ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

POS PEMBERDAYAAN KELUARGA

(POSDAYA) BERDAYAGUNA

POSDAYA DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG,

KABUPATEN PURWOREJO

ANGGARAN DASAR ”POSDAYA BERDAYAGUNA”Desa Tegalrejo, Kec. Grabag,

Kab. Purworejo

PEMBUKAAN ANGGARAN DASAR

Anggaran dasar perlu untuk sebagai pedoman dasar pendirian POSDAYA

ANGGARAN DASAR

BAB 1

DASAR ORGANISASI

PASAL 1 

NAMA

1. Organisasi ini bernama Pos Pemberdayaan Keluarga selanjutnya disebut

POSDAYA.

2. Nama POSDAYA untuk masing-masing lokasi diserahkan kepada kesepakatan

anggota dan pengurus.

PASAL 2 

KEDUDUKAN

POSDAYA berkedudukan di kelurahan/desa dan bagian yang lebih kecil dari desa

(dusun, RW, RT dan lain-lain) 

PASAL 3 

ASAS

POSDAYA berasaskan Pancasila dan UUD’45

PASAL 4 

MAKSUD

POSDAYA dibentuk dengan maksud sebagai forum silaturahmi, komunikasi, advokasi

dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal

tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan

pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya

kesehatan, pendidikan dan wirausaha, agar keluarga bisa tumbuh mandiri di desanya.

PASAL 5 

TUJUAN

Tujuan POSDAYA adalah :

1. Memberdayakan keluarga melalui peningkatan kegiatan dan peran serta lembaga

yang sudah ada (seperti: Posyandu, Lembaga keagamaan, PAUD dll) untuk

mencapai keluarga sejahtera secara mandiri.

2. Memelihara dan menumbuhkan-kembangkan sikap sosial dan budaya yang ada

dalam masyarakat untuk memberdayakan keluarga.

3. Sebagai wadah organisasi sosial yang dapat memberi dan menerima pembaharuan.

4. Terlaksananya program dan kegiatan dinamis untuk mencapai tujuan masyarkat

yang mandiri, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

BAB II

STRUKTUR KEPENGURUSAN POSDAYA

PASAL 6 

STRUKTUR KEPENGURUSAN POSDAYA

1. Struktur organisasi POSDAYA minimal terdiri atas: (1) penanggungjawab, (2)

penasihat, (3) ketua, (4) sekretaris, (5) bendahara, (6) Koordinator Bidang

Kesehatan, (7) Koordinator Bidang Pendidikan dan (8) Koordinator Bidang

Ekonomi atau Kewirausahaan.

2. Struktur pada ayat 1 bersifat luwes, dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III 

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN 

PASAL 7 

KEANGGOTAAN

Keanggotaan POSDAYA bersifat terbuka tanpa memandang SARA (Suku, Ras dan Agama)

PASAL 8 

HAK

Hak – hak anggota POSDAYA adalah : 

1. Mempunyai kedudukan yang sama dalam organisasi. 

2. Mempunyai hak dipilih dan memilih sebagai pengurus organisasi.

PASAL 9

KEWAJIBAN 

Kewajiban anggota POSDAYA adalah :

1. Setiap anggota organisasi berkewajiban untuk memberikan pemikiran, saran, dan

lain-lain sebagainya yang sifatnya memajukan organisasi.

2. Setiap anggota organisasi dikenakan iuran tahunan yang besarnya diatur didalam

Ketetapan Organisasi.

BAB IV

PASAL 10 

KETUA ORGANISASI 

1. Ketua organisasi ialah warga yang tinggal di Kelurahan/ desa tempat POSDAYA

berdiri.

2. Ketua organisasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah besar

anggota POSDAYA.

PASAL 11 

TUGAS KETUA ORGANISASI

 

1. Ketua organisasi bertanggung jawab terhadap program kerja organisasi.

2. Ketua organisasi setiap tahunnya berkewajiban memberikan laporan

pertanggungjawaban kepada rapat anggota.

PASAL 12 

MASA JABATAN KETUA ORGANISASI 

1. Masa jabatan Ketua organisasi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih  kembali,

maksimal 2 (dua) kali periode kepengurusan. 

2. Jika Ketua organisasi berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya, ia digantikan olah salah seorang anggota kepengurusan

POSDAYA sampai  dengan habis masa jabatanya. 

