IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN...

i

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019

DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Dhaifina Chaerunnisa Pradipta

NIM : 11140480000034

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1439 H/2018 M

vi

KATA PENGANTAR

حيم حمن الر بسم هللا الر

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-

Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FUNGSI

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK”. Shalawat serta salam peneliti tujukan kepada Nabi

besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman

kegelapan menuju zaman terang-benderang yang penuh ilmu pengetahuan dan

teknologi ini.

Hal ini tidak akan muncul tanpa adanya berkat pertolongan Allah SWT

dan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari beberapa pihak, hingga akhirnya

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan

segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H.,M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum

dan Drs. Abu Thamrin, S.H.,M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Sodikin, S.H.,M.Si.,M.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya.

4. Kepada Narasumber yakni, Anim Imamuddin, MIV. Enie Widhiastuti dan

Abdul Manan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi

informan dalam skripsi.

vii

5. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang telah

memberikan data mengenai DPRD Kota Bekasi.

6. Kepala dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Kepala dan Staff Perpustakaan Utama UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang

memadai untuk peneliti mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan

skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan staff pengajar Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih

atas segala dedikasinya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan

selama masa perkuliahan.

8. Kepada kedua orang tua tercinta Deddy Juniawan dan Dian Rachmalia yang

selalu mengingatkan dan mendoakan peneliti hingga dapat menyelesaikan

skripsi ini, serta kerja keras beliau peneliti bisa sampai pada saat ini, serta

Kakak-Kakak peneliti Dhika Hafizh Pratama, Dhery Faizy Pramana, dan

Dhany Maulana Prawira dengan senantiasa selalu memberi dukungan kepada

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Kakak Ipar penulis Sri

Sahlawati dan Siti Anisah yang selalu memberikan saran dan nasihat kepada

peneliti dalam penyelesaian skripsi.

9. Sahabat tercinta di kampus, Farhana Thahira, Mia Henika, Azhari Sulistyo,

Dalilah Hazimah, Marifa Anandita, Siti Khozanah, Yuniati Nuraini, Farah

Mumtaz, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta angkatan 2014, Senior-senior dari peneliti yang telah memberikan

arahan dan semangat dalam kelancaran skripsi peneliti.

11. Kakak-kakak, teman-teman, dan Adik-adik dari PMII Komisariat Fakultas

Syariah dan Hukum yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

viii

12. Kepada Abang, Teteh dan teman-teman Ikatan Pelajar Putra dan Putri

Nahdlatul Ulama (IPNU&IPPNU) Kota Bekasi yang telah memberikan

motivasi kepada peneliti.

13. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam

menyelesaikan karya tulis ini.

Allah maha melihat semua yang ada di dunia ini, semoga Allah SWT

membalas semua kebaikan kalian, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb.

Jakarta, 11 Juli 2018

Dhaifina Chaerunnisa Pradipta

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..............................iii

LEMBAR PERNYATAAN ..............................................................................iv

ABSTRAK .........................................................................................................v

KATA PENGANTAR .......................................................................................vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .....................6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................7

D. Review (Tinjauan Ulang) Hasil Studi Terdahulu ........................9

E. Kerangka Teori dan Konseptual .................................................10

F. Metode Penelitian ........................................................................25

G. Sistematika Penelitian .................................................................29

BAB II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

A. Pengertian DPRD ........................................................................31

B. Peran dan Fungsi DPRD ..............................................................31

C. Tugas dan Wewenang DPRD ......................................................33

D. Hak dan Kewajiban DPRD ..........................................................34

E. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD ............................................37

x

F. Gambaran Umum DPRD Kota Bekasi ........................................38

BAB III PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian Pelayanan Publik .......................................................41

B. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik ....................................42

C. Standar Pelayanan Publik ............................................................43

D. Kelompok Pelayanan Publik .......................................................45

E. Kualitas Pelayanan Publik ...........................................................46

F. Konsep Kinerja dan Penilaian Pelayanan Publik ........................47

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA

BEKASI PERIODE 2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

A. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 Terhadap Penyeleng-

garaan Pelayanan Publik..............................................................49

B. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-

rah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 Terhadap Penyeleng-

garaan Pelayanan Publik..............................................................60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................64

B. Rekomendasi ...............................................................................65

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................66

LAMPIRAN .......................................................................................................70

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sama dan bersifat

kemitraan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah

tersebut memiliki kedudukan yang sama atau setara dan tidak saling membawahi.

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada

setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.1

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia, dimana

pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya, telah memiliki tujuan akhir.

Tujuan akhir itu adalah suatu masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.2

Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bantu oleh perangkat daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adanya

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan

1 Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Perkasa, 2005), h. 37.

2 W. Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, (Jakarta:Bina

Aksara,1987), h. 3.

2

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah daerah dikenal

dengan adanya perangkat daerah dimana perangkat daerah provinsi terdiri atas

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.3 Sedangkan

untuk perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat

DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.4

Di setiap perangkat daerah tersebut mempunyai hubungan yang saling

berkaitan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.5 DPRD

kabupaten/kota memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

2) Fungsi Pengawasan, dan

3) Fungsi Anggaran.6

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi

dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Tugas dan wewenang DPRD

Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa:

a. Membentuk peraturan daerah (perda) Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD

Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

3 Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


5 Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


3

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan

APBD Kabupaten/Kota;

d. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal

terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri

melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan

pengangkatan dan/atau pemberhentian;

f. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah

Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.7

Dari ketentuan pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, DPRD mempunyai fungsi yang salah satunya

itu fungsi pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan peraturan perundang-undangan

lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Kegiatan pengawasan bukan tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi

7 Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4

sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu

perbuatan atau kegiatan.

Perbuatan buruk yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendensinya akan

menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Menyadari hal

ini, Negara akan selalu berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai

melakukan perbuatan yang tercela ini. Sehubungan dengan itu, dibuatlah suatu sistem

pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintahan dengan tujuan

untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat, setidaknya

menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.8 Dalam menjalankan

fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki rencana atau agenda pengawasan

meliputi apa, siapa yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan

bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang

pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan oleh

DPRD yang tidak sesuai ranah pegawasan DPRD yakni ranah kebijakan dan politik

serta tidak terpogram, akan membawa dampak pada munculnya hal-hal sebagai

berikut:9

a. Ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan;

b. Duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya;

c. Kurangnya mutu pengawasan;

d. Pengawasan belum efektif.

8 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata

Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 36. 9 Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 157.

5

Di Kota Bekasi terdapat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tujuan adanya peraturan daerah tersebut karena

adanya tuntutan masyarakat yang semakin meningkat khususnya di bidang

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, disadari bahwa kondisi penyelenggaraan

pelayanan publik seringkali berjalan kurang efektif dilihat dari sumber daya manusia

(SDM) aparatur yang belum memadai. Peraturan daerah mengenai penyelenggaraan

pelayanan publik pun sudah dibuat di Kota Bekasi. Dengan adanya peraturan daerah

tersebut, DPRD sebagai lembaga legislatif dan juga wakil rakyat di daerah harus

menjalani fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut

diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama ini DPRD dalam menjalankan

fungsinya, dirasa belum mampu memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan

masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Ketidakpuasan tersebut lebih

disebabkan oleh karena DPRD yang belum efektif dalam bekerja, belum representatif

dalam kebijakan dan kinerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

fungsi pengawasan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak pemerintah daerah

agar peraturan daerah yang sudah ada dapat dijalankan secara konsisten dan

berkelanjutan supaya tertib hukum dan kepastian hukum berjalan dengan fungsinya,

sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dalam hal ini

masyakarat ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelayanan publik.10

Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan

yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD tanpa disertai sistem dan prosedur yang baku

serta belum ada standarsasinya, menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang

(money politics) dalam pelaksanaannya. Fakta di lapangan banyak memberikan

gambaran, bagaimana hasil pengawasan DPRD berujung pada kasus politik uang

10

Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), h. 156.

6

daripada pembenahan secara kebijakan maupun manajerial.11

Perbaikan dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus,

perbaikan tidak hanya sebuah gagasan atau ide dari pemerintah daerah, tetapi DPRD

pun sebagai lembaga pemerintah yang kedudukannya sejajar berperan dalam hal ini.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih lanjut dalam

sebuah penelitian yang berjudul ”IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE

2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat

beberapa persoalan mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota

Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari latar belakang tersebut

terdapat berbagai masalah yang muncul yaitu:

a. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.

b. Evaluasi terhadap kinerja penyedia layanan publik.

c. Kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap sistem pelayanan publik.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penelitian

ini hanya dibatasi pada salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan dan

bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi.

11



7

Permasalahan ini dibatasi pada periode 2014-2019. Pemilihan Kota Bekasi

dikarenakan Kota Bekasi merupakan salah satu penyangga Ibu Kota Jakarta, dan

juga Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang menciptakan mall pelayanan

publik.

Penelitian ini akan menjelaskan pelaksanaan dari pengawasan DPRD Kota

Bekasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan kesesuaian fungsi

pengawasan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

3. Perumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, terkait

dengan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah

Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

di Kota Bekasi. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan

oleh DPRD terhadap kebijakan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah darah

dengan lembaga-lembaga yang terkait untuk mengawasi agar terciptanya

pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mempertegas arah pembahasan dari masalah utama yang telah di

kemukakan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik?

b. Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

8

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi.

b. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan fungsi pengawasan menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mempunyai dua manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi menambah

pengetahuan ilmu dalam lapangan hukum, khususnya dalam mengetahui

fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

pelayanan publik di Kota Bekasi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan

pengetahuan yang nantinya diterapkan dalam dunia nyata sebagai

bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai

bagian dari masyarakat Internasional.

