PENGANTAR

ILMU HUKUM

Yessy Meryantika Sari, S.H.,M.H

Fakultas Hukum - Universitas Islam OKI

Pengertian Hukum

Dalam hukum sulit untuk ditemui kesamaandefinisi tentang hukum karena hukum banyakseginya.

L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “tidakmungkin memberikan definisi tentang hukumitu sebenarnya”

Hukum pada umumnya adalah semuaperaturan yang berisi perintah dan laranganyang harus ditaati oleh masyarakat dantimbul sanksi jika peraturan itu dilanggar.

Beberapa Definisi Hukum

Menurut Para Ahli

Van Apeldoorn

Hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat

yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi

suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan,

adat istiadat dan kebiasaan.

E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan

larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota

masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu,

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat

menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.

Beberapa Definisi Hukum Menurut Para

Ahli

Plato

Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Aristoteles

Hukum adalah peraturan yang tidak hanya mengikatmasyarakat tetapi juga hakim.

Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan inikehendak bebas dari orang yang satu dapatmenyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Aneka Arti Hukum

1. Hukum Dalam Arti Ketentuan Penguasa

2. Hukum Dalam Arti Penegak Hukum

3. Hukum Dalam Arti Sikap Tindak

4. Hukum Dalam Arti Sistem Kaedah

5. Hukum Dalam Arti Jalinan Nilai (TujuanHukum)

6. Hukum Dalam Arti Tata Hukum

7. Hukum Dalam Arti Ilmu Hukum

8. Hukum Dalam Arti Disiplin Hukum

1. Hukum Dalam Arti Ketentuan Penguasa

HukumKetentuan-KetentuanPenguasa

- UUD = konstitusi

- Undang-Undang

- Keputusan Presiden

- Peraturan Pemerintah

- Keputusan Menteri

- Peraturan Daerah

Keputusan Hakim

(Jurisprudensi)

2. Hukum Dalam Arti Penegak

Hukum

Hukum Dalam wujud Para penegaknya

Hukum

Polisi

Jaksa

Hakim

Sipir

advokad

Kepolisian

Kejaksaan

Peradilan

Lembaga

Pemasyaraktan

Lembaga Bantuan

Hukum

(LSM/NGO)

3. Hukum Dalam Arti Sikap Tindak

Hukum

Suruhan

Larangan

Kebolehan

4. Hukum Dalam Arti Sistem Kaedah

5. Hukum Dalam Arti Jalinan Nilai

Hukum

adil

serasi

pastiseimbang

dll

6. Hukum Dalam Arti Tata Hukum

Hukum

Hukum Publik

• HukumTata Negara

• Hukum Pidana

• Hukum Internasional

Hukum Privat

• Hukum Perdata

• Hukum Dagang

• Hukum Sipil

7. Hukum Dalam Arti Ilmu Hukum

Hukum

IlmuTentang Kaidah(Normwissenchaf)

IlmuTentangKenyataan

(Sallenwissenchaft)

IlmuTentangPengertian

(Begriffenwissenchaft)

8. Hukum Dalam Arti Disiplin

Hukum

MATERI PERTEMUAN

KE-2

RUANG LINGKUP,

UNSUR, TUJUAN DAN

FUNGSI HUKUM

Unsur-UnsurHukum

Idiil

etika Estetika logika

Riil

Alam Kebudayaan Manusia

Nilai

Asas

Kaedah

Ilmu Tentang

Kaedah

Ilmu Tentang

Kenyataan

Ilmu Tentang

Pengertian

Dogmatik Hukum

Politik Hukum

Filsafat Hukum

Tugas dan Tujuan Hukum

Tugas Hukum :

Mencapai

Keadilan

Mengintegrasikan kepentingan masyarakat

Keserasian antara nilai kepentingan Hukum

(Individu, Golongan, Umum)

Tugas

Kaedah

Hukum

Keadilan KedamaianTujuan

Hukum

KetertibanKepastian

Hukum

Ketentraman/

Ketenangan

Kesebandingan

Hukum

Teori Tentang Tujuan Hukum

1. Teori Etis (Ethische theorie)

hukum ditempatkan pada perwujuidan keadilan yang

semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat.

(Menempatkan keadilan pada kasus ttn dan tempat ttn)

2. Teori Utilitis (Utilities theorie)

hukum bertujuan untuk memberikan kepada manusia

kebahagian yang sebesar-besarnya. (Hukum baru berguna

jika menghasilkan kebahagiaan).

3. Teori Gabungan/Campuran (Vereningings

theorie)

tujuan hukum bukan hanya keadilan semata tetapi juga

kemanfaatannya (kegunaannya).

Fungsi Hukum

Fungsi Hukum Menurut Lawrence M.

Friedmann, yaitu :

1. Pengawasan/ Pengendalian Sosial (Sosial

Control)

2. Penyelesaian Sengketa (Disspute

Settlement)

3. Rekayasa Sosial (Sosial Engineering)

SEJARAH TATA HUKUM

DAN POLITIK HUKUM

DI INDONESIA

MATERI PERTEMUAN KE-3

TATA HUKUM

Setiap bangsa punya tata hukumnya

sendiri, demikian pula bangsa Indonesia

yaitu tata hukum Indonesia.

Guna mempelajari tata hukum adalah

untuk mengetahui hukum positif (ius

constitutum) di suatu negara tertentu.

PENGERTIAN TATA HUKUM

Tata Hukum (recht orde), yaitu susunan hukumyang terdiri atas aturan-aturan yang teratursedemikian rupa, sehingga dapat dengan mudahmenyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalammasyarakat.

Tata hukum yang sah dan berlaku di suatu negaratertentu, tempat tertentu dalam waktu tertentudinamakan hukum positif (ius constitutum).

Tata hukum yang diharapkan berlaku dimasa yang akan datang disebut ius constituendum (hukumyang dicita-citakan).

Pengertian Tata Hukum Indonesia

Tata hukum Indonesia adalah tata hukumyang ditetapkan oleh pemerintah negaraIndonesia, yang terdiri atas aturan-aturanhukum yang ditata atau disusun sedemikianrupa, dan aturan-aturan itu satu sama lain saling berhubungan dan saling menentukan.

Contoh :◦ Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum

acara pidana dan saling menentukan satu samalain, sebab hukum pidanan tidak dapat diterapkantanpa hukum acara pidana.

Pengertian Sejarah Tata Hukum

Menurut Soerjono soekanto, sejarahadalah pencatatan yang bersifat deskriptifdan interpretative, mengenai kejadian-kejadian masa lampau, yang adahubungannya dengan masa kini.

Sejarah tata hukum Indonesia adalah suatupencatatan dari kejadian-kejadiaan pentingmengenai tata hukum Indonesia padamasa lalu yang perlu diketahui, diingat dandipahami oleh bangsa Indonesia.

