IKK Pemerintahan

Click here to load reader

download IKK Pemerintahan

of 21

  • date post

    26-Jun-2015
  • Category

    Business

  • view

    6.224
  • download

    14

Embed Size (px)

description

Bahan Paparan pada Diskusi Publik "Indikator Kinerja Kunci Bidang Pemerintahan", kerjasama GTZ Pro-Bangkit dan Tribun Kaltim Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009

Transcript of IKK Pemerintahan

  • 1. Diskusi Publik Kerjasama GTZ Tribun Kaltim Hotel Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009 Tri Widodo W. Utomo

2.

  • Dasar:meningkatkan akuntabilitas kineja instansi pemerintah melalui penetapan & pengukuran indikator kinerja kunci / utama (IKK / IKU).
  • IKU / KPI adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dansasaran strategis organisasi .
    • IKK adalah indikator kinerja utama yg mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatuurusan pemerintahan(PP No. 6/2008).
  • Tujuan:
    • memperolehinformasi kinerjayg penting & diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
    • memperolehukuran keberhasilandari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yg digunakan untuk perbaikan kinerja & peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan No. 9 Tahun 2007) 3. SASARAN STRATEGIS (dlm konteks struktur renstra) 4. Pertimbangan dalam Pemilihan & Penetapan IKU

  • Dokumen RPJMN/D, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yg relevan;
  • Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  • Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  • Kebutuhan data statistik pemerintah;
  • Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

5. Karakteristik & Prinsip IKU

  • Spesifik;
  • Dapat dicapai;
  • Relevan;
  • Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur;
  • Dapat dikuantifikasi dan diukur.
  • Kehati-hatian,
  • Kecermatan,
  • Keterbukaan, dan
  • Transparansi.

Karakte- ristik Prinsip 6. Penggunaan IKU

  • Perencanaan jangka menengah;
  • Perencanaan tahunan;
  • Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  • Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  • Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  • Pemantauan & pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

7. Pengertian & Ruang Lingkup Kinerja

  • Kinerja lnstansi Pemerintahadalah gambaran mengenai tingkatpencapaian sasaran / tujuaninstansi pemerintah sbg penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yg mengindikasikan tingkat keberhasilan & kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program & kebijakan yg ditetapkan (Permenpan No. 9/2007)
  • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahadalahcapaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah yg diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (PP No. 6/2008).

8. Siklus Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Sumber : Pusat KKSDA, 2009 9. Jml Daerah yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml 1 Jumlah Pemdaper 31-12-2008 33 399 98 530 2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007 33 350 87 470 3 Jml daerah yg menyampaikan LPPD 2007 33 301 77 411 4 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD 2007 0 49 10 59 5 Jumlah daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi atau belum waktunya dievaluasi (No. 1 3). 0 98 21 119 10. Jml Daerah Otonom Pemekaran yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml 1 Jumlah Pemdaper 31-12-2008 7 164 34 205 2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007 7 113 28 148 3 Jml daerah yg tidak wajib menyampaikan LPPD 2007(No. 1 2) 0 51 6 57 4 Jml daerah yg menyampaikan LPPD dan dievaluasi 7 90 22 119 5 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi (No. 2 4) 0 23 6 29 11. Hasil Penilaian & Peringkat Kinerja Pemda Berdasarkan EKPPD thd LPPD 2007 Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. Daerah Peringkat & Status Tidak di evaluasi Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 1 Provinsi 0 20 10 3 0 2 Provinsi Pemekaran 0 3 2 2 0 3 Kabupaten 9 133 105 54 49 4 Kabupaten Pemekaran 1 33 37 21 27 5 Kota 2 42 23 10 10 6 Kota Pemekaran 0 12 5 5 6 12. Alternatif Indikator Kinerja Kunci(Berdasarkan Pilar Reformasi)

  • Pemerintahan (arti luas)EPPD / LPPD.
  • Pemerintahan (arti sempit)Reformasi Birokrasi (Aparatur)
    • Kelembagaan Target: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( fit in function lean in structureatauright sizing ).
    • Budaya organisasiTarget: birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul.
    • KetatalaksanaanTarget: terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsipgood governance .
    • Regulasi dan DeregulasiTarget: pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
    • SDM AparaturTarget: pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
  • (Permenpan No. 15/2008 ttg Pedoman Umum Reformasi Birokrasi)