9

2) Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mengenai

implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

3) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan untuk membenahi sistem dan

controlling di Kota Bekasi khususnya mengenai implementasi fungsi

pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pelayanan publik, agar

memberikan kemudahan di dalam mencapai tujuan negara yang telah

diamanatkan oleh UUD 1945.

D. Review (Tinjauan Ulang) Kajian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti merujuk pada buku, jurnal, serta skripsi-skripsi

yang membahas fungsi pengawasan DPRD. Berikut beberapa review data yang

berkaitan dengan mengenai bahasan fungsi pengawasan DPRD:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ilham Fahma Setiawan/FSH-UIN

Jakarta/2014 yang berjudul pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-

2014 terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten

Subang. Pembeda antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti bahwa skripsi

tersebut fokus membahas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap

pengelolaan APBD, sedangkan peneliti memfokuskan implementasi fungsi

pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Zikri Muliansyah/FSH-UIN Jakarta/2014

yang berjudul Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Bogor Terhadap Efisensi

Administrasi Pelayanan Kesehatan Daerah (Studi Pelayanan Publik di RSUD

Leuwiliang Kabupaten Bogor). Pembeda antara skripsi tersebut dengan penelitian

10

peneliti bahwa skripsi tersebut fokus membahas pada dampak pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap perwujudan efisiensi administrasi

pelayanan kesehatan daerah di RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor, sedangkan

peneliti memfokuskan implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam


Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sri Sahlawati/FISIP-UIN Jakarta/2010

yang berjudul DPRD Dalam Otonomi Daerah (Studi Analisis Terhadap Peranan

DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pembeda antara skripsi tersebut dengan

penelitian peneliti bahwa skripsi tersebut fokus membahas penyusunan peraturan

daerah penyelenggaraan pelayanan publik membahas faktor yang melatar belakangi

peraturan daerah tentang penyelenggaraan publik, sedangkan peneliti memfokuskan

implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 dalam


Keempat, Jurnal yang dibuat oleh Budiyono/Fak.Hukum Univ.

Lampung/2013 yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap

Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Pembeda antara

jurnal tersebut dengan penelitian peneliti bahwa jurnal tersebut lebih memfokuskan

tujuan dari fungsi DPRD itu sendiri, sedangkan peneliti memfokuskan terhadap

fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Konseptual

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah, sebagai salah satu lembaga perwakilan tersebut DPRD

memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan di

11

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi pokok DPRD di Indonesia adalah pengawasan. Fungsi

pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda

dan perkada, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksana tindak lanjut hasil

pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).12

Pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan

tindakan untuk menjamin agar hasil (output dan outcomes) sesuai yang

diinginkan serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai

dengan standar yang ditetapkan (on the right track). Dalam tata kepemerintahan

yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) kepada

pemerintah daerah. Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi

yang dilakukan manajemen, artinya pada saat melaksanakan fungsi

perencanaan seorang manajer dan yang mempunyai fungsi pengawasan sudah

harus melaksanakan fungsi pengawasan demikian juga pada fungsi manajemen

lainnya.13

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik

dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama

lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan

program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di

daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang

12

Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum

Pemerintahan Daerah, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 68. 13


Daerah (DPRD), (Bandung: Fokusmedia, 2009), h.144.

12

dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika

mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.14

Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan

publik juga menyatakan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan bahwa

pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung

jawab memberikan layanan yang sangat baik kepada masyarakat.

2. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah dari negara hukum mengandung artian untuk membatasi kekuasaan

daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk

menindas atau menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan

di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan

hukum beserta peradilan bersifat fair dan adil.15

Negara hukum merupakan

suatu sistem yang diatur berdasarkan hukum dan konstitusi dimana setiap organ

pemerintah patuh dan taat pada hukum. Konsep dari negara hukum menunjukan

14


Daerah (DPRD, h. 145. 15

Nurul Qamar, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang, (Makassar: Pustaka Refleksi,

2010), h. 6.

13

perlakuan sama atas di hadapan hukum dan kewenangan pemerintah dibatasi

berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Prinsip

tersebut dimaksudkan agar setiap organ pemerintah tidak bertindak sewenang-

wenang atas organ pemerintah lain dan rakyat diberi kewenangan bagiannya

berdasarkan konstitusi. Negara hukum ini mencuat sebagai usaha untuk

membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak bertindak secara otoriter.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari “rechsstaat”.

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian

pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles, pemikiran Plato dengan

konsepnya yaitu “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang

didasari pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut istilah “nomoi”.

Kemudian ide tentang negara hukum atau rechstaat mulai popular kembali pada

abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominir oleh

absolutisme.16

Menurut pendapat Hadjon,17

kedua terminologi yakni rechtsstaat

dan the rule of law tersebut dibantah oleh latar belakang sistem hukum yang

berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan hasil pemikiran untuk menentang

absolutisme, yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum

kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang

secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun

demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena

mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia.

Pada perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami

perumusan yang berbeda-beda. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan

anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan

16

M. Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89. 17

Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 30.

14

berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum

juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu,

meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada

dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini

dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping

pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara

historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, yaitu:

1) Nomokrasi Islam, yaitu suatu negara hukum yan memiliki prinsip kekuasaan

sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan

perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian,

kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat. Prinsip tersebut tercantum dalam

Al-quran dan diterapkan oleh sunnah Rasulullah.18

2) Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan

rechtsstaat. Konsep rechtsstaat bermula didasarkan pada filsafat liberal yang

individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam

pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental.19

Konsep

negara hukum di Eropa Kontinental yang dipelopori oleh Immanuel Kant

dan Friedrich Julius Stahl mencakup beberapa elemen penting, yakni:

adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya Peradilan Tata Usaha

Negara.

3) Konsep Negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang semula di pelopori

oleh A.V. Dicey dengan sebutan rule of law. Pada konsep ini menekankan

tiga tolak ukur atau unsur utama yaitu: Supremasi hukum (supremacy of

law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan konstitusi

18

M. Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 88. 19

M. Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 90.

15

yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on

individual rights). Perbedaan yang menonjol antara konsep rechtsstaat dan

rule of law ialah pada konsep rechtsstaat peradilan administrasi negara

merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang

menonjol dari rechtsstaat itu sendiri. Sedangkan pada rule of law, peradilan

administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang

demikian besar kepada peradilan umum. Ciri yang menonjol pada konsep

rule of law ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (just law). Karena

semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka

ordinary court dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.20

4) Socialist legality, konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis.

Dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang

propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara

komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah

candu bagi rakyat. Konsep socialist legality sulit untuk dapat dikatakan

sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal.

5) Negara Hukum Pancasila, Oemar Senoadji salah satu pakar hukum

Indonesia berpendapat bahwa negata hukum Indonesia memiliki ciri-ciri

khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan

sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara

hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah

adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama.

Tetapi, kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu dalam

konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti

20


16

agama di bumi Indonesia.21

Ciri lain dari negara hukum Indonesia menurut

Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan

negara. Karena, menurutnya agama dan negara berada dalam hubungan yang

harmonis. Berbeda dengan pandangan Oemar Senoadji, pandangan dari

Tahir Azhary menilai bahwa rumusan itu dapat menimbulkan seolah-olah

mungkin ada pemisahan antara negara dan agama di negara hukum Pancasila

secara tidak rigid dan nisbi. Tahir memahami bahwa dalam negara hukum

Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara

mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945. Pakar hukum selanjutnya yaitu Padmo Wahyono

menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas

kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Padmo memahami hukum

adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara

atau ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Tahir azhary

menambahkan selain asas kekeluargaan yaitu asas kerukunan, kedua asas

tersebut mencerminkan bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan satu

persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan

hidup. Tahir juga mendapat kesimpulan bahwa meskipun dalam penjelasan

UUD 1945 digunakan istilah rechtsstaat, namun konsep rechtsstaat yang

dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa

Kontinental) dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo Saxon,

melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: 22

a) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara

b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa

c) Kebebasan beragama dalam arti positif

21

M. Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 93. 22


17

d) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang

e) Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Dengan demikian, bahwa konsep negara hukum Pancasila menurut UUD

1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu

pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu

ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,

peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal

maupun material), dan di lain pihak diwarnai oleh aspirasi-aspirasi ke-

Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.23

Menurut Sirajuddin, konsep Indonesia sebagai negara hukum

mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan,

kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam

masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama dalam

menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.24

Dari sejarah kelahiran, perkembangan, maupun pelaksanaannya di

berbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak

dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, serta asas

konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan dalam negara hukum

agar hak-hak asasi warganya benar-benar terlindungi haruslah hukum yang

benar dan adil, yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat,

dan dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara

23

A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 86. 24

Sirajuddin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan

Yang Bersih dan Berwibawa, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2.