BAB V 

KEUANGAN POSDAYA

PASAL 13 

ANGGARAN KEUANGAN POSDAYA

Keuangan POSDAYA berasal dari swadaya anggota, bantuan pemerintah Kabupaten

dan bantuan pihak luar yang tidak mengikat

PASAL 14

LAPORAN KEUANGAN POSDAYA

Laporan anggaran pendapatan dan pengeluaran organisasi diberikan oleh anggota

kepengurusan POSDAYA setiap satu tahun sekali

BAB VI 

PENUTUP 

PASAL 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Untuk mengubah anggaran dasar POSDAYA dilakukan dan ditetapkan oleh rapat

anggota yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota.

PASAL 16 

PEMBUBARAN ORGANISASI 

 Pembubaran organisasi dilaksanakan dan ditetapkan oleh rapat anggota yang dihadiri

minimal 2/3 dari jumlah seluruh anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

POSDAYA “BERDAYAGUNA”Desa Tegalrejo, Kec. Grabag,

Kab. Purworejo

BAB I

WILAYAH ORGANISASI

PASAL 1

Posdaya Berdayaguna adalah Forum Komunikasi yang wilayahnya berada di

Purworejo.

BAB II

KEANGGOTAAN

PASAL 2

1. Keanggotaan Forum berdasarkan Pasal 10 Anggaran dasar yaitu seluruh warga

RW 2 dan 3 Desa Tegalrejo, Kec. Grabag, Kab. Purworejo,

2. Kriteria dan tata cara untuk ditetapkan menjadi anggota seperti yang tersebut

pada Ayat 1 Pasal ini diatur oleh kebijakan kepengurusan,

3. Keanggotaan posdaya adalah seluruh masyarakat RW 2 dan 3 Desa Tegalrejo

PASAL 3

Yang diterima sebagai anggota Posdaya adalah warga RW 2 dan 3 Desa Tegalrejo

yang memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 10 Anggaran Dasar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 4

1. Setiap Anggota berhak :

a. Mendapat perlakuan yang sama,

b. Menghadiri musyawarah-musyawarah,

c. Menyampaikan pendapat dan keinginan kepada Dewan Penasehat dan

atau Kepengurusan, baik tertulis maupun lisan,

d. Menggunakan hak suara dalam musyawarah serta hak memilih dan

dipilih untuk jabatan, sesuai dengan aturan yang berlaku,

e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Posdaya.

2. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam

Posdaya, anggota harus dapat membuktikan kesetiaan, kemampuan, aktifitas,

disiplin dan darma baktinya, serta memenuhi ketentuan, yaitu :

Anggota yang tidak tercela. Penyimpangan dari ketentuan ini karena

pertimbangan yang wajar harus mendapat persetujuan dari Dewan

Penasehat.

PASAL 5

Anggota Posdaya mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menjaga nama baik Posdaya,

b. Melaksanakan tujuan, fungsi dan kebijakan,

c. Menjunjung tinggi disiplin Posdaya,

d. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi dengan penuh

tanggungjawab

e. Menjaga nama baik pribadi.

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

PASAL 6

Keanggotaan Posdaya berakhir karena :

a. Permintaan sendiri,

b. Dipecat,

c. Tidak tercatat lagi sebagai Penduduk Desa Petahunan,

d. Meninggal dunia.

BAB V

KEPENGURUSAN

PASAL 7

1. Dalam kepengurusan, Koordinator utama pemegang kekuasaan tertinggi,

2. Koordinator Utama dalam kepengurusan dibantu dan membawahi wakil

koordinator utama, Sekretaris , Bendahara, dan Koordinator-koordinator Bidang.

3. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 1 orang anggota,

4. Bendahara dalam menjalankan tugasnya terdiri dari 1 orang anggota,

5. Koordinator Bidang I membidangi Bidang Kelembagaan dan memiliki 4 orang

anggota,

6. Koordinator Bidang II membidangi Bidang Pendidikan yang memiliki 4 orang

anggota,

7. Koordinator Bidang III membidangi Bidang Kewirausahaan yang memiliki 4

orang anggota.

8. Koordinator Bidang IV membidangi Bidang Lingkungan dan memiliki 4 orang

anggota,

9. Koordinator Bidang V membidangi Bidang Kesehatan dan memiliki 4 orang

anggota.

BAB VI

DISIPLIN FORUM

PASAL 8

1. Untuk menegakkan kewibawaan dan keutuhan Posdaya serta untuk

memantapkan mekanisme organisasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan

kesatuan Posdaya, Posdaya mempunyai ketentuan tentang disiplin Posdaya,

2. Setiap anggota Posdaya harus mentaati disiplin organisasi. Terhadap

pelanggaran disiplin Posdaya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Anggaran

Rumah Tangga.

