BAB III Pelaksanaan Penelitian

III.1.Daerah Penelitian

Daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah tanah HPL PT. PELINDO II

Cabang Panjang yang meliputi wilayah administrasi Kelurahan Pidada, Panjang

Selatan dan Karang Maritim Kecamatan Panjang dan Kelurahan Way Lunik

Kecamatan Telukbetung Selatan Kelurah Kota Bandar Lampung yang dapat

dilihat pada gambar III.1 sebagai berikut :

Gambar III.1 Lokasi penelitian

III.2. Daerah Kajian Penelitian

Daerah kajian penelitian dibatasi terhadap tanah HPL PT. PELINDO II Cabang

Panjang yang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan

Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar

Lampung dengan luas ± 9,013 Ha yang dapat dilihat pada lampiran 1 tesis ini.

Daerah kajian penelitian tersebut dipilih dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dengan pembatasan daerah penelitian, diharapkan penelitian bisa dilaksana-

kan secara lebih terfokus.

2. Warga masyarakat pada lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik

tanahnya jika dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.

Lokasi penelitian

41

3. Lokasi yang dipilih sebagai daerah penelitian pernah dilakukan inventarisasi

oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

4. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang sama dapat diterapkan di lokasi

lain sepanjang permasalahannya sejenis.

III.3.Alat Penelitian

1. Perangkat keras (hardware) pengolah data, terdiri dari 1 (satu) set laptop

Compaq Presario dengan spesifikasi teknis : processor Intel Celeron M, RAM

512 MB, harddisk 60 GB, Mouse dan Printer HP deskjet 3920.

2. Perangkat lunak (software), terdiri dari Ms.Office 2003 untuk penulisan

laporan penelitian dan pembuatan slide presentasi dan Autodesk Map untuk

pengolahan digitasi Citra Ikonos yang sudah terkoreksi

III.4. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram

alir penelitian seperti pada gambar III.2 berikut ini :

Gambar III.2 Diagram alir penelitian

42

III.4.1. Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan kegiatan identifikasi dan perumusan masalah

yang dilakukan dengan identifikasi permasalahan yang ada, menentukan tujuan

penelitian, melakukan kajian pustaka tentang teori dan prosedur pemberian hak

atas tanah, teori konflik dan resolusi konflik serta mempelajari penelitian-

penelitian sejenis yang terdahulu.

III.4.2. Pengumpulan Data

III.4.2.1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. data primer, diperoleh secara langsung dengan cara penelitian lapangan (field

research) melalui wawancara dengan para narasumber dari PT. PELINDO II

Cabang Panjang, tokoh masyarakat, Badan Pertanahan Nasional dan pihak-

pihak terkait. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai :

a. riwayat penguasaan tanah oleh PT.PELINDO II Cabang Panjang dan

warga masyarakat;

b. pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang;

c. kepentingan PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat atas

tanah HPL yang menjadi obyek konflik;

d. bentuk penyelesian konflik yang telah dilakukan oleh para pihak.

2. data sekunder, diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library

research) baik di Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun di Kantor PT.

PELINDO II Cabang Panjang. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai :

a. riwayat penguasaan tanah oleh PT.PELINDO II Cabang Panjang dan

warga masyarakat;

b. pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang;

c. kepentingan PT.PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat atas

tanah HPL yang menjadi obyek konflik;

d. bentuk penyelesian konflik yang telah dilakukan oleh para pihak;

e. kondisi eksisting penguasaan fisik bidang tanah HPL

f. Citra Ikonos terkoreksi yang telah di-overlay dengan peta pendaftaran

tanah

43

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi, dilakukan dengan merekam apa yang terjadi di lapangan berupa

fenomena atau gejala dari pihak-pihak yang berkonflik dan perilaku aparat

pemerintah, BPN dan tokoh masyarakat dalam melakukan upaya penyelesaian

konflik

2. wawancara, merupakan alat untuk merekam persepsi dan opini dari

narasumber melalui kegiatan tanya jawab yang berlangsung secara lisan

tentang obyek yang diteliti

3. studi kepustakaan, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan

mempelajari literatur ilmiah dan peraturan serta arsip yang mengandung

konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

III.4.2.2. Hasil Pengumpulan Data

III.4.2.2.1. Data Riwayat Penguasaan dan Pemilikan Tanah PT. PELINDO

II Cabang Panjang

Tanah pelabuhan Panjang dikuasai oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang sejak

jaman Hindia Belanda berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.

35 tanggal 5 Juni 1928 yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 195 Tahun 1928.

Tanah pelabuhan menurut PP Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata

Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran, terdiri dari 2 (dua) daerah yaitu

DLKR dan DLKP Pelabuhan yang batas-batasnya akan ditetapkan oleh Menteri

setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah.

Batas-batas DLKR dan DLKP tersebut kemudian ditetapkan dengan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun

1987 - Nomor KM.154/AL/106/PHB-87 tanggal 23 Juli 1987 tentang Batas-batas

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Panjang.

PT. PELINDO II Cabang Panjang mengajukan permohonan hak pengelolaan atas

tanah DLKR kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung. Atas permohonan tersebut Kepala BPN

menerbitkan SK Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 16/ HPL/BPN/89

44

tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. Nomor 16/HPL/BPN/89/A/29 tanggal 3 Mei 1989.

Berdasarkan keputusan pemberian HPL tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kota Bandar Lampung diterbitkan Sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik tanggal

3 Nopember 1989 seluas 1.050.000 M2 atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta

(sekarang PT. PELINDO II Cabang Panjang).

PT. PELINDO II Cabang Panjang, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1969

mempunyai kewenangan untuk mengelola DLKR dan DLKP, karena menurut

peraturan tersebut DLKP meliputi juga daratan disekeliling DLKR Pelabuhan

(pasal 3 ayat 3). Tetapi dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang

Pelayaran Jo. PP Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, DLKP

Pelabuhan berubah dari wilayah daratan menjadi wilayah perairan. Selanjutnya PP

Nomor 70 tahun 1996 tersebut diganti dengan PP Nomor 69 tahun 2001 tentang

Kepelabuhanan. Dan berdasarkan PP tersebut batas-batas DLKR dan DLKP

Pelabuhan Panjang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan Surat Keputusan

No. 57 tahun 2001 tanggal 12 Nopember 2001.

Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang pada awalnya secara administratif

meliputi 3 (tiga) kelurahan yaitu Way Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan

Kecamatan Panjang. Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2001, tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam

Kota Bandar Lampung, terjadi pemekaran wilayah di lokasi tanah HPL tersebut

sehingga pada saat ini tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang masuk dalam

wilayah administrasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan

Kelurahan Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan dan Karang Maritim

Kecamatan Panjang.

III.4.2.2.2. Data Riwayat Penguasaan Tanah Oleh Warga Masyarakat

Riwayat penguasaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh warga

masyarakat dapat diperoleh berdasarkan keterangan dari para narasumber yaitu

mantan Lurah Way Lunik, tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik dan

Kelurahan Pidada serta dari PT. PELINDO II Cabang Panjang melalui

wawancara mendalam (depth interview).

