Selatan, Adapun mayoritas penduduk di
Kelurahan Bintaro adalah penduduk asli Betawi, banyak
sekali penduduk asli lanjut usia yang sejak dahulu kala
tinggal di daerah Kelurahan Bintaro. Mayoritas masyarakat
Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan sangat agamis dengan
didominasi oleh penduduk beragama Islam (90%).
52
B. Letak Geografis
Gambar 3.1
Peta Kelurahan Bintaro
(Sumber: Data Kelurahan, 2018)
Pesanggrahan termasuk dalam Wilayah Kota
Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1215 Tahun 1986 wilayah
Kelurahan Bintaro memiliki batas-batas:
53
➢ Utara : Kali Pesanggrahan, Kelurahan Kebayoran
Lama Selatan atau rel kereta api, Kecamatan
Kebayoran Lama.
➢ Timur : Kali Pesanggrahan, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama.
➢ Selatan : Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat
dibatasi oleh saluran air Sandratex .
➢ Barat : Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat
dan Kelurahan Pesanggrahan, rel kereta api dan saluran
air.
Luas wilayah Kelurahan Bintaro 455,50 Ha yang
dibagi habis kedalam 15 Rukun Warga (RW) yang terdiri
dari 143 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala
Keluarga sebanyak 17.990 KK, adapun jumlah penduduk
sampai dengan akhir Februari 2018 tercatat sebanyak
61.140 jiwa, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia
(WNI) 61.125 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 30.964
jiwa, dan perempuan sebanyak 30.161 jiwa dan 15 jiwa
Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari laki-laki
sebanyak 9 jiwa dan perempuan 6 jiwa, sedangkan untuk
kepadatan penduduk 276,7 jiwa/Ha.
Dari luas wilayah 455,50 Ha, sebagian besar
merupakan pemukiman penduduk dengan peruntukan 80%
digunakan untuk perumahan dan pekarangan, 10%
digunakan untuk perkantoran / industri , 5% untuk fasilitas
umum, dan 5% peruntukan lainnya.
54
C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
D. Demografi Kelurahan Bintaro
a. Keadaan Penduduk
Bekerjasama dengan Kepala Satuan Pelaksana
Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan
Bintaro mengadministrasikan perubahan data jumlah
penduduk yang meliputi lahir, mati, pindah dan datang
(LAMPID). Adapun data perubahan penduduk sampai
dengan bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut :
55
Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Bintaro
(Sumber : Data Kelurahan, 2018)
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat diketahui
bahwa jika dikelompokkan dengan jenis kelamin dan usia
masyarakat di Kelurahan Bintaro, yaitu jumlah penduduk
terbanyak adalah pada usia 0 – 4 Tahun. Sedangkan
NO. UMUR PRIA WANITA JUMLAH
1. 0 – 4 3364 2989 6353
2. 5 – 9 2817 2668 5485
3. 10 – 14 2821 2606 5490
4. 15 – 19 2370 2379 4749
5. 20 – 24 2380 2266 4646
6. 25 – 29 2271 2430 4701
7. 30 – 34 2998 2788 5786
8. 35 – 39 2798 2745 5543
9. 40 – 44 2555 2479 5034
10. 45 – 49 2366 2051 4417
11. 50 – 54 1649 1576 3225
12. 55 – 59 1308 1207 2515
13. 60 – 64 180 811 991
14. 65 – 69 528 569 1097
15. 70 – 74 310 288 598
16. 75 atas 258 315 573
JUMLAH 30.973 30.167 61. 140
56
jumlah penduduk yang terendah tadalah pada usia 60
tahun ke atas. Secara keseluruhan 99% penduduk di
Kelurahan Bintaro merupakan Warga Negara Indonesia
(WNI).
b. Data Sarana Pendidikan
Data Sarana Pendidikan di wilayah kelurahan
Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan.
Tabel 3.2
Sarana Pendidikan Formal Masyarakat
No. Sekolah Jumlah
1. Taman Kanak - kanak 27
2, SD/Sederajat 13
3. SLTP 3
4. SMU 2
5. Perguruan Tinggi 3
(Sumber: Data Kelurahan, 2018)
Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa
sekolah formal untuk mendukung pendidikan yang berada
di Kelurahan Bintaro sudah cukup memadai jumlahnya
baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
57
E. Susunan Staf Kelurahan Bintaro
1. Lurah : Dimas Prayudi, S. Sos
2. Sekretaris : Maryono, S.K.M
3. Kasi Pemerintahan : Jamaluddin Rahim, SE
4. Kasi Pembangunan : Endang Sri Pujiati, SE
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat : Suprihatin / Ulul Sugiono
6. Caraka : Maris Saputra
Bagan 3.1
Struktur Staff Kelurahan Bintaro
(Sumber: Data Kelurahan Bintaro, 2018)
F. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi kesejahteraan rakyat merupakan seksi yang
dibuat bertujuan untuk menjalankan program-program
Lurah
Dimas Prayudi
Sekretaris
Maryono
Kasi Pemerintahan
Jamaluddin Rahim
Kasi KesRak
Suprihatin/ Ulul Sugiono
Kasi Pembangunan
Endang Sri Pujiati
Caraka
Maris Saputra
58
terutama program yang berbasis sosial dan ekonomi di
Kelurahan Bintaro. Adapun kegiatan – kegiatan dari seksi
ksejahteraan rakyat yang telah dilaksanakan yaitu:
a. Monitoring pelaksanaan kegiatan pos pelayanan
terpadu (balita dan lanjut usia)
b. Mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam
rangka pengembangan perekonomian masyarakat
Kelurahan khususnya masyarakat yang
berpenghasilan rendah;
c. Melaksanakan penebusan Pangan Murah Bersubsidi
bagi anggota Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Jakarta.
d. Mengadakan Pasar Murah yang diadakan di kantor
kelurahan bintaro setiap bulannya.
Gambar 3.2
Pasar Murah Kelurahan
(Sumber : Data Kelurahan, 2018)
59
Gambar diatas pasar murah yang diadakan oleh
Kelurahan Bintaro dan berakhir pada 2017 silam, ini
berbeda dengan pangan murah yang dinaungi oleh
kemensos, semua warga Bintaro yang ingin membeli
pangan murah sekarang hanya dari kemensos, yang
diperuntukkan bagi penerima bantuan seperti KLJ, KJP,
PPSU, PKH, dan atau warga yang tidak mampu kategori
miskin.
G. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
1. Landasan Hukum Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
Bantuan pemberian Kartu Lansia Jakarta sesuai
dengan (BANKDKI, 2019):
1. Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 tentang
pemberian bantuan sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar bagi lanjut usia.
2. Keputusan Gubernur No. 406 Tahun 2018 tentang
penetapan besaran bantuan sosial pemenuhan
kebutuhan dasar bagi lanjut usia.
3. Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2018 tentang
pedoman dana hibah dan dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD).
60
2. Pengertian Kartu Lansia Jakarta
Gambar 3.3
Kartu Lansia Jakarta milik Informan Suhaimi
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan Kebijakan
pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lanjut usia
yang memenuhi kriteria dan persyaratan dan nantinya
akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 600. 000 setiap
bulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, data
penerima KLJ bersumber dari Basis Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin (BDT-PPFM) yang
dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistikdan
diverifikasi serta divalidasi oleh Kementrian Sosial
Republik Indonesia, program KLJ ialah salah satu cara
agar mencapai visi dengan mewujudkan indikator
smart living agar warga DKI Jakarta yang lanjut usia
dapat memiliki hidup yang berkualitas, serta bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dan
pengentasan kemiskinan dan program Kartu Lansia
61
Jakarta tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari
smart city yang artinya menjadi kota nyaman dan dapat
memudahkan hidup warganya terutama lanjut usia
(City & Smart, 2017).
Kebijakan Kartu Lansia Jakarta adalah kebijakan
pemberian bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan
Dasar yang tertuang pada Peraturan Gubernur No.193
Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Bansos PKD bagi
Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah
yang diberikan kepada perseorangan yang telah
memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan
untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan
dasar.
1. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah
seseorang yang telah menca.pai usia 60 (enam
puluh) tahun keatas.
2. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan sosial baik material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa
keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir
batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia
untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani,
rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.
3. Bansos PKD bagi Lansia diberikan kepada Lansia
yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya sehingga hidupnya sangat
bergantung pada bantuan orang lain.
62
4. Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau
miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya;
b. sakit telah menahun dan/atau hanya bisa
berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu
melakukan aktivitas sehari-hari; dan/ atau
c. terlantar secara psikis dan sosial.
5. Lansia penerima Bansos PKD bagi Lansia
merupakan penduduk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, telah terdaftar dan ditetapkan
dalam BDT serta bertempat tinggal/berdomisili di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pemberian Bansos PKD bagi Lansia yang telah
terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana
diprioritaskan pada daftar dan penetapan BDT pada
desil dengan kondisi status sosial/ ekonomi
terendah.
Kemudian, secara teknis kegiatan Kebijakan Kartu
Lansia Jakarta melibatkan Kementerian dan Lembaga,
yaitu: Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah
Daerah DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan DKI,
Kecamatan, Kelurahan, hingga Rukun Tetangga.
Sumber dana Kebijakan Kartu Lansia berasal dari
APBD Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2018
tentang pedoman dana hibah dan dan bantuan sosial
63
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan
Kebijakan Kartu Lansia Jakarta Peraturan Gubernur
Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi
Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur,
No. 406 tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahun
Anggaran 2018;
1. Menetapkan besaran Bantuan Sosial Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahun
Anggaran 2018 Rp600.000,00 (enam ratus ribu
rupiah) per orang per bulan.
2. Besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud
pada diktum kesatu dapat ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
serta perkembangan kebutuhan.
3. Besaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Bagi Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja
bantuan sosial dan/atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
64
4. Pelaksanaan program pemberian Bantuan Sosial
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta.
5. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari
2018.
Dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
berdasarkan PerGub No. 193 Tahun 2017 berdasarkan
peraturan dibawah ini:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;
65
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013
tentang Program Asisteni Lanjut Usia;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Tujuan Kartu Lansia Jakarta
Tujuan utama dari bantuan Kartu Lansia Jakarta
adalah dapat mensejahterakan lanjut usia warga DKI
Jakarta yang sudah tidak produktif dan dikategorikan
66
tidak mampu atau berpenghasilan rendah (miskin)
dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bukan hanya itu, tetapi bantuan dari Kartu Lansia
Jakarta juga bisa digunakan oleh para lanjut usia untuk
membeli keperluan obat-obatan disaat tubuhnya yang
sudah mengalami banyak penurunan fungsi fisik dan
rentan terhadap berbagai penyakit, bantuan tersebut
juga sebagai penghargaan dalam menghormati dan
menghargai orang tua yang sudah lanjut usia agar
dimasa tuanya para lanjut usia merasa mendapat
perhatian lebih, terutama dari Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.
4. Sasaran dan Besar Dana
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat
kebijakan pada program Kartu Lansia Jakarta untuk
memberikan manfaat program tersebut kepada sasaran
utama dari Kartu Lansia Jakarta ialah lanjut usia yang
penghasilannya sangat kecil atau sama sekali tidak
memiliki penghasilan yang tetap sehingga lanjut usia
tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
sehari-hari dan hidupnya menjadi sangat bergantung
kepada orang lain. Tidak hanya itu saja, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta juga memberikan manfaat
tersebut kepada golongan yang berhak atas bantuan
program Kartu Lansia Jakarta, ialah lanjut usia yang
sudah sakit menahun dan hanya bisa berbaring di
tempat tidur, dan juga menyasar kepada warga lanjut
67
usia yang terlantar secara sosial dan psikisnya (City &
Smart, 2017).
Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung
diberikan kepada lanjut usia yang terdaftar menjadi
anggota Kartu Lansia Jakarta, sebesar Rp. 600.000
setiap bulan dan uang tersebut dapat dicairkan per tiga
bulan sekali di Bank DKI atau ATM Bank
DKI(CNNIndonesia, 2019).
5. Persyaratan Penerima Kartu Lansia Jakarta
Persyaratan utama untuk memperoleh Kartu Lansia
Jakarta adalah warga DKI Jakarta yang sudah berusia
60 Tahun Ke atas atau lanjut usia. Selain itu, kondisi
status dari sosial ekonominya juga harus dalam
keadaan terendah (miskin) dan terdaftar dalam Basis
Data Terpadu. Bagi lanjut usia yang tidak terdaftar
dalam Basis Data Terpadu, namun jika memenuhi
persyaratan sebagai penerima manfaat dari Kartu
Lansia Jakarta, maka dapat diusulkan langsung di
kelurahan setempat melalui proses Mekanisme
Pemutakhiran Mandiri (MPM), jika ada warga yang
belum memperoleh manfaat tersebut bisa menyerahkan
berkas, seperti fotokopi KTP dan fotokopi KK lalu
diserahkan ke petugas PUSDATIN JAMSOS (City &
Smart, 2017).
68
BAB IV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil temuan lapangan melalui metode
wawancara dan studi dokumentasi, dapat peneliti peroleh
beberapa informasi seperti wawancara dan studi dokumentasi
yang terkait dengan implementasi kebijakan Kartu Lansia
Jakarta yang ada di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. Pada bab
ini peneliti menjabarkan hasil data dan temuan penelitian
mengenai Program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro
Jakarta Selatan. Sumber data dan data yang diperoleh peneliti
batasi sesuai dengan fokus penelitian yang ada.
A. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
Kebijakan Kartu Lansia merupakan Kebijakan yang
dibuat untuk memenuhi bantuan sosial kepada para lansia
yang berusia 60 Tahun, dalam Kebijakan Kartu Lansia
Jakarta terbentuk berdasarkan adanya, yaitu 1)
Permasalahan lansia; 2) Kebutuhan lansia. Permasalahan
dan kebutuhan ini memiliki empat, fokus, yaitu ekonomi,
kesehatan dan fisik, sosial, dan psikologis. Dari ke empat
fokus inilah yang akan peneliti jadikan sebagai bahan acuan
dalam melakukan penelitian ini.
Suatu kebijakan yang dilaksanakan tidak bisa terlepas
dari adanya suatu permasalahan dan kebutuhan, dari setiap
program mempunyai tujuan, ,yakni diharapkan dapat
membantu menyelesaikan sebuah permasalahan dan
69
membantu memenuhi kebutuhan yang terjadi di
masyarakat, permasalahan dan kebutuhan ini berfokus pada
permasalahan dan kebutuhan ekonomi lanjut usia yang ada
dalam kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro
Jakarta Selatan. Permasalahan dan kebutuhan ekonomi
dalam hal ini diperkuat oleh adanya beberapa hasil
wawancara yang peneliti sudah lakukan. Pernyataan
pertama disampaikan langsung oleh wakil seksi
kesejahteraan rakyat Kelurahan Bintaro terkait apakah
pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta ini sudah sesuai
dengan permasalahan dan dapat memenuhi kebutuhan
ekonomi dari lansia yang menjadi penerima bantuan
program tersebut di Kelurahan Bintaro, sebagai berikut:
“Program ini sangat efektif dalam
memperbaiki permasalahan ekonomi
dikarenakan mendapat bantuan uang
600ribu perbulan, mendapatkan
fasilitas akomodasi gratis kalau naik
transjakarta, lalu juga mendapatkan
pemenuhan gizi dengan pangan murah,
dan itu sangat membantu. Lansia
yang menerima KLJ bisa
menggunakan fasilitas transjakarta
dan MRT secara gratis. Lalu bisa
menebus pangan murah, yang seperti
beras, telur dan ikan juga bisa
dinikmati oleh penerima KLJ, Nah
nanti dateng aja tanggal 12 ke RPTRA
Anggrek Bintaro Kebetulan bulan ini
pangan murah tanggal 12 Desember
ini.” (Ulul Sugiono, 2019)
71
Pernyataan terkait permasalahan dan kebutuhan
ekonomi lansia disampaikan juga oleh salah satu
ketua RT di Kelurahan Bintaro, sebagai berikut:
“Iya membantu jika semua lansia
warga saya yang kurang mampu yang
sesuai dengan persyaratan dan sudah
saya daftarkan sejak beberapa bulan
lalu, bisa mendapat bantuan dari
program tersebut. Tapi ya gimana ya,
saya sih Alhamdulillah sedikit
banyaknya ada perubahan, ada
warga saya yang terima bantuan itu
bilang ke saya Alhamdulillah bu RT
saya bisa makan daging sebulan
sekali.biasanya setahun sekali.”