SEJARAH TATA HUKUM

INDONESIA

Pra Kemerdekaan

• MasaVereenigde OostIndische Compagnie(VOC) (1602-1799)

• Masa Besluiten Regerings(1855-1926)

• Masa Regering Regelment(1855-1926)

• Masa Indische Staatregeling(1926-1942)

• Masa Jepang (Osamu seirei) (1942-1945)

Pasca Kemerdekaan

• Masa 1945-1949

• Masa 1949-1950

• Masa 1950-1959

• Masa 1959-1999

• Masa 1999-sekarang

ILMU HUKUM SEBAGAI

ILMU TENTANG KAeDAH

(NORMWISSENSCHAFT)

MATERI PERTEMUAN KE-4

Definisi

Hukum merupakan perangkat sikap tindak atau

perilaku manusia itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai

kaedah merupakan patokan perilaku atau sikap

tindak yang sepantasnya, patokan tersebut

memberikan pedoman, bagaimana seharusnya

manusia berprilaku atau bersikap tindak.

Sikap Tindak/

Perilaku KebiasaanHukum

Kebiasaan

Syarat

Psikologis

Syarat MaterilKebiasaan yang

ajeg

Kesadaran akan

adanya

kewajiban

Kataatan dan

Kepatuhan

Hukum

Jenis-jenis kaedah hukum

Sejak lahir, manusia dilengkapi dengan naluriuntuk senantiasa hidup bersama denganmanusia lain.

Oleh karenanya diperlukan patokan ataunorma yang berupa norma sosial atau kaedahsosial.

Kaidah sosial merupakan perumusan suatupandangan mengenai perilaku atau sikap tindakyang seyogyanya dilakukan.

Jenis-jenis kaedah yang menjadi pedoman manusia berprilaku dalam

masyarakat

KAEDAH

Aspek kehidupanpribadi

Kaeedahkepercayaan/agama

Kaedah Kesusilaan

Aspek kehidupanantar pribadi

Kaedah sopansantun/adat

Kaedah hukum

Kaedah kepercayaan/keagamaan

Tujuannya : mencapai suatu kesempurnaan

kehidupan dan aktualiasasinya adalah arkanul iman

serta arkanul Islam.

Sumber : Perintah Allah SWT melalui Nabi atau

Rasul-Nya

Ruang lingkup : Mengatur hubungan manusia

dengan Khaliknya (Penciptanya) dan manusia

dengan sesama manusia

Pelanggaran terhadap kaedah ini akan mendapat

sanksi dari Allah SWT yaitu siksaan di Neraka

Contoh :

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29-30 :◦ “…Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak

akan memasukkannya ke dalam neraka…”

Dalam Surat Al-Isra ayat 32 dan 33 :◦ “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Dan

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.

Kaedah kesusilaan

Tujuannya : agar manusia hidup berakhlak

(bermoral) atau mempunyai hati nurani yang

bersih

Unsur Idiil Manusia, ada tiga yaitu:

◦ Logika Cipta

◦ Etika Rasa

◦ Estetika Karsa/Seni

Lanjutan…

Sumber kaidah ini adalah dari manusia itusendiri. Batin menjadi ukuran sikaptindaknya.

Sansi atas pelanggaran kaedah ini adalahpenyesalan, siksaan batin, dll

Contoh kaedah kesusilaan:

◦ Berbuatlah jujur

◦ Hormatilah sesamamu

◦ Jangan iri hati

◦ Jangan menghina orang lain

Kaedah kesopanan

Kaedah kesopanan adalah kaedah yang timbul dari

pergaulan dalam masyarakat tertentu.

Kaedah kesopanan dasarnya adalah kepantasan,

kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam

masyarakat.

Kaedah kesopanan disebut juga kaedah tata

krama atau adat.

Tujuannya : kesedapan hidup bersama, atau supaya

pergaulan hidup berlangsung dengan

menyenangkan

Lanjutan…

Aktualisasi kaedah kesopanan, seperti :◦ Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua,

◦ Seseorang tidak boleh memasuki suatu ruanganmelalui jendela

◦ Jangan meludah di depan orang

◦ Seorang murid harus memberi salam kepada gurunya.

Sanksi atas pelanggaran kaedah ini adalahpengucilan, celaan dan cemoohan.

Kaedah kesopanan hanya berlaku untukmasyarakat tertentu di tempat tertentu dandalam waktu tertentu.

Kaedah hukum

Kaedah hukum adalah suatu patokan

dalam bentuk peraturan yang mempunyai

sifat memaksa dan mempunyai sanksi-

sanksi yang tegas.

Pertanyaan :

Mengapa kaedah hukum

diperlukan???

Lanjutan…

Kaedah hukum adalah kaedah atau peraturanyang dibuat oleh penguasa negara, yang isinyamengikat setiap orang dan berlakunya dapatdipaksakanoleh aparat negara danpelaksanaannya dapat dipertahankan.

Tujuannya : menjamin terciptanya ketertibandan keadilan dalam masyarakat.

atau dengan kata lain untuk mencapaikedamaian dalam pergaulan antar manusia

Contoh :◦ Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,

dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya

dua belas tahun (Pasal 285 KUHPidana).

◦ Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan

penyelesaian dengan cara memberikan penggantian biaya dan kerugian.

(Pasal 1293 KUHPerdata)

◦ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974)

Kaedah

Aspek hidup

Pribadi

Aspek hidup

antar pribadi

Kaedah

Kepercayaan

Kaedah

Kesusilaan

Nilai Fundamental :

Manusia harus yakin dan

mengabdi Pada Allah SWT

Nilai Aktual:

Mengamalkan Rukun Iman dan

Rukun Islam

Nilai Fundamental :

Seseorang hrs baik akhlaknya

Nilai Aktual:

Tidak boleh curiga, iri, benci

Nilai Fundamental :

Orang hrs memelihara kesedapan

hidup bersama

Nilai Aktual:

Orang muda hrs menghormati

orang tua

Nilai Fundamental :

Orang hrs memelihara kedamaian

hidup bersama

Nilai Aktual:

Siapa membeli harus bayar

Kaedah

Kesopanan

Kaedah Hukum

Perbedaan kaedah hukum dan kaedah

sosial lainnya• Kaedah hukum bertujuan menciptakan tata

tertib masyarakat dan memberi perlindunganterhadap manusia beserta kepentingannya

• Kaedah agama, kesusilaan dan kesopananbertujuan untuk memperbaiki pribadi manusiaagar menjadi manusia yang baik.

Tujuan

• Kaedah hukum memberi hak dan kewajiban(atribut dan normatif), mengatur tingkah laku danperbuatan lahir manusia dalam hukum akandirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sesuaidengan peraturan hukum

• Kaedah agama, susila, dan kesopanan hanyamemberikan kewajiban saja, yg isi aturannyaditujukan kepada sikap lahir manusia

Isi

• Kaedah Hukum, berasal dari luar dan dipaksakanoleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom) yaitu aparatur negara

• Kaedah agama, berasal dari luar dan dipaksakanoleh kekuasaan dari luar diri manusia yaitu Allah SWT

• kaedah susila, berasal dari dalam diri manusia(otonom) yang dipaksakan oleh suara hati.