45

Hi. Kamaluddin Lubis, 78 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik dalam

wawancara tanggal 25 Maret 2008, menerangkan bahwa narasumber dan warga

masyarakat mulai menguasai tanah pelabuhan sejak tahun 1968. Tanah tersebut

semula rawa-rawa yang mereka timbun untuk didirikan rumah semi permanen.

Tahun 1977, sebagian rumah warga masyarakat dibayar ganti rugi karena pada

lokasi tersebut dibangun PT. Semen Baturaja. Selanjutnya warga masyarakat

mendirikan rumah di lokasi lain tetapi masih didalam tanah pelabuhan Panjang.

Dalam perkembangannya penguasaan tanah tersebut semakin luas dan menjadi

pemukiman penduduk.

Narasumber Endang Suherman, 64 tahun, dalam wawancara tanggal 25 Maret

2008, menerangkan bahwa narasumber adalah mantan Lurah Way Lunik yang

menjabat dari tahun 1985-2001. Narasumber tidak mengetahi pasti kapan warga

masyarakat menguasai tanah pelabuhan, akan tetapi pada saat narasumber mulai

menjabat sebagai Lurah Way Lunik tahun 1985, tanah tersebut telah dikuasai oleh

warga masyarakat untuk pemukiman penduduk.

Narasumber Edyson Hutabarat, 68 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Pidada

dalam wawancara tanggal 15 Maret 2008 menerangkan bahwa narasumber sudah

menguasai tanah pelabuhan Panjang sejak tahun 1975. Pada sekitar tahun itu juga

warga masyarakat mulai menguasai tanah pelabuhan yang semula rawa untuk

diurug dan dibangun rumah semi permanen.

Hi.Sardi, 65 tahun, tokoh masyarakat Kelurahan Pidada dalam wawancara tanggal

16 Maret 2008 menerangkan bahwa narasumber telah menguasai tanah pelabuhan

Panjang sejak tahun 1970. Pada saat itu dilokasi tanah yang dikuasainya masih

sepi, namun tidak lama kemudian warga masyarakat mulai menguasai tanah yang

semula rawa tersebut untuk dibangun rumah hingga menjadi pemukiman sampai

sekarang ini.

Data pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa

sebagian besar warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung

46

Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang tidak memiliki bukti awal

kepemilikan tanah. Sedangkan sebagian kecil lainnnya memiliki Surat Keterangan

Hak Milik Bangunan Rumah Tempat Tinggal yang pada umumnya dikeluarkan

antara tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 oleh Lurah Way Lunik dan

Kelurahan Panjang Utara. Substansi dari bukti awal kepemilikan tersebut pada

intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai rumah diatas tanah

pelabuhan. Disamping bukti awal tersebut, sebagian kecil warga masyarakat juga

mempunyai surat bukti pembayaran pajak Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA)

yang dikeluarkan antara tahun 1983 sampai dengan 1986.

III.4.2.2.3.Data Proses Pemberian HPL Kepada PT. PELINDO II Cabang

Panjang

Proses penerbitan HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang , berdasarkan

data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah

sebagai berikut :

1. PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan surat tanggal 19 Oktober 1988

mengajukan permohonan hak kepada Kepala BPN melalui Kantor Pertanahan

Kota Bandar Lampung dengan melampirkan SK Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1987-Nomor KM.154/AL/106/PHB-

87 tanggal 23 Juli 1987 dan Peta Situasi tanggal 3 Oktober 1988;

2. Setelah kegiatan yang menjadi kewenangannya dilaksanakan, Kepala Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung menyampaikan permohonan tersebut

kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung dengan Daftar Pengantar

Nomor AG.100/KAB.117/PHL/1988 tanggal 1 Nopember 1988;

3. Selanjutnya, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung menyampaikan

berkas permohonan tersebut kepada Kepala BPN dengan Daftar Pengantar

Nomor AG.110/DA.3606/PH/1988 tanggal 15 Nopember 1988;

4. Oleh Kepala BPN kemudian diterbitkan Surat Keputusan No. 16/HPL/

BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas

nama Perum Pelabuhan II Jakarta seluas 1.050.000 M2 yang terletak di

Kelurahan Way Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan Kecamatan

Panjang Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung Jo. Nomor

47

16/HPL/BPN/89/A/29 tanggal 3 Mei 1989 tentang Ralat Atas Surat keputusan

Kepala BPN tanggal 4 Pebruari 1989 Nomor 16/HPL/ BPN/89.

5. Setelah semua kewajiban sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan

Pemberian HPL tersebut dipenuhi oleh pemohon, selanjutnya oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung diterbitkan sertipikat HPL Nomor

01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989 (SU Nomor 2/1989 tanggal 3

Oktober 1988) atas tanah seluas 1.050.000 M2 yang terletak di kelurahan Way

Lunik, Panjang Utara dan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kotamadya

Bandar Lampung Propinsi Lampung atas nama Perum Pelabuhan II Jakarta

(sekarang PT.PELINDO II Cabang Panjang).

Warkah permohonan penerbitan hak pengelolaan atas nama PT. PELINDO II

Cabang Panjang, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Lampung hingga saat ini belum diketemukan. Tetapi surat keputusan Kepala BPN

Nomor 16/HPL/BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. SK Nomor 16/ HPL/BPN/

89/A/29 tanggal 3 Mei 1989 mengenai pemberian hak pengelolaan kepada PT.

PELINDO II Cabang Panjang bisa diperoleh.

Menurut ketentuan PMDN Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diganti dengan

PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, ditentukan bahwa sebelum hak atas

tanah diberikan kepada pemohon, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan

tanah oleh petugas Panitia Pemeriksaan Tanah. Panitia tersebut bertugas untuk

memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis bidang tanah yang diajukan

permohonan haknya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang

selanjutnya dipakai sebagai salah satu dasar pertimbangan BPN dalam

menerbitkan hak atas tanahnya.

Warkah permohonan pemberiam hak pengelolaan atas nama PT. PELINDO II

Cabang Panjang yang sampai saat ini belum diketemukan setidaknya mempersulit

peneliti dalam menggali informasi mengenai pertimbangan apakah yang

dijadikan dasar bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan surat

keputusan hak pengelolaan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang atas

48

tanah yang sebagian telah dikuasai oleh warga masyarakat untuk pemukiman

penduduk. Terlebih lagi dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya BA Panitia Penelitian Tanah

maupun informasi mengenai penguasaan tanah oleh warrga masyarakat tersebut.

Tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang pada saat ini sebagian dikuasai

oleh warga masyarakat untuk pemukiman. Untuk itu, terkait dengan pemberian

HPL tersebut kiranya penting untuk mengkaji apakah penguasaan tanah oleh

warga masyarakat dilakukan sebelum atau sesudah HPL tersebut diberikan kepada

PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Kegiatan awal dalam rangka penerbitan suatu hak atas tanah adalah pelaksanaan

pengukuran. Data mengenai pelaksanaan pengukuran seharusnya bisa diperoleh

dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kanwil BPN Propinsi

Lampung. Tetapi data tersebut tidak bisa diperoleh karena data yang ada hanyalah

hasil pengukuran tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang berupa Peta Situasi

Nomor 3 Oktober 1988. Sedangkan vieldwerk maupun data pendukung lainnya

juga belum diketemukan.

