IMB dan SLF secara Elektronik - pip2bjatim.compip2bjatim.com/download.php?file=19Kebijakan...
Transcript of IMB dan SLF secara Elektronik - pip2bjatim.compip2bjatim.com/download.php?file=19Kebijakan...
IMB dan SLF secara Elektronik
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN
Meningkatkan pelayanan perizinan IMB kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah
Melakukan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia
Menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku
1
2
3
SIMBG sebagai Tools Penting Implementasi
Perda tentang BG
Penyelenggaraan Penerbitan: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan
Gedung (SBKBG) d. Rencana Teknis Pembongkaran
(RTB) e. Pendataan Bangunan Gedung
Reformasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Reformasi Penyelenggaraan
Perizinan di Indonesia
1. Mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017)
2. Mendukung Perwujudan Satu Data melalui program Online Single Submission (OSS)
1. Mengubah paradigma penyelenggaraan bangunan gedung:
2. Mengedepankan pemenuhan persyaratan teknis untuk menjamin Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan
3. Menjadikan IMB & SLF sebagai instrument control, bukan hanya administratif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung
Standar Teknis dan
Pedoman Teknis
Peraturan Presiden Peraturan Daerah tentang
Bangunan Gedung
Kondisi sosial, budaya, ekonomi, geologi
dan geografi daerah setempat
UU 23/2014
UU 28/2002 PP 36/2005
Perwal/bup Perda BG
Permen PUPR 25/2007
Permen PUPR 5/2016
Permen PUPR 6/2017
Permen PUPR 11/2018
IMB SLF
Penyelenggaraan BG
IMB SLF
SIMBG
OSS
Permen PUPR 19/2018
Draft SE SIMBG
PP 24/2018
PerPres 91/2017
KEWENANGAN DAERAH
KEWENANGAN
PUSAT
Dasar hukum pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung, antara lain:
1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
6. Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 juncto Permen PUPR Nomor 06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
8. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan
9. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pasal 32 ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; dan/atau d. IMB, berdasarkan Komitmen.
Pasal 38 ayat: (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan:
a. pengadaan tanah; b. perubahan luas lahan; c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; d. pengadaan peralatan atau sarana; e. pengadaan sumber daya manusia; f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; g. pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau h. pelaksanaan produksi.
(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun belum menyelesaikan:
a. Amdal; dan/atau b. rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
Pasal 72 ayat (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari: A. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) atau profesi ahli bangunan gedung
dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;
B. profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.
Pasal 4 ayat: 1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan
komitmen IMB melalui SIMBG. 2. Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melengkapi: a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan
tanah; b. data pemilik Bangunan Gedung; dan c. rencana teknis Bangunan Gedung.
3. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas.
Pasal 4 ayat: 1. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
2. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan
paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
3. Ketentuan mengenai rencana teknis Bangunan Gedung dan pertimbangan
teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 ayat: 1. Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
diterbitkannya IMB..
2. Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui SIMBG paling lama 5
(lima) hari setelah diterbitkannya IMB.
3. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemenuhan komitmen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
Pasal 6 ayat: 1. TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memberikan
pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh
pelaku usaha kepada pemerintah daerah melalui SIMBG.
2. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, pemerintah daerah
melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.
3. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah
melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku
efektif.
4. Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha
dapat mengajukan kembali IMB melalui OSS dengan syarat kegiatan
pembangunan dihentikan sampai dengan IMB berlaku efektif.
“Dalam Hal mencapai prioritas nasional terkait bangunan gedung maka perlu diliakukan upaya yaitu membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pengkaji Teknis, dan Penilik BG dalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan BG kebijakan, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi.”
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
PERIZINAN ONLINE TERPUSAT UNTUK DIGUNAKAN OLEH DAERAH Kementerian PUPR menginisiasi pembuatan software berbasis web untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan langsung terhadap masyarakat
APLIKASI SIMBG SERVER TERPUSAT
Kab/kota Kab/kota Kab / Kota
MANFAAT: 1. Percepatan implementasi IMB & SLF online untuk
kab/kota 2. SOP, Waktu layanan diselenggarakan dan dikawal
oleh system 3. Transparansi dan Kemudahan bagi masyarakat 4. Database yang valid terkait bangunan gedung 5. Dapat menghitung potensi PBB dan Retribusi IMB 6. Memudahakan pengawasan secara berjenjang
oleh Pemerintah, Provinsi, dan kabupaten / kota TAHAPAN PROGRAM
MEMBUTUHKAN KOMITMEN
ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA SERTA
KOMITMEN PENDANAAN
TA 2017 Pembuatan, TA 2018 – 2019 Penerapan di kab/ kota 1
Ujicoba implementasi software di kab/kota 2
Peraturan Menteri PUPR pemanfaatan SIMBG 3
Pendampingan implementasi software ke kab/kota 4
Monitoring, Evaluasi, Maintenance 5
17
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
1. Menerbitkan IMB
2. Menerbitkan SLF dan Perpanjangannya
Disamping itu, SIMBG di desain dengan maksud mempermudah tugas pemerintah daerah karena memiliki fitur:
1. Koordinasi antar instansi (DPMPTSP, Dinas PUPR, Kecamatan)
2. Kemudahan penugasan TABG dan Tim Teknis
3. Otomatisasi penyelenggaraan layanan sesuai SOP (waktu layanan, perhitungan retribusi, notifikasi,
penjadwalan sidang, dll)
4. Kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan
SIMBG merupakan system berbasis online yang diperuntukan untuk mendukung pelayanan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam hal :
Merupakan 1 rangkaian system
kontrol terhadap penyelenggaraan
bangunan gedung
SIMBG juga di desain dengan maksud mempermudah masyarakat memiliki fitur:
1. Online
2. Cek Progres Permohonan
3. Pemilihan Jadwal Sidang Saat Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis
Maksimal 30 hari
Pemohon
IMB
Berusaha
Non
Berusaha
OSS NIB SIMBG
Submit
Kelengkapan
Dokumen
Teknis
Verifikasi
Kelengkapan
Persyaratan
Administratif
dan Teknis
Pemeriksaan
Dokumen
Teknis
Pembayaran
Retribusi IMB
Penerbitan
IMB /
Pernyataan
Pemenuhan
Komitmen
DPMPTSP Dinas Teknis DPMPTSP
SIMBG
Submit
Kelengkapan
Adm &
Dokumen
Teknis
Verifikasi
Kelengkapan
Persyaratan
Administratif
dan Teknis
Pemeriksaan
Dokumen
Teknis
Pembayaran
Retribusi IMB Penerbitan
IMB
Pelayanan perizinan secara elektronik dilakukan melalui 2 aplikasi website, yaitu: 1. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi
terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun non-berusaha
2. Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusaha.
Halaman muka https://oss.go.id/oss/ Halaman muka (nama daerah).simbg.pu.go.id
https://www.dropbox.com/sh/c7veo2ckg7ra8oi/AAD
fxyv3h2ujh6ZneOUiM_aOa?dl=0
LINK DOWNLOAD: - Pemohon - DPMPTSP (Kab/Kota) - Dinas Teknis (Kab/Kota)
HP. 082111613210 (EGI)