18

konstitusional tertentu.25

Dengan demikian, elemen-elemen yang penting dari

sebuah negara hukum yang merupakan ciri khas dan yang harus ada (syarat

mutlak), adalah:26

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

2. Asas legalitas

3. Asas pembagian kekuasaan negara

4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak

5. Asas kedaulatan rakyat

6. Asas demokrasi

7. Asas konstitusional

b. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan

realisasi setiap program atau kegiatan atau proyek yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah secara utuh dan menyeluruh. Pengertian tentang pengawasan sangat

beragam dan banyak pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun

demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan para ahli itu

sama, yaitu tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das Sein)

dengan hasil yang diinginkan (das Sollen). Lembaga Administrasi Negara

mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik

manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan

menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah

25

A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, h. 42. 26

A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, h 43.

19

terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah

untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.27

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan

pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu

dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.28

Menurut Nawawi (1993:6) fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik

selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir,

untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi

pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.29

Pengawasan dapat di klasifikasikan seperti berikut ini:30

1) Pengawasan dipandang dari “kelembagaan” yang di kontrol dan yang

melaksanakan kontrol dapat di klasifikasikan:

a) Kontrol intern (internal control)

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara

struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah.

b) Kontrol ekstern (external control)

27

Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 449. 28

Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara Indonesia, h. 450. 29

Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), h.

140. 30

Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah, h. 145.

20

Pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ yang secara struktur

organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

2) Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, meliput hal-hal

berikut:

a) Konrol a-priori

Pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau

dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan

lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol ini mengandung

unsur pengawasan preventif yaitu untuk mencegah atau menghindarkan

terjadinya kekeliruan.

b) Kontrol a-posteriori

Pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau

ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. Sifat

pengawasan ini represif yang bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru.

3) Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi, dapat diklasifikasikan atas:

a) Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja

(rechtmatigheid).

b) Pengawasan dari segi “kemanfaatan” (opportunitas)

Pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya

(doelmatigheid). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah

jenis penilaian segi hukum (rechtmatigheid) dan sekaligus segi

(opportunitas).

4) Pengawasan dipandang dari cara pengawasan dibedakan atas:

21

a) Pengawasan “negatif represif”.

Pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.

b) Pengawasan “negatif preventif” atau positif.

Pengawasan yang dilakukan dengan cara badan pemerintah yang lebih

tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintah yang lebih rendah.

c. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif artinya ada efeknya

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya) saat mulai berlakunya suatu undang-

undang dan peraturan31. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek

keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum

tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel

terkait yaitu: karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang digunakan.32

Ada beberapa pendapat para pakar hukum mengenai teori efektivitas

hukum, yaitu:

1. Menurut Soerjono Soekanto

Dalam teori efektifitas hukum sebagai gambaran bahwa efektif atau

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 33

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

31

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284. 32

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

33

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada , 2008), h. 8.

22

b. Faktor penegak hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

e. Faktor kebudayaan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum

pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. 34

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang

memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum,

yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara

khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action ) dengan

hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan

memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.35

2. Menurut Munir

Hukum harus efektif sehingga dapat dikatakan valid, efektif dalam hal:

a. Efektif bagi pelaku hukum, misalnya hukuman pidana bagi penjahat,

sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera)

sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut.

34

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau pengantar, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), h. 20. 35

Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali

Press,1993), h. 47.

23

b. Efektif bagi mayarakat, terutama terkait dengan hukum-hukum yang

berkaitan dengan kepentingan umum.36

Jadi, Kata Efektivitas mengandung arti keefektifan yaitu pengaruh

efek keberhasilan atau kemanjuran, dalam keefektifan hukum tentu tidak

terlepas dari penganalisisan terhadap krakteristik 2 (dua) variabel terkait.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas suatu aturan hukum, maka kita

harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian orang-orang

yang menjadi latarbelakang terbentuknya peraturan itu sendiri37

.

3. Menurut Anthony Allot

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan

untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang

berbeda, hukum akan mampu menyelesaikannya.38

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya, hukum

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat

diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Teori efektivitas

hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisisi tentang keberhasilan,

kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan

penerapan hukum. Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

36

DR. Munir, Teori-Teori Besar dalam Hukum, (Jakarta: Prenadamedia,2013), h. 120. 37

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana,2009),

h. 375. 38

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,

(Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 303.

24

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

b. Kegagalan didalam melaksakannya;

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Menurut Bustanul Arifin

Dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah

hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:39

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan

b. Peraturan hukum yang jelas sistematis

c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum

antara lain: 40

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga dapat mudah

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat

39

Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey

Loundering,(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011), h.

11. 40

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), h. 376.

25

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih

mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan

(mandatur).

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif

akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan

dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target

diberlakukannya aturan tersebut.

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum

untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di

dalam masyarakat.

26

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang

terkait dengan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian deskriptif analitis

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena akan mengolah data,

subjektif dan menggunakan sebuah teori. Penelitian deskriptif adalah

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.41

2. Pendekatan penelitian

Pada penulisan penelitian ini menggunakan studi penelitian normatif-

empiris/sosiologis yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum

normatif dan hukum empiris/sosiologis. Metode penelitian normatif-

empiris/sosiologis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

undang) dalam aksinya pasa setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

suatu masyarakat.

Sehubungan dengan pendekatan penelitian normatif-empiris/sosiologis

yang peneliti gunakan, maka pendekatan yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan

41

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet, Pertama, h. 138.

27

menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.42

Tipe penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Socio legal adalah

suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.43

Penggunaan metode socio-legal dalam studi ini pada tataran penelitian normatif

dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis mengenai fungsi DPRD yang

dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris yang secara langsung terjun

ke lapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD Kota Bekasi untuk

mengetahui implementasi atas pengaturan normatif fungsi pengawasan DPRD

terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap


3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang mengikat dan berkaitan dengan skripsi ini, yaitu Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

di Kota Bekasi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, berups buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.44

c. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan dari bahan hukum primer

dan sekunder, seperti ilmu pengetahuan politik, ensiklopedia dan lain-lain.

42

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2010), h. 16. 43

Sulistyowati Irinato dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 175. 44

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 155.

28

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mewawancarai

anggota DPRD terkait pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

dengan cara studi pustaka. Studi ini digunakan dalam rangka pengumpulan data

sekunder. Data tersebut ditempuh dengan cara mengumpulkan, membaca,

menelaah, mengkaji, menganalisis, serta mengkritisi peran fungsi pengawasan

DPRD Kota Bekasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil penelitian sejenis yang

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema

penulisan ini.

6. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

anggota DPRD Kota Bekasi. Alasan mengapa subjek tersebut harus dijadikan

sebagai narasumber karena merupakan pejabat terkait yang mitra kerjanya

berkaitan dengan pelayanan publik.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan atau mengelaborasi data

yang sudah diperoleh dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Berdasarkan

bahan-bahan hukum yang diperoleh, meliputi data hukum primer dan sekunder,

kemudian peneliti akan mengelompokkannya sesuai dengan isu hukum yang

akan dibahas. Lalu peneliti akan mengolah data-data tersebut secara deduktif

29

yaitu menarik kesimpulan dengan menggambarkan permasalahan secara umum

ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.45

8. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka selanjutnya data tersebut dianalisa

secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengelompokkan data berdasarkan

variabel yang sama kemudian di analisa dan diolah untuk diambil kesimpulan,

yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi.

9. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penulisan

yang sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi” yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka peneliti merumuskan sistematika

penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang

masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, review (tinjauan ulang) kajian terdahulu, kerangka

teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

45

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.VII, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 42.

30

BAB II Pada bab ini menerangkan pengertian DPRD, peran dan fungsi DPRD,

tugas dan wewenang DPRD, hak dan kewajiban DPRD, ruang lingkup

pengawasan DPRD, dan gambaran umum DPRD Kota Bekasi.

BAB III Pada bab ini menerangkan pengertian dari pelayanan publik, asas

penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan publik,

kelompok pelayanan publik, kualitas pelayanan publik dan konsep

kinerja dan penilaian pelayanan publik.

BAB IV Pada bab ini menjelaskan pelaksanaan dari pengawasan DPRD

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi dan

Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V Pada bab ini meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Peneliti mencoba

untuk menyimpulkan dari apa yang telah peneliti teliti dilapangan

sehingga membuahkan hasil berupa kesimpulan disertai rekomendasi

sebagai proses pembelajaran kita bersama.

31

BAB II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

A. Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.1 DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang

dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah provinsi, sedangkan DPRD kabupaten/kota merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah kabupaten/kota.2

B. Peran dan Fungsi DPRD

Fungsi DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, yaitu :3

1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD menempatkan posisi

yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut menentukan

keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai

amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi

pembentukan peraturan daerah ini suatu proses untuk mengakomodasi berbagai

kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk

1 Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2 Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan

Daerah, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 67.

3 Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

32

menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi ini

mempunyai arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat

yang diinginkan maupun sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat.4

Tujuan dan manfaat dari fungsi ini dapat memberi solusi bersama pemerintah

menyusun payung hukum yang dapat menyelesaikan masalah tertentu.

2) Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi pelaksanaan perda kabupaten/kota

dan peraturan bupati/walikota, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan ini bertujuan

untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan

daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, serta mengembangkan

checks and balances antara lembaga legislative dan eksekutif demi mewujudkan

keadilan dan kesejahteraan rakyat.5

3) Fungsi Penganggaran.

Dalam fungsi anggaran ini mempunyai oeranan yang sangat penting dalam

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Fungsi ini juga

sebagai alat perencana untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar

sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, sebagai alat kebijakan fiscal

pemerintah digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi.