• kaedah kesopanan, berasal dari luar diri manusiayang sifatnya memaksa yaitu masyarakat

Asal-UsulSanksinya

• Kaedah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakatsecara resmi,

• Kaedah agama sanksinya dipaksakan oleh Allah SWT

• Kaedah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri

• Kaedah kesopanan sanksinya dipaksakan olehmasyarakat secara tidak resmi

Sanski

• Kaedah Hukum dankaedah kesopanan, sasaranaturannya ditujukan kepadaperbuatan konkret (lahiriah).

• Kaedah agama dan kaedahkesusilaan, sasaran aturannyaditujukan kepada sikap batin.

Sasarannya

Sifat dan isi kaedah hukum

SIFAT KAEDAH

HUKUM

IMPERATIF

(dwingend recht)

FAKULTATIF

(aanvullend

recht)

SURUHAN

(gebod)

LARANGAN

(verbod)

KEBOLEHAN

(mogen)

ISI KAEDAH

HUKUM

Esensialia kaedah hukum

Esensialia kaedah hukum adalah membatasi ataumematoki, bukan memaksa, sebab hukum sebagaikaedah merupakan pedoman atau patokan tentangbagaimana seharusnya manusia bersikaptindak/berprilaku dalam hukum.

Tidak ada kaedah hukum yang memaksa, melainkanadanya menimbulkan paksaan.

Yang dapat memaksa, menurut soerdjono soekantoadalah:◦ Diri sendiri

◦ Pihak lain yang diberi kewenangan untuk melakukanpaksaan

ILMU HUKUM SEBAGAI

ILMU TENTANG KAEDAH(NORMWISSENSCHAFT)

MATERI PERTEMUAN KE-5

Lanjutan...

Perbedaan kaedah hukum dan kaedah

sosial lainnya

Tujuan

• Kaedah hukum bertujuan menciptakan tatatertib masyarakat dan memberi perlindunganterhadap manusia beserta kepentingannya

• Kaedah agama, kesusilaan dan kesopananbertujuan untuk memperbaiki pribadi manusiaagar menjadi manusia yang baik.

Isi

• Kaedah hukum memberi hak dankewajiban (atribut dan normatif), mengaturtingkah laku dan perbuatan lahir manusiadalam hukum akan dirasakan puas kalauperbuatan manusia itu sesuai denganperaturan hukum

• Kaedah agama, susila, dan kesopananhanya memberikan kewajiban saja, yg isiaturannya ditujukan kepada sikap lahirmanusia

Asal-Usul Sanksinya

• Kaedah Hukum, berasal dari luar dandipaksakan oleh kekuasaan dari luar dirimanusia (heteronom) yaitu aparatur negara

• Kaedah agama, berasal dari luar dandipaksakan oleh kekuasaan dari luar dirimanusia yaitu Allah SWT

• kaedah susila, berasal dari dalam diri manusia(otonom) yang dipaksakan oleh suara hati.

• kaedah kesopanan, berasal dari luar dirimanusia yang sifatnya memaksa yaitumasyarakat

Sanski

• Kaedah hukum sanksinya dipaksakanoleh masyarakat secara resmi,

• Kaedah agama sanksinya dipaksakan olehAllah SWT

• Kaedah kesusilaan sanksinya dipaksakanoleh diri sendiri

• Kaedah kesopanan sanksinya dipaksakanoleh masyarakat secara tidak resmi

Sasarannya

• Kaedah Hukum dan kaedah kesopanan, sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatankonkret (lahiriah).

• Kaedah agama dan kaedah kesusilaan, sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin.

Sifat dan isi kaedah hukum

SIFAT

KAEDAH

HUKUM

IMPERATIF

(dwingend

recht)

FAKULTATIF

(aanvullend

recht)

SURUHAN

(gebod)

LARANGAN

(verbod)

KEBOLEHAN

(mogen)

ISI KAEDAH

HUKUM

Esensialia kaedah hukum

Esensialia kaedah hukum adalah membatasi

atau mematoki, bukan memaksa, sebab

hukum sebagai kaedah merupakan pedoman

atau patokan tentang bagaimana seharusnya

manusia bersikap tindak/berprilaku dalam

hukum.

Tidak ada kaedah hukum yang memaksa,

melainkan adanya menimbulkan paksaan.

Yang dapat memaksa, menurut soerdjono

soekanto adalah:

◦ Diri sendiri

◦ Pihak lain yang diberi kewenangan untuk

melakukan paksaan

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KAEDAH

(NORMWISSHENCHAFT)

Penyimpangan

Terhadap Kaedah

Hukum & Keberlakuan

Kaedah Hukum

Sumber : Poernandi Purbacaraka & Soerjono Soekanto “Perihal Kaedah Hukum”

Skema Jenis Penyimpangan terhadap Kaedah Hukum

PenyimpanganTerhadap

Kaedah Hukum

Penyelewengan Pengecualian/Dispensasi

CONTOH :

1. Hukum Perdata :

Onrechtmatigedaad

2. Hukum Pidana :

Delik/Tindak Pidana

3. HukumTata Negara :

Excess de Pouvoir

4. Hukum administrasi

Negara : Deteournemen

depouvori/ misbruik

vanmacht

Pembenaran Pemaaf

CONTOH :

-Noodtoestand

- Noodweer

-

wettelijkvoorschrift

- ambtelijkbevel

CONTOH :

- Ontoerenkenin

gs vetbaarheid

- overmacht

- noodweer

excess

Dasar Penghapusan Pidana

(Strafuitsluitings gronden)

Pernyataan Kaedah Hukum

Kaedah hukum yang tertera dalamundang-undang adalah kaedah hukumsebagai kenyataan ideal.

Kaedah hukum dalam kenyataan ideal merupakan pandangan hukum(rechtsoordeel).

Kaedah hukum dalam kenyataan real/riilartinya menyangkut pernyataan(beslissing) atau perwujudan dari kaedahhukum.

---------------------------

Pernyataan atau Perwujudan kaedahhukum merupakan kenyataan hukum(rechtswerkelijkheid).

Logemann kaedah hukum didalamkenyataannya terwujud dalam pernyataanhukum, dimana kaedah tersebut terwujuddalam pergaulan hidup manusia.

Pernyataan kaedah hukum dalamkenyataannya biasa dalam bentukkebiasaan.

Tanda-tanda Penyataan

Kaedah Hukun

Contoh tanda penyataan kaedah hukum :

◦ Surat Perniagaan

◦ Surat Nikah

◦ Rambu Lalu Lintas

Tanda penyataan kaedah hukum dibagi menjadidua golongan yaitu :

◦ Tanda-tanda yang berwujud

◦ Tanda-tanda yang tidak berwujud

A. Tanda-tanda yang berwujud

Tanda-tanda yang berwujud antara lain terdiri dari:

◦ Bahan-bahan resmi yang tertulis, seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, traktat, vonis, akta, dll

◦ Benda-Benda, seperti Patung Timbangan, hukum adat(larangan memetik sesuatu), Panjar dlm perniagaan

◦ Rambu-rambu lalu lintas, misalnya

Rambu yang menunjukkan peringatan ada bahaya

Rambu yang menunjukkan larangan atau perintah

Rambu yang memberikan petunjuk.