(Annisa, 2019)
Lain hal disampaikan oleh informan penerima
manfaat, bahwa:
“Ya ngebantu, tapi tidak sepenuhnya,
walaupun udah tua gini saya tetap
masih kerja, saya kan masih punya
anak sekolah si bontot, ya buat ongkos
kalau gak kerja nanti dari mana lagi
neng tambahannya.” (Na’alih, 2019)
Sama hal nya disampaikan langsung oleh
informan Marup, bahwa:
“Iya dibilang ngebantu meskipun gak
sepenuhnya, orang saya cuma sendiri,
jadi cukup ya, lebih mah nggak
neng.” (Marup, 2019)
Dijelaskan juga oleh informan suhaimi bahwa
terkait pernyataan informan ulul yang mendapatkan
72
pemenuhan gizi dan pangan murah, yakni sebagai
berikut:
“Dapet sembako murah waktu itu
sekali-kalinya, abis kudu ada saldo kan,
setiap bulan kebutuhan orang kan
beda-beda kadang , jarang sih saya
ngambil bantuan itu. Abis kalo ngambil
itu tabungan kita bisa abis.” (Suhaimi,
2019)
Gambar 4.2
Pangan Murah Lansia
(Sumber : Dokumentasi Penliti, 2019)
73
Gambar 4.3
Antrian Pangan Murah
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
Gambar 4.4
Pengambilan Pangan Murah
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
74
Gambar 4.5
Pengambilan Pangan Murah
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
Permasalahan dan kebutuhan ekonomi dalam
program KLJ ini menurut informan pelaksana
memang sangat efektif dalam membantu
permasalahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi para
lansia, karena berdasarkan wawancara dan hasil
observasi yang peneliti lakukan mendapatkan uang
600 ribu setiap bulannya, dan bisa dipergunakan untuk
menebus pangan murah, walaupun menurut salah
satu informan RT cukup membantu jika semua
warganya yang sesuai kriteria mendapat bantuan juga.
Tetapi dari sisi informan sebagai sasaran dari program
tersebut menyatakan, bahwa walaupun belum
sepenuhnya tetapi dapat dikatakan cukup membantu.
75
Dalam program bantuan kepada lansia ini juga
tidak terlepas dari permasalahan dan kebutuhan
kesehatan maupun fisik lansia, dikarenakan lansia
rentan mengalami kemunduran, dalam hal ini peneliti
mewawancarai informan lansia penerima manfaat
terkait permasalahan dan pemenuhan kebutuhan
kesehatan fisik lansia, sebagai berikut:
“untuk alat kesehatan dari bantuan ini
nggak beli apa apa neng emak mah,
tapi emak bisa nabung sedikit juga
udah seneng banget buat hari-hari sama
kalo kita sakit dah biar ada pegangan
buat berobat walau dikit. Saya kan
sakit gula, jadi saya ada tempat berobat
khusus, biasanya berobat sebulan
sekali, dapet obat si banyak juga
berobat kadang abis 50ribu nah itu
pake duit KLJ yang dikasih
pemerentah itu saya simpen buat
berobat gula saya.” (Suhaimi, 2019)
Lalu disampaikan juga oleh informan Na’alih
bahwa:
“Saya biasanya berobat ke puskesmas
neng kalau sakit, gratis pakai Kartu
Jakarta Sehat, kalau soal makanan saya
biasanya dapet daging ikan beras ayam
telur nebus dari kartu lansia itu kan
murah, kan dapet tiap bulan 600ribu,
500ribu nya saya ambil untuk
kebutuhan sehari-hari dirumah,
100ribu nya saya sisaiin untuk nebus
pangan murah, itu juga saya irit-irit
76
biar bisa sebulan cukup uangnya.”
(Na’alih, 2019)
Dari pernyataan kedua informan terkait
permasalahan dan kebutuhan kesehatan fisik,
informan Suhaimi dan Na’alih menyatakan bahwa
bantuan dari program tersebut dapat digunakan untuk
berobat di puskesmas.
Permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan
sosial pastinya dibutuhkan oleh para lansia dimasa
tuanya, hal ini di sampaikan langsung oleh informan
RT yang ada di Kelurahan Bintaro terkait
permasalahan sosial dan kebutuhan sosial dalam
bermasyarakat di lingkungan para lansia, sebagai
berikut:
“Menurut saya dapat memenuhi
kebutuhan sosial, soalnya kadang
nenek-nenek yang dapet kartu lansia
itu masih suka ikut jenguk, ngaji, nah
itu kan suka ada orang sakit juga masih
pada patungan kok. Jadi mereka sangat
memakainya dengan efektif yah.”
(Annisa, 2019)
Lalu pernyataan yang sama disampaikan oleh
informan Suhaimi, bahwa:
“Bisa ngaji make duit itu sih. Lumayan
duit itu bisa nambahin duit
bulanan kalo ada kebutuhan ngaji
kayak kas pengajian, jadi saya gak
Cuma diem aja dirumah, tiap
77
minggu sih ada pengajian seminggu 2
kali bisa. Kalo misalkan gaada
pengajian ya paling dirumah aja saya.”
(Suhaimi, 2019)
Pendapat lain diberikan oleh informan Na’alih,
bahwa:
“Kalo untuk kegiatan sosial dari KLJ
belum ada, saya gak pernah ikut apa
apa, ya saya cuma nerima uang aja dari
kartu lansia itu.”(Na’alih, 2019)
Kemudian beliau menuturkan juga, bahwa dari
bantuan ini dia jadi bisa ikut serta dalam kegiatan
sosial seperti arisan.
Gambar 4.6
Foto Arisan PKK RT Penerima KLJ
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
78
Gambar 4.7
Foto Persiapan Kegiatan Arisan PKK RT
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
“Sebulan sekali, saya jadi bisa
ngumpul sama tetangga ikut arisan
PKK RT sebulan 25ribu, ya itu
uangnya dari uang Kartu Lansia,
emang gak seberapa sih tapi bisa ikut
serta dikegiatan itu.” (Na’alih, 2019)
Dari hasil wawancara peneliti kepada informan
Annisa dan Suhaimi, menyatakan bahwa kegiatan
sosial rutin dalam program KLJ ini memang tidak ada,
tetapi bisa dipergunakan untuk mengikuti kegiatan
mengaji bersama dengan ibu-ibu lainnya.
79
Gambar 4.8
Kegiatan Pengajian Mingguan Setiap Hari Selasa
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
Mengingat lansia juga tidak terlepas dari
masalah dan kebutuhan psikologisnya, peneliti
melakukan wawancara langsung kepada lansia
mengenai psikologisnya, informan Na’alih merasa
bahagia karena disaat umurnya yang sudah tua tapi
masih harus bekerja untuk membantu
keberlangsungan hidupnya yang masih mempunyai
anak bungsu yang masih sekolah dan dia bersyukur
mendapat bantuan ini, sebagai berikut penuturannya
kepada peneliti.
80
“Pokoknya sih saya girang banget dah
udah dibantu sama kartu lansia ini, jadi
bisa nutupin kebutuhan saya, sebelum
ada bantuan ini saya masih bingung
untuk mencari kekurangan biaya,
kadang masih suka ngutang sama
tetangga atau bos nanti dipotong gaji..”
(Na’alih, 2019)
Lalu informan Suhaimi juga menyampaikan
dengan perasaan gembira, dituturkannya sebagai
berikut:
“Ya emak seneng bgt kalo ga ada
bantuan ini emak gak bisa
ngapa-ngapain. “ (Suhaimi, 2019)
Kemudian beliau melanjutkan kembali
ucapannya:
“Dari anak doangan. Kalo lagi ngasih
si ngasih. cuma kan anak kebutuhan
banyak.” (Suhaimi, 2019)
Hasil wawancara mengenai permasalahan dan
kebutuhan psikologis dari kedua informan, yakni
informan merasa bahagia atas bantuan yang telah
diberikan.
81
B. Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
Pada dasarnya dalam suatu kebijakan tidak bisa
terlepas dari adanya implementasi kebijakan. Salah satunya
kebijakan Kartu Lansia Jakarta, implementasi kebijakan
tentunya sangat dibutuhkan pula agar suatu program yang
dijalankan dapat sesuai dengan kebijakan sosial agar dapat
memenuhi tujuan dan sasaran dari kebijakan yang sudah
dibuat, yaitu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan
lansia atau bantuan sosial bagi para lansia yang tidak
mampu.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan. Berbagai pendekatan dari
implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan
implementor, lingkungan, sumber daya, permasalahan,
metode, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di
masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)
dalam (Anggara) ada tiga faktor yang dapat memengaruhi
keberhasilan dari implementasi itu sendiri, yaitu
karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan
lingkungan kebijakan.
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
tersebut akan dibahas dalam hasil penelitian yang sudah
dilaksanakan melalui wawancara dan studi dokumentasi
dalam penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu:
1. Karakteristik masalah
Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana
karakteristik masalah dalam program Kartu Lansia
82
Jakarta, peneliti akan memberikan beberapa
pernyataan informan berdasarkan hasil wawancara
yang sudah dilakukan. Pernyataan pertama diberikan
oleh wakil seksi kesejahteraan rakyat kelurahan
Bintaro terkait implementasi program Kartu Lansia
Jakarta, bahwa:
Gambar 4.9
Foto bersama Pelaksana KLJ Ulul Sugiono
(Sumber : Dokumentasi peneliti, 2019)
“Kartu Lansia Jakarta adalah bantuan
yang dirancang oleh pemerintah daerah
DKI Jakarta untuk lanjut usia yang
tidak mampu, Syarat harus berusia 60
Tahun, jika lansia sudah keluar enam
bulan dari Jakarta tanpa memberikan
laporan kepada pemerintah setempat
otomatis dianggap tidak termasuk
kepada kriteria walaupun tetap
berdomisili di Jakarta.” (Ulul Sugiono,
2019)
83
Pernyataan lain juga disampaikan oleh informan
lain, sebagai salah satu ketua RT di Kelurahan Bintaro,
bahwa:
“Kartu Lansia Jakarta yang saya tau
diperuntukan untuk lansia yang tidak
mempunyai kerjaan sama sekali atau
bukan diperuntukan untuk yang
mempunyai pensiunan.” (Annisa,
2019)
Gambar 4.10
Foto bersama dengan penerima KLJ Suhaimi
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019)
Pernyataan berbeda disampaikan oleh informan
lainnya sebagai lansia yang menerima bantuan
program Kartu Lansia Jakarta, bahwa:
“Programnya saya dapet santunan dari
pemerentah si Alhamdulillah dibantu
sama pemerentah.” (Suhaimi, 2019)
84
Dari informasi yang didapat dari informan dan
dari keterangan tahun lahir penerima KLJ yang ada
pada data kelurahan, menyatakan bahwa Kartu lansia
Jakarta merupakan Program bantuan sosial yang
dirancang oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk
lanjut usia yang tidak mampu, syaratnya harus berusia
60 tahun, dan menetap di wilayah DKI Jakarta. Tetapi,
informasi terkait apa itu program kartu lansia Jakarta
tidak bisa dijelaskan secara detail oleh informan
Suhaimi, dimana informan Suhaimi hanya mengetahui
bahwa program kartu lansia Jakarta merupakan
program santunan yang diberikan oleh pemerintah
untuk para lansia.
Dalam setiap program yang dilaksanakan pasti
memiliki hambatan dalam setiap pelaksanaanya.
Begitu juga dengan program kartu lansia Jakarta,
dimana program kartu lansia Jakarta juga memiliki
beberapa hambatan. Hal ini disampaikan oleh wakil
seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Bintaro, bahwa:
“Dari pemerintah, pertanggal 25 setiap
bulan sudah turun akan tetapi
terkadang tidak turun dananya tepat
waktu bisa saja diawal/akhir bulan, lalu
rekening kosong dari programnya. Dari
warga ada saja yang masih
dikategorikan mampu atau belum
mengerti tetapi masih daftar.” (Ulul
Sugiono, 2019)
85
Pernyataan serupa terkait hambatan yang
dirasakan oleh Informan Naalih, bahwa:
“Hambatannya, udah 2 bulan nih
saya cek ke Atm tapi belum ada dana
yang turun. Biasanya saya ambil satu
bulan sekali dananya. Kalo belum
turun gini saya jadi bingung.”
(Na’alih, 2019)
Pernyataan berbeda dipaparkan langsung oleh
pernyataan yang diberikan ketua RT, yakni:
“Informasi dari kelurahan atau pemda
setempat, gak pernah ada sosialisasi
terlebih dahulu.” (Tonih Irwan, 2019)
Gambar 4.11
Foto bersama dengan Ketua RT Annisa
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019)
86
Hal ini diperkuat langsung oleh ketua RT yang
lain yang ada di kelurahan Bintaro, bahwa:
“Saya tidak tahu menahu, saya hanya
menentukan dan mendata siapa saja
yang berhak menerima Kartu Lansia
Jakarta. Kadang info banyak ke RT 7
pak RW nya suka ga nyampein. Karena
juga ibu-ibu pkk nya kan banyak yang
ada di RT 7 jadi RT 7 yang banyak
nerima info, terus ya gitu bosan sih
karena mendata terus tapi kenyataan
tidak banyak yang mendapatkan KLJ
di RT saya.” (Annisa, 2019)
Pernyataan lain juga di sampaikan oleh informan
Suhaimi penerima manfaat kartu lansia Jakarta,
bahwa:
“Kan dari tetangga saya dapet info
terus emak minta anterin cucu
emak kekelurahan, malah pak RT mah
gak pernah ngasih tau.” (Suhaimi,
2019)
Terkait hambatan yang terjadi selama
pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta, ada
beberapa pendapat terkait hambatan yang terjadi
dalam pelaksanaan program kartu lansia Jakarta,
hambatan yang dimaksud, dimana informan Ulul
Sugiono dan informan Na’alih berpendapat bahwa
dari sisi pelaksanaan program hambatan yang
dirasakan adalah ketidak konsistenan yang terjadi
pada pendistribusian dana setiap bulannya, yang turun
87
langsung dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Lalu
disampaikan langsung oleh informan Tonih Irwan dan
informan Annisa, terkait hambatan bahwa, tidak
pernah ada sosialisasi terkait kejelasan informasi
persyaratan penerima Kartu Lansia Jakarta. Begitupun
dengan pendapat informan Suhaimi bahwa sebagai
penerima Kartu Lansia Jakarta juga tidak mengetahui
banyak informasi terkait pelaksanaan Kartu Lansia
Jakarta.
Adanya pro dan kontra pada masyarakat dalam
sebuah program tentu saja menjadi acuan kembali
bagi setiap pelaksanaan program, terlebih yang
disampaikan langsung oleh wakil kesejahteraan
sosial di Kelurahan Bintaro terkait,
tanggapan pro dan kontra dari masyarakat
terhadap program Kartu Lansia Jakarta, bahwa:
“Pro kontra, pronya bersyukur bisa
kebantu dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari karena berupa uang cash.
Kontranya, lebih kepada lansia yang
sudah mampu, dan sudah mendaftar
tetapi belum dapat menerima seperti
lansia yang tidak mampu karena
kelurahan sudah memfilter dahulu
siapa saja yang berhak menerima.”
(Ulul Sugiono, 2019)
Pernyataan terkait tanggapan dari masyarakat
tentang adanya program Kartu Lansia Jakarta
88
disampaikan langsung oleh salah satu ketua RT di
Kelurahan Bintaro, bahwa:
“Alhamdulillah sangat membantu
sebetulnya, tapi mbak
masyarakat belum tau
sepenuhnya terkait pelaksanaan
program KLJ ini, karena sosialisasi
tuh tidak pernah langsung ke
masyarakat, paling RT harus
aktif ke kelurahan cumakan gak selalu
nanya terus mbak, jadi informasi
masih ditutup- tutupin sih.
Sosialisasi formal belum ada sih
sampai saat ini.” (Tonih
Irwan, 2019)
Dari kedua pernyataan narasumber tersebut pro
kontra ada dari masyarakat, yakni terhadap sosialisasi
pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta, sosialisasi
tersebut masih dirasa sangat kurang karena masih ada
saja yang salah paham terkait pelaksanaan program
tersebut, saat pendaftaran masih saja ada lansia yang
dalam kategori mampu mendaftar sehingga lansia
tersebut sampai saat ini masih menunggu dan belum
mengetahui mengapa dirinya belum menjadi penerima
manfaat dari bantuan program KLJ.