4 Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat




33

C. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan pasal 101 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Membentuk perda provinsi bersama gubernur;

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi tentang APBD

provinsi yang diajukan oleh gubernur;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD

provinsi

4. Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan

untuk meneruskan sisa masa jabatan;

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden

melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau

pemberhentian;

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang

dilakukan pemerintah daerah provinsi;

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam

pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/walikota;

2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang

APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

34

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan

APBD kabupaten/kota

4. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal

terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan;

5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri

melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan

pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

kabupaten/kota;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang

dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota;

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah kabupaten/kota.

D. Hak dan Kewajiban DPRD

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak yang diatur

dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Interpelasi, hak DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk meminta

keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah

35

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Angket, hak DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk melakukan

penyelifdikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemrintah

kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan

masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

3. Menyatakan pendapat, hak DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk

menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian

luar biasa yang terhadi di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak

interpelasi dan hak angket.

Tiap anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyak hak, yaitu:

1. Hak mengajukan rancangan peraturan daerah

2. Hak mengajukan pertanyaan (interpelasi)

3. Hak menyampaikan suatu usul dan pendapat secara leluasa baik kepada

pemerintah daerah maupun kepada DPRD, sehingga ada jaminan kemandirian

sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibiltasnya.

4. Hak memilihi dan dipilih

5. Hak membela diri

6. Hak imunitas

7. Hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

8. Hak protokoler

36

9. Hak keuangan dan administratif.

Adapun kewajiban anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan

golongan;

5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Menaati tata tertib dan kode etik;

8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara

berkala;

10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan;

11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di

daerah pemilihannya.

37

E. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD

Berdasarkan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk

pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota;

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan

3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif terhadap

pemerintah sebagai lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai proses kegiatan

peninjauan/kontrol , pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan

publik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk

menjamin agar semua kebijakan, tindakan atau program yang dilakukan pemerintah

daerah khususnya lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan cara dengar pendapat,

kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang

dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Dalam menjalankan fungsi

pengawasan tersebut, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat

negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan

tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, pemerintahan dan

pembangunan.6


Daerah (DPRD)), h. 149.

38

Fungsi pengawasan sebagai agenda kerja DPRD dapat dibagi dalam 3 (tiga)

tahapan waktu sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, yaitu:7

a. Preliminary Control, merupakan pengawasan anggota DPRD pada saat

pembahasan anggaran. Dalam pengawasan pendahuluan ini anggota DPRD

sangat diharapkan perannya dapat meneliti setiap usulan anggaran khususnya

dari penyedia layanan publik, baik dari sisi harga layanan, output maupun

outcomes dari setiap jenis layanan.

b. Interim Control, dimaksudkan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai

standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan

dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

c. Post Control, selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga

diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.

F. Gambaran umum DPRD Kota Bekasi

Saat lahir pada 11 Maret 1996 Kota Bekasi memiliki 8 Kecamatan dan 23

Desa dan 27 Kelurahan, yang kemudian berkembang menjadi 12 Kecamatan dan 56

Kelurahan. DPRD Kota Bekasi lahir bersamaan dengan lahirnya Kota Bekasi hasil

pemilu 1997. DPRD Kota Bekasi dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1996

dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997. Dengan adanya UU Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan otonomi daerah pada

Kabupaten/Kota adanya pergeseran pola pemerintahan yang dari pola sentralis

menjadi pola desentralisasi. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandate untuk melaksanakan

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan

kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda.

7 Local Governance Support Program, Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik,

(Jakarta: Bursa Efek Indonesia, 2009), h. 14.

39

Pada tahun 1997, hasil pemilu menghasilkan keanggotaam DPRD dipilih dua

wilayah yaitu Kabupaten dan Kotamadya Bekasi, dikarenakan terjadinya pemekaran

wilayah yang menjadikan wilayah Kotamadya Bekasi lahir sebagai daerah yang

baru. Pada saat itulah, terpilih sebagai ketua DPRD H. Goenarso Ismail. Pada tahun

1998, merupakan pemilu multi partai pertama, dan pada saat ini pemerintah

Kotamadya Tingkat II Bekasi berubah menjadi Kota Bekasi. Pemilu multi partai kali

ini menghasilkan jumlah kursi anggota DPRD Kota Bekasi 45 Kursi. Pada Tahun

2004, pemilu di Indonesia mulai berubah dari sistem proposional menjadi sistem

distrik, pada saat ini, anggota DPRD tidak lagi dipilih oleh partai tetapi berdasarkan

suara terbanyak sesuai daerah pilihannya. Penetapan pimpinan DPRD Kota Bekasi

yang tercantum dalam surat komisi pemilihan umum daerah Kota Bekasi bersifat

kolektif terdiri dari seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh

anggota DPRD dan tidak berasal dari fraksi yang sama. Dari hasil rapat paripurna

DPRD periode 2004-2009 terpilihlah Rahmat Efendi sebagai Ketua DPRD dari

fraksi Golkar. Pada periode 2009-2014 terpilih sebagai Ketua DPRD Azhar Laena,

dipertengahan kepemimpinanya Azhar meninggal pada Juli 2012 dan digantikan

oleh Andi Zabidi dari fraksi Demokrat. Pada periode 2014-2019 terpilih sebagai

Ketua DPRD yaitu Tumai dari fraksi PDI-P. Keanggotaan DPRD Kota Bekasi

dibagi menjadi 4 Komisi, yaitu :8

a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi Pemerintahan, Kea-manan,

Ketertiban, Ketentraman, Penerangan/Pers, Hubungan Masyarakat,

Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial, Politik, Organ-

isasi Masyarakat, Pertanahan, Perijinan dan Pemadam Kebakaran.

b. Komisi II Bidang Pembangunan, meliputi Pembangunan pasar, Pertanian,

Perkebunan dan Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan, Menara Pem-

ancar, Bina Marga, Tata Air, Sarana Jaringan Utilitas, Lingkungan Hidup,

8 Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Selayang Pandang DPRD Kota Bekasi 2014-2019, (Bekasi:

Humas Setwan Kota Bekasi, 2014-2019), h. 26-29.

40

Perhubungan dan Transportasi, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Pen-erangan

Jalan Umum, Pengawasan Pembangunan dan Kebersihan serta Per-tamanan.

c. Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi Keuangan Daerah,

Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaann Daerah, Badan Pengelola,

Pemberdayaan Aset dan Kekayaan Daerah, Pertambangan dan Energi, Perus-

ahaan Patungan/Dunia Usaha/Yayasan, Penanaman Modal, Perdagangan dan

Perindustrian, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi/Usaha Kecil dan

Menengah.

d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyar, meliputi Kesejahteraan Sosial, Agama,

Pendidikan dan Iptek, Kesehatan, Peranan Perempuan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pariwisata, Pe-rumahan Rakyat,

Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Catatan Sipil.

41

BAB III

PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan ebutuhan masyarakat

oleh penyelenggara negara, yang dalam hal ini negara didirikan oleh publik

(masyarakat) dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik juga menyatakan

bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai

abdi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-

instansi penyedia layanan publiknya bertanggung jawab memberikan layanan yang

sangat baik kepada masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat disini merupakan warga

negara yang harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah.

Dapat dikatakan, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan

oleh publik (masyarakat) yang dengan itu tujuannnya agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah

(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah

wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

42

B. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Kepentingan umum, asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

2. Kepastian hukum, asas ini adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

3. Kesamaan hak, asas ini adalah asas yang memberikan kesamaan terhadap

segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang dalam rangka penyelengaraan

pelayanan publik.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, asas ini adalah asas yang memberikan

kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban kepada setiap orang dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Keprofesionalan, asas ini adalah asasn yang mengutamakan keahlian dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Partisipasif, asas ini adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat

untuk terlibat dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses dalam

pengambilan kebijakan.

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, asas ini adalah asas yang merujuk

kepada pelayanan yang adil terhadap setiap orang.

8. Keterbukaan, asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

43

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

9. Akuntabilitas, asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ini adalah asas yang

memberikan perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik

terhadap kelompok-kelompok seperti penyandang cacat, para lansia (lanjut

usia), wanita, minoritas, dan juga suku terasing.

11. Ketepatan waktu, asas ini adalah asas yang mengedepankan pemanfaatan

informasi oleh pengambil kebijakan sebelum informasi tersebut kehilangan

kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan.

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, asas ini adalah asas yang

memberikan efisensi waktu, tenaga dan materi terhadap masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.

Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dana tau penerima layanan. Adapun

standar pelayanan meliputi:1

1) Prosedur pelayanan

1 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 103.

44

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan

2) Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

3) Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses

pemberiann pelayanan

4) Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

5) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara

pelayanann publik

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlia, keterampilan, sikap, dan perilaku yang

dibutuhkan.

Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang

bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu

harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:2

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus

jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak

2 Local Governance Support Program, Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik,

(Jakarta: Bursa Efek Indonesia, 2009), h. 5.

45

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada

prinsip efektif dan efisien

3) Mutu proses penyelenggaraan dan hasil pelayanan publik harus diupayakan

agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelayanan publik sebagai bagian dari upaya-upaya mewujudkan good

governance, dapat dilihat melalui langkah strategis. Pertama, interaksi antara

Negara (yang diwakili pemerintah) dengan wargamya termasuk berbagai kelompok

atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Idealnya, interaksi

tersebut memaksa pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan

pelayanan yang terbaik bagi warganya. Kedua, pelayanan publik merupakan ranah

dimana prinsip-prinsip good governance dapat diartikulasikan dengan lebih baik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan semua kepentingan yang berada di dalam

negara. Dalam iklim keterbukaan publik dan sistem pemilihan pemimpin secara

langsung saat ini, masyarakat dapat menentukan pilihan dan dukungan kepada

pemerintah yang mampu dan tidak mampu dalam memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat. Legitimasi kekuasaan saat ini ditentukan pada

keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya secara langsung. Bentuk pelayanan

yang buruk menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim

pemerintahan.3

D. Kelompok Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

oleh penyelenggraa pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

3 Local Governance Support Program, Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik, h. 6-

7.