◦ Kebiasaan yang merupakan perilaku tertentu yang diulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Seperti memberikan tip pada pelayan.

HAL BERLAKUNYA KAEDAH

HUKUM Hal berlakunya kaedah hukum atau kelakuan

kaedah hukum disebut “geltung” (Jerman) dan“gelding” (Belanda)

Dalam teori-teori hukum pada umumnyadibedakan antara tiga macam kelakuan atau halberlakunya kaedah hukum (berdasarkansasarannya) yaitu:

◦ Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis

◦ Kelakuan atau hal berlakunya secara filosofis

◦ Kelakuan atau hak berlakunya secara sosiologis

1. KELAKUAN SECARA YURIDIS

Menurut Hans Kelsen bahwa kaedah hukummempunyai kelakuan yuridis apabila penentuannyaberdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatnya(teori Stufenbau)

W. Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaedahhukum mempunyai kelakuan yuridis apabilaterbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. (UU yang dibentuk oleh Persiden bersama DPR)

Logemann menyatakan bahwa suatu kaedahmempunyai kelakuan secara yuridis apabilamenunjukkan hubungan keharusan antara suatukondisi dan akibatnya.

2. Kelakuan Secara Sosiologis

Kelakuan secara sosiologis atau hal berlakunya

secara sosiologis pada intinya adalah efektivitas

kaedah hukum di dalam kehidupan bersama.

Dikenal dua teori tentang kelakuan secara

sosiologis yaitu:

◦ Teori kekuasaan, kaedah hukum mempunyai

kelakuan sosiologis apabila dipaksakan kelakuannya

oleh penguasa, diterima atau tidak oleh warganya.

◦ Teori Pengakuan, bahwa kelakuan kaedah hukum

didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh

mereka kepada siapa kaedah itu ditujukan

3. Kelakuan Secara Filosofis

Kelakuan secara filosofis artinya bahwa kaedahhukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum(Rechtidee) sebagai nilai positif yang tertinggi. Misalnya Pancasila, dst

Maka agar suatu kaedah hukum harus memenuhiketiga unsur diatas. Sebab apabila suatu kaedahhukum hanya memiliki kelakuan yuridis makakaedah hukum tersebut merupakan kaedahhukum yang mati (dode regel), jika hanya kelakuansosiologis maka kaedah itu menjadi aturanpemaksa (dwangmaat regel), dan jika hanyamemiliki kelakuan filosofis maka kaedah hukumtersebut menjadi ius constituendun, ideal morm.

RUANG LINGKUP

KELAKUAN KAEDAH HUKUM

Logemann juga membedakan kelakuan kaedah

hukum dalam arti ruang lakunya kaedah

hukum.

Ajaran ini disebut dengan “Gebiedsleer”.

Inti ajaran ini adalah kelakuan kaedah hukum

dilihat dari keadaan atau bidang dalam mana

kaedah hukum itu berlaku (Landasan kaedah

hukum).

Kelakuan menurut Gebeidsleer

meliputi 4 bidang yaitu:

1. Ruimtegebied

adalah kelakuan kaedah hukum berdasarkanlingkup laku wilayah yang mengenai ruangterjadinya peristiwa yang diberi batas-batas ataudibatasi oleh kaedah hukum

2. Personengebied

adalah kelakuan kaedah hukum berdasarkanlingkup laku pribadi yang menunjukkan siapa(probadi kodrati) atau apa (peran, pribadihukum) yang oleh kaedah hukum dipatokiperanannya.

Lanjutan…

3. Tijdsgebied

adalah kelakuan kaedah hukum berdasarkanlingkup laku masa yang berhubungan denganjangka waktu bilamana suatu peristiwatertentu (akan, masih atau tidak lagi) diaturoleh kaedah hukum.

4. Zaaksgebied

adalah kelakuan kaedah hukum berdasarkanlingkup laku ihwal; yaitu yang bersangkutandengan hal apa saja yang menjadi objekkaedah hukum.

Kelakuan kaedah Hukum

KelakuanKaedah HK

Landasan

Yuridis

Sosiologis

Filosofis

Sasaran

Ruimtegebied(Wilayah)

Personengebied(Orang)

Tijdsgebied(Waktu)

Zaaksgebeid(Hal/Ihwak)

ILMU HUKUM SEBAGAI

ILMU TENTANG PENGERTIAN

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS ISLAM OGAN KOMERING ILIR

Sumber referensi:

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum

Pendahuluan

Ilmu tentang pengertian, tidak membahasmengenai apa arti hukum tetapi membahas secarasistemik terhadap pengertian-pengertian pokokdalam hukum.

Sistematika pengertian-pengertian dasar dalam(ilmu) hukum terdiri dari:

1. Masyarakat Hukum

2. Subjek Hukum

3. Objek Hukum

4. Hak dan Kewajiban

5. Peristiwa Hukum

6. Hubungan Hukum

1. Masyarakat Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoo politicon yaitu bahwa manusia sebagai mahluk sosialselalu berusaha untuk hidup berkelompok, bermasyarakat.

Kelompok kecil (terdiri dari 2 orang), kelompokmenengah (biasa disebut perkumpulan/desa, danmasyarakat terbesar disebut negara.

Manusia secara kodrati mempunyai naluri untukhidupbersama secara damai, saling membantu dan salingmelindungi.

Untuk itu diperlukan suatu peraturan, penanaman suatupetunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum.

Dengan peraturan hukum yang sama sekelompokmasyarakat merupakan suatu masyarakat hukum.

Pengertian

Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana didalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaianperaturan yang menjadi tingkah laku bagi setiapkelompok dalam pergaulan hidup mereka.

Masyarakat hukum diartikan sebagai suatu sistemhubungan yang teratur dengan hukumnya sendiri.

Yang dimaksud dengan hubungan hukumnyasendiri adalah hukum yang tercipta di dalam, olehdan untuk masyarakat itu sendiri dalam hubunganyang berupa relasi dan komunikasi.

Batasan Masyarakat Hukum

Peraturan yang di buat oleh kelompok berlaku untukkelompok itu sendiri sebagai suatu perilaku hidup.

Secara sadar dan sengaja suatu aturan memangdiciptakan atau dikehendaki oleh anggota masyarakat, atau adakalanya aturan tingkah laku terjadi/terciptakarena disebabkan oleh kebiasaan.

Kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang laludiikuti oleh anggota kelompok yang lain karenadianggap benar dan memang seharusnya demikian dapatdijadikan hukum.

Tetapi kebiasaan suatu kelompok belum sama dengankelompok yang lain. hal inilah yang menyebabkanterjadinya perbedaan.

