Ilmu Negara II (Perubahan)

8/19/2019 Ilmu Negara II (Perubahan)

1/31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia pemerintahan disegala bidang yang telah mengalami banyak kemajuan baik

secara sistem maupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengubah

kepribadian serta pemikiran masyarakat secara global.

Seorang pemikir Romawi kuno yang bernama Cicero (10 ! "# S$% pernah menyatakan

&'bi societas ibi ius) yang berarti &di mana ada masyarakat di situ ada hukum. 'ngkapan

tersebut menunjukkan bahwa di manapun dalam kehidupan kelompok manusia senantiasa

terdapat aturan yang mengikat warganya. *ebih-lebih dalam kehidupan bernegara. Dalam negara

terdapat kumpulan manusia yang sedemikian banyak dan sedemikian luas permasalahannya.

+amun demikian kehidupan bernegara akan tertib jika ada aturan yang ditaati dan dijalankan

oleh segenap warganya. ,turan tertinggi dalam negara itu adalah konstitusi atau 'ndang-'ndang

Dasar (''D%.

1.2. Tujuan

Dengan dibuatnya makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan

yaitu) dapat mempelajari dan memahami perkembangan masyarakat ndonesia pada masaekinian dan sekaligus mengerjakan tugas yang diberikan Dosen (bu Rosmawati% yang kami

hormati.

Semoga makalah yang saya buat dapat memberikan man/aat kepada $ahasiswa

'niersitas Syiah uala) khususnya saya sendiri agar menjadi $ahasiswa yang lebih dapat

menghargai nilai-nilai dari sejarah ndonesia.

1


2/31

BAB II. PEMBAHASAN

2.1. KonstitusiKonstitusi !ang "erna# Berlaku $i In$onesia

$enurut usnardi dan brahim (12#%) ''D merupakan konstitusi yang tertulis. Selain

konstitusi yang tertulis) terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau disebut konensi.

onensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan.

$eskipun tidak tertulis) konensi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam ketatanegaraan.

Dalam uraian bab ini) konstitusi yang dimaksudkan adalah konstitusi yang tertulis atau 'ndang-

'ndang Dasar. onstitusi atau 'ndang-'ndang Dasar berisi ketentuan yang mengatur hal-hal

yang mendasar dalam bernegara. 3al-hal yang mendasar itu misalnya tentang batas-batas

kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara) hak-hak dan kewajiban warga negara dan lain-

lain.

4 onstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan

pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut

(5.C.S.6ade dan 7.8hilips) 190%.

4 onstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara) berupa kumpulan

peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu

negara (.C.6heare) 19:%.

4 onstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan) hak-hak dari

yang diperintah) dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (C.;. Strong) 10%.

$enurut Sri Soemantri (129%.

suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut <

1. =aminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

>. Susunan ketatanegaraan suatu negara

#. 8embagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

onstitusi yang memuat seperangkat ketentuan atau aturan dasar suatu negara tersebut

mempunyai /ungsi yang sangat penting dalam suatu negara. $engapa? Sebab) konstitusi menjadi

pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain) penyelenggaraan

negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara itu.

2


3/31

Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi) maka pemerintah tidak

boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Sebagai aturan dasar dalam negara) maka 'ndang-'ndang Dasar mempunyai kedudukan

tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di ndonesia. ,rtinya semua jenis peraturan

perundang-undangan di ndonesia kedudukannya di bawah 'ndang-'ndang Dasar +egara

Republik ndonesia) yakni ''D 1":. 8eraturan perundang-undangan tersebut adalah 'ndang-

'ndang@8eraturan 8emerintah pengganti 'ndang-'ndang) 8eraturan 8emerintah) 8eraturan

8residen) dan 8eraturan Daerah.

onstitusi atau ''D yang pernah berlaku dan masih berlaku di ndonesia sejak tanggal 12

,gustus 1": hingga sekarang (tahun >002%) di negara ndonesia pernah menggunakan tiga

macam ''D yaitu ''D 1":) onstitusi RS 1") dan ''D Sementara 1:0. Dilihat dari

periodesasi berlakunya ketiga ''D tersebut) dapat diuraikan menjadi lima periode yaitu <

1. 12 ,gustus 1": ! >9 Desember 1" berlaku ''D 1":)

>. >9 Desember 1" ! 19 ,gustus 1:0 berlaku onstitusi RS 1")

#. 19 ,gustus 1:0 ! : =uli 1: berlaku ''D Sementara 1:0)

". : =uli 1: ! 1 Aktober 1 berlaku kembali ''D 1":)

:. 1 Aktober 1 ! sekarang berlaku ''D 1": (hasil perubahan%.

1. UUD 1%&' "erio$e 1( Agustus 1%&' ) 2* Dese+,er 1%&%

8ada saat 8roklamasi kemerdekaan tanggal 19 ,gustus 1":) +egara Republik ndonesia

belum memiliki konstitusi atau ''D. +amun sehari kemudian) tepatnya tanggal 12 ,gustus

1":) 8anitia 8ersiapan emerdekaan ndonesia (88% mengadakan sidang pertama yang salah

satu keputusannya adalah mengesahkan ''D yang kemudian disebut ''D 1":. $engapa

''D 1": tidak ditetapkan oleh $8R sebagaimana diatur dalam pasal # ''D 1":? Sebab)

pada saat itu $8R belum terbentuk. +askah ''D yang disahkan oleh 88 tersebut disertai

penjelasannya dimuat dalam Berita Republik ndonesia +o. 9 tahun 1". ''D 1": tersebut

terdiri atas tiga bagian yaitu 8embukaan) Batang ubuh) dan 8enjelasan. 8erlu dikemukakan

bahwa Batang ubuh terdiri atas 1 bab yang terbagi menjadi #9 pasal) serta " pasal ,turan

8eralihan dan > ayat ,turan ambahan. Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut ''D 1":

3


4/31

saat itu? ,da beberapa hal yang diketahui) antara lain tentang bentuk negara) kedaulatan) dan

sistem pemerintahan.

$engenai bentuk negara diatur dalam 8asal 1 ayat (1% ''D 1": yang menyatakan

&negara ndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan)

maka di negara Republik ndonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan negara) yakni di

tangan pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah negara bagian sebagaimana yang berlaku

di negara yang berbentuk negara serikat (/ederasi%. Sebagai negara yang berbentuk republik)

maka kepala negara dijabat oleh 8residen. 8residen diangkat melalui suatu pemilihan) bukan

berdasar keturunan.

$engenai kedaulatan diatur dalam 8asal 1 ayat (>% yang menyatakan &kedaulatan adalah

di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh $ajelis 8ermusywaratan Rakyat. ,tas dasar

itu) maka kedudukan $ajelis 8ermusywaratan Rakyat ($8R% adalah sebagai lembaga tertinggi

negara. edudukan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain berada di bawah $8R.

$engenai sistem pemerintahan negara diatur dalam 8asal " ayat (1% yang berbunyi

&8residen Republik ndonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 'ndang- 'ndang

Dasar. 8asal tesebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial.

Dalam sistem ini) 8residen selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

$enteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah pembantu 8residen yang

bertanggung jawab kepada 8residen) bukan kepada Dewan 8erwakilan Rakyat (D8R%. 8erlu

kalian ketahui) lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut ''D 1":

(sebelum amandemen% adalah <

a. $ajelis 8ermusyawaratan Rakyat ($8R%

b. 8residen

c. Dewan 8ertimbanagan ,gung (D8,%

d. Dewan 8erwakilan Rakyat (D8R%

e. Badan 8emeriksa euangan (B8%

/. $ahkamah ,gung ($,%

2. Perio$e ,erlakun!a Konstitusi -IS 1%&%

8erjalanan +egara baru Republik ndonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda

yang menginginkan menjajah kembali ndonesia. Belanda berusaha memecah-belah bangsa

4


5/31

ndonesia dengan cara membentuk +egara-negara boneka seperti +egara Sumatera imur)

+egara ndonesia imur) +egara 8asundan) dan +egara =awa imur di dalam negara Repubik

ndonesia. Bahkan) Belanda kemudia melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota

=akarta) yang dikenal dengan ,gresi $iliter pada tahun 1"9 dan ,gresi $iliter atas kota

ogyakarta pada tahun 1"2. 'ntuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Repubik

ndonesia) 8erserikatan Bangsa-Bangsa (8BB% turun tangan dengan menyelenggarakan

on/erensi $eja Bundar ($B% di Den 3aag (Belanda% tanggal ># ,gustus ! > +oember

1". on/erensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Repubik ndonesia) B;A (Bijeenkomst oor

;ederal Aerleg) yaitu gabungan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda%) dan Belanda

serta sebuah komisi 8BB untuk ndonesia. $B tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan

pokok yaitu <

1. Didirikannya +egara Rebublik ndonesia SerikatE

>. 8enyerahan kedaulatan kepada Republik ndonesia SerikatE dan

#. Didirikan uni antara RS dengan erajaan Belanda.

8erubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan

adanya penggantian ''D. Aleh karena itu) disusunlah naskah ''D Republik ndonesia Serikat.

Rancangan ''D tersebut dibuat oleh delegasi R dan delegasi B;A pada on/erensi $eja

Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut) maka mulai >9 Desember

1" diberlakukan suatu ''D yang diberi nama onstitusi Republik ndonesia Serikat.

onstitusi tersebut terdiri atas $ukadimah yang berisi " alinea) Batang ubuh yang berisi bab

dan 19 pasal) serta sebuah lampiran.

$engenai bentuk negara dinyatakan dalam 8asal 1 ayat (1% onstitusi RS yang berbunyi

& Republik ndonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis

dan berbentuk /ederasi. Dengan berubah menjadi negara serikat (/ederasi%) maka di dalam RS

terdapat beberapa negara bagian. $asing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah

negara bagiannya. +egara-negara bagian itu adalah < negara Republik ndonesia) ndonesia

imur) 8asundan) =awa timur) $adura) Sumatera imur) dan Sumatera Selatan. Selain itu

terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri) yaitu < =awa engah) Bangka)

Belitung) Riau) alimantan Barat) Dayak Besar) Daerah Banjar) alimantan enggara) dan

alimantan imur.

5


6/31

Selama berlakunya onstitusi RS 1") ''D 1": tetap berlaku tetapi hanya untuk

negara bagian Republik ndonesia. 6ilayah negara bagian itu meliputi =awa dan Sumatera

dengan ibu kota di ogyakarta. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya

onstitusi RS adalah sistem parlementer. 3al itu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 dan

> onstitusi RS. 8ada ayat (1% ditegaskan bahwa 8residen tidak dapat diganggu-gugat.

,rtinya) 8residen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan.

Sebab) 8residen adalah kepala negara) tetapi bukan kepala pemerintahan. alau demikian)

siapakah yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan? 8ada 8asal

112 ayat (>% ditegaskan bahwa $enteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan

pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya

sendiri-sendiri. Dengan demikian) yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-

tugas pemerintahan adalah menterimenteri. Dalam sistem ini) kepala pemerintahan dijabat oleh

8erdana $enteri. *alu) kepada siapakah pemerintah bertanggung jawab? Dalam sistem

pemerintahan parlementer) pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (D8R%. 8erlu kalian

ketahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut onstitusi RS adalah <

a. 8residen

b. $enteri-$enteri

c. Senat

d. Dewan 8erwakilan Rakyat

e. $ahkamah ,gung

/. Dewan 8engawas euangan

. Perio$e Berlakun!a UUDS 1%'/

8ada awal $ei 1:0 terjadi penggabungan negaranegara bagian dalam negara RS)

sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik ndonesia) +egara ndonesia

imur) dan +egara Sumatera imur. 8erkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan

antara RS yang mewakili +egara ndonesia imur dan +egara Sumatera imur dengan Republik

ndonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. esepakatan tersebut kemudian dituangkan

dalam 8iagam 8ersetujuan tanggal 1 $ei 1:0. 'ntuk mengubah negara serikat menjadi negara

kesatuan diperlukan suatu ''D negara kesatuan. ''D tersebut akan diperoleh dengan cara

memasukan isi ''D 1": ditambah bagian-bagian yang baik dari onstitusi RS.

6


7/31

8ada tanggal 1: ,gustus 1:0 ditetapkanlah 'ndang- 'ndang ;ederal +o.9 tahun 1:0

tentang 'ndang- 'ndang Dasar Sementara (''DS% 1:0) yang berlaku sejak tanggal 19 ,gustus

1:0. Dengan demikian) sejak tanggal tersebut onstitusi RS 1" diganti dengan ''DS 1:0)

dan terbentuklah kembali +egara esatuan Republik ndonesia. 'ndang-'ndang Dasar

Sementara 1:0 terdiri atas $ukadimah dan Batang ubuh) yang meliputi bab dan 1" pasal.

$engenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam 8asal 1 ayat (1% ''DS

1:0 yang berbunyi &Republik ndonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum

yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa

berlakunya ''DS 1:0 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 2# ayat (1%

''DS 1:0 ditegaskan bahwa 8residen dan 6akil 8residen tidak dapat diganggu-gugat.

emudian pada ayat (>% disebutkan bahwa $enteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh

kebijaksanaan pemerintah) baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk

bagiannya sendiri-sendiri. 3al ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan

pemerintahan adalah menteri-menteri. $enteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada

parlemen atau D8R. 8erlu kalian keahui bahwa lembaga-lembaga negara menurut ''DS 1:0

adalah <

a. 8residen dan 6akil 8residen

b. $enteri-$enteri

c. Dewan 8erwakilan Rakyat

d. $ahkamah ,gung

e. Dewan 8engawas euangan

Sesuai dengan namanya) ''DS 1:0 bersi/at sementara. Si/at kesementaraan ini nampak

dalam rumusan pasal 1#" yang menyatakan bahwa onstituante (*embaga 8embuat ''D%

bersama-sama dengan pemerintah selekaslekasnya menetapkan ''D Republik ndonesia yang

akan menggantikan ''DS ini. ,nggota onstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan

Desember 1:: dan diresmikan tanggal 10 +oember 1: di Bandung. Sekalipun konstituante

telah bekerja kurang lebih selama dua setengah tahun) namun lembaga ini masih belum berhasil

menyelesaikan sebuah ''D. ;aktor penyebab ketidakberhasilan tersebut adalah adanya

pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di D8R serta

di badan-badan pemerintahan.

7


8/31

8ada pada tanggal >> ,pril 1: 8residen Soekarno menyampaikan amanat yang berisi

anjuran untuk kembali ke ''D 1":. 8ada dasarnya) saran untuk kembali kepada ''D 1":

tersebut dapat diterima oleh para anggota onstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-

beda. Aleh karena tidak memperoleh kata sepakat) maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun

sudah diadakan tiga kali pemungutan suara) ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran

8residen tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu >@# suara dari jumlah anggota yang hadir.

,tas dasar hal tersebut) demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara) pada tanggal : =uli 1:

8residen Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit 8residen yang isinya adalah <

1. $enetapkan pembubaran onsituante

>. $enetapkan berlakunya kembali ''D 1": dan tidak berlakunya lagi ''DS 1:0

#. 8embentukan $8RS dan D8,S

Dengan dikeluarkannya Dekrit 8residen : =uli 1:) maka ''D 1": berlaku kembali

sebagai landasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik ndonesia.

&. UUD 1%&' Perio$e ' 0uli 1%'% ) 1% kto,er 1%%%

8raktik penyelenggaraan negara pada masa berlakunya ''D 1": sejak : =uli 1:- 1 Aktober

1 ternyata mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Aleh

karena itu) pelaksanaan ''D 1": selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua

periode yaitu periode Arde *ama (1:-1%) dan periode Arde Baru (1-1%.

8ada masa pemerintahan Arde *ama) kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi

penyimpangan yang dilakukan 8residen dan juga $8RS yang justru bertentangan dengan

8ancasila dan ''D 1":. ,rtinya) pelaksanaan ''D 1": pada masa itu belum dilaksanakan

sebagaimana mestinya. 3al ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada

kekuasaan seorang 8residen dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan D8R terhadap

kebijakan-kebijakan 8residen.