46

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh pihak publik, misalnya status

kewarganegaraan, sertifikt kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap

suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor,

Sertifikat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagi bentuk

atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk

jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

E. Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat.

Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang prima tercermin

dari:4

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta

mudah dimengerti

4 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik, h. 20.

47

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima layanan dengan prinsip efisensi dan efektivitas

4. Partisipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,

kebutuhan dan harapan masyarakat

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari

aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

F. Konsep Kinerja dan Penilaian Pelayanan Publik

Konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

finansial dan non finansial.5 Menurut Parasuraman, ada beberapa kriteria yang

menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu:6

1. Tangible atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksitensinya

kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan

sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti

nyata dan pelayanan yang diberikan.

2. Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

5

Guritno Bambang dan Waridin, Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku

Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 63.

6 Fandy Tjiptono, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 70.

48

3. Responsiveness atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan

menyampaikan informasi yang jelas.

4. Assurance atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan

kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan.

Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas,

keamanan, kompetensi dan sopan santun.

5. Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan

pelanggan.

Pengukuran kinerja sektor pelayanan publik dilakukan untuk memperbaiki

kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan

mewujudkan pertanggung jawaban publik serta memperbaiki komunikasi pelanggan

atau konsumen. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses

pengendalian manajemen bagi sektor publik.

49

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE

2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Bekasi Periode 2014-2019 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan

pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Dalam urusan

pemerintahan konkuren terdapat urusan pemerintahan wajib, ini dimaksud

penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada

standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berwenang

dalam mengurus pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi berperan dalam melaksanakan pelayanan dasar di

Kota Bekasi, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

50

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

6. Sosial.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara

Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya

diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan

keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan

perundang-undangan, ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan

mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia. Konsep dari

negara hukum adalah gagasan yang timbul untuk menentang konsep absolutisme

yang telah menciptakan negara kekuasaan. Pada dasarnya, kekuasaan dari penguasa

harus dibatasi agar tidak memperlakukan rakyatnya dengan sewenang-wenang.

Salah satu elemen penting dari negara hukum dan merupakan ciri negara hukum

yaitu asas pembagian kekuasaan negara, asas ini berfungsi untuk membatasi

kekuasaan dari penguasa. Dengan adanya pembagian kekuasaan, kekuasaan-

kekuasaan (dalam arti fungsi dan tugas) yang ada dan dimiliki negara

pelaksanaannya dibagi antara beberapa alat perlengkapan negara sehingga tiap-tiap

alat perlengkapan negara hanya memiliki tugas dan kekuasaan yang terbatas, sesuai

dengan wewenang yang diberikan dan itu diatur dengan hukum agar jelas dan tidak

berantakan.1

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan

pemerintahan yang dipegang oleh presiden sebagai kepala pemrintahan diuraikan

dalam berbagai urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintah

didasarkan beberapa asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan (medebewind). Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik

1 Abdul Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 61.

51

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” dari pasal tersebut

dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan

pembentukan pemerintahan daerah yang akan diatur dengan Undang-Undang,

bahwa daerah-daerah dimaksud akan berstatus otonom dan akan memiliki Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta pemerintahan di daerah.2

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat

kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-

masing sehingga antar kedua lembaga tersebut membangun sebuah hubungan kerja

yang sifatnya saling mendukung. Intinya, salah satu tujuan dari terbentuknya negara

hukum yaitu membatasi kekuasaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyatnya.

DPRD sebagai Lembaga legislatif yang juga merupakan lembaga wakil rakyat di

daerahnya mempunyai fungsi yang berbeda dengan pemerintah daerah, fungsi

DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah yaitu, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan

fungsi pengawasan. masing fungsi tersebut mempunyai tujuan dan manfaat yang

berbeda.

Hal ini diungkapkan oleh Anim Imamuddin, selaku anggota komisi IV DPRD Kota

Bekasi :

Manfaat dari adanya pengawasan DPRD agar pemerintah (Eksekutif) tidak

sewenang-wenang dalam menjalankan aturan dan hak-haknya. Pemerintah

sebagai Lembaga eksekutif dan DPRD sebagai Lembaga legislatif harus

bersinergi dalam pencapaian keinginan masyarakat. 3

2 BN Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

2006), h. 27. 3 Wawancara Pribadi dengan Anim Imamuddin, sebagai anggota komisi IV DPRD Kota

Bekasi, pada 10 April 2018 di Kediaman Anim Imamuddin.

52

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hubungan yang baik

antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi untuk membangun

pemerintah daerah yang baik, Pada hakikatnya, hubungan pemerintah daerah dan

DPRD dalam situasi pelaksanaan penyelenggaran kegiatan di daerah sangat

menentukan terciptanya kondisi yang mendukung bagi keberhasilan program-

program pembangunan di daerah Kota Bekasi, terutama dalam bidang pelayanan

publik.

Dalam negara hukum, tugas kewenangan pemerintah daaerah tidak hanya

menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengusahakan kesejahteraan rakyat.

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan

pemerintahan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar

rakyat. Seperti halnya, di Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Dalam konteks

pelaksanaan otonomi daerah, kesuksesan pemerintah daerah dalam memberikan

pelayanan publik adalah kunci utama karena pemerintah daerah bersentuhan

langsung dengan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, kualitas dari pelayanan

publik menjadi program unggulan.4 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan daerah yakni :

1. Kepastian Hukum.

Sebagai negara hukum asas kepastian hukum mengutamakan landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggara negara.

4Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan

Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2009), h. 166

53

2. Tertib penyelenggara negara.

Dalam setiap penyelenggaraan, asas ini menjadi landasan keteraturan dan

keseimbangan dalam penanganan penyelenggara negara.

3. Kepentingan umum.

Asas ini mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif

dan selektif. Seperti halnya di DPRD Kota Bekasi yang mana merupakan salah

satu lembaga perwakilan rakyat daerah yang harus siap menampung aspirasi

masyarakat di daerah untuk mensejahterakan rakyatnya

4. Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, harus berlandaskan asas yang

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskrimanatif tentang penyelenggara negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia

negara.

5. Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

penyelenggara negara.

6. Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang didasari kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

54

8. Efisiensi

Asas yang sasaran wajib dikejar seoptimal mungkin dengan kehematan biaya

dengan pencapaian produktivitas tinggi.5

9. Efektivitas

Kegiatan harus mengenai target atau sasaran yang telah ditetapkan atau

direncanakan.

10. Keadilan

Kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai hukum yang sama rata. DPRD Kota

Bekasi selalu mendukung kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah

daerah selama hal itu di dasari dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah

daerah yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah menjadi suatu keharusan

karena kewajiban pemerintah baik pusat maupun di daerah sebagai penyelenggara

pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik upaya yang dilakukan antara lain

menertibkan berbagai landasan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan

publik. DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi salah satunya fungsi

pengawasan. Pengawasan DPRD terhadap layanan publik menjadi penting untuk

memastikan bahwa layanan publik yang dijalankan pemerintah, termasuk sektor

swasta, telah cukup berkualitas sesuai standar layanan yang sudah diatur.

Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan pelayanan publik harus

bersungguh-sungguh dan meningkatkan kinerjanya, sehingga pengawasan yang

dilakukan oleh legislatif seperti DPRD sejalan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan etika dalam pelaksanaannya. Terlepas dari itu DPRD

5 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia, 1984), h. 79.

55

merupakan kumpulan partai politik yang lebih mementingkan partai itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Anim Imamuddin , selaku anggota komisi IV DPRD

Kota Bekasi, menyebutkan :

Anggota DPRD kumpulan dari partai politik, jika ada agenda seperti masa-

masa pilkada, pileg, maupun pilpres ini merupakan titik kelemahan anggota

DPRD itu sendiri dalam melakukan pengawasan dan ini merupakan kurang

efektifnya pengawasan karena banyak kepentingan di dalamnya. 6

Anim Imamuddin juga mengatakan bahwa dalam 5 tahun, fungsi

pengawasan itu sendiri efektif bekerja hanya 3 tahun saja. Dari pernyataan tersebut,

DPRD Kota Bekasi mempunyai hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan,

salah satunya jika ada agenda pilkada fungsi pengawasan kurang berjalan efektif.

Pengawasan DPRD terhadap penyelenggara pemerintahan daerah

merupakan suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintahan di daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini

dilakukan untuk mencegah atau untuk membenahi kesalahan, penyimpangan, dan

lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Secara

umum pengawsan DPRD dilakukan melalui beberapa tahapan :7

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap APBD

2. Merumuskan metodologi pengawasan

3. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis

4. Pelaksanaan pengawasan

6 Wawancara Pribadi dengan Anim Imamuddin, sebagai anggota komisi IV DPRD Kota

Bekasi, pada 10 April 2018 di Kediaman Anim Imamuddin. 7 Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat


56

5. Penyusunan laporan

6. Menindaklanjuti hasil pengawasan

Dalam melakukan pengawasan terhadap APBD, anggota Komisi III DPRD

Kota Bekasi melakukannya dengan masing-masing domain sesuai dengan mitra

kerja komisi. Seperti yang diungkapkan oleh MIV. Enie Widhiastuti, selaku anggota

Komisi III DPRD Kota Bekasi, menyebutkan :

Pengawasan yang dilakukan DPRD yaitu dilakukan dengan masing-masing

domain, seperti komisi I yang mengawasi di bidang pemerintahan, komisi II

pengawasaanya lebih ke pembangunan, komisi III pengawasannya ke

perekonomian, dan komisi IV pengawasannya ke kesejahteraan rakyat.