Selalu saja dalam sebuah program terdapat
jumlah sasaran yang harus diperhatikan pihak
pelaksana program, seperti yang disampaikan
langsung oleh wakil staff kesejahteraan sosial
Kelurahan Bintaro, bahwa:
89
“Total keseluruhan lansia di kelurahan
Bintaro tuh sekitar ada 250 orang.
Tetapi untuk kriteria penerima
tepatnya belum pasti ada berapa,
Sampai saat ini tahun 2019 hanya 35
saja dari tahun 2018 tetapi ini sudah
mulai pendaftaran lagi kok.” (Ulul
Sugiono, 2019)
Gambar 4.12
Foto bersama dengan Ketua RT Tonih Irwan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
Lalu pernyataan terkait total sasaran lansia yang
ada disalah satu RT yang ada di Kelurahan Bintaro,
bahwa:
“Kalau di lingkungan saya masih nol.
Karena kita baru memulai
pengajuan tuh dari agustus. Tapi
sampai desember ini ya belum ada
90
yang dapat sih. Ada sekitar 20 yang
sesuai kriteria sudah mengajukan,
bahkan ada yang disabilitas, tapi
sampai sekarang belum ada satupun
yang menerima KLJ.” (Tonih Irwan,
2019)
Dari pernyataan kedua informan, Ulul Sugiono
dan Tonih Irwan, bahwa jumlah lansia di Kelurahan
Bintaro yang menerima KLJ (Kartu Lansia Jakarta)
memang masih sedikit dikarenakan kurangnya
pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh staff
pelaksana Kelurahan Bintaro, dan akan melakukan
pendaftaran kembali, sehingga sampai sekarang belum
ada lansia di Kelurahan Bintaro yang menjadi
penerima baru dari manfaat Kartu Lansia Jakarta ini.
2. Karakteristik kebijakan
Pada hakekatnya setiap kebijakan dari program
selalu mempunyai fungsi serta manfaat yang
dihasilkan dari penyelenggaraan program tersebut.
Oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa besar
fungsi dan manfaat penyelenggaraan program Kartu
Lansia Jakarta, maka peneliti mendapat pernyataan
terkait fungsi dan manfaat yang disampaikan langsung
oleh Ulul Sugiono, bahwa:
“Fungsi program nya jelas ntuk
membantu lansia dalam kehidupan
sehari-hari, tetapi terkadang fungsinya
belum tepat karena malah
disalahgunakan oleh anak atau cucu
atau kerabat lansia tersebut karena
91
bantuannya dipakai tanpa lansia
tersebut mengetahui. Selebihnya
fungsinya tepat karena dapat
membantu lansia tersebut”. (Ulul
Sugiono, 2019)
Pernyataan yang sama terkait manfaat
pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta juga
disampaikan langsung oleh informan Na’alih, bahwa:
Gambar 4.13
Foto dengan Informan Penerima KLJ Na’alih
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2019)
“Bisa membantu saya untuk membeli
kebutuhan sehari-hari walaupun udah
bisa dapetin pangan murah dari
kartu ini, pasti ada aja kebutuhan
lainnya, namanya orang hidup neng.”
(Na’alih, 2019)
Dari pernyataan informan Ulul Sugiono dan
informan Na’alih menyatakan bahwa bantuan dari
program Kartu Lansia Jakarta digunakan untuk
92
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun ada
saja ketidaktepatan fungsi dan manfaat seperti yang
dijelaskan oleh informan Ulul bahwa ada saja
penyalahgunaan fungsi dari program tersebut, tetapi
secara pemanfaatan dan fungsi dari program Kartu
Lansia Jakarta yang telah dilaksanakan sepenuhnya,
menurut informan Ulul Sugiono dapat dikatakan tepat
dan efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan
sosial masyarakat lansia yang kurang mampu.
Dalam setiap pelaksanaan program tentunya
selalu ada sosialisasi yang diadakan sebagai langkah
awal dari sebuah program. Perihal sosialisasi tersebut
disampaikan langsung oleh wakil kesejahteraan sosial
sebagai pelaksana program KLJ di Kelurahan Bintaro,
bahwa:
“Melalui surat menyurat atau langsung
kepada RT dan RW, Kader Dasa
Wisma, Kader Jumantik Kader PKK,
agar diteruskan informasi nya kepada
para warga yang lansia yang berhak
menerima bantuan KLJ, dengan syarat
kepada lansia yang tidak mampu atau
sakit menahun. Persyaratannya melalui
fotocopy KK dan KTP saja.” (Ulul
Sugiono, 2019)
Lalu masih ada masyarakat yang belum mengerti
atau memahami terkait sosialisasi tersebut, karena
masyarakat tidak mendapatkan informasi langsung
dari sumbernya, dan masyarakat merasa sudah
93
melakukan persyaratan program tetapi berbeda
dengan yang disampaikan saat sosialisasi karena
proses penyampaiannya tidak efisien, seperti yang
disampaikan langsung oleh salah satu ketua RT di
Kelurahan Bintaro, bahwa:
“Tidak pernah ada sosialisasi
langsung dari kelurahan, hanya
melalui RW lewat ponsel karena kan
RW hanya meneruskan saja, ya setahu
saya si saya sudah memberikan
persyaratan 60 tahun keatas dan
keluarga tidak mampu yang saya
daftarkan. Yang ada hanya sosialisasi
tentang KJP langsung dari kelurahan
malah tentang KJP karena banyak
juga yang menerima KJP. Tapi
kalo kartu lansia Jakarta belum
ada sih sosialisasi langsung
nya. paling dari pesan whatsapp
aja. Tapi masih ada warga yang
kurang paham jadinya. Masih ada
yang punya pensiunan tetapi
mendaftar.” (Annisa, 2019)
Pernyataan lain disampaikan juga oleh salah satu
penerima manfaat Kartu Lansia Jakarta, bahwa:
“Tidak ada sosialisasi sih sebelumnya,
Cuma itu dateng sekali kalinya untuk
mengecek rumah saya.” (Na’alih,
2019)
Pernyataan sama dilontarkan langsung, oleh
informan Suhaimi, bahwa:
“Gak ada sih emak gatau apa-apa.”
(Suhaimi,2019)
94
Sosialisasi masih belum efektif dan efisien,
karena menurut wawancara kepada para informan,
yang sering dilakukan hanyalah sosialisasi melalui
pesan whatsapp atau tidak langsung, bahkan informan
Na’alih dan Suhaimi berpendapat bahwa belum
pernah ada pelaksanaan sosialisasi secara langsung
tentang Kartu Lansia Jakarta, informan Na’alih hanya
tiba-tiba mendapat bantuan tersebut dan informan
Suhaimi mendapat info dari tetangganya terkait
program ini.
3. Lingkungan Kebijakan
Kesejahteraan bagi masyarakat dimulai dari
lembaga setempat yang peduli akan kondisi
masyarakatnya. Lembaga sangat mempunyai peran
penting dalam memberikan pelayan terhadap
masyarakat yang kurang mampu, salah satunya lansia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh informan
pelaksana program, yakni wakil seksi kesejahteraan
rakyat Kelurahan Bintaro dan penerima Kartu Lansia
Jakarta Kelurahan Bintaro, bahwa:
“Sebelum verifikasi ada waktu tiga
sampai lima bulan digunakan untuk
pendaftaran dan musyawarah
kepada RT dan RW bahwa siapa
saja yang berhak menerima, lalu
deadline satu bulan untuk proses
verifikasi. Lalu untuk
pemutakhiran data sekarang saat
ini melalui SIKS- NG, yaitu
sistem informasi
95
kesejahteraan
sosial-next generation
fungsinya untuk
memverifikasi dan memvalidasi
berdasarkan nama dan alamat,
yang ada di SIKS-NG
menjadi patokan kepada
pelaksanaan program penanganan
fakir miskin seperti KLJ, tetapi
apabila tidak diverifikasi dan
di validasi kementrian
sosial akan
mengesahkan data yang lama. Jika
masyarakat ingin mengetahui
nama-nama penerimanya datang
langsung ke kelurahan.” (Ulul
Sugiono, 2019)
Informan pelaksana juga mempertegas
pernyataannya, bahwa:
“Alhamdulillah RT di sini lebih
mendukung dan dan malah ada
beberapa tokoh masyarakat yang
menjemput bola karena peduli
kepada warganya. baik respon mereka.”
(Ulul Sugiono, 2019)
Pernyataan terkait dengan pelaksanaan program
tersbut ditambahkan langsung oleh pihak RT sebagai
lembaga masyarakat, bahwa:
“Saya sebagai RT sih sangat
mendukung, Cuma ya itu kadang
kita capek banget sih mendata doang
tapi belum tentu dapat warganya,
padahal udah di data yang bener-bener
96
orang susah lah dikatakan.” (Annisa,
2019)
Pernyataan yang tidak sama dengan pelaksana,
disampaikan langsung oleh penerima manfaat KLJ,
sebagai berikut:
“RT gatau apa-apa saya nerima
bantuan dari pemerentah.” (Suhaimi,
2019)
Lalu pernyataan yang sama dilontarkan langsung
oleh penerima manfaat yang lain, bahwa:
“saya gak pernah nanya nanya tentang
program itu mbak dan gak pernah
ditanya sama dikasih tau juga sama pak
RT, tapi waktu saya di foto sama orang
yang cek rumah saya, ada RT mba
sama RW kebetulan lagi acara kerja
bakti waktu itu.” (Na’alih, 2019)
Gambar 4.14
Foto dengan Penerima KLJ Ma’rup
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019)
97
Informan Ma’rup juga memberikan
pengalamannya, bahwa:
“Lagi kapan ya RT nanya ke saya,
emang bener bang marup dapet
bantuan, terus saya jawab iyak setiap
bulan saya jujur dikasih 600ribu kalo
lagi turun dana nya..” (Ma’rup, 2019)
Dari informasi yang didapat dari ketiga informan
penerima manfaat, berbeda dengan informasi yang
disampaikan oleh lembaga pelaksana program, yakni
wakil seksi kesejahteraan rakyat Kelurahan Bintaro
dan salah satu Ketua RT yang ada di Kelurahan
Bintaro, bahwa dari pernyataan tersebut terlihat bahwa
lembaga pelaksana Kelurahan Bintaro menyatakan
kepada peneliti, yakni meyakini penuh bahwa
lembaga masyarakat seperti RT dan RW mendukung
sepenuhnya terkait program tersebut bahkan sampai
ada yang menjemput bola terkait program tersebut,
sedangkan RT berpendapat bahwa dukungan yang
dilaksanakan selama program ini tidak mendapat
respon baik dari staff pelaksana dikarenakan masih
banyak warganya yang lansia dan tidak mampu belum
mendapatkan bantuan dari program tersebut, dan pada
pernyataan penerima KLJ di sini berpendapat bahwa
lembaga masyarakat setempat tidak mengetahui jelas
terkait pelaksanaan dan tidak mengetahui bahwa ada
warganya yang mendapat bantuan program tersebut.
Walaupun saat sedang pelaksanaan program sudah
98
berjalan, informan Na’alih menyatakan bahwa
lembaga masyarakat tersebut baru mengetahui adanya
program tersebut dan informan Marup berpendapat
bahwa ketua RTnya menanyakan langsung kepada
informan terkait pelaksanaan program yang sudah
berjalan.
:
99
BAB V
PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil
temuan yang terdapat dalam bab IV dikaitkan dengan
kerangka berfikir yang sudah peneliti rancang dalam bab II.
Pada kerangka berfikir bab II telah dijelaskan bahwa ada
dua indikator tujuan dari program KLJ, yakni menangani
permasalahan lansia dan memenuhi kebutuhan lansia.
Dalam pembahasan pada bab ini, peneliti menggunakan
teknik analisis data dan mengkaji hasil temuan melalui
metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang
dilakukan saat proses penggalian data.
Untuk dapat mengetahui pelaksanaan program Kartu
Lansia Jakarta, peneliti menggunakan Teori Faktor Yang
Memengaruhi Implementasi dikemukakan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1983) dan Teori Konsep Usia
Lanjut dalam (Suadirman, 2011). Dimana menurut teori
tersebut terdapat 3 faktor yang dapat memengaruhi
implementasi, yang pertama karakteristik masalah,
karakteristik yang menyangkut kepentingan bersama yang
melibatkan lembaga terkait. Yang kedua, karakteristik
kebijakan, dimana setiap wewenang aturan yang dibuat
harus dipatuhi, terutama dalam mengatasi masalah sosial
dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan
kebijakan tindakan setempat yang dilakukan untuk
menentukan kualitas hidup maupun perekonomian
100
masyarakatnya. Dimana Teori konsep usia lanjut juga
dapat membantu menjawab terkait pemecahan masalah dan
masalah kebutuhan dari program yang sudah berjalan.
Dilihat dari penjelasan bab sebelumnya bahwa pelaksanaan
kebijakan Kartu Lansia Jakarta diharapkan dapat
membawa perubahan dalam memberikan bantuan terbaik
dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi para lansia yang
tidak mampu di DKI Jakarta khususnya daerah Bintaro,
Jakarta Selatan.
Program Kartu Lansia Jakarta ini yang diresmikan
Desember 2017 lalu di Monumen Nasional oleh Gubernur
Anies Baswedan itu, secara keseluruhan mempunyai tujuan
dapat mensejahterakan Lansia (lanjut usia) khususnya
warga DKI Jakarta yang sudah tidak produktif dan
dikategorikan tidak mampu atau berpenghasilan rendah
(miskin) dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam menjalankan kebijakan ini tentunya dibutuhkan
kerja sama antara staff pelaksana dari Kantor Kelurahan
Bintaro dengan tokoh masyarakat setempat, tujuannya
adalah untuk keberhasilan program guna menciptakan
kesejahteraan rakyatnya dalam menaikan angka harapan
hidup lansia dan dapat memenuhi kebutuhan dasar lansia
yang tidak mampu atau sudah tidak produktif lagi dalam
pertumbuhan ekonominya.
101
Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan
dokumentasi yang peneliti telah dapatkan, peneliti
menemukan bahwa:
A. Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
Berdasarkan hasil temuan peneliti, kebijakan ini
dibuat karena untuk menjawab beberapa
pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan
dari lansia yang tidak mampu. Hal ini dapat terlihat
dari teori yang dikemukakan dalam Suadirman
pada bab II hal.42 dan menurut Hurlock dalam
Yulianti hal.46, yakni permasalahan ekonomi dan
kebutuhan dari lansia:
1. Permasalahan Lansia
Dalam permasalahan lansia tentunya ada
beberapa aspek, yakni dari segi ekonomi, sosial,
kesehatan, dan psikologi lansia. Dari berbagai
aspek tersebut permasalahan lansia yang
dimaksud ini ialah lebih kepada lansia yang
sudah tidak cukup karena tidak mempunyai
pensiunan serta diusianya yang renta, lansia
tersebut tidak bisa melakukan hal produktif lagi.
Berdasarkan hasil temuan lapangan disini dapat
dilihat bahwa Kartu Lansia Jakarta di
Kelurahan Bintaro dalam membantu
memahami permasalahan para lansia, yaitu lebih
mengutamakan kepada penerima yang berhak
mendapatkan bantuan tersebut, yakni bantuan
102
tersebut sangat berfungsi bagi masyarakat
karena diantara bantuan yang didapat, dapat
digunakan semaksimal mungkin, misalnya untuk
memeriksakan kesehatan, menabung untuk
keperluan tertentu, Akan tetapi menurut
penerima tersebut bantuan tersebut tidak
sepenuhnya dapat membantu biaya kehidupan
para lansia, tetapi hanya dapat memenuhi
sebagian yang bisa digunakan, lalu untuk sisa
kehidupan lainnya mereka akan tetap
mengandalkan dari pihak lain atau bahkan masih
ada yang mengandalkan diri sendiri, misalnya
dengan menjadi asisten rumah tangga sekuat
tenaga. Karena penghasilan usia lanjut pada
umumnya ialah berasal dari bantuan anak atau
anggota keluarga lainnya, lalu pensiun, serta
tabungan dimasa muda. Dalam (Suardiman)
secara ekonomis, penduduk usia lanjut dapat
diklasifikasikan kepada tingkat ketergantungan
atau kemandirian mereka, bagi usia lanjut yang
memiliki penghasilan yang mencukupi tidak
menjadi masalah. Sedangkan bagi usia lanjut
yang tidak mencukupi akan menjadi sebuah
masalah dalam menghadapi masa tua.
Adapun disini terlihat implementasi
pelaksanaan memahami permasalahan lansia
sangat membantu atau ada manfaatnya walaupun
103
tidak sepenuhnya, tetapi bantuan dalam
memahami permasalahan tersebut memberi
kesan yang mendalam serta rasa syukur yang
berlebih bagi para penerima manfaatnya.
