IKHTISAR EKSEKUTIF - cianjurkab.go.id · Menyelenggarakan Musdes, musrenbangdes, RKPD di kecamatan...
Transcript of IKHTISAR EKSEKUTIF - cianjurkab.go.id · Menyelenggarakan Musdes, musrenbangdes, RKPD di kecamatan...
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil ( result oriented
government ) perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan untuk
mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) yang merupakan bahan utama untuk evaluasi sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018 , sesuai Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua
instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur wajib menyusun
LKjIP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan tugas.
Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai kordinator wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, Pemerintahan
umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat
kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas tersebut telah ditetapkan tujuan sebagai acuan dalam
rencana strategis tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan manusia yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai
akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan berhasilan pembangunan ;
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan
pembangunan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan social masyarakat;
4. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
2
a. Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat;
b. Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat;
c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan;
d. Mengembangkan sector unggulan secara terintegrasi;
e. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profosional;
Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut
1. Peningkatan akselerasi pembangunan sumber daya manusia dan profesionalisme
apparatur untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dam Desa di Wilayah
Kecamatan Sukaluyu yang kondisinya rusak diakibatkan oleh pengguna jalan untuk
mobilisasi penambangan galian C;
3. Peningkatan pembangunan religius keagamaan dan kemampuan masyarakat untuk
mengatasi dan menyelesaikan masalah pada lingkungan dan komunitasnya;
4. Meningkatkan pasilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi
untuk memanfaatkan potensi suber daya alam, sumber daya tenaga local serta lembaga-
lembaga social kemasyarakatan agar mampu membangun masyarakatan dan wilayah
secara mandiri serta pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sukaluyu sebagai
daerah industri untuk menopang ekonomi berbasis local;
Guna mencapai tujuan serta sasaran perlu ditetapkan cara dan strategi sebagai tahapan
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Mengimflementasikan dan pelembagaan pembinaan aktualisasi nilai-nilai akhlakul
karimah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kepada aparat
dan masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparat dan organisasi kecamatan sesuai kewenangan.
3. Pasilitasi dan koordinasi lintas sector dalam upaya penciptaan wirausaha baru untuk
menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat
4. Menyelenggarakan Musdes, musrenbangdes, RKPD di kecamatan secara
partisipatif.
3
5. Mempasilitasi penyusunan perencanaan pemanfaatan potensi local secara
berkelanjutan untuk menumbuhkan swadaya dan gotong royong serta mengurangi
ketergantungan bantuan/pembiayaan dari pihak luar.
6. Pengembangan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
dan kwantias produk usaha.
7. Terelenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
Sukaluyu yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/kegiatan di atas antara lain
adalah :
Masalah intern :
1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan
secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan /peraturan
dan menyikapi perubahan peraturan;
2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
3. Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi
terpadu (PATEN) pada masyarakat ;
4. Mengoptimalisasi peningkatan sistem pelayanan dan kinerja kecamatan ;
5. Pengelolaan administrasi secara prima;
6. Meningkatkan transformasi informasi dari pemerintah Kabupaten ke Kecamatan ;
Masalah extern
Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/kegiatan di atas antara
lain adalah :
1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang
terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan
kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat
mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
4
Kesadaran masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada
pada lingkungan komunitasnya akan mempengaruhi upaya pembangunan wilayah
di mana masyarakat itu ada .
Identifikasi masalahnya sebagai berikut :
a. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat
menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan ;
b. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan,
akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam
realisasi pembangunan;
c. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pengembangan
wilayah yang menyentuh kebutuhan masyarakat yang mendesak;
d. Kecendrungan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah;
e. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan belum maksimal;
f. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf
hidup mereka sendiri;
g. Belum mampu menggali potensi lokal secara optimal untuk pengembangan
ekonomi lokal;
h. Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan dan pemiliharaan sumberdaya alam
serta kawasan potensi bencana alam masih rendah.;
i. Peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan dalam
pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana
3. Pemberdayaan Desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa/kelurahan akan menempatkan masyarakat
desa/kelurahan sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan
desa/kelurahan menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan
desa/kelurahan yang bersangkutan.
Kecamatan sesuai fungsinya dapat memfasilitasi dan membina desa untuk
mempercepat proses perkembangan dimaksud.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat akan permasalahan penyakit sosial seperti
penggunaan Narkoba, penyandang penyakit HIV/AIDS, perilaku sosial menyimpang
di lingkungan.
5
Identifikasi maslahnya sebagai berikut :
a. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat perlu
ditingkatkan;
b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan belum optimal;
c. Penguatan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kelestarian
lingkungan .
Kendala umum kecamatan Sukaluyu
Dinamika dan masalah peran kecamatan
1. Pasang Surut Peran Camat
Ekspektasi masyarakat terhadap peran signifikan kecamatan dapat dikatakan masih
tinggi.Masyarakat masih mengharapkan peran kecamatan seperti masa lalu,
sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah.Hal ini
dapat ditinjau dari kecendrungan masyarakat yang masih menjadikan kecamatan
sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, mulai dari bencana alam, anak
jalanan, sampah hingga konflik sosial.Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan
(Muspika) secara de facto masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan
mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Peran Kecamatan pada era Otonomi Daerah
Pada masa setelah berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian UU nomor 32
tahun 2004, camat tidak lagi menjadi kepala wilayah melainkan sebagai perangkat
daerah, dalam pasal 120 ayat (2) UU nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa perangkat
daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan jadi secara hokum posisi camat
sejajar dengan posisi para kepala dinas daerah dan lurah.
2. Kewenangan dan pemberdayaan camat
UU nomor 32 tahun 2004 dinilai tidak memberi cukup ruang bagi camat untuk
menjalankan peran yang diharapkan public.Peran camat ditentukan oleh bagaimana
bupati atau walikota mendelegasikan kewenangan kepada camat. Secara terinci
kewenangan camat dijelaskan dalam pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa camat
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati
6
atau walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, jadi berdasarkan ayat
(2) ini seorang camat mendapat yang dilimpahkan atau diberikan oleh bupati atau
walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Pada ayat (3) dijelaskan bahwa camat juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan./ Tuga umum pemerintahan ini meliputi menggkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, mengkoordinasikan pemelihraan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat
kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan
Masalahnya hampir disemua daerah di Indonesia camat belum mendapat delegasi
kewenangan dari bupati atau walikota secara maksimal. Pemerintah Daerah
cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan
kecamatan dalam logika kewilayahan.
Sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki instansi sektoral. Hal ini
diperparah dengan tidak mudahnya membuka kesediaan instansi sektoral untuk
berbagi kewenangan dengan kecamatan karena terkait dengan pembagian sumber
daya.
Solusi/pemecahan masalah
Meski ada komitmen menguatkan lembaga Kecamatan dalam praktiknya pemerintah daerah
masih menemukan masalah dalam dua hal :
• Pertama, masih lemahnya pembagian urusan dari instansi sektoral ke Kecamatan
• Kedua, adanya kecendrungan untuk melakukan pengaturan kelembagaan Kecamatan
yang seragam sehingga gagal merespons kebutuhan dan konteks local Kecamatan
.Kecamatan/camat di Cianjur sebagai OPD/Kepala OPD saat ini melaksanakan urusan
wajib berupa urusan otonomi daerah yang merupakan salah satu muatan dari LKPJ
sebagai laporan program/kegiatan, realisasi anggaran, masalah dan solusi dalam
pelaksanaan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagai salah satu
perangkat daerah.
Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun
mendatang
7
1. Kewenangan pemerintahan kecamatan Sukaluyu dan pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dimungkinkan terdapat peningkatan
untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pertanggungjawaban dan penyelesaian
di tingkat desa
2. Stabilitas politik terpelihara dengan baik tertib aman, jujur, adil dan terkendali
melalui pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait .
3. Kerukunan hidup antar umat beragama terpelihara dengan baik dengan menumbuh
kembangkan toleransi antar umat beragama serta menjaga kerja sama antara ulama
dan umaroh.
4. Pembinaan pendidikan dan kesehatan serta daya beli memerlukan suatu kajian untuk
menetapkan tolok ukur tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan (IPM ).
5. Inprastruktur masih banyak yang harus dijadikan prioritas.
Issu strategis
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Kecamatan dengan cara peningkatan tranformasi informasi dari pemerintah kabupaten
dan sarana dan prasarana yang memadai agar mencakup wilayah kerja serta tempat kerja yang
kondusif serta peraturan yang tegas terhadap tugas perbantuan dari OPD terkait seperti PBB,
penerbitan KK/KTP, ijin dan Rekomendasi IMB.
Pelimpahan Peningkatan pelayanan di kecamatan belum optimal tanpa diimbangi
dengan peningkatan kewenangan dan sistem kerja yang belum terumuskan dengan jelas ,
peningkatan kapasitas SDM aparat kewenangan yang harus dilaksanakan kecamatan belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih terdapat tumpang tindih atau tarik ulur
kepentingan PAD dengan dinas teknis dan terdapat keraguan untuk bertindak dalam
pelaksanaan pelayanan sehubungan dengan kurangnya transpormasi informasi dari tingkat
kabupaten ke kecamatan
Kecamatan adalah OPD yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat sedangkan
UU no 32 tahun 2004 berdampak mengurangi kewenangan kecamatan untuk bertindak secara
lugas dalam mengambil keputusan .
Dampak dari permasalahan tersebut terdapat hambatan dan keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksananan tugas sehingga akan menurunkan tingkat kinerja pelayanan
namun secara personal tetapi kondisi tersebut masih belum berdampak terhadap eksistensi
8
kecamatan karena masyarakat memahami kondisi tersebut sehingga tidak menimbulkan
permasalahan
Tantangan
Tantangan dan Peluang Pembangunan Kecamatan Sukaluyu
Beberapa tantangan yang dihadapi oleh kecamatan antara lain :
1. UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004
secara nyata telah menghilangkan sejumlah kewenangan dan hak mengatur kecamatan
pada wilayah kerja kecamatan itu sendiri;
2. Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama berkaitan
dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan.
3. Kontribusi kecamatan terhadap PAD seperti Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat
perhatian terbukti perolehan capaian PBB Th. 2018 sebesar 64, 96 %
4. SDM perangkat desa dalam mengelola adminsitrasi belum optimal yang berakibat
volume pelaporan dari tingkat desa ke tingkat kecamatan dapat dikatagorikan kurang.
5. Pelayanan PPATS diperlukan pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan
pelayanan dan penerbitan akta Jual Beli dan perlaihan hak tanah.
6. harga pasar secara umum tidak dapat diketahui sehubungan dengan tidak ada pasar desa
atau tradisional.
7. IPM bidang pendidikan belum terlihat perkembangan yang signifikan sehubungan dengan
kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih kurang , manfaat dari hasil pendidikan
serta kelanjutan pendidikan yang dikaitkan dengan alasan ekonomi
Peluang pengembangan pelayanan kecamatan antara lain adalah :
1. Dimungkinkannya Pemerintah Kabupaten untuk mendelegasikan sebagian kewenangan
yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Dimungkinkannya mengelola anggaran sendiri sebagai OPD sebagaimana OPD lainnya
sesuai dengan Tupoksi Kecamatan terutama pembangunan lintas desa.
3. Salah satu misi pemerintah Kabupaten Cianjur adalah reformasi birokrasi yang sangat erat
kaitannya dengan tugas dan fungsi kecamatan;
9
4. Potensi kecamatan Sukaluyu dengan wilayah yang cukup luas dan sebagai salah satu
Kecamatan penjangga Ibu Kota Sangat di mungkinkan kedatangan investor dibidang
pertanian, perkebunan dan wisata alam.
5. Adanya Program Alokasi Dana Desa (ADD) akan menjadi rangsangan bagi Desa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat Desa
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN.
Latar Belakang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka
peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna , berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta berorentasi kepada hasil ( Result Oriented government )
sedangkan untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP) .
Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) adalah
lembaga pemerintah yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan
oleh pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan siklusnya setelah selesai
pelaksanaan tahun anggaran yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan / sasaran strategis instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasran
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan.
Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen
lain yaitu Indicator Kerja Utama ( IKU ), RPJMD/ RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA
SKPD Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam mencapai
sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja
diawal tahun anggaran, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai berikut :
1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Kecamatan Sukaluyu dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan
kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kerja Kecamatan Sukaluyu.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Sukaluyu
pada tahun berikutnya.