Terkait APBD yaitu merupakan mitra kerja komisi III yang membidangi

perekonomian dan keuangan, tiap minggu komisi III mendapat laporan dari

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), pengawasan dilakukan dengan

mendapat laporan dari Bapenda tersebut dan hasilnya selalu kita evaluasi

apakah sesuai target atau tidak. Sepanjang ini evaluasi sesuai dengan target

yang ditentukan. 8

MIV. Enie Widhiastuti juga mengatakan :

APBD tahun 2018 ini sebesar 5,8 triliun, APBD tersebut dibagi menjadi

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dibutuhkan itu

sesuai dengan ajuan dari masing-masing dinas dan dilihat sesuai

kebutuhannya.9

Pernyataan dari anggota DPRD Kota Bekasi tersebut menyatakan bahwa

DPRD Kota Bekasi telah mempunyai beberapa tahapan untuk meningkatkan kinerja

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terarah dan baik. Dari

tahapan-tahapan melakukan pengawasan tersebut bisa dilihat hasil atau laporan

yang ada di lapangan dan segera ditindaklanjuti apabila menemukan beberapa

kendala atau masalah.

8 Wawancara Pribadi dengan MIV. Enie Widhiastuti sebagai anggota komisi III DPRD Kota

Bekasi, pada 22 Mei 2018 di Ruang Komisi III DPRD Kota Bekasi. 9 Wawancara Pribadi dengan MIV. Enie Widhiastuti sebagai anggota komisi III DPRD Kota

Bekasi, pada 22 Mei 2018 di Ruang Komisi III DPRD Kota Bekasi.

57

Di Kota Bekasi dalam melakukan sebuah pengawasan di sektor pelayanan

publik, dilihat dari pembangunan daerah Kota Bekasi. Indikator dari sektor

pelayanan publik di Kota Bekasi yaitu:

1. Infrastruktur. Kalau infrastruktur belum terpenuhi misalnya ada ruang-ruang

publik seperti halte, taman belum tercipta, itu merupakan salah satu pelayanan

publiknya akan rendah.

2. Aparatur pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan yang harus semakin

ditingkatkan.

3. Mendorong fungsi pengawasan agar terus berjalan.10

Di Kota Bekasi terdapat beberapa sektor pelayanan publik, yaitu bidang

kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial kemasyarakatan dan

bidang infrastruktur. DPRD Kota Bekasi dalam melakukan sistem pengawasan yaitu

dengan skala prioritas. Salah satunya pada bidang kesehatan, yang dimana pada

bidang kesehatan merupakan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Kota Bekasi. Anim

Imamuddin mengatakan:

Di bidang kesehatan inilah, Kota Bekasi sudah menciptakan Kartu Sehat bagi

rakyat Kota Bekasi dengan anggaran 150 miliar untuk kesehatan masyarakat

Kota Bekasi, hal ini dilihat dari pelayanan tersebut apakah sudah dijalankan

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada dan apakah sudah

dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi dengan adanya program Kartu Sehat,

dan sampai saat ini DPRD Kota Bekasi telah mengamati bahwa sudah

dijalankan dengan baik dengan terjun langsung berupak sidak maupun dialog

ke Rumah Sakit melihat adanya program Kartu Sehat itu gratis tidak dipungut

biaya Di bidang Pendidikan, Pendidikan Kota Bekasi dari SD-SMP itu gratis,

hal ini menjadi tugas dari DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu

mengawasi apakah kebijakan ini sudah dilakukan dengan benar dan sesuai

aturan. Di bidang Ekonomi, salah satunya pendapatan daerah, sistem

pengawasannya dengan mengawasi pelayanan pajak, pelayanan pembuatan

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),dan sebagainya.11

10

Wawancara Pribadi dengan Anim Imamuddin, sebagai anggota komisi IV DPRD Kota

Bekasi, pada 10 April 2018 di Kediaman Anim Imamuddin. 11



58

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi menjadi penting untuk

membenarkan bahwa pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah

telah cukup bermutu sesuai standar layanan yang ditetapkan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan

ranah politik,itu artinya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif

terhadap lembaga eksekutif yang sifatnya kebjakan stategis bukan pengawasan

teknis dan administratif. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota

Bekasi yaitu dengan cara melakukan dengar pendapat yang dilakukan 1 (satu) bulan

sekali, kunjungan kerja, pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan

peraturan tata tertib DPRD.12

DPRD dalam melakukan pengawasan dapat

melakukan tindakan politik seperti pemanggilan kepala daerah atau satuan kerja

perangkat daerah (SKPD), melakukan hak interpelasi dan hak angket. DPRD Kota

Bekasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah berhak meminta kepada aparatur pemerintah

untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu dilakukan demi

kepentingan daerah dan pembangunan di segala bidang.

Langkah-langkah yang dilakukan DPRD Kota Bekasi dalam pelaksanaan

pengawasan melalui beberapa prosedur penjaringan aspirasi masyarakat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa DPRD Kota dalam melaksanakan

fungsinya, anggota DPRD Kota tersebut harus melakukan penjaringan terhadap

aspirasi masyarakat. Seperti yang dikatakan Anim Imamuddin:

12



59

Salah satu faktor yang mendukung dengan adanya pelaksanaan pengawasan

DPRD ini ialah faktor adanya aduan/laporan masyarakat yang datang

langsung ke kantor dewan.13

Dengan itu, untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Kota Bekasi dengan adanya laporan dari masyarakat Kota Bekasi terhadap aparatur

pemerintah dengan hal-hal yang dirasa kurang maksimal dalam melayani

masyarakat, ini yang merupakan faktor pendorong DPRD Kota Bekasi untuk

melakukan fungsinya yaitu fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota

Bekasi dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pengawasan langsung atau monitoring di setiap instansi terkait

pelayanan publik seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas

pekerjaan umum dan penataan ruang dan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anim Imamuddin, beliau mengatakan

bahwa:

Di Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan mengawasi dengan cara terjun

lanjung ke setiap dinas melakukan sidak yang berupa dialog dengan

menanyakan apakah pelayanan masyarakat sudak mencapai kepuasan atau

belum, intinya melihat apakah sistem pelayanan sudah dirasakan masyarakat

Kota Bekasi atau belum. Ini salah satunya yang kita kunjungi di Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan menemui kepala Rumah Sakit dan

menanyakan apakah berjalan dengan baik atau tidak, kalau terjadinya

ketidaksesuaian dengan SPM yang ada akan kita lakukan evaluasi dengan

instansi terkait.14

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa DPRD Kota Bekasi khususnya

komisi IV mengawasi di bidang pelayanan dasar salah satunya yaitu mengawasi

13





60

jalannya sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.

Hal ini DPRD Kota Bekasi telah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan

minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adanya SPM akan

menjamin pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah

daerah.15

2. Menindaklanjuti aspirasi dan laporan masyarakat dengan baik terkait adanya

temuan-temuan permasalahan dari pemerintah daerah

Hal ini diungkapkan oleh Anim Imamuddin, beliau menyebutkan :

Adanya laporan masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kita

untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik, kita membuka posko pengaduan, siapa yang dirinya merasa tidak

mendapatkan pelayanan yang baik segera lapor kepada kami, kami akan

menindaklanjutin terkait adanya permasalahan yang dialami oleh

masyarakat.16

3. Mengevaluasi atas laporan dari tiap komisi dan dinas terkait

4. Menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan

B. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Bekasi Periode 2014-2019 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penerapan pemerintahan yang baik di suatu daerah tidak luput dari peran

fungsi DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

15

S.H. Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Kata Haspa, 2005),

h. 154. 16



61

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pengawasan

dapat menjadi bahan pertanggungjawaban kinerja DPRD, baik secara formal

kelembagaan maupun kepada publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban ialah

menjadikan hasil-hasil dari pengawasan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan

publik di masa yang akan datang, baik berupa kebijakan sistem pelayanan publik,

kebijakan anggaran daerah, peraturan daerah, maupun rencana strategis daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja

yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara

bermakna bahwa di antara Lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan

yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.17

Di Kota Bekasi,

hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan kurang baik. Menurut

Anim Imamuddin, pemerintah daerah Kota Bekasi kurang responsif terutama dinas

terkait yang kurang transparan dalam memberikan data ke DPRD, ini merupakan

salah satu faktor penghambat terkait implementasi dari fungsi pengawasan DPRD

terhadap pelayanan publik di Kota Bekasi.18

Dari permyataan tersebut, pentingnya

hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda

pemerintahan, karena tanpa itu pemerintahan tidak dapat berjalan secara baik.

Menurut Anim Imamuddin, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD

Kota Bekasi mempunyai faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

a. Pemahaman masyarakat dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan

Pemerintah Daerah.

17

Andi Pangerang Moenta dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum

Pemerintahan Daerah, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 94.