Selain itu muncul pertentangan politik dan kon/lik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi

politik) keamanan) dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. 8uncak dari situasi tersebut

adalah munculnya pemberontakan 7-#0-S@8 yang sangat membahayakan keselamatan bangsa

dan negara. $engingat keadaan semakin membahayakan) r. Soekarno selaku 8residen R

memberikan perintah kepada *etjen Soeharto melalui Surat 8erintah 11 $aret 1

(Supersemar% untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan)

8


9/31

ketertiban) dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. *ahirnya Supersemar tersebut

dianggap sebagai awal masa Arde Baru.

Semboyan Arde Baru pada masa itu adalah melaksanakan 8ancasila dan ''D 1": secara murni

dan konsekuen. ,pakah tekad tersebut menjadi suatu kenyataan? ernyata tidak. Dilihat dari

prinsip demokrasi) prinsip negara hukum) dan keadilan sosial ternyata masih terdapat banyak hal

yang jauh dari harapan. 3ampir sama dengan pada masa Arde *ama) sangat dominannya

kekuasaan 8residen dan lemahnya kontrol D8R terhadap kebijakan-kebijakan

8residen@pemerintah. Selain itu) kelemahan tersebut terletak pada ''D 1": itu sendiri) yang

si/atnya singkat dan luwes (/leksibel%) sehingga memungkinkan munculnya berbagai

penyimpangan. untutan untuk merubah atau menyempurnakan ''D 1": tidak memperoleh

tanggapan) bahkan pemerintahan Arde Baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah

''D 1":.

'. UUD 1%&' Perio$e 1% kto,er 1%%% ) Sekarang

Seiring dengan tuntutan re/ormasi dan setelah lengsernya 8residen Soeharto sebagai

penguasa Arde Baru) maka sejak tahun 1 dilakukan perubahan (amandemen% terhadap ''D

1":. Sampai saat ini) ''D 1": sudah mengalami empat tahap perubahan) yaitu pada tahun

1) >000) >001) dan >00>. 8enyebutan ''D setelah perubahan menjadi lebih lengkap) yaitu <

'ndang- 'ndang Dasar +egara Republik ndonesia ahun 1":. $elalui empat tahap perubahan

tersebut) ''D 1": telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 8erubahan itu

menyangkut kelembagaan negara) pemilihan umum) pembatasan kekuasaan 8residen dan 6akil

8residen) memperkuat kedudukan D8R) pemerintahan daerah) dan ketentuan yang terinci tentang

hak-hak asasi manusia.

8ertanyaan kita sekarang) apakah ''D 1": yang telah diubah tersebut telah dijalankan

sebagaimana mestinya? entu saja masih harus ditunggu perkembangannya) karena masa

berlakunya belum lama dan masih masa transisi. Setidaknya) setelah perubahan ''D 1":) ada

beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung. $isalnya dalam hal

pemilihan 8residen dan 6akil 8residen) dan pemilihan epala Daerah (7ubernur dan

Bupati@6alikota%. 3al-hal tersebut tentu lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang

dianut negara kita. 8erlu kalian ketahui bahwa setelah melalui serangkaian perubahan

(amandemen%) terdapat lembaga-lembaga negara baru yang dibentuk. Sebaliknya terdapat

9


10/31

lembaga negara yang dihapus) yaitu Dewan 8ertimbangan ,gung (D8,%. *embaga-lembaga

negara menurut ''D 1": sesudah amandemen adalah <

a. 8residen

b. $ajelis 8ermusyawaratan Rakyat

c. Dewan 8erwakilan Rakyat

d. Dewan 8erwakilan Daerah

e. Badan 8emeriksa euangan

/. $ahkamah ,gung

g. $ahkamah onstitusi

h. omisi udisial

2.2. Latar Belakang Aal Masa Konstitusi Sa+"ai Sekarang

5nam puluh sembilan (% ahun yang lalu) sehari setelah 8roklamasi kemerdekan

Republik ndonesia) yaitu pada tanggal 12 agustus 1":) 8anitia 8ersiapan emerdekaan

ndonesia (88%) selain memilih r. Soekarno dan Drs. $oh. 3atta sebagai 8residen dan 6akil

8residen Republik ndonesia) juga menetapkan ''D 1": sebagai onstitusi Republik

ndonesia. 8embentukan ''D 1": dirancang oleh B8'8 yang jumlah anggotanya terdiri

dari > orang tokoh ndonesia dan 2 orang =epang sebagai anggota istimewa (tokubetsu-Iin)

dengan ketua dr Radjiman 6edyodiningrat. B8'8 dalam merancang dan menyusun ''D

1": bersidang dimulai dari tanggal > $ei sampai 1 =uli 1":.

8enyusunan ''D 1":) diawali dengan perdebatan tentang dasar negara yang cocok bagi

bangsa ndonesia yang sangat heterogen dalam kontek suku)agama)ras dan antar golongan.

beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara seperti $oh.

amin) Soepomo) $oh. 3atta) hingga akhirnya r. Soekarno pada tanggal 1 =uni 1":

menyampaikan pidato lahirnya 8ancasila yang kemudian disepakati untuk menjadi dasar negara

bagi ndonesia merdeka) yaitu 8ancasila. Sementara itu Staats ide (konsep negara% yang hendak

dituju oleh para founding fathers bangsa ndonesia sesungguhnya sangat jelas sebagaimana

tertuang dalam pembukaan ''D 1":) yaitu melindungi segenap dan tumpah darah ndonesia)

mencerdaskan kehidupan bangsa) mewujudkan kesejahteraan umum dan turut serta dalam

ketertiban dunia.

10


11/31

Dinamika ketatanegaraan dalam perkembangannya) ''D 1": tidak berlangsung lama

oleh sebab pada >9 Desember 1") onstitusi yang berlaku adalah ''D Republik ndonesia

Serikat (RS% meskipun cukup singkat yaitu hanya kurang dari satu tahun. 8asalnya) sejak 19

,gustus 1:0) ''D sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berubah kembali

yaitu ''D Sementara 1:0. Dalam periode ini pemilihan umum (pemilu% pertama di ndonesia

diselenggarakan pada tahun 1::) atmos/er politik pada saat itu pemilu 1:: selain memilih

anggota badan perwakilan rakyat juga memilih anggota konstituante yang bertugas untuk

menyusun onstitusi baru) namun dalam perjalanannya onstituante mengalami jalan buntu)

sehingga pada tanggal : =uli 1: 8residen Soekarno mengeluarkan dekrit 8residen yang salah

satu isinya adalah memberlakukan kembali ''D 1":.

8asca jatuhnya 8residen Soekarno) pemerintahan Arde baru memulai dengan tagline

politik menjalankan 8ancasila dan ''D 1": secara murni dan konsekuen. namun demikian)

dalam prakteknya 8residen Soeharto selama #> ahun 8emerintahannya) ''D 1":

dikeramatkan menjadi sakral dan diberlakukan dengan ta/sir yang tidak demokratis) sesuai

kepentingan politiknya. dus) pada masa itu orang tabu untuk berbicara tentang ''D 1":. a/sir

terhadap ''D 1":) terkait masa jabatan 8residen) dapat dipilih berkali-kali) sehingga 8residen

Suharto berkuasa selama masih memiliki na/su kekuasaan. ermasuk) tentang anggota $8R

yang dalam masa Arde baru dengan jumlah 1000 orang dengan komposisinya 00 orang

diangkat dan "00 orang dipilih. 3al tersebut kemudian) menjadi petanyaan mendasar bagaimana

mungkin 00 orang yang diangkat tidak akan memilih 8residen Soeharto? Sehingga benar apa

yang disampaikan oleh *ord ,cton) power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

8asca lengsernya 8residen Suharto dari kursi kekuasaan) ''D 1": berlaku dengan ta/sir

yang berbeda pula) sehingga 8residen ,bdurahman 6ahid hanya berkuasa selama satu ahun)

sembilan bulan) hal tersebut terjadi karena diberhentikan oleh anggota $8R yang sama pada saat

8residen ,bdurahman 6ahid dipilih menjadi 8residen) oleh karenanya ta/sir yang berbeda-beda

terhadap ''D 1": tidak memberikan kepastian terhadap masa jabatan 8residen. $aka) pada

saat adanya arus besar dari entitas bangsa untuk melakukan amandemen (perubahan% terhadap

''D 1":) hal yang menarik dan mendapat perhatian publik adalah tentang masa jabatan

8residen. Salah satu hasil dari perubahan tersebut adalah membatasi jabatan 8residen dan 6akil

8residen yaitu $assa =abatan 8residen dan 6akil 8residen adalah lima tahun dan dapat dipilih

11


12/31

kembali dalam jabatan yang sama) hanya untuk satu kali masa jabatan. ,rtinya jabatan 8residen

dan 6akil 8residen hanya dua periode) sebagaimana 8residen udhoyono.