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
11
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan
strategis yang ditetapkan melalui musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat.
Salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut diantaranya adalah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun yang bersangkutan sebagai tolok ukur
untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Hasil kinerja yang dicapai, dapat diketahui dari Pengukuran indikator kinerja
yang digunakan melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil).
Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai
dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan
program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.
Kecamatan Sukaluyu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun
2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja
Pemerintah Daerah dan unit kerja Pemerintah menyusun penetapan kinerja setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan
SKPD/unit kerja.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-
masing, lembaga-lembaga pengawasan, penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala negara.
1. Dasar Hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sukaluyu
disusun berdasarkan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut
:
a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Peraturan Pemerintan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12
Republik Indoensia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja Instansi
pemerintah
d. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
e. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan;
f. Renstra Kec. Sukaluyu tahun 2011-2016;
g. Renja Kec. Sukaluyu tahun 2017, 2016, 2015
h. Perjanjian Kinerja tahun 2018
i. DPA Kec. Sukaluyu tahun 2017, 2016,2015
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Sukaluyu Tahun 2018 adalah sebagai
sarana penyajian pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan
Sukaluyu dalam mencapai sasran strategis Instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja awal tahun anggaran. Dokumen tersebut dapat digunakan :
1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Kecamatan Sukaluyu dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan
kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kerja Kecamatan Sukaluyu.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Sukaluyu
pada tahun berikutnya.
a. Akuntabilitas Kinerja.
Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadi sarana pertanggungjawaban atas capaian
kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2018.
b. Manajemen Kinerja.
Bagi keperluan internal organisasi, menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja dalam
upaya-upaya perbaikan dimasa mendatang
LKjIP dapat memberikan dasar guna pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam
upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan dalam menyusun perencanaan,
evaluasi perencanaan dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan tujuan sebagai berikut :
13
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
4. Sistematika Laporan
Mengancu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revie atas Laporan Kinerja Instansi
pemerintah, bahwa sistematika pelaporan disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi
Bab II Perencanaan kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan
Bab III akuntabilitas kinerja
a. Capaian kinerja organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
14
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
b. Realisasi anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKALUYU
Dengan berkembangnya paradigma, dimana kebijakan dibidang
pemberdayaan masyarakat telah berubah sesuai dengan tuntutan. Kantor Kecamatan
sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang mengemban tugas menampung, membina,
mengembangkan dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang peduli
terhadap perkembangan wilayah sesuai potensi dan dinamika yang tatanan Kabupaten
Cianjur.
Kondisi Saat ini dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, di Kecamatan
Sukaluyu menjadi daerah kawasan industri yang berpengaruh terhadap aspek
kehidupan terutama bidang sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga membuka
kesempatan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran,
1. Geografis
Kecamatan Sukaluyu merupakan salah satu dari 32 Kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Cianjur dan di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Kabupaten Lebak,
Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, majalengka, Kuningan, Tasikmalaya,
Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Cianjur, Serang dan Wilayah DT II
Bogor dalam Wilayah Provinsi DT I Jawa Barat, pemekaran dari Kecamatan
Ciranjang dibangun pada tanggal22 Oktober 1992 dan diresmikan oleh Bupati
15
Cianjur Drs H.Eddy Sukardi serta merupakan daerah lintasan jalan Bandung-
Jakarta.
2. Batas dan Peta Wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mande.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cilaku.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciranjang.
Peta Wilayah Kecamatan Sukaluyu
3. Luas Wilayah
Luas wilayah : 4.524.49 Ha
Lahan Pemukiman : 654,95 Ha
Lahan Sawah : 2.305,27 Ha
Lahan Perkebunan : 0 Ha
Luas ladang : 562,91 Ha
Fasilitan Umum :882,14 Ha
Lain – lain : 118.86 Ha
16
4. Potensi Sumber Daya Manusia
Aparatur Kecamatan SUKALUYU
Secara keseluruhan jumlah personal adalah sebanyak 16 orang sebagaimana
ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 1
Komposisi Pegawai kecamatan sukaluyuMenurut EseloneringTahun 2018
N
O STATUS
JUML
AH
Unsur
Pimpinan TERBAGI PADA
Camat Sekreta
riat
Seksi
Tapem
Seksi
Yan.
Um
Seksi
Trantib
lainnya
/Tb.
1 ESSELON II 0 0 0 0 0 0 0
2 ESSELON III 2 1 1 0 0 0 0
3 ESSELON IV 5 0 2 1 1 1 0
4 NonESSELON 9 0 0 1 1 0 7
5 Lainnya 5 0 0 0 0 0 5
JUMLAH 21 1 3 2 2 1 12
Catatan :
Unsur pimpinan adalah Camat esselon III
Unsur Pelaksana/Non esselon termasuk Sekretaris Desa sebanyak 6 orang
Unsur lainnya adalah Tenaga Kerja Non PNS
Tabel 2
Menurut Latar Belakang Pendidikan Terakhir Kecamatan Sukaluyu Tahun 2018
N
O STATUS
JUM
LAH
Unsur
Pimpinan TERBAGI PADA
Camat Sekretariat Seksi
Tapem
Seksi
Yan.
Um
Seksi
Tranti
b
lainnya
/Tb.
1 S3 0 0 0 0 0 0 0
2 S2 0 0 0 0 0 0 0
3 S1 7 1 3 1 1 1 0
4 SM/D3 0 0 0 0 0 0 0
5 SLTA 14 0 0 0 0 0 14
6 SLTP 0 0 0 0 0 0 0
7 SD 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 21 1 3 1 1 1 14
Catatan :
Unsur pimpinan adalah Camat :S1
Tenaga Kerja Non PNS : 2 orang S1, 4 orang SLTA
No 5 termasuk sekdes 6 orang : SLTA
17
Tabel 3
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Kecamatan Sukaluyu Tahun 2018
N
O
STATUS
Golongan Jlh
Unsur
Pimpinan TERBAGI PADA
Camat Sekretariat Seksi
Tapem
Seksi
Yan.
Um
Seksi
Tranti
b
lainnya
/Tb.