62

b. Peran aktif anggota DPRD Kota Bekasi terhadap temuan-temuan permasalahan

yang terjadi di Kota Bekasi.

c. Partisipasi masyarakat terkait dikeluarkannya peraturan daerah.

d. Hubungan kerja yang bersinergi antara DPRD Kota Bekasi dengan pemerintah

daerah Kota Bekasi. 19

Dari pernyataan tersebut, DPRD Kota Bekasi, masyarakat, dan Pemerintah

Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

Kota Bekasi. Langkah-langkah yang dilakukan DPRD Kota Bekasi dengan cara

penjaringan aspirasi masyrakat seperti yang dijelaskan pada pasal 149 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu sudah dilakukan.

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan sebagai tokoh masyarakat Kota

Bekasi :

Dewan dalam rangka melakukan pengawasan disamping memang menjadi

program dari dewan itu juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat, tentu

dia sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dewan

itu kan ada sistem reses, dari situ mereka menjaring aspirasi masyarakat dari

konstituennya di dapil masing-masing, yang artinya mereka sudah

memenuhi ketentuan apa yang diinginkan dalam rangka menampung aspirasi

dari konstituen maupun masyarakat.20

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa memang dalam menjalankan

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD itu tentu sudah sesuai dengan

aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pada dasarnya, tokoh masyarakat

mempunyai peran penting dalam kegiatan penyelenggara pemerintah daerah Kota

Bekasi, karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan

masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk

kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyerap setiap

kebijakan penyelenggara pemerintah daerah.

19


Bekasi, pada 10 April 2018 di Kediaman Anim Imamuddin. 20

Wawancara Pribadi dengan Abdul Manan, sebagai tokoh masyarakat Kota Bekasi, pada 07

Agustus 2018 di Kota Bekasi.

63

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi

merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggara pemerintahan, tanpa

adanya fungsi tersebut, kekuasaan suatu negara akan berjalan sesuai kehendak dari

sang penguasa.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan cara:

a. Melakukan pengawasan langsung atau monitoring di setiap instansi terkait

pelayanan publik seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial,

dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan yang lainnya.

b. Menindaklanjuti aspirasi dan laporan masyarakat dengan baik terkait adanya

temuan-temuan permasalahan dari pemerintah daerah

c. Mengevaluasi atas laporan dari tiap komisi dan dinas terkait

d. Menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan

2. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

yang salah satunya fungsi pengawasan itu dapat menjaring aspirasi masyarakat di

Kota Bekasi, dengan menerima laporan atau aduan masyarakat Kota Bekasi

terhadap permasalahan atas ketidakpuasan suatu pelayanan tetapi dalam

pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih terdapat hambatan

dalam melakukan pengawasan.

65

B. Rekomendasi

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebaiknya dilakukan secara

integritas sebagaimana yang telah disepakati oleh pakta integritas oleh masing-

masing anggota DPRD tersebut, sehingga pengawasan yang dilakukan itu bisa

dilakukan secara efektif dan efisien tidak hanya untuk kepentingan individu atau

partai tertentu. Oleh karenanya untuk memberikan pengawasan yang efektif dan

efisien yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah terutama dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara terus menerus, tidak hanya

dilakukan pengawasan yang bersifat formal. Sehingga masyarakat yang diwakili

oleh anggota parlemen sebagai representasi rakyat terwakili atas kepuasan

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Disamping itu anggota parlemen harus mengetahui dasar-dasar hukum atau

aturan hukum mengenai pelayanan publik untuk menghindari retorika politis dari

aparatur pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan masa reses harus digunakan sebaik-baiknya karena pada masa reses

itu merupakan proses penjaringan aspirasi masyarakat di daerahnya, sehingga

efektif penyelenggaraan dan pemanfaatan sebagai wakil rakyat bukan untuk

kepentingan individu.

66

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Azhary, M. Tahir, Negara Hukum. Jakarta: Kencana, 2004.

Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Fadjar , A. Mukthie, Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia, 2005.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Surabaya: Bina Ilmu,

1987.

Irinato, Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan

Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Kota Bekasi, Sekretariat DPRD, Selayang Pandang DPRD Kota Bekasi 2014-

2019. Bekasi: Humas Setwan Kota Bekasi, 2014-2019.

Manullang,M, Dasar-Dasar Manajemen.Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, 2009.

Marbun, BN, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, cet.IV. Jakarta: Kencana, 2008.

____________________. Penelitian Hukum, cet.VII. Jakarta: Kencana, 2011.

Moenta, Andi Pangerang dan Syafa’at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum

Pemerintahan Daerah. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sarundajang, S.H, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata

Haspa, 2005.

67

Sinamo, Nomensen. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Mandiri,

2010.

Sirajuddin dan Zulkarnain, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju

Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa. Bandung: PT.Citra Aditya

Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2010.

________________. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

________________. Sosiologi Suatau pengantar. Bandung: Rajawali Pers, 1996.

Syahrani, Riduan, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum. Bandung: Alumni,

2009.

Sunindhia, W, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Jakarta:Bina

Aksara, 1987.

Triwulan, Titik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata

Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.

Tjiptono, Fandy, Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Prayudi, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Program, Local Governance Support. Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan

Publik. Jakarta: Bursa Efek Indonesia, 2009.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan

Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa, 2009.

Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyos, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus Media, 2009.

Widjaja, Haw, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja

Grafindo Perkasa, 2005.

Qamar, Nurul, Negara Hukum atau Negara Undang-Undang. Makassar: Pustaka

Refleksi, 2010.

68

JURNAL

Maulana, Ridwan dkk, Jayagiri Menjadi Kota Bekasi, Jurnal Tata Kota Bekasi,

Pemerintahan Kota Bekasi. 16 Maret 2018, jurnal 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

WEBSITE

BPS Kota Bekasi, Kependudukan,

https://bekasikota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9 diunduh pada

16 Maret 2018

Pemerintahan Kota Bekasi, Lambang Daerah Kota Bekasi,

http://bekasikota.go.id/pages/lambang-daerah-kota-bekasidiunduh pada

16 Maret 2018

WAWANCARA

Wawancara Pribadi dengan Anim Imamuddin, sebagai anggota komisi IV DPRD

Kota Bekasi, pada 10 April 2018 di Kediaman Anim Imamuddin.

Wawancara Pribadi dengan MIV. Enie Widhiastuti sebagai anggota komisi III

DPRD Kota Bekasi, pada 22 Mei 2018 di Ruang Komisi III DPRD Kota

Bekasi.

Wawancara Pribadi dengan Abdul Manan sebagai Tokoh Masyarakat Bekasi,

pada 07 Agustus 2018 di Kota Bekasi

https://bekasikota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9

http://bekasikota.go.id/pages/lambang-daerah-kota-bekasidiunduh%20pada%2016%20Maret%20201817

http://bekasikota.go.id/pages/lambang-daerah-kota-bekasidiunduh%20pada%2016%20Maret%20201817

69

Lampiran 1

70

Lampiran 2

71

Lampiran 3

72

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA




IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Anim Imamuddin, S.E., M.M

Jabatan : Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi

1. DPRD Kota Bekasi mempunyai beberapa fungsi yang salah satunya fungsi

pengawasan, salah satu yang diawasi yaitu penyelenggaraan pemerintah

daerah menurut bapak dalam menjalankan fungsi pengawasan terutama

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi, Bagaimana cara

atau sistem DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut?

Kita lihat dari skala prioritas, seperti kesehatan. Kesehatan itu sangat

penting ya bagi masyarakat di Kota Bekasi. Dalam bidang pelayanan

kesehatan anggaran 150 miliar, kita lihat bagaimana pelayanan

kesehatan tersebut, apakah sudah dirasakan oleh masyarakat dengan

adanya program Kartu Sehat atau untuk menikmati pelayanan gratis

di seluruh Rumah Sakit di Kota Bekasi, Ini salah satunya yang kita

kunjungi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi dengan

menemui kepala Rumah Sakit dan menanyakan apakah berjalan

dengan baik atau tidak, kalau terjadinya ketidaksesuaian dengan

SPM yang ada akan kita lakukan evaluasi dengan instansi terkait

dalam sehari itu kita awasi pelayanannya terjun langsung berupa

sidak atau dialog, ada juga pengaduan masyarakat. Selanjutnya

73

bidang Pendidikan, di Kota Bekasi Pendidikan wajib 9 tahun itu

gratis dr SD-SMP, kalau SMA sudah ditangani anggaran provinsi.

Terus lagi Bidang ekonomi, salah satunya pendapatan daerah, sistem

pengawasannya dengan mengawasi pelayanan pajak, pelayanan

pembuatan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),dan sebagainya, kita

lihat apakah itu semya sesuai target atau tidak. Contoh nya PAD

(pendapatan asli daerah) Kota Bekasi itu kita awasi dari anggaran

yang kita keluarkan dan hasilnya apakah sesuai dengan target atau

tidak selanjutnya akan kita evaluasi.

Dan juga setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota

Bekasi selalu membuat laporan dan hasilnya kita lihat apakah

laporan tersebiut sudah tercapai dan kalua tidak tercapai kita

evaluasi.

2. Dalam hal mengawasi, apakah DPRD Kota Bekasi telah menyiapkan

agenda pengawasan?berupa jadwal-jadwal yang sudah ditentukan?