Informasi mengenai penguasaan tanah oleh warga masyarakat dapat diperoleh

melalui wawancara dengan petugas ukur yang ditunjuk untuk mengukur tanah PT.

PELINDO II Cabang Panjang. Sakah satu petugas ukur, Joko Siswoyo, dalam

wawancara tanggal tanggal 8 Maret 2008, menerangkan bahwa pelaksanaan

pengukuran bidang tanah tersebut dilakukan dengan didampingi oleh pegawai PT.

PELINDO II Cabang Panjang sebagai petunjuk batas. Pada saat dilakukan

pengukuran, didalam lokasi tanah yang diukur telah ada pemukiman penduduk

yang padat. Demikian juga petugas ukur Suparman, dalam wawancara tanggal 8

Maret 2008 yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran, pada lokasi

tanah PT. Pelindo II Cabang Panjang tersebut telah terdapat rumah-rumah

masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan.

Informasi mengenai keberadaan warga masyarakat diatas HLP PT. PELINDO II

Cabang Panjang juga diperoleh dari narasumber Endang Suherman, mantan Lurah

49

Way Lunik dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan bahwa

penguasaan tanah oleh warga masyarakat telah dilakukan jauh sebelum sertipikat

hak pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan II Panjang diterbitkan pada

tahun 1989. Demikian juga narasumber Hi. Kamaluddin Lubis, tokoh masyarakat

Kelurahan Way Lunik dalam wawancara tanggal 25 Maret 2008 dan narasumber

Edyson Hutabarat dalam wawancara tanggal 15 Maret 2008 serta Hi. Sardi

dalam wawancara tanggal 16 Maret 2008, keduanya tokoh masyarakat Kelurahan

Pidada bahwa penguasaan tanah oleh warga masyarakat diatas tanah PT.

PELINDO II Cabang Panjang telah dilakukan jauh sebelum terbitnya HPL.

Narasumber Agus Fazri, 38 tahun, Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan

Pelayanan Pelanggan PT. PELINDO II Cabang Panjang dalam wawancara

tanggal 13 Maret 2008 juga menerangkan bahwa pemukiman penduduk sudah

ada saat dilakukan pengukuran bidang tanah PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Keterangan para narasumber tersebut diatas menunjukkan bahwa penguasaan

tanah oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung

Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang diatas tanah HPL PT.

PELINDO II Cabang Panjang telah dilakukan sebelum diberikannya hak

pengelolaan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan SK Kepala BPN

Nomor 16/HPL/ BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. SK Nomor 16/HPL/BPN/

89/A/29 tanggal 3 Mei 1989.

Keterangan para narasumber mengenai penguasaan tanah oleh warga masyarakat

sebelum HPL diberikan kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut

selanjutnya oleh peneliti dilakukan crosscheck dengan narasumber di lingkungan

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Kantor Wilayah BPN Propinsi

Lampung sebagai instansi yang berwenang memberikan hak atas tanah.

Sudiarto, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam wawancara tanggal 17 Maret 2008,

menerangkan bahwa sulit bagi narasumber untuk memberikan penjelasan

50

mengenai penerbitan HPL tersebut tanpa mempelajari warkah penerbitan haknya,

namun demikian narasumber berpendapat bahwa dalam proses permohonan hak

atas tanah, ada kegiatan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh petugas yang

ditunjuk untuk memeriksa data fisik dan yuridis bidang tanah yang dimohon,

sehingga apabila pada saat diajukannya permohonan haknya tanah tersebut

ternyata sebagian telah dikuasai warga masyarakat seharusnya keberadaan warga

masyarakat menjadi pertimbangan BPN dalam penerbitan hak atas tanahnya.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh narasumber Radja Awal Harahap,

Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kanwil BPN

Propinsi Lampung dalam wawancara tanggal 26 Maret 2008 yang menyatakan

bahwa pemberian HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh BPN

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan warga

masyarakat sudah pasti dipertimbangkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Menurut narasumber, meskipun sebagian tanah tersebut telah dikuasai warga

masyarakat untuk pemukiman namun HPL tersebut tetap diberikan kepada

PT.PELINDO II Cabang Panjang karena tanah tersebut merupakan aset

PT.PELINDO II Cabang Panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perbendaharaan Negara (ICW).

III.4.2.2.4. Data Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh PT. PELINDO II

Cabang Panjang

Hak Pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas 105 Ha sesuai

Sertipikat Nomor 01/WayLunik/1989 adalah sebagaimana terlihat pada lampiran

1 tesis ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penelitian petugas Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung tahun 2002 menunjukkan bahwa pada saat ini, tanah HPL PT.

PELINDO II Cabang Panjang dikuasai oleh :

a. PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas lebih kurang : ± 62,21 Ha;

b. Dikuasai warga masyarakat seluas lebih kurang : ± 36,19 Ha;

c. Untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas lebih kurang : ± 6,60 Ha;

51

Tanah yang dikuasai PT. PELINDO II Cabang Panjang seluas ± 62,21 Ha

tersebut, secara fisik tidak semuanya dipergunakan oleh PT. PELINDO II Cabang

Panjang, tetapi sebagian diantaranya seluas 11,3958 Ha dikuasai oleh pihak ketiga

dengan HGB diatas HPL. HGB diatas HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang

tersebut sebagaimana terlihat pada tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1. HGB diatas HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang

No. Nama Pemegang HGB No.Sertipikat Tgl.Sertipikat Luas (M2)

1. PT. Paramitra Langgeng Raya 447/WLK 29-11-1994 23.500

2. PT. Inti Sentosa Alam Bahtera 05/Pi 08-05-1996 53.559

3. CV. Bumi Waras 454/WLK 13-01-1999 1.528

4. PT. Inti Sentosa Alam Bahtera 473/WLK 17-07-2007 20.499

5. PT. Inti Sentosa Alam Bahtera 474/WLK 07-08-2007 14.872

Jumlah 113.958

Sumber : Kantor Pertanahan Kota bandar Lampung tahun 2002

Tanah HPL PT. PELINDO Cabang Panjang secara fisik juga dikuasai oleh pihak

ketiga, namun kepada pihak ketiga tersebut belum diterbitkan sertipikat HGB.

Pihak-pihak tersebut dapat dilihat dari tabel III.2 berikut ini :

Tabel III.2. Penguasaan HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh Pihak Ketiga

yang Belum Bersertipikat

No. Nama Pihak Ketiga Luas Tanah (M2)

1. PT. Semen Baturaja 32.000

2. Angkatan Laut 35.000

3. Kantor BNI 1946 3.200

Jumlah 70.200

Sumber : Kantor Pertanahan Kota bandar Lampung tahun 2002

Data diatas menunjukkan bahwa dari tanah hak pengelolaan seluas ± 62,21 Ha

yang dikuasai PT. PELINDO II Cabang Panjang, secara fisik tanah tersebut

seluas ± 18,4158 Ha telah dipergunakan oleh pihak ketiga, sehingga tanah HPL

yang benar-benar dikuasai secara fisik dan dipergunakan untuk kepentingan

operasional PT. PELINDO II Cabang Panjang adalah seluas ± 43,7942 Ha.