2. Kebutuhan Lansia
Dari segi pemenuhan kebutuhan para lansia
ada beberapa aspek menurut Hurlock dalam
(Yulianti) seperti ekonomi, sosial, fisik
kesehatan, serta psikologis dari lansia itu
sendiri. Saat kondisi lansia ini biasanya
dalam memenuhi kebutuhan para lansia, lansia
tersebut perlu banyak mendapat perhatian
dari sekitarnya, karena selain memerlukan
banyak bantuan dan perhatian. Lansia juga perlu
memenuhi kepentingan fisiknya, seperti fasilitas
yang nyaman dan aman. Ini semua
membutuhkan dukungan dari keluarga,
masyarakat sekitar serta pemerintah.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, disini
lansia mendapat jatah untuk memenuhi
kebutuhan pangan dalam setiap bulannya, lansia
yang terdaftar dalam program Kartu Lansia
Jakarta mendapatkan bantuan dari pemerintah,
yakni dengan memperoleh pangan murah seperti,
beras 5 kilogram, daging ayam 1 kilogram, telur
ayam 15 butir, daging sapi 1 kilogram, ikan
kembung 1 kilogram, daging kerbau 1 kilogram,
104
dan susu 1 karton, bantuan tersebut dinaungi
oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia,
lansia dapat membeli pangan murah dengan
harga yang ringan sebesar 150 ribu rupiah jika
ingin menebus semuanya, tetapi masih ada lansia
yang tidak bisa menebus dikarenakan lebih
mementingkan urusan yang lain, seperti
tabungan ketika ia sakit dan biaya anak yang
masih sekolah lalu melakukan kegiatan bersosial
seperti menyumbang untuk pengajian dan orang
sakit. Biasanya biaya yang digunakan untuk
membeli pangan murah atau memenuhi sebagian
dari kebutuhannya ialah berasal dari dana yang
diberikan oleh program KLJ. Dapat diketahui
Program ini tidak sepenuhnya memenuhi
kebutuhan lansia, sesuai dengan teori kebutuhan
lansia menurut Hurlock dalam (Yulianti) hal.38
yakni salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan
fisik, dimana lansia sampai saat ini belum dapat
memenuhi kebutuhan fisik, karena jika
digunakan untuk membeli atau mendapatkan
barang serta fasilitas penunjang fisik, biaya yang
didapatkan tidaklah cukup untuk memenuhi itu,
saat ini masih ada lansia yang kamarnya sangat
tidak layak karena tidak ada ventilasi udara dan
letaknya berada di belakang dari rumah anaknya.
105
Pada perihal ini lansia yang mendapatkan
bantuan program tidak bisa memenuhi semua
kebutuhan hidupnya, hanya saja bagi mereka
cukup terbantu meringankan jika penerima
manfaat bisa mengatur dana yang diterimanya.
B. Implementas Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Kelurahan
Bintaro merupakan bentuk dari proses suatu output,
atau tolak ukur sejauh mana dukungan terhadap suatu
program harus berjalan dengan baik, yakni dengan
lembaga pemerintah Kelurahan Bintaro dapat
membantu memecahkan masalah dan kebutuhan
sosial warganya yang lansia kategori tidak mampu
guna memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan
dan sasaran dalam pelaksanaan program, yang artinya
lembaga pemerintah Kelurahan Bintaro dapat
mengusahakannya karena ada sesuatu keadaan yang
tidak diharapkan atau kemiskinan yang terjadi pada
warga lansianya.
Tentunya ada faktor-faktor yang dapat
memengaruhi suatu implementasi kebijakan yang
dilaksanakan dalam Program Kartu Lansia Jakarta ini.
Faktor utamanya, ialah implementor, lingkungan,
sasaran dan permasalahan. Peneliti menggunakan teori
faktor yang memengaruhi implementasi dikemukakan
oleh Mazmanian dan Sabatier sebagai teori utama dan
106
teori pendukung yang dianggap relevan dengan
penelitian pada implementasi kebijakan KLJ.
Dalam hal ini kedua belah pihak, yakni staff
pelaksana dari lembaga pemerintah Kelurahan Bintaro
dengan penerima manfaat yakni, para lansia yang
mendapatkan bantuan dari program KLJ menceritakan
selama pelaksanaan program berjalan secara terang-
terangan dan lebih terbuka.
Dari beberapa implementasi kebijakan program
yang telah dilaksanakan oleh implementor terhadap
penerima manfaat kartu lansia Jakarta, peneliti dapat
menganalisis bahwa:
1. Karakteristik Masalah
Berdasarkan hasil temuan dilapangan,
karakteristik masalah dari program KLJ ini, yakni
masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti
kemiskinan yang dialami lansia di Provinsi DKI
Jakarta Kelurahan Bintaro, maka dari itu
permasalahan kemiskinan ini dapat memengaruhi
mudah tidaknya implementasi suatu program.
Dilihat pada bab II hal.27 bahwa
pelaksanaan dari kebijakan lebih mudah
diimplementasikan jika kelompok sasarannya
homogen. Sebaliknya jika sasarannya heterogen
akan sulit diimplementasikan. Maka, menurut
peneliti informasi yang diberikan kepada
masyarakat harus ditujukan secara jelas dan rinci
107
terkait program yang akan dilaksanakan dan
harus diadakan sosialisasi.
Proses sosialisasi sangat berpengaruh dalam
keberlanjutan sebuah kebijakan, mengingat
masyarakat yang sangat bersifat heterogen dalam
karakter, pendidikan, maupun pemahaman
masyarakat, sebuah proses penyampaian pesan
saat bersosialisasi harus sangat berhati-hati,
sosialisasi secara langsung akan lebih baik agar
terhindar dari salah paham. Dalam bersosialisasi
staff pelaksana seharusnya memerhatikan
beberapa langkah dalam sosialisasi, staff
pelaksana dapat mengenalkan diri dan
memberitahu jabatan serta tugasnya, lalu
menyampaikan maksud dan tujuan datang ke
wilayah calon penerima program, kemudian
dapat bersosialisasi langsung terkait program,
konsep, tujuan, jangka waktu pelaksanaan atau
pendaftaran, serta sasaran dan target dari program
tersebut.
Dari penerima manfaat juga masih ada yang
tidak mengetahui jelas terkait hambatan yang
terjadi, misalnya antara pelaksana dan penerima
tidak pernah ada sosialisasi langsung terkait
ketidakkonsitenan dari pendistribusian KLJ,
sehingga membuat penerima manfaat masih
108
bertanya-tanya terkait hambatan dari
pendistribusiannya.
Dan dapat dilihat dari gambar 4.1 dan 4.2
menunjukkan syarat penerima yang berumur
diatas 60 tahun, akan tetapi hingga kini
pembicaraan kebijakan KLJ dari mulut ke mulut
warga masih berlangsung sehingga masih saja
ada masyarakat Kelurahan Bintaro yang tidak
sesuai dengan persyaratan tetapi mereka
mendaftarkan dirinya untuk menjadi penerima
manfaat KLJ, dan membuat masyarakat tersebut
bertanya-tanya terkait kejelasan yang diberikan
oleh pihak pelaksana hingga kini.
2. Karakteristik Kebijakan
Berdasarkan hasil temuan di lapangan,
Karakteristik Kebijakan yang terjadi pada
program KLJ ini, yakni seperti yang terlihat pada
bab II bahwa dukungan dari institusi pelaksana
sangat penting karena kegagalan program terjadi
karena disebabkan oleh kurangnya koordinasi
vertikal dan horizontal antar instansi maupun di
dalam instansi yang sama dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Terlihat disini KLJ bukanlah program yang
diutamakan oleh kelurahan, akan tetapi yang
diutamakan lebih kepada program KJP (Kartu
Jakarta Pintar) karena dari penjelasan informan di
109
bab IV hal.93 bahwa tidak ada sosialisasi
langsung terkait KLJ.
Saling koordinasi antara kedua belah pihak
pelaksana sangatlah dibutuhkan dalam
karakteristik kebijakan ini, mengingat
pelaksanaan program tersebut harus dengan
proses kerja sama yang responsif agar tujuan
dalam mewujudkan dalam membantu
memecahkan permasalahan tercapai dengan
pelaksanaan program tersebut.
Lalu dari faktor koordinasi antara pelakasana
utama, yakni Kelurahan Bintaro dengan
pelaksana pendukung seperti RT masih sangat
kurang, sehingga RT tidak mengetahui jelas
terkait pelaksanaan yang berlangsung dalam
pemilihan penerima manfaat tersebut atau dapat
dikatakan kedua belah pihak tersebut tidak
kompak dengan pelaksana Kantor Kelurahan
Bintaro karena RT sebagai pelaksana pendukung
sudah melaksanakan tugasnya tetapi masih tidak
mengetahui bagaimana keputusan sebenarnya
bagi warga lansianya.
3. Lingkungan Kebijakan
Berdasarkan hasil temuan di lapangan
lingkungan kebijakan disini dimaksudkan kepada
dukungan publik yang dapat dilihat di bab II
hal.28, yakni tingkat komitmen dari implementor,
110
pada akhirnya komitmen dari pelaksana untuk
merealisasikan tujuan yang tertuang dalam
kebijakan adalah hal yang penting, dimana dari
komitmen tersebut dapat terlihat kepedulian dari
dukungan publik terhadap pelaksanaan program.
Disini dapat dilihat antara kedua belah
pihak, yakni pihak pelaksana dan pihak penerima
manfaat terjadi ketidakonsistenan pendapat
dikarenakan, staff pelaksana kantor Kelurahan
membela diri bahwa pelaksana pendukung seperti
RT pasti mengetahui bahkan mendaftarkan setiap
warganya yang menerima bantuan program
tersebut, berbeda dengan pendapat yang
diuraikan langsung oleh pihak penerima, bahwa
setiap dari mereka yang sudah mendapatkan
bantuan tersebut dari awal rata-rata RT tersebut
tidak mendata bahkan tidak mengetahui
dikarenakan langsung adanya tim survey yang
datang kerumah tanpa sepengetahuan RT, dan
biasanya pelaksana pendukung seperti RT baru
mengetahui setelah warganya menerima bantuan
tersebut.
Disini dapat diketahui bahwa kelompok
pemilih tidak dapat melakukan intervensi
terhadap keputusan yang telah dibuat oleh badan
pelaksana melalui berbagai komentar yang dapat
mengubah keputusan.
111
Tabel 5.1
Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif
Implementasi Kebijakan
Aspek Ruang Lingkup Sumber Data
Komunikasi a. Implementor dan Sasaran dari
Kebijakan:
1. Staff Pelaksana KLJ
Kelurahan Bintaro (Ulul
Sugiono).
2. Ketua RT (Annisa dan Tonih
Irwan).
3. Penerima Manfaat KLJ
(Suhaimi, Na’alih, dan
Ma’rup).
b. Sosialisasi program/kebijakan
yang dijalankan:
1. Metode yang digunakan: a) Pendataan oleh RT
(Sensus Penduduk).
b) Musyawarah RT.
c) Verifikasi Kelurahan.
2. Intensitas komunikasi a) Menunggu Intruksi
Kemensos.
b) Media Pesan WhatsApp.
Wawancara,
Dokumentasi.
Sumber
Daya a. Kemampuan Implementor
1. Tingkat Pendidikan:
a) Kualitas dan Kuantitas
Staf Pelaksana Pada
Umumnya.
b) Kualitas dan Kuantitas RT
pada Umumnya.
2. Tingkat pemahaman terhadap
tujuan dan sasaran serta
aplikasi detail program
a) Staf Pelaksana Kelurahan
Bintaro memahami
pelaksanaan Kebijakan
Wawancara,
Dokumentasi.
112
KLJ ini karena
pelaksanaan KLJ
Kelurahan Bintaro dapat
dikatakan baik sesuai
kriteria penerima manfaat
walaupun masih kurang
dalam mensosialisasikan
kebijakan tersebut.
b) RT memahami
pelaksanaan KLJ, karena
secara garis besar dalam
pelaksanaan ini ada
beberapa RT yang ikut
andil dalam mendata dan
mengajukan warganya
yang lansia dan menurut
beliau membutuhkan
bantuan dari KLJ.
c) Penerima manfaat
memahami bahwa
pelaksanaan setiap
bulannya dari program
KLJ adalah mendapatkan
dana, dana tersebut
digunakan untuk
memenuhi kebutuhan
dasar lansia, juga bisa
membeli pangan murah.
bantuan dana tunai KLJ
setiap bulannya dicairkan
di Bank DKI. Karena
keterbatasan lansia dalam
hal teknologi, lansia
biasanya meminta bantuan
dalam pengambilan
bantuan dana tersebut di
Bank DKI kepada anak
atau kerabat yang
dipercayainya.
113
3. Kemampuan menyampaikan
program dan mengarahkan
Terjadi ketidakselarasan
pendapat, Staff pelaksana
kantor Kelurahan membela
diri bahwa pelaksana
pendukung seperti RT pasti
mengetahui bahkan
mendaftarkan setiap
warganya yang menerima
bantuan program tersebut,
berbeda dengan pendapat
yang diuraikan langsung oleh
pihak penerima, bahwa setiap
dari mereka yang sudah
mendapatkan bantuan
tersebut dari awal rata-rata
RT tersebut tidak mendata
bahkan tidak mengetahui
dikarenakan langsung adanya
tim survey yang datang
kerumah tanpa sepengetahuan
RT, dan biasanya pelaksana
pendukung seperti RT baru
mengetahui setelah warganya
menerima bantuan tersebut.
b. Ketersediaan Dana 1. Dana yang di alokasikan:
Pemda DKI
mengalokasikan dana dari
APBD bagi setiap penerima
manfaat KLJ setiap
bulannya sebesar 600 ribu
rupiah per-orang.
2. Prediksi kekuatan dana
untuk implementasi
kebijakan.
Berdasarkan pernyataan
penerima manfaat, dana
yang diberikan pemerintah
114
sudah membantu dalam
pemenuhan kebutuhan
dasar, walaupun belum
mencakup kebutuhan hidup
sepenuhnya dikarenakan
permasalahan dan
kebutuhan hidup lansia
berbeda-beda.
a) Dana biasanya digunakan
untuk membantu
memenuhi kebutuhan
dasar lansia seperti
membeli makanan, obat-
obatan dan keperluan
lainnya.
b) Dana biasanya digunakan
untuk berkegiatan sosial,
seperti pengajian, arisan,
kondangan.
c) Dana biasanya untuk
pembiayaan berobat
maupun kebutuhan anak
atau cucu.
Disposisi • Karakter pelaksana a. Tingkat komitmen dan
kejujuran:
Terdapat ketidaksinkronan
pendapat antar implementor
tersebut dalam pelaksanaan
KLJ, pelaksana Kantor
Kelurahan Bintaro berpendapat
bahwa RT mengambil
keputusan dari setiap
pendataan warganya, tetapi RT
berpendapat sebagai pelaksana
pendukung sudah
melaksanakan tugasnya tetapi
masih tidak mengetahui
bagaimana keputusan
Wawancara.
115
sebenarnya bagi warga
lansianya.
b.Tingkat demokratis:
Terkait sosialisasi
Kebijakan KLJ ini, Penerima
manfaat masih tidak
mengetahui jelas terkait
hambatan yang terjadi,
misalnya antara pelaksana dan
penerima tidak pernah ada
sosialisasi langsung terkait
ketidakkonsitenan hal-hal yang
terkait pada pelaksanaan KLJ,
sehingga membuat penerima
manfaat masih bertanya-tanya
terkait hambatan dari
pelaksanaannya.
Struktur
Birokrasi a. Ketersedian SOP yang mudah
dipahami
Kebijakan KLJ ini
berdasarkan acuan terhadap
bantuan PKD Lansia
berdasarkan Peraturan Gubernur
No. 193 Tahun 2017, yakni
Pemberian Bantuan Sosial Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Lanjut Usia dalam rangka
mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan
sosial bagi lanjut usia.
b. Struktur Organisasi
di dalam perihal KLJ di
Kelurahan Bintaro Jakarta
Selatan RT sebagai pelaksana
pendukung, juga mempunyai
kesibukannya masing-masing.
Biasanya RT menunggu arahan
dari staff pelaksana Kelurahan
terkait kebijakan KLJ.
Wawancara,
Dokumentasi.