1 IV 2 1 1 0 0 0 0
2 III 5 0 2 1 1 1 0
3 II 9 0 0 1 1 1 6
4 Non Gol. 5 0 0 0 0 0 5
JUMLAH 21 1 3 2 2 2 11
Catatan : Unsur pimpinan adalah Camat : Golongan IV
No 3 termasuk sekdes 6 orang : Golongan II
Non golongan : Tenaga Kerja Non PNS
Gambar 1
Bagan Struktur oraganisasi
Kecamatan Sukaluyu 2018
Dasar : Perda Kabupaten Cianjur nomor 9 tahun 2013
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekretaris
Kecamatan
Kecamatan
Ka Subag
umum dan
Kepegawaian
Ka Subag
Perencanaan dan Keuangan
Ka Seksi Ketentraman
dan Ketertiban
Umum dan Kemasyarakatan
Ka Seksi Pelayanan Umum
Ka Seksi Tata
Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Camat
18
Nama personal sesuai struktur organisasi keadaan sampai dengan 31 Desember 2018 :
- Camat :AGUS SUPIANDI
- Sekretaris : Bangbang Sutiawan, S.Pd
- Kepala seksi Pemerintahan dan PM : Mohammad Soleh, SE
- Kepala Seksi Tramtibum dan Kemasy. : Nandi Rohendi, S .AP
- Kepala Seksi Pelayanan Umum : H. Aceng Badrudin, SAP
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : Syamsudin, SH
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian : Tatan Rustandi, S.IP
5. Pemerintahan Desa
Jumlah desa : 10 Desa dengan personal sebagai berikut :
Tabel 4
Personal DesaKecamatan SukaluyuTahun 2016
No
N A M A
Desa Kepala Desa Tanggal
pelantikan Sekretaris Desa
Status
Kepeg.
1. Mekarjaya Imas Rohayati 13-10-2013 Agus Rizqi puloh Non PNS
2. Panyusuhan M.Adang Rahmat 13-09-2013 Mohamad Holid Non PNS
3. Sukaluyu H. Iskandar 13-09-2013 Zaenal Mutaqin Non PNS
4. Sukamulya Wawan Suwandi 13-09-2013 Entang Sukma P. Non PNS
5. Babakansari Junaedi 13-10-2013 Agus Sumpena PNS
6. Tanjungsari Waldi
AkbarYacob,ST
13-09-2013 Nanang Durahman PNS
7. Selajambe Agus Junaedi 13-09-2013 E. Kosim Koswara PNS
8. Sukasirna Ahmad Satibi 13-09-2013 Asep Hasan Basri PNS
9. Hegarmanah Toni Sutarwan 13-09-2013 Asep Rudi PNS
10. Sindangraja H. Dadang A c e p PNS
19
6. Tugas, Fungsi Kecamatan
(Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan).
Kedudukan Kecamatan Sukaluyu dalam Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai
wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan, meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan
ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemerintahan di tingkat
kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan menyelenggarakanfungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
7. Uraian tugas :
a. Camat,
Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas
pemerintahan umum kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan
kelurahan, tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban
umum dan kesejahteraan rakyat, serta pelayanan umum kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
20
b. Sekretariat,
Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi kecamatan dalam
melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat,
perencanaan, program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran
sekretariat;
b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan
anggaran kecamatan;
c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan;
d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga hubungan masyarakat dan
keprotokolan;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
g. Pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
h. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program
dan kegiatan kecamatan;
j. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan
program dan kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundangundangan yang berlaku;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Sekretaris Kecamatan dibantu oleh :
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag Perencanaan dan keuangan
21
c. Seksi-Seksi
1. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas
:
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan
kegiatan seksi tata pemerintahan;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah kecamatan di bidang tata pemerintahan;
d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang tata
pemerintahan;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan
dan/atau peraturan penurdang-undangan yang terkait dengan bidang tugas
seksi tata pemerintahan;
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi tata
pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan
kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang pemberdayaan
masyarakat;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas
seksi pemberdayaan masyarakat;
22
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi ketenhaman dan ketertiban
umum;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan
kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi
ketentraman dan ketertiban umum;
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan
dan/atau peratuan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan
ketertiban umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan
kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;
c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum
pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat;
23
d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan umum pemerintah kecamatan di bidang kesejahteraan
rakyat;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi
kesejahteraan rakyat;
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan
rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang
terbagidalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Camat.
c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai
denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
C. TATA KERJA KECAMATAN
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah
terkait lainnya serta dengan sumua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
2. Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24
3. Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab
memimpin dan mngkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
4. Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi Kecamatan serta
menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi
serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan masing-
masing wajib diolah dan dipergunakan sbagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan.
6. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
7. Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Camat dapat
disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
D. SARANA DAN PRASARANA
Dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.
Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Sukaluyu dapat dilihat dalam lampiran
(laporan pengurus barang Kecamatan Sukaluyu per tanggal 31 Desember 2016)
1. Tanah selauas 729 m ³ terletak di Jl. Bojongsari Desa Sukamulya Kp. Gempol RT
01/01Kec. Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
2. Peralatan dan mesin
No Nama Barang Banyaknya Keterangtan
1 Kendaraan Dinas Roda Empat 2Unit Baik
2 Kendaraan Dinas Roda 2 5 Unit 2 Rusak berat
3 Mesin Tik Manual 3 buah 2 Rusak berat
4 Printer 6 buah 2 Rusak
5 Whiteboard manual 2 buah Baik
6 Filling Cabinet 5 buah 3 Rusak
7 Lemari kayu 3 buah 3 Rusak
25
No Nama Barang Banyaknya Keterangtan
8 Kursi putar 1 buah Baik
9 Kursi lipat 5 buah Baik
10 Komputer 4 unit Rusak
11 Laptop 2 unit Baik
12 Scaner 1 buah 1 Rusak
13 Monitor 2 unit 1 Rusak
14 CPU 4 Unit Baik
15 Modem 1 buah 1 Rusak
16 Meja Kerja 18 buah 10 Rusak
17 Meja Komputer 1 buah 1 Rusak
18 Kursi kerja 18 buah 10 Rusak
19 Kursi rapat 50 buah 5 Rusak
20 Sofa 1 set 1 Set Rusak
21 Pesawat Telepon 1 unit 1 Rusak
22 Papan Monografi 1 buah Baik
23 Papan tulis 0 buah Rusak
24 Meja Panjang 0 buah Rusak
25 Meja pelayanan 2 Buah Baik
26 Rak besi 1 Buah Rusak
27 Papan Pengumuman 1 Buah Baik
28 Motor Roda 3 1 Buah 1 Rusak
29 Komputer, Monitor & Printer 4 Unit 4 Baik
30 Genset 1 Unit 1 Baik
31 Kipas Angin 1 Unit 1 Baik
32 Terpal 1 Buah Rusak
3. Gedung dan Bangunan
Tabel 4
Gedung dan Bangunan
No. Nama /jenis barang Luas Keterangan
1
2
Bangunan Gedung Kantor
Rumah Dinas
432 m²
164 m²
Milik Pemda
Milik Pemda
26
E. Isue Strategis
Arah kebijakan di tingkat nasional, regional, dan visi, misi, serta program kepala
daerah terpilih merupakan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan untuk
merumuskan strategis pembangunan. factor tersebut secara langsung mempengaruhi arah
kebijakan pelaksanaan di semua sector kehidupan, dari semua itu, maka dapat
disimpulkan beberapa isu strategis Kecamatan Sukaluyusebagai berikut :
1. Kapabilitas masyarakat terkait masalah yang ada pada lingkungan komunitasnya;
Kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada
lingkungan komunitasnya akan mempengaruhi upaya pembangunan wilayah di mana
masyarakat itu berada. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang perlu
dikoordinasikan kecamatan demi terarahnya upaya pemberdayaan masyarakat itu
sendiri.
2. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat
dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada
kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat
mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat
menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan.
Dengan demikianperan serta dan partisipasi masyarakat ini harus terus menerus
dimotifasi, untuk itu perluadanya konsep yang tepat dalam perlibatan dan
penumbuhkembangan peran serta masyarakat sehingga dapat membantu dalam
pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.
4. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa/kelurahan akan menempatkan masyarakat
desa/kelurahan sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan
pembangunanmenujuterwujudnya kemandirian. Kecamatan dengan perananya yang
memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud.
27
F. Kesesuaian Visi dan misi Kabupaten dengan Visi dan Misi Kecamatan Sukaluyu
Rumusan program dan kegiatan mengacu kepada kebijakan rencana
pembangunan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2018 masih diarahkan pada peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan menggali/memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam
(SDA) yang searah dengan VISI-MISI Kecamatan dalam rangka untuk mendukung,
menunjang dan mewujudkan VISI-MISI Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan
tahapan pencapaian kinerja pembangunan melalui skala prioritas rencana kegiatan
pembangunan yang dijadikan faktor pertimbangan penyusunan rencana program dan
kegiatan di tingkat kecamatan sebagai berikut :
Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur periode 2016 s/d 2021 adalah :
Mewujudkan ” CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS ”
Visi : Cianjur Lebih Maju dan Agamis
Misi : 1. Meningkatkanan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan
berwawasan
Lingkungan
G. Meningkatkan Pembangunan Religius Keagamaan
H. Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui Akselerasi di bidang
pendidikan kesehatan dan ekonomi
Sapta Cianjur tahun 2016-2021
1) Tujuh Prioritas Program Pembangunan
1. Infrastruktur jalan
2. Ekonomi
3. Pemerintahan
4. Pendidikan
5. Sosial Keagamaan
6. Kesehatan
7. Pariwisata
2) Tujuh Gerakan Keagamaan
1. Shalat subuh berjama’ah termasuk shalat lima waktu
2. Kegiatan asar mengaji/ menghapal Alqur’an
3. Mencintai anak yatim
4. Cianjur anti maksiat
28
5. Peduli pakir miskin
6. Suka shodakoh
7. Lingkungan ahlakul karimah
3). Tujuh Pilar Budaya
1. Tanginas
2. Ngaos
3. Mamaos
4. Maenpo
5. Tatanen
6. Sauyunan
7. Someah
Misi Pemerintah Kabuaten Cianjur periode 2016 s/d 2021 adalah
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis potensial
4. Meningkatkan Pembinaan Akhlakul Karimah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Visi dan Misi Kecamatan SUKALUYU
VISI
Visi Kecamatan SUKALUYU pada perioode 2016 – 2021 mengacu pada Visi Misi
Kabupaten Cianjur, yang disepakati adalah :
“ CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS “
Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :
Lebih Maju : Pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian,
penuh inovasi dan fropesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan
disemua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur,
pendidikan, kesehatan dan ekonomisebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara
berkelanjutan.