Pembentukan Kelompok

Dimulai dari manusia itu sendiri sebagaimahluk pribadi yang memiliki sifat kodratisebagai mahluk sosial yang selalu inginberkelompok.

Lalu membentuk kehidupan kelompok kecilyang terdiri dari dari 2 orang yang disebutperkumpulan.

Perkumpulan yang disatukan oleh wilayahdisebut masyarakat keluarga, lalu berkembangmenjadi masyarakat pasar, masyarakat desa

kumpulan Masyarakat desa yang lebih besarmembentuk Negara.

Faktor yang mendorong untuk

bermasyarakat Faktor-faktor yang mendorong agar manusia

berkelompok dengan sesamanya atau hidupbermasyarakat karena didorong oleh:

1. Kebutuhan biologis, seperti masyarakat keluarga, perkumpulan koperasi konsumsi

2. Persamaan nasib, seperti organisasi pengusaha kecil, serikat buruh

3. Persamaan kepentingan, seperti organisasi negaraatau organisasi perusahaan dan pengusaha

4. Persamaan Ideologi, seperti partai politik, ormas

5. Persamaan tujuan, seperti sama-sama menghendakiperdamaian dunia (PBB)

Faktor…

Secara garis besar faktor pembentuk

masyarakat dapat dirangkum menjadi 3 faktor

pokok yaitu;

a. Faktor ekonomis

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup

b. Faktor biologis

untuk dapat mendapatkan keturunan

c. Faktor keamanan

untuk penyelamatan dari segala mara bahaya.

Macam-Macam Bentuk Masyarakat Hukum

1. Menurut dasar pembentukannya, dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat, yaitu

a. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diaturdengan tujuan tertentu, contoh : perkumpulanolahraga

b. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengajaterbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaankepentingan. Contoh : supporter sepak bola, penonton bioskop

c. Masyarakat tidak teratur, adalah masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Contoh : sekumpulan orang yang membaca di perpustakaan.

Macam…

Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh

para anggotanya; bentuk masyarakat dapat

dibedakan menjadi:

a. Masyarakat Paguyuban (Gemeinschaft) adalah

msayarakat yang antara anggota yang satu dengan

yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga

menimbulkan ikatan batin. Contoh : perkumpulan

kematian, rumah tangga

b. Masyarakat Patembayan (Gesselschaft) adalah

masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu

dengan yang lain dan mendapat keuntungan materil.

Contoh : Firma, perseroan terbatas, yayasan, dll

Macam…

Menurut dasar perikehidupannya atau

kebudayaannya masyarakat hukum dapat dibagi

dalam 5 bentuk ;

a. Masyarakat primitif dan masyarakat modern

Masyarakat primitif adalah masyarakat yang

masih serba sederhana baik cara hidup,

berpakaian, tingkah laku,

Masyarakat modern adalah masyarakat yang

sudah lebih maju dibanding dengan masyarakat

yang primitif dalam segala hal

Macam…

b. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidupbersama di desa.

Masyarakat kota aadalah sekelompok orang yang hidupbersama di kota

c. Masyarakat teritorial, adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu.

d. Masyarakat Genealogis, adalah masyarakat yang antaraanggotanya ada pertalian darah

e. Masyarakat teritorial geneologis adalah masyarakat yang para anggotanya mempunyai pertalian darah dan bersam-sama bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu.

Macam…

Menurut hubungan keluarga, bentuk

masyarakat hukum dapat dibedakan

dalam:

a. Keluarga inti

b. Keluarga luas

c. Suku bangsa

d. Bangsa / Negara

ILMU TENTANG PENGERTIAN

(BEGRIFFEN WISSENSCHAFT)

SUBJEK HUKUM

PERTEMUAN KE 7

FAKULTAS HUKUM UNISKI

SUBJEK HUKUM

Subjek Hukum adalah sesuatu yang menurut

hukum berhak dan berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum ; atau

Subjek Hukum adalah setiap pihak yang

mempunyai hak dan kewajiban untuk

bertindak dalam hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang

menurut hukum mempunyai hak dan

kewajiban.

Subjek Hukum adalah setiap pihak sebagaipendukung hak dan kewajiban.

Dilihat dari sifatnya, subjek hukum terdiri dari:1. Subjek Hukum yang Mandiri, karena berkemampuan

penuh untuk bersikap tindak

2. Subjek Hukum Terlindungi, karena dianggap tidakmampu bersikap tindak/berprilaku, baik disebabkanbelum cukup usia sehingga tidak cakap dalammelakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini kepentinganhukumnya diwakiilkan oleh pihak lain dengna kuasayang sah untuk itu.

3. Subjek Hukum Perantara, yang meskipunberkemampuan penuh namun sikap tindaknya dibatasisebatas kepentingan pihak yang diwakili. Subjek hukumyang demikian adalah pihak yang mengantarai(mewakili) kepentingan dari pihak lain.

SUBJEK HUKUM…

Dilihat dari hakikatnya, subjek hukum dibedakanantara lain:

1. Pribadi Kodrati (natuurlijkepersoon)

yaitu manusia tanpa terkecuali, sejak melahirkanhingga meninggal dunia.

2. Pribadi Hukum/Badan Hukum (rechtspersoon)

yaitu suatu kesatuan organisasi, pengurus, bersertaharta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan(privat) maupun kenegaraan (publik) yang dalam lalulintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hakdan kewajiban. (ex lege)

3. Tokoh atau Pejabat

Karena status dan kewenangannya maka seorangdapat dianggap sebagai subjek hukum

SUBJEK HUKUM

(PENDUKUNG HAK DAN

KEWAJIBAN)

Manusia kodrati

(Natuurlijke Persoon)

Badan Hukum (Recht

Persoon)Tokoh/Pejabat

Manusia sebagai Pribadi Kodrati

Kapan seorang manusia dianggap sebagai

subjek hukum ?

Apakah Setiap manusia sebagai pribadi

kodrati dapat dikategorikan sebagai subjek

hukum ?

Dalam kondisi yang bagaimana seseorang

tidak dapat menjadi subjek hukum?

Manusia sudah dianggap sebagai subjek hukumsejak dalam kandungan apabila ada kepentinganyang menghendaki si anak untuk di lahirkan.

Teori ini di sebut Teori Factie yang di peloporioleh Apeldoorn.Dalilnya Pasal 2 KUHPerdata.

Pada hakikiatnya setiap manusia adalah subjekhukum, pendukung hak dan kewajiban, tetapiada pengecualian dalam hukum yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjadisubjek hukum.

Bahwa seseorang yang dapat dijadikan sebagai

subjek hukum adalah seseorang yang cakap dan

wenang untuk melakukan tindakan hukum.

Cakap, artinya seseorang dianggap cakap jika

memenuhi syarat :

◦ telah cukup usia (menurut hukum yang berlaku)

◦ Telah menikah

◦ Tidak berada dalam status perwalian/pengampuan

◦ Tidak sakit jiwa, bukan pemabuk

Dan berwenang, artinya sesuai dengan kapasitasnya,

hukum memberikan hak dan kewajiban kepada

seseorang karena statusnya.