8erubahan ''D 1": dalam kurun waktu 1 sampai dengan >00>) berimplikasi pada

membawa perubahan secara /undamental terhadap sistem ketatanegaraan ndonesia. 8erubahan

tersebut selain mengakomodasi beberapa lembaga negara baru) seperti D8D) $ahkamah

onstitusi) omisi udisial juga menambahkan 8asal yang terkait dengan jaminan hak asasi

manusia dan memasukan 8emilihan 'mum ke dalam batang tubuh ''D 1":. 8erubahan-

perubahan terhadap ''D 1": memiliki konsensus yang dijaga oleh anggota $8R pada saat itu

yaitu) pertama) tidak mengubah pembukaan ''D 1":) kedua) tetap mempertahankan +R)

ketiga, mempertegas sistem 8emerintahan 8residensial) Keempat ) penjelasan ''D 1":

ditiadakan dan hal-hal yang normati/ dimasukan kedalam 8asal-pasal) Kelima, perubahan dengan

cara adendum. Dalam kontek bernegara konsensus tersebut penting supaya bangsa ini tidak

kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi.

onstitusi sesungguhnya di dalam negara-negara demokratis memiliki /ungsi untuk

membatasi kekuasaan yang dimiliki salah satu cabang kekuasaan negara (lembaga negara% dalam

hal ini 8residen dalam bentuk pemerintahan Republik dan Raja dalam $onarchi (kerajaan%.

Selain itu) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia- sehingga dalam

perkembangan demokrasi yang substansinya adalah memberikan kekuasaan tertinggi kepada

rakyat (kedaulatan rakyat%) dengan adigium vox vovuli, vox dei suara rakyat adalah suara uhan)

berkembang menjadi apa yang dimaknai sebagai demokrasi konstitusional. ,rtinya adalah sistem

8emerintahan demokrasi yang dalam penyelenggaraan negaranya berlandaskan pada onstitusi

atau di ndonesia laFim disebut ''D.

Sejak ahun >002 8residen udhoyono) mengeluarkan eputusan 8residen nomor 12

ahun >002) yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 ,gustus dijadikan sebagai 3ari

onstitusi. idak seperti peringatan hari-hari besar lainnya) hari onstitusi bagi sebagian rakyat

ndonesia memang masih asing bahkan banyak yang tidak tahu karena legitimasinya pun baru

dikeluarkan enam tahun yang lalu) namun demikian dalam kontek kehidupan berbangsa dan

bernegara) hal tersebut menjadi penting karena semakin menegaskan bahwa ndonesia adalah

negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dan ''D 1": merupakan landasan praktek

bernegara) sekaligus menjadi hukum tertinggi dalam konstruksi sistem hukum nasional.

12


13/31

Bangsa ndonesia) baru saja melewati tahapan krusial dalam kehidupan berdemokrasi.

ahun >01" ini agenda penting dalam kontek restrukturisasi politik baik di Badan perwakilan

rakyat maupun 8residen dan 6akil 8residen untuk lima tahun mendatang. Dalam kontek

8emilihan 8residen) berdasarkan hasil pemilihan 8residen =uli lalu) pasangan Capres dan

Cawapres) =okowi dan =usu/ alla) terpilih dengan mendapatkan dukungan mayoritas rakyat

ndonesia. 3al menariknya adalah ketika 8residen terpilih =okowi dalam berbagai momentum

termasuk pada saat debat Capres-Cawapres menegaskan akan tunduk dan patuh terhadap

kehendak rakyat dan onstitusi.

mplikasi dari pernyataan 8residen terpilih tersebut adalah) ertama, bahwa =okowi

sebagai 8residen harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kedaulatan negara ndonesia) baik

dari ancaman luar negara maupun dari dalam negara yang akhir-akhir ini muncul kelompok

masyarakat yang membawa panji-panji internasionalisme dan ingin menggantikan 8ancasila

sebagai dasar negara di republik ini) sekaligus melindungi semua rakyat ndonesia dari segala

bentuk kesewenang-wenangan kelompok yang mengatasnamkan ,gama ataupun kelompok

lainnya dan dalam kontek inilah negara perlu hadir. Kedua, =okowi dalam masa 8emerintahannya

perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yaitu pendidikan) kesehatan dan

penyediaan lapangan kerja sebagai mani/estasi dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan

kesejahteraan umum. Ketiga, melaksanakan negara hukum yang sampai hari ini masih banyak

menjadi perhatian rakyat ndonesia) karena hukum masih diandaikan sebagai pisau yang tajam

ke bawah tapi tumpul ke atas.

2.. Pen!i+"anganPen!i+"angan Ter#a$a" Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1": tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap

konstitusi (''D%. $arilah kita bahas berbagai peyimpangan terhadap konstitusi) yang kita

/okuskan pada konstitusi yang kini berlaku) yakni ''D 1":.

1. 8enyimpangan terhadap ''D 1": masa awal kemerdekaan) antara lain<

a. eluarnya $aklumat 6akil 8residen +omor G (baca< eks% tanggal 1 Aktober 1": yang

mengubah /ungsi +8 dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislati/ dan ikut

serta menetapkan 7B3+ sebelum terbentuknya $8R) D8R) dan D8,. 3al ini bertentangan

dengan ''D 1": pasal " aturan peralihan yang berbunyi Sebelum $8R) D8R) dan D8,

13


14/31

terbentuk) segala kekuasaan dilaksanakan oleh 8residen dengan bantuan sebuah komite

nasional.

b. eluarnya $aklumat 8emerintah tanggal 1" +oember 1": yang merubah sistem

pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. 3al ini bertentangan

dengan pasal " ayat (1% dan pasal 19 ''D 1":.

>. 8enyimpangan terhadap ''D 1": pada masa Arde *ama) antara lain<

a. 8residen telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk 8enetapan 8residen) yang

hal itu tidak dikenal dalam ''D 1":.

b. $8RS) dengan etetapan +o. @$8RS@10 telah menetapkan 8idato 8residen tanggal 19

,gustus 1: yang berjudul 8enemuan embali Reolusi ita ($ani/esto 8olitik Republik

ndonesia% sebagai 7B3+ yang bersi/at tetap.

c. 8impinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara)

yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu 8residen.

d. 3ak budget tidak berjalan) karena setelah tahun 10 pemerintah tidak mengajukan R''

,8B+ untuk mendapat persetujuan D8R sebelum berlakunya tahun anggaran yang

bersangkutanE

e. 8ada tanggal : $aret 10) melalui 8enetapan 8residen +o.# tahun 10) 8residen

membubarkan anggota D8R hasil pemilihan umum 1::. emudian melalui 8enetapan 8residen

+o." tahun 10 tanggal >" =uni 10 dibentuklah D8R 7otong Royong (D8R-7R%E

/. $8RS mengangkat r. Soekarno sebagai 8residen seumur hidup melalui etetapan

+omor @$8RS@ 1#.