29
Agamis : Pembangunan manusia yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai akhlakul
karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang
I. Kesesuaian RKPD Kabupaten Cianjur dengan Rencana Kerja Kecamatan
Sukaluyu
Prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada Tahun 2018
sesuai dengan program Kecamatan Sukaluyu dalam Renja Tahun 2018 adalah :
Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian) meliputi Program dan Kegiatan :
1. Program Peningkatan Fungsi Kecamatan
o Kegiatan “Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan”
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa :
o Kegiatan Monitoring Evaluasi PBB
o Kegiatan Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
o Kegiatan Penunjang Pendampingan ADD
o Kegiatan Monitoring Evaluasi Kecamatan
30
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sukaluyu
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
Tar
get
Rp
(Ribuan)
Tar
get
Rp
(Ribuan)
Tar
get
Rp
(Ribuan)
Tar
get
Rp
(Ribuan)
Tar
get
Rp
(Ribuan)
Tar
get
Rp
(Ribuan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Meningkatnya
fungsi
kecamatan
Terwujudnya
peningkatan
fungsi
kecamatan
Kegiatan yang
dapat
dilaksanakan
oleh kecamatan
4.01 4.01 14 68 Program :
Peningkatan Fungsi
Kecamatan
Dokumen
Hasil
Monitoring
1
1
5.575
1
5.575
1
5.575
1
5.575
1
4.763
5
27.063
Camat
Camat
4.01 4.01 14 68 01 Kegiatan :
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Tingkat Kecamatan
Dokumen
Hasil
Monitoring
1
1
5.575
1
5.575
1
5.575
1
5.575
1
4.763
5
27.063
Camat
Camat
Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
penyelenggaraa
n pemerintah
daerah di
wilyah
kecamatan
Desa yang
dimonitoring
pembangunan
oleh kecamatan
Bahan acuan
pelaksanaan
pembangunan di
wilayah
kecamatan
tahun
selanjutnya
4.01 4.01 14 68 Program :
Peningkatan
kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
di
WilayahKecamatan
dan Kelurahan/Desa
Dokumen
0
0
0
3
44.070
4
44.070
3
44.070
3
39.185
13
171.395
Camat
Camat
Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
penyelenggaraa
n pemerintah
daerah di
wilyah
kecamatan
Desa yang
dimonitoring
pembangunan
oleh kecamatan
Jumlah desa
yang lunas PBB
4.01 4.01 14 68 02 Kegiatan :
Monitoring Evaluasi
PBB
Dokumen
hasil
monitoring
0
0
0
1
19.070
1
19.070
1
19.070
1
17.140
4
74.350
Camat
Camat
Terwujudnya
keluarga
sehatSejantera
maju dan
mandiri
4.01 4.01 14 68 Kegiatan :
Penungjang
Kegiatan Tim
Penggerak PKK
Kecamatan dan
Kelurahan
Terlaksanan
ya kegiatan
PKK oleh
Kecamatan
0
0
0
1
15.000
1
15.000
1
15.000
1
13.724
4
58.724
Camat
Camat
Realisasi
anggaran desa
4.01 4.01 14 68 Kegiatan :
Penunjang
Pendampingan ADD
Terealisasin
ya ADD
sesuai
Anggaran
Desa
0
0
0
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
8.321
3
38.321
Camat
Camat
31
Bab II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana strategis organisasi
Visi dan misi Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 sebagai berikut :
Visi
Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi
dalam kurun waktu 5 tahun ( 2016 – 2021 ) yang akan datang sebagaimana tersebut
dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukaluyu adalah mengacu kepada visi
dan misi Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yaitu :
“ CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS ”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :
Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam
penyelengaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang
pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan
dan ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara
berkelanjutan.
Agamis:pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai
akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan
pembangunan di berbagai
Misi
Visi Kecamatan SUKALUYU pada perioode 2016 – 2021 yang disepakati adalah
mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2016-2021 yaitu :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan.Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat
32
- Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat
- Mewujudan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan
- Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi
- Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional
Perencanaan kinerja Kecamatan Sukaluyu tahun 2016 sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian kinerja tahun 2016 yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja untuk mewujudkan komitmen
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.
Berdasarkan DPA Kec. Sukaluyu tahun 2017 sebagai perwujudan tanggung jawab
sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat kecamatan seperti di tunjukan dalam Perjanjian
Kinerja Kecamatan Sukaluyutahun 2017 .Sasaran strategis, indicator kinerja dan target
pencapaian pelaksanaan program yang disepakati adalah sebagaimana tercantum dibawah
ini :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya pelayanan
kepada masyarakat yang
optimal
1 Prosentase pemenuhan pelayanan
kepada OPD terkait
100 %
2 Prosentase pemenuhan pelayanan
kepada masyarakat
100%
Perencanaan Program Anggaran / Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukaluyu adalah
sebagaiberikut
1. Prrogram pelayanan administrasi perkantoran Rp. 145.397.000,00
2. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
Kinerja dan keuangan Rp.2.380.000,00
3. Program perencanaan dan penganggaran Rp. 7.033.000,00
4. Program peningkatan funsi kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan
Pemerintah daerah di wilayah kecamatan Rp.63.635.500.00
Total anggaran : Rp. 218.445.500.00
33
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukaluyu merupakan perwujudan kewajiban
Kecamatan Sukaluyu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.
Kinerja Kecamatan Sukaluyu Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasran
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebiajakan
yang ditetapkan.
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas / kualitas keluaran ( output ) dan
atau hasil ( outcome ) kegiatan / program yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya. Indikator keluaran ( output ) dan atau hasil ( outcome ) yang diukur
berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
Sesuai ketentuan indicator kinrja SKPD minimal meliputi keluaran ( output ), sehingga
pengukuran kinerja Kecamatan Sukaluyu dapat berupa keluaran (output) dan hasil
(outcome) sesuai dokumen penetapan kinerja kecamatan Sukaluyu tahun 2018.
a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa ( fisik dan / atau non
fisik ) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan frogram
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
b. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran (output)
kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja pada tahun
anggaran 2018
Pengukuran Kinerja Kecamatan Sukaluyu tahun 2018 merupakan gambaran
capaian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan
dalam Perjanjian kinerja sedangkan Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran
kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja. Dokumen penetapan kinerja
34
digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja secara realistis
dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Sebagaimana digambarkan dalam tabel-
tabelberikut :
35
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Kecamatan Sukaluyu Kab Cianjur