Badan Hukum (Rechtsperson)

Badan hukum adalah suatu perkumpulan

orang-orang yang mengadakan kerja sama

dan atas kesatuan yang memenuhi syarat

yang ditentukan oleh hukum.

Syarat badan hukum adalah :

◦ Mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari

kekayaan pribadi anggotanya

◦ Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari

hak dan kewajiban para anggotanya.

Dasar atau Dalil Hukum dari Badan

HukumContoh :

UU No. 40 tahun 2004 tentang Perseroan

Terbatas

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No.7 tahun

1992 tentang Perbankan

Dasar teori Badan Hukum

1. Menurut Teori Fiksi

2. Teori Harta Bertujuan

3. Ajaran Realitas Hukum

4. Teori Harta Kekayaan Bersama

5. Teori Organ

1. Teori Fictie

Teori ini dicetuskan oleh F.C. von Savigny, C.W. Opzoomer dan Houwing.

Menurut teori ini badan hukum dianggapbuatan negara, sebenarnya badan hukumitu tidak ada, hanya orang menghidupkanbayangannya untuk menerangkan sesuatudan terjadi karena manusia yang membuatberdasarkan hukum. Jadi merupakan orangbuatan hukum atau “pesona ficta”

2. Teori Kekayaan Tujuan

Dipelopori oleh A. Brinz dan EJJ van derHeyden

Menurut teori ini kekayaan badan hukum itubukan kekayaan seseorang tetapi kekayaanitu terikat pada tujuan. Tiap hak tidakditentukan oleh satu subjek tetapi oleh suatutujuan.

Menurut teori ini manusianya lah yang menjadi subjek hukum dan badan hukumadalah untuk melayani kepentingan tertentu.

3. Teori Organ

Teori ini dipelopori oleh Otto von Gierke

Menurut teori ini badan hukum adalahsesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalampergaulan yang mewujudkan kehendaknyadengan perantara alat-alatnya (organ) yang ada pada pengurusnya,

Jadi bukanlah sesuatu fiksi tapi merupakanmahluk yang sungguh-sungguh ada secaraabstrak dari konstruksi yuridis.

4. Teori Kekayaan Kolektif

Teori ini dipelopori oleh W.L.P.A. Molengraaffdan Marcel Planiol.

Dalam teori ini badan hukum ialah hartayang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

Hak dan kewajiban badan hukum padahakikatnya dalam hak/kewajiban para anggotabersama-sama, oleh karenanya badan hukumhanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnyaabstrak.

5. Teori Realitas Hukum

Badan Hukum adalah suatu jelmaan yang

ada dalam pergaulan hidup masyarakat.

Badan hukum memiliki hak dan kewajiban

sebagaimana subjek hukum lainnya.

Unsur-Unsur Badan Hukum

Memiliki harta kekayaan tersendiri yang

terpisah dari harta kekayaan pengurusnya.

Adanya kepentingan bersama dari

sekelompok orang

Adanya pengurus yang bertanggung jawab

terhadap tindakan badan hukum itu.

Penggolongan Badan Hukum

Badan Hukum

Badan HukumPublik

Badan HukumPrivat

Badan HukumPrivatYang mencari

keuntungan

Badan HukumPrivat yang tidak

mencari keuntungan

Penggolongan Badan Hukum

Badan Hukum Publik

◦ Badan hukum yang dibentuk karena faktor

sosial, politik, dan sejarah yang tujuan

dibentuknyanya untuk kepentingan umum.

◦ Contoh : Pemerintah Kabupaten

Daerah/Provinsi. Negara, Instansi, BUMN,

BUMD

Badan Hukum Privat

◦ Yaitu badan hukum yang dibentuk dengan sengaja

dan sukarela oleh orang-orang yang bermaksud

memperkuat kedudukan ekonomi mereka,

memelihara kebudayaan, mengurus soal sosial dan

lain-lain.

◦ Badan hukum privat berdasarkan tujuan

dibentuknya diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

Badan hukum privat yang bertujuan untuk mencari

keuntungan, contoh : PT, Koperasi,

Badan Hukum Privat yang bertujuan tidak untuk mencari

keuntungan, tetapi tujuan sosial, agama, dll. Contoh :

Yayasan, LSM, dll

Berakhirnya Badan Hukum

Badan hukum dapat berakhir karena dua

hal yaitu :

◦ Jatuh pailit atau bangkrut

◦ Dibubarkan oleh para pengurusnya

OBJEK

HUKUM

ILMU TENTANG PENGERTIAN

PENGERTIAN

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna

bagi subjek hukum.

Dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi

objek dari hubungan hukum, yang pada dasarnya

dapat dinilai dengan uang yang dilandasai oleh

adanya kepentingan .

Objek hukum pada umumnya adalah benda (zaak)

BENDA menurut Pasal 499 KUHPerdata adalah

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat

dikuasai oleh hak milik.

SIFAT OBJEK HUKUM

MATERIEL

Yaitu objek hukum yang berwujud, dalambahasa Indonesia disebut dengan bendaatau barang, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera.

contoh : romah, kursi, dll

IMMATERIEL

Yaitu objek hukum yang tidak berwujud, seperti hak cipta, yang tidak sama denganhasil ciptaannya (patung=benda).

MACAM-MACAM BENDA

Menurut Pasal 503 KUHPerdata, benda

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Benda Berwujud, yaitu segala sesuatu yang

dapat dilihat dan diraba dengan panca

indera, contoh : rumah, kursi, tanah, dll

2. Benda tidak berwujud, yaitu semua hak,

contoh : hak cipta, hak paten, hak atas

merek, dan sebagainya.

Menurut Pasal 504 KUHPerdata, benda dapat

dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Benda Bergerak (Benda Tidak Tetap), yaitu benda

yang dapat dipindahkan.

Benda Bergerak dapat dibedakan sebagai

berikut:

menurut sifatnya adalah benda yangdapat dipindah

(Pasal 509 KUHPerdata), contoh : meja, kursi, buku, dll

Menurut ketentuan undang-undang ialah benda dapat

bergerak atau dipindah, yaitu hak-hak yang melekat atas

benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdata).