52

Di lapangan, tanah tersebut dipergunakan untuk dermaga umum, gudang,

lapangan penumpukan, workshop, perkantoran, dermaga curah kering, gudang

dan lain-lain.

III.4.2.2.5. Data Penguasaan Fisik Bidang Tanah Oleh Warga Masyarakat

Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung tahun 2002, menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh warga

masyarakat diatas HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang sebagaimana terlihat

pada tabel III.3 berikut ini :

Tabel III. 3 HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai masyarakat

No. Kelurahan Kecamatan Luas (Ha) Jumlah

Persil 1. Way Lunik Tlb. Selatan 3,429 281 2. Pidada Panjang 13,950 1.295 3. Panjang Selatan Panjang 13,831 1.053 4. Karang Maritim Panjang 4,980 280

JUMLAH 36,190 2.909 Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tahun 2002

Tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai warga

masyarakat pada daerah yang menjadi wilayah kajian penelitian yaitu Kelurahan

Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan

Panjang Kota bandar Lampung adalah sebagaimana terlihat pada tabel III.4

berikut ini :

Tabel III.4 HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang yang Dikuasai Masyarakat

pada Wilayah Kajian Penelitian

No. Kelurahan Kecamatan Jml.Bidang Luas (M2) Jml.Pddk

1. Way Lunik Telb.Selatan 281 34.290 1.202

2. Lk.III Pidada Panjang 537 55.840 2.846

Jumlah 818 90.130 4.048

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tahun 2004

53

Penggunaan tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang yang dikuasai oleh

warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan

Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang dapat dilihat pada lampiran 2 tesis ini.

Penggunaan tanah HPL oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan

Telukbetung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang yang dikuasai : 281 bidang

2. Luas tanah secara keseluruhan : 34.290 M2

3. Jumlah penduduk : 1.020 jiwa

4. Tahun penguasaan : 1968-sekarang

5. Pengggunaan dan pemanfaatan tanah

a. perumahan : 278 bidang

b. lapangan olah raga : 1 bidang

c. balai pertemuan : 1 bidang

d. masjid/mushollah : 1 bidang

e. warung (menyatu dengan rumah tinggal : 41 bidang.

Sedangkan penggunaan tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang

yang dikuasai warga masyarakat Lingkungan III Kelurahan Pidada Kecamatan

Panjang Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang yang dikuasai : 537 bidang

2. Luas tanah secara keseluruhan : 55.084 M2

3. Jumlah penduduk : 2.846 jiwa

4. Tahun penguasaan : 1952-sekarang

5. Pengggunaan dan pemanfaatan tanah

a. perumahan : 534 bidang

b. kantor Kelurahan : 1 bidang

c. masjid/mushollah : 2 bidang

d. warung : 78 bidang.

e. bengkel : 4 bidang

f. pasar : 1 bidang

g. salon : 6 bidang

54

III.4.2.2.6. Data Legalisasi Pemerintah Kepada Warga Masyarakat

Keberadaan warga masyarakat yang menguasai tanah hak pengelolaan PT.

PELINDO II Cabang Panjang juga telah memperoleh legalisasi dari pemerintah.

Untuk mengetahui bentuk dari legalisasi dari pemerintah terhadap keberadaan

warga masyarakat di lokasi hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang

dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh narasumber Kusman,S.E., Lurah

Kelurahan Way Lunik dalam wawancara tanggal 26 Maret 2008 yang menyatakan

bahwa semua warga masyrakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung

Selatan yang dewasa telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

Bentuk pengakuan yang lain dari pemerintah adalah dengan diberikannya fasilitas

jaringan Listrik dan telephone serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam

lokasi pemukiman tersebut. Selain hak-hak yang telah diperoleh warga

masyarakat dari pemerintah, warga masyarakat juga telah memenuhi kewajiban-

nya sebagai warga negara yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas

tanah dan bangunan yang mereka tempati. Keterangan yang sama juga diberikan

oleh Sutomo, S.Sos, Lurah Pidada Kecamatan Panjang dalam wawancara

tanggal 27 Maret 2008.

Keberadaan warga masyarakat di lokasi tersebut juga di dukung dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015, yang

dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), menunjukkan bahwa pada

lokasi tanah yang menjadi obyek konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang

dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan

dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang rencana penggunaan tanahnya untuk

penataan kawasan pemukiman.

Fakta tersebut telah dikonfirmasikan kepada narasumber Nunuk Tri Murni,

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah Kota Bandar

Lampung dalam wawancara tanggal 25 maret 2008 yang menyatakan bahwa pada

lokasi tanah yang menjadi obyek konflik antara PT. PELINDO II Cabang Panjang

dengan warga masyarakat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar

Lampung memang diperuntukkan untuk penataan kawasan pemukiman.

55

Adapun penggunaan tanah di lokasi obyek konflik sesuai dengan Rencana Detail

Tata Ruang Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar III.3 sebagai

berikut :

Gambar III.3 RTRW pada lokasi konflik untuk kawasan pemukiman

III.4.2.2.7. Data Kepentingan Warga Masyarakat Terhadap Tanah HPL PT.

PELINDO II Cabang Panjang

Warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan

warga masyarakat Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, sebagai pihak yang

secara fisik menguasai sebagian tanah HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang,

mempunyai kepentingan terhadap tanah HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang.

Kepentingan tersebut adalah kepentingan untuk memperoleh hak milik atas tanah

yang dirasakan sangat mendesak, karena kebutuhan akan perumahan merupakan

kebutuhan dasar bagi manusia, apalagi tanah yang mereka kuasai tersebut

merupakan satu-satunya tempat tinggal yang mereka miliki, sehingga

ketergantungan warga masyarakat akan tanah tersebut sangat tinggi.

56

Alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi warga masyarakat untuk memperoleh hak

atas tanah yang dikuasainya antara lain adalah :

1. berdasarkan hasil penelitian dari data-data sekunder yang dikuatkan dengan

kesaksian para narasumber, warga masyarakat telah menguasai tanah

pelabuhan Panjang lebih dari 30 tahun.

2. penguasaan tanah oleh warga masyarakat tersebut sudah dilakukan jauh

sebelum dikeluarkannya SKB Mendagri dan Menhub Nomor 63 Tahun 1987 -

No. KM.154/AL.106/PHB-87 tanggal 23 Juli 1987 tentang Batas-Batas

DLKR dan DLKP Pelabuhan Panjang yang menjadi salah satu dasar penerbit-

an sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember 1989 atas nama

Perum Pelabuhan II Jakarta (sekarang PT.PELINDO II Cabang Panjang).

3. ketentuan PP Nomor 70 Tahun 1996 pasal 1 butir 9 yang menyatakan bahwa

DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum

yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sedangkan

fakta di lapangan PT. PELINDO II Cabang Panjang tidak pernah mengguna-

kan tanah yang dikuasai warga masyarakat untuk kegiatan pelabuhan.

4. Adanya legalisasi dari pemerintah terhadap keberadaan warga masyarakat

dalam bentuk kemudahan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, adanya

jaringan listrik, jaringan telephone, jaringan air dan fasilitas sosial lainnya

berupa masjid, mushola, lapangan olah raga dan lain-lain.