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
TARGET TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2018 PROSEN
(%) CAPAIAN
KINERJA ANGGARAN (Rp)
CAPAIAN
KINERJA ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal
1 Tercapainya Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait
1 Program peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan,kelurahan/desa
1.1.Monitoring dan evaluasi
kegiatan tingkat kecamatan
10desa
8.648.000.00
10 Desa
4.763.000,00
100
3.1.Monitoring evaluasi PBB
10 Desa
8.500.000.00 10 Desa
8.492.000.00 100
3.2.Kegiatan Tim Penggerak PKK
10desa
14.000.000.00 10desa
13.140.000.00 100
3.3Pendampingan ADD
10desa
7.000.000.00 10desa
7.000.000.00 100
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
4.1.Penyediaan jasa surat menyurat
220 lbr
2.400.000.00 220 lbr
2.400.000,00
100
4.2.Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
24 rek
6.000.000.00 24rek
5.100.000,00
100
4.3.Penyediaan jasa kebersihan kantor
I orang
12.000.000.00
I orang
12.000.000,00
100
4.4.Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
1 Orang
6.000.000.00 6 unit
4.000.000,00
100
4.5.Penyediaan alat tulis kantor
16 orang
16.000.000.00 16 orang
25.047.000,00
100
4.6. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
8.000.000,00
8.000.000,00
100
36
4.7. Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Jenis
6.000.000.00
4 Jenis
3.900.000,00
100
4.8. Rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
400 Box/dus
53.000.000.00 400 Box/dus
53.000.000.00 100
4.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung adminbistrasi perkantoran
1 Orang
13.000.000,00
1 Orang
13.000.000,00
100
4.10. Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
9 Jenis
1.000.000,00
9 Jenis
1.000.000,00
100
4.11.Penyerdiuaan jasa pengamaman kantor
2 orang
12.000.000,00
1 orang
12.000.000,00
100
4.12 Penyediaan jasa pengemudi
1 orang
5.000.0000,00
1 orang
5.000.000,00
100
2 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1 dok
1.190.000,00
1 Dok
1.190.000,00
100
7.2. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1 dok
1.190.000,00
1 dok
1.190.000,00
100
3. Program perencanaan dan penganggaran
8.1.Penyusunan Renja dan Renstra
OPD
2 Dok
2.946.000,00
2 Dok
2.946.000,00
100
8.2.Penyusunan RKA-DPA dan
RKAP-DPPA SOPD
2 Dok
4.087.000,00
2 Dok
4.087.000,00
100
37
2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2018, tahun 2017 dan tahun terakhir 2016
Kecamatan Sukaluyu Kab.Cianjur
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2016
KINERJA KINERJA KINERJA
REALI
SASI
CAPAI
AN
PROSEN
TASE
(%)
REALI
SASI
CAPAI
AN
PROSEN
TASE
(%)
REALI
SASI
CAPAI
AN
PROSEN
TASE
(%)
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13
Terwujudny
a pelayanan
kepada
masyarakat
yang optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait 2. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
1. Program
peningkatan
kapasitas
penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan,
kelurahan/desa
1.1. Monitoring dan
evaluasi kegiatan
tingkat kecamatan
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10desa
100
2. Program
perencanaan
pembangunan
tingkat kecamatan
2.1.Musrenbang tingkat
kecamatan
1dok
1dok
100
1dok
1dok
100
1dok
1dok
100
3. Program
peningkatan fungsi
kecamatan
3.1 Monitoring evaluasi
PBB
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10desa
100
3.2. KegiatanTIM
PENGGERAKPK
K kecamatan
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10desa
100
3.3.Pendampingan ADD
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10 Desa
100
10 Desa
10desa
100
3.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
belanja bantuan
sosial dan hibah
kecamatan
0
0
0
0
0
0
10 Desa
10desa
100
38
4. Program pelayanan
administrasi
perkantoran
4.1.Penyediaan jasa
surat menyurat
220 lb 220 lb
100 220 lb 220 lb
100 220 lb 220 lb 100
4.2.Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik
24 rek
24 rek
100
24 rek
24 rek
100
24 rek
24 rek
100
4.3.Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
0
0
0
6 unit
6 unit
100
0
0
0
4.4.Penyediaan jasa
kebersihan kantor
2 org 2 org 100 1 org 1 org 100 1 org 1 org 100
4.5.Penyediaan jasa
perbaikan perlatan
kerja
1 unit
1 unit
100
1 org
1 org
100
1 org
1 org
100
4.6.Penyediaan alat tulis kantor
16 orang 16 orang 100 16 jenis 16 jenis 100 16 jenis 16 jenis 100
4.7.Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
3 jenis
3 jenis
100
2 jenis
2 jenis
100
2 jenis
2 jenis
100
4.8.Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
4 jenis
4 jenis
100
4 jenis
4 jenis
100
4 jenis
4 jenis
100
4.9.Penyedian makanan
dan minuman
kantor
400
Dus/bok
400
Dus/bok
100 400
Dus/bok
400
Dus/bok
100 400
Dus/bok
400
Dus/bok
100
4.10.Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi
perkantoran
1 org
1 org
100
1 org
1 org
100
1 org
1 org
100
4.11.Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 kali
12 kali
100
12 kali
12 kali
100
12 kali
12 kali
100
4.12.Penyediaan
peralatan
9 jenis
9 jenis
100
9 jenis
9 jenis
100
9 jenis
9 jenis
100
39
kebersihan kantor
4.13.Penyediaan jasa
pengamanan kantor
2 org
2 org
100
2 org
2 org
100
1 org
1 org
100
5. Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
5.1.Pengadaan
meubeulair 0 0 0 0 0 0
20 buah 20 buah 100
5.2.Pengadaan komputer 0 0 0 0 0 0
1 unit 1 unit 100
5.3.Pemeliharaan
rutin/berkala
kendraan dinas/
operasional
0
0
0
0
0
0
1 unit
1 unit
100
6. Program
peningkatan
disiplin aparatur
6.1.Pengadaan pakaian
KORPRI
0
0
0
0
0
0
18 stel
18 stel
100
7. Program
peningkatan
pengembangan
system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7.1.Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
7.2.Penyusunan pelaporan
keuangan akhir
tahun
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
8. Program
Perencanaan dan
pengganggaran
8.1.Penyusunan renja
dan renstra SKPD
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
2 dok
2 Dok.
100
8.2.Penyusunan RKA-
DPA dan RKAP-
DPPA SKPD
1 dok
1 Dok.
100
1 dok
1 Dok.
100
2 dok
2 Dok.
100
40
3. Perbandingan antara realisasi kinerja s/d tahun 2017 dengan target dalam renstra 2016-2021
Kecamatan Sukaluyu
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
REALISASI
KINERJA s/d
TAHUN 2017
TARGET
RENSTRA
PROSENTASE
(%)
(%)1 2 3 4 5 6 7(5/6*100)
Terwujudnya
pelayanan
kepada
masyarakat
yang optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada OPD
terkait
2. Prosentase
pemenuhan
pelayanan
kepada
masyarakat
1. Program peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan,
kelurahan/desa
1.1.Monitoring dan evaluasi kegiatan
tingkat kecamatan
10 desa
10 desa
100
2. Program perencanaan
pembangunan tingkat kecamatan
2.1.Musrenbang tingkat kecamatan 4 dok 4 dok 100
3. Program peningkatan fungsi
kecamatan
3.1. Monitoring evaluasi PBB
10desa
10 desa
100
3.2.Kegiatan Tim Penggerak PKK
kecamatan
10 desa
10 desa
100
3.3. Pendampingan ADD
10 desa
10 desa
100
41
4. Analisis penyebab kebehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi.
Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan secara administrative dapat dicapai
secara optimal, namun dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sukaluyu Tahun 2017 terdapat kendala sebagai
berikut
a. UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun
2014tentang Pemerintahan Daerah
b. Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama
berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan.