Contoh : saham, piutang, dll

2. Benda Tetap (Benda Tidak Bergerak), yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan.

Benda tetap (benda tidak bergerak) dapat dibedakansebagai berikut:

a. Menurut sifatnya, benda tersebut tidak dapatdipindahkan, contoh : gedung

b. Menurut tujuannya, bendda itu juga tidak dapatdipindahkan, karena dilekatkan pada benda tidakbergerak sebagai benda pokok untuk tujuantertentu. Contoh : mesin-mesin dalam pabrik(Pasal 507KUHperdata)

c. Menurut Ketentuan undang-undang, bendatersebut juga tidak dapat bergerak, ialah hak-hakyang melekat pada benda tiddak bergerak (Pasal508 KUHPerdata), seperti : hipotek

Macam-Macam Benda Benda bergerak (perabot rumah tangga)

Benda tak bergerak (tanah)

Benda berwujud (patung)

Benda tak berwujud (hak cipta atas patung)

Benda yang dapat dibagi (beras)

Benda yang tidak dapat dibagi (kuda)

Benda yang diperdagangkan (sembako)

Benda yang tidak dapat diperdagangkan (jalan, lapanganumum)

Benda yang ada sekarang (makanan)

Benda yang akan datang (laba/keuntungan)

Benda yang tidak dapat diganti (seekor sapi)

Benda yang dapat diganti (uang)

Khusus benda bergerak dan benda tak

bergerak ini ditentukan oleh kriteria:

◦ Karena ditetapkan Undang-undang, misalnya : kapal

20 ton keatas dianggap benda tetap

◦ Menurut sifat bendanya, tanah dengan segala

sesuatu yang melekat diatasnya, karena sifatnya

dianggap benda tetap, sedangkan benda yang dapat

dipindahkan karena sifatnya dapat dianggap benda

bergerak.

◦ Karena tujuan pemakaiannya, mesin-mesin dipabrik

sebetulnya benda bergerak, tetapi karena

pemekaiannya dikategorikan benda tetap.

HAK KEBENDAAN

(ZAKELIJKERECHT)

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu

benda dimana hak itu memberikan kekuasaan

langsung dan dapat dipertahankan terhadap

siapapun juga.

Sifat Hak Kebendaan :

a. Sifatnnya Mutlak, yaitu dapat dipertahankan

terhadap siapapun juga dari gangguan pihak

ketiga, misalnya : hak penyewa utk dapat

perilndungan

b. Hak kebendaan melekat pada benda tersebut

dimanapun benda itu berada. Misalnya : hak

sewa melekat pada bendanya, perjanjian sewa

tetap berjalan walaupun pemiliknya berganti.

c. Mempunyai Sifat Prioritas, yaitu hak yang lebih

dahulu terjadinya diutamakan dari pada hak

yang terjadi kemudian. Misalnya hak previlege.

CARA MEMPEROLEH HAK

KEBENDAAN

Menurut Pasal 584 KUHPerdata, ada beberapa

cara untuk memperoleh hak kebendaan, yaitu:

1. Pendakuan/Penganbilan secara Langsung,

syaratnya bendanya harus benda bebas, tidak ada

pemiliknya/resnullius

2. Perlekatan/netreking, misalnya : membeli tanah

beserta pohon-pohon diatasnya

3. Daluarsa/lewat waktu, yang terdiri dari:

Daluarsa Extensif, dalam batas waktu tertentu seseorang

kehilangan hak atau bebas dari suatu kewajiban, misalnya :

hilang selama 5 tahun

Daluarsa Accuratif, dalam waktu tertentu orang

memperoleh hak atau mendapat hak.

4. Penyerahan/levering. untuk benda bergerak

penyerahannya secara langsung dan untuk benda

tidak bergerak harus dengan prosedur hukum

(yuridis levering)

5. Pewarisan, yaitu cara memperoleh hak milik

berdsarkan pewarisan dari yang meninggal.

MACAM-MACAM HAK

KEBENDAAN

Hak yang memberi kenikmatan benda miliksendiri, misalnya:◦ Hak Milik

◦ Hak Bezit (Hak menguasai seolah milik sendiri)

Hak yang memberi kenikmatan benda milik oranglain, misalnya:◦ Hak Pakai

◦ Hak Sewa

Benda sebagai jaminan, untuk jaminan bendabergerak, misalnya:◦ Hak Gadai/Fidusia

◦ Hak Hipotek (kapal)/Hak Tanggungan(Tanah)

HAK DAN KEWAJIBAN

dan

PERISTIWA HUKUM

PENGERTIAN

Hak dan Kewajiban dapat diartikan dengan

peranan,

Hak adalah Peranan yang boleh tidak

dilaksanakan (bersifat fakultatif/kebolehan)

Kewajiban adalah peranan yang harus

dilakukan (bersifat imperatif/keharusan)

Hak dan kewajiban juga dapat diartikan

sebagai kewenangan yang diberikan

kepada seseorang oleh hukum.

PENGGOLONGAN HAK DAN

KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban yang Mutlak/Absolut

yaitu hak dan kewajiban itu dapat dipertahankanterhadap siapa saja. Seperti hak dalam hubungankenegaraan.

Hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukumuntuk berbuat sesuatu atau bertindak akanmemperhatikan kepentingannya.

Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutanuntuk wajib dihormati oleh setiap orang lain.

Hak Mutlak, dibagi menjadi:

a. Hak Pokok (dasar) manusia/asasi

Hak pokok manusia menjadi hak yang olehhukum diberikan kepada manusia, yang disebabkan oleh sesuatu berdasarkanhukum. Hak asasi merupakan hak abadi yang tidak dapat dicabut kembali

contoh :

Hak untuk mendapat perlindungan yang sama dihadapan hukum,

Hak untuk memiliki sesuatu

Hak hidup

a. Hak Publik Absolut

Yaitu hak yang

a. Sebagian dari Hak Privat (keperdataan)

ILMU TENTANG KENYATAAN

(SAINSWISSENSCHAFT)

SOSIOLOGI HUKUM

SOSIOLOGI HUKUM

PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

◦ Pertama kali dikemukakan oleh Anzillotti pada

tahuin 1882

◦ Sosiologi hukum lahir dari Hasil pemikiran

filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi.

◦ Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu

pengetahuan yang secara empiris dan analitis

mempelajari hubungan timbal balik antara

hukum sebagai gejala sosial dengan gejala

sosial lainnya.

SOSIOLOGI HUKUM

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI

HUKUM

◦ Mempelajari dasar sosial dari hukum, dengan

anggapan bahwa hukum timbul dari proses

sosial lainnya (The Genetic sociology of law) atau

dikenal dengan Sosiologi Hukum Genetik

◦ Mempelajari efek hukum terhadap gejala-gejala

sosial lainnya dalam masyarakat (The

operational sociology of law) atau dikenal dengan

Sosiologi Hukum Organik.

SOSIOLOGI HUKUM

PERSPEKTIF PENELITIAN SOSIOLOGI HUKUM

◦ Sosiologi Hukum Teoritis

bertujuan menghasilkan generalisasi/abstraksisetelah pengumpulan data, pemeriksaan terhadapketeraturan sosial, dan pengembangan hipotetsis(yang didalamnya selalu terdapat hubungan sebabakibat)

◦ Sosiologi Hukum Empiris/Praktis

bertujuan untuk menguji berbagai hipotesis melaluipendekatan yang sistematis dan metodelogis.

SOSIOLOGI HUKUM

ALIRAN PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM

◦ Mahzab Sosiologi Neopositivis atau SosiologiHukum Analitis

beranggapan bahwa sosiologi hukum merupakansarana ilmiah untuk menjelaskan gejala sosial.