5. warga masyarakat telah memenhi kewajiban sebagai warga negara yaitu

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

6. alasan eksternal, yaitu masa reformasi tahun 1998 dan diberikannya sertipikat

hak atas tanah kepada warga masyarakat yang menempati tanah DLKP

Pelabuhan yang hingga tahun 2002 berjumlah 2033 sertipikat hak atas tanah,

sehingga memicu kecemburuan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak

adil oleh pemerintah.

III.4.2.2.8. Data Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang Terhadap

Tanah HPL

PT. PELINDO II Cabang Panjang selaku pemegang hak atas tanah mempunyai

kepentingan untuk dapat menggunakan tanahnya yang menurut master plan PT.

57

PELINDO II Cabang Panjang, tanah yang dikuasai masyarakat untuk pemukiman

tersebut merupakan bagian dari HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang yang akan

dipergunakan untuk perluasan operasional kegiatan pelabuhan.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang terhadap tanah HPL tersebut

dapat dilihat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung

yang disusun Badan Perencanaan Kota (Bapekot) Kota Bandar Lampung

Tahun 2005 yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana

Pelabuhan Panjang baik laut maupun darat sampai dengan tahun 2030 yaitu

pengembangan dermaga, perluasan lapangan penumpukan dan pembangunan

gudang.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang dapat dilihat dari Pengembangan

Pelabuhan Panjang hingga tahun 2030 terdiri dari tahapan pembangunan

pelabuhan Panjang yang dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (2005-2010)

Rencana pembangunan jangka pendek, lebih merupakan realisasi dari hal-hal

yang direncanakan dalam master plan lama pelabuhan Panjang. Namun

demikian, rencana pembangunan jangka pendek ini merupakan langkah awal yang

strategis untuk melaksanakan skenario penataan pelabuhan Panjang selanjutnya.

Oleh karena itu skenario ini merupakan bagian dari mata rantai rencana

pembuatan master plan pelabuhan Panjang sampai 25 tahun mendatang.

Langkah-langkah penataan yang diambil dalam skenario rencana pembangunan

jangka pendek pelabuhan Panjang adalah penambahan lapangan peti kemas,

renovasi terhadap gudang yang lama, penghijauan kawasan pelabuhan,

penambahan kantor peti kemas, pembangunan reception facilities dan perluasan

lahan pelabuhan Panjang.

Skenario perluasan perluasan lahan pelabuhan Panjang menjadi perhatian dalam

rencana pembangunan jangka pendek. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk

mengantisipasi pengembangan fasilitas perusahaan-perusahaan yang ada di dalam

58

pelabuhan Panjang. Adapun langkah yang diambil dalam usaha memperluas lahan

pelabuhan ini adalah dengan mengadakan reklamasi untuk mencegah adanya

penggusuran terhadap penduduk yang berada di lahan PT.PELINDO II Cabang

Panjang.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2020)

Rencana pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prediksi

perkembangan dan kebutuhan yang akan diperlukan oleh Pelabuhan Panjang

dalam menuju sebagai pelabuhan internasional. Adapun langkah-langkah yang

akan diambil dalam pembangunan jangka menengah ini adalah bangunan

perkantoran baru, penambahan terminal petikemas dan lapangan penumpukan,

pemindahan gudang curah cair, penambahan gudang baru, pembangunan pusat

pengolahan limbah dan perluasan dermaga.

Pembangunan gudang-gudang baru yang akan banyak dibangun pada lahan

perluasan pelabuhan hasil reklamasi menjadi perhatian dalam rencana

pembangunan jangka menengah, akan tetapi dalam rencana pembangunan jangka

menengah ini pun belum mengarah pada tanah yang dikuasai oleh warga

masyrarakat.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2016-2030)

Rencana jangka panjang ini merupakan rencana yang disusun berdasarkan visi

Kota Bandar Lampung menjasi kota berkelas dunia. Rencana ini adalah rencana

yang paling optimistik dengan cita-cita menjadikan pelabuhan Panjang sebagai

Pelabuhan Bertaraf Internasional.

Agenda penting dalam pembangunan jangka panjang sampai sekitar 25 tahun

mendatang antara lain menyatukan lahan PT. PELINDO II Cabang Panjang,

bolevard sebagai orientasi tapak, gerbang pelabuhan, penambahan dermaga, pusat

orientasi pelabuhan, pembuatan lapangan penumpukan peti kemas dan gudang,

membuat jalan inspeksi sekeliling lokasi pelabuhan, konsep penghijauan,

waterfront belt, terminal petikemas baru dan studi 3 dimensi kawasan pelabuhan.

59

Rencana penyatuan lahan PT. PELINDO II Cabang Panjang menjadi perhatian

dalam tahap ini, karena dalam perkembangan Kota Bandar Lampung, tanah

pelabuhan menjadi terpecah-pecah. Dibeberapa lokasi, tanah pelabuhan belum

digunakan dan tidak terkontrol secara baik telah dimanfaatkan oleh warga sebagai

pemukiman dan apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat secepatnya, maka

kemungkinan untuk mengembalikan menjadi tanah pelabuhan akan sangat sulit.

Selain itu ada hal-hal yang menyebabkan tanah pelabuhan menjadi terpecah dan

sulit untuk dikontrol, yaitu pembangunan jalan umum ditengah-tengah tanah

pelabuhan. Dengan adanya jalan umum di tengah tanah pelabuhan, maka banyak

muncul fasilitas umum yang dimiliki masyarakat yang dibangun di jalan tersebut

dan pada akhirnya juga memicu pertumbuhan pemukiman baru disekitar jalan

tersebut.

Pemukiman liar yang sebelumnya menempati tanah pelabuhan harus segera

direlokasi di tempat lain. Selanjutnya tanah tersebut harus segera diolah untuk

pengembangan fasilitas pelabuhan agar tanah tersebut tidak kembali ditempati

secara liar.

PT. PELINDO II Cabang Panjang, berdasarkan kepentingan tersebut diatas tetap

berupaya untuk dapat menguasai dan menggunakan tanah HPL yang pada saat

ini dikuasai oleh warga masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Agus Fazri,

Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan Pelayanan Pelanggan PT. PELINDO

II Cabang Panjang dalam wawancara tanggal 13 Maret 2008, bahwa untuk jangka

pendek PT. PELINDO II Cabang Panjang belum mempunyai rencana untuk

menggunakan tanah HPL yang dikuasai warga masyarakat, sehingga sejauh ini

keberadaan pemukiman penduduk tersebut belum mengganggu operasional PT.

PELINDO II Cabang Panjang, namun untuk jangka panjang tanah tersebut tetap

akan dipergunakan untuk perluasan kegiatan operasional pelabuhan.

Alasan-alasan PT. PELINDO II Cabang Panjang untuk tidak melepaskan tanah

HPL yang dikuasai warga masyarakat adalah :

60

a. tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat HPL Nomor 01/Way Lunik atas

nama PT. PELINDO II Cabang Panjang, sehingga pihak PT. PELINDO II

Cabang Panjang lebih berhak atas tanah tersebut daripada masyarakat;

b. tanah HPL tersebut sudah tercatat sebagai tanah aset pemerintah yang sesuai

UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akte Pendirian

Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor 3 Tahun 1992 Jo.