116
Terkadang RT juga berpendapat
bahwa ia suka menjemput bola
jika ada warganya yang bertanya
perihal pelaksanaan program
KLJ tersebut. Intensitas tugas
pokok dan fungsi masing -
masing dari implementor
walaupun terlihat belum terlalu
baik secara koordinasi
pelaksanaannya, tapi sampai saat
ini sudah cukup baik menurut
peneliti.
(Sumber : Dwiyanto, 2009)
117
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang
sudah dipaparkan di bab sebelumnya yang dilakukan oleh
peneliti mengenai implementasi program Kartu Lansia Jakarta
Di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan, melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa:
1. Implementasi program dari Kartu Lansia Jakarta Di
Kelurahan Bintaro ini dalam membantu menangani
permasalahan dan memenuhi kebutuhan lansia dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Dalam memahami permasalahan pada lansia ada
beberapa aspek, yakni dari aspek segi ekonomi, sosial,
kesehatan, dan psikologi lansia. Lansia disini sebagai
penerima manfaat mengaku merasakan manfaatnya
dari pemberian dana setiap bulan 600 ribu rupiah dari
program KLJ ini walaupun tidak sepenuhnya dalam
memahami permasalahan lansia, tetapi bantuan dalam
memahami permasalahan tersebut memberi kesan
yang mendalam serta rasa syukur yang berlebih bagi
para penerima manfaatnya, misalnya dari bantuan
tersebut lansia jadi bisa membeli keperluan pokok
pangan murah dan menabung untuk biaya
118
kesehatannya, tetapi untuk biaya kehidupan lainnya
seperti listrik lalu biaya yang masih punya anak bungsu
atau biaya lain yang tak terduga masih mengandalkan
bantuan dari anaknya.
b. Kebutuhan lansia adalah yang paling utama untuk
diperhatikan, aspek kebutuhannya yakni, sosial,
ekonomi, fisik, dan psikologis. Tidak memungkinkan
untuk lansia yang mendapatkan bantuan program
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya saja
bagi mereka cukup terbantu meringankan jika
penerima manfaat bisa mengatur dana yang
diterimanya. Dalam konteks ini, yakni bisa memenuhi
kebutuhan pangan karena keuntungannya bagi
penerima sangat murah, tetapi tidak bisa memenuhi
kebutuhan fisik lain seperti membeli baju baru,
membeli alat penunjang fisik, karena kebutuhan lansia
yang berbeda-beda.
2. Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta Di
Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan sudah dilaksanakan
dengan baik, akan tetapi belum berjalan sesuai dengan
yang diharapkan atau belum maksimal karena kurangnya
koordinasi yang baik antara stakeholder. Dapat dijelaskan
pada beberapa faktor :
a. Karakteristik masalah atau karakteristik kebijakan
terhadap program Kartu Lansia Jakarta Di Kelurahan
Bintaro Jakarta Selatan, yaitu belum pernah ada
sosialisasi langsung program KLJ kepada masyarakat
119
yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Bintaro,
untuk ketua RT selaku penanggung jawab bagi
warganya hanya menunggu arahan saja, karena jarang
sekali RT dengan kesibukan lainnya mau menjemput
bola langsung jika tidak ada arahan dari Kelurahan,
sedangkan untuk penerima manfaat hanya bisa
bertanya kepada RT yang belum mengetahui jelas
informasi rinci dari hambatan yang dirasakan oleh
penerima manfaat, seperti ketidakkonsistenan dana
yang masuk ke rekening penerima manfaat. Ada
komunikasi yang saling melempar antara satu sama
lain, sehingga penerima manfaat harus menunggu
jawaban dari hambatannya saja tanpa mengetahui
penjelasan yang rinci.
b. Lingkungan kebijakan dari program tersebut
menyatakan bahwa tingkat komitmen dari
implementor cukup baik untuk merealisasikan tujuan
yang tertuang dalam kebijakan, dimana dari komitmen
tersebut dapat terlihat kepedulian terhadap masyarakat
lansia, yakni kelompok pemilih seperti ketua RT yang
mengetahui program ini juga tidak dapat melakukan
intervensi berlebih setelah mendaftarkan warganya
terkait keputusan yang telah dibuat oleh Kantor
Kelurahan tentang warga yang berhak menerima
bantuan program ini, dikarenakan tidak pernah ada
sosialisasi yang baik.
120
B. IMPLIKASI
Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa
implementasi program dapat dilihat dari beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya implementasi, yaitu karakteristik
masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan
dalam membantu memahami permasalahan dan kebutuhan
lansia, maka dari itu hasil implikasi tersebut adalah:
1. Menjadi referensi bahan acuan bagi penelitian untuk
mengetahui tentang pelaksanaan program Kartu Lansia
Jakarta bagi lansia Jakarta yang miskin atau sudah tidak
potensial.
2. Untuk implementor dalam pelaksanaan program agar
lebih aware lagi terhadap program ini karena lansia yang
kekurangan, biasanya membutuhkan perhatian guna
menjadikan lansia lebih bermakna dalam hidupnya dan
dilingkungannya.
C. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan
untuk pelaksana program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan
Bintaro, sebagai berikut:
1. Perlu diadakannya kegiatan sosialisasi rutin secara
langsung dan koordinasi yang baik dengan ketua RT, RW,
serta lansia penerima manfaat agar program ini berjalan
dengan baik dan terarah sesuai harapan pemerintah, yakni
guna tercapainya manfaat dalam kepentingan penggunaan
dana yang telah diberikan, dikarenakan target dari
121
program KLJ adalah lanjut usia, dimana mereka
membutuhkan sosialisasi tersebut dan arahan yang jelas
serta perhatian dalam kehidupan sosial dilingkungannya.
2. Mendata lebih rutin lagi atau memprioritaskan program
KLJ dengan rajin menginformasikan terkait pendataan
lansia yang tidak mampu (miskin) guna membantu segera
proses pengajuan agar lansia yang berhak menerima dan
membutuhkan bantuan, benar-benar bisa menerima
bantuan dari program KLJ.
122
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anggara, S. (2014). KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung: CV
PUSTAKA SETIA.
Hurlock, E. B. (2014). Psikologi Perkembangan. Jakarta:
Erlangga.
Kriyanto, Rachmat. Teknik Praktisi Riset Komunikasi. (Jakarta :
Kencana Pranada Group, 2007).
Mading, F. (2015). GAMBARAN KARAKTERISTIK LANJUT
USIA YANG MENGALAMI INSOMNIA DI PANTI
WREDA DHARMA BAKTI PAJANG SURAKARTA.
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2005).
Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan
Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik
dan Pelayanan Publik). Bandung: Alfabeta.
Rakhmat, Jalaluddin. Metode Penelitian Komunikasi.
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
Suardiman, S. (2011). PSIKOLOGI USIA LANJUT.
Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
123
Suharto, e. (2015). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Bandung:
Alfabeta.
Wahab, S., & Abdul. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN. Jakarta:
Bumi Aksara.
Waluyo. (2007). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan
Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).
Bandung: Mandar Maju.
Jurnal dan Skripsi
Meliza, R. (2019). ASPEK EKONOMI PADA KEHIDUPAN
PEREMPUAN LANJUT USIA: Studi Etnografi di Desa
Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulung
Agung. Padang, Sumatera Barat: Andalas University.
Nugroho, F. (2019). Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi
Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Stadion Utama
Gelora Bung Karno Jakarta. Jakarta: Uin Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Nur Rochmah, A. I. (2012). Kualitas Hidup Lanjut Usia.
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Pratiwi, Y. (2015). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap
Kualitas Lanjut Usia Di Pusat Santunan Keluarga
(Pusaka) Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
124
Yulianti. (2018). Skripsi : Dampak Program Elderly Day Care
Service terhadap Kesejahteraan Lansia Studi Kasus di
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Dharma Bekasi.
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Peraturan Daerah dan Undang-Undang
Keputusan Gubernur No. 406 Tahun 2018 tentang penetapan
besaran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar bagi
lanjut usia.
Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelaporan Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2018 tentang pedoman dana
hibah dan dan bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 tentang pemberian
bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi
lanjut usia.
Peraturan Gubernur No. 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
125
SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 752 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Pelaporan Satuan Perangkat
Organisasi di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Fakir
miskin.
Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun
2014;
UU No. 13 Tahun 1998 menjelaskan tentang Kesejahteraan
Lansia.
Wawancara
Hasil Wawancara dengan Informan Pertama Sugiono, Ulul.
Senin 4 Desember 2019 Pukul 10.30 WIB.
Hasil Wawancara dengan Informan Kedua Annisa. Senin 9
Desember 2019 Pukul 20.00 WIB.
Hasil Wawancara dengan Informan Ketiga Irwan, Tonih. Selasa
10 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.
126
Hasil Wawancara dengan Informan Keempat Suhaimi. Rabu 11
Desember 2019 Pukul 19.00 WIB.
Hasil Wawancara dengan Informan Kelima Na'alih, Jum'at 20
Desember 2019 Pukul 09.00 WIB.
Hasil Wawancara dengan Informan Keenam Marup. Rabu 25
Desember 2019 Pukul 16.00 WIB.
Website
Arjawinangun, K. B. (2019, April 26). Bank DKI dan Dinas
Sosial Terus Distribusikan Kartu Lansia Jakarta.
Retrieved September 09, 2019, from Bank DKI dan Dinas
Sosial Terus Distribusikan Kartu Lansia Jakarta:
https://metro.sindonews.com/read/1398982/171/bank-
dki-dan-dinas-sosial-terus-distribusikan-kartu-lansia-
jakarta-1556217711
Badan Pusat Statistik. 2018. Laporan Kemiskinan dan
Ketimpangan. September. BPS Jakarta.
BANKDKI. (2019, 04 25). Bank DKI & Dinas Sosial Distribusi
Kartu Lansia Jakarta. Retrieved November 15, 2019,
from BANK DKI: https://bankdki.co.id/id/investor-
relations/2013-07-19-10-32-49/release/508-bank-dki-
dinas-sosial-distribusi-kartu-lansia-jakarta
Carina, J. (2019, Agustus 24). 40.419 Lansia di Jakarta Dapat
Bantuan Rp 600.000 Per Bulan. Retrieved September 08,
127
2019, from Lansia Di Jakarta Dapat Bantuan 600.000 Per
Bulan:
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/24/06373
921/40419-lansia-di-jakarta-dapat-bantuan-rp-600000-
per-bulan
City, J., & Smart. (2017). Bantuan Untuk Warga Usia Lanjut
melalui Kartu Lansia Jakarta. Retrieved Desember Jumat,
2019, from Jakarta Smart City:
https://smartcity.jakarta.go.id/blog/315/bantuan-untuk-
warga-usia-lanjut-melalui-kartu-lansia-jakarta
CNNIndonesia. (2019, April 24). Pemprov Anggarkan Rp291
M 'Uang Bulanan' Lansia di Jakarta. Retrieved
November 15, 2019, from CNN Indonesia Nasional:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190424111629-
20-389133/pemprov-anggarkan-rp291-m-uang-bulanan-
lansia-di-jakarta
RUMAH. (2017, Mei 30). Menakar Tren Harga Rumah Di
Bintaro. Retrieved September 10, 2019, from Harga
Rumah Di Bintaro:
https://www.rumah.com/areainsider/bintaro/article/mena
kar-tren-harga-rumah-di-bintaro-832
Undang Undang Online Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1998. (2019). Retrieved from Undang Undang Online
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998:
http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu013.pdf
Pedoman Wawancara Informan
No. Informan Informasi yang
dicari Jumlah
1. Wakil
Kesejahteraan
Rakyat
Sebagai Staf
kelurahan
Bintaro yang
mempunyai
peran sebagai
pelaksana
program
Kartu Lansia
Jakarta.
Di Kelurahan
Bintaro
Jakarta
Selatan
Terkait pelaksanaan
Kartu Lansia Jakarta
yang sudah berjalan di
Kelurahan Bintaro.
1 Orang
2. Ketua RT
yang berada di
lingkungan
Kelurahan
Bintaro.
Terkait ketua RT
sebagai penanggung
jawab bagi warganya
yang berhak menerima
manfaat dari Kartu
Lansia Jakarta.
2 Orang
3. Penerima
Manfaat dari
Kartu Lansia
Jakarta di
Kelurahan
Bintaro
Jakarta
Selatan.
Terkait proses
mendapatkan Kartu
Lansia Jakarta dan
proses pemenuhan
kebutuhan yang
diperoleh dari program
Kartu Lansia Jakarta.
3 Orang
Jumlah 6 Orang
LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
Informan 1: Wakil Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Bintaro
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat :
2. Hari, tanggal, tahun :
3. Waktu :
B. Identitas Informan
1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
Pertanyaan :
a. Karakteristik
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
2. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan
KLJ?
3. Bagaimana staff memberikan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap program KLJ, termasuk syarat dan
ketentuan yang berlaku bagi penerima KLJ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya
program KLJ?
5. Berapa jumlah lansia penerima program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
6. Berapa jumlah lansia yang sesuai dengan kriteria
program tetapi belum memiliki KLJ?
• Karakteristik Kebijakan
1. Bagaimanakah fungsi dari adanya program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
2. Apakah ada laporan tertulis dari setiap kegiatan
administrasi program KLJ? Seperti apa laporannya?
3. Apa saja rencana yang digunakan demi tercapainya
tujuan dari program KLJ? Apakah rencana tersebut
sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun
2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar lansia?
• Lingkungan Kebijakan
1. Apa saja kesulitan yang dirasakan saat
mensosialisasikan program KLJ? Berapa persen tingkat
pemahaman masyarakat yang sudah mengerti program
dan syarat – syarat penerima KLJ?
2. Bagaimana cara lembaga masyarakat (RT/RW) dalam
mendukung program KLJ?
3. Bagaimana intensitas pemutakhiran data yang dilakukan
untuk program KLJ? Apakah sudah diseleksi sesuai
kriteria penerima KLJ?
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan fisik, Sosial, dan
Psikologi
1. Berapa nominal yang didapatkan oleh penerima KLJ?
2. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari
program KLJ?
3. Bagaimana jenis layanan bantuan penunjang kesehatan
fisik yang diperuntukan oleh KLJ?
4. Bagaimana KLJ dalam memenuhi kebutuhan sosial para
lansia?
5. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
lansia?
c. P ermasalahan Lansia
• Permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan fisik, dan
psikologi
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi lansia di KB?
2. Bagaimana program KLJ ini dapat membantu
menangani masalah sosial yang sering dialami lansia?
3. Bagaimana program KLJ dapat membantu menangani
permasalahan kesehatan para lansia?
4. Bagaimana feedback psikologis lansia kepada para staff
pelaksana dari kegiatan Kartu Lansia Jakarta?
Informan 2: Ketua RT
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat :
2. Hari, tanggal, tahun :
3. Waktu :
B. Identitas Informan
1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
Pertanyaan :
a. Karakteristik
• Karakteristik Masalah
1. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan
KLJ?
2. Bagaimana staff kelurahan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat terhadap program KLJ, termasuk
syarat dan ketentuan yang berlaku bagi penerima KLJ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya
program KLJ?
4. Berapa jumlah lansia warga Anda yang menjadi
penerima program KLJ di Kelurahan Bintaro?
5. Berapa jumlah lansia warga Anda yang sesuai dengan
kriteria program KLJ tetapi belum memiliki KLJ?
• Karakteristik Kebijakan
1. Bagaimanakah fungsi RT dari adanya program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
2. Apa saja rencana yang digunakan demi tercapainya
tujuan dari program KLJ? Apakah rencana tersebut
sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193
Tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar lansia?
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimana cara lembaga masyarakat (RT/RW) dalam
mendukung program KLJ?
2. Bagaimana intensitas pemutakhiran data yang dilakukan
untuk program KLJ? Apakah sudah diseleksi sesuai
kriteria penerima KLJ?
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial,
Psikologi.
1. Berapa nominal yang didapatkan oleh penerima KLJ?
2. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari
program KLJ?
3. Bagaimana jenis layanan bantuan penunjang kesehatan
fisik yang diperuntukan oleh KLJ?
4. Bagaimana KLJ dalam memenuhi kebutuhan sosial
para lansia?
5. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
lansia?
c. P ermasalahan Lansia
• Permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan fisik, dan
psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi lansia di KB?
2. Bagaimana program KLJ ini dapat membantu
menangani masalah sosial yang sering dialami lansia?
3. Bagaimana program KLJ dapat membantu menangani
permasalahan kesehatan para lansia?
4. Bagaimana feedback psikologis lansia kepada para staff
pelaksana dari kegiatan Kartu Lansia Jakarta?
