PKP2A III LAN

Diskusi Publik Kerjasama GTZ – Tribun KaltimHotel Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009

Dasar: meningkatkan akuntabilitas kineja instansi pemerintah melalui penetapan & pengukuran indikator kinerja kunci / utama (IKK / IKU).

IKU / KPI adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKK adalah indikator kinerja utama yg mencerminkan

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP No. 6/2008).

Tujuan: memperoleh informasi kinerja yg penting & diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yg digunakan untuk perbaikan kinerja & peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah(Permenpan No. 9 Tahun 2007)

SASARAN STRATEGIS (dlm konteks struktur renstra)

Pertimbangan dalam Pemilihan & Penetapan IKU

Dokumen RPJMN/D, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yg relevan;

Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Kebutuhan data statistik pemerintah;

Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Karakteristik & Prinsip IKU

Spesifik; Dapat dicapai; Relevan; Menggambarkan keberhasilan

sesuatu yg diukur; Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Karakte-Karakte-ristikristik

PrinsipPrinsip

Kehati-hatian, Kecermatan, Keterbukaan, dan Transparansi.

Penggunaan IKU

Perencanaan jangka menengah;

Perencanaan tahunan;

Penyusunan dokumen penetapan kinerja;

Pelaporan akuntabilitas kinerja;

Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

Pemantauan & pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pengertian & Ruang Lingkup Kinerja

Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran / tujuan instansi pemerintah sbg penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yg mengindikasikan tingkat keberhasilan & kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program & kebijakan yg ditetapkan (Permenpan No. 9/2007)

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yg diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak (PP No. 6/2008).

Siklus Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Pusat KKSDA, 2009Sumber: Pusat KKSDA, 2009

Jml Daerah yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007

No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml

1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 33 399 98 530

2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007

33 350 87 470

3 Jml daerah yg menyampaikan LPPD 2007

33 301 77 411

4 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD 2007

0 49 10 59

5 Jumlah daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi atau belum waktunya dievaluasi (No. 1 – 3).

0 98 21 119

Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009

Jml Daerah Otonom Pemekaran yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007

No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml

1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 7 164 34 205

2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007

7 113 28 148

3 Jml daerah yg tidak wajib menyampaikan LPPD 2007 (No. 1 – 2)

0 51 6 57

4 Jml daerah yg menyampaikan LPPD dan dievaluasi

7 90 22 119

5 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi (No. 2 – 4)

0 23 6 29

Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009

Hasil Penilaian & Peringkat Kinerja Pemda Berdasarkan EKPPD thd LPPD 2007

No. Daerah

Peringkat & StatusTidak di evaluasiSangat

TinggiTinggi Sedang Rendah

1 Provinsi 0 20 10 3 0

2 Provinsi Pemekaran 0 3 2 2 0

3 Kabupaten 9 133 105 54 49

4 Kabupaten Pemekaran 1 33 37 21 27

5 Kota 2 42 23 10 10

6 Kota Pemekaran 0 12 5 5 6

Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009Sumber: Tim Teknis Nasional EPPD, 2009

Alternatif Indikator Kinerja Kunci (Berdasarkan Pilar Reformasi)

Pemerintahan (arti luas) EPPD / LPPD.

Pemerintahan (arti sempit) Reformasi Birokrasi (Aparatur) Kelembagaan Target: organisasi yang tepat fungsi dan tepat

ukuran (fit in function lean in structure atau right sizing). Budaya organisasi Target: birokrasi dengan semangat

pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. Ketatalaksanaan Target: terbangunnya sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Regulasi dan Deregulasi Target: pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

SDM Aparatur Target: pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

(Permenpan No. 15/2008 ttg Pedoman Umum Reformasi Birokrasi)