Akta Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 5 Mei 1998, bahwa setiap tindakan untuk

pelepasan/penghapusan asset (dalam hal ini tanah) harus mendapatkan

persetujuan dari pemegang saham/kementerian BUMN.

III.4.2.2.9. Data Kepentingan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap

HPL PT. PELINDO II Cabang Panjang

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kepentingan terhadap HPL PT.

PELINDO II Cabang Panjang. Kepentingan tersebut adalah adanya kontribusi PT.

PELINDO II Cabang Panjang terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandar Lampung yang dibuat oleh Badan

Perencanaan Kota (Bapekot) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005

menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana

mengembangkan kegiatan yang mampu menyediakan dan mengoperasikan jasa

kepelabuhan dengan mutu yang terbaik yang mampu memberikan kepuasan

pelanggan secara maksimal dan mampu menampilkan perusahaan sehat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan rencana fungsi kegiatan

pelabuhan Panjang sebagai berikut :

1. Fungsi Interface, yang menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai terminal point

barang dari dua atau lebih moda transportasi yang berbeda, yaitu moda

transportasi darat (roadways, inland waterways, railways transportation

system) ke moda transportasi laut dan sebaliknya.

2. Fungsi Link, yang menjadikan Pelabuhan Panjang dapat dipandang sebagai

salah satu mata rantai dalam proses transportasi mulai dari tempat asal barang

61

(original port) samai ke tempat tujuan (destination port) atau dari wilayah

produksi ke wilayah distribusi.

3. Fungsi Gateway, yang menjadikan Pelabuhan Panjang berfungsi sebagai pintu

gerbang perekonomian daerah (regional), nasional dan internasional serta

berfungsi sebagai pintu gerbang suatu negara, karena dilatarbelakangi oleh

peraturan dan prosedur internasional yang harus diikuti bagi setiap kapal yang

berkunjung.

4. Fungsi Industrial Zone Entity, yang menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai

tempat distribusi, konsolidasi barang (cargo consolidation and cargo

distribution centre) dan merupakan bagian kegiatan industri dan perdagangan

dalam upaya optmalisasi, efisiensi produksi dan biaya.

III.4.2.2.10. Data Kepentingan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Tanah

HPL PT.PELINDO II Cabang Panjang

Badan Pertanahan Nasional adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada UUPA yang didalamnya terdapat amanat dan misi

untuk mewujudkan pengaturan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk melaksanakan amanat UUPA tersebut ditetapkan sasaran bidang

pertanahan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1983, yang meliputi

tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah

dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Kepentingan Badan Pertanahan Nasional terhadap tanah HPL PT. PELINDO II

Cabang Panjang adalah karena keterlibatan BPN dalam mengabulkan permohonan

pemberian HPL dari PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan bukti hak atas

tanah berupa setipikat hak pengelolaan Nomor 01/Way Lunik/1989 kepada PT.

PELINDO II Cabang Panjang.

Data yang ada menunjukkan bahwa pada saat HPL tersebut diajukan

pernohonannya oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang, sebagian dari tanah

62

yang diajukan permohonan haknya telah dikuasai oleh warga masyarakat

untuk pemukiman penduduk, sehingga dibelakang hari menimbulkan

konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT. PELINDO II Cabang

Panjang dengan warga masyarakat. Padahal saah satu tujuan diberikannya HPL

kepada pemegang hak adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang

hak atas tanahnya dan mewujudkan tertibnya administrasi pertanahan. Untuk itu,

peran aktif BPN dalam upaya penanganan konflik tersebut sangat dibutuhkan.

III.4.2.2.11. Data Bentuk Penyelesaian Konflik Antara PT. PELINDO II

Cabang Panjang Dengan Warga Masyarakat

Upaya penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT.

PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik

Kecamatan Telukbetung Selatan dan warga masyarakat Kelurahan Pidada

Kecamatan Panjang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Penyelesaian konflik melalui pengaduan formal

Konflik penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, pada awalnya diselesaikan oleh

warga masyarakat dengan cara menyampaikan pengaduan secara formal yang

ditujukan kepada berbagai instansi, antara lain :

a. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;

b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung;

c. Pemerintah Kota Bandar Lampung;

d. Pemerintah Propinsi Lampung;

e. DPRD Kota Bandar Lampung, dan

f. DPRD Propinsi Lampung

Warga masyarakat Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Pidada, melalui surat

tanggal 8 Agustus 1998 dan 31 Agustus 1998, mengajukan permohonan sertipikat

hak milik melalui Prona Swadaya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung atas tanah yang terletak diatas hak pengelolaan PT. PELINDO Cabang

II Panjang. Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melakukan

identifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 12

Oktober 1998.

63

Surat-surat tersebut ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung dengan surat Nomor KPBL.1060/500/1998 tanggal 20 Oktober 1998

yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah yang dimohon berada pada hak

pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang, sehingga untuk dapat diajukan

permohonan haknya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari

pemegang hak atas tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, melalui surat Nomor 500-4697

tanggal 14 Juli 2000, minta konfirmasi penggunaan tanah kepada PT. PELINDO

II Cabang Panjang. Surat tersebut ditanggapi oleh General Manager PT.

PELINDO II Cabang Panjang melalui surat Nomor FP.012/1/1/C.PJG.2000

tanggal 9 Agustus 2000 yang pada intinya tanah yang dikuasai masyarakat

tersebut termasuk dalam master plan/Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan

Panjang sehingga tetap akan dikelola oleh pelabuhan Panjang.

Koordinasi antar instansi dengan salah satu pihak yang berkonflik juga

dilakukan pada tanggal 30 Juli 1999 yang dihadiri oleh Asisten I Pemerintah

Kota bandar Lampung, perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota bandar

Lampung, Camat Panjang dan perwakilan dari PT. PELINDO II Cabang Panjang

yang pada intinya bahwa tanah yang dikuasai warga masyarakat berada

diatas hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang sehingga dilokasi

tersebut tidak bisa dimasukkan program pensertipikatanmelalui Prona Swadaya.

Koordinasi antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan

General Manager PT. PELINDO II Cabang Panjang juga dilaksanakan tanggal 18

Oktober 2001 yang membahas kemungkinan pihak pelabuhan Panjang untuk

merespon keinginan warga masyarakat untuk mengajukan permohonan hak atas

tanah, akan tetapi PT. PELINDO II Cabang Panjang tidak mempunyai

kewenangan untuk itu sehingga hal tersebut akan disampaikan kepada yang

berwenang yaitu PT. PELINDO II Jakarta.

Warga masyarakat, melalui surat tanggal 30 Oktober 2001 mengajukan

permohonan bantuan untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah yang

64

dikuasainya kepada Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung. Kepala Kantor

Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui nota dinas Nomor 570-2335 tanggal 13

Nopember 2001 kepada Walikota Bandar Lampung mengusulkan agar dilakukan

inventarisasi subyek dan obyek tanah yang dikuasai warga masyarakat.