Informan 3: Penerima Kartu Lansia Jakarta
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat :
2. Hari, tanggal, tahun :
3. Waktu :
B. Identitas Informan
1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
Pertanyaan :
a. Karakteristik Lansia
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
2. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan KLJ? Apa saja
kesulitan dan hambatan yang dirasakan selama
pelaksanaan KLJ?
3. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah menjadi
penerima KLJ?
• Karakteristik Kebijakan
1. Apakah Kelurahan sudah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam memenuhi hak yang harus didapatkan
masyarakat selama menjadi penerima KLJ?
2. Apakah sosialisasi yang diadakan oleh staff Kelurahan
Bintaro rutin dilaksanakan dalam pelaksanaan KLJ?
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimanakah awal Anda bisa mengetahui program
KLJ?
2. Apakah melalui media sosial atau sosialisasi yang
diadakan lembaga masyarakat atau Anda aktif bertanya
kepada lingkungan sekitar?
3. Apakah lembaga masyarakat sekitar mendukung
terhadap adanya program KLJ?
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial, dan
Psikologi
1. Apakah KLJ sudah membantu memenuhi kebutuhan
ekonomi Anda?
2. Berapa Nominal yang anda dapatkan dari program KLJ?
Apakah terdapat perbedaan jumlah dana yang
disosialisasikan kepada masyarat sebelum dan sesudah
menjadi penerima?
3. Apakah ada sumber pendapatan lain, selain dari KLJ?
4. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari
program KLJ?
5. Apakah selama pelaksanaan KLJ ini dapat membantu
memenuhi kebutuhan fisik Anda?
6. Apa saja barang penunjang kesehatan fisik yang sudah
didapatkan selama menjadi penerima KLJ?
7. Apakah di KLJ ini sering mengadakan kegiatan yang
dapat memenuhi kebutuhan sosial?
(berdaya/hiburan/tidak bosan)
8. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
anda? (merasa bahagia atau tenang)
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi anda?
2. Bagaimana anda mengatur pengeluaran dana KLJ
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? (selama 3
bulan sekali)
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan lansia dalam
menangani permasalahan sosial yang sering dialami
lansia ? (membuat kumpulan atau membutuhkan
sosialisasi warga biar gak bt dirumah)
4. Bagaimana KLJ dapat membantu menangani masalah
kesehatan anda?
5. Bagaimana perasaan yang dapat Anda gambarkan
sebagai penerima manfaat KLJ? (happy/biasa saja)
PEDOMAN OBSERVASI
Melihat terjadinya Implementasi Program Kartu Lansia
Jakarta yang berada di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
No.
Subjek Observasi
Tanggal
dan Lokasi
Observasi
Hasil Observasi
Program Kartu Lansia Jakarta Kelurahan Bintaro JakSel
1.
2.
3.
PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI
No.
Dokumen
Dokumen
Terlampir
Dokumen
hanya dilihat
(tidak
dilampirkan)
Kesimpula
n terhadap
dokumen
1.
2.
3.
4.
TRANSKIP WAWANCARA
Informan 1: Wakil Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Bintaro
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : Kelurahan Bintaro
2. Hari, tanggal, tahun : Senin, 4 Desember 2019
3. Waktu : 10.00 WIB
B. Identitas Informan
1. Nama : Ulul Sugiono
2. Usia : 25 Tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan dan Jawaban
a. Karakteristik
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
Kartu Lansia Jakarta bantuan yang dirancang oleh
pemerintah daerah DKI Jakarta untuk lanjut usia yang
tidak mampu, Syarat harus berusia 60 Tahun, jika lansia
sudah keluar enam bulan dari Jakarta tanpa memberikan
laporan kepada pemerintah setempat otomatis dianggap
tidak termasuk kepada kriteria walaupun tetap
berdomisili di Jakarta.
2. Apa saja hambatan yang dirasakan selama
pelaksanaan KLJ?
Dari pemerintah, pertanggal 25 setiap bulan sudah
turun akan tetapi terkadang tidak turun dananya tepat
waktu bisa saja diawal/akhir bulan, lalu rekening
kosong dari programnya. Dari warga ada saja yang
masih dikategorikan mampu atau belum mengerti
tetapi masih daftar.
3. Bagaimana staff memberikan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap program KLJ, termasuk syarat
dan ketentuan yang berlaku bagi penerima KLJ?
Melalui surat menyurat atau langsung kepada RT
dan RW, Kader Dasa Wisma, Kader Jumantik Kader
PKK, agar diteruskan informasi nya kepada para
warga yang lansia yang berhak menerima bantuan
KLJ, dengan syarat kepada lansia yang tidak mampu
atau sakit menahun. Persyaratannya melalui fotocopy
KK dan KTP saja.
4. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya
program KLJ?
Pro kontra, pronya bersyukur bisa kebantu dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari karena berupa uang
cash. Kontranya, lebih kepada lansia yang sudah
mampu, dan sudah mendaftar tetapi belum dapat
menerima seperti lansia yang tidak mampu karena
kelurahan sudah memfilter dahulu siapa saja yang
berhak menerima.
5. Berapa jumlah lansia penerima program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
Sampai saat ini tahun 2019 hanya 35 saja dari tahun
2018 tetapi ini sudah mulai pendaftaran lagi kok.
6. Berapa jumlah lansia yang sesuai dengan kriteria
program tetapi belum memiliki KLJ?
Total keseluruhan lansia di kelurahan Bintaro tuh
sekitar ada 250 orang. Tetapi untuk kriteria penerima
tepatnya belum pasti ada berapa, pernah ada satu
nama saja yang menerima KLJ tetapi tidak dapat jadi
mendapat bantuan tersebut karena saat penyaluran di
kecamatan, lansia tersebut tidak dapat hadir karena
sedang pulang kampung.
• Karakteristik Kebijakan
1. Bagaimanakah fungsi dari adanya program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
Fungsi program nya jelas ntuk membantu lansia
dalam kehidupan sehari-hari, tetapi terkadang
fungsinya belum tepat karena malah disalahgunakan
oleh anak atau cucu atau kerabat lansia tersebut karena
bantuannya dipakai tanpa lansia tersebut mengetahui.
Selebihnya fungsinya tepat karena dapat membantu
lansia tersebut.
2. Apakah ada laporan tertulis dari setiap kegiatan
administrasi program KLJ? Seperti apa laporannya?
Ada alur penerimaan KLJ,yaitu mulai dari
pendaftaran, musyawarah kelurahan, undangan dari
bank DKI untuk penyaluran beserta persyaratannya,
lalu ada absensi. Untuk laporan dari kelurahan terkait
keuangan tidak ada karena kelurahan hanya sebagai
perantara saja, jika ada kendala saja akan disampaikan.
3. Apa saja rencana yang digunakan demi tercapainya
tujuan dari program KLJ? Apakah rencana tersebut
sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193
Tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar lansia?
Kelurahan lebih kepada follow up dan tindak lanjut
dalam mengantisipasi dan tegas kepada penerima KLJ.
Kelurahan hanya melalui posyandu lansia saja,
selebihnya menunggu intruksi dari kementrian sosial.
• Lingkungan Kebijakan
1. Apa saja kesulitan yang dirasakan saat
mensosialisasikan program KLJ? Berapa persen
tingkat pemahaman masyarakat yang sudah mengerti
program dan syarat – syarat penerima KLJ?
Lebih kepada pendekatan kepada tokoh
masyarakat sih dalam sosialisasi, karena akan lebih
mudah dilaksanakan jika tokoh masyarakatnya
mengerti dan mau menjalankan, kalau dari warga sih
ya gitu timbul kecemburuan bahwa ada yang sudah
menerima dan ada yang belum menerima walau
sudah lama mendaftar.
2. Bagaimana cara lembaga masyarakat (RT/RW)
dalam mendukung program KLJ?
Alhamdulillah RT di sini lebih mendukung dan dan
malah ada beberapa tokoh masyarakat yang
menjemput bola karena peduli kepada
warganya. baik respon mereka.
3. Bagaimana intensitas pemutakhiran data yang
dilakukan untuk program KLJ? Apakah sudah
diseleksi sesuai kriteria penerima KLJ?
Sebelum verifikasi ada waktu tiga sampai lima
bulan digunakan untuk pendaftaran dan
musyawarah kepada RT dan RW bahwa siapa saja
yang berhak menerima, lalu deadline satu bulan
untuk proses verifikasi. Lalu untuk
pemutakhiran data sekarang saat ini melalui
SIKS- NG, yaitu sistem informasi
kesejahteraan sosial-next generation
fungsinya untuk memverifikasi dan
memvalidasi berdasarkan nama dan alamat,
yang ada di SIKS-NG menjadi
patokan kepada pelaksanaan program penanganan
fakir miskin seperti KLJ, tetapi apabila tidak
diverifikasi dan di validasi kementrian sosial
akan mengesahkan data yang lama. Jika
masyarakat ingin mengetahui nama-nama
penerimanya datang langsung ke kelurahan.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, kesehatan fisik, sosial, dan
psikologi
1. Berapa nominal yang didapatkan oleh penerima
KLJ?
Penerima mendapat 600 ribu perbulan, bisa
dicairkannya pertiga bulan sebanyak 1,8 juta,
jika penerima tidak bisa mengambil langsung, bisa
diwakilkan dengan surat kuasa yang ditandatangani
oleh lansia.
2. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari
program KLJ?
Lansia yang menerima KLJ bisa menggunakan
fasilitas transjakarta dan MRT secara gratis. Lalu
bisa menebus pangan murah, yang seperti beras,
telur dan ikan juga bisa dinikmati oleh penerima
KLJ.
3. Bagaimana jenis layanan bantuan penunjang
kesehatan fisik yang diperuntukan oleh KLJ?
Ada paling umum dari kelurahan, bantuan
kacamata, alat bantu dengan dan kursi roda dari
kecamatan.
4. Bagaimana KLJ dalam memenuhi kebutuhan sosial
para lansia?
Belum ada, karena lebih kebantuan ekonomi dan
pangan murahnya.
5. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan
psikologi lansia?
Dapat memenuhi psikologis juga karena dari
kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonominya
ada, dari segi segi kesehatan gizi bisa dapat dari
pangan murah hanya dengan memotong dari kartu
saldo kartu pendapatan KLJ sebesar 96ribu
penerima KLJ bisa mendapat 5 kg, telor, 1
tray, ayam 1 ekor, ikan 6ekor, sapi 2kg setiap
bulan. Lalu dia bisa memenuhi kebutuhan yang
dia inginkan, misalkan menabung untuk
kebutuhan yang mendesak. Jadi dia merasa
tenang.
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi lansia di KB?
Program ini sangat efektif dalam memperbaiki
permasalahan ekonomi karena mendapat bantuan
uang 600ribu perbulan, mendapatkan fasilitas
akomodasi, lalu pemenuhan gizi juga dengan
pangan murah, dan itu sangat membantu.
2. Bagaimana program KLJ ini dapat membantu
menangani masalah sosial yang sering dialami
lansia?
Belum ada sih, paling ada santunan aja, belum
sampai ada yang diskriminasi atau gimananya yah
jadi belum ada yang spesifikasi dari KLJ nya
sendiri.
3. Bagaimana program KLJ dapat membantu
menangani permasalahan kesehatan para
lansia?
Ada dari kelurahan posyandu lansia, setiap hari
selasa atau rabu dan ada buku kesehatan lansia
seperti peningkatan atau penuruan dari kesehatan
masing- masing lansia.
4. Bagaimana feedback psikologis lansia kepada
para staff pelaksana dari kegiatan Kartu Lansia
Jakarta?
Lansia senang tentunya, yaitu tadi dia paling
datang bilang terimakasih ya neng ibu atau bapak
jadi bisa kebantu dari program ini. Beliau
terlihat senang dan tenang.
Informan 2: Ketua RT (Rukun Tetangga)
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : Jl. H. Amsar Bintaro
2. Hari, tanggal, tahun : Senin, 9 Desember 2019
3. Waktu : 20.00 WIB
B. Identitas Informan
1. Nama : Annisa
2. Usia : 45 Tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan dan Jawaban
a. Karakteristik
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang anda ketahui tentang KLJ?
Setahu saya untuk lansia yang gak mampu.
2. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan
KLJ?
Saya tidak tahu menahu, saya hanya menentukan
dan mendata siapa saja yang berhak menerima Kartu
Lansia Jakarta. Kadang info banyak ke RT 7 pak RW nya
suka ga nyampein. Karena juga ibu-ibu pkk nya kan
banyak yang ada di RT 7 jadi RT 7 yang banyak nerima
info, terus ya gitu bosan sih karena mendata terus tapi
kenyataan tidak banyak yang mendapatkan KLJ di RT
saya.
2. Bagaimana staff kelurahan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap program KLJ, termasuk syarat dan
ketentuan yang berlaku bagi penerima KLJ?
Tidak pernah ada sosialisasi langsung dari
kelurahan, hanya melalui RW lewat ponsel karena kan
RW hanya meneruskan saja, ya setahu saya si saya sudah
memberikan persyaratan 60 tahun keatas dan keluarga
tidak mampu yang saya daftarkan. Yang ada hanya
sosialisasi tentang KJP langsung dari kelurahan malah
tentang KJP karena banyak juga yang menerima KJP.
Tapi kalo kartu lansia Jakarta belum ada sih sosialisasi
langsung nya. paling dari pesan whatsapp aja. Tapi masih
ada warga yang kurang paham jadinya. Masih ada yang
punya pensiunan tetapi mendaftar.
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program
KLJ?
Senang banget sampai haru, karena bisa makan
daging, tadinya makan daging hanya lebaran idul adha
aja, sekarang bisa nebus pangan murah.
4. Berapa jumlah lansia warga Anda sebagai penerima
program KLJ di lingkungan RT?
Hanya 3 orang saja.
5. Berapa jumlah lansia warga Anda yang sesuai dengan
kriteria program KLJ tetapi belum memiliki KLJ?
Jumlah si ada 10 orang, Cuma yang dapat 3 saja
sampai saat ini.
• Karakteristik Kebijakan
1. Bagaimanakah fungsi RT dari adanya program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
Ya saya terus mendata siapa saja yang berhak
pasti saya daftarkan, kalo untuk KLJ nya sendiri sangat
bermanafaat banget sih menurut saya karena
banyak yang lansia saya menjadi cukup karena program
ini.
2. Apa saja rencana yang digunakan demi tercapainya
tujuan dari program KLJ? Apakah rencana tersebut
sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193
Tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar lansia?
Saya seharusnya jemput bola sih mba, tapi karena
saya sibuk kerja juga jadi kadang nunggu informasi
jujur aja saya kadang nanya sama tokoh masyarakat
juga lewat handpone, nanya ada berita apa gitu-gitu.
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimana cara lembaga masyarakat (RT/RW) dalam
mendukung program KLJ?
Saya sebagai RT sih sangat mendukung, Cuma ya
itu kadang kita capek banget sih mendata doang tapi
belum tentu dapat warganya, padahal udah di data yang
bener-bener orang susah lah dikatakan.
2. Bagaimana intensitas pemutakhiran data yang
dilakukan untuk program KLJ? Apakah sudah diseleksi
sesuai kriteria penerima KLJ?
Peninjauan biasanya tiap 2-3 bulan sekali ada orang
statistik datang, tetapi belum langsung memutuskan
hanya memantau rumah warga yang sudah terdaftar di
statistik.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial, Psikologi
1. Berapa nominal yang didapatkan oleh penerima KLJ?
Setahu saya 600ribu setiap bulan terus dari situ dia
bisa nebus pangan murah.
2. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari program
KLJ?
Ya saya tau nya itu dia pangan murah ajasih bisa
nebus pakai saldo yang ada.
3. Bagaimana jenis layanan bantuan penunjang kesehatan
fisik yang diperuntukan oleh KLJ?
Dapat kursi roda dari kelurahan, ada warga kita 2
dapat bantuan kursi roda. Itu kayanya umum dari
kelurahan sih.
4. Bagaimana KLJ dalam memenuhi kebutuhan sosial para
lansia?
Menurut saya dapat memenuhi kebutuhan sosial,
soalnya kadang nenek-nenek yang dapet kartu lansia itu
masih suka ikut jenguk, ngaji, nah itu kan suka ada orang
sakit juga masih pada patungan kok. Jadi mereka sangat
memakainya dengan efektif yah.
5. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
lansia?
Kalo untuk yang penerima KLJ sih kayanya saya
liat adem ayem aja sih, dia bilang dia bilang sama saya
“Alhamdulillah neng sekarang udah lumayan bisa
simpan-simpan uang, kadang bisa dipake buat cucu
sama ngaji juga.”