Ya, Pastinya. Itu di serahkan di komisi masing-masing dari komisi 1,

komisi 2, komisi 3, dan komisi 4 sudah mempunyai rencana kerja,

bagaimana mengevaluasi dari kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah daerah itu dibahas bersama, kita buat program kerja

minggu ke 1 melakukan sidak, memangil, atau dialog ke dinas-dinas

terkait pelayanan publik. Kita mempunyai rencana kerja sesuai alat

kelengkapan dewan ke SKPD terkait, kita lakukan penjadwalan

bulan ini ke dinas kesehatan selanjutnya ke dinas lainnya, ada juga

kunjungan keluar kota maupun provinsi.

3. Apa indikator dari sektor pelayanan publik?

Kota Bekasi bukan lagi sebagai penyangga ibukota tetapi sebagai

kemitraan ibukota. Sebagai kemitraan ibukota kita lihat bagaimana

memperbaiki infrastruktur, kalau infrasturktur belum terpenuhi

74

seperti ruang-ruang publik kita lihat seperti halte atau taman-taman

belum tercipta, nah itu merupakan salah satu indikator pelayanan

publik yang rendah. Selanjutnya Aparatur pembuat kebijakan yang

harus semakin ditingkatkan lalu mendorong fungsi pengawasan

DPRD agar terus berjalan

4. Apa arti sendiri dari manfaat pengawasan DPRD Kota Bekasi?

Agar pemerintah (eksekutif) tidak sewenang-wenang dalam

menjalankan aturan atau hak-haknya, pemerintah sebagai lembaga

eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif harus seiring sejalan

dan sinergi. Sinergi disini berarti memperjuangkan aspirasi,

keinginan dan kebutuhan masyarakat.

5. Faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik?

-Pemahaman masyarakat dengan adanya peraturan daerah yang

dikeluarkan Pemerintah Daerah, masyarakat harus lebih responsif

juga terkait hal-hal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

-Peran aktif anggota DPRD Kota Bekasi terhadap temuan-temuan

permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi.

-Partisipasi masyarakat terkait dikeluarkannya peraturan daerah.

-Hubungan kerja yang bersinergi antara DPRD Kota Bekasi dengan

pemerintah daerah Kota Bekasi.

6. Faktor apa saja yang menjadi penghambat DPRD Kota Bekasi dalam

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik?

75

a) Kepentingan politis. DPRD merupakan kumpulan dari partai

politik, mau tidak mau dalam agenda seperti pileg, pilkada,

maupun pilpres iyu merupakan titik kelemahan DPRD Kota

Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sampai juni pun

nanti kurang efektif dan setelah itu bertemu lg masa pilpres itu

tambah tidak konsentrasi lagi dalam melakukan sebuah

pengawasan. Ya paling efektif bekerja dalam 5 tahun itu ya hanya

3 tahun saja, yang 2 tahun dipakai pileg, pilkada, pilpres.

b) Karakter aparatur yang kurang baik, yang tidak mau

menjalankan SOP yang ada. Ya pemerintah daerah kurang

responsif,kadang-kadang dinas terkait ini tidak memberikan data

yang transparan. Kita juga menunggu dari aduan atau laporan

masyarakat

c) Faktor anggaran yang tidak terpenuhi.

d) Tidak adanya tenaga ahli. Kita mengusulkan untuk adanya tenaga

ahli yang bisa menilai, mengevaluasi, cukup banyak waktu

terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah Kota Bekasi

7. Apakah di tiap anggota DPRD itu, kemampuan SDM nya sudah

mencukupi dari kinerja untuk fungsi pengawasan itu sendiri?

Ya, sudah. Karena di DPRD Kota Bekasi ini memamg menempatkan

seseorang atau anggota DPRD itu sesuai dengan kemampuan atau

keahlian yang dimiliki ke dalam komisi terkait.

76

8. Apakah bentuk dari pengawasan DPRD Kota Bekasi itu sudah dijalankan

dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Bentuk pengawasan DPRD yaitu melakukan rapat dengar pendapat

yang dilakukan setiap 1 bulan sekali dilakukan secara rutin,

kunjungan kerja berupa sidak ke dinas terkait, studi banding ke

daerah yang berbeda.

77

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA





Nama : MIV.Enie Widhiastuti

Jabatan : Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi

1. Berapa anggaran yang dibutuhkan dari tiap pelayanan dasar di Kota

Bekasi?

APBD tahun 2018 ini sebesar 5,8 triliun, APBD tersebut dibagi

menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang

dibutuhkan itu sesuai dengan ajuan dari masing-masing dinas dan

dilihat sesuai kebutuhannya

2. Anggaran itu untuk apa saja?

Tergantung dari ajuan masing-masing dinas

3. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi

setelah anggaran itu dicairkan?

Pengawasan yang dilakukan DPRD yaitu dilakukan dengan masing-

masing domain, seperti komisi I yang mengawasi di bidang

pemerintahan, komisi II pengawasaanya lebih ke pembangunan,

komisi III pengawasannya ke perekonomian, dan komisi IV

pengawasannya ke kesejahteraan rakyat. Terkait APBD yaitu

merupakan mitra kerja komisi III yang membidangi perekonomian

78

dan keuangan, tiap minggu komisi III mendapat laporan dari

Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), pengawasan dilakukan dengan

mendapat laporan dari Bapenda tersebut dan hasilnya selalu kita

evaluasi apakah sesuai target atau tidak. Sepanjang ini evaluasi sesuai

dengan target yang ditentukan

4. Apakah pemerintah daerah menjalankan saran yang diberikan oleh DPRD?

Ya, kita melakukan evaluasi nanti dari kita diberikan saran atas hasil

yang sudah ada dan selanjutkan akan dijalankan oleh pemerintah

daerah.

5. Apakah ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah setelah

anggaran itu diputuskan?

Kalau penyimpangan sih tidak. Ya paling hanya saja tidak sesui

dengan target. Pun kaau ada penyimpanganpasti ketahuan dari awal.

Per triwulan itu kita evaluasi, dari situ bisa ketahuan ada

penyimpangan atau tidak. Target selalu kita utamakan.

79

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA





Nama : Abdul Manan

Jabatan : Tokoh Masyarakat Kota Bekasi

1. Bagaimana menurut bapak, melihat kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan

DPRD Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terkait

penyelenggaraan pelayanan publik ?

Ya, jadi DPRD itu mempunyai tata tertib, dan di dalam tata tertib itu

sudah dibagi-bagi komisi, komisi itu ada yang membidangi

pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Tentu akan

dilakukan oleh komisi yang memang membidangi administrasi

kepegawaian, pemerintahan maupun pengawasan. Dan itu pasti mereka

menjalankannya.

2. Apakah dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Bekasi sudah

sesuai dengan aturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat?

Ya, dewan dalam rangka melakukan pengawasan disamping memang

menjadi program dari dewan itu juga memperhatikan aspirasi dari

masyarakat, tentu dia sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan

oleh masyarakat.

80

3. Apakah DPRD Kota Bekasi sudah melakukan aspirasi masyarakat Kota

Bekasi dengan baik?

Ya sudah, karna kan ada sistem reses, dari situ mereka menjaring

aspirasi masyarakat dari konstituennya di dapil masing-masing, yang

artinya mereka sudah memenuhi ketentuan apa yang diinginkan dalam

rangka menampung aspirasi dari konstituen maupun masyarakat.

4. Bagaimana hasil pengawasan sudah di implementasikan ke publik?apakah

hanya untuk kepentingan parlemen dan pemerintah saja?

Tidak, hasil pengawasan itu tentu disampaikan kepada pemerintah,

karena haknya dewan itu menyampaikan pandangan kepada pemerintah

terhadap hal-hal yang ditemukan oleh dewan, itu tidak hanya

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah saja tapi

anggaran, pembangunan. Dan itu akan disampaikan ke pemerintah pada

saat rapat antara dinas dengan komisi yang bersangkutan. Maupun ke

publik jugaa.

5. Sejauh mana peran bapak sebagai tokoh masyarakat yang juga sebagai ketua

FKUB Kota Bekasi terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi dan

kinerja pemerintah daerah khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan

publik?

Baik dewan maupun pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan

publik , saya melihatnya sudah cukup meningkat dibanding masa-masa

lalu. Contohnya pemerintah daerah membuat semacam pelayanan yang

ada di mall, yang itu artinya dalam rangka meningkatkan pelayanan

publik supaya publik itu tidak terlalu susah, dengan dibukanya semacam

itu pelayanan akan semakin lancar. Saya sebagai tokoh masyarakat

81

mengikuti saja dan saya juga tentu dalam hal ini suka diminta

pertimbangan-pertimbangan.

6. Apa harapan bapak terhadap peran DPRD Kota Bekasi dan pemerintah daerah

Kota Bekasi?

Harapan saya dewan bisa lebih meningkatkan kinerjanya khususnya

dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk mengembangkan

pembangunan di Kota Bekasi, karena aspirasi-aspirasi inilah yang harus

diperjuangkan oleh anggota dewan. Untuk pemerintah daerah juga

cukup cerdas dalam melakukan kegiatan pembangunan ini dan hasilnya

ya cukup memuaskan.

82

Lampiran 7

Foto Wawancara dengan Anim Imamuddin, S.E.,M.M

Pada Tanggal 10 April 2018 di Kediaman Rumah Pribadi

83

Lampiran 8

Foto Wawancara dengan MIV. Enie Widhiastuti

Pada Tanggal 22 Mei 2018 di Ruang Komisi III DPRD Kota Bekasi

84

Lampiran 9

Foto Wawancara dengan Abdul Manan

Pada Tanggal 07 Agustus 2018 di Kota Bekasi

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN...