IMPLEMENT ASI SPPBN TINGKA T F ASILIT ASDI MBA RI-E

*V. Samiyoto dan **Pranjono

ABSTRAK

Implementasi Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir ( SPPBN) tingkat

fasilitas di Material Balance Area (MBA) RI-E, Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir

dan Daur Ulang (P2TBDU), didasarkan alas struktur MBA RI-E dengan persyaratan dan ketentuan

yang semuanya tertulis pada Facility Attachment No.5. Untuk memperlancar tugas akunting bahannuklir (ABN), Kepa/a Pusat P2TBDU mengeluarkan SK tentang Organisasi Personalia Pengelo/a

Akunting Bahan Nuklir, yang personilnya terdiri alas Penguasa Insta/asi Nuklir, Pengawas Bahan

Nuklir, Koordinator Pengurus Bahan Nuklir dan Penguru.5 Bahan Nuklir di masing-masing KeyMeasurement Point (KMP). Tugas dC);n tanggung jawab masing masing personil pengelola ABN

dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Inspeksi rutin oleh International Atomic Energy

Agency (IAEA) dilakukan satu kali tiap periode tutup buku, yang didahului inspeksi lokal oleh Badan

Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Untuk keperluan penutupan buku perlu dilakukan inventorifisik bahan nuklir (Physical Inventory Taking, PIT) dengan cara melakukan pengukuran seluruh

bahan nuklir yang ada di fasilitas. Pencatatan data-data hasil PIT di setiap KMP dilakukan oleh

masing-masing Pengurus KMP yang ditulis pada formulir Physical Inventory Itemized Listing (PilL).

Laporan hasil pencatatan buku dan hasil PIT dituliskan pada formulir Physical Inventory Listing (PIL)

dan Material Balance Report ( MBR) oleh Koordinator Pengurus Bahan Nuklir dan akan diperiksa

dan disyahkan oleh Pengawas Bahan Nuklir. Laporan tersebut- harus segera dikirimkan kepada

BAPETEN paling lambat 1 minggu setelah PIT, yang oleh BAPETEN akan diverifikasi den

selanjutnya akan diteruskan ke IAEA.

,fabrikasi digunakan untuk pembuatan pelet

UO2 sampai merakit EB menjadi bundel.

PENDAHULUAN

Instalasi Elemen Bakar Eksperimental

(IEBE) adalah salah satu instalasi nuklir yang

dimiliki P2TBDU yang digunakan sebagai

sarana untuk ":!1elakukan pengembangan

teknologi bahan bakar reaktor daya, yang

mengubah bahan baku berbentuk Yellow cake

menjadi elemen bakar (EB) yang digunakan

untuk reaktor daya.

Untuk menanggulangi penyelewengan

penggunaan bahan nuklir dari pemakaian

untuk tujuan damai menjadi senjata/bahan

peledak lain, yang dapat dilakukan oleh

perorangan, kelompok orang, pihak manaje-men fasilita$ atau bahkan oleh pihak peme-

rintah sendfri, maka sesuai dengan perjanjian

safeguards, pemakaian bahan nuklir pada

proses-proses di atas dikenakan safeguardsoleh IAEA.

Instalasi ini dilengkapi dengan fasilitas

Teknologi Pemurnian dan Konversi, TeknologiFabrlkasl, den Kendall Kualltas.

Agar 'pemakaian bahan nuklir dapatmemenuhi semua peraturan yang dikeluarkan

baik oleh IAEA maupun oleh BAPETEN

sebagai penyelenggara Sistem pertanggung-

jawaban dan Perigendalian Bahan Nukir

(SPPBN/safeguards) tingkat negara, maka

Pad a fasilitas Teknologi Pemurnian dan

Konversi dapat dilakukan kegiatan-kegiatan

yang meliputi unit pelarutan, pemurnian,

pengendapan, dan unit kalsinasi-reduksi yang

menghasilkan serbuk UOz, sedangkan fasilitas

URANIA No. 21& 22/Thn.VI/Januari-ApriI2000 49

V.SAMIYOTO, PRANJONO Implementasi SPPBN Tingkat Fasi/itas di MB.4 RI-E

mulai tahun 1996 Ka. PEBN (sekarang

P2TBDIJ) membentuk tim Personalia

Pengelola Akunting Bahan Nuklir (ABN)-

PEBN melalui SK Nc. 0O1/HKOOO9/EBN/1996

(yang diperbarui setiap tahun) sebagai satuan

organisasi pelaksana implementasi SPPBN ditingkat fasilitas.

verifikasi, IAEA akan menerbitkan dokumen

Facility Attachment yang berisi pengesahan

struktur MBA, persyaratan den peraturan

pelaksanaan SPPBN tingkat fasilitas.

II. IMPLEMENTASI SPPBN 01 MBA RI-E

Implementasi SPPBN di IEBE didasarkanatas struktur MBA RI-E dengan persyaratan

dan ketentuan yang semuanya tertulis pada

Facility Attachment No.5 yang Islnya antaralain menyebutkan bahwa tim ABN di fasilitas

diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem

pencatatan dan pelaporan.

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN

DAN PENGENDAl.IAN BAHAN NUKLIR

(SPPBN)

Dengan ikut sertanya Indonesia menan-

da-tangani perjanjian NPT (Treaty on The Non

Proliferation 0; Nuclear Weapons) pad a

tanggal 2 Maret 1970 dan selanjutnya pada

tanggal 14 Juli 1980 menonda-tangani

perjanjian Safeguards dengan IAEA, makaIndollesia harus bersedia menerima Safe-

guards berdasarkan perjanjian safeguards

terhadap semua pengelolaan dan penggu-

naan bahan nuklir serta semua perangkat

nukl1r.

Tim ABN sebagai penyelenggara SPPBN

di tingkat fasilitas melakukan tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

dikeluarkan IAEA pad a dokumen INF

CIRC/153 yang isinya antara lain mengharus-

kan setiap negara yang telah menanda-

tangani perjanjian Safeguards, maka setiap

negara berkewajiban menyelenggarakansistem sefeguards. Oleh karena itu, BAPETEN

dalam hai ini sebagai penyelenggara safe-

guards tingkat negara (state leval) berkewajib-an membentuk SPPBN, dan penguasa

instalasi sebagai penyelenggara safeguards

tingkai fasilitas (facility level) berkewajiban

mengimplementasikan safeguards. Ketentuan

IAEA tersebut dilaksanakan oleh BAT AN

den~an mengeluarkan SK Dirjen BAT AN No.

362/DJ/IX/1994 yang sekarang telah diganti

dengan SK Ka. BAPETEN No.

13/Ka.BAPETENNI-99.

Tugas danTanggung Jawab Pengurus KMP

1. Menyelenggarakan pencatatan data-data

bahan nuklir yang ada pada KMP yang

menjadi tanggung jawabnya pad a formulir

Lajur Bantu berdasarkan data yang ada

pada Kartu Serta.

2. Menyelenggarakan pencatatan se-tiap

pemindahan (pengiriman dan! atau

penerimaan) bahan nuklir antar KMP dalam

satu MBA pada Formulir Pemindahan

Internal atas masing-masing KMP yang

menjadi tanggung jawabnya.3. Menyelenggarakan Oaf tar Inverlta-risasi

Fisik bahan nuklir pada waktu tertentu pada

Form Inventarisasi Fisik atas bahan nuklir

yang ada pada KMP yang menjadi

tanggung jawabnya.4. Melakukan koordinasi dengan Koor-

dinator Pengurus KMP dengan jalan

memberikan informasi kepada Koordinator

Pengurus KMP.

5. Bertanggung jawab kepada atasan

langsungnya atas kebenaran tugas yang

menjadi bebannya.Struktur MBA di fasilitas (Iihat Lampiran,

Gambar 1). dibentuk dengan cara mengaju-

kannya ke IAEA dengan mengisi formulir

dokumen disain fasilitas (Design Information

Questionnaire, DIQ). Setelah melakukan

Tugas dan Tanggung Jawab Koor-dinator

Pengurus KMP

1. Menyelenggarakan pencatatan data-data

bahan nuklir yang ada pada MBA yang

URANIA No.21 & 22/Thn.VI/Januari-ApriI200050

V.SAMIYOTO, PRANJONO Implementasi SPPBN Tingkat Fasilitas di MBA RI-E

2.

Bertanggung jawab menjamin ierpe-nuhinya persyaratan dan peraturan baik

nasional maupun internasional yang

berlal<u bagi Sistem PPBN.

2.

11.1. PENCATATAN

Ada dua sistem pencatatan yang harus

dilakukan :

3 11.1.1. Catatan pembukuan

Catatan pembukuan yang dilaksanakan

di MBA RI-E dibuat sedemikian sehinga dapat

memenuhi persyaratan pembukuan yang

berlaku. Catatan pembukuan tersebut terdiri

dari:

1. General ledger (GL) yaitu dokumen untuk

.pencatatan resume dari seluruh pengu-

bahan inventori bahan nuklir yang ada di

dalam MBA dan dokumen ini dibuat untuk

setiap jenis bahan nuklir.

Subsidiary Ledger (SL) yaitu dbkumen

pelengkap llntuk pencatatan bahan nuklir

yang ada di dalam suatu KMP dan

transaksi bahan nuklir antar KMP dalam

satu MBA, dokumen ini dibuat untuk

setiap jenis bahan nuklir.

Inventory Change Document (ICD) yaitudokumen dukung untuk pencatatan bahan

nuklir yang dipindahkan dari suatu MBA,ke

t\1BA lain. ICD ini dibuat rangkat 5 (lima), 1

lembar untuk arsip MBA pengirim, 1

lembar dikirim ke BAPETEN, 3 lembar

dikirim ke MBA penerima untuk ditanda-

tangani dan selanjutnya dikirim kembali 1

lembar ke MBA pengirim dan 1 lembar ke

BAPETEN dan 1 lembar arsip MBA

penerima.Internal Material Transfer (IMT) yaitu

dokumen untuk penoatatln pemlndlhandan data bahan nuklir antar KMP dalam

satu MBA. IMT 'ini dibuat rangkap 3 (tiga)

yaitu:.lembar 1 untuk KMP penerima

.lembC)r 2 untuk KMP pengirim

.lembar 3 untuk Koordinator Pengurus

Bahan Nuklir.'

4.

menjadi tanggung jawab-nya didasarkanatas data yang diberikan oleh masing~

masing Pe-ngurus KMP dalam MBA yang

bersangkutan.

Menyelenggarakan pencatatan setiap

pemindahan (pengiriman\ dan/ataupenerimaan) bahan nuklir antar MBA pada

formulir Inventory Change Document (ICD)

atas MBA yang menjadi tanggung

jawabnya.Melakukan Pelaksanaan Inventori Fisik

berdasarkan data dari masing~masing

pengurus KMP dalam MBA yang

bersangkutan.Menyiapkan laporan Sistem

Pertanggungjawaban dan Pengen-dalianBahan Nuklir ke BAPETEN dan IAEA.

Menyertai pelaksanaan kegiatan verifikasi

Inventori Fisik baik oleh BAPETEN

maupun IAEA.

5.

2.

3.

Tugas dan Tanggung Jawab PengawasBahan Nuklir

1. Mengawasi dipenuhinya peraturan tentang

Sistem Pertanggungjawab-an dan

Pengendalian Bahan Nuklir.2. Memberikan petunjuk kepada para

pengurus Bahan Nuklir agar memudahkan

pelaksanaan Sistem Pertanggungjawaban

dan Pengen-dalian Bahan Nuklir (SPPBN).

3. Menyiapkan petunjuk teknis yang

diperlukan untuk pelaksanaan SPPBN

agar semua persyaratan dan peraturan

yang berlaku ~apat terpenuhi.

4. Melakukan pelaksanaan Inventori Fisik

bersama dengan Koordinator pengurus

Bahan Nuklir dan verifi-kasi hasil

Pelaksanaan Inventori Fisik baik oleh

Inspektur BAPETEN maupun Inspektur

IAEA pada MBA-MBA yang menjadi

tanggung jawabnys.

4

Tugas dan Tanggung Jawab Penguasa

Instalasi Nuklir

1. Menyelenggarakan Sistem Pertang-

gungjawaban dan Pengendalian Bahan

Nuklir pada instalasi-instalasi yang

menjadi tanggung jawabnya.

URANIA No. 21& 22fThn.VI/Januari-ApriI2000 51

V.SAf\1IYOTO. PRANJONO Imp/erne/llasi SPPBN Tingka/ Fasililas di MBA RI-E

Physical Inventory Itemized List (PilL)

adalah daftar inventori bzhen nuklir di

setiap KMP, yang dilengkapi dengan kode-

kode yang menerangkan lokasi, kode

bahan nuklir (material code) dan diskripsi

bahan nuklir.

11.1.2. Catatan operasional

Catatan operasional diperoleh dari :

1. Data pengoperasian yaitu untuk menen-

tukan perubahan kuantitas dan komposisi

bahan nuklir.

2. Kartu Serta Uranium yaitu '.mtuk penca-

tatan data bahan nuklir yang dipindahkan

antar alaVruang dan selalu menyertai

bahan nuklirnya.

inventori dan selanjutnya oleh BAPETEN

diteruskan ke IAEA.

2. PIL (Physical Inventory Listing)

PIL merupakan laporan yang berisi daftar

inventori seluruh bahan nuklir yang ada di

fasilitas (MBA) yang datanya diperoleh dari

pelaksanaan inventori fisik (PIT). Dari sini

dapat diketahui bahwa PIL merupakan

bukti nyata keberadaan dan jumlah bahan

nuklir yang ada di fasilitas atau MBA yang

bersangkutan. Laporan ini segera dikirim

ke BAPETEN dalam jangka waktu tidak

lebih dari 1 minggu setelah pelaksanaan

inventori fisik dan selanjutnya oleh

BAPETEN diteruskan ke IAEA.

3. MBR (Material Balance Report)

Laporan ini dibuat untuk melaporkan

keadaan neraca bahan di fasilitas.

Dari laporan ini dapat diketahui besar

kecilnya bahan nuklir yang tidak dapat

diukur (hilang, terjadi penyelewengan dsb.)

yang disebut MUF (Material Unaccounted

For). Untuk membuat laporan ini harus

memperhatikan komponen-komponen ne-

raGa bahan yang ada. Laporan ini harus

segera dikirim ke BAPETEN dalam jangka

waktu yang tidak lebih dari 1 minggu

setelah pelaksanaan inventori fisik,

selanjutnya oleh BAPETEN diteruskan ke

IAEA.

3.

4.

5.

Kartu ini dibuat rangkap 4 yaitu:

.lembar 1 menyertai bahan nuklirnya

.lembar 2 untuk KMP penerima

.lembar 3 untuk KMP pengirim

.lembar 4 untuk Koordinator Pengurus

Bahan Nuklir

Data kalibrasi (tangki, instrumen, cuplikan

dan analisis)

Prosedur pengendalian kualitas

pengukuran.Uraian tindakan untuk persiapan dan

pelaksanaan inventori fisik bahan nuklir.

Uraian tindakan untuk menentl!kan jumlah

kehilangan bahan nuklir yang disebabkan

karena kecelakaan.

6.

Perhitungan Neraca Bahan:

Neraca Bahan dapat disusun apabila

telah terpenuhinya segala komponen yang

termasuk di dalamnya, seperti data dari

pelaksanaan inventarisasi fisik (PIT), data

pengubahan-pengubahan yang terjadi (peneri-maan/pengiriman antar MBA), penutupan buku

akhir (BE), dan BA, serta data inventarisasi

awal (PB), maka perhitungan neraca bahan

akan memperlihatkan adanya kehilangan

atau~ah penyelewengan yang terjadi tanpaterdeteksi.

11.2. PELAPORAN

Laporan akunting bahan nuklir terdiri dari:

11.2.1. LapC\ran Rutin:

1. ICR (Inventory Change Report)

Laporan ini dibuat untuk melaporkan

semua pengubahan irventori bahan nuklir

yang terjadi dan datanya diperoleh dari

dokumen pengubahan yang terjadi (ICD-

MT). Laporan ini harus segera dikirim ke

BAPETEN dalam jangka waktu tidak lebih

dari 14 hari teihitung mulai awal bulan

berikutnya setelah teljadi pengubahan

bahan dilakukanPerhitungan neraca

dengan rumus sbb:

URANIA No.21 & 22frhn.VI/Januari-ApriI200052

V .SAMIYOTO~ PRANJONO Implemenlasi SPPBN Tingkal Fasililas NfB.4 RI-E

MUF = PB + Pemasukan -Pengeluaran -

Inventori fisik akhir

PB = Inventori awal

Pemasukan = Penerimaan dari MBA lain.

Pengeluaran = Pengiriman ke MBA lain.

MUF = Inventori buku-inventori Fisik

= (" Jumlah yang semestinya

ada")- (" Jumlah kenyataan")Inventori buku = (Inventori awal + penerimaan

-pengeluaran)Inventori fisik = Inventori akhir = "Jumlah

kenyataan yang ada".

11.2.2. Laporan Khusus

Laporan khusus ini dibuat apabila terjadi

suatu kecelakaan/kejadian yang mengaki-

batkan hilangnya sejumlah bahan nuklir yang

cukup berarti atau melebihi batas yang telah

ditentukan, dan pula bila terjadi perubahan

"contaiment dan surveillance" (CIS) yang tak

diduga dari yang telah ditentukan dalam

Facility Attachment.

secara signifikan atau penyelewengan tanpa

terdeteksi. Tentu saja komponen-komponen

lain dari neraca bahan seperti penerimaan,

perlgiriman, pembuangan dll, harus pula

diperhatikan untuk melengkapi arti neraca

bahan. Data-data baik dari inventarisasi fisik

maupun dari seluruh komponen neraca b~han

diperlukan agar neraca bahan dan MUF dapat

dievaluasi dan menghasilkan kesimpulan yang

berarti. Sebelum dilakukan pelaksanaan

inventori fisik secara menyeluruh untuk

mempcrsiapkan audiUpemeriksaan bahan

nuklir baik oleh BAPETEN maupun oleh IAEA,

Koordinator Pengurus Bahan Nuklir membuat

surat Nota Dinas yang i5inya tentang jadual

penghentian sementara pemakaian bahan

nuklir di fasilitas sampai selesainya

pemeriksaan bahan nuklir oleh BAPETEN

maupun IAEA yang disampaikan kepada

seluruh pemakai bahan nuklir di fasilitas.

Dalam pelaksanaan PIT, setiap personil

petugas Pengelola Bahan Nuklir melakukan

tug as dan tanggungjawab masing-masing

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Iihat

halaman di atas/Lampiran di SK Kapus).

Laporan-laporan jenis lain dapat saja

dibuat untuk memenuhi keperluan manajemen

fasilitas sendiri atau oleh fihak nasional,

misalnya laporan evaluasi MUF, dll.

III. PERMASALAHAN

Laporan-laporan tersebut disiapkan oleh

Koordinator Pengurus Bahan Nuklir dengan

mengisi formulir-formulir standar IAEA (ICR,

PIL dan MBR) dan akan dikirimkan ke

BAPETEN setelah ditanda-tangani oleh

Pengawas Bahan Nuklir serta mendapat

persetujuan dari penguasa Instalasi Nuklir

(PIN).

Permasalahan yang ada pada peiak-

sanaan SPPBN di MBA RI-E masih terdapat

beberapa masalah yang perlu dipikirkan

penyelesaiannya:1. Belum tercapainya sistem komunikasi

yang lancar dalam pemindahan data dari

data-data operasi menjadi data-data

akunting.2. Oleh karena hal tersebut di atas, maka

pada pelaksanaan inventarisasi fisik sering

kali masih ada kesalahan yang ditemukan

oleh inspektor, yang seharusnya dapat

diantisipasi apabila ada kelengkapan data-datE) operasl.

11.3. Pelaksanaan Inventarisasi Fisik (PIT;

Keglatan ~IT Inl sang at menentukan

dalam akunting dan pengendalian atas bahan

nuklir karena dari sini dapat dibuktikan secara

nyata keberadaan fisik bahan nuklir. Neraca

bahan yang diperoleh atas inventarisasi fisik

adalah satu-satunya cara yang dimiliki fasilitas

untuk menjamin bahwa tidak ada kehilangan

IV. PEMBAHASAN/PEMECAHAN MASALAH

Sebagian data akunting terutama data

inventarisasi fisik yang harus dibuat oleh Tim

akunting bahan nuklir, sangat bergantung

-

53URANIA No. 21& 22/Thn.VI/Januari-ApriI2000

V.SAMIYOTO, PI{ANJONO Imp/ementasi SPPBN TingkaJ f(I.I'i/ita.l: di ,\18:1/(1-£

kepada data-data operasi yang dibuat oleh

para pemakai bahan nuklir, oleh k::trena kedua

jenis data terse but dibuat oleh personil yang

berbeda dan ul'ltuk kepentingan yang berbeda

harus dibuat sedemikian sehingga ada form

Kartu serta uranium yang harus diisi oleh para

pemakai uraniuIT. yang dapat digunakan

bersama-sama. Hal ini diperlukan agar pad a

pelaksanaan inventarisasi fisik tidak perlu

dilakukan pengukuran ulang oleh Tim ABN. Oi

sisi lain, Tim tersebut dapat mengalami

kesulitan bila melaku~<an penglJkuran ulang,

karena tidak tahuJ persis perilaku yang harus

dikenakan pada bahan nuklir yang telah dansedang digunakan. .

3.

personil yang ditunjuk sebagai pengelolaakunting bahan nuklir.

Untuk 1ebih mengefektifkan pelaksanaan

SPPBN di MBA RI-E perlu adanya usaha

terns menerus dari semua pihak dalam

hal pengisian data-data bahan nuklir

kedalam KSU, sehingga keberadaan

bahan nuklir selalu disertai dengan KSU.

DAFTARPUSTAKA

1

2.

Banyaknya jumlah item/batch yang harus

diukur untuk menentukan jumlah bahan nuklir

tiap-tiap batch dan 'Naktu PIT yang relatif

sing kat kurang lebih 2 minggu. kedua faktor

tersebut memperbesar kemungkinan adanya

kesalahan pengukuran oleh Tim ABN.

3.

SURIPTO, A., "Implementasi SSAC

tingkat fasilitas di instalasi bahan nuklir'"

kuliah SSAC-2 di Serpong, 1993

Dokumen IAENINFCIRC/153., "Structure

and content of agreement between the

agency and states required in connection

with the treaty on the Non-Proliferation of

Nuclear Weapons", Februari 1983

SK Dirjen No. 362/DJ/IX/1994 tentang

Sistem Pertangggungjawaban dan Pe-

ngendatian Bahan Nuklir.

Facility Attachment No.5 untuk MBA RI-E

4.

Para Penulis adalah

para pejabat pranata nuklir dan

*Staf SubBidang Akuntansi Bahan Nuklir,

Bidang Keselamatan Kerja dan

**Staf Bid. Tek. Bahan Bakar Reaktor Daya,

P2TBDU,BATAN

TANYAJAWAB I USULAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut

di atas dapat dilakukan usaha-usaha sebagai

berikut :

1. Perlu terus menerus d!lakukan upaya

terciptanya kebiasaan menuliskan data-

data bahan nuklir pad a Kartu Serta

Uranium (KSU).

2. Perlu diadak(;1n sosialisasi tentang

Akuntansi Bahan Nuklir di instalasi yang

bersangkutan dalam interval waktu

tertentu.

3. Oi masa ciatang Akuntansi Bahan Nuklir

seyogyanya dimasukkan dalam salah satu

materi Oiklat di P2TBOU.

Hendro Wahyono

Perlu diadakan DIKLAT tentang MBA bagi

pengurus Pengelola MBA (Material

Balance Accounting) atau Pengurus

Bahan Nuklir di masing-masing KMP.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1 Pada umumnya pelaksanaan SPPBN di.

MBA RI-E dapat berjalan lancar.

Semenjak diberlakukan SK Oirjen No.

362/0J/IX/94 (sampai dengan Juni 1999)

dan diduklJng SK Kapus, pelaksanaanSPPBN di MBA RI-E dapat berjalan lebih

19ncar, karena adanya pembagian tugas

dan tanggung jawab terhadap setiap

V. Samiyoto2

Usulan diterima.Koreksi unt-uk Material Balance

Accounting. Yang benar adalah Material

Balance Area.

V.SAMIYOTO, PRANJONO Implementasi SPPBN Tingkat Fasilitas di MBA RI-E

LAMPI RAN

KMP

KMP2

Gambar 1. MBA RI-E, Instalasi Elemen Bakar Eksperimental.

Gambar 2. ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGELOLA ABN -P2TBDU(periode 1Juli- 31 Maret 2000)

URANIA No. 21& 22/Thn.VI/Januari-ApriI2000 55