#. 8enyimpangan terhadap ''D 1": pada masa Arde Baru

a. $8R berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap

''D 1": serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (8asal 10" etetapan $8R

+o. @$8R@12# tentang ata ertib $8R%. 3al ini bertentangan dengan 8asal # ''D 1": yang

memberikan kewenangan kepada $8R untuk menetapkan ''D dan 7B3+) serta 8asal #9 yang

memberikan kewenangan kepada $8R untuk mengubah ''D 1":.

b. $8R mengeluarkan etetapan $8R +o. H@$8R@12# tentang Re/erendum yang

mengatur tata cara perubahan ''D yang tidak sesuai dengan pasal #9 ''D 1": Setelah

perubahan ''D 1": yang keempat (terakhir% berjalan kurang lebih tahun) pelaksanaan ''D

1": belum banyak dipersoalkan. *ebih-lebih mengingat agenda re/ormasi itu sendiri antara lain

14


15/31

adalah perubahan (amandemen% ''D 1":. +amun demikian) terdapat ketentuan ''D 1":

hasil perubahan (amandemen% yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah) yaitu anggaran

pendidikan dalam ,8B+ yang belum mencapai >0I. 3al itu ada yang menganggap bertentangan

dengan 8asal #1 ayat ("% ''D 1": yang menyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

>0I dari anggaran pendapatan dan belanja negara (,8B+%.

8enyimpangan-penyimpangan terhadap ''D ahun 1": dapat disederhanakan dalam

bagan di bawah ini.

8enyimpangan terhadap ''D ahun 1": <

$asa awal emerdekaan

1. +8 diserahi kekuasaan legislati/ dan ikut menetapkan 7B3+

>. $enerapkan sistem parlementer

$asa Arde *ama

1. dalam bentuk 8enetapan 8residen

>. 8idato 8residen sebagai 7B3+

#. 8impinan lembaga negara sebagai menteri

". 3ak budget tidak berjalan

:. 8embubaran D8R oleh 8residen

. 8engangkatan 8residen Seumur 3idup

$asa Arde Baru

1. $8R tidak berkehendak merubah ''D 1":

>. $engeluarkan ap $8R tentang re/erendum

$asa Setelah 8erubahan

,nggaran pendidikan dalam ,8B+ belum sesuai dengan 8asal #1 ''D 1":

2.&. HasilHasil Peru,a#an UUD 1%&'

8erubahan 'ndang-'ndang Dasar atau sering pula digunakan istilah amandemen

'ndang-'ndang Dasar merupakan salah satu agenda re/ormasi. 8erubahan itu dapat berupa

pencabutan) penambahan) dan perbaikan. Sebelum menguraikan hasil-hasil perubahan ''D

1":) kalian akan diajak untuk memahami dasar pemikiran perubahan) tujuan perubahan) dasar

yuridis perubahan) dan beberapa kesepakatan dasar dalam perubahan ''D 1":. Aleh karena

itu) perhatikan uraian di bawah ini dengan seksama.

15


16/31

1. ,pa dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap ''D 1":?

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan ''D 1": antara lain <

a. ''D 1": memberikan kekuasaan yang sangat besar pada 8residen yang meliputi kekuasaan

eksekuti/ dan legislati/) khususnya dalam membentuk 'ndang-'ndang.

b. ''D 1": mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (/leksibel% sehingga dapat

menimbulkan lebih dari satuta/sir (multita/sir%.

c. edudukan penjelasan ''D 1": sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum

seperti pasal-pasal (batang tubuh% ''D 1":.

>. ,pa ujuan 8erubahan ''D 1":?

8erubahan ''D 1": memiliki beberapa tujuan) antara lain <

a. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan

memperkukuh +egara esatuan Republik ndonesiaE

b. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta

memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasiE

c. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan 3,$ agar sesuai dengan

perkembangan paham 3,$ dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu

negara hukum yang tercantum dalam ''D 1":E

d. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.

e. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan ne-gara bagi eksistensi

negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi) seperti pengaturan wilayah negara dan

pemilihan umumE

/. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan

perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

Dalam melakukan perubahan terhadap ''D 1":) terdapat beberapa kesepakatan dasar yang

penting kalian pahami. esepakatan tersebut adalah <

a. tidak mengubah 8embukaan ''D 1":

b. tetap mempertahankan +R

c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial

16


17/31

d. penjelasan ''D 1": yang memuat hal-hal normati/ akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal

(batang tubuh%

#. Bagaimana 3asil 8erubahan ''D 1":?

8erubahan terhadap ''D 1": dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-

pasal yang disepakati oleh semua /raksi di $8R) kemudian dilanjutkan dengan perubahan

terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. 8erubahan terhadap ''D 1":

dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang $8R yaitu<

a. Sidang 'mum $8R 1 tanggal 1"->1 Aktober 1

b. Sidang ahunan $8R >000 tanggal 9-12 ,gustus >000

c. Sidang ahunan $8R >001 tanggal 1- +oember >001

d. Sidang ahunan $8R >00> tanggal 1-11 ,gustus >00>

8erubahan ''D +egara R 1": dimaksudkan untuk menyempurnakan ''D itu sendiri

bukan untuk mengganti.

2.'. Sika" Positi3 Ter#a$a" Pelaksanaan UUD 1%&' Hasil Peru,a#an

8ada dasarnya mengubah atau mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan untuk

menyempurnakan) melengkapi) atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya. entu saja

hasil perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi rakyat. Demikian pula halnya

terhadap perubahan terhadap ''D 1":.

8ada uraian sebelumnya telah dipaparkan hasil-hasil perubahan ''D 1":) yang

ditetapkan dalam Sidang 'mum $8R 1) >000) >001) dan >00>. 8erubahan ''D 1": bukan

hanya menyangkut perubahan jumlah bab) pasal) dan ayat tetapi juga adanya perubahan sistem

ketatanegaraan R.

3asil-hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan

negara) jaminan dan perlindungan 3,$) dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

demokratis. 3asil- hasil perubahan tersebut telah melahirkan peningkatan pelaksanaan

kedaulatan rakyat) utamanya dalam pemilihan 8residen dan pemilihan epala daerah secara

langsung oleh rakyat. 8erubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai berikut <

a. $8R yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan berada di atas lembaga negara

lain) berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya) seperti

17


18/31

D8R) 8residen) B8) $,) $) D8D) dan omisi udisial.

b. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh 8residen

beralih ke tangan D8R.

c. 8residen dan wakil 8residen yang semula dipilih oleh $8R berubah menjadi dipilih oleh

rakyat secara langsung dalam satu pasangan.

d. 8eriode masa jabatan 8residen dan wakil 8residen yang semula tidak dibatasi) berubah

menjadi maksimal dua kali masa jabatan.

e. ,danya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap ''D 1":

yaitu $ahkamah onstitusi.

/. 8residen dalam hal mengangkat dan menerima duta dari +egara lain harus memperhatikan

pertimbangan D8R.

g. 8residen harus memperhatikan pertimbangan D8R dalam hal memberi amnesti dan

rehabilitasi.

Sebagai warga negara) kalian hendaknya mampu menampilkan sikap positi/ terhadap

pelaksanaan ''D 1": hasil perubahan (amandeman%.

Sikap positi/ tersebut antara lain <

a. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih

memperjuangkan re/ormasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam ''D 1": sebelum

perubahan)

b. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara khususnya $8R yang telah

melakukan perubahan terhadap ''D 1":)

c. menyadari man/aat hasil perubahan ''D 1":)

d. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan ''D 1": hasil perubahan)

e. mematuhi aturan dasar hasil perubahan ''D 1":)

/. berpartisipasi secara akti/ dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan

''D 1":)

g. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah ''D 1": temasuk tata tertib

sekolah.

anpa sikap positi/ warga negara terhadap pelaksanaan ''D 1": hasil perubahan) maka

hasil perubahan ''D 1": itu tidak akan banyak berarti bagi kebaikan hidup bernegara. anpa

18


19/31

kesadaran untuk mematuhi ''D 1": hasil perubahan) maka penyelenggaraan negara dan

kehidupan bernegara tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. tulah beberapa sikap dan

perilaku yang hendaknya ditujukkan oleh warga negara yang baik) tidak terkeculi kalian semua.

onstitusi atau 'ndang-'ndang Dasar adalah seperangkat aturan dasar suatu negara

temempunyai /ungsi yang sangat penting dalam suatu negara. 8enyelenggaraan pemerintahan

negara harus didasarkan pada konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam negara) maka 'ndang-

'ndang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di

ndonesia. Sejak tanggal 12 ,gustus 1": hingga sekarang) di negara ndonesia pernah

menggunakan tiga macam ''D yaitu ''D 1":) onstitusi RS 1") dan ''D Sementara

1:0.''D 1": dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit 8residen 8residen tgl. : =uli 1:.