c. Transformasi informasi dari pemerintah Kabupaten ke kecamatan belum optimal;
d. Wilayah yang harus dilayani yang cukup luas dihadapkan dengan persoalan sarana
kerja yang belum memadai;
e. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat
ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi
pembangunan;
f. Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun;
g. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pengembangan wilayah yang
menyentuh kebutuhan masyarakat yang mendesak;
h. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih kurang;
i. Masih tingginya ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah dalam
pembangunan wilayah;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menungjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
C. REALISASI ANGGARAN
Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Sukaluyu tahun
2017 sesuai dengan Penetapan Kinerja adalah sebagaimana ditunjukan oleh tabel
dibawah ini :
42
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 KECAMATAN SUKALUYU
SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) PROSENTASE (%)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
pelayanan
kepada masyarakat
yang optimal
1. Prosentase
pemenuhan
pelayanan kepada OPD
terkait
2. Prosentase
pemenuhan pelayanan
kepada
masyarakat
1. Program peningkatan
kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan/desa
1.1.Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat
kecamatan
4.763.000,00
4.723.000
99,16 %
2, Program peningkatan fungsi
kecamatan 3.1. Monitoring evaluasi PBB 17.140.000,00 17.140.000
100 %
3.2.Kegiatan Tim Penggerak PKK kecamatan 13.724.000,00 13.724.000 100 %
3.3. Pendampingan ADD 8.321.000,00 8.041.501 96,64 %
3.4.Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja bantuan sosial dan hibah kecamatan
0
0
0
3, Program pelayanan
administrasi perkantoran 4.1.Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000,00
2.400.000 100 %
4.2.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
5.100.000,00
5.096.499
99,93 %
4.3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
0
0
0
4.4.Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00 12.000.000 100 %
4.5.Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja 4.000.000,00 3.950.000 98,75 %
4.6.Penyediaan alat tulis kantor 25.047.000,00 25.047.000 100 %
4.7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.000.000,00
7.992.000
99,90 %
43
4.8.Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.900.000,00
3.900.000
100 %
4.9.Penyedian makanan dan minuman kantor
52.950.000.00
52.880.000
99,87 %
4.10.Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran 13.000.000,00 13.000.000 100 %
4.11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
52.950.000,00 52.880.000 99,87 %
4.12.Penyediaan peralatan kebersihan kantor 1.000.000,00 1.000.000 100 %
4.13.Penyediaan jasa pengamanan kantor
12.000.000,00
12.000.000
100 %
1. Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
7.1.Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.190.000,00
1.190.000
100 %
7.2.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.190.000,00 1.190.000 100 %
2. Program Perencanaan dan pengganggaran
8.1.Penyusunan renja dan renstra SKPD
2.946.000,00
2.946.000
100 %
8.2.Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA
SKPD
4.087.000,00
4.087.000
100 %
J U M L A H
198.758.000,00
198.307.000
99,77 %
44
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kegiatan pemerintahan Kecamatan Sukaluyu tahun 2018 secara umum dapat
berjalan dengan baik, berkat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh elemen di
tingkat Kecamatan meskipun terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan
sepanjang tahun 2017 khususnya kegiatan pembangunan sarana prasarana,
infrastruktur yang perlu ditindak lanjuti di tahun mendatang melalui alokasi
anggaran yang memadai sebagaimana usulan Musrenbang tingkat Kecamatan dan
pelaksanaan tupoksi kecamatan secara keseluruhan
2. Anggaran untuk SKPD -Kecamatan baru sebatas alokasi untuk kegiatan rutin,
sehingga apabila terdapat kegiatan yang bersifat insidentil dan kebutuhan yang
sifatnya mendesak belum dapat dilaksanakan.
3. Belum tersedianya Anggaran Biaya secara khusus untuk mengadakan pembinaan
peningkatan kualitas SDM bagi aparat Tingkat Kecamatan dan Aparat Desa dalam
rangka pemberian Pelayanan Prima terhadap masyarakat di Tingkat Kecamatan
4. Terdapat sebagian besar ruas-ruas jalan di Kecamatan Sukaluyu yang kondisinya
sudah rusak, sehingga mempengaruh terhadap :
a. Arus informasi program kerja dan mobilitas kegiatan pelayanan terhadap
masyarakat
b. Peningkatan kegiatan sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan
masyarakat
5. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagai berikut :
Anggaran Kecamatan Sukaluyu tahun 2017 sebesar Rp. 198.758.000,00dapat
diserapsecara fisik sehingga kinerja dapat dilaksanakan terealisasi Rp.
198.307.000,00( 99,77 %. )tidak terserapRp. 451.000,00 ( 0,23 % ) .
B. Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sukaluyu
Kabupaten Cianjur , sebagai koordinator penyelenggara urusan pemerintah Daerah,
ada beberapahal yang harus dilakukan secara umum antara lain :
45
1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintah baik Kecamatan
maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan serta
memberikan motivasi.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja
semua SKPD secara berkala;
3. Meningkatkan prtisifasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan
pengawasan pembangunan;
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
terutama jaringan internet dan pengadaan system informasi elektronik;
5. Meningkatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan melalui
penerapan Standar Operasional Prosedur
6. Dimungkinkannya Pemerintah Kabupaten untuk mendelegasikan sebagian
kewenangan yang menyangkut pemberian pelayanan kepada masyarakat.
7. Dimungkinkannya mengelola anggaran sendiri sebagai OPD sebagaimana OPD
lainnya;
8. Salah satu misi pemerintah Kabupaten Cianjur adalah reformasi birokrasi yang
sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi kecamatan;
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (LAKIP) Kecamatan
Sukaluyu tahun 2017 yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukaluyu ini masih terdapat kekurangan ,
dengan demikian kritik, saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk kemajuan dan
peningkatan kinerja, sehingga pada akhirnya dapat tercipta pelayanan yang
terbaik/pelayanan prima sesuai dengan harapan masyarakat Kecamatan Sukaluyu.
Cianjur, 21 Januari 2019
CAMAT SUKALUYU
AGUS SUPIANDI
NIP. 196203271983031011