Tim dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Pada tanggal 21 sampai

dengan 26 Januari 2002 melakukan inventarisasi dan penelitian lapangan

dengan hasil bahwa tanah hak pengelolaan yang dikuasai warga masyarakat seluas

lebih kurang 36,19 Ha yang terdiri dari 2.953 bidang dan berdasarkan hasil

penelitian tersebut, melalui surat Nomor 590/501/10/2002 tanggal 24 April 2002,

Walikota Bandar Lampung minta kepada Direktur Utama PT. PELINDO II Pusat

untuk melepaskan tanah HPL yang telah dikuasai warga masyarakat

karena keberadaan pemukiman penduduk telah ada sebelum Surat Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun

1987, sedangkan untuk perluasan pelabuhan agar dilakukan dengan cara reklamasi

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 57

Tahun 2001.

Surat Walikota Bandar Lampung tersebut oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang

ditanggapi dengan surat Nomor FP.015/1/9/C.PJG-04 tanggal 9 Agustus 2004

yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah HPL PT.PELINDO II Cabang

Panjang telah tercatat sebagai asset dan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perusahaan PT. (Persero)

Pelabuhan Indonesia II Nomor 3 tahun 1992 jo. Akta Nomor 4 tahun 1998 tanggal

5 Mei 1998, bahwa setiap tindakan untuk pelepasan/penghapusan asset harus

mendapat persetujuan dari pemegang saham/ Kementerian Badan Usaha Milik

Negara.

Upaya penyelesaian tersebut oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang, telah

dilaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. PELINDO II

Pusat di Jakarta melalui surat Nomor FP.015/6/13/P/ II.05 tanggal 29 Agustus

2005.

65

2. Penyelesaian konflik melalui negosiasi

Negosiasi tanggal 23 Desember 2002 diadakan di Kantor PT. PELINDO II

Cabang Panjang yang dihadiri wakil dari kedua pihak untuk membahas tuntututan

masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan

Kelurahan Pidada agar tanah HPL yang telah dikuasai masyarakat dilepaskan oleh

PT. PELINDO II Cabang Panjang. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk

membentuk Tim Penyelesaian Masalah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Negosiasi dilanjutkan pada tanggal 3 Pebruari 2003 yang bertempat di Kantor

PT.PELINDO II Cabang Panjang yang dihadiri wakil dari kedua pihak. Hasil dari

pertemuan tersebut adalah penunjukan nama-nama anggota Tim Penyelesaian

Masalah serta penyusunan rencana kerja tim tersebut.

PT. PELINDO II Cabang Panjang melalui Surat Keputusan General Manager

Nomor UM.338/2/1/C.PJG.2004 tanggal 3 Mei 2004, dibentuklah Tim Terpadu

Inventarisasi Permasalahan Tanah hak pengelolaan Pelabuhan Panjang di

Kelurahan Way Lunik dan Kelurahan Pidada Panjang. Tim tersebut beranggota-

kan perwakilan dari PT.PELINDO II Cabang Panjang, warga masyarakat dan

instansi pemerintah yang terkait antara lain Kantor Pertanahan Kota Bandar

Lampung, Camat dan Lurah setempat. Tim tersebut bertugas melakukan

inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat kelurahan Way Lunik

Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang.

Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Masalah tersebut

dituangkan dalam Berita Acara Nomor UM.339/2/13/C.PJG.2004 tanggal 9 Juni

2004 berupa rekapitulasi inventarisasi tanah HPL Pelabuhan Panjang yang dihuni

oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan

dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang yaitu seluas 9,0874 Ha dengan jumlah

739 Kepala Keluarga.

Hasil Tim tersebut oleh warga masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan

negosiasi penyelesaian konflik kepada PT. PELINDO II Kantor Pusat di Jakarta

66

pada tanggal 2 Agustus 2004 yang dihadiri para wakil dari kedua pihak. Dalam

negosiasi tersebut PT.PELINDO II Pusat menawarkan kepada masyarakat untuk

membuat Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan tarif

sewa Rp. 0,- (nol rupiah), namun warga masyarakat menginginkan agar PT.

PELINDO II Cabang Panjang melepaskan tanah HPL yang telah dikuasai

masyarakat tersebut untuk bisa dimohonkan haknya.

3. Penyelesaian konflik melalui Pengadilan

PT. PELINDO II Cabang Panjang dan warga masyarakat hingga saat ini belum

berniat untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur hukum (litigasi), tetapi

narasumber Agus Fazri, Asisten Manager Hukum, Pengamanan dan Pelayanan

Pelanggan PT. PELINDO II Cabang Panjang dalam wawancara tanggal 13 Maret

2008 menyatakan bahwa pihaknya berniat untuk menyelesaikan konflik tersebut

melalui jalur hukum jika upaya penyelesaian konflik melalui alternatif

penyelesaian sengketa tidak berhasil.

III.4.3. Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan diatas kemudian diolah. Pengolahan data tersebut

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. editing, yaitu data diperiksa kembali kelengkapannya, kejelasan dan

relevasinya dengan penulisan yang dilakukan. Terhadap data yang belum

lengkap dan kurang jelas, maka data tersebut diupayakan untuk

kelengkapannya dengan melakukan konfirmasi ulang ke sumber data yang

bersangkutan.

b. coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban yang merupakan hasil wawancara

dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban agar mudah untuk

dianalisis;

c. penyusunan dan pengelompokan data (informasi) yang diperoleh sesuai

dengan kerangka yang menjadi pokok bahasan yang telah ditetapkan secara

sistematis dan rinci.

d. pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu check,

recheck dan cross check terhadap data yang diperoleh. Data tersebut

67

dibandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan cara antara lain

sebagai berikut :

- membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;

- membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

III.4.3.1. Riwayat Penguasaan Tanah Oleh Warga Mayarakat dan Pemberian

HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para narasumber

kemudian dilakukan cross check dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan

Kota Bandar Lampung yang hasilnya menunjukkan bahwa penguasaan tanah HPL

PT. PELINDO II Cabang Panjang oleh warga masyarakat Kelurahan Way Lunik

Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang telah

dilakukan sejak 30 tahun yang lalu.

PT. PELINDO II Cabang Panjang baru memperoleh hak atas tanah pada tahun

1989 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

16/HPL/BPN/89 tanggal 4 Pebruari 1989 Jo. Nomor 16/HPL/BPN/89/A/29

tanggal 3 Mei 1989 yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung dengan sertipikat Nomor 01/Way Lunik tanggal 3 Nopember

1989. Dengan demikian penguasaan tanah oleh masyarakat telah dilakukan jauh

sebelum hak pengelolaan tersebut diberikan kepada PT. PELINDO II Cabang

Panjang.

III.4.3.2. Kondisi Eksisting Penguasaan Tanah HPL Oleh PT. PELINDO II

Cabang Panjang dan Warga Mayarakat

Data mengenai kondisi eksisting penguasaan tanah hak pengelolaan baik oleh

PT.PELINDO II Cabang Panjang maupun warga masyarakat selanjutnya dipakai

sebagai dasar untuk melakukan deliniasi pada citra satelit Ikonos yang terkoreksi

dan yang di-overlay dengan peta pendaftaran untuk memperoleh batas-batas

tanah HPL yang secara fisik dikuasai oleh PT. PELINDO II Cabang Panjang

maupun oleh warga masyarakat berdasarkan kondisi lapangan yang ada pada saat

ini.