8enyimpangan terhadap ''D 1": telah terjadi) baik pada periode 1":-1") 1:-1: (Arde

*ama%) maupun 1-12 (Arde Baru%.

8erubahan ''D 1": merupakan salah satu agenda re/ormasi) untuk menciptakan

kehidupan bernegara yang lebih baik. 8erubahan terhadap ''D 1": dilakukan sebanyak empat

kali melalui Sidang 'mum $8R yaitu 1) >000) >001) dan >00>. Setiap warga negara

seharusnya menunjukkan sikap positi/ terhadap perubahan ''D 1": tersebut. Sikap positi/

tersebut terutama dengan sikap mematuhi dan melaksanakan ''D 1": hasil perubahan itu

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tanggal 12 ,gustus 1": hingga sekarang) di negara ndonesia pernah

menggunakan tiga macam ''D yaitu ''D 1":) onstitusi RS 1") dan ''D Sementara

1:0. ''D 1": dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit 8residen 8residen tgl. : =uli 1:.

8enyimpangan terhadap ''D 1": telah terjadi) baik pada periode 1":-1") 1:-1: (Arde

*ama%) maupun1-12 (Arde Baru%.

8erubahan ''D 1": merupakan salah satu agenda re/ormasi) untuk menciptakan

kehidupan bernegara yang lebih baik. 8erubahan terhadap ''D 1": dilakukan sebanyak empat

kali melalui Sidang 'mum $8R yaitu 1) >000) >001) dan >00>.

Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positi/ terhadap perubahan ''D

1": tersebut. Sikap positi/ tersebut terutama dengan sikap mematuhi dan melaksanakan ''D

1": hasil perubahan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

19


20/31

2.4. Ke#i$u"an Politik Pa$a Masa Kekinian

2.4.1. Penataan "olitik $ala+ negeri

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara melalui pelaksanaan

p!litik luar negeri bebas akti" keamanan nasi!nal #ang terper$a#a dan

pembangunan pertahanan Negara %ri Matra terpadu #ang dilandasi

kepentingan nasi!nal dan memperkuat &ati diri sebagai Negara Maritim.

Melindungi hak dan keselamatan Warga Negara 'nd!nesia di luar negeri

khususn#a peker&a imigran. Mengamankan kepentingan dan keamanan

maritim 'nd!nesia khususn#a batas Negara (edaulatan Maritim dan

sumber da#a alam. Memperkuat peran 'nd!nesia )alam ker&a sama gl!baldan regi!nal untuk membangun saling pengertian antara peradaban

mema&ukan dem!krasi dan perdamain dunia meningkatkan ker&asama

pembangunan *elatan+*elatan dan mengatasi masalah+masalahgl!bal

#ang mengan$am umat manusia.

2. Men&amin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuk

n#a %N' pr!"essi!nal baik melalui peningkatan kese&ahteraan pra&urit

maupun pen#ediaan alusista se$ara terpadu di ketiga mantra pertahanan

dengan target peningkatan anggaran pertahanan 15 persen dari ,)-

dalam lima tahun. Meu&udkan kemandirian pertahan melalui

pengembangan industri pertahanan rasi!nal serta di/ersikasi ker&asama

pertahanan serta men&amin rasa aman arga dengan membangun -'

#ang pr!"essi!nal #ang diper$a#a mas#arakat.

3. Membuat pemerintah tidak akan absen dengan membangun tata kel!la

-emerintah #ang bersih e"ekti" dem!kratis dan terpe$a#a. Memberikan

pri!ritas pada upa#a memulihkan keper$a#aan publik pada institusi+

institusi dem!krasi dengan melan&utkan k!ns!lidasi dem!krasi melalui

re"!rmasi sistem kepartaian pemilu dan lembaga perakilan.)iikuti !leh

upa#a meu&udkan tata kel!la pemerintah #ang transparan.)engan

meningkatkan pengel!laan dan pela#anan in"!rmasi di lingkungan instansi

20


21/31

pemerintah pusat dan pemerintah daerah mea&ibkan instansi pusat dan

daerah untuk membuat lap!ran kiner&a serta membuka akses in"!rmasi

publik seperti diatur dlm N!. 12 %ahun 2008. *e$ara k!nsisten agenda

re"!rmasi bir!krasi se$ara berkelan&utan dengan resrukturisasi

kelembagaan perbaikan kualitas pela#anan publik meningkatkan

k!mpentensi aparatur memperkuat m!nit!ring dan super/ise atas kiner&a

pela#anan publik melalui $itien $hater dalam (!ntrak a#anan

-ublik.Mend!r!ng partisipasi publik dalam pr!ses pengambilan kebi&akan

publik dengan meningkatkan peran akti" mas#arakat dalam pengambilan

kebi&akan publik dan peng!laan adan -ublik #ang baik.

4. Membangun 'nd!nesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah+ daerah

dan desa dalam kerangka Negara (esatuan.Meletakan dasar+dasar bagi

dimulain#a desentralisasi asimetris.(ebi&akan desentralisasi asimetris ini

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasi!nal 'nd!nesia di

kaasan+kaasan perbatasan memperkuat da#a saing ek!n!mi 'nd!nesia

se$ara gl!bal dan untuk membantu daerah+daerah #ang kapasitas

berpemerintahan belum $ukup memadai dalam memberikan pela#anan

publik.

5. Men!lak Negara lemah dengan melakukan re"!rmasi sistem dalam

menegakan hukum #ang bebas k!rupsiberman"aat dan terpe$a#a.

Mempri!ritaskan pemberantas k!rupsi dengan k!nsisten dan

terpe$a#apemberantasan maa peradilan dan penindakan tegas terhadap

k!rupsi dilingkungan peradilanpemberantasan tindakan penebangan

liarperikanan liarpemberantasan tindakan ke&ahatan perbankan dan

ke&ahatan pen$u$ian uangpenegakan hukum lingkunganpemberantasan

nark!ba dan psik!tr!pikamen&amin kepastian hukum hak kepemilikan

tanahpen#elesaian sengketa tanah dan menentang kriminalitas

penuntutan kembali hak tanah mas#arakatperlindungan anakperempuan

dan kel!mp!k mas#arakat termari&inalserta pengh!rmatan Mdan

pen#elesaian se$ara keadilan terhadap kasus + kasus pelangaran M

pada masa lalu.

21


22/31

6. Meningkatkan kualitas hidup manusia 'nd!nesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan pr!gram 'nd!nesia -intar:

dengan a&ib bela&ar 12 tahun bebas pungutan. -eningkatan la#anan

kesehatan mas#arakat dengan mengisi kartu 'nd!nesia *ehat: *erta

peningkatan kese&ahteraan mas#arakat dengan pr!gram 'nd!nesia (er&a:

dan 'nd!nesia *e&ahtera: dengan mend!r!ng land re"!rm dan pr!gram

kepemilikan tanah seluas 9 &uta hektar; -r!gram rumah kamp!ng deret

atau rumah susun murah #ang disubsidi serta ?

• Memperkuat peran 'nd!nesia sebagai negara dem!kratis.

•

Memper&uangkan ker&asama #ang berimbang dan rele/an di ,20.

• Mengintensi"kan ker&asama internasi!nal dalam mengatasi masalah =

masalah gl!bal seperti pen#akit menular perubahan iklim pen#ebaran

sen&ata ringan perubahan iklim perdagangan manusia kelangkaan

air ketahanan energi dan pen#ebaran nark!tika.

• Meningkatkan ker&asama *elatan = *elatan dan %riangular @(**%A +

erperan akti" dalam pen#elesaian k!nBik @$!nBi$t res!luti!nA

pen&agaan perdamaian @pea$e+keepingA dan bina perdamaian @pea$e+

buildingA.