5 Pilar Birokrasi

RPJMD;Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Ke

lem

bag

aan

Re

gu

lasi

& D

ere

gu

lasi

Ya

nlik&

Bu

da

yaKe

rja

Ke

tata

laksan

aan

SD

M

Ap

ara

tur

10 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ultimate Goal

Kemajuan Daerah &Kesejahteraan rakyat Kaltim

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 1: Kelembagaan

Peraturan ttg Perangkat Daerah Keberadaan Perda OPD

Keberadaan rincian urusan / kewenangan yang dijalankan

Kejelasan Tujuan Keberadaan Visi

Keberadaan Misi

Keberadaan Renstra

Kejelasan Tupoksi Keberadaan Tupoksi

Keberadaan Uraian Tugas Jabatan

Tingkat kemungkinan overlap tugas antar perangkat daerah

Ketersediaan sumber daya / infrastruktur penunjang

Tingkat dukungan anggaran

Tingkat dukungan sarana / prasarana

04/13/23

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 2: SDM / Personalia

Instrumen Pembinaan Kepegawaian Keberadaan Sistem & Pola Karir

Keberadaan Analisis Jabatan

Keberadaan Analisis Kebutuhan Formasi

Keberadaan Analisis Kebutuhan Diklat

Keberadaan Analisis Beban Kerja

Keberadaan Standar Kompetensi Jabatan

Keberadaan Pola Penilaian Kinerja

Sistem Informasi Kepegawaian Keberadaan SIAK

Administrasi Personalia Tingkat ketepatan & kecepatan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pensiun,dll

Tingkat kehadiran pegawai

Tingkat okupansi jabatan

Persentase pemberian sanksi kpd pegawai

04/13/23

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 2: SDM / Personalia

Pengembangan Pegawai Besaran kesempatan mengikuti diklat

Besaran kesempatan pegawai untuk mendapatkan tugas / ijin belajar

Pelaksanaan uji kompetensi / fit and proper test bagi pejabat struktural

Mutasi dan/atau rotasi secara berkala dalam rangka penyegaran organisasi

Penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong motivasi

Jumlah pejabat fungsional & jenis jabatan fungsional yang tersedia

Kesejahteraan Pegawai Keberadaan Insentif Perbaikan Penghasilan

Frekuensi pemberian bonus

Jumlah jenis-jenis insentif non-finansial

04/13/23

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 3: Ketatalaksanaan

Standarisasi Mutu Pelayanan Keberadaan SPM untuk urusan wajib

Keberadaan SP untuk urusan lainnya

Keberadaan janji / maklumat pelayanan

Keberadaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan pelanggan

Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan Keberadaan pedoman kerja bidang keuangan

Keberadaan pedoman kerja bidang penyusunan dan evaluasi program

Pola Koordinasi Frekuensi penyelenggaraan forum koordinasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi lintas SKPD

04/13/23

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 4: Regulasi

Proses Penyusunan Regulasi Keberadaan naskah akademik

Tingkat keterlibatan / partisipasi masyarakat

Substansi & Dampak Regulasi Kemampuan meningkatkan PAD

Kemampuan mengurangi kesenjangan sosial / kesenjangan antar wilayah

Kemampuan melindungi sumber daya alam dari eksplorasi / eksploitasi yg tdk terkendali

Kemampuan mendorong / merangsang investasi dalam / luar negeri

Kemampuan mengurangi bias jender dalam pembangunan

Kemampuan merangsang / menggerakkan sektor riil

04/13/23

IKK BIDANG PEMERINTAHAN

FOKUS IKKAspek Penilaian 5: Budaya Kerja

Pola Kerja Teamwork Keberadaan kelompok budaya kerja (KBK)

Frekuensi pertemuan KBK instansi

Rekomendasi yg dihasilkan KBK thd pimpinan organisasi

Sikap dan Perilaku Tingkat kedisiplinan pegawai

Tingkat komitmen pegawai thd tugas & tanggungjawab yg diemban

Tingkat motivasi pegawai untuk mengembangkan diri

04/13/23

Butir2 Diskusi

Perlukah kita memiliki alternatif pola penilaian/pengukuran indikator kinerja (selain yg sudah diatur dalam PP No. 6/2008)?

Pada level mana indikator kinerja bidang pemerintahan akan dievaluasi? Instansi atau Pemerintah Daerah; Aparatur atau Pemerintahan Daerah?

Indikator2 kinerja apa saja yg cocok & spesifik dengan kondisi dan kebutuhan Pemda di Kalimatan Timur (Provinsi dan Kab/Kota)?

Bagaimana tindak lanjut dari penyusunan instrumen & indikator kinerja tsb? siapa yg akan melakukan (SKPD Pemda, Tim, LSM, Media); bagaimana polanya; dst?

Issu2 lain yg dipandang penting & strategis oleh peserta & nara sumber.

PKP2A III LAN

Semoga Bermanfaat …