68

Hasil dari kegiatan deliniasi Citra Ikonos yang telah di-overlay dengan peta

pendaftaran tanah tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 yang meliputi deliniasi

terhadap :

1. Tanah HPL yang secara fisik di lapangan dikuasai oleh PT. PELINDO II

Cabang Panjang.

2. Tanah HPL yang secara fisik di lapangan dikuasai okeh warga masyarakat

Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada,

Panjang Selatan dan Karang Maritim Kecamatan Panjang.

3. Tanah HPL di daerah kajian penelitian yang dikuasai oleh warga masyarakat

Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan dan Kelurahan Pidada

Kecamatan Panjang

Dari data-data diatas, menunjukkan bahwa meskipun PT. PELINDO II Cabang

Panjang telah memegang sertipikat hak pengelolaan Nomor 1/Way Lunik atas

tanah seluas 105 Ha, akan tetapi secara fisik tanah hak pengelolaan tersebut tidak

semuanya bisa dikuasi PT. PELINDO II Cabang Panjang, melainkan sebagian

dari hak pengelolaan tersebut secara fisik dikuasai oleh warga masyarakat untuk

pemukiman penduduk.

III.4.3.3. Bentuk Konflik Antara PT. PELINDO II Cabang Panjang Dengan

Warga Mayarakat

Hasil pengumpulan data mengenai bentuk konflik yang terjadi antara PT.

PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik

Kecamatan Pidada dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, menunjukkan

bahwa kepentingan warga masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah HPL

yang dikuasainya karena untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu perumahan,

sehingga warga masyarakat menuntut agar tanah HPL tersebut dilepaskan oleh

PT. PELINDO II Cabang Panjang.

Kepentingan PT. PELINDO II Cabang Panjang untuk menguasai tanah HPL

tersebut karena dalam jangka panjang, tanah tersebut akan dipergunakan untuk

perluasan operasional pelabuhan, sehingga PT. PELINDO II Cabang Panjang

tetap ingin menguasai tanah HPL tersebut.

69

III.4.3.4. Bentuk Penyelesaian Konflik Antara PT. PELINDO II Cabang

Panjang Dengan Warga Mayarakat

Hasil pengumpulan data mengenai bentuk penyelesaian konflik antara PT.

PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Way Lunik

Kecamatan Pidada dan Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, menunjukkan

bahwa konflik tersebut diselesesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa

dalam bentuk pengaduan secara formal kepada instansi terkait dan negosiasi

antara para pihak yang berkonflik. Upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi

tersebut gagal karena masing-masing pihak masih tetap bertahan pada keinginan

untuk sama-sama memperoleh tanah HPL tersebut. Warga masyarakat cenderung

melakukan upaya penyelesaian seperti semula yaitu melalui pengaduan kepada

instansi terkait. Dengan demikian para pihak belum pernah menempuh upaya

penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, konsiliasi, pencarian fakta maupun

mediasi. Sedangkan upaya litigasi (jalur hukum) memang dihindari oleh para

pihak yang berkonflik.

Banyaknya surat pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat ternyata

tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi PT. PELINDO II Cabang

Panjang juga berupaya untuk menolak permohonan warga masyarakat tersebut

dengan alasan bahwa tanah yang dikuasai warga masyarakat tersebut termasuk

dalam HPL Nomor 01/Way Lunik atas nama PT. PELINDO II Cabang Panjang

dan telah dimasukkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan Panjang.

Disamping itu tanah hak pengelolaan PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut

sudah tercatat sebagai asset yang untuk pelepasannya harus mendapat persetujuan

dari pemegang saham/Kementerian BUMN.

Melihat perbedaan kepentingan dari dua pihak tersebut, instansi terkait juga

berupaya untuk memberikan masukan dan alternatif penyelesaian, namun

demikian pembahasan kearah penyelesaian konflik yang dilakukan instansi terkait

juga masih bersifat koordinatif dan masih dalam tataran untuk menggali informasi

dan keingingan dari salah satu pihak saja tanpa melibatkan pihak lainnya.

70

Misalnya, pertemuan tanggal 30 Juli 1999 dan tanggal 18 Oktober 2001 yang

dihadiri pihak PT. PELINDO Cabang Panjang.

Yang menarik dalam upaya penyelesaian konflik tersebut adalah sikap dari

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung

yang melalui surat nomor 590/501/10/2002 tanggal 24 April 2002 kepada PT.

PELINDO II Jakarta minta kepada PT. PELINDO II untuk melepaskan HPL yang

dikuasai warga masyarakat dengan alasan warga masyarakat telah menguasai

tanah tersebut sebelum HPL diterbitkan. Padahal di awal konflik tersebut sikap

BPN tegas tidak mengabulkan permohonan masyarakat tanpa seijin pemegang

HPL. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan keputusan BPN yang mengabulkan

permohonan pemberian HPL kepada PT. PELINDO II Cabang Panjang pada

tahun 1989. Jika warga masyarakat sudah menguasai tanah sebelum pemberian

HPL, seharusnya hal itu dijadikan pertimbangan dalam pemberian haknya.

III.4.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kategori yang telah diterapkan yaitu

analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dikaitkan

dengan kategori-kategori tersebut, kemudian dihubungkan dengan konsep atau

teori yang ada sehingga dapat diintepretasikan secara kualitatif untuk menjawab

masalah penelitian sekunder.

a. Data mengenai proses pemberian HPL atas nama PT. PELINDO II Cabang

Panjang yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan teori pemberian hak

atas tanah untuk menghasilkan kesimpulan apakah pemberian HPL kepada

PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

b. Data mengenai kondisi eksisting penguasaan tanah HPL oleh PT. PELINDO II

Cabang Panjang dan warga masyarakat yag telah diolah, kemudian dianalisis

dengan teori pemberian hak atas tanah. Untuk mengetahui penguasaan dan

penggunaan dan batas-batas tanah dilakukan identifikasi dengan menggunakan

Citra Ikonos untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting yang sebenarnya.

Disamping itu analisis juga dilakukan dari sudut pandang administrasi

71

pertanahan untuk menghasilkan kesimpulan apakah penguasaan tanah HPL

PT. PELINDO II Cabang Panjang tersebut telah sesuai dengan tujuan

diberikannya HPL.

c. Data mengenai bentuk konflik yang terjadi antara PT. PELINDO II Cabang

Panjang dan warga masyarakat yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan

teori pemberian konflik untuk menghasilkan kesimpulan mengenai sumber,

bentuk dan kompleksitas serta intensitas konflik penguasaan dan pemilikan

tanah antara PT. PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat.

d. Data mengenai bentuk penyelesaian konflik antara PT. PELINDO II Cabang

Panjang dan warga masyarakat diolah, kemudian dianalisis dengan teori

penyelesaian konflik menghasilkan kesimpulan mengenai bentuk penyelesaian

konflik yang telah ditempuh dan penyebab kegagalan upaya tersebut.

e. Setelah pertanyaan penelitian sekunder terjawab, maka dari analisis tersebut

dipergunakan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian yaitu bagaimana-

kah rumusan penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah antara PT.

PELINDO II Cabang Panjang dengan warga masyarakat Kelurahan Pidada

Kecamatan Panjang dan Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk-betung

Selatan.