22


23/31

• Mend!r!ng penempatan putra = putri terbaik 'nd!nesia di dalam

!rganisasi internasi!nal dan regi!nal khususn#a - (' dan

*ekretariat *CN.

9. Memperluas mandala keterlibatan regi!nal di kaasan 'nd!+-asik. >!kus

ke kaasan 'nd!+-asik mengintegrasikan: dua samudera.*amudera

india dan *amudera -asik sebagai lingkungan strategi pelaksanaan

p!litik luar negeri di kaasan. Meu&udkan peran akti" dan keterlibatan

'nd!nesia di kaasan 'nd!+-asik kebi&akan regi!nal 'nd!nesia akan

di"!kuskan pada 5 agenda aksi ?

• (!ns!lidasi kepemimpinan 'nd!nesia di *CN serta memperkuat

ker&asama dan men&amin sentralitas *CN.

• Memperkuat arsitektur regi!nal @khususn#a Cast sia *ummitA #ang

mampu men$egah hegem!ni kekuatan besar.

• Memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis bilateral.

• Mengel!la dampak integrati ek!n!mi regi!nal dan perdagangan bebas

terhadap kepentingan ek!n!mi nasi!nal 'nd!nesia.

• Mend!r!ng ker&asama maritim k!mperhensi" @D!mprehensi/e Maritime

D!!perati!nA dikaasan khususn#a melalui 'ndian $ean im

ss!$iati!n @'A.

10. Merumuskan dan melaksanakan p!litik luar negeri #ang melibatkan

peran aspirasi dan kepentingan mas#arakat. -elaksananan p!litik luarnegeri #ang e"ekti" mens#aratkan penataan in"rastruktur dipl!masi.

-enguatan in"rastruktur dipl!masi ini akan dilakukan dengan 4 agenda

aksi ?

23


24/31

• e!rganisasi dan penguatan (ementrian uar Negeri dengan "!kus

pada peningkatan anggaran perkuatan instrumen dipl!masi ek!n!mi

dan pengembangan keahlian khusus di bidang = bidang seperti asset

re$!/er# hukum laut internasi!nal dan riset strategis.

• -erluasan partisipasi publi$ dalam pr!ses kebi&akan dan dipl!masi

khususn#a melalui penguatan dipl!masi publi$.

• -eningkatan k!!rdinasi baik antar (ementrian maupun dengan )-

dalam p!litik luar negeri.

• Memperkuat sistem dan pen#elenggaraan pendidikan dan pelatihan

dilingkungan (ementrian uar Negeri.

2.6.2. Penataan politik luar negeri

Memba$a "akta d!mestik terdapat 3 bagian dalam pelaksanaan p!litik

luar negeri -residen

sebagai interpretasi atas -embukaan ) 1945 #akni?

a. (edaulatan? -enentuan garis batas terit!rial 'nd!nesia di darat

laut dan kedalaman laut &uga udara serta antariksa.b. (eberpihakan kepada Warga Negara 'nd!nesia termasuk buruh

migran. -engel!laan (!munitas 'nd!nesia -erantauan @('-A.c. )ipl!masi Ck!n!mi menegakkan supremasi ukum Nasi!nal atas

hukum internasi!nal. erm!dalkan ND*E'%* 1982 -residen


25/31

dinikmati oleh negara tetangga. untasnya persoalan perbatasan tersebut) sangat

berpengaruh terhadap tuntasnya riset /akta keistimewaan geogra/is dan geoekologis

ndonesia) sebagai keunggulan kompetiti/ yang minim dimiliki negara manapun)

sehingga kerap dianggap &miniatur dunia. Sambil jalan menyempurnakan

'+C*AS@*AS 12>) 8residen =okowi serta emenlu R serta stake holders yang

berpengaruh bekerja dalam bilateral) untuk menjadikan seluruh negara sahabat yang

berbatasan darat dan laut langsung dengan ndonesia (within geographical

proJimity% sebagai persekutuan baru berupa &,liansi ,rkipelagik (archipelagic

alliance%.

onektiitas maritim inilah sebagai mesin utama ndonesia menuju poros '' +o.

#9 tahun 1 tentang hubungan luar negeri) di mana penyelenggaraan hubungan luar negeridan pelaksanaan politik luar negeri diberikan kepada menteri yang bertanggungjawab di

bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Serta) penyelenggaraan hubungan luar

negeri dilaksanakan juga oleh ementerian@*embaga lain serta 8arlemen. maritim dunia.

+egara-negara perbatasan tersebut< $alaysia) Singapura) ;ilipina) 8apua +ew 7uinea) imor

*este dan ,ustralia.

ndonesia sebagai negara kepulauan dan $aritim Dunia) amat dimaklumi menjadi

daya tawar) mengingat kontur geogra/i ndonesia sebagai comparatie adantage yang unik di

dunia. ;akta perairan ndonesia sebagai pertemuan Samudera 8asi/ik dan Samudera 3india

sekaligus terletak pada garis ekuator (khatulistiwa% tidak terbantahkan. 3al ini menjadikan

ndonesia sebagai perairan laut hangat (warm water sea% dengan kekayaan keanekaragaman

hayati lautnya dan menjadi musim telur@ternak alamiah paling intensi/. Di antara

alimantan dan Sulawesi terbentang 7aris 6allacea (the 6allaceKs *ines%) merupakan ekoFonal

transisi yang memisahkan biogeogra/ik ,sia dari ,ustralia.

2.*. Ke#i$u"an Ekono+i Pa$a Masa Pe+erinta#an 0okoi

pemerintahan -residen


26/31

ketidakpastian kebi&akan ek!n!mi #ang men#ebabkan harga kebutuhan

p!k!k @sembak!A berge&!lak tidak terkendali.

2.(. Kele,i#an $an Kekurangan Siste+ Pe+erinta#an Masa 0okoi

1. Kele,i#an Siste+ Pe+erinta#an 0okoi

• Sukses mengambil 3ati Rakyat.

2. Kekurangan Siste+ Pe+erinta#an 0okoi

• Semaraknya korupsi) kolusi) nepotisme.

• idak egas dalam $enentukan ebijakan.

• 8embangunan ndonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan

antara pusat dan daerah) sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar

disedot ke pusat.• $unculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan)

terutama di ,ceh dan 8apua.

• ecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh

tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.

• Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya

dan si miskin%.

• Cenderung langsung melakukan action kebijakan tanpa berkonsultasi dengan D8R baik

sebelum maupun sesudahnya.

• ebebasan pers sangat terbatas.

2.%. Pengertian $an Agen$a Siste+ Pe+erinta#an 0okoi

Re/ormasi sistem birokrasi merupakan salah satu agenda utama dalam pemerintahan =oko

6idodo dan =usu/ alla. Selama masa kampanye) salah satu kata kunci bagi reFim =okowi

adalah re/ormasi birokrasi. =okowi mematok target 9I pertumbuhan ekonomi di masa

kepemimpinannya.'ntuk itu diperlukan pembangunan in/rastruktur yang massi/ yang ditunjang

oleh penguatan sumber daya manusia untuk mencapai impian itu.+amun yang jauh lebih

mendasar sebetulnya adalah penguatan institusi birokrasi sebagai penyelenggara negara.

Dalam sebuah wawancara) =okowi menerangkan makna dari re/ormasi birokrasi adalah

bagaimana menggerakkan manajemen organisasi agar semuanya e/ekti/ dan bisa menguasai

lapangan.'ntuk menanggulangi masalah korupsi dalam birokrasi misalnya) =okowi mengajukan

re/ormasi birokrasi sebagai jawabannya. Saat itu ia merinci bahwa proses rekrutmen kaum

26


27/31

birokrat merupakan unsur yang sangat penting yang akan menentukan pengurangan korupsi di

ndonesia.

2.1/. Be,era"a Ke,ijakan !ang Dikeluarkan 0okoi untuk Meuju$kan Tujuan $ari

Masa Kekinian

,khirnya pemerintah ndonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama

pada September >01:.