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, psikologi
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi lansia di KB?
Iya sangat membantu jika semua lansia warga
saya yang kurang mampu yang sesuai dengan
persyaratan dan sudah saya daftarkan sejak beberapa
bulan lalu, mendapat bantuan dari program tersebut.
Tapi Alhamdulillah sedikit banyaknya ada perubahan,
sampe yang nerima bilang bisa makan daging
sebulan sekali.biasanya setahun sekali.
2. Bagaimana program KLJ ini dapat membantu
menangani masalah sosial yang sering dialami lansia?
Masih ikut ngaji, kondangan, ikut patungan orang
sakit masih bisa ikut menurut saya.
3. Bagaimana program KLJ dapat membantu menangani
permasalahan kesehatan para lansia?
Yaitu tadi ada si pospindu setiap selasa Cuma kan
belum aktif deh kayanya di RW, dari KLJ sih setau saya
belum ada ya paling ya umum tadi dapet kursi roda kalo
ngajuin si bisa kayanya ke kelurahan.
4. Bagaimana feedback psikologis lansia dari kegiatan
Kartu Lansia Jakarta?
Seneng sih dia, jadi tenang katanya dapet bantuan
dari pemerintah gitu aja sih, kan biasanya kalo udah
pada dapet yaudah diem-diem aja gitu gak nanya2in lagi
karenakan setiap bulannya udah ngerti uang keluar
berapa-berapanya.
Informan 3 : Ketua RT (Rukun Tetangga)
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : Jl. Perdagangan Bintaro
2. Hari, tanggal, tahun : Selasa, 10 Desember 2019
3. Waktu : 15.00 WIB
B. Identitas Informan
1. Nama : Tonih Irwan
2. Usia : 40 Tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan :
a. Karakteristik
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang anda ketahui tentang KLJ?
Kartu Lansia Jakarta yang saya tau diperuntukan
untuk lansia yang tidak mempunyai kerjaan sama sekali
atau bukan diperuntukan untuk yang mempunyai
pensiunan.
2. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan
KLJ?
Informasi dari kelurahan atau pemda setempat,
gak pernah ada sosialisasi terlebih dahulu.
2. Bagaimana staff kelurahan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat terhadap program KLJ, termasuk
syarat dan ketentuan yang berlaku bagi penerima KLJ?
Saya lebih aktif nanya sih jemput bola ke
kelurahan, warga sendiri juga sering nanya ke saya kok
warga belum ada yang dapat. memang tidak ada
sosialisasi yang signifikan atau formal banget dari
kelurahan, cuma minta data lansia aja, untuk fungsi dan
cara pengajuan sampai kapan waktunya turun atau siapa
saja yang bisa menerima belum ada si informasinya.
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya
program KLJ?
Alhamdulillah sangat membantu sebetulnya,
tapi mbak masyararakat belum tau sepenuhnya terkait
pelaksanaan program KLJ ini, karena sosialisasi
tuh tidak pernah langsung ke masyarakat, paling RT
harus aktif ke kelurahan cumakan gak selalu nanya
terus mbak, jadi informasi masih ditutup-
tutupin sih. Sosialisasi formal belum ada sih
sampai saat ini.
4. Berapa jumlah lansia warga Anda sebagai penerima
program KLJ di lingkungan RT Anda?
Kalau di lingkungan saya masih nol. Karena kita
baru memulai pengajuan tuh dari september. Tapi sampai
desember ini ya belum ada yang dapat sih.
5. Berapa jumlah lansia warga Anda yang sesuai dengan
kriteria program KLJ tetapi belum memiliki KLJ?
Ada sekitar 20 yang sesuai kriteria sudah
mengajukan, bahkan ada yang disabilitas, tapi sampai
sekarang belum ada satupun yang menerima KLJ.
• Karakteristik Kebijakan
1. Bagaimanakah fungsi RT dari adanya program KLJ di
Kelurahan Bintaro?
Fungsi saya sih harus aktif ke warganya tapi baru di
publish tuh ke masyarakat yang tahu dari mulut ke
mulut aja sih rt sana kok udah ada disini belum ada,
kadang warga saking gregetannya langsung mau
cari tahu ke kelurahan, kadang dari kelurahan
juga kalo emang bilang belum ada program
Misalnya program apa gitu ya balik lagi RT bisa apa
gitukan mbak.
2. Apa saja rencana yang digunakan demi tercapainya
tujuan dari program KLJ? Apakah rencana tersebut
sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 193
Tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan dasar lansia?
Saya selalu konfirmasi ke petugas yang mengecek
lokasi, banyak sekali orang tua yang tidak mampu
menurut saya sebenernya orang tua
tersebutberhak menerima sih, tapi selalu
bingung sampai sekarang belum ada yang
nerima warga saya.
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimana cara lembaga masyarakat (RT/RW) dalam
mendukung program KLJ?
Kalo RW sih setau saya gak terlalu paham ini,
karena inikan lebih ke RT saya selalu bilang sama
warga kalo ingin mengajukan, mengajukan aja tapi
saya gatau bisa dapet atau nggak, itu sih mbak kan
ada orang tua tetep jadi orang tua, anak belum tentu
jadi orang tua. Makanya harapan saya sebagai
ketua RT pingin warga saya yang lansia kebantu dari
program ini, cuma ya apa boleh buat mbak
sampe sekarang udah usaha ngajuin belum ada
warga saya yang dapet.
2. Bagaimana intensitas pemutakhiran data yang
dilakukan untuk program KLJ? Apakah sudah diseleksi
sesuai kriteria penerima KLJ?
Baru sekali datang untuk memantau itu dibulan
September karena kan pendaftaran waktu itu saya bulan
agustus akhir apa yah, kalo untuk diseleksi biasanya
kan yang memantau bilang langsung, kayanya warga
yang ini gak bisa dapet, gitu. Tapi sampe desember
sekarang sih belum ada yang nerima setahu saya.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, kesehatan fisik, sosial, dan
psikologi.
1. Berapa nominal yang didapatkan oleh penerima KLJ?
Setahu saya sih 600 ribu dapet kabar dari temen
saya yang ada dikelurahan.
2. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari
program KLJ?
Pangan murah ajasih setau saya mbak, gatau lagi
kalo yang lain.
3. Bagaimana jenis layanan bantuan penunjang kesehatan
fisik yang diperuntukan oleh KLJ?
Biasanya, ada dari kelurahan atau kecamatan, kalo
orang yang butuh gak bisa beli, bisa dikasih kursi roda
dan kacamata dah kayanya, tapi prosesnya saya kurang
ngerti
4. Bagaimana KLJ dalam memenuhi kebutuhan sosial
para lansia?
Belum ada yang nerima jadi saya belum tahu sih.
5. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
lansia?
Lebih cenderung menghidupi kehidupan sehari-
hari, mungkin bisa seneng yah.
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi lansia di KB?
Kalo menurut saya cukup membantu, kalo
kebutuhan orang-orang kan beda.
2. Bagaimana program KLJ ini dapat membantu
menangani masalah sosial yang sering dialami lansia?
Belum ada untuk program itu.
3. Bagaimana program KLJ dapat membantu menangani
permasalahan kesehatan para lansia?
Secara global lebih dominan sama pemerikasan
kesehatan ada pospindu kadang sebulan sekali.
4. Bagaimana feedback psikologis lansia kepada para
staff pelaksana dari kegiatan Kartu Lansia Jakarta?
Masih nanya-nanya terus ke saya, saya sih bilang
biasanya tuh kemungkinana tahun depan kaliyah jadi
saya juga bingung kadang ngadepin warga yang udah
ngasih persyaratan tapi belum dapat.
Informan 4: Penerima Kartu Lansia Jakarta
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : RT 004/05 Bintaro Jaksel
2. Hari, tanggal, tahun : Rabu 11 Desember 2019
3. Waktu : 19.00 WIB
B. Identitas Informan
1. Nama : Suhaimi
2. Usia :77 tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan :
a. Karakteristik Lansia
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
Untuk dapet santunan dari pemerentah.
2. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan KLJ? Apa saja
kesulitan dan hambatan yang dirasakan selama
pelaksanaan KLJ?
Kan dari tetangga saya dapet info terus emak
minta anterin cucu emak kekelurahan, malah pak RT
gak tau-tau, biasanya saya ngambil naik ojek ke bank
dki di kelurahan ojeknya bayar 20 rebu. Kadang kalo
ada cucu ya minta anter cucu
3. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah menjadi
penerima KLJ?
Buat ongkos ngaji, ngaji kudu pake ongkos,
makan harian, sekarang kan tau sendiri duit 100 ribu
bisa sehari kalo ada keperluan lain, 600 ribu sih kaga
cukup, buat kesehatan beli obat kepuskesmas berobat
gula, saya kan punya gula
• Karakteristik Kebijakan
1. Apakah kelurahan sudah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam memenuhi hak yang harus didapatkan
masyarakat selama menjadi penerima KLJ?
Kelurahan si udah bagus, dia sih mantau kerumah
emak waktu itu. Ya emak kasih tau ini emak numpang
rumah anak emak.
2. Apakah sosialisasi yang diadakan oleh staff Kelurahan
Bintaro rutin dilaksanakan dalam pelaksanaan KLJ?
Gak ada sih emak gatau apa-apa.
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimanakah awal Anda bisa mengetahui program
KLJ?
Emak dapet dari infonya dari tetangga doang. Pas
udah dapet baru dah ada orang kelurahan dateng kemarih
ngecek rumah emak. Bener apa nggak katanyah kalo
emak numpang ama anak. Ya begitu apa adanya.
2. Apakah melalui media sosial atau sosialisasi yang
diadakan lembaga masyarakat atau Anda aktif bertanya
kepada lingkungan sekitar?
Kaga ada setau saya.
3. Apakah RT/RW sekitar mendukung terhadap adanya
program KLJ?
RT gatau apa-apa saya nerima bantuan dari
pemerentah.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial, dan
Psikologi
1. Apakah KLJ sudah membantu memenuhi kebutuhan
ekonomi Anda?
Ya membantu, bersyukur dapet itu, emang
kekurangan, kan dibagi ama anak, anak punya anak lagi
gak sepenuhnya, makan si ikut makan namanya anak ama
emak.
2. Berapa Nominal yang anda dapatkan dari program KLJ?
Apakah terdapat perbedaan jumlah dana yang
disosialisasikan kepada masyarat sebelum dan sesudah
menjadi penerima?
Perbulan 600, 3 bulan sekali satu juta lapan ratus.
Dapet itu bulan akhir maret misalkan, tapi itu emak atur-
atur sampe akhir bulan juni sejuta lapan ratus.
3. Apakah ada sumber pendapatan lain, selain dari KLJ?
Dari anak doangan. Kalo lagi ngasih si ngasih.
cuma kan anak kebutuhan banyak.
4. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari program
KLJ?
Dapet sembako murah waktu itu sekali-kalinya,
abis kudu ada saldo kan, setiap bulan kebutuhan orang
kan beda-beda kadang , jarang sih saya ngambil bantuan
itu. Abis kalo ngambil itu tabungan kita bisa abis.
5. Apakah selama pelaksanaan KLJ ini dapat membantu
memenuhi kebutuhan fisik Anda?
Kalo alat kesehatan nggak beli apa-apa neng emak
mah, bisa nabung sedikit juga udah seneng banget buat
hari-hari sama kalo kita sakit dah biar ada pegangan
walau dikit.
6. Apa saja barang penunjang kesehatan fisik yang sudah
didapatkan selama menjadi penerima KLJ?
Gak tau gitu-gituan Cuma dapet duit tok.
7. Apakah di KLJ ini sering mengadakan kegiatan yang
dapat memenuhi kebutuhan sosial?
(berdaya/hiburan/tidak bosan)
Gak ada bantuan duit doang itu 600 diatur-atur buat
sebulan, buat ngaji buat persiapan sakit.
8. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
anda? (merasa bahagia atau tenang)
Ya emak seneng bgt kalo ga ada ini emak gak bisa
ngapa-ngapain.
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan
ekonomi anda?
Ya bersyukur, kalo gak ada bantuan itu gak
nyukupin. Anak kan kalo lagi bantu kita. Kalo nggak ya
saya darimana lagi..
2. Bagaimana anda mengatur pengeluaran dana KLJ dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Duit mah gak bisa diatur neng, lah iya saya tahan-
tahan takut sakit, kemana mau nyari lagi.
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan lansia dalam
menangani permasalahan sosial yang sering dialami
lansia ? (membuat kumpulan atau membutuhkan
sosialisasi warga biar gak bt dirumah)
Bisa ngaji make duit itu sih. Lumayan duit itu bisa
nambahin duit bulanan kalo ada kebutuhan ngaji kayak
kas pengajian, jadi saya gak Cuma diem aja dirumah,
tiap minggu sih ada pengajian seminggu 2 kali bisa.
Kalo misalkan gaada pengajian ya paling dirumah aja
saya.
4. Bagaimana KLJ dapat membantu menangani masalah
kesehatan anda?
Saya kan sakit gula, jadi saya ada tempat berobat
khusus, biasanya berobat sebulan sekali, dapet obat si
banyak juga berobat kadang abis 50ribu nah itu pake
duit KLJ yang dikasih pemerentah itu saya simpen buat
berobat gula saya.
5. Bagaimana perasaan yang dapat Anda gambarkan
sebagai penerima manfaat KLJ? (happy/biasa saja)
Ya saya mah seneng banget Alhamdulillah dibantu
pokoknya saya terimakasih banget sama pemerintah.
Informan 5 : Penerima Kartu Lansia Jakarta
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : RT 004/05 Bintaro Jaksel
2. Hari, tanggal, tahun : Jumat 20 Desember 2019
3. Waktu : 09.00 WIB
B. Identitas Informan
1. Nama : Na’alih
2. Usia : 63 Tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan :
a. Karakteristik Lansia
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
Yang saya tahu sih, itu dikasih untuk ngebantu
orang yang udah umur.
2. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan KLJ? Apa saja
kesulitan dan hambatan yang dirasakan selama
pelaksanaan KLJ?
Ya saya tiba-tiba ada orang kelurahan dateng ke
rumah, katanya si survey buat dapet bantuan. Terus dia
ngeliat-ngeliat sampe ke dalam rumah saya.
Hambatannya, udah 2 bulan nih saya cek ke Atm tapi
belum ada dana yang turun. Biasanya saya ambil satu
bulan sekali dananya. Kalo belum turun gini saya jadi
bingung.
3. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah menjadi
penerima KLJ?
Bisa ngebantuin saya untuk membeli kebutuhan
sehari-hari walaupun udah bisa dapetin pangan murah
dari kartu ini, pasti ada aja kebutuhan lainnya, namanya
orang hidup neng.
• Karakteristik Kebijakan
1. Apakah Kelurahan sudah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam memenuhi hak yang harus didapatkan
masyarakat selama menjadi penerima KLJ?
Ya sih, buktinya itu ada yang dateng kerumah saya
untuk ngecek, ada 3 orang dari Kelurahan Bintaro.
2. Apakah sosialisasi yang diadakan oleh staff Kelurahan
Bintaro rutin dilaksanakan dalam pelaksanaan KLJ?
Tidak ada sosialisasi sih sebelumnya, Cuma itu
dateng sekali kalinya untuk ngecek rumah saya .
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimanakah awal Anda bisa mengetahui program
KLJ?
Saya gak tahu sama sekali awalnya, itu tiba tiba ada
orang dateng dari kelurahan kerumah saya, ngasih tahu
kalau saya bakalan dapet bantuan dari kelurahan, ya itu
kartu lansia.
2. Apakah melalui media sosial atau sosialisasi yang
diadakan lembaga masyarakat atau Anda aktif bertanya
kepada lingkungan sekitar?
Saya sih gak pernah sama sekali nanya nanya ke
orang, dan gak pernah ada yang ngasih tau juga RT atau
RW nya, yaudah tiba-tiba saya dapet kartu itu.
3. Apakah lembaga masyarakat sekitar mendukung
terhadap adanya program KLJ?
saya gak pernah nanya nanya tentang program itu
mbak dan gak pernah ditanya sama dikasih tau juga sama
pak RT, tapi waktu saya di foto sama orang yang cek
rumah saya, ada RT mba sama RW kebetulan lagi acara
kerja bakti waktu itu.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial, dan
Psikologi
1. Apakah KLJ sudah membantu memenuhi kebutuhan
ekonomi Anda?
Allhamdulillah banget bisa nambah-nambahin
keuangan saya, suami saya juga kan udah gak kerja juga
neng.