PASAL 9

1. Disiplin Posdaya yang bersifat larangan adalah :

a. Anggota Posdaya dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama

baik dan kepentingan Posdaya,

b. Anggota Posdaya dilarang melakukan kegiatan dan tindakan yang

bertentangan dengan Peraturan Posdaya sebagaimana diatur pada Pasal 10

Anggaran Dasar,

c. Anggota Posdaya dilarang membuka Rahasia Posdaya .

2. Disiplin Posdaya yang bersifat keharusan adalah :

a. Anggota Posdaya yang hendak melakukan kegiatan atas nama Posdaya

yang tidak menjadi tugasnya harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu

dari pimpinan Posdaya setingkat diatasnya,

b. Anggota Posdaya harus taat terhadap semua peraturan Posdaya,

c. Anggota Posdaya dilarang menerima atau memberi uang atau materi dari

orang – perorangan atau instansi untuk kepentingan pribadi,

d. Anggota Posdaya tidak diperbolehkan melakukan dan atau menggunakan

kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Posdaya.

BAB VII

SANKSI

PASAL 10

Sanksi yang dapat dijatuhkan Posdaya terhadap pelanggaran disiplin Posdaya terdiri

atas :

a. Peringatan,

b. Pembebas-tugasan

c. Pemberhentian sementara, dan

d. Pemecatan.

PASAL 11

1. Sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir a (Peringatan) dilakukan

secara tertulis oleh masing-masing jajaran Posdaya kepada anggota, pengurus

Posdaya dalam tingkatannya sesuai dengan kewenangannya.

2. Sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir b (Pembebas-tugasan), c

(Pemberhentian sementara) dan d (pemecatan), baru dapat dilaksanakan setelah

didahului peringatan sebanyak tiga kali secara tertulis oleh jajaran Posdaya pada

tingkatannya, kecuali terhadap pelanggaran berat, dapat segera menjatuhkan

sanksi seperti ditentukan Pasal 10 butir d (Pemecatan).

3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 butir b (Pembebas-tugasan) dan

c (Pemberhentian sementara) dilakukan oleh jajaran Posdaya, namun harus

dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari jajaran Posdaya.

4. Sanksi seperti yang dimaksud pada Ayat 3 Pasal ini dapat disetujui atau

dibatalkan oleh jajaran Posdaya.

5. Mereka yang dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 butir d,

diberi kesempatan untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam

rapat Posdaya atas permintaan yang bersangkutan.

PASAL 12

1. Disamping sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Posdaya sebagaimana

tercantum dalam Pasal 10, Dewan Penasehat Posdaya dapat melakukan

Pembekuan atau Pencabutan, Pengesahan kepengurusan. Pembekuan atau

Pencabutan, Pengesahan kepengurusan Posdaya dilakukan apabila kepengurusan

itu melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Posdaya,

2. Hal yang dianggap dapat merugikan dan membahayakan Posdaya adalah:

a. Kepengurusan mengambil kebijakan yang menyimpang atau

bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat,

b. Kepengurusan terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi

dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan Posdaya,

3. Apabila terjadi pembekuan atau pencabutan pengesahan

kepengurusan, tugas dan tanggungjawab kepengurusan tersebut berada ditangan

Dewan Penasehat dengan titik berat melakukan konsolidasi kepengurusan.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 13

1. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat

berdasarkan demokrasi Pancasila,

2. Apabila hal tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini tidak dapat dilakukan, dilaksanakan

melalui pemungutan suara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Keputusan diambil dengan suara terbanyak (lebih dari seperdua) dari

jumlah suara yang hadir,

b. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan dengan cara tertulis,

kecuali kalau musyawarah / rapat / sidang menentukan lain,

c. Apabila ada pemungutan suara, jumlah suara yang setuju dan yang tidak

setuju sama banyaknya, diadakan pengulangan sebanyak-banyaknya tiga

kali,

d. Apabila hasil pemungutan suara ulang sama jumlahnya yang setuju dan

yang tidak setuju, hal yang bersangkutan ditolak.

BAB IX

KEUANGAN FORUM

PASAL 14

1. Besarnya uang pangkal dan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Anggaram Dasar serta cara pemungutan, pengaturan dan pengelolaan ditetapkan

oleh kepengurusan,

2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kekayaan Posdaya

disampaikan setiap akhir jabatan bersamaan dengan penyampaian

pertanggungjawaban kepengurusan.

BAB X

PENUTUP

PASAL 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Posdaya ini diatur

dalam Peraturan dan pedoman Posdaya yang ditetapkan oleh Dewan Penasehat

Posdaya.