8aket-paket tersebut adalah<

1. $endorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. &,da 2

peraturan yang diubah dari 1:") Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi) bisa

memperkuat) dan memangkas peraturan yang tidak relean) atau menghambat industri

nasional.

>. $empercepat proyek strategis nasional) termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan

iFin) serta pembangunan in/rastruktur.

#. $eningkatkan inestasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah

untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka

peluang inestasi yang lebih besar di sektor properti.

2.11. Siste+ Pe+erinta#an Pa$a Masa Kekinian

Sistem pemerintahan masa ekinian dapat dilihat dari aktiitas kenegaraan sebagai

berikut <

1. ebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk

mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal >2 ''D 1":

dapat terwujud dengan dikeluarkannya '' +o > @ 1 tentang partai politik yang

memungkinkan multi partai.>. 'paya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung

jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan $8R +o G @ $8R @ 12 yang ditindak

lanjuti dengan '' no #0@>00> tentang A$S pemberantasan tindak pidana korupsi.

27


28/31

#. *embaga $8R sudah berani mengambil langkah-langkah politis melaui sidang tahunan

dengan menuntuk adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara ) ''D

1": di amandemen) pimpinan $8R dan D8R dipisahkan jabatannya) berani memecat

presiden dalam sidang istimewanya.

". Dengan ,mandemen ''D 1": masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa

jabatan) presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu >000

dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat

adalah Susilo Bambang udhoyono dan =usu/ ala) $8R tidak lagi lembaga tertinggi

negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden ) $, )

B8) kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan $8R melainkan menurut ''D.

Di dalam amandemen ''D 1": ada penegasan tentang sistem pemerintahan

presidensial tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat.Dengan mekanisme pemilihan presidendan wakil presiden secara langsung.

2.12. 5a!a Ke"e+i+"inan 0okoi

epemimpinan 8residen =okowi

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan 8residen =okowi)

sebaiknya terlebih dahulu memerhatikan karakter dari seorang presiden. 8ada dasarnya)

saat ini ndonesia mengalami krisis kepemimpinan yang mana menimbulkan gempa krisis

nasional bersemayam krisis karakter. 'saha untuk keluar dari krisis tersebut tidak bisa hanya

mengandalkan politic as usual) melainkan perlu menempatkan karakter sebagai pusat

ukuran kepemimpinan. Dengan meminjam konsep political personality dengan menggunakan

teori millonKs eight attribute domain) maka dapat dilihat karakter dari 8residen =okowi yakni)

tampil dengan sederhana) apa adanya serta tidak berlebihan.

Selain itu) 8residen =okowi memiliki karakter yang baik dengan penuh kasih

sayang. epemimpinan politik 8residen =okowi dalam hal politik luar negeri ndonesia

yakni) 8residen =okowi mampu menempatkan priilege yang dimilikinya) dengan tepat

melihat potensi ndonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki sumber daya yang

memadai) untuk bersaing dengan dunia internasional. Dengan melihat potensi tersebut

8residen =okowi membuat kebijakan) agar ndonesia bisa menjadi poros maritim dunia

berdasar pada potensi yang dimiliki oleh ndonesia. 8residen =okowi juga melihat adanya

28


29/31

peluang bagi ndonesia) untuk menjadi poros maritim dunia dengan melihat posisi geogra/is

ndonesia yang strategis sebagai negara kepulauan. 3al ini) tentu saja membutuhkan

kepemilikan leader yang sangat baik) agar dapat melihat potensi dan peluang-peluang yang

dimiliki oleh ndonesia) agar dapat diaplikasikan pada dunia internasional. ni tentu saja

dimiliki oleh 8residen =okowi.

,kan tetapi) terdapat permasalahan yang menjadikan 8residen =okowi kurang tegas

dalam mengambil keputusan. Selain basis moralitas) karakter pemimpin juga ditentukan oleh

kualitas khasnya) yang membedakan dirinya dengan orang lain. ekhasan ini menjadi titik

keunggulan yang pada gilirannya harus diterjemahkan ke dalam perbedaan dalam menentukan

prioritas nasional. Di mana dalam kepemimpinan 8residen =okowi akan menekankan diplomasi

membumi yang berorientasikan rakyat dan berman/aat bagi rakyat ndonesia. 3al ini menjadi

kekhasan tersendiri bagi 8residen =okowi selaku 8residen R yang menempatkan rakyat di

atas segalanya.

,hli kepresidenan) Stephen 3ess) menjelaskan) &etimbang sebagai chie/ manager)

presiden adalah chie/ political o//icer dari sebuah republik. Sebagai pejabat politik) tanggung

jawab utama seorang presiden adalah membuat sejumlah kecil keputusan politik yang

amat signi/ikan seperti menentukan prioritas nasional) yang diterjemahkan ke dalam

anggaran dan proposal legislasi. 8residen juga dituntut sistematis untuk mende/enisikan

mandat dan watak kepemimpinannya) selain menempatkan orang-orang yang loyal terhadap

agendanya dalam posisi-posisi kunci. Dalam mende/enisikan mandat kepemimpinannya)

8residen harus memiliki landasan ideologi kerja (working ideology%) berupa seperangkat

prinsip dasar sebagai haluan kebijakan.

29


30/31

BAB III. PENUTUP

.1. Kesi+"ulan

Bangsa ndonesia) baru saja melewati tahapan krusial dalam kehidupan berdemokrasi.

ahun >01" ini agenda penting dalam kontek restrukturisasi politik baik di Badan perwakilan

rakyat maupun 8residen dan 6akil 8residen untuk lima tahun mendatang. Dalam kontek

8emilihan 8residen) berdasarkan hasil pemilihan 8residen =uli lalu) pasangan Capres dan

Cawapres) =okowi dan =usu/ alla) terpilih dengan mendapatkan dukungan mayoritas rakyat

ndonesia. 3al menariknya adalah ketika 8residen terpilih =okowi dalam berbagai momentum

termasuk pada saat debat Capres-Cawapres menegaskan akan tunduk dan patuh terhadap

kehendak rakyat dan onstitusi.

mplikasi dari pernyataan 8residen terpilih tersebut adalah <

1. bahwa =okowi sebagai 8residen harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kedaulatan

negara ndonesia) baik dari ancaman luar negara maupun dari dalam negara yang akhir-

akhir ini muncul kelompok masyarakat yang membawa panji-panji internasionalisme dan

ingin menggantikan 8ancasila sebagai dasar negara di republik ini) sekaligus melindungi

semua rakyat ndonesia dari segala bentuk kesewenang-wenangan kelompok yang

mengatasnamkan ,gama ataupun kelompok lainnya dan dalam kontek inilah negara perlu

hadir.

>. =okowi dalam masa 8emerintahannya perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan

dasar rakyat yaitu pendidikan) kesehatan dan penyediaan lapangan kerja sebagai

mani/estasi dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

#. melaksanakan negara hukum yang sampai hari ini masih banyak menjadi perhatian rakyat

ndonesia) karena hukum masih diandaikan sebagai pisau yang tajam ke bawah tapi

tumpul ke atas.

30


31/31

.2. Saran

Budaya birokrasi yang korupsi semakin menjadi sorotan publik saat ini.Banyaknya kasus

+ menjadi cermin buruknya mentalitas birokrasi secara institusional maupun indiidu.

penguatan atau penaklukan birokrasi bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa

penaklukan tersebut didasarkan atas itikad baik untuk merealisasikan program-program yang

telah ditetapkan pemerintah. +amun sayangnya) penaklukan ini hanya dipahami para pelaku

politik adalah untuk memenuhi ambisi dalam memupuk kekuasaan.

$ungkin dalam hal ini) kita sebagai penerus bangsa harus mampu dan terus bersaing dalam

mewujudkan ndonesia yang lebih baik dari sebelumnya. harga diri bangsa ndonesia adalah

mencintai dan menjaga aset +egara untuk dijadikan simpanan buat anak cucu kelak. Dalam

proses pembangunan bangsa ini harus bisa menyatukan pendapat demi kesejahteraan masyarakat

umumnya.

Ilmu Negara II (Perubahan)

Documents

Transcript of Ilmu Negara II (Perubahan)