2. Berapa Nominal yang anda dapatkan dari program KLJ?
Apakah terdapat perbedaan jumlah dana yang
disosialisasikan kepada masyarat sebelum dan sesudah
menjadi penerima?
Saya nerima tiap bulan 600ribu, 500ribu buat
nambahin biaya hidup, 100ribu buat beli pangan murah.
Tidak ada perbedaan jumlah yang diumumkan waktu
saya dateng ke-kecamatan untuk ngambil kartu sih, saya
dibilangin bahwa saya akan menerima dari bank DKI
600ribu rupiah, jadi sama saja dengan dana yang saya
terima.
3. Apakah ada sumber pendapatan lain, selain dari KLJ?
Iya ada, Cuma gitu neng namanya saya Cuma buruh
cuci gosok bayarannya Cuma pas-pasan, malah besaran
dana KLJ 600ribu.
4. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari program
KLJ?
Yang saya tau, hanya bisa nebus pangan murah,
Alhamdulillah nya lagi sayakan masih punya anak
sekolah jadi dia juga dapet Kartu Jakarta Pintar, bisa
ngurang-ngurangin pengeluaran saya juga.
5. Apakah selama pelaksanaan KLJ ini dapat membantu
memenuhi kebutuhan fisik Anda?
Nggak neng saya manfaatin buat makan sehari-hari
aja belanja cabe bawang sayur kebutuhan dapur yang
kurang-kurang, kalau buat beli-belian belum bisa neng.
6. Apa saja barang penunjang kesehatan fisik yang sudah
didapatkan selama menjadi penerima KLJ?
Belum ada, hanya itu aja dapat uang tiap bulan
600ribu neng.
7. Apakah di KLJ ini sering mengadakan kegiatan yang
dapat memenuhi kebutuhan sosial?
(berdaya/hiburan/tidak bosan)
Kalo untuk kegiatan sosial dari KLJ belum ada,
saya gak pernah ikut apa apa, ya saya Cuma nerima uang
aja dari kartu lansia itu.
8. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
anda? (merasa bahagia atau tenang)
Pokoknya sih saya girang banget dah udah dibantu
sama kartu lansia ini, jadi bisa nutupin kebutuhan saya,
sebelum ada bantuan ini saya masih bingung untuk
mencari kekurangan biaya, kadang masih suka ngutang
sama tetangga atau bos nanti dipotong gaji.
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan ekonomi
anda?
Ya ngebantu, tapi tidak sepenuhnya, walaupun
udah tua gini saya tetap masih kerja, saya kan masih punya
anak sekolah si bontot, ya buat ongkos kalau gak kerja
nanti dari mana lagi neng tambahannya.
2. Bagaimana anda mengatur pengeluaran dana KLJ dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Ya 500ribu saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari
dirumah, 100ribu nya saya sisaiin untuk nebus pangan
murah, itu saya irit-irit biar bisa sebulan cukup uangnya.
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan lansia dalam
menangani permasalahan sosial yang sering dialami
lansia ? (membuat kumpulan atau membutuhkan
sosialisasi warga biar gak bt dirumah)
Tapi sebulan sekali, saya jadi bisa ngumpul sama
tetangga ikut arisan PKK RT sebulan 25ribu, ya itu
uangnya dari uang Kartu Lansia, emang gak seberapa sih
tapi bisa ikut serta dikegiatan itu.
4. Bagaimana KLJ dapat membantu menangani masalah
kesehatan anda?
Saya biasanya berobat ke puskesmas neng kalau
sakit, gratis pakai Kartu Jakarta Sehat, kalau soal makanan
saya biasanya dapet daging ikan beras ayam telur nebus
dari kartu itu.
5. Bagaimana perasaan yang dapat Anda gambarkan sebagai
penerima manfaat KLJ? (happy/biasa saja)
Ya seneng banget saya, udah dibantu sama kartu
lansia ini, jadi saya bisa makan daging sebulan sekali,
biasanya neng saya makan daging setahun sekali aja kalau
lebaran haji.
Informan 6 : Penerima Kartu Lansia Jakarta
A. Tempat dan waktu wawancara
1. Tempat : RT 005/005 Bintaro
2. Hari, tanggal, tahun : Rabu, 25 Desember 2019
3. Waktu : 16.00
B. Identitas Informan
1. Nama : Marup
2. Usia : 69 Tahun
3. Agama : Islam
Pertanyaan :
a. Karakteristik Lansia
• Karakteristik Masalah
1. Apa yang Anda ketahui tentang program KLJ?
KLJ setau saya dapat bantuan untuk orang tua,
mungkin semua lansia dapet kaliyak, tetangga saya
udah saya suruh daftar tapi gak tau dah pada dapat
apa nggak. Saya sih emang orang gak punya,
Alhamdulillah dapet. Kerja sih kalo lagi ada yang
nyuruh biasanya saya jadi tukang bangunan kalo lagi
ada, Cuma sekarang saya udah tua jadi udah jarang.
2. Bagaimana cara anda bisa mendapatkan KLJ? Apa saja
kesulitan dan hambatan yang dirasakan selama
pelaksanaan KLJ?
Kalo saya waktu itu ada orang dari mana tau pake
baju dinas gitudah tiba tiba dateng kerumah neng
ngecek rumah saya, ya itu ada program yang neng
bilangin. Itu katanya dapet bantuan, baru si neng
pertengahan 2019 apa kalo gak salah. Kalo
hambatannya sekarang belum turun dana udah
2 bulan, biasanya setiap bulan selalu turun neng.
Gatau nih saya kok belum turun-turun yak. Gak
ada informasi apa-apasih.
3. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah menjadi
penerima KLJ?
Manfaat nya saya jadi bisa beli kebutuhan saya,
namanya udah tua neng mau ngopi aja kan kalo gak
kerja dari mana lagi. Cuma saya juga kadang duit buat
berobat kalo asam urat saya kambuh.
• Karakteristik Kebijakan
1. Apakah Kelurahan sudah menjalankan tugasnya dengan
baik dalam memenuhi hak yang harus didapatkan
masyarakat selama menjadi penerima KLJ?
Gatau neng ini saya gak ada info apa-apa, belum
nanya lagi kenapa gak turun dananya. Saya mau nanya
ama orang kelurahan kelupaan mulu.
2. Apakah sosialisasi yang diadakan oleh staff Kelurahan
Bintaro rutin dilaksanakan dalam pelaksanaan KLJ?
Gak ada sih selama ini orang kelurahan ngumpulin
yang nerima kaya saya. Paling ada pkk doang biasanya,
Cuma saya gak pernah ada yang kasih tau informasinya.
• Lingkungan Kebijakan
1. Bagaimanakah awal Anda bisa mengetahui program
KLJ?
Dari orang yang ngecek rumah saya, terus gak lama
saya disuruh dateng ke kelurahan suruh bawa KK sama
KTP yaudah gitu ajasih, gak lama dipanggil kekecamatan
dapet undangan ambil kartu KLJ nya. terus saya dikasih
tau nunggu satu hari uang nya bisa cair untuk tiga bulan,
nah saya nerima udah 3 kali dalam 3 bulan seinget saya.
2. Apakah melalui media sosial atau sosialisasi yang
diadakan lembaga masyarakat atau Anda aktif bertanya
kepada lingkungan sekitar?
Saya gatau gitu-gituan neng, itu juga saya kurang
ngerti si, jarang banget saya nanya-nanya neng.
3. Apakah lembaga masyarakat sekitar mendukung
terhadap adanya program KLJ?
Lagi kapan yak RT nanya ke saya, emang bener
bang marup dapet bantuan, terus saya jawab iyak setiap
bulan saya jujur dikasih 600ribu kalo lagi turun dana nya.
b. Kebutuhan Lansia
• Kebutuhan Ekonomi, Kesehatan Fisik, Sosial, dan
Psikologi
1. Apakah KLJ sudah membantu memenuhi kebutuhan
ekonomi Anda?
Ya ngebantu, karena saya kalo bukan dibantu dari
program ini gak ada penghasilan selain dikasih anak, itu
juga anak kadang ngasih kadang nggak.
2. Berapa Nominal yang anda dapatkan dari program KLJ?
Apakah terdapat perbedaan jumlah dana yang
disosialisasikan kepada masyarat sebelum dan sesudah
menjadi penerima?
Sebulan kata orang kecamatan dikasih 600.000
perbulan, waktu saya dapat kartu dikasih diawal bulan
untuk 3 bulan kedepan 1.800.000. ya bener sih keluar,
kadang saya nyisain seperlunya harus diirit-irit namanya
udah tua neng ada aja penyakitnya.
3. Apakah ada sumber pendapatan lain, selain dari KLJ?
Dari anak kadang ngasih kadang nggak. tapi
keadaan anak juga sama, kerja kan udah buat keluarganya
juga neng. Kalo gak dikasih ya saya paling apa ajadah
dikerjain kalo ada orang nyuruh.
4. Apa saja jenis bantuan lain yang didapatkan dari program
KLJ?
Saya nebus pangan murah biasanya tiap bulan neng,
ini lagi gak keluar dananya, jadinya saya gak nebus-
nebus.
5. Apakah selama pelaksanaan KLJ ini dapat membantu
memenuhi kebutuhan fisik Anda?
Saya beli baju kemarin dipasar malem neng. Biar
rada rapihan neng.
6. Apa saja barang penunjang kesehatan fisik yang sudah
didapatkan selama menjadi penerima KLJ?
Iya saya beli sandal kesehatan pernah sekali pas
baru dapat kemarenan, sandal buat reumatik. Saya beli
150 apa neng.
7. Apakah di KLJ ini sering mengadakan kegiatan yang
dapat memenuhi kebutuhan sosial?
(berdaya/hiburan/tidak bosan)
Gak ada sama sekali neng, Cuma dapet uang doang
saya itu.
8. Bagaimana KLJ dapat memenuhi kebutuhan psikologi
anda? (merasa bahagia atau tenang)
Saya ngerasa tenang punya duit dari pemerintah,
Cuma ya harus pinter-pinter dikeluarin dana nya untuk.
Ya segitu-gitunya neng.
c. Permasalahan Lansia
• Permasalahan Ekonomi, Sosial, Kesehatan, Psikologi.
1. Apakah KLJ dapat memperbaiki permasalahan ekonomi
anda?
Iya dibilang ngebantu meskipun gak sepenuhnya,
orang saya cuma sendiri, jadi cukup mah iya, lebih mah
nggak neng.
2. Bagaimana anda mengatur pengeluaran dana KLJ dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari? (selama 3 bulan
sekali)
Kadang saya beliin pangan murah biar gak terlalu
pusing untuk kehidupan sehari-hari, terus saya buat bayar
listrik karena penting, sama ya buat berobat aja.
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan lansia dalam
menangani permasalahan sosial yang sering dialami
lansia ? (membuat kumpulan atau membutuhkan
sosialisasi warga biar gak bt dirumah)
Saya gak ikut apa-apa, paling kalau ada pengajian
bapak-bapak saya ikut aja.
4. Bagaimana KLJ dapat membantu menangani masalah
kesehatan anda?
Kadang saya berobat di klinik yang deket aja,
jalan kaki masih kuat, kalo ke puskesmas gak ada yang
nganter, daripada saya naik ojek duitnya mending buat
yang lain. Kadang saya buat beli obat diapotik resep yang
dari dokter saya suka tebus sendiri.
5. Bagaimana perasaan yang dapat Anda gambarkan
sebagai penerima manfaat KLJ? (happy/biasa saja)
Bersyukur saat saya udah tua gini, jarang banget
kerja dapet bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah
dateng ke kelurahan ada hasilnya. Alhamdullillah
banget saya neng.
HASIL OBSERVASI
Melihat terjadinya Implementasi Program Kartu Lansia
Jakarta yang berada di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan.
No.
Subjek Observasi
Tanggal
dan Lokasi
Observasi
Hasil Observasi
Program Kartu Lansia Jakarta Kelurahan Bintaro JakSel
1.
Kegiatan
pangan murah
bagi penerima
manfaat
program pemda
DKI, seperti
KLJ, KJP,
PKH,
Disabilitas,
Penghuni
Rusun Pemda,
PPSU.
12 Desember
2019
di RPTRA
Anggrek
Bintaro
Berdasarkan hasil
observasi yang peneliti
lakukan, program ini
hanya ada sebulan
sekali, dan untuk
tanggal tidak dapat
ditentukan. ada
beberapa program
penerima manfaat yang
dapat menebus bantuan
pangan murah dari
Kementrian Sosial,
salah satunya ialah
KLJ, mulai dari antrian
dari setiap program
yang dijatahkan, lalu
membayar terlebih
dahulu, dan mengantri
untuk mengambil
bahan pokoknya serta
dapat membawa
pulang kerumah.
2.
Kegiatan
Pengajian
Mingguan
Yang
Dilaksanakan
Setiap Hari
Selasa
24 Desember
2019 di Rumah
Salah Satu
Anggota
Pengajian,
Bintaro
Program Kegiatan
ngaji ini dilaksanakan
setiap bulan 3-4 kali
yakni setiap hari
selasa, dan sering
dilaksanakan
dikediaman ibu
Aminah atau
mushollah setempat.
Pengajian ini
biasanyapara anggota
pengajian, salah
satunya ibu Suhaimi di
test membaca Al-
qur’an satu persatu
dengan tajwid yang
benar, lalu belajar rawi
juga yang dibimbing
langsung oleh guru
pengajian hari Selasa,
yakni ustazah Hj.
Kholipah. Uang iuran
dari pengajian ini yakni
setiap pertemuan
membayar uang kas
5000 – 10000 rupiah,
yang akan digunakan
untuk menjenguk
orang sakit atau
keperluan pengajian
lainnya.
3.
Mewawancarai
ketiga informan
penerima Kartu
Lansia Jakarta
di Kelurahan
Bintaro
12 – 25
Desember 2019
di Kediaman
Masing-masing
Infornan
Kegiatan program
dilakukan dalam
beberapa bulan sekali,
seperti pengambilan
uang di bank DKI yang
dicairkan setiap 3
bulan sekali, sehingga
peneliti tidak cukup
dan hanya mempunyai
kesempatan hanya
sekali dalam bertemu
informan, dapat
diketahui dari hasil
wawancara dengan
informan yakni dengan
menanyakan terkait
bantuan yang diterima
dari KLJ, serta manfaat
yang dapat diperoleh
dari bantuan tersebut
sesuai dengan teori
yang ada dan apakah
sudah sesuai dengan
cita-cita pemerintah
dalam mewujudkan
programnya.
4.
Kegiatan
Arisan PKK
RT
27 Desember
2019
Di Kediaman
RT
Kegiatan Arisan
bertujuan silaturahmi
ibu-ibu lingkungan
sekitar RT saja, biaya
yang dikeluarkan
untuk arisan per bulan
tidak banyak hanya
25000 rupiah perbulan,
itu sudah termasuk
uang kas 5000 rupiah
untuk yang
mengangkat arisan dan
mengadakan arisan
dirumahnya. Anggota
nya sekitar 20 – 25 ibu-
ibu saja.
HASIL STUDI DOKUMENTASI
No.
Dokumen
Dokumen
Terlampir
Dokumen
hanya dilihat
(tidak
dilampirkan)
Kesimpula
n terhadap
dokumen
1. Profil
Kelurahan
Bintaro
Terlampir - Profil
Kelurahan
Bintaro
jelas dan
rinci,
menjelaska
n sejarah,
visi misi,
tugas, dan
fungsi,
program
serta
susunan
organisasi.
2. Jumlah
Penduduk
Lansia
Kelurahan
Bintaro
Terlampir - Jumlah
penduduk
lansia di
Kelurahan
Bintaro
terlihat
lebih
sedikit
dibanding
jumlah
penduduk
usia anak-
anak dan
usia dewasa
yang
terlihat jauh
lebih
banyak.
3. Kegiatan
Pangan
Murah
Terlampir - Pangan
murah
diperuntukan
untuk
pemegang
KJP, KLJ,
PPSU,
Penghuni
Rusun
Pemda, syarat
pengambilan
wajib
membawa
KTP , Kartu
Penerima,
dan ATM
bank DKI.
Adapun
Kegiatan ini
dapat dilihat
dari foto-foto
kegiatan yang
ada.
4. Nama
Anggota
Penerima
KLJ 2018
- 2019
Terlampir - Nama
Anggota KLJ
terlihat hanya
1% dari
jumlah
penduduk
lansia yang
ada, yakni 35
orang dan
belum ada
penerima lagi