13. 5 Pilar Birokrasi 14. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Tingkat dukungan sarana / prasarana Keberadaan rincian urusan / kewenangan yang dijalankan Keberadaan Visi Kejelasan Tujuan Keberadaan Misi Keberadaan Renstra Keberadaan Tupoksi Kejelasan Tupoksi Keberadaan Uraian Tugas Jabatan Tingkat dukungan anggaran Ketersediaan sumber daya / infrastruktur penunjang Tingkat kemungkinan overlap tugas antar perangkat daerah Keberadaan Perda OPD Peraturan ttg Perangkat Daerah FOKUS IKK Aspek Penilaian 1: Kelembagaan 15. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Persentase pemberian sanksi kpd pegawai Tingkat okupansi jabatan Tingkat kehadiran pegawai Tingkat ketepatan & kecepatan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pensiun,dll Administrasi Personalia Keberadaan SIAK Sistem Informasi Kepegawaian Keberadaan Pola Penilaian Kinerja Keberadaan Standar Kompetensi Jabatan Keberadaan Analisis Beban Kerja Keberadaan Analisis Kebutuhan Diklat Keberadaan Analisis Kebutuhan Formasi Keberadaan Analisis Jabatan Keberadaan Sistem & Pola Karir Instrumen Pembinaan Kepegawaian FOKUS IKK Aspek Penilaian 2: SDM / Personalia 16. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Pelaksanaan uji kompetensi /fit and proper testbagi pejabat strukturalBesaran kesempatan pegawai untuk mendapatkan tugas / ijin belajar Mutasi dan/atau rotasi secara berkala dalam rangka penyegaran organisasiPenerapan sistemreward and punishmentuntuk mendorong motivasiJumlah pejabat fungsional & jenis jabatan fungsional yang tersedia Besaran kesempatan mengikuti diklat Pengembangan Pegawai Jumlah jenis-jenis insentif non-finansial Frekuensi pemberian bonus Keberadaan Insentif Perbaikan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai FOKUS IKK Aspek Penilaian 2: SDM / Personalia 17. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Keberadaan janji / maklumat pelayanan Frekuensi penyelenggaraan forum koordinasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi lintas SKPD Pola Koordinasi Keberadaan pedoman kerja bidang penyusunan dan evaluasi program Keberadaan pedoman kerja bidang keuangan Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan Keberadaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan pelanggan Keberadaan SP untuk urusan lainnya Keberadaan SPM untuk urusan wajib Standarisasi Mutu Pelayanan FOKUS IKK Aspek Penilaian 3: Ketatalaksanaan 18. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Kemampuan merangsang / menggerakkan sektor riil Kemampuan mengurangi bias jender dalam pembangunan Kemampuan mendorong / merangsang investasi dalam / luar negeri Kemampuan melindungi sumber daya alam dari eksplorasi / eksploitasi yg tdk terkendali Kemampuan mengurangi kesenjangan sosial / kesenjangan antar wilayah Kemampuan meningkatkan PAD Substansi & Dampak Regulasi Tingkat keterlibatan / partisipasi masyarakatKeberadaan naskah akademik Proses Penyusunan Regulasi FOKUS IKK Aspek Penilaian 4: Regulasi 19. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Tingkat motivasi pegawai untuk mengembangkan diri Tingkat komitmen pegawai thd tugas & tanggungjawab yg diemban Tingkat kedisiplinan pegawai Sikap dan Perilaku Rekomendasi yg dihasilkan KBK thd pimpinan organisasi Frekuensi pertemuan KBK instansi Keberadaan kelompok budaya kerja (KBK) Pola KerjaTeamwork FOKUS IKK Aspek Penilaian 5: Budaya Kerja 20. Butir 2Diskusi

  • Perlukah kita memiliki alternatif pola penilaian/pengukuran indikator kinerja (selain yg sudah diatur dalam PP No. 6/2008)?
  • Pada level mana indikator kinerja bidang pemerintahan akan dievaluasi?Instansi atau Pemerintah Daerah; Aparatur atau Pemerintahan Daerah?
  • Indikator 2kinerja apa saja yg cocok & spesifik dengan kondisi dan kebutuhan Pemda di Kalimatan Timur (Provinsi dan Kab/Kota)?
  • Bagaimana tindak lanjut dari penyusunan instrumen & indikator kinerja tsb?siapa yg akan melakukan (SKPD Pemda, Tim, LSM, Media); bagaimana polanya; dst?
  • Issu 2lain yg dipandang penting & strategis oleh peserta & nara sumber.

21. Semoga Bermanfaat Terima Kasih !