◦ Mahzab Sosiologi Dealektis atau SosiologiHukum Kritis

beranggapan bahwa sosiologi hukum bukan hanyasebagai sarana untuk menjelaskan gejala sosial, tetapi lebih jauh dari itu merupakan sarana untukmelakukan evaluasi mengenai gejala sosial yang dihadapi.

SOSIOLOGI HUKUM

Secara akademis, sosiologi hukum yang melakukan pengujian terhadap gejalasosial dimakssudkan sebagai upaya untukmemungkinkan pembentukan teori hukumyang bersifat sosiologis, maksudnya adalahuntuk merelatifkan dogmatik hukum, karena tekanannya lebih banyak diletakkanpada bereaksinya atau berprosesnyahukum dalam masyarakat (law in action) efektivitas Hukum

SOSIOLOGI HUKUM

OBJEK SOSIOLOGI HUKUM

◦ Sosiologi hukum diantaranya mempelajaripengorganisasian sosial hukum. Objeksasarannya adalah badan-badan yang terlibatdalam kegiatan penyelengaraan hukum, seperti: Pembuatan UU, Lembaga Penegak Hukum(Polisi, Jaksa, advokad, Hakim, dll)

◦ Sosiologi hukum secara mendalam berusahamengungkap faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas Hukum, mengapaorang menaati hukum, dll

SOSIOLOGI HUKUM

KARAKTERISTIK SOSIOLOGI HUKUM

menurut Soedjono Dirdjosisworo:

◦ Sosiologi hukum bertujuan memberi

penjelasan terhadap praktik hukum.

◦ Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan

empiris.

◦ Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian

terhadap hukum.

ANTROPOLOGI HUKUM

ILMU TENTANG KENYATAAN

SAINSWISSENSCCHAFT)

ANTROPOLOGI HUKUM

PENGERTIAN ANTROPOLOGI HUKUM

◦ Antropologi secara istilah berasal dari kata:

Antropos manusia

Logos ilmu

Antropologi ilmu tentang manusia

◦ Menurut Hilman Hadikusumah, antropologi adalah

ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik

segi hayati maupun segi budaya.

◦ Sasaran antropologi adalah manusia baru kemudian

budaya.

ANTROPOLOGI HUKUM

BIDANG ANTROPOLOGI

◦ Antropologi Fisik, terdiri dari :

Paleoantropologi, yakni mempelajari sejarah terjadinyaperkembangan manusia sebagai mahluk biologis

Sosmatologi yang mempelajari terjadinya perkembanganmanusia dari ciri badaniah

◦ Antropologi Budaya, terdiri dari:

Etnolinguistik, yaitu mempelajari penyebaran danpertumbuhan bahasa manusia

Prehistory, mempelajari terjadinya penyebaran danpertumbuhan budaya manusia

Etnology, mempelajari dasar-dasar kebudayaan manusiadalam kehidupan masyarakat.

ANTROPOLOGI HUKUM

Antropologi melihat hukum sebagai aspekdari kebudayaan, yaitu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakatyang teratur dalam mengatur perilakumanusia dan masyarakat, agar tidak terjadipenyimpangan yang terjadi dari normasosial yang ditentukan dapat diperbaiki.

Hukum itu ada (dalam perspektifantropologi hukum) jika ada masyarakatdan kekuasaan.

ANTROPOLOGI HUKUM

Menurut Leopold Pospisil, bahwa hukum itumempunyai empat ciri, yaitu:◦ Attribute authority

◦ Attribute of intention of universal application

◦ Attribute of obligation

◦ Attribute of sanction

Antropologi hukum adalah cabang ilmupengetahuan hukum yang mempelajari pola-polasengketa dan penyelesaiannya, baik padamasyarakat sederhana maupun pada masyarakatyang mengalami modernisasi.

ANTROPOLOGI HUKUM

RUANG LINGKUP ANTROPOLOGI HUKUM

◦ Sebagai sarana pengendalian sosial (sosial control)

◦ Sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial

◦ Sarana pembaruan.

Antropologi hukum memperhatikan danmenerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam masyarakat, ia melihat hukumdalam bentuk proses-proses terbentuknya danmenghilangnya secara berkesinambungan(bagaimana terjadinya sengketa dan bagaimanapola reaksi dan pola pemulihannya).

PSIKOLOGI HUKUMILMU TENTANG KENYATAAN

PENGANTAR ILMU HUKUM

PENGERTIAN

Psikologi Ilmu pengetahuan tentang

kejiwaan

Psyco jiwa

Logos ilmu

Psikologi Hukum adalah cabang ilmu

pengetahuan hukum yang mempelajari

hukum sebagai perkembangan jiwa

manusia

Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Segi psikologi tentang terbentuknya

norma atau kaedah hukum

Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaedah

hukum

Perilaku menyimpang

Psikologi dalam hukum pidana dan

pengawasan perilaku

Faktor Yang Mempengaruhi

Perkembangan Kejiwaan

Proses Pematangan Penyempurnaan

fungsi tubuh

Proses Belajar Proses memperbaiki

sikap-tindak/perilaku, baik melalui imitasi

atau edukasi

Proses Pengalaman Proses interaksi

terhadap lingkungan kemasyarakatan

SIKAP/PERILAKU MENURUT PSIKOLOGI HUKUM

Perilaku

Normal Abnormal

Menyebabkan

seseorang mematuhi

hukum

Menyebabkan

seseorang melanggar

hukum

KESADARAN

HUKUM

KELAINAN

KEJIWAAN/ GEJALA

PSIKOLOGIS

KESADARAN HUKUM Compliance

kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada harapan akan

imbalan atau menghindari dari hukuman

Identification

kepatuhan terhadap hukum didasarkan untuk menjaga

keutuhan dan menjaga hubungan baik antar sesama anggota

kelompok

Internalization

kepatuhan terjadi karena nilai hukum sesuai dengan nilai

nali=uriah warga masyarakat

Kepentingan yang Terjamin

kepatuhan hukum terjadi apabila kepentingannya terjamin

GEJALA PSIKOLOGIS

Neurosis

Psikhosis

Gejala Sosiopatik

◦ Reaksi anti sosial

◦ Reaksi dissosial

◦ Deviasi seksual

◦ addiction

PENGGOLONGAN HUKUMPENGANTAR ILMU HUKUM

Segi Bentuk◦ HukumTertulis

◦ HukumTidak Tertulis

◦ Hukum tercatat

Segi Isi / Hubungan◦ Hukum Publik

◦ Hukum Privat

Segi Waktu Berlaku◦ Ius Constituendum

◦ Ius Constitutum

Segi Permbedaan wilayah keberlakuannya◦ Hukum Alam

◦ Hukum Positif

Segi Sifatnya◦ Hukum yang memaksa/imperatif

◦ Hukum pelengkap/ fakultatif

Segi bidang yang diatur◦ Hukum substantif/Hukum Materil

◦ Hukum Ajektif/hukum formil/hukum acara

• Menurut sumbernya Hukum UU

Hukum kebiasaan

Hukum traktar

Hukum yusrisprudensi